SOLO, KOMPAS.com - Saat ini pemilik kendaraan bisa melakukan perpanjangan Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) dan pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) di rumah saja tanpa perlu mendatangi kantor Samsat.

Wajib pajak bisa menggunakan layanan Samsat Digital Nasional (Signal) untuk mengurus pengesahan STNK tahunan, pembayaran PKB, serta pembayaran Sumbangan Wajib Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan (SWDKLLJ).

Dengan menggunakan aplikasi Signal, maka otomatis akan menerbitkan dokumen digital yang valid dan sah berupa e-TBPKP Bukti Lunas Pajak dari Bapenda, e-KD Polis Asuransi dari Jasa Raharja dan e-Pengesahan tanda Digital Pengesahan STNK dari Polri.

Sementara, dikutip dari laman resmi Indonesia.go.id cara untuk registrasi pengguna aplikasi Signal Korlantas Polri, sebagai berikut:

• Masukan data-data pribadi anda seperti NIK, Nama sesuai E-KTP, alamat email, nomor handphone, masukan kata sandi, ulangi kata sandi
• Selanjutnya memasukkan foto E-KTP
• Kemudian verifikasi biometrik wajah dengan melakukan swafoto
• Masukan OTP yang dikirim lewat SMS
• Registrasi berhasil
• Verifikasi ulang dengan mengklik tautan yang dikirimkan oleh Signal ke e-mail yang telah didaftarkan

Untuk langkah berikutnya setelah registrasi, yaitu perlu mendaftarkan atau memasukkan data kendaraan dengan cara berikut:

1. Mendaftar kendaraan milik sendiri:

• Pilih menu tambah data kendaraan bermotor;
• Pilih kendaraan atas nama sendiri;
• Memasukkan nomor registrasi kendaraan bermotor;
• Memasukkan lima digit terakhir nomor rangka mesin;
• Kemudian akan tampil peringatan bahwa dokumen berhasil ditambahkan;
• Konfirmasi data, termasuk alamat pengirim dan lakukan pembayaran sesuai kanal yang tersedia;
• Sebagai informasi bahwa untuk perpanjangan STNK yang dilakukan secara online hanya untuk perpanjangan STNK tahunan atau pengesahan STNK. Selain itu, dokumen asli yang dikirimkan hanya lembaran Surat Ketetapan Kewajiban Pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor (SKKP PKB).

2. Mendaftarkan kendaraan milik orang lain:

• Pilih tombol simbol tambah untuk menambahkan data kendaraan dokumen digital sehingga muncul tampilan form tambah dokumen data kendaraan;
• Memasukkan nama pemilik kendaraan pada kolom pemilik kendaraan, jika kendaraan tersebut milik istri atau anak dalam satu KK maka pilih milik keluarga satu KK;
• Meng-input NRKB (nomor registrasi kendaraan bermotor) pada kolom NRKB;
• Memasukkan nomor rangka lima digit terakhir pada kolom rangka mesin;
• Memasukkan NIK pemilik kendaraan dan mengunggah foto E-KTP;
• Setelah semua kolom terisi maka klik tombol ‘Lanjut’;
• Kemudian akan tampil peringatan bahwa dokumen berhasil ditambahkan;
• Konfirmasi data, termasuk alamat pengirim dan lakukan pembayaran sesuai kanal yang tersedia

Sebagai informasi, perpanjangan STNK yang dilakukan secara online melalui aplikasi Signal hanya untuk perpanjangan STNK tahunan atau pengesahan STNK.

Selain itu, dokumen asli yang dikirimkan hanya lembaran Surat Ketetapan Kewajiban Pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor (SKKP PKB).

Untuk memudahkan masyarakat bertransaksi secara nontunai, metode Pembayaran PKB dan SWDKLLJ melalui aplikasi Signal ke seluruh Bank Daerah sudah terhubung melalui sistem payment gateway atau switching dengan beberapa kanal pembayaran di bank Himbara dan 10 BPD lainnya, yang di antaranya:

• Bank Mandiri
• Bank BRI
• Bank BNI
• Bank BTN

Jakarta -

Saat butuh dana cepat, sebagian orang biasanya akan meminta bantuan ke sanak saudara hingga kerabat terdekat terlebih dahulu. Namun tak jarang orang juga melakukan pinjaman ke Pegadaian.

PT Pegadaian memberikan layanan peminjaman uang dengan cara gadai. Peminjam menyerahkan barang sebagai jaminan dan utang harus dibayarkan untuk menembus barang yang digadai. Namun, apakah bisa pinjam uang di Pegadaian tanpa jaminan?

Bisakah Pinjam Uang Tanpa Jaminan di Pegadaian?

Dilansir laman Sahabat Pegadaian, sampai saat ini Pegadaian tidak melayani pembiayaan atau pinjaman uang tanpa jaminan. Itu artinya, nasabah yang ingin meminjam uang di Pegadaian harus menyerahkan jaminan.

Lembaga keuangan biasanya memang menetapkan persyaratan berupa adanya jaminan bagi nasabah yang ingin meminjam uang. Namun untuk melakukan pinjaman di Pegadaian, jaminan yang disyaratkan tidak serumit yang dipikirkan orang. Proses pencairan uangnya pun terhitung cepat, tidak begitu lama setelah permohonan pinjamannya disetujui.

Barang yang Bisa Dijadikan Jaminan di Pegadaian

Ada sejumlah barang yang dapat dijadikan jaminan untuk melakukan peminjaman uang di Pegadaian. Berikut daftarnya:

1. Kendaraan

Kendaraan roda dua dan empat termasuk barang yang kerap dijadikan jaminan di Pegadaian. Syarat untuk menjadikan kendaraan sebagai jaminan adalah:

• Masa produksi kendaraan minimal 5 tahun terakhir untuk motor, dan 10 tahun untuk mobil.
• Melengkapi surat-surat kendaraan, meliputi BPKB, STNK, dan faktur pembelian.

2. Emas

Simpanan emas berupa batangan maupun perhiasan bisa jadi jaminan untuk meminjam uang. Proses pinjaman hingga dana cair dengan jaminan emas lebih mudah.

Nasabah hanya perlu membawa emas yang ingin digadai beserta identitas diri. Selain emas, barang berharga seperti berlian juga dapat digadaikan dengan persyaratan yang sama.

3. Surat Berharga

Surat berharga berbentuk saham dan obligasi bisa digadaikan untuk mendapatkan dana pinjaman secara cepat. Saham dan obligasi yang dijadikan jaminan dapat berupa tanpa warkat yang tercatat dan diperdagangkan di Bursa Efek Indonesia.

4. Sertifikat

Sertifikat tanah atau rumah setingkat SHM dan HGB juga dapat jadi jaminan gadai. Pinjaman diberikan kepada masyarakat berpenghasilan tetap atau rutin, pengusaha mikro atau kecil, dan petani. Nilai pinjaman yang diterima ditentukan dari PBB dan seberapa strategis letak posisi tanah.

5. Barang Elektronik

Contoh barang elektronik yang bisa menjadi jaminan di Pegadaian antara lain televisi, kulkas, smartphone, laptop, hingga kamera DSLR. Untuk menggadaikan barang elektronik, perhatikan sederet syarat berikut:

• Barang tidak berusia terlalu lama alias tahun produksi masih tergolong baru, sekitar 1 tahun terakhir.
• Barang masih berfungsi dengan baik dan tidak mengalami kecacatan.
• Menyertakan kuitansi pembelian barang.

6. Barang Bermerek

Jika memiliki barang bermerek seperti jam tangan dan tas mewah, nasabah bisa menjadikannya jaminan di Pegadaian. Barang akan disimpan dengan baik di tempat penyimpanan khusus. Sayangnya, penggadaian barang mewah baru bisa dilakukan di cabang Pegadaian tertentu.

7. BPKB Kendaraan

Apabila masih menggunakan kendaraan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, nasabah bisa menjadikan BPKB-nya sebagai jaminan. Gadai BPKB bisa dilayani dengan Pinjaman Usaha atau Pinjaman Serbaguna.

Cara Pinjam Uang di Pegadaian

Untuk melakukan peminjaman uang di Pegadaian, nasabah dapat mengikuti langkah-langkah berikut:

• Siapkan identitas diri berupa KTP dan barang jaminan.
• Kunjungi outlet Pegadaian terdekat.
• Isi formulir pengajuan dengan data diri lengkap sesuai dengan KTP.
• Serahkan barang jaminan kepada petugas penaksir Pegadaian.
• Petugas akan menginfokan uang pinjaman maksimal yang bisa didapatkan.
• Petugas kasir akan memberikan Surat Bukti Gadai (SBG).
• Uang akan diberikan kepada nasabah berupa tunai atau transfer ke rekening.

Perlu diketahui, jenis produk pinjaman di Pegadaian dapat disesuaikan dengan barang jaminan yang dimiliki.

(row/row)

SOLO, KOMPAS.com - Program keringanan dan pemutihan pajak kendaraan bermotor (PKB) masih digelar di beberapa provinsi sepanjang November 2024.

Program pemutihan pajak kendaraan bermotor ini merupakan penghapusan denda administrasi bagi pemilik kendaraan yang terlambat membayar PKB sesuai tanggal jatuh tempo yang ditetapkan.

Dengan adanya pemutihan ini, wajib pajak dapat membayar PKB tanpa perlu membayar denda keterlambatan.

Pada bulan November 2024, setidaknya ada 12 provinsi yang masih gelar pemutihan pajak kendaraan, yaitu:

1. Jakarta

Pemprov DKI Jakarta memberikan insentif pajak daerah berupa keringanan pembayaran bea balik nama kendaraan bermotor (BBKN). Kebijakan ini tertuang dalam Pergub No. 41 Tahun 2024 yang memberikan keringanan berupa tarif 0 persen untuk BBNKB penyerahan kedua dan seterusnya.

Insentif BBNKB ini berlaku sejak 23 Oktober 2024 hingga 4 Januari 2025, sehingga masyarakat yang mendaftarkan penyerahan kepemilikan kendaraan bermotor kedua dan seterusnya pada periode tersebut dapat menikmati tarif BBNKB 0 persen.

Selain itu, Pemprov DKI Jakarta juga menghapus sanksi bunga dan denda atas kendaran yang mendapat insentif BBNKB 0 persen.

2. Jawa Barat

Pemprov Jawa Barat memberikan program pemutihan pajak kendaraan bermotor mulai 1 Oktober hingga 30 November 2024.

Dalam unggahan akun Instagram @bapanda.jabar, ada lima macam keringanan yang digelar, yaitu:

• Diskon PKB
• Bebas denda PKB
• Bebas BBNKB II
• Bebas tunggakan pokok tahun ketiga, keempat, kelima dan seterusnya
• Bebas denda SWDKLLJ untuk tahun yang lewat

Selain itu, ada diskon 10 persen bagi wajib pajak yang membayar PKB melalui Samsat Digital Terminal Leuwipanjang sampai 23 Desember 2024.

3. Jawa Tengah

Provinsi Jawa Tengah menggelar pemutihan pajak kendaraan bermotor mulai dari 20 Mei hingga Desember 2024.

Ada 3 program keringanan yang diadakan, yaitu:

1. Pembebasan BBNKB II

• Diadakan hingga 19 Desember 2024
• Khusus kendaraan bermotor dari dalam maupun luar Provinsi Jawa Tengah

2. Diskon pajak tahun berjalan

• Digelar hingga 19 Desember 2024
• Pengurangan pajak tahunan berjalan 2,5 persen untuk kendaraan roda empat dan 5 persen untuk kendaraan roda dua

3. Pembebasan biaya pajak progresif

• Digelar hingga 19 Desember 2024
• Pembebasan biaya pajak progresif, yakni tarif pajak kendaraan untuk kepemilikan kedua dan seterusnya

4. Jawa Timur

Pemprov Jawa Timur menggelar program pemutihan PKB daerah mulai 1 Oktober sampai 30 November 2024.

Dilansir dari unggahan akun Instagram @bapendajatim, ada beberapa program pembebasan pajak kendaraan bermotor di Jawa Timur, yaitu:

• Bebas bea balik nama untuk kendaraan bermotor atas penyerahan kedua dan seterusnya (BBNKB II)
• Bebas sanksi administratif atas keterlambatan PKB dan BBNKB
• Bebas PKB progresif
• Bebas denda sumbangan wajib dana kecelakaan lalu lintas (SWDKLLJ)

5. Aceh

Provinsi Aceh menggelar pemutihan pajak kendaraan bermotor sejak 18 Desember 2023 sampai dengan 31 Desember 2024 sesuai Peraturan Gubernur Aceh Nomor 40 Tahun 2023 tentang Pembebasan Pajak Progresif dan Denda Pajak Kendaraan Bermotor.

Ada dua keringanan yang dapat dimanfaatkan warga Aceh, yakni:

• Pembebasan pajak progresif
• Pembebasan denda pajak kendaraan bermotor.

6. Lampung

Pemprov Lampung mengadakan pemutihan pajak kendaraan bermotor mulai 2 September 2024 hingga 16 Desember 2024.

Dalam unggahan Instagram @Bapedan_lampng, ada empat program keringanan pajak kendaraan bermotor yang diberikan, yaitu:

1. Bebas pajak progresif

• Gratis pajak progresif bagi yang memiliki kendaraan lebih dari satu dengan nama dan alamat yang sama

2. Gratis pengembalian nama kendaraan

• Gratis bea balik nama dari dalam provinsi Lampung dan luar provinsi

3. Bebas denda

• Penghapusan denda pajak kendaraan bermotor dan sumbangan wajib kecelakaan lalu lintas jalan
• Keringanan tunggakan pajak kendaraan bermotor sebesar 50-70 persen.

4. Pajak yang dibayarkan untuk meningkatkan pembangunan dan kesejahteraan

• Keringanan tunggakan pajak tahun ke-3, ke-4, dan ke,5 sebesar 50-70 persen berdasarkan cc kendaraan.

7. Bengkulu

Pemprov Bengkulu adakan program pemutihan pajak kendaraan bermotor mulai 4 Juni sampai dengan 30 November 2024.

Program pemutihan pajak mencakup tiga keringanan, yakni:

• pembebasan tunggakan PKB
• Denda PKB
• BBNKB II.

8. Kalimantan Barat

Provinsi Kalimantan Barat mengadakan keringanan pajak kendaraan bermotor sejak 19 Juni 2024 hingga 4 Januari 2025.

Kebijakan ini sesuai dengan Peraturan Gubernur Kalimantan Barat Nomor 18 Tahun 2024 tentang Pemberian Keringanan dan Pembebasan Pajak di Bidang Kendaraan Bermotor.

Berikut 4 program pemutihan yang diadakan dengan jadwal pelaksanaan masing-masing, yaitu:

• Pemberian keringanan PKB, sampai 20 Desember 2024
• Pembebasan sanksi administrasi PKB, sampai 20 Desember 2024
• Pembebasan progresif atas PKB Pembebasan BBNKB II dan seterusnya, sampai 4 Januari 2025
• Pembebasan sanksi administrasi BBNKB II, sampai 4 Januari 2025.

9. Sumatera Barat

Pemprov Sumatera Barat turut menggelar program pemutihan PKB mulai 1 Oktober sampai dengan 31 Desember 2024.

Berdasarkan unggahan Instagram @bapenda.sumbar, ada enam keuntungan yang diberikan kepada wajib pajak, yaitu:

1. Diskon pokok PKB

• 20-25 persen khusus kendaraan bermotor sebelum jatuh tempo
• 20-20 persen untuk kendaraan yang sudah jatuh tempo.

2. Pembebasan BBNKB II

• Pembebasan BBNKB II untuk kendaraan dari dalam dan luar Sumatera Barat, termasuk kendaraan hasil lelang milik pemerintah dan hasil hibah yang belum didaftarkan.

3. Pembebasan denda PKB

• Pembebasan denda atas keterlambatan pembayaran pajak kendaraan bermotor.

4. Pembebasan denda BBNKB II

• Pembebasan denda atas keterlambatan pembayaran BBNKB kesatu dan kedua.

5. Pembebasan pajak progresif

• Pembebasan tarif pajak kendaraan kepemilikan kedua dan seterusnya.

6. Pembebasan denda SWDKLLJ dari PT Jasa Raharja

• Pembebasan denda SWDKLLJ tahun berlalu, tidak termasuk denda tahun berjalan.

10. Sumatera Selatan

Pemprov Sumatera Selatan juga menggelar pemutihan pajak kendaraan bermotor mulai 19 Agustus 2024 hingga 14 Desember 2024.

Berdasarkan unggahan akun Instagram @Bapenda_sumselm ada tiga program keringanan yang diberikan, yaitu:

1. Keringanan PKB

• Tunggakan PKB dua tahun atau lebih cukup membayar satu tahun tunggakan pajak ditambah satu pajak satu tahun berjalan.

2. Diskon BBNKB II

• Diskon BBNKB II sebesar 50 persen.

3. Bebas SWDKLLJ, denda dan bunga PKB

• Bebas semua denda dan bunga PKB, pajak progresif, serta denda SWDKLLJ.

11. Bali

Provinsi Bali juga memberikan program pemutihan lagi bagi wajib pajak dengan plat Bali, pembebasan pajak digelar sejak 1 November hingga 20 Desember.

Berdasarkan akun Instagram @samsatdigital, keringanan yang bisa didapatkan wajib pajak yaitu:

• Bebas Sanksi Administratif bagi yang terlambat membayar PKB

12. Banten

Program pemutihan juga digelar oleh Pemprov Banten yang berlaku sampai bulan Desember 2024.

Berdasarkan akun Instagram @samsatdigital, ada empat keuntungan dari program pemutihan Banten ini, yaitu:

1. Bebas pokok denda

• Tunggakan PKB tahun ke-4 kecuali mutasi ke luar Provinsi, berlaku sampai 31 Desember 2024

2. Diskon PKB 20 persen

• Bagi yang melakukan mutasi dari luar Provinsi, berlaku sampai dengan 21 Desember 2024

3. Bebas denda PKB

• Kecuali tahun berjalan dan mutasi keluar provinsi, berlaku sampai 31 Desember 2024.

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Muhaimin Iskandar mengaku belum mengetahui siapa kadernya yang "membelot" mendukung Pramono Anung-Rano Karno di Pilkada Jakarta.

Diketahui, Pramono Anung-Rano Karno merupakan pasangan yang diusung oleh PDI-P. Sedangkan PKB berkoalisi dengan KIM Plus untuk mendukung Ridwan Kamil-Suswono di Pilkada Jakarta.

"Belum, belum denger saya siapa, siapa orangnya belum tahu," kata Muhaimin Iskandar di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Jumat (1/11/2024).

Ia bahkan menyatakan belum mendengar kabar tersebut. Adapun dalam pertemuan makan siang dengan Presiden Prabowo Subianto siang ini tidak membahas hal spesifik mengenai Pilkada.

"Saya belum denger siapa itu. Pilkada tidak terlalu spesifik," ucapnya.

Senada, Sekretaris Jenderal Partai Gerindra Ahmad Muzani menyampaikan, pertemuan makan siang antara Ketum dan Sekjen Parpol dengan Prabowo siang ini tidak membahas Pilkada.

Begitu pun tidak membahas pertemuan Prabowo dengan Ridwan Kamil di salah satu restoran padang di Jakarta semalam, dan masalah sejumlah kader KIM yang membelot mendukung Pramono-Rano.

"Enggak (dibahas), tadi pure membahas negara, bangsa, dan masyarakat," bebernya.

Adapun pembahasan berat dalam pertemuan kali ini adalah meningkatkan pendapatan negara.

"Ya meningkatkan pendapatan negara. Berat dong, ya enggak? Yang ringan itu bagaimana menu kuliner Indonesia enak-enak, menunya banyak, ragamnya banyak. Itulah kekayaan negeri kita yang bisa menjadi opportunity dan kesempatan berusaha masyarakat," seloroh Muzani.

Untuk diketahui, cagub Pramono menerima tujuh tamu anggota KIM di kediamannya di Jalan H Ambas, Cipete, Jakarta Selatan, Kamis.

Mereka adalah Muhammad Ishaq dan Abdul Hakim dari PPP, Nafiudin dari Nasdem, Ahmad Faisal asal PSI, Riko dari PAN, Ahmad Syukri, dan Okto Fudin dari PKB.

Ketujuh politisi itu mengenakan baju berwarna khas partai mereka masing-masing. Namun, pada baju tersebut tidak ada simbol partai mereka.

Calon wakil gubernur (cawagub) Jakarta nomor urut 1, Suswono, memberikan tanggapannya terkait dukungan tujuh anggota Koalisi Indonesia Maju (KIM) Plus kepada pasangan cagub-cawagub Jakarta nomor urut 3, Pramono-Rano.

Suswono menegaskan bahwa jika situasi ini terjadi di Partai Keadilan Sejahtera (PKS), anggota atau kader yang tidak mengikuti arahan partai dapat dikenakan sanksi.

"Kalau di PKS, sudah pasti kena sanksi itu. Enggak tahu kalau di partai lain apakah dibolehkan seperti itu," ujar Suswono, Kamis (31/10/2024), dikutip dalam tayangan Kompas TV.

JAKARTA - Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah ( UMKM ) akan lebih cepat naik kelas menjadi Industri Kecil dan Menengah (IKM) dengan fokus 100 hari pemerintahan pada UMKM. Terlebih dengan adanya pemisahan antara Kementerian Koperasi dan Kementerian UMKM.

"Saat ini UMKM sudah terlihat bahwa akan diurus secara khusus dengan dipisahnya Kementerian Koperasi dengan Kementerian UMKM. Kemudian Kementerian UMKM dengan Kementerian Perindustrian ada dalam kemitraan Komisi VII," papar anggota Komisi VII DPR RI, Siti Mukaromah, di Jakarta, Jumat (1/11/2024).

Sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat Abdul Muhaimin Iskandar mengungkapkan dua program utama yang akan difokuskan selama 100 hari pertama sebagai bagian dari Kabinet Merah Putih. Salah satu dari fokus tersebut adalah perlindungan Usaha Kecil Menengah (UKM).

"Bidang saya ini, kan, pemberdayaan. Pemberdayaan ini menganut dua aspek. Aspek yang pertama perlindungan, misalnya UKM. Jangan sampai tergerus, perlu dilindungi," kata Cak Imin.

Erma menilai, sinergi antarkementerian dengan legislatif selain melindungi juga menciptakan iklim usaha yang positif bagi perkembangan UMKM. "Butuh komitmen bersama para pemangku kepentingan, termasuk para pelaku UMKM dan industri. Keseriusan, pendampingan. Kemudian regulasi harus berpihak pada UMKM, selain pelaksanaan yang harus tetap dikawal," ujarnya.

Menurutnya, saat ini UMKM masih menjadi salah satu penyangga perekonomian Indonesia. UMKM juga telah terbukti menjadi industri yang mampu bertahan pada situasi krisis dan menjadi salah satu solusi berkurangnya angka pengangguran.

ASEAN Investment Report 2022 mencatat terdapat sekitar 65,5 juta UMKM di Indonesia, menyumbang 60% terhadap PDB, dan menyerap 97% dari total tenaga kerja. Tahun 2023 tercatat jumlah pelaku UMKM di Indonesia mencapai sekitar 66 juta. UMKM menjadi tulang punggung perekonomian Indonesia dengan kontribusi 61% dari PDB Indonesia.

Menurutnya, masih banyak tantangan yang harus dihadapi UMKM antara lain akses permodalan, pemenuhan legalitas usaha, inovasi produk, kebijakan impor, Sumber Daya Manusia (SDM), pemasaran, dan sebagainya.

?Perlahan tantangan ini harus kita hadapi dan selesaikan bersama, sehingga tantangan ini menjadi peluang naik kelasnya UMKM yang akan berkorelasi dengan naiknya PDB Indonesia,? kata Erma.

Aspek regulasi dan implementasi tidak kalah penting, misalnya dari sisi pemasaran. UMKM mau tidak mau harus mulai beralih pada pemasaran digital.

JAKARTA, KOMPAS.com - Setiap pemilik kendaraan bermotor wajib membayar pajak setiap tahunnya, di mana besaran beban Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dapat dilihat pada Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK).

Namuan, nominal PKB yang harus dibayar setiap tahunnya bisa saja bertambah dari sebelumnya, jika pemilik terlambat untuk menyelesaikan kewajibannya.

Perlu dicatat, kewajiban membayar pajak kendaraan telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, di mana tarif paling rendah adalah 1 persen dan paling tinggi 2 persen.

Maka dari itu, untuk memudahkan pemilik kendaraan, besaran PKB yang harus dibayar bisa dilihat dengan mudah melalui laman https://e-samsat.id/, aplikasi Signal atau bahkan melalui SMS.

Namun, sebelum itu perlu menyiapkan beberapa informasi diperlukan, seperti nomor polisi (nopol), nomor mesin, dan nomor rangka yang tercantum di STNK.

Adapun cara melihat besaran pajak kendaraan bermotor, sebagai berikut:

1. Cek pajak kendaraan dengan website

• Buka lama https://e-samsat.id/
• Isi formulir pada halaman tersebut (Pelat, Nomor, Seri, No Rangka dan Provinsi)
• Kemudian klik “Cek Sekarang”
• Selanjutnya, akan muncul info dan besaran nominal yang harus dibayar. Selain itu pada laman ini juga menyediakan info seperti, merek, model, tahun, warna, nomor rangka dan nomor mesin
• Kemudian, tertera info pajak kendaraan dan PNBP dengan rincian, PKB POK, PKB DEN, SWDKLLJ POK, SWDKLLJ DEN, PNBP STNK, PNBP TNKB dan total yang harus dibayar dilengkapi dengan tanggal pajak dan tanggal STNK serta keterangan lainnya

Selain itu, pemilik kendaraan juga bisa cek melihat pajak kendaraan melalui website Samsat daerah, seperti wilayah Jawa Barat melalui laman https://bapenda.jabarprov.go.id/infopkb/, atau untuk Daerah Istimewa Yogyakarta menggunakan https://samsatsleman.jogjaprov.go.id/cek/pajak.

2. Aplikasi Signal

• Unduh aplikasi SIGNAL melalui Google Play Store maupun App Store
• Buka aplikasi SIGNAL dan registrasi terlebih dahulu dengan memasukkan data-data yang diminta
• Setelah registrasi, pilih menu "NRKB" atau Nomor Registrasi Kendaraan bermotor
• Klik "Lanjut"
• Akan muncul informasi SKK pembayaran pajak motor kendaraan bermotor (PKB), sumbangan dana kecelakaan lalu lintas jalan (SWDKLLJ), dan jumlah biaya pajak yang harus dibayarkan

3. Cek via SMS

• Ketik: Info (spasi) nomor polisi/kode plat nomor/kode seri plat motor/warna motor
• Kirim ke nomor 08112119211
• Contoh: Info B/6777/XF Hitam
• Setelah terkirim, tunggu balasan SMS yang isinya merupakan kode bayar, info kendaraan serta besaran nominal yang harus dibayar.

JAKARTA, KOMPAS.com –Korlantas Polri saat ini sedang mengevaluasi hasil uji coba penerapan Buku Kepemilikan Kendaraan Bermotor (BPKB) elektronik.

Kabarnya, penerapan BPKB elektronik masih menunggu sejumlah persiapan. Salah satunya terkait penetapan tarif Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) yang baru.

Kakorlantas Polri Irjen Aan Suhanan mengatakan, tarif pembuatan BPKB elektronik sesuai PNBP diperkirakan masih sama dengan model lama.

“Belum (diatur), masih sama, PNBP-nya sama,” ujar Aan di Tangerang, Rabu (30/10/2024).

Sebagai informasi, pembuatan BPKB konvensional dikenakan tarif PNBP untuk sepeda motor sebesar Rp 225.000.

Sementara tarif PNBP untuk BPKB mobil adalah Rp 375.000, hal ini sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 76 Tahun 2020.

Sebelumnya, Direktur Registrasi dan Identifikasi (Dirregident) Korlantas Polri Brigjen Pol Yusri Yunus mengatakan, BPKB elektronik memiliki bentuk yang mirip buku, tetapi lebih kecil dibandingkan BPKB konvensional.

“(Tarif) PNBP enggak berubah, sama. Teknologinya saja yang digantikan,” ucap Yusri kepada Kompas.com (27/10/2024).

SOLO, KOMPAS.com - Setiap pemilik kendaraan bermotor wajib membayar pajak satu tahunan maupun lima tahunan.

Untuk pajak lima tahunan merupakan pembayaran pajak kendaraan bermotor yang disertai dengan penggantian Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) dan Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (TNKB) alias pelat nomor.

Selain itu, pembayaran pajak kendaraan (PKB) lima tahunan perlu melampirkan BPKB. Namun beberapa pemilik kendaraan mungkin tidak menyimpan BPKB asli karena alasan tertentu, seperti digadaikan atau ditahan pihak leasing.

Lantas, bisakah bayar pajak lima tahunan tanpa melampirkan BPKB asli?

Kepala Unit Pengelolaan Pendapatan Daerah (UPPD) Kota Semarang III, Jawa Tengah, Dewi Retnani mengatakan, pemilik kendaraan bermotor yang akan membayar pajak lima tahunan harus membawa BPKB.

Kebijakan tersebut tertuang dalam Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia (Perpol) Nomor 7 Tahun 2021 tentang Registrasi dan Identifikasi Kendaraan Bermotor.

Selain itu, pada Pasal 62 Perpol Nomor 7 Tahun 2021 mengatur, penerbitan STNK perpanjangan, yang masuk dalam pajak lima tahunan, harus memenuhi persyaratan berupa mengisi formulir permohonan.

Pemohon atau pemilik kendaraan bermotor juga harus melampirkan sejumlah dokumen persyaratan yang mencakup:

• Tanda bukti identitas, seperti Kartu Tanda Penduduk (KTP)
• Surat kuasa bermeterai cukup dan fotokopi KTP yang diberi kuasa (bagi yang diwakilkan)
• STNK
• BPKB
• Hasil cek fisik kendaraan bermotor.

Dewi juga mengatakan, untuk cek fisik kendaraan yang di luar daerah bisa melakukannya di Samsat terdekat.

“Kalau cek fisiknya bisa dimintakan cek fisik bantuan di tempat Anda berada," kata Dewi kepada Kompas.com, belum lama ini.

Kemudian, tarif pajak kendaraan lima tahunan berbeda-beda tergantung jenis dan tipe masing-masing sepeda motor atau mobil.

Namun, secara umum, pajak lima tahunan akan dikenakan tambahan biaya STNK dan TNKB atau pelat nomor dengan perincian:

Kendaraan roda dua:

• STNK: Rp 100.000
• TNKB: Rp 60.000

Kendaraan roda empat:

• STNK: Rp 200.000
• TNKB: Rp 100.000

JAKARTA, KOMPAS.com - Kehilangan Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) sepeda motor atau mobil bisa saja terjadi oleh siapapun karena berbagai hal.

Dalam situasi seperti ini, sangat penting bagi pemilik BPKB yang mengalami kehilangan untuk segera mengambil langkah penting, salah satunya mengumumkan kehilangan di media massa.

Pemerhati masalah transportasi dan hukum, Budiyanto, mengatakan memasang iklan kehilangan BPKB di media massa perlu dilakukan.

“Sudah diatur dalam regulasi Perpol No. 7 Tahun 2021 Nomor 7 Tahun 2021 tentang Registrasi dan Identifikasi Kendaraan Bermotor,” kata Budiyanto kepada Kompas.com, Senin (28/10/2024).

Budiyanto juga mengatakan, tujuan dari memasang iklan BPKB hilang di media massa supaya tidak ada pihak lain yang mengklaim atau menggunakan BPKB sama, sehingga mengurangi risiko penyalahgunaan atau penipuan.

“Tujuannya untuk pengamanan, siapa tahu ada pemilik BPKB yang lain yang identitasnya sama,” katanya.

Perlu diingat, BPKB merupakan dokumen kepemilikan sah kendaraan yang dapat digunakan untuk jaminan dalam berbagai transaksi, seperti pinjaman di bank atau lembaga keuangan.

Sehingga penting untuk menjaga keaslian dan keamanannya. Jika BPKB hilang, langkah cepat untuk mengiklankan kehilangan dan mengurus penggantian sangat diperlukan untuk mencegah penyalahgunaan.

Setelah diiklankan dan tidak ada yang menghubungi, maka pemilik kendaraan dapat melakukan proses pembuatan BPKB yang baru.

Sementara, dikutip dari laman resmi Polri ada syarat dan prosedur mengurus BPKB yang hilang, yaitu:

1. Laporan Polisi kehilangan BPKB (min tingkat. Polsek)
2. Kartu Tanda Penduduk (untuk perorangan)
3. Salinan Akta pendirian dan surat ket domisili (untuk badan hukum)
4. Surat Kuasa (untuk Instansi Pemerintahan / badan hukum)
5. Surat Pernyataan BPKB Hilang dari pemilik bermaterai
6. Bukti penyiaran pada media massa cetak sebanyak 3 (tiga) kali berturut-turut dengan tenggang waktu masing-masing 1 (satu) minggu di media cetak yang berbeda
7. Surat keterangan dari Reserse (Reskrim)
8. Sket dari bank bahwa tidak dalam status jaminan Bank
9. Cek Fisik kendaraan Hadir (tingkat Polda)
10. Foto Copy STNK
11. Pemilik diwajibkan hadir untuk di Foto dan scan KTP

Terkait biaya, berdasarkan PP Nomor 60 Tahun 2016 Tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) biaya mengurus hilang untuk roda dua Rp 225 ribu dan Rp 375 ribu untuk kendaraan roda empat atau lebih.

Sleman: Mutasi keluar kendaraan merupakan proses resmi pencabutan berkas kendaraan dari Samsat dan Unit Layanan BPKB di lokasi asal sebelum kendaraan tersebut didaftarkan di wilayah baru. Dalam proses ini, berkas BPKB kendaraan yang diajukan mutasi disimpan di Unit Layanan BPKB Polres setempat, sedangkan berkas STNK disimpan di Samsat yang menerbitkan STNK.

Dikutip dari Samsat Kab Sleman, langkah pertama bagi pemilik kendaraan adalah mengajukan permohonan mutasi keluar di Unit Layanan BPKB Polres Sleman. Proses ini bertujuan untuk mencabut berkas BPKB. Setelah itu, pemilik kendaraan perlu melanjutkan ke tahap berikutnya dengan mengajukan permohonan di Samsat Sleman untuk mencabut berkas STNK. Seluruh dokumen ini kemudian disiapkan untuk dipindahkan ke wilayah tujuan mutasi.

Namun, ada beberapa ketentuan penting terkait pembayaran pajak dalam proses ini. Jika masa jatuh tempo pajak kendaraan sudah dekat saat permohonan mutasi keluar diajukan, pemilik kendaraan diwajibkan menyelesaikan kewajiban pajak terlebih dahulu. Pembayaran ini tidak dikenakan untuk satu tahun penuh, tetapi hanya berlaku untuk 1-2 bulan ke depan dari tanggal permohonan. Ini untuk memastikan bahwa kendaraan tetap sah terdaftar selama masa transisi mutasi.
Biaya mutasi keluar sendiri telah ditetapkan melalui PP No. 60 Tahun 2016, yaitu sebesar Rp150.000 untuk sepeda motor dan Rp250.000 untuk mobil. Pemohon diimbau untuk membayar sesuai tarif resmi dan memastikan menerima bukti pembayaran yang sah.

Baca Juga: IMOS 2024 Siapkan Parkiran dan Shuttle Bus Gratis

Dalam proses mutasi, terdapat mekanisme perhitungan pajak yang disebut Menghitung Pajak Sendiri atau MPS. Jika kendaraan yang dimutasi memiliki sisa masa berlaku pajak lebih dari satu bulan, pemilik tidak perlu membayar pajak tambahan. Namun, jika sisa masa berlaku pajak kurang dari satu bulan, pemilik wajib membayar pajak untuk satu bulan ke depan. Jika kendaraan memiliki tunggakan pajak, seluruh tunggakan beserta dendanya juga harus dilunasi saat proses mutasi, ditambah pajak satu bulan sesuai ketentuan.

Ada pula ketentuan terkait Sumbangan Wajib Jasa Raharja (SW Jasa Raharja). Jika pemilik kendaraan diwajibkan membayar MPS, maka SW Jasa Raharja juga harus dibayar penuh untuk satu tahun ke depan dan seluruh tunggakan, jika ada, harus diselesaikan. Berbeda dengan pajak kendaraan, SW Jasa Raharja berlaku di seluruh wilayah tujuan mutasi sehingga masa berlakunya tetap diakui ketika kendaraan sudah dimutasi.

Jika mutasi dilakukan lintas provinsi, ketentuan pajak menjadi sedikit berbeda. Untuk mutasi dalam satu provinsi, sisa masa berlaku pajak masih dihitung. Namun, jika kendaraan dimutasi antarprovinsi, sisa masa berlaku pajak tidak diperhitungkan, sehingga pemilik perlu membayar pajak satu tahun penuh di Samsat tujuan. Karena itu, sebaiknya permohonan mutasi diajukan sekitar dua bulan sebelum masa berlaku pajak habis agar pajak yang sudah dibayarkan tidak hangus di Samsat tujuan.

Contoh Kasus: Budi baru saja membeli sepeda motor di Sleman dan berencana memindahkannya ke Magelang. Jika pajak kendaraan jatuh tempo pada 12 November 2021, maka jika Budi mengajukan mutasi sebelum tanggal 1 Oktober 2021, ia tidak perlu membayar MPS, hanya biaya administrasi cabut berkas sebesar Rp150.000 di Polres Sleman.

Baca Juga: Dua Kali Lebih Besar, GJAW 2024 Hadir di Venue Baru

Namun, jika masa berlaku pajak tersisa kurang dari 30 hari, maka Budi harus membayar MPS untuk satu bulan, sebesar Rp10.000 (1/12 x Rp120.000), dan SW Jasa Raharja satu tahun penuh sebesar Rp35.000. Jika Budi terlambat mengajukan hingga 12 Januari 2022, yang berarti pajak sudah lewat dua bulan, ia perlu membayar tunggakan pajak tiga bulan, dengan rincian 2 bulan keterlambatan ditambah 1 bulan tambahan, dan denda 25%.


dan followChannel WhatsApp Medcom.id

(UDA)

JAKARTA, KOMPAS.com - Buku Kepemilikikan Kendaraan Bermotor (BPKB) merupakan bukti atau dokumen yang mencatat kepemilikan sah atas kendaraan bermotor, sehingga perlu dipastikan tidak ada kesalahan data atau penulisan.

Ketika ditemukan kesalah penulisan, pemilik kendaraan bisa melaporkan di kantor Samsat tempat pengesahan dokumen tersebut dan melengkapi data-data yang diperlukan.

Kesalahan bisa terjadi karena pemilik atau petugas kurang teliti dalam memasukkan data.
Sebagai contoh, kesalahan pada nomor KTP, tempat tanggal lahir, serta nomor polisi kendaraan.

Jika ada kesalahan data pada BPKB dan tidak segera diganti, maka pajak yang telah dibayarkan bisa dianggap tidak sah.

Kemudian, dikutip dari laman resmi Polri ada beberapa persyaratan yang harus dilengkapi untuk layanan ralat BPKB, yaitu :

• BPKB yang akan diralat
• Faktur pemilik
• STNK asli
• Surat Keterangan Ralat Dokumen dari yang berwenang

Setelah melengkapi persyaratan di atas, pemilik BPKB yang ada kesalahan data bisa mengunjungi Samsat, dan kemudian mengikuti petunjuk yang diberikan petugas.

Sementara, untuk tarif pembaharuan atau pengurusan BPKB tersebut ialah gratis atau tidak dipungut biaya. Proses revisi ini diklaim hanya memakan waktu 30 menit saja.

JAKARTA, KOMPAS.com – Proses registrasi kendaraan bermotor di Kantor Samsat rencananya akan lebih cepat, karena Korlantas Polri bakal menerapkan cek fisik elektronik.

Untuk diketahui, cek fisik kendaraan diperlukan saat akan memperpanjang pajak kendaraan dan ganti pelat nomor setiap 5 tahun sekali.

Saat proses cek fisik, biasanya nomor rangka akan digesek menggunakan kertas khusus, sehingga terlihat jelas nomornya.

Direktur Registrasi dan Identifikasi (Dirregident) Korlantas Polri Brigjen Pol Yusri Yunus, mengatakan, pemilik kendaraan tetap diharuskan datang langsung ke Samsat saat ganti pelat nomor 5 tahunan. Tapi, pengecekannya dilakukan secara elektronik.

“Kan ini elektronik, sama seperti yang lain. Jadi cek fisik sudah tidak gesek-gesek lagi, sudah pakai kamera. Kan itu sudah dari zaman dulu, nanti kami akan luncurkan cek fisik elektronik,” ujar Yusri, kepada Kompas.com (27/10/2024).

Yusri menambahkan, pelayanan cek fisik kendaraan online dapat mempersingkat waktu pengecekan.

“Sekarang kan cek fisik bisa 30 menit, tunggu (mesin) dingin dulu, antre. Nanti 1 menit enggak sampai, jadi pelayanan masyarakat cepat. Itu namanya proses elektronik,” ucap Yusri.

Menurutnya, penerapan sistem tersebut sudah dilakukan di beberapa Polres dan Polda. Sehingga, proses pengurusan STNK dan BPKB menjadi lebih singkat waktunya.

“Selain itu ke depan arsip kita kan sudah arsip digital namanya, sudah tidak pakai gudang arsip. Nanti saya ubah semuanya jadi arsip digital,” kata dia.