Jakarta -

Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN) Luhut Binsar Pandjaitan sudah memulai pekerjaan barunya. Pasca dilantik Presiden Prabowo Subianto, sejak Kamis 24 Oktober kemarin, Luhut sudah memimpin rapat internal pertamanya.

Hal ini diungkapkan oleh Jodi Mahardi, Juru Bicara Luhut. Jodi mengatakan sejak kemarin Luhut sudah memimpin rapat internal DEN.

"Iya, kemarin Pak Luhut sudah memimpin Rapat DEN. Rapat internal," ujar Jodi ketika dihubungi detikcom, Jumat (25/10/2024).

Jodi mengungkapkan DEN bakal menjadi lembaga pemikir utama bagi pemerintah. Tugasnya adalah mengidentifikasi hambatan strategis yang menghambat pertumbuhan ekonomi.

"Jadi fokusnya sebagai "Economic Think Tank" yang berdiri di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Presiden, DEN akan membantu Presiden mengidentifikasi hambatan strategis yang menghambat pertumbuhan ekonomi Indonesia," jelas Jodi.

Salah satu fokus utama DEN, kata Jodi, adalah mencari rekomendasi kebijakan untuk program hilirisasi sumber daya alam. Khususnya untuk 26 komoditas strategis yang disebut Prabowo dalam Sidang Kabinet Perdana, guna mendukung industrialisasi yang berdaya saing global.

"Upaya ini sejalan dengan arahan Presiden untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui penguatan sektor industri, pertanian, energi, serta pendidikan unggul yang terintegrasi," ungkap Jodi.

Pihaknya juga akan fokus memberikan rekomendasi kepada Prabowo pada program-program sosial seperti peningkatan gizi untuk anak-anak dan ibu hamil, serta percepatan kemandirian energi di dalam negeri melalui pengembangan energi baru terbarukan dan ketahanan energi nasional.

DEN juga bakal menjalin kerja sama erat dengan berbagai universitas, lembaga riset, serta mitra pembangunan internasional seperti IMF, Bank Dunia, dan ADB. Sinergi ini akan memperkuat peran DEN dalam menghasilkan rekomendasi berbasis data yang kuat, mendukung digitalisasi layanan pemerintahan, dan mengoptimalkan pengelolaan sektor keuangan Indonesia.

"Seluruh rekomendasi DEN kepada Presiden akan didasarkan pada kajian yang komprehensif, guna memastikan kebijakan yang diambil dapat diimplementasikan secara efektif dan memberikan dampak nyata bagi perekonomian Indonesia," pungkas Jodi.

(hal/kil)

Jakarta -

Mukhamad Misbakhun resmi terpilih sebagai ketua Komisi XI DPR RI. Komisi ini membidangi keuangan, perencanaan pembangunan nasional, moneter, dan sektor jasa keuangan.

"Selamat kepada pimpinan Komisi XI DPR RI Periode 2024-2029 atas penetapan dan pengesahannya. Komisi XI DPR RI yang membidangi keuangan, perencanaan pembangunan nasional, moneter, dan sektor jasa keuangan memegang peran krusial dalam menjaga stabilitas ekonomi dan memastikan perencanaan pembangunan yang tepat sasaran," tulis Instagram DPR RI@dpr_ri, Kamis (24/10/2024).

Selain Misbakhun, ada namaDolfie Othniel Frederic Palit hingga MohamadHekal di jajaran pimpinan Komisi XI DPR RI. Berikut daftar lengkapnya:

Ketua:

Mukhamad Misbakhun/Fraksi Partai Golkar

Wakil Ketua:

1. Dolfie O. F. P./Fraksi PDI Perjuangan
2. Mohamad Hekal/Fraksi Partai Gerindra
3. Fauzi H. Amro/Fraksi Partai Nasdem
4. M. Hanif Dhakiri/Fraksi PKB

"Semoga jajaran pimpinan Komisi XI DPR RI dapat bekerja secara sinergis dengan pemerintah dan lembaga terkait dalam memastikan kebijakan moneter yang efektif, mengawasi sektor jasa keuangan, dan memperkuat perencanaan pembangunan nasional," tulis DPR RI.

(ily/ara)

Pimpinan MPR RI bakal safari ke kediaman presiden dan wakil presiden RI terdahulu untuk mengantarkan undangan pelantikan Presiden-Wakil Presiden terpilih 2024-2029, Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka, sejak Rabu (16/10).

“Kami hari ini akan mengantarkan undangan pelantikan ke pak Try Sutrisno, kami mengharapkan Beliau sebagai wakil presiden bisa hadir, pada acara pelantikan Presiden dan Wapres 20 Oktober yang akan datang,” kata Ketua MPR RI Ahmad Muzani di kompleks parlemen, Rabu (16/10).

Awalnya, pimpinan MPR juga dijadwalkan untuk mengantarkan langsung undangan pelantikan ke Presiden ke-5 RI Megawati Soekarnoputri dan Presiden ke-6 RI Susilo Bambang Yudhoyono hari ini.

Namun ini ditunda hingga esok hari. “Mungkin besok, karena ada beberapa kegiatan yang sudah direncanakan,” kata Muzani.

Dalam prosesi pelantikan nanti, tidak hanya presiden dan wakil presiden terdahulu yang diundang untuk hadir. Kepala negara sahabat juga diundang untuk hadir langsung.

Tidak hanya itu, para rival Prabowo-Gibran dalam Pilpres 2024 lalu yakni pasangan Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar, juga Ganjar Pranowo-Mahfud MD.

Sejauh ini, Muzani mengatakan baik Anies dan Ganjar sudah memberikan konfirmasi untuk hadir.

“Pak Anies, Mas Ganjar, alhamdulillah insyaallah hadir, saya sudah berkontak tadi malam, Mas Ganjar menyampaikan kehadirannya, Mas Anies juga menyampaikan kehadirannya,” tuturnya.

Jakarta -

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto hari ini berkantor di Kementerian Ketenagakerjaan. Airlangga saat ini menjabat sebagai Menteri Ketenagakerjaan Ad Interim.

Airlangga hari ini berkantor di berkantor di kantor Kemnaker Jalan Gatot Subroto Kavling 51, Jakarta, pada Senin (14/10/2024). Airlangga didampingi Sekretaris Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Susiwijono Moegiarso.

Dalam keterangan Biro Humas Kemnaker, Airlangga langsung memimpin rapat pimpinan (rapim) tinggi Kemnaker membahas isu ketenagakerjaan terkini dan strategi kebijakan dalam penanganan masalah-masalah ketenagakerjaan.

Dalam rapim beberapa pejabat dari Kemnaker juga hadir, Wamenaker Afriansyah Noor, Sekjen Anwar Sanusi, para pejabat tinggi Madya dan Tinggi Pratama.

Akhir September lalu, Ida Fauziyah mundur dari jabatannya sebagai Menteri Ketenagakerjaan. Ida mundur karena akan ditetapkan sebagai Anggota DPR RI terpilih. Presiden Joko Widodo (Jokowi) langsung menunjuk Airlangga Hartarto selaku Menko Perekonomian menggantikan sementara Ida Fauziyah.

"Presiden menunjuk Bapak Airlangga Hartarto, Menko Perekonomian, sebagai Pelaksana Tugas, Wewenang dan Tanggungjawab Menteri Ketenagakerjaan," kata Koordinator Stafsus Presiden Ari Dwipayana kepada wartawan, Senin (30/9/2024) yang lalu.

(kil/kil)

Ketua MPR RI Ahmad Muzani bakal menemui Presiden Joko Widodo, Wakil Presiden Ma’ruf Amin, serta presiden dan wakil presiden terpilih Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka, Senin (14/10) besok.

Pertemuan yang dilakukan terpisah masing-masing tokoh ini bakal membahas soal persiapan pelantikan presiden dan wakil presiden pada Minggu, 20 Oktober 2024, nanti.

“Pimpinan MPR akan menghadap Presiden Joko Widodo, untuk menyampaikan undangan secara resmi, untuk mengundang Presiden RI, hadir dalam acara pelantikan dan wakil presiden 20 Oktober di Istana Negara,” kata Muzani saat ditemui di Kabupaten Tangerang, Minggu (13/10).

Pertemuan antara jajaran pimpinan MPR dengan Jokowi bakal dilangsungkan di Istana Negara, Jakarta Pusat, Senin (13/10) siang.

Namun, sebelum itu, Muzani dan wakil-wakilnya akan lebih dahulu bertemu dengan Prabowo di kantor Kementerian Pertahanan yang masih berada satu kawasan dengan Istana Negara.

“Pimpinan MPR juga besok akan menghadap presiden terpilih Prabowo Subianto untuk diundang sebagai presiden terpilih untuk hadir dalam acara pelantikan presiden dan wapres,” katanya.

Setelah itu, jajaran pimpinan MPR akan melanjutkan pertemuan dengan Ma’ruf Amin di rumah dinasnya di Jalan Diponegoro, Menteng, Jakarta Pusat.

Pada malam hari, pimpinan MPR akan bertemu dengan Gibran. Terkait waktu dan lokasi pertemuan, Muzani masih enggan untuk membocorkan.

“Mungkin (pertemuan) Mas Gibran malam abis magrib,” kata Muzani.

Global Ikhwan Service and Business Holding (GISB) mengakui adanya beberapa kasus sodomi yang melibatkan individu dari organisasi tersebut. Pengakuan itu disampaikan oleh Ketua Eksekutif dan CEO GISB, Datuk Nasiruddin Mohd Ali, melalui video yang diunggah di akun media sosialnya pada Sabtu pagi (14/9).

Dalam pernyataannya, Nasiruddin mengakui bahwa GISB memang melakukan pelanggaran hukum, meskipun ia tidak merinci secara spesifik jenis pelanggaran tersebut atau siapa saja pihak yang terlibat dalam pembicaraan dengan GISB sebelumnya.

"Ini sangat menyedihkan. Saya muslim, kalian juga muslim. Kita terpecah di antara sesama muslim, lalu anak-anak ditangkap begitu saja. Saya tidak membela diri dari sisi hukum, memang kami bersalah secara hukum, tapi tidakkah kita bisa memberikan nasihat?" ujar Nasiruddin, seperti dikutip dari Berita Harian Malaysia.

la juga menyoroti penangkapan lebih dari 400 anak-anak dan remaja yang tinggal di rumah amal terkait GISB. Menurutnya, mereka tidak mengetahui apa yang sebenarnya terjadi, namun kemudian dituduh terlibat dalam kasus sodomi.

“Ini menangkap lebih dari 400, mereka tidak tahu ceritanya. Kemudian mereka dituduh melakukan sodomi dan sebagainya,” tutur Nasiruddin dalam video klarifikasi berdurasi 17 menit itu.

“Memang benar ada satu-dua (kasus) sodomi, tapi kenapa dianggap semuanya (terlibat kasus sodomi)?” katanya.

Sebelumnya, aparat keamanan menyelamatkan lebih dari 400 anak yang menjadi korban kekerasan di puluhan panti asuhan Malaysia, pada Rabu (11/9). Tempat itu diduga dikelola organisasi bisnis berbasis Islam di Negeri Jiran.

Menurut pejabat kepolisian Malaysia, Inspektur Jenderal Razarudin Husain, mereka yang diselamatkan terdiri dari 201 bocah laki-laki dan 201 anak perempuan, berusia satu sampai 17 tahun. Ratusan anak itu diduga menjadi korban pelecehan oleh pengelola panti yang terkait GISB.

Penggerebekan dilakukan setelah adanya laporan masyarakat terkait dugaan pelecehan seksual terhadap anak-anak.

Merespons hal itu, GISB langsung membantah tuduhan keterlibatan perusahaannya.

“Kami membantah tuduhan ini dan menekankan bahwa perusahaan tidak akan berkompromi dengan kegiatan apa pun yang melanggar hukum, khususnya mengenai eksploitasi anak-anak sebagai pekerja," tutur GISB, seperti dikutip dari CNA.

“Kami siap menawarkan kerja sama kami kepada pihak berwenang untuk menyelesaikan masalah ini,” katanya dalam pernyataan yang dirilis pada Rabu malam.

Namun, Kepolisian Malaysia bersikukuh akan memanggil pimpinan manajemen GISB karena meyakini pengelolaan panti asuhan masih dalam pengawasan perusahaan konglomerasi tersebut.

Irjen Razarudin juga mengungkap kemungkinan akan adanya anggota GISB yang ditangkap setelah pemanggilan.

Jakarta: Senator asal Papua untuk menjadi pimpinan Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI harus mendapat dukungan. Salah satunya Ketua Komite II DPD RI Yorrys Raweyai yang merupakan senator asal Papua.

"Saya mau katakan sebagai Dewan Adat Papua (DAP), kami pasti mendukung anak-anak adat Papua yang hendak maju menjadi pimpinan DPD RI," kata Ketua DAP Mananwir Yan Pieter Yarangga melalui keterangan tertulis, Sabtu, 27 Juli 2024.

Hal itu disampaikan Yan Pieter merespons senator terpilih asal Papua Barat Daya, Paul Finsen Mayor. Paul menyebut sebagai Dewan Adat Papua wilayah III Doberay, tak ada kesepakatan para senator asal Papua untuk mendukung Yorrys menjadi pimpinan DPD RI.
"Karena itu saudara Paul Finsen Mayor tidak dapat bertindak atas nama Dewan Adat Papua wilayah Doberay. Saudara Finsen Mayor telah diangkat menjadi Mananwir oleh Mananwir Beba karena itu posisi tersebut harus dihargai untuk melayani kepentingan masyarakat adat Biak dan masyarakat adat Papua," ucap Yan Pieter.

Baca juga: Pemilihan Pimpinan DPD Sepenuhnya Hak Anggota

Yan Pieter menyatakan seluruh senator asal Papua harus mendukung anak-anak adat Papua maju sebagai pimpinan DPD RI. Terlebih perwakilan anak Papua di DPD makin banyak karena hasil pemekaran.

"Hari ini pemekaran itu ada 24 orang anggota DPD representasi dari tanah Papua dari enam provinsi. Jadi, layak memang kalau ada anggota DPD dari tanah Papua bisa menjadi Pimpinan di DPD RI," jelas dia.

Sekretaris Jenderal DAP Leonard Imbiri meminta seluruh senator asal tanah Papua untuk bersatu, mendukung anak adat Papua untuk maju menjadi Pimpinan DPD RI. Rekam jejak pemikiran dan perjuangan Yorrys untuk tanah Papua sudah tidak diragukan lagi.

“Saya mengimbau kepada seluruh anggota DPD asal Papua untuk bersatu membantu proses pemilihan anak Papua menjadi pimpinan di DPD RI,” ujar Leonard.

(ABK)