Bisnis.com, JAKARTA - Badan Investigasi Amerika Serikat (Federal Bureau of Investigation/FBI) mengungkapkan kasus pencurian data di perusahaan raksasa teknologi dengan modus peretas menyamar sebagai aparat penegak hukum dan meminta data secara cepat karena kondisi darurat.

“Penjahat siber kemungkinan mendapatkan akses ke alamat email pemerintah AS dan asing yang dibobol dan menggunakannya untuk melakukan permintaan data darurat palsu ke perusahaan yang berbasis di AS, sehingga informasi pribadi pelanggan dapat digunakan lebih lanjut untuk tujuan kriminal," demikian bunyi peringatan FBI yang dikutip dari Techcrunch pada Sabtu (9/11/2024).

FBI menjelaskan umumnya, polisi dan penegak hukum di AS membutuhkan dasar hukum untuk mengakses data pribadi yang disimpan oleh perusahaan pada masing-masing server mereka.

Untuk mengakses konten pribadi seseorang, seperti file, email, atau pesan, polisi perlu memberikan cukup bukti adanya kemungkinan kejahatan sebelum pengadilan AS mengeluarkan surat perintah pencarian (search warrant) yang memungkinkan polisi meminta informasi tersebut dari perusahaan.

Namun, polisi juga bisa mengeluarkan panggilan pengadilan (subpoena) tanpa perlu ke pengadilan. Panggilan ini hanya untuk meminta informasi dasar akun pengguna, seperti nama pengguna, login akun, alamat email, nomor telepon, dan terkadang lokasi perkiraan.

Selain itu, ada juga permintaan darurat, di mana penegak hukum dapat secara mendesak meminta informasi seseorang dari perusahaan dalam situasi yang memerlukan penanganan segera, tanpa perlu mengajukan perintah pengadilan.

Permintaan darurat inilah yang menurut otoritas federal kini disalahgunakan oleh penjahat siber.

FBI menyatakan dalam pemberitahuannya bahwa pihaknya menemukan beberapa postingan publik yang dibuat oleh penjahat siber selama tahun 2023 dan 2024, mengklaim memiliki akses ke alamat email yang digunakan oleh penegak hukum AS dan beberapa pemerintah asing.

Akses ini kemudian digunakan untuk mengirim panggilan pengadilan palsu dan permintaan hukum lainnya kepada perusahaan AS untuk mendapatkan data pribadi pengguna yang tersimpan di sistem mereka.

Pemberitahuan juga menjelaskan bahwa para penjahat siber berhasil menyamar sebagai penegak hukum dengan menggunakan akun polisi yang telah diretas untuk mengirim email ke perusahaan, meminta data pengguna.

Dalam beberapa kasus, permintaan tersebut mencantumkan ancaman palsu, seperti klaim tentang perdagangan manusia, dan dalam satu kasus, disebutkan bahwa seseorang akan “sangat menderita atau meninggal” jika perusahaan tidak memberikan informasi yang diminta.

FBI mengatakan akses ini digunakan untuk mengirim panggilan pengadilan palsu dan permintaan hukum lainnya kepada perusahaan AS untuk mendapatkan data pengguna pribadi yang tersimpan dalam sistem mereka.

Menyamar

Menurut peringatan tersebut, para penjahat siber berhasil menyamar sebagai penegak hukum dengan menggunakan akun kepolisian yang diretas untuk mengirim email kepada perusahaan yang berisi permintaan data pengguna.

Pada beberapa kasus, permintaan tersebut mencantumkan ancaman palsu, seperti klaim adanya perdagangan manusia dan, dalam satu kasus, bahwa seseorang akan “sangat menderita atau meninggal” kecuali perusahaan tersebut mengirimkan informasi yang diminta.

FBI menjelaskan bahwa akses yang diperoleh ke akun penegak hukum memungkinkan para peretas untuk membuat panggilan pengadilan yang tampak sah, yang pada akhirnya membuat perusahaan menyerahkan nama pengguna, email, nomor telepon, dan informasi pribadi pengguna mereka.

Perbesar

Meski demikian, FBI menyatakan bahwa tidak semua upaya permintaan data darurat palsu berhasil.

Menurut laporan Bloomberg dari 2022, data yang diminta tersebut seringkali digunakan untuk pelecehan, pengungkapan data pribadi, dan menargetkan individu dengan skema penipuan finansial.

Laporan tersebut menemukan bahwa peretas telah berhasil memperoleh informasi pengguna dari pelanggan Apple, serta Meta (pemilik Facebook dan Instagram), dengan mengajukan permintaan data darurat palsu. Snap, pembuat Snapchat, dan Discord juga dilaporkan menjadi target serupa.

Bloomberg juga melaporkan pada tahun 2022 bahwa beberapa permintaan data darurat palsu sudah terjadi sejak awal 2021 dan dilakukan oleh kelompok yang sebagian besar terdiri dari remaja dan dewasa muda, seperti Recursion Team, dan kemudian Lapsus$, yang berhasil meretas beberapa perusahaan terbesar di dunia, termasuk Uber.

FBI pun meminta organisasi penegak hukum meningkatkan keamanan siber mereka dengan cara penggunaan kata sandi yang lebih kuat hingga otentikasi multi-faktor dan FBI menyarankan agar perusahaan mempertimbangkan dengan matang setiap permintaan data darurat yang diterima, mengingat para penjahat siber memahami urgensi dalam situasi darurat.

Seorang peretas yang sebelumnya berhasil melakukan peretasan kripto dari dompet milik pemerintah AS secara mengejutkan mengembalikan dana sebesar US$19,3 juta dari total US$20 juta yang dicurinya dalam waktu kurang dari 24 jam setelah serangan terjadi. 

Peretas Kembalikan Aset Curian Milik Pemerintah AS – Arkham Intelligence

Dompet kripto milik pemerintah yang berhasil diretas berisi hasil penyitaan dari beberapa kasus terkait kriminal kripto besar, termasuk kasus peretasan Bitfinex. 

ZachXBT, salah satu investigator kripto terkemuka juga melaporkan bahwa para pelaku peretasan kripto belum sepenuhnya mengembalikan aset yang dicuri. Beberapa aset yang telah dikirim ke bursa kripto tertentu masih tetap dipegang oleh mereka.

“Jumlah ini tidak termasuk dana yang sudah ditransfer ke bursa instan (Switchain, HitBTC, N Exchange),” jelasnya pada saluran telegram.

Beberapa pengguna media sosial berspekulasi bahwa peretas tersebut mungkin tidak berniat mencuri dana secara permanen, tetapi lebih ingin menguji atau mengeksploitasi kerentanan keamanan dari dompet pemerintah, sebelum mengembalikan dana sebagai “pemberitahuan”. 

Ada juga dugaan bahwa peretas tersebut sadar akan kemampuan pemerintah AS untuk melacak transaksi kripto, yang membuat mereka merasa terpaksa mengembalikan dana tersebut demi menghindari konsekuensi hukum yang lebih besar.

Spekulasi di Balik Tindakan Pelaku Peretasan Kripto

Pengembalian dana yang dilakukan oleh peretas memicu spekulasi tentang motivasi sebenarnya. Beberapa pihak berpendapat bahwa pelaku tersebut mungkin hanya ingin menunjukkan kelemahan keamanan yang ada pada dompet pemerintah, tanpa niat untuk melakukan pencurian permanen. 

Namun, ada juga dugaan bahwa hacker tersebut merasa tertekan karena transaksi di blockchain bersifat transparan dan mudah dilacak, terutama oleh otoritas penegak hukum yang memiliki akses ke alat pelacakan canggih. 

Selain itu, terdapat juga teori yang mengindikasikan motif lain di balik pengembalian aset tersebut. Spekulasi mengenai hal ini muncul di media sosial, terutama di X, di mana berbagai pengguna memberikan teori mereka.

Salah satu teori menarik datang dari seorang pengguna bernama Agent Wiz, yang menyatakan bahwa ini mungkin adalah “permainan orang dalam.” 

Ia berpendapat bahwa ada agen yang awalnya mencoba mencuri dana tersebut melalui skenario peretasan kripto. Namun, karena pengawasan yang ketat di platform seperti X, mereka merasa terdesak untuk mengembalikan uang itu.

“Sepertinya ada agen yang mencoba mengambil dana, lalu melihat transparansi di Twitter, dan akhirnya memutuskan untuk mengembalikannya,” tulisnya di X.

Meskipun terdengar spekulatif, teori ini sebenarnya tidak sepenuhnya mustahil. Ada kemungkinan bahwa si “peretas” berasumsi pemerintah AS akan melihat pengembalian coin crypto curian tersebut sebagai bentuk “bounty“. 

Begini Cara Membuat Meme Coin Crypto Sendiri di Pump Fun

Pada akhirnya, pemerintah bisa saja memilih untuk melepaskan peretas tanpa konsekuensi hukum, yang membuka peluang bahwa pelaku “peretasan” ini berhasil lolos tanpa konsekuensi apapun.

Motif di Balik Pengembalian Aset Curian yang Masih Misterius

Pengembalian dana sebesar US$19,3 juta oleh hacker yang meretas dompet pemerintah AS menimbulkan berbagai spekulasi mengenai motifnya. Apakah karena takut terlacak, sekadar menguji sistem keamanan, atau ada faktor lain yang tidak terlihat? 

Kasus ini tidak hanya menjadi pengingat bahwa bahkan pemerintah dengan keamanan tinggi bisa menjadi target, tetapi juga memberikan pelajaran penting bagi para pengguna, termasuk kita semua, bahwa keamanan dalam dunia kripto harus selalu diutamakan. 

Di balik inovasi dan keuntungan yang ditawarkan oleh cryptocurrency, risiko peretasan kripto selalu mengintai, mengingatkan kita untuk terus waspada. [dp]

Jakarta -

Pemerintah Hong Kong membuat aturan yang melarang pegawai negeri sipil (PNS) menggunakan layanan WeChat dan WhatsApp di perangkat komputer kerjanya. Layanan cloud storage seperti Google Drive juga dilarang.

Melansir detikInet yang mengutip SCMP, Rabu (23/10/2024), Menteri Inovasi, Teknologi, dan Industri Hong Kong Sun Dong mengatakan regulasi yang mereka terapkan ini mirip dengan aturan di Amerika Serikat dan China Daratan.

Penggunaan aplikasi-aplikasi ini dilarang karena bisa memicu risiko keamanan internet yang berat. Larangan diberlakukan secara penuh mulai bulan ini.

"Tahun lalu kami menghadapi banyak tantangan, peretasan semakin parah. Komputer yang dipakai secara internal di kantor tidak boleh menggunakan layanan WhatsApp dan WeChat karena punya risiko keamanan yang serius," ucap Menteri Sun Dong dalam sebuah wawancara di radio.

Dia mengakui kalau aturan baru ini mungkin membuat PNS menjadi tak nyaman. Namun pembatasan ini perlu dilakukan untuk meningkatkan keamanan siber. Ia juga menegaskan kalau PNS tetap boleh menggunakan aplikasi tersebut di ponsel pribadinya.

"Aplikasi ini tidak dilarang di ponsel mereka. Saya yakin kalau setiap departemen akan menemukan pengganti layanannya masing-masing. Saya percaya akan ada solusi untuk tantangan ini," tambahnya.

Artikel ini sudah tayang di detikInet, baca selengkapnya di sini.

(afb/afb)

Eric Council Jr., seorang pria berusia 25 tahun asal Athens, Alabama, ditangkap hari ini terkait peretasan akun SEC di X yang menyebabkan lonjakan harga Bitcoin lebih dari US$1.000 pada Januari 2024. Council didakwa dengan tuduhan konspirasi untuk melakukan pencurian identitas dan akses perangkat secara ilegal. 

Menurut dakwaan tersebut, pada 9 Januari 2024, ia bersama beberapa orang lainnya mengambil alih akun X milik SEC dan mengunggah pernyataan palsu atas nama Ketua SEC, Gary Gensler, yang mengklaim bahwa Bitcoin Spot ETF telah disetujui untuk diperdagangkan di bursa saham nasional. 

“Konspirator diduga menggunakan akses ilegal mereka untuk memanipulasi pasar keuangan,” ungkap Jaksa Graves pada dakwaan tersebut, Kamis (17/10/2024). 

Pernyataan palsu ini menyebabkan lonjakan harga Bitcoin, namun harga tersebut segera anjlok setelah SEC mengklarifikasi bahwa pengumuman tersebut tidak sah.

Peretasan ini dilakukan melalui teknik “SIM swap,” di mana peretas berhasil mengalihkan nomor telepon korban ke kartu SIM yang mereka kontrol. Dengan akses ini, mereka dapat melampaui lapisan keamanan seperti otentikasi dua faktor yang biasa digunakan untuk melindungi akun penting. 

“Penyerangan melalui metode SIM swap ini memungkinkan pelaku untuk mengakses informasi sensitif dari individu atau perusahaan, yang kemudian digunakan untuk melakukan kejahatan,” jelas David Geist, agen FBI.

Menurut dakwaan, Council menggunakan identitas curian untuk melakukan peretasan akun SEC. Dengan mencetak kartu identitas palsu menggunakan data pribadi korban, ia berhasil memperoleh kartu SIM baru di toko telepon di Huntsville, Alabama, yang terhubung ke nomor telepon korban. 

Setelah itu, ia membeli iPhone baru dan menggunakan perangkat tersebut untuk melakukan peretasan akun SEC. Council kemudian membagikan kode akses kepada para konspiratornya, yang kemudian mempublikasikan cuitan palsu yang mengumumkan persetujuan Bitcoin Spot ETF. 

“Council menerima bayaran dalam bentuk Bitcoin setelah berhasil melakukan SIM swap ini,” kata Argentieri, Wakil Asisten Utama Jaksa Agung. 

Hal ini menegaskan komitmen Departemen Kehakiman untuk melawan kejahatan siber yang mengancam integritas pasar keuangan.

Meskipun pihak berwenang segera mengambil alih kembali kendali akun mereka dan mengklarifikasi situasinya, kerusakan telah terjadi pada pasar. Manipulasi yang terjadi karena peretasan akun SEC menunjukkan betapa besar dampak yang dapat ditimbulkan oleh tindakan ilegal seperti ini.

Kasus Council ini menggarisbawahi betapa pentingnya keamanan siber saat ini, khususnya di lingkungan yang sangat sensitif seperti pasar kripto dan keuangan yang biasanya menjadi target utama para peretas.. 

Teknik peretasan seperti “SIM swap” dan pencurian identitas memberikan peretas akses untuk menyebabkan gangguan besar pada pasar, dan pemerintah bekerja keras untuk mencegah kejahatan semacam ini berulang.

Sementara itu, kasus peretasan akun resmi pemerintah bukan hal yang baru. Pada September lalu, saluran YouTube resmi Mahkamah Agung India diretas dan digunakan untuk mempromosikan kripto scam. 

Hacker mengubah nama saluran tersebut menjadi akun Ripple dan menggunakan video yang dibuat melalui deepfake dari CEO Ripple untuk meyakinkan penonton berinvestasi dalam token palsu. 

Meski serangan tersebut berhasil dihentikan dengan cepat oleh YouTube, peristiwa ini kembali menegaskan bahwa akun resmi pemerintah masih menjadi target yang para peretas, terutama dalam skema penipuan yang melibatkan cryptocurrency.

Melihat peretasan akun SEC dan Mahkamah Agung India mengingatkan betapa pentingnya keamanan digital, tidak hanya bagi organisasi tertentu, tetapi juga bagi setiap individu, karena peretas dapat menyalahgunakan data atau akun media sosial seseorang untuk tujuan yang merugikan. [dp]

Sebuah perusahaan menjadi korban peretasanhacker dari Korea Utara (Korut), yang secara tidak sengaja direkrut menjadi pegawainya. Penjahat siber itu dipekerjakan sebagai karyawan teknologi informasi (information technology/IT).

Pelaku rupanya telah memalsukan identitas dan riwayat kerjanya. Korporasi mempekerjakan teknisi palsu tersebut dengan sistem kerja jarak jauh (remote).

Sebagai pegawai IT, hacker Korut itu diberi akses ke jaringan komputer perusahaan. Akses tersebut disalahgunakan untuk mencuri sebanyak mungkin data penting organisasi dan meminta tebusan sejumlah uang kripto.

Perusahaan yang menjadi korbannya, dan memiliki kantor di Inggris, AS, dan Australia, memilih untuk merahasiakan identitasnya.

Secureworks, penyedia layanan keamanan siber, mengatakan kasus pekerja remote yang terungkap kedoknya sebagai warga Korea Utara sering terjadi di perusahaan-perusahaan Barat.

"Ini merupakan peningkatan risiko serius dari skema penipuan pekerja IT Korea Utara," kata Rafe Pilling, Direktur Threat Intelligence di Secureworks, dikutip BBC.

"Mereka tidak lagi hanya mengejar gaji tetap, tetapi juga mencari uang dalam jumlah yang lebih besar, lebih cepat, melalui pencurian data dan pemerasan, dari dalam pertahanan perusahaan."

Untuk kasus terbaru, pegawai IT yang diduga pria itu direkrut sebagai karyawan kontrak pada musim panas. Pelaku bekerja selama empat bulan dan menerima gaji.

Setelah memecatnya karena kinerja buruk, perusahaan menerima email tebusan berisi sejumlah data yang dicuri dan tuntutan untuk ditebus dengan enam digit uang kripto. Jika tidak dibayar, peretas akan mempublikasikan atau menjual data yang dicuri secara online.

Perusahaan tidak mengungkap apakah uang tebusan itu dibayar atau tidak.

JAKARTA, KOMPAS.com - Pembentukan Angkatan Siber oleh Tentara Nasional Indonesia (TNI) membuka peluang bagi Indonesia untuk meningkatkan kewaspadaan terhadap ancaman siber global.

Tidak hanya merekrut lulusan universitas dengan program keahlian khusus, peretas profesional juga dinilai memiliki peran strategis dalam memperkuat pertahanan digital negara.

Pakar keamanan siber Pratama Persadha menilai, peretas dapat menjadi bagian dari solusi untuk memenuhi kebutuhan khusus pertahanan siber.

"Melakukan perekrutan peretas merupakan langkah yang dapat dilakukan pemerintah untuk kebutuhan penyerangan dan pertahanan siber," kata Pratama yang juga Chairman Lembaga Riset Keamanan Siber CISSReC, dalam keterangannya seperti dikutip pada Senin (7/2/2024).

Menurutnya, peretas kerap memiliki keahlian yang lebih tinggi dibandingkan lulusan universitas umum.

Selain itu, para peretas kerap berjejaring dan tergabung dalam forum-forum bawah tanah, di mana teknik dan alat peretasan terbaru dibagikan.

"Skill yang dimiliki peretas biasanya jauh lebih tajam, apalagi mereka sering terlibat dalam forum underground tempat berbagi teknik peretasan terbaru," ujar Pratama yang merupakan pengajar pada program pascasarjana Sekolah Tinggi Intelijen Negara (STIN).

Keuntungan lain dari perekrutan peretas, lanjut Pratama, meliputi akses terhadap informasi awal terkait kampanye serangan siber.

Dengan demikian, Indonesia dapat mengambil tindakan pencegahan sebelum serangan siber terjadi.

"Jika Indonesia menjadi target serangan, langkah pencegahan bisa diambil lebih awal," ucap Pratama yang juga mengajar di Sekolah Tinggi Ilmu Kepolisian (STIK)/PTIK.

Meskipun demikian, Pratama juga mengingatkan perekrutan peretas bukan tanpa tantangan.

Dibutuhkan regulasi dan kerangka kerja yang jelas agar keahlian peretas bisa digunakan secara etis dan efektif dalam pertahanan siber negara. Dengan keterlibatan mereka, Indonesia diharapkan lebih siap menghadapi ancaman digital yang terus berkembang.

Sebelumnya diberitakan, Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto menegaskan pihaknya sudah menerima arahan dari Presiden Joko Widodo (Jokowi) terkait pembentukan matra keempat ini.

"Saya sudah diperintahkan Pak Presiden, kemarin juga dari MPR waktu pidato untuk membuat Angkatan Siber," ujar Agus saat menghadiri rapat kerja dengan Komisi I DPR RI di Jakarta, Selasa (3/9/2024).

Kasus peretasan menggunakan metode phishing kripto kembali terjadi dengan korban terbaru yang diduga sebagai Shixing Mao, pendiri F2Pool, yang kehilangan aset senilai jutaan dolar.

Dompet kripto yang diduga milik Mao tersebut dengan akhiran “e57” menjadi target serangan phishing canggih pada 27 September lalu. 

Serangan ini dilaporkan pertama kali oleh firma keamanan Certik, dompet tersebut terkuras sebanyak 12.083 Spark Wrapped Ethereum (spWETH) yang bernilai sekitar US$32 juta. 

“Baru-baru ini, EOA 0xaa1582084c4f588ef9be86f5ea1a919f86a3ee57 terkuras sebanyak 12.083 spWETH (~US$32 juta),” tulis mereka di X.

Hal ini menambah kekhawatiran tentang betapa mudahnya peretas memanfaatkan mesin pencari untuk menyebarkan serangan phishing kripto. Scam Sniffer memperingatkan bahwa hasil pencarian di Search Engine manapun tidak sepenuhnya aman, dan pengguna harus berhati-hati agar tidak menghubungkan dompet mereka ke situs yang mencurigakan. 

Bahkan mesin pencari Bing juga dilaporkan menampilkan situs phishing yang serupa pada bulan lalu sebelumnya.

Serangan phishing kripto yang diduga menyerang pendiri dari F2Pool menunjukkan betapa pentingnya kewaspadaan dalam bertransaksi di dunia digital. Pengguna harus lebih berhati-hati apabila ingin menghindariphising, terutama ketika berhadapan dengan situs web yang tampak seperti platform resmi. [dp]

Lonjakan kerugian akibat peretasan Centralized Finance (CeFi) telah mencapai angka yang mencengangkan, meningkat hingga 66 persen pada Q3 2024. Kerugian total di sektor ini kini mencatatkan angka sekitar US$309 juta, sebuah lonjakan signifikan dari US$185 juta pada tahun sebelumnya. 

Meskipun beberapa platform CeFi, termasuk Indodax, menjamin dana pengguna, insiden ini memberikan pelajaran berharga bahwa keamanan dalam penyimpanan aset kripto tidak bisa dipandang remeh. 

Kejadian ini menyoroti risiko yang melekat dalam menyimpan aset di bursa pihak ketiga, di mana pengguna memang tidak memiliki kendali atas private key dompet aset mereka. 

Lonjakan KerugianCeFiMeningkat Hingga 66 Persen

Menurut laporan dari riset yang dilakukan oleh Immunefi, total kerugian yang dialami oleh bursa kripto terpusat (CeFi) telah mencatatkan peningkatan yang cukup besar pada Q3 2024, yaitu sekitar US$309 juta. Angka ini meningkat sekitar 66,4 persen dari hanya US$185 juta pada tahun Q3 2023.

Di sisi lain, DeFi mengalami penurunan kerugian yang lebih sedikit, yaitu hanya sekitar US$100 juta pada Q3 2024, turun lebih dari 79,2 persen dibandingkan Q3 2023 sebelumnya yang mengalami kerugian US$500 juta.

Insiden ini menarik perhatian tidak hanya dari pengguna di Indonesia, tetapi juga dari investor global yang khawatir tentang keamanan platform bursa kripto.

Langkah-langkah cepat diambil oleh Indodax untuk merespons insiden tersebut. Pihak manajemen melakukan investigasi menyeluruh terhadap sistem yang ada dan mengumumkan bahwa platform dan aplikasi mereka tidak dapat diakses selama proses pemeliharaan. 

Oscar Darmawan, CEO Indodax, menjelaskan bahwa saldo pelanggan akan tetap aman.

“Selama proses ini, platform web dan aplikasi Indodax tidak dapat diakses. Namun, tidak perlu  khawatir, karena kami pastikan bahwa saldo pelanggan akan aman, baik secara kripto maupun rupiah,” ungkap Oscar dalam siaran pers Kementerian Perdagangan, Rabu (11/9/2024).

Meskipun demikian, pernyataan tersebut tidak sepenuhnya menghapus kekhawatiran pengguna tentang keamanan aset mereka.

CeFiTidak Sepenuhnya Aman

Insiden peretasan ini menekankan pentingnya keamanan bagi pengguna aset kripto. Menyimpan aset di bursa pihak ketiga seperti hot wallet meningkatkan risiko serangan siber, karena selalu terhubung ke internet. 

Ketergantungan pada pihak ketiga untuk mengelola private key juga berpotensi mengakibatkan kehilangan aset. Pengguna harus memahami bahwa melindungi aset bukan sepenuhnya tanggung jawab platform. 

Kasus peretasan Indodax menunjukkan bahwa tidak semua bursa dapat memberikan perlindungan yang memadai. Oleh karena itu, penting untuk mempertimbangkan penggunaan hardware wallet.

Hardware wallet menyimpan private key secara offline, memberikan perlindungan yang lebih baik. Peretasan beberapa platform CeFi besar menjadi pengingat bahwa perhatian terhadap keamanan aset kripto harus selalu diutamakan. [dp]

Guru SD di Jawa Timur berinisial BAG (25) ditangkap polisi kerena meretas data milik Badan Kepegawaian Nasional (BKN). Data tersebut dijual pelaku melalui breachforum.st seharga USD 8.000 atau setara Rp 121.572.800 (kurs Rp 15.196).

"Modus operandi tersangka yaitu melakukan ilegal akses dan menjual data tersebut melalui breachforum.st untuk keuntungan pribadi dan tersangka mendapat keuntungan sejumlah 8.000 dolar Amerika dari hasil penjualan data-data tersebut," Dirtipidsiber Bareskrim Polri, Brigjen Pol Himawan Bayu Aji, saat jumpa pers di Mabes Polri, Selasa (24/9).

Himawan menyebut pelaku seorang diri dalam menjalankan aksinya. Meski begitu, polisi masih melakukan pengembangan terkait kasus ini.

"Apakah yang bersangkutan tersangka ada komunikasi atau kolaborasi kerja sama pelaku lain, maka kita sedang dalami. Sementara hasil pemeriksaan itu dia melakukan sendiri. Tetapi kita akan lihat nanti jejak digitalnya apakah itu akan ada komunikasi dengan pelaku lain, kemungkinan pelaku lain," ujarnya.

Himawan mengatakan motif pelaku melakukan peretasan dilatarbelakangi masalah ekonomi.

"Motif yang dilakukan berdasarkan motif ekonomi, menjual untuk mendapatkan keuntungan, kemudian keuntungannya sementara USD 8 ribu, yang sekarang di sita Rp 4,1 juta, ini sedang diselidiki kembali, di dalam rekening-rekening yang ada, yang disita sampai dengan rekening yang lain yang mereka miliki," ungkapnya.

Dalam kasus ini, polisi menyita sejumlah barang bukti di antaranya laptop yang digunakan untuk meretas, sejumlah flashdisk, uang tunai dan HP. Polisi juga menyita sepeda motor Honda GL 160 D yang dibeli pelaku dari uang hasil penjualan data.

Atas perbuatannya BAG dijerat Pasal 65 ayat 1 UU Perlindungan Data Pribadi.

"Sanksi pidananya penjara selama 5 tahun atau denda paling banyak Rp 5 miliar," pungkas Himawan.

JAKARTA - Indodax adalah satu-satunya crypto exchanges di Indonesia yang berani mempublikasikan proof of reserve atau dana cadangan. Hal ini menjadi kunci bagi Indodax mengembalikan kepercayaan membernya dalam mengatasi insiden peretasan atau hack di Indodax. Seperti yang diberitakan sebelumnya, Indodax memiliki dana cadangan sekitar Rp11,5 triliun dalam bentuk aset kripto.

Crypto analyst, Angga Andinata, mengatakan bahwa hal tersebut menjadi poin menarik bagi masyarakat Indonesia. Di mana member dan pegiat kripto melihat transparansi dari Indodax.

"Proof of reserve adalah poin yang menarik dan merupakan sebuah bentuk tanggung jawab dari Indodax. Ini juga menjadi cara mitigasi atau penanganan yang baik," kata dia dalam acara Talk Shaw bertajuk 'Bangkit Lebih Cepat, Pulih Lebih Kuat', di Jakarta, dikutip Selasa (24/9/2024).

Oscar Darmawan menilai hal ini perlu diterapkan oleh exchanges lainnya. Ini demi menciptakan iklim investasi aset kripto yang transparan, aman dan terpercaya.

Dia juga mengaku sudah mengajak crypto exchanges lain semenjak dua tahun yang lalu. Bahkan, dia juga mengakui telah menyampaikan hal ini kepada regulator. Namun, sampai saat ini belum ada jawaban dari mereka semua. Dia enggan berkomentar mengapa crypto exchanges enggan menerapkan hal tersebut.

Namun, yang dikhawatirkan adalah bagaimana peretasan nantinya bila menyerang exchanges yang lain. "Kalau memang terjadi lagi, ya kita kembalikan saja kepada aturan yang berlaku," kata Oscar.

JAKARTA, investor.id - Peretasan yang dilakukan oleh Bjorka dan diikuti dengan dugaan pembobolan 6,6 juta data wajib pajak (WP) dari server Ditjen Pajak, Kementerian Keuangan, pekan lalu, menjadi alarm bahwa Indonesia masih sebagai sasaran empuk serangan siber dan punya sistem keamanan yang masih lemah.

Apalagi, kejadian tersebutnya hanyalah salah satu dari banyaknya serangan siber yang pernah dan sering terjadi. Semua pihak yang terkait, termasuk pemerintah dan korporasi, pun didorong untuk terus berbenah dan memperbaiki tingkat keamanan siber.

Polda Metro Jaya menangkap seorang mahasiswa asal Ogan Komering Ilir (OKI), Sumatera Selatan, berinisial KTD (22), karena meretas alamat dan nomor telepon seluler Polsek Setiabudi dengan mengaku sebagai anggota kepolisian.

"Pada pukul 20.00 WIB hari Kamis tanggal 12 September 2024 Tim Penyidik Unit 1 dan Unit 2 Subdit IV Tipidsiber Ditreskrimsus Polda Metro Jaya telah melakukan upaya paksa penangkapan terhadap tersangka," kata Dirreskrimsus Polda Metro Jaya Kombes Polisi Ade Safri Simanjuntak, dikutip dari Antara, Jumat (20/9).

Dia menjelaskan, KTD meretas alamat Polsek Setiabudi melalui kegagalan fungsi suatu aplikasi sehingga tidak dapat berjalan (bug) kemudian mengubah Google bisnis profil pada data Polsek Setiabudi, Jakarta Selatan.

Tak hanya meretas alamat Polsek Setiabudi, dia kemudian mengubah rute alamatnya ke SDN 05 Cipete Utara dan mengganti kontak Google bisnis menjadi nomor ponsel miliknya.

"Tersangka melakukan pengeditan/perubahan data-data seperti nama bisnis, alamat, kode pos, nomor HP, WhatsApp, email dan alamat website," ungkapnya.

KTD lalu mengaku menjadi anggota polisi dan mengarahkan korbannya untuk mengirim uang ke rekening yang disiapkan.

Tak hanya itu, setelah meretas alamat Polsek Setiabudi, dia juga menghubungi nomor yang pernah melakukan kontak dengan Polsek Setiabudi. KTD kemudian mengirim kode OTP untuk meretas data pribadi.

Kepolisian sedang mendalami jumlah kerugian yang disebabkan oleh aksi peretasan KTD tersebut.

Adapun barang bukti yang disita, yakni sebuah telepon seluler milik tersangka. Alamat Polsek Setiabudi di Google kini sudah kembali normal.

Atas perbuatannya, KTD dijerat dengan Pasal 46 ayat (1) dan atau ayat (2) dan atau ayat (3) jo Pasal 30 ayat (1) dan atau ayat (2) dan atau ayat (3) dan atau Pasal 48 ayat (1) dan atau ayat (2) dan atau ayat (3) jo Pasal 32 ayat (1) dan atau ayat (2) dan atau ayat (3) dan atau Pasal 51 Ayat (1) jo 35 Undang-Undang ITE.