DENPASAR, KOMPAS.com - Peningkatan produktivitas kelapa sawit menjadi salah satu tantangan utama yang bakal dihadapi industri ke depan. Luasnya lahan sawit berusia "tua" menjadi pemicu stagnasi produktivitas komoditas andalan RI itu selama beberapa tahun terakhir.

Berdasarkan data Riset Perkebunan Nusantara (RPN), dari total 6,94 juta hektar (ha) milik petani, 1,36 juta ha di antaranya ditanami oleh pohon-pohon yang berusia di atas 25 tahun. Adapun tanaman muda dengan usia di bawah 3 tahun mencapai 1,64 juta ha dan tanaman dewasa antara 4-25 tahun seluas 3,94 juta ha.

Untuk mengatasi hal tersebut, pemerintah terus berupaya mendorong program Peremajaan Sawit Rakyat (PSR). Oleh karenanya, pemerintah mengerek dana bantuan replanting sawit dari semula Rp 30 juta per hektar (ha) menjadi Rp 60 juta per ha.

Program peremajaan sawit memang kurang diminati oleh para petani. Pasalnya, dengan melakukan peremajaan, petani tidak akan menghasilkan pendapatan dari sawit selama minimal 5 tahun.

"Dulunya (bantuan replanting) Rp 30 juta hanya cukup membiayai sampai tanaman itu ditanam di lapangan, tapi sampai dengan tanaman menghasilkan, itu dia (petani sawit) harus melakukan self financing," ujar Direktur Utama Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS), Eddy Abdurrachman, dalam konferensi pers IPOC ke-20, di Nusa Dua, Bali, Kamis (7/11/2024).

Oleh karenanya, Eddy berharap, dengan ditingkatkannya dana bantuan replanting menjadi Rp 60 juta per ha dapat menarik minat petani untuk memanfaatkan program tersebut. Dengan demikian, produksi sawit petani rakyat dapat kembali menjadi lebih optimal.

BPDPKS mencatat, bantuan replanting telah menjangkau 156.000 petani atau setara dengan 350.000 ha lahan. Adapun lahan potensial yang bisa di-replanting mencapai 2 juta ha di Indonesia.

Secara jangka panjang, BPDPKS menargetkan program replanting bisa meningkatkan produksi CPO petani mencapai 8 juta ton per tahun guna mendukung program strategis pemerintah.

"Pada 2045, dengan program replanting, produksi CPO Indonesia berpotensi tembus 83,4 juta ton. Tapi bila program ini tidak berjalan, produksi CPO nasional berisiko menurun dalam beberapa tahun ke depan," tutur Eddy.

Sementara itu, Profesor University of Nebraska-Lincoln (USA) Patricio Grassini menambahkan, Indonesia berpotensi meningkatkan yield kelapa sawit seperti yang terjadi pada komoditas padi dan jagung.

Ia memproyeksi, dengan replanting dan intensifikasi, maka produktivitas CPO bisa naik dari 3,4 ton per ha pada saat ini menjadi 8 ton per ha.

"Kita perlu lebih intensif meningkatkan produktivitas sehingga tantangan seperti keterbatasan lahan bisa teratasi, beban tenaga kerja terselesaikan, dan kita semua terhindar dari kampanye isu-isu lingkungan," ucapnya.

Di tengah tantangan penerapan European Union Deforestation Regulation (EUDR) yang ditunda hingga Desember 2025, Indonesia dinilai perlu memperkuat strategi diversifikasi pasar ekspor sawit untuk mengurangi ketergantungan pada pasar Uni Eropa. Salah satu caranya dengan mencari pasar-pasar di negara lain yang potensial.

Ketua Bidang Kampanye Positif Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (GAPKI), Edi Suhardi menilai pasar India memiliki potensi sebagai diversifikasi tujuan ekspor sawit selain dari Uni Eropa.

"Berbeda dengan pasar Uni Eropa, India masih tergolong pasar tradisional yang belum mengadopsi platform keberlanjutan secara ketat. Hal ini membuat pasar India memiliki potensi sebagai diversifikasi tujuan ekspor sawit selain dari Uni Eropa," kata Edi dalam keterangan tertulis, Senin (28/10/2024).

Edi menegaskan posisi strategis India sebagai pasar utama sawit Indonesia. Ekspor sawit ke India mencapai 5,97 juta ton dengan nilai US$ 5 miliar pada 2023, meningkat signifikan dari 3,2 juta tonpada 2021.

Meski demikian, proyeksi 2024 menunjukkan penurunan ekspor sawit menjadi 5 juta ton akibat kebijakan tarif India yang meningkat tajam dari 5,5% menjadi 27,5% untuk crude oil dan 13,75% menjadi 35,75% untuk refinedoil. Tantangan lain muncul dari program pengembangan sawit domestik India yang ditargetkan meningkat dari 400.000 ton menjadi 4 juta ton dalam 7-8 tahun mendatang.

Direktur Eksekutif INDEF, Esther Sri Astuti juga menggarisbawahi urgensi diversifikasi pasar sawit Indonesia. Di samping peningkatan konsumsi dalam negeri melalui program B40, Indonesia dinilai perlu memperkuat penetrasi ke pasar-pasar potensial, salah satunya India.

Tantangan Ekspor Sawit ke India

Meski begitu, ekspansi ke pasar India disebut menghadapi dua tantangan utama. Pertama, sejak September 2024 India menerapkan kenaikan tarif impor untuk produk olahan sawit yang mencakup RBD palmolein dan crude palm oil.

Kedua, India telah meluncurkan program 'National Mission on Edible Oils - Oil Palm (NMEO-OP)' pada Agustus 2021 dengan nilai investasi ₹11.040 crores. Program ini bertujuan meningkatkan produksi sawit domestik melalui perluasan area tanam dari 3,54 lakh hektare (2019-2020) menjadi 16,7 lakh hektare (2029-2030).

Melalui program itu, India menargetkan pengurangan ketergantungan impor dari 58% menjadi 38% pada 2025-2026, meskipun permintaan diproyeksikan naik menjadi 29 juta ton.

Strategi Ekspor Sawit ke India

Menghadapi dinamika pasar India yang kompleks, ada empat strategi kunci yang dinilai perlu diimplementasikan secara komprehensif. Pertama, Indonesia disebut perlu menyesuaikan strategi perdagangannya menghadapi kebijakan proteksionis India.

"Dengan kenaikan tarif yang signifikan mencapai 27,5% untuk crude oil dan 35,75% untuk refinedoil, diperlukan pendekatan yang lebih fleksibel untuk mencari keseimbangan baru. Strategi ini harus mampu mengakomodasi kepentingan India dalam melindungi petani lokalnya, sambil tetap mempertahankan nilai strategis perdagangan bilateral," ucap Esther.

Kedua, revitalisasi dan inovasi industri domestik dinilai menjadi kunci untuk meningkatkan daya saing produk sawit Indonesia. Modernisasi teknologi pengolahan dan penguatan program R&D disebut perlu diprioritaskan untuk menghasilkan produk berkualitas dengan harga kompetitif.

"Strategi cost-leadership yang tepat akan membantu industri sawit nasional menghadapi persaingan global sekaligus memperbaiki persepsi produk sawit Indonesia di pasar internasional," ucapnya.

Ketiga, pemahaman mendalam tentang pasar India dinilai perlu ditingkatkan melalui penelitian komprehensif dan dokumentasi strategis. Kurangnya analisis komparatif antara kedua negara selama ini disebut telah menghambat pengembangan kebijakan perdagangan yang efektif.

"Penelitian tentang pola konsumsi dan preferensi pasar India akan membantu mengidentifikasi peluang kerja sama yang saling menguntungkan dan mendukung proses negosiasi perdagangan," imbuhnya.

Keempat, pemerintah dinilai perlu mengambil peran lebih aktif dalam mengatasi berbagai hambatan non-tarif. Dukungan dalam proses registrasi produk dan penanganan isu-isu terkait standar teknis dan sanitasi disebut akan membantu akses yang lebih luas bagi produk sawit Indonesia di pasar India.

Bisnis.com, JAKARTA — Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (Gapki) memproyeksi adanya penurunan produksi minyak kelapa sawit mentah atau crude palm oil (CPO) Indonesia pada kuartal I/2025. Alhasil, harga CPO diprediksi akan meningkat.

Sekretaris Jenderal Gapki M. Hadi Sugeng menyampaikan bahwa penurunan produksi CPO dipicu oleh momentum hari libur, seperti Tahun Baru 2025 hingga hari raya Idulfitri. Imbasnya, konsumsi minyak kelapa sawit dan turunannya akan melonjak.

"Kami prediksi kuartal I dan II [2025], khususnya di kuartal I produksi akan menurun, siklusnya tiap tahun rata-rata setelah kuartal IV, di kuartal I [2025] itu akan turun, sehingga permintaan akan cukup banyak," kata Hadi di Jakarta, Selasa (22/10/2024).

Alhasil, Gapki memprediksi harga CPO mampu tembus di kisaran 3.700—4.500 ringgit.

"Mudah-mudahan di tahun depan kita bisa di angka 4.000-an ringgit sampai Juli 2025," ujarnya.

Lebih lanjut, Hadi menjelaskan bahwa produksi CPO dan Crude Palm Kernel Oil (CPKO) Indonesia diperkirakan tidak akan naik dua digit, melainkan turun 5% hingga akhir tahun ini. Adapun, terhitung Januari—September 2024, produksi CPO dan CPKO masih terkoreksi 5%.

Padahal, tahun lalu CPO dan CPKO mampu mencapai 54 juta ton. Namun, di tahun ini diperkirakan hanya sekitar 51 juta ton untuk CPO dan CPKO.

"Ini tidak lain ada dampak dari El Niño tahun 2023 yang masih kita rasakan di tahun ini. Mudah-mudahan di tahun depan, produksi akan kembali seperti tahun 2022 atau 2023 ke angka 54 juta—55 juta ton," harapnya.

Pada tahun depan, Gapki meramal produksi CPO akan sulit mencetak angka dua digit, meski diyakini komoditas ini masih akan tumbuh lantaran efek El Niño yang sudah berakhir di tahun ini.

"Dan tahun depan semestinya dengan curah hujan yang cukup bagus paling tidak produktivas kembali ke 2023 sekitar 55 juta ton," tuturnya.

Dari sisi harga, Hadi juga menyampaikan bahwa sejak Januari—September 2023, harga CPO tembus Rp11.100 per kilogram. Sementara di tahun ini sudah mencapai sekitar Rp12.490 per kilogram, atau naik 12%.

"Tahun depan kita juga berharap masih ada harga yang cukup karena ada biodiesel yang akan menyerap supply CPO, diharapkan CPO tetap stabil," terangnya.

Tantangan Industri Sawit

Berdasarkan catatan Gapki, sepanjang 2024, kelapa sawit tetap menjadi kunci dalam pasar minyak nabati global dan juga sebagai minyak nabati dengan produksi terbesar di dunia. Gapki melihat bahwa kelapa sawit memainkan peran yang sangat vital dari berbagai sektor.

Ketua Panitia Indonesian Palm Oil Conference (IPOC) 2024 Mona Surya mengatakan bahwa sekitar 60% dari total produksi minyak kelapa sawit Indonesia ditujukan untuk pasar ekspor dan telah mencakup lebih dari 160 negara.

Kendati demikian, Mona mengungkap bahwa terdapat sejumlah tantangan di industri kelapa sawit, terutama di dalam negeri terkait isu produksi dan produktivitas kelapa sawit.

"Terutama pada pertanian swasta yang membutuhkan replanting segera dan progres daripada percepatan replanting itu masih sangat-sangat lambat, sehingga itu harus dipercepat untuk bisa meningkatkan produktivitas Indonesia," ujarnya.

Sementara itu, Mona menyebut juga ada tantangan dari luar negeri yang dihadapi komoditas minyak kelapa sawit, mulai dari keseimbangan antara pasokan dan permintaan minyak nabati lainnya, hingga faktor geopolitik di Eropa dan Timur Tengah.

Mona juga menyinggung kebijakan dari Uni Eropa, yakni kebijakan produk bebas deforestrasi atau The European Union on Deforestation-free Regulation (EUDR) yang berisiko menjadi hambatan rantai internasional.

“Pasalnya, kebijakan ini berpotensi memberikan dampak signifikan bagi petani sawit, terutama seperti Indonesia,” jelasnya.

Untuk itu, Gapki kembali menggelar Indonesian Palm Oil Conference (IPOC) 2024 pada 6-8 November 2024, dengan tema yang diusung Seizing Opportunities Amidst Global Uncertainty di The Westin Resort Nusa Dua, Bali.

Mona menjelaskan bahwa konferensi ini menjadi forum yang sangat strategis di dalam membahas berbagai peluang di tengah ketidakpastian global. Serta, adanya transaksi bisnis di dalam konferensi ini.

"Jadi acara ini memang acara yang sangat-sangat ditunggu oleh pemangku kelapa sawit dan juga seluruh sektor yang berkaitan dengan industri kelapa sawit," ungkapnya.

Di samping itu, konferensi ini juga akan memberikan analisis mendalam mengenai situasi pasar minyak global yang berfokus pada perkembangan dan dinamika terkini yang mempengaruhi industri minyak sawit.

"Berbagai kebijakan minyak sawit Indonesia, perspektif pasar dari negara-negara impor, serta analisis top pasokan dan pemerintahan minyak sawit ini akan menjadi topik pembahasan utama," tandasnya.

Bisnis.com, JAKARTA — Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (Gapki) berharap agar Presiden Prabowo Subianto membentuk Badan Sawit Nasional untuk mempercepat ketahanan energi dan pangan seperti yang dimuat di Asta Cita.

Ketua Umum Gapki, Eddy Martono, menyampaikan bahwa nantinya keberadaan Badan Sawit Nasional ini bukan lagi berada di bawah menteri, melainkan langsung di bawah komando Presiden.

“Jadi bisa mempercepat tata kelola yang lebih baik dan mengejar ketahanan energi dan pangan, sehingga kita tidak perlu mengulang sejarah di masa lalu,” kata Eddy di Jakarta, Selasa (22/10/2024).

Meski Presiden Prabowo sudah mengumumkan jajaran menteri dan badan di Kabinet Merah Putih, tapi Eddy tetap berharap Prabowo bisa menambah satu badan untuk mempercepat tata kelola kelapa sawit Indonesia.

“Terus terang kami berharap ada tambah satu badan, jadi Badan Kelapa Sawit Nasional,” ujarnya.

Pasalnya, Eddy menyampaikan bahwa kondisi produksi sawit Indonesia mengalami stagnasi, begitu pun dengan tingkat produktivitasnya yang kian turun. Padahal, konsumsi sawit di Indonesia terus merangkak naik.

“Kita ini produsen terbesar minyak sawit di dunia, tetapi di satu sisi kita adalah konsumen minyak sawit terbesar di dunia,” ungkapnya.

Secara rinci, data Gapki mengungkap bahwa sampai dengan Agustus 2024, produksi sawit pada 2024 adalah 34.522 ribu ton atau 4,86% lebih rendah dari periode yang sama tahun 2023 yaitu dari 36.287 ribu ton. Di sisi lain, total konsumsi dalam negeri justru naik 30.000 ton dari 2.030 ribu ton pada Juli menjadi 2.060 ribu ton pada Agustus 2024.

Lebih lanjut, untuk keperluan konsumsi pangan naik 88.000 ton dan untuk oleokimia turun 2.000 ton sedangkan untuk biodiesel turun 56 ribu ton dari 1.035 ribu ton menjadi 979.000 ton.

Tercatat, sampai Agustus, konsumsi dalam negeri tahun 2024 mencapai 15.571 ribu ton atau 1,94% yoy lebih tinggi dari tahun 2023 sebesar 15.274 ribu ton.

Kemudian, konsumsi untuk pangan mencapai 6.665 ribu ton atau 4,51% lebih rendah dari tahun lalu sebesar 6.980 ribu ton, oleokimia 1.484 atau lebih rendah 1,85% dari tahun sebelumnya sebesar 1.512 ribu ton, sedangkan biodiesel mencapai 7.421 ribu ton lebih tinggi 639 ribu ton (9,42%) lebih tinggi dari lebih tinggi dari tahun sebelumnya sebesar 6.782 ribu ton.

“Makanya kami menyuarakan ada satu badan yang khusus badan sawit, sehingga kebijakan bisa fokus sehingga kita bisa mempercepat keinginan ketahanan energi dengan meningkatkan produktivitas dan produksi,” terangnya.

Sementara itu, Wakil Ketua Umum III (Urusan Organisasi), Satrija B. Wibawa, menyampaikan bahwa gagasan Badan Sawit Nasional sejalan untuk mendukung program Asta Cita Prabowo—Gibran, salah satunya menuju ketahanan pangan dan energi.

“Gapki menilai untuk mendukung Asta Cita perlu fokus juga untuk sawit dengan membentuk badan sawit indonesia atau Badan Sawit Nasional,” ungkap Satrija.

IDXChannel - Kementerian Pertanian (Kementan) memproyeksikan produksi sawit mampu mencapai 54 juta ton di 2024. Diharapkan dengan jumlah tersebut bisa memenuhi kebutuhan dalam negeri maupun untuk ekspor.

Direktur Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perkebunan Kementan, Prayudi Syamsuri, mengatakan saat ini Kementan terus mendorong peningkatan produktivitas kelapa sawit bukan hanya perusahaan, tetapi juga kebun rakyat.

Hal tersebut dilakukan untuk meningkatkan produksi dari kebun rakyat, mengingat sampai saat ini masih terjadi ketimpangan produksi yang signifikan antara perusahaan dan pekebun sipil.

"Kita memiliki tingkat produktivitas yang tinggi juga sampai 2,6 ton per hektar rata-rata, namun kita memiliki perbedaan tingkat perbedaan produktivitas antara industri perusahaan dan pekebun," kata Prayudi dalam Special Dialogue IDX Channel, Jumat (20/9/2024).

Meski demikian, Prayudi optimistis Indonesia memiliki potensi untuk meningkatkan produksi dari kebun rakyat. Kemudian, ada beberapa hal yang perlu diperhatikan oleh seluruh pihak.

Hal pertama terkait penggunaan bibit unggul yang berkualitas dan bersertifikat. Kemudian kedua adalah soal ketersediaan air dan pupuk, yang menjadi tantangan utama bagi Indonesia.

"Kita harus mengetahui apakah tanaman itu diperoleh dari bibit yang unggul, selanjutnya adalah faktor input itu sendiri air dan pupuk. Ini merupakan tantangan bagi kita karena luas sawit kita mencapai 16,38 juta hektar," kata Prayudi.

(NIA DEVIYANA)

Kalau BPDPKS menjadi BPDP, kalau itu memang tidak menyebabkan konsentrasi untuk peremajaan sawit rakyat ini terganggu, tidak ada masalah.

Belitung Timur (ANTARA) - Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (Gapki) mendukung rencana pemerintah yang akan mengubah Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS) menjadi Badan Pengelola Dana Perkebunan (BPDP) selama tidak mengganggu peremajaan sawit rakyat (PSR).

“Kalau BPDPKS menjadi BPDP, kalau itu memang tidak menyebabkan konsentrasi untuk peremajaan sawit rakyat ini terganggu, tidak ada masalah. Tapi kalau ini nanti menjadi terganggu, itu yang kami berharap sebaiknya sawit rakyat kita diutamakan dulu,” kata Ketua Umum Gapki Eddy Martono, di Belitung Timur, Kamis.

Eddy mengatakan, penurunan produktivitas sawit dalam beberapa tahun terakhir merupakan permasalahan yang harus diperbaiki terlebih dahulu, terutama dalam hal ini berkaitan dengan produktivitas sawit rakyat.

Berdasarkan data Direktorat Jenderal Perkebunan Kementerian Pertanian (Kementan), produktivitas CPO nasional tercatat sebesar 3,26 metrik ton per hektare per tahun pada 2019. Angka tersebut kemudian menurun menjadi sebesar 2,87 metrik ton per hektare per tahun pada 2023.

Sedangkan produktivitas CPO dari perkebunan sawit rakyat lebih rendah lagi, yakni 2,58 metrik ton per hektare per tahun pada 2023.

“Kita sangat terpengaruh dengan produktivitas sawit rakyat yang turun itu, produksi sawit kita juga stagnan. Bahkan kemungkinan kalau ini tidak berjalan dengan baik lagi, produksi kita akan turun,” kata Eddy.

Meski tidak signifikan, dia menambahkan bahwa produktivitas sawit sedikit tertolong, mengingat saat ini perusahaan-perusahaan sawit rutin melakukan peremajaan atau replanting dengan menggunakan dana sendiri.

Eddy menyampaikan, pihaknya tetap mendukung pemerintah untuk memaksimalkan produksi komoditas kakao dan kelapa melalui konversi BPDPKS menjadi BPDP, apalagi selama ini Indonesia masih mengimpor kakao.

Namun di sisi lain, kata dia lagi, sektor sawit juga membutuhkan penyaluran dana dari BPDPKS untuk peningkatan penelitian dan peremajaan sawit rakyat, sehingga bisa memaksimalkan produktivitas sawit.

Sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyampaikan bahwa konversi BPDPKS menjadi BPDP diarahkan untuk meningkatkan hasil sektor perkebunan di masing-masing daerah melalui pengelolaan dana yang tak hanya berfokus pada perkebunan kelapa sawit.

Menurut Airlangga, nantinya BPDP ditugaskan untuk merevitalisasi komoditas tanaman lainnya, utamanya perkebunan kakao, kelapa, dan karet.

Airlangga mengatakan, pengelolaan dana perkebunan diperlukan guna memaksimalkan hasil perkebunan masing-masing daerah di Indonesia secara merata untuk menyediakan bahan baku bagi industri lainnya.

Pewarta: Rizka Khaerunnisa
Editor: Budisantoso Budiman
Copyright © ANTARA 2024

BELITUNG, investor.id–Program biodiesel B50 diperkirakan menyedot sedikitnya 17,5 juta ton minyak sawit nasional. Kebutuhan itu meningkat 48,68% dibandingkan serapan untuk program biodiesel B35 sebesar 11,77 juta ton yang kini sedang dijalankan Indonesia.

Mengingat produksi minyak sawit Indonesia diprediksi stagnan tahun ini dan beberapa tahun ke depan, program B50 akan menggerus porsi ekspor dan menyusutkan penerimaan pungutan yang bisa berujung pada terbatasnya ketersediaan anggaran untuk insentif biodiesel. Karenanya, pemerintah harus gerak cepat meningkatkan produksi sawit nasional dan membangun kebun khusus (dedicated area) untuk kebutuhan energi.

Jadi hambatannya itu di banyak kementerian, bukan di BPDPKS

Belitung Timur (ANTARA) - ⁠Anggota Dewan Pengawas Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS) Joko Supriyono mengatakan, regulasi yang belum mendukung menjadi tantangan dalam percepatan program peremajaan (replanting) sawit rakyat atau PSR.

Menurut Joko, kinerja PSR yang melambat selama beberapa tahun terakhir bukan semata-mata pekerjaan rumah bagi BPDPKS. Dia mengatakan, tantangan regulasi justru menjadi pekerjaan rumah bersama yang harus dapat diatasi oleh antar-kementerian.

“Ini (regulasi PSR) urusannya banyak kementerian. Jadi hambatannya itu di banyak kementerian, bukan di BPDPKS. Jadi ini upaya yang terus dilakukan untuk memperbaiki regulasi prosedur untuk bagaimana PSR ini bisa meningkat,” kata Joko di Belitung Timur, Rabu.

Joko mengamini, kinerja PSR dalam beberapa tahun terakhir melambat. Menurut data BPDPKS, realisasi program PSR dari awal tahun hingga Juli 2024 baru mencapai 18.484 hektar dengan dana yang tersalur Rp544 miliar yang tersebar di 22 provinsi. Untuk tahun ini, luasan PSR yang ditargetkan yaitu 120 ribu hektar.

Sebelumnya alokasi dana untuk PSR dianggarkan sebesar Rp30 juta per hektar. Menurut BPDPKS, alokasi dana akan meningkat menjadi Rp60 juta per hektar mulai 1 September 2024. Meski alokasi dana per hektar meningkat, Joko mengingatkan bahwa kinerja PSR tidak menjamin dapat naik siginifikan apabila regulasinya belum mendukung.

Direktur Perencanaan dan Pengelolaan Dana sekaligus Plt. Direktur Kemitraan BPDPKS Kabul Wijayanto mengatakan, produktivitas minyak kelapa sawit Indonesia (crude palm oil/CPO) mengalami penurunan dalam beberapa tahun terakhir.

Berdasarkan data Direktorat Jenderal Perkebunan Kementerian Pertanian (Kementan), produktivitas CPO nasional tercatat sebesar 3,26 metrik ton per hektar per tahun pada 2019, kemudian menurun menjadi sebesar 2,87 metrik ton per hektar per tahun pada 2023. Sedangkan produktivitas CPO dari perkebunan sawit rakyat lebih rendah lagi, yakni 2,58 metrik ton per hektar per tahun pada 2023.

Oleh sebab itu, Kabul mengatakan bahwa BPDPKS terus berupaya untuk meningkatkan produktivitas melalui pelaksanaan program PSR. Sejak tahun 2016 hingga Juli 2024, realisasi PSR baru mencapai 345 ribu hektar. Adapun pemerintah menargetkan PSR dapat mencapai 180 ribu hektar per tahunnya.

“Program peremajaan dan program sarana dan prasarana merupakan bagian yang dikontribusikan BPDPKS untuk meningkatkan produktivitas, yang menjadi isu tantangan utama saat ini. Apabila capaian-capaian program ini tidak dilakukan dengan baik dengan capaian target yang ada, tentu akan berimbas kepada produktivitas yang diharapkan,” kata Kabul.

Pewarta: Rizka Khaerunnisa
Editor: Ahmad Wijaya
Copyright © ANTARA 2024

JAKARTA, investor.id–Pembaruan teknologi yang lebih hemat air dan energi di pabrik-pabrik sawit di Indonesia perlu terus didorong. Hal tersebut diperlukan untuk menjaga keberlanjutan hilirisasi sawit nasional sekaligus mendukung pencapaian target Net Zero Emission (NZE) di sektor industri pada 2050 mendatang.

Menurut Direktur Industri Hasil Laut dan Perkebunan Ditjen Industri Agro Kementerian Perindustrian (Kemenperin) Setiadi Diarta, peningkatan produktivitas, efisiensi, dan efektivitas teknologi produksi minyak sawit mentah (crude palm oil/CPO) di pabrik kelapa sawit (PKS) di Tanah Air menjadi sebuah keniscayaan dengan keterlibatan teknologi tinggi, tepat guna, dan adaptif terhadap kebutuhan industri. Hal tersebut mengingat sawit merupakan komoditas yang paling siap mendukung pencapaian NZE sektor industri pada 2050.

“Sawit dalam Visi Indonesia Emas 2045 telah diarahkan untuk mengeliminasi emisi karbon pada industri sawit nasional. Kata kuncinya, pengembangan sektor industri yang berkelanjutan (sustainable) dan mampu tertelusur (traceable) sebagai prasyarat penerimaan produk hilir sawit di pasar global,” ungkap Setiadi Diarta dalam keterangan yang dikutip Kamis (25/07/2024). Setiadi mengatakan hal itu saat mewakili Dirjen Industri Agro Kemenperin Putu Juli Ardika membuka diskusi Updating Technology and Talent on Palm Oil Mill Indonesia. 

Setiadi mengapresiasi diskusi itu karena sangat strategis dalam mendukung keberlanjutan hilirisasi sawit nasional, bagaimanapun juga industri hilir butuh kepastian pasokan bahan baku CPO atau minyak kernel (crude palm kernel oil/CPKO) berkualitas dalam kuantitas yang memadai. Kemenperin kini tengah menyusun Peta Jalan (Roadmap) Sawit Indonesia Emas 2045, yakni pada 2045, dapat tercapai postur industri sawit hulu-hilir yang berkelanjutan (sustainable) dan sejalan dengan ultimate goals pertumbuhan sektor industri yang mandiri, berdaulat, maju, berkeadilan, dan inklusif.

Ketua Ikatan Ahli Bioenergi Indonesia (IKABI) Tatang Hernas Soerawidjaja menjelaskan, produksi CPO yang dipraktikkan oleh para PKS sekarang ini menggunakan teknologi berumur lebih dari 100 tahun sehingga cenderung boros penggunaan air dan sumber energi. Karenanya, teknologi produksi CPO yang kian hemat air dan energi perlu dikembangkan agar meminimalkan volume limbah cair yang harus diolah maupun penggunaan biomassa nonminyak yang terkandung di dalam tandan buah segar (TBS) sawit.

Menuju Emisi Rendah

Sementara itu, Plt Ketua Umum Dewan Minyak Sawit Indonesia (DMSI) Sahat Sinaga menambahkan, teknologi pengolahan TBS harus diubah dari wet-process ke dry-process (tanpa steam) perlu dijalankan agar emisi gas rumah kaca (GRK) rendah, kandungan phytonutrients di dalam minyak tinggi, dan tidak terjadi pencemaran lingkungan dari limbah cair (No POME, proses sterilisasi ke pasteurisasi).

Sedangkan Ketua Forum Pengembangan Perkebunan Strategis Berkelanjutan (FP2SB) Achmad Mangga Barani menuturkan, seiring perkembangan sektor hulu, PKS telah berkembang pesat, terutama seiring masifnya digitalisasi dan artificial intelligence (AI), yang didukung ilmu komputer, sehingga PKS di dunia pun berkembang dengan menghasilkan produksi yang lebih bernilai dan lebih efisien.

Mangga Barani, yang juga Dirjen Perkebunan Kementan 2006-2010, menyebutkan, perkembangan teknologi PKS di Indonesia tidak boleh stagnan tapi harus mengikuti kondisi saat ini. “Teknologi PKS yang baik tentu yang efisen dan meminimalkan processingcost serta dapat meminimalkan kehilangan minyak,” ujar dia.

Diskusi Updating Technology and Talent on Palm Oil Mill Indonesia digelar saat 2nd Technology and Talent Palm Oil Mill Indonesia Conference & Exhibition (2nd TPOMI 2024) yang berlangsung pada 18-19 Juli 2024 di Bandung, Jawa Barat, dengan tujuan mendorong pembaruan teknologi PKS. Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS) mendukung acara yang digelar Praktisi Profesional Perkebunan Indonesia (P3PI) bersama Media Perkebunan itu.

Editor: Tri Listiyarini (tri_listiyarini@investor.co.id)

Follow Channel Telegram Official kami untuk update artikel-artikel investor.id

Baca Berita Lainnya di Google News

Bisnis.com, JAKARTA - Pengusaha kelapa sawit khawatir produksi minyak sawit dalam negeri mandek imbas tugas baru Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS) untuk mengurus kakao dan Kelapa.

Ketua Umum Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (Gapki), Eddy Martono mengatakan para pengusaha menyoroti upaya peningkatan produksi minyak sawit berisiko terhambat saat dana pungutan ekspor crude palm oil (CPO) turut digunakan untuk pengembangan kakao dan kelapa.

Adapun, teranyar Presiden Joko Widodo (Jokowi) menginginkan agar Badan Layanan Umum (BLU) di bawah Kementerian Keuangan yang selama ini mengelola dana perkebunan kelapa sawit itu agar membantu melakukan subsidi silang untuk dana riset kakao dan kelapa.

Padahal, para pengusaha sawit melihat kenyataan bahwa peningkatan produktivitas kelapa sawit mendesak. Pasalnya, sudah dalam lima tahun terakhir produksi minyak sawit Indonesia stagnan di kisaran 51 juta ton akibat produktivitas tanaman yang terus merosot.

Mengutip data Oil World yang himpun Gapki, pada 2022 produktivitas kebun sawit Indonesia tercatat di level 3,31 ton CPO per hektare per tahun, masih di bawah produktivitas Malaysia di kisaran 3,56 ton CPO per hektare per tahun.

"Kami melihat produktivitas kita ini turun, dan lima tahun terakhir produksi stagnan, oleh karena itu perlu percepatan replanting, utamanya PSR [peremajaan sawit rakyat]," ujar Eddy saat dihubungi, Kamis (11/7/2024).

Peremajaan sawit, kata Eddy, harus dipercepat. Musababnya, konsumsi di dalam negeri terus mengalami peningkatan setiap tahunnya. Apalagi, adanya mandatori biodiesel juga bakal mendongkrak penggunaan minyak sawit untuk energi.

Data yang dihimpun Gapki mencatat pada 2020 konsumsi minyak sawit Indonesia tercatat mencapai sebanyak 17,34 juta ton; 2021 sebanyak 18,42 juta; 2022 sebanyak 21,14 juta ton dan 2023 sebanyak 23,21 juta ton.

Namun, sayangnya, realisasi penyaluran dana BPDPKS untuk program PSR pun masih jauh dari target. Laporan kinerja Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS) mencatat realisasi penyaluran dana untuk peremajaan sawit rakyat (PSR) pada 2023 sebesar Rp1,59 triliun untuk luasan 53.012 hektare. Capain itu masih jauh dari target PSR yang dicanangkan Presiden Joko Widodo sejak 2016 yaitu seluas 180.000 hektare per tahun.

Sementara itu, realisasi program PSR pada semester I/2024 tercatat seluas 18.484 hektare. Adapun, secara total luas lahan PSR sejak 2016 tercatat sebesar 344.792 hektare.

"Jadi apabila kondisi produktivitas dan produksi seperti ini sebaiknya fokus terlebih dahulu membiayai sawit," katanya.

Berdasarkan catatan Bisnis.com, Rabu (10/7/2024), Presiden Joko Widodo (Jokowi) bakal menambah tugas BPDPKS untuk mengelola komoditas kakao dan kelapa.

Menteri Perdagangan, Zulkifli Hasan atau Zulhas mengatakan bahwa awalnya, kementerian perdagangan (Kemendag) sempat mengusulkan agar membentuk badan sendiri untuk mengatur tata kelola dana perkebunan kakao dan kelapa. Namun, kata Zulhas, orang nomor satu di Indonesia itu tak setuju dan meminta agar tata kelola kakao dan kelapa tetap diurus oleh Badan Layanan Umum di bawah Kementerian Keuangan.

"Diputuskan digabung di situ ditambah satu divisi itu kakao dan kelapa, untuk subsidi silang, paling kurang untuk pengembangan bibitnya. Mungkin nanti ada risetnya, tapi itu digabungkan ke BPDPKS. Sawit, kakao, kelapa kan mirip-mirip," kata Zulhas kepada wartawan di Istana Negara, Rabu (10/7/2024).

Bisnis.com, JAKARTA - Indonesia yang telah masyur menjadi penghasil sawit terbesar di dunia justru keok dari Malaysia dari sisi produktivitas. Sejumlah faktor disebut menjadi biang kerok, salah satunya kualitas kebun sawit yang kalah saing.

Malaysian Palm Oil Board (MBOP) mencatat luas lahan sawit di Negeri Jiran pada 2023 mencapai 5,65 juta. Sementara, data Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat luas kebun sawit Indonesia pada 2023 mencapai sekitar 15,4 juta hektare alias hampir tiga kali luas kebun sawit Malaysia.