Jakarta-Nikita Mirzani mendatangi Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK), Ciracas Jakarta Timur. Pengacara Nikita, Fahmi Bachmid terlihat mendampingi kunjungan tersebut, dia mengatakan kedatangan Nikita bertujuan meminta perlindungan terhadap Laura Meizani Mawardi atau Lolly.

Fahmi menyebut ada kekhawatiran dari Ibunda Nikita soal kondisi anaknya tersebut. Nikita khawatir terjadi sesuatu yang menimpa anaknya itu.

"Pada intinya kita konsultasi dan silaturahmi apa yang terbaik untuk anaknya Nikita, itu yang diinginkan Nikita," kata Fahmi saat ditemui, Senin, 14 Oktober 2024.
Kedatangan Nikita disambut baik pihak LPSK, Nikita meminta proses hukum dapat berjalan dengan baik. Selain itu Nikita juga meminta LPSK untuk melindungi saksi-saksi lain. Fachmi menyebut, ada sekitar tujuh orang saksi dalam kasus ini.

“Yang terpenting dari semua itu bagaimana memberikan perlindungan yang terbaik buat Laura (Lolly), Itu yang Nikita inginkan,” ucap Fahmi.

Baca Juga: Hasil Visum Anak Nikita Mirzani Bakal Diungkap di Pengadilan

Wakil Ketua LPSK, Sri Suparyati yang menerima kunjungan Nikita mengatakan, menurut keterangan Nikita, ada ancaman yang diberikan kepada anaknya sehingga meminta perlindungan dari pihak LPSK, baik secara fisik maupun psikis.

“Jadi kenapa meminta perlindungan, menurut keterangan Nikita Mirzani, ada ancaman yang diterima Lolly," tutur Sri.

Sri mengatakan akan mengirimkan tim untuk melakukan pemantauan terhadap Lolly di rumah aman tempat Lolly dititipkan. Perlindungan yang diberikan LPSK kata Sri bukan hanya selama Lolly berada di rumah aman, melainkan selama Lolly berurusan dengan hukum.

"Jadi perlindungan ini dari rumah aman sampai ke proses persidangan nanti," ucapnya.

Sebelumnya Nikita melaporkan Vadel Badjideh yang merupakan kekasih Lolly ke Polres Metro Jakarta Selatan pada, Kamis, 12 September 2024. Laporan ini dilakukan atas dugaan aborsi yang dilakkan kepada anaknya.

Dalam Laporan tersebut, Vadel dijerat dengan pasal 76D Jo 45 UU Perlindungan Anak, dan pasal 348 KUHP tentang aborsi, dengan ancaman hukuman penjara paling lama tujuh tahun.

Baca Juga: Bela Azizah Salsha, Nikita Mirzani Sebut Rachel Venya Pernah Selingkuhi Salim Nauderer

dan followChannel WhatsApp Medcom.id

(ASA)

Niat hati ingin menyalurkan hasrat birahi dengan menyewa PSK, pria berinisial AS di Jakarta Pusat malah menjadi korban pemerasan. Peristiwa itu terjadi pada Selasa (8/10) di Apartemen di daerah Cempaka Putih, Jakarta Pusat.

Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Ade Ary Syam, menjelaskan peristiwa tersebut bermula ketika korban memesan PSK berinisial AJ melalui aplikasi pesan singkat. Melalui aplikasi itu, disepakati tarif senilai Rp 200 ribu.

"Tarif booking sebesar Rp 200 ribu," kata dia melalui keterangan yang diterima pada Kamis (10/10).

Singkat cerita, korban menuju ke apartemen. Namun, setibanya di kamar apartemen, muncul sejumlah pria salah satunya berinisial D yang memintai uang secara paksa senilai Rp 1.750.000 kepada korban.

"Atas kejadian tersebut, pelapor merasa dirugikan dan melaporkan kejadian di Polsek Cempaka Putih guna kepentingan penyelidikan lebih lanjut," ucap dia.

Kini, para pelaku yang melakukan pemerasan kepada korban sedang diburu oleh polisi. "Ditangani Sektor Cempaka Putih," kata dia.

Hi!Pontianak - Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) melakukan penelaahan terkait kasus kekerasan seksual terhadap anak yang diduga dilakukan oknum anggota DPRD Singkawang, Kamis, 26 September 2024.

Penelaahan dipimpin oleh Wakil Ketua LPSK, Sri Suparyati, untuk memastikan jaminan perlindungan terhadap saksi dan korban dalam mengungkap suatu tindak pidana.

Dalam proses penelaahan, LPSK bertemu langsung dengan korban, keluarga korban, dan pendamping. LPSK juga berkoordinasi dengan Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Kalbar, Kapolres Singkawang, serta Dinas Sosial Kota Singkawang. Koordinasi dilakukan untuk memastikan pemenuhan terhadap hak-hak korban serta LPSK mendukung proses penyidikan agar berjalan sesuai dengan ketentuan.

"LPSK hadir untuk memastikan bahwa hak-hak korban dilindungi. Kami ingin proses hukum ini berjalan secara transparan dan adil. Tidak boleh ada pihak yang mengintervensi atau mempengaruhi jalannya penyelidikan," ujar Sri Suparyati.

Selain itu, LPSK juga turut serta dalam rekonstruksi TKP yang dilangsungkan oleh Polres Singkawang. Hal tersebut dilakukan untuk memastikan setiap detail dari kejadian ini terungkap dengan jelas, guna memberikan gambaran yang tepat terkait kronologi peristiwa.

"Kami ingin memastikan bahwa bukti-bukti yang relevan dapat didapatkan dan diolah dengan baik dalam rangka proses perlindungan nantinya," ungkap Sri.

Hingga saat ini, LPSK telah menerima permohonan perlindungan dari korban dan saksi-saksi dalam bentuk permohonan pendampingan hukum, bantuan Psikologis, dan fasilitasi restitusi. Restitusi ini nantinya akan menjadi bagian dari upaya pemulihan bagi korban atas penderitaan yang dialaminya.

"Kami berharap penyidikan dilakukan secara terbuka dan profesional. Meski ada laporan dari pihak pelaku, itu adalah proses yang terpisah dan tidak boleh mempengaruhi jalannya penyelidikan oleh Polres Singkawang," tegas Sri Supayarti.

LPSK siap memberikan perlindungan komprehensif agar korban dan saksi dapat merasa aman selama proses hukum berlangsung. Dengan kehadiran aktif LPSK, diharapkan korban dan saksi dapat merasa terlindungi secara fisik maupun psikologis dan hak-haknya terpenuhi, pungkas Sri Suparyati.

Hi!Pontianak - Pengacara korban pencabulan yang dilakukan oknum DPRD Singkawang, Robi Sanjaya bilang saat ini pihaknya sudah mendapat bantuan dari Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK).

"Kemarin kami sudah bertemu dengan Wakil Ketua LPSK yang datang menemui korban. Pihak LPSK akan membantu untuk ajukan restitusi atas korban. Saat ini masih belum tahu berapa angkanya, masih dalam penghitungan," ungkap Robi kepada Hi!Pontianak pada Sabtu, 29 September 2024.

Robi bilang, saat ini korban juga sudah diamankan di rumah aman agar tidak ada yang mengintimidasi dan menjaga psikologisnya.

"Kami akan mengikuti prosedur dari Polres Singkawang. Kami sudah bertemu dengan Polda dan korban juga sudah mendapatkan pendampingan psikologis dari Polda," tambahnya.

Seperti diberitakan sebelumnya, seorang anak perempuan di bawah umur diduga menjadi korban pencabulan yang dilakukan oleh anggota DPRD Kota Singkawang. Kasus ini semakin menjadi perhatian publik usai tersangka resmi dilantik sebagai anggota dewan pada 17 September 2024 yang lalu.

Seorang pemuda di Palembang bernama Yudha Pratama ditangkap polisi karena telah melakukan pencurian motor di Jalan Sukawinatan, Lorong Masjid, Kelurahan Sukajaya, Kecamatan Sukarami Palembang, Senin 23 September 2024 yang lalu.

Aksinya terungkap setelah korban bernama Ria melaporkan kehilangan motornya yang terparkir di teras rumahnya, Rabu 29 September 2024.

"Berdasarkan laporan polisi (LP) di Polsek Sukarami ada tiga lokasi yang menjadi tempat pelaku beraksi, namun menurut pengakuan pelaku ia beraksi sudah 9 kali di lokasi berbeda, " kata Kapolsek Sukarami Kompol M Ikang Ade Putra, Jumat 27 September 2024.

Setelah melakukan aksi pencurinya, pelaku menyerahkan motor hasil curian kepada Marsal dan memintanya untuk menjual ke Dedi yang merupakan penadah barang curian sekaligus yang mempreteli motor dan mengubah warna cat.

"Dedi memberikan uang kepada Marsal Rp 4 juta untuk satu motor, lalu Marsal dapat imbalan Rp 200 ribu, sisanya uang diberikan ke Yudha,"kata dia.

Ikang menuturkan uang dari hasil penjualan motor curian tersebut digunakan pelaku dengan berfoya-foya dan menyewa PSK.

"Iya dia ngaku uangnya untuk pesan kamar, ya setiap habis motornya laku dia ngamar dan foya-foya, " katanya.

Ditambahkan Ikang, anggotanya berhasil mengamankan empat motor. Namun masih ada lagi TKP lainnya yang masih dalam penyelidikan pihaknya.

"Ada tiga laporan di Polsek Sukarami sisanya ada di wilayah polsek lainnya sekitar 10 LP. Atas perbuatannya ketiga pelaku dikenakan pasal 363 KUHP dan 480 KHUP dengan ancaman penjara 7 tahun penjara," pungkasnya

Pemerintah Provinsi (Pemprov) Bali meminta Imigrasi memperketat penerbitan visa investor bagi warga negara asing (WNA) yang masuk ke Pulau Dewata. Hal ini merespons adanya WNA yang memanfaatkan visa investor untuk masuk Bali dan menjadi pekerja seks komersial (PSK).

"Imigrasi pasti punya evaluasi. Artinya dengan peristiwa ini (WNA jadi PSK di Bali), maka (penerbitan visa investor) akan lebih hati-hati, semakin selektif, harus dicek dulu (latar belakang WNA tersebut)," kata Sekda Bali Made Dewa Indra, Selasa (24/9).

Dewa Indra mengatakan, sudah mengusulkan kepada Menko Marves Luhut Binsar Pandjaitan dan Menparekraf Sandiaga Uno untuk memperketat turis asing yang masuk ke Bali. Hal ini dilakukan untuk mencegah semakin banyak bule yang berbuat onar.

"Karena itu adalah filter pertama, sehingga kalau itu sudah jelas maka relatif lebih mudah menjalankan (pengawasan terhadap orang asing)," katanya.

Dewa Indra menilai adanya turis yang liburan sambil menjadi PSK merupakan risiko yang tidak bisa dihindari. Hal ini disebabkan oleh Bali sebagai daerah wisata yang menjadi tempat bertemunya berbagai jenis karakter manusia dan tingkat ekonomi yang berbeda.

Ada banyak orang yang memanfaatkan baik peluang ekonomi maupun wisata di Bali.

"Ini adalah akses yang tidak bisa dihindari sebagai daerah pariwisata, yang terpenting adalah bagaimana kita melakukan upaya pencegahan kemudian mengambil tindakan tegas sehingga tidak terjadi lagi di masa mendatang," katanya.

"Kalau pekerjanya positif, apalagi mendorong pertumbuhan ekonomi, kan baik, tapi kalau yang seperti ini adalah hal-hal yang mengotori pariwisata," sambungnya.

Diberitakan sebelumnya, Imigrasi mendeportasi dua WN Uganda, inisial RKN dan FN, serta satu WN Rusia karena menjadi PSK pada Agustus 2024 lalu. Imigrasi kemudian kembali mendeportasi dua WN Rusia berinisial AA dan NP yang juga menjadi PSK pada September 2024 lalu.

Mereka masuk Bali dengan visa investor dan menarik biaya Rp 2-6 juta untuk layanan seksual.

Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) memberikan perlindungan pada 11 pemohon terkait kasus kekerasan terhadap anak di Daycare Wensen School Indonesia (WSI) di Depok.

LPSK memberikan perlindungan pada korban, saksi, dan pelapor melalui program pemenuhan hak prosedural, fasilitasi restitusi dan rehabilitasi psikologis.

Wakil Ketua LPSK, Antonius PS Wibowo, mengungkapkan bahwa 11 orang yang menerima perlindungan LPSK terdiri dari dua korban (anak), satu pelapor (ayah korban), dan delapan saksi (pengasuh) di WSI.

"Kami memahami pentingnya perlindungan dalam kasus ini, mengingat dampaknya terhadap korban yang masih berusia anak-anak dan perlu dipulihkan. Selain itu, juga penting untuk melindungi para saksi yang telah dan akan terus berkontribusi dalam pengungkapan perkara guna mendukung upaya penegakkan hukumnya," kata Antonius melalui siaran pers, Jumat (20/9).

Perlindungan tersebut diberikan berdasarkan putusan Sidang Mahkamah Pimpinan LPSK (SMPL) pada Selasa (17/09/2024), yang dihadiri oleh tujuh komisioner LPSK.

Dijelaskan oleh Antonius, delapan Terlindung yang berstatus saksi mendapat program pemenuhan hak prosedural dan dua di antaranya mendapat rehabilitasi psikologis.

Pemenuhan hak prosedural diberikan meliputi pendampingan dalam proses hukum dan rehabilitasi psikologis dalam mendukung upaya pemulihan kondisi psikologis para saksi.

Sementara dua korban (anak) mendapat perlindungan berupa fasilitasi restitusi. Untuk 1 pelapor mendapat perlindungan pemenuhan hak prosedural, tambahnya.

"Diperlukan penguatan pengawasan agar perkara serupa tidak terjadi lagi. Kita ketahui bahwa usia anak adalah masa perkembangan penting dan anak termasuk kelompok rentan yang mengalami kekerasan," ujar Antonius.

Dalam proses penelaahan permohonan perlindungan, LPSK berkoordinasi dengan Unit PPA Polres Kota Depok, UPTD PPA Kota Depok dan RS Mitra Keluarga Depok. Hal ini dilakukan untuk menghimpun keterangan, asesmen kebutuhan Terlindung dan layanan yang sudah diberikan oleh lembaga terkait.

"Saat ini proses hukum terhadap pelaku masih berjalan. LPSK berkomitmen untuk terus mendampingi para korban dan saksi guna memastikan keadilan dapat ditegakkan. Kasus ini juga mencerminkan pentingnya peningkatan pengawasan terhadap tempat penitipan anak, di tengah kebutuhan daycare yang meningkat," pungkas Antonius.

JAKARTA, investor.id – Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menyebut bank sudah semestinya siap membayarkan premi untuk pendanaan Program Restrukturisasi Perbankan (PRP) mulai tahun 2025. Sebab, industri perbankan dan asosiasi perbankan sudah dilibatkan dalam pembahasan aturan sejak tahun 2016 silam.

Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan OJK, Dian Ediana Rae menerangkan, penyusunan peraturan terkait Premi PRP telah dimulai sejak tahun 2016 dengan turut melibatkan industri perbankan dan asosiasi perbankan.

“Oleh karena itu bank telah mendapatkan informasi dan pemahaman yang memadai serta seharusnya sudah siap jika premi PRP akan diterapkan pertama kali pada tahun 2025, termasuk mempersiapkan dana untuk premi PRP ini,” ungkap Dian dalam keterangannya kepada wartawan, pada Sabtu (14/9/2024).

Kesiapan sektor perbankan itu juga akan didukung dengan kebijakan bahwa besaran persentase Premi PRP yang ditetapkan berdasarkan tingkat risiko dan jumlah aset. Dalam hal ini, bank yang semakin besar jumlah aset dan tingkat risikonya akan dikenakan premi yang lebih tinggi, sehingga memberikan dorongan bagi Bank untuk senantiasa berupaya menjaga tingkat risikonya pada level yang optimal (lebih prudent).

Disamping itu, bagi bank yang memiliki tingkat risiko 5 (tidak sehat) jumlah premi yang ditetapkan adalah 0% tanpa memperhitungkan total aset yang dimiliki. Dengan demikian, bank yang sedang memerlukan penanganan permasalahan tidak akan terbebani dengan pembayaran premi PRP.

Sebagaimana amanah UU P2SK, PP Nomor 34 Tahun 2023 tentang Besaran Bagian Premi untuk Pendanaan Program Restrukturisasi Perbankan, dan Peraturan LPS Nomor 1 Tahun 2024 tentang Premi Program Restrukturisasi Perbankan (PRP), pelaksanaan Premi PRP bertujuan untuk membangun sistem keuangan yang lebih tangguh.

Premi PRP juga ditujukan memberikan ketahanan yang lebih kuat untuk industri perbankan Indonesia dalam menghadapi ancaman dan risiko terburuk dari kondisi krisis sistem keuangan yang dapat membahayakan perekonomian nasional.

Adapun salah satu sumber pendanaan PRP berasal dari kontribusi industri perbankan melalui penggunaan sumber daya bank sendiri dalam bentuk kewajiban pembayaran premi PRP sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 39 ayat (4) UU Nomor 9 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah dengan UU P2SK.

“Jika terjadi pemburukan kondisi ekonomi yang berdampak terhadap kondisi kesehatan bank, maka bank dapat memanfaatkan dana premi dimaksud dalam rangka penanganan/penyelesaian permasalahan bank sehingga pada nantinya akan meningkatkan kredibilitas dan tingkat kepercayaan masyarakat pada industri perbankan,” pungkas Dian.

Editor: Prisma Ardianto (ardiantoprisma@gmail.com)

Follow Channel Telegram Official kami untuk update artikel-artikel investor.id

Baca Berita Lainnya di Google News

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) memastikan akan tetap melaksanakan fungsi, tugas, dan wewenang secara independen meski menerima anggaran dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) pada tahun 2025.

Ketentuan itu tertuang dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UU P2SK), bahwa anggaran OJK merupakan bagian dari Bagian Anggaran Bendahara Umum Negara (BABUN) pada APBN mulai tahun depan.

“Perubahan konsep penganggaran tersebut tidak mengurangi independensi OJK dalam melaksanakan fungsi, tugas, dan wewenangnya,” ujar Wakil Ketua Dewan Komisioner OJK Mirza Adityaswara dalam konferensi pers Rapat Dewan Komisioner Bulanan (RDKB) Agustus 2024 di Jakarta, Jumat (7/9).

Dalam UU P2SK disebutkan bahwa OJK merupakan lembaga negara yang independen yang mempunyai fungsi, tugas, dan wewenang pengaturan, pengawasan, pemeriksaan, dan penyidikan sebagaimana dimaksud dalam undang-undang mengenai OJK. “Jadi, UU P2SK menjamin hal tersebut [independensi OJK],” katanya.

Cermin Kehadiran Negara

Menurut Mirza, ketentuan anggaran OJK menjadi bagian dari BABUN pada APBN merupakan cermin kehadiran negara dalam mendukung OJK melaksanakan tugas dan fungsinya. Sebab, OJK mendapatkan berbagai mandat tambahan pada tahun depan, seperti bursa karbon dan kripto.

“Sumber anggaran OJK berasal dari pungutan dan penerimaan lainnya yang merupakan penerimaan negara bukan pajak (PNBP). Untuk kegiatan pengadaan aset, OJK dapat mengajukan kebutuhan rupiah murni dari APBN, yang tentunya melalui proses dari Kementerian Keuangan dan DPR,” kata Mirza.

Dalam Buku II Nota Keuangan, dijelaskan bahwa pengelolaan PNBP yang berasal dari pungutan di sektor jasa keuangan dan penerimaan lainnya diserahkelolakan kepada OJK selaku mitra instansi pengelola penerimaan negara bukan pajak (MIP PNBP).

Selaku MIP PNBP, OJK tetap memiliki kewenangan untuk mengambil pungutan di sektor jasa keuangan dan mengenakan sanksi kepada pelaku jasa keuangan. Pengaturan itu bertujuan untuk memastikan tidak adanya perubahan proses bisnis terkait anggaran OJK.

Anggaran OJK Dibahas di DPR

UU P2SK juga mengatur bahwa Dewan Komisioner OJK menyusun rencana kerja dan anggaran OJK. Selanjutnya, anggaran OJK dibahas bersama DPR dan hasilnya disampaikan kepada Menteri Keuangan untuk menjadi bahan penyusunan rancangan undang-undang mengenai APBN.

Pada 27 Juni 2024 telah dilaksanakan rapat kerja antara OJK dan Komisi XI DPR untuk pembahasan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) OJK Tahun Anggaran 2025, yang menyetujui pagu indikatif RKA OJK Tahun 2025 sebesar Rp 11,56 triliun, lebih rendah dari yang diusulkan OJK sebesar Rp 13,22 triliun.

Namun, angka itu lebih tinggi dari RKA OJK Tahun 2024 sebesar Rp 8,03 triliun. Adapun pagu definitif RKA OJK tahun 2025 akan ditetapkan setelah penyampaian Nota Keuangan dan RUU APBN tahun anggaran 2025.

Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) hadir dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) di DPR RI Rabu (28/8). Dalam momen tersebut, terungkap bahwa ada dugaan saksi dan pansus haji diintimidasi.

Wakil Ketua LPSK, Sri Suparyati, mengatakan kehadirannya untuk merespons permintaan dari anggota DPR RI untuk memberikan perlindungan berupa pendampingan kepada anggota saksi dan Panitia Khusus (Pansus) yang diduga mendapat intimidasi saat memberikan keterangan dalam rapat bersama Kepala Subbagian Data dan Sistem Komputerisasi Haji Terpadu (Siskohat) dari Sekretariat Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah (PHU) Kementerian Agama RI.

Menurut Sri, berdasarkan kesaksian kepada anggota DPR, sejumlah saksi yang dihadirkan dalam Pansus Hak Angket Penyelenggaraan Haji mendapat tekanan sehingga sulit untuk memberikan pernyataan saat Rapat hak angket Haji di DPR.

Dalam forum itu, Sri menjelaskan tugas dan kewenangan LPSK dalam memberikan perlindungan kepada saksi dan korban sesuai dengan mandat lembaga. Ia pun memastikan berbagai bentuk perlindungan yang disediakan mencakup perlindungan fisik, pendampingan prosedural, perlindungan hukum, layanan medis, serta dukungan psikologis dan psikososial.

Sri juga menekankan kepada Anggota DPR RI dan para anggota Pansus Penyelenggaraan Haji dan saksi yang dihadirkan agar tidak merasa takut dalam memberikan keterangan yang benar dan sesuai fakta.

Dalam perlindungan yang diberikan, LPSK memastikan informasi yang diterima oleh saksi yang mendapat intimidasi atau ancaman merupakan rahasia.

"Saya mau memastikan kepada bapak dan ibu sekalian yang hadir sebagai saksi, saya mendorong supaya tidak takut. Jadi sampaikan kepada LPSK apa yang benar, apa yang sesuai fakta dan kebenarannya. Kami tetap akan merahasiakan, adapun informasi yang kami terima itu hanya untuk ranah internal LPSK. Jika dibutuhkan untuk penyelidikan kami akan melihat lebih lanjut," kata Sri dalam keterangannya kepada wartawan, Kamis (29/8).

Dalam kesempatan yang sama, Anggota Pansus Angket Haji DPR Selly Andriany Gantina mengapresiasi tindakan LPSK dalam memberikan perlindungan proaktif kepada anggota pansus haji Kemenag. Ia pun mengakui bahwa selama rapat pansus haji berlangsung sejumlah anggota DPR turut mendapat intimidasi.

"Saya selaku anggota Pansus Haji mengucapkan terima kasih kepada LPSK sudah hadir dan berkenan hadir selama kita melakukan persidangan," kata dia.

"Saya sudah mengalami beberapa hal yang tidak mengenakan terkait masa proses pembahasan kita hari ini karena ada beberapa data yang kita bahas, ternyata dari data yang disebutkan hari ini sudah mulai ada penekanan kepada orang yang kita sebutkan," sambung Selly.

Ia pun mengakui bahwa sejumlah saksi yang dihadirkan selama rapat berlangsung merasa tertekan dan ketakutan. Sehingga, dengan kondisi tersebut ia berharap LPSK segera memberikan perlindungan kepada saksi dan anggota DPR yang tergabung menjadi panitia pansus haji.

Kuasa hukum saksi dan korban penganiayaan balita di Daycare Wensen School, Depok, Irfan Maulana menegaskan, pihak korban tidak akan melakukan perdamaian dengan pelaku.

Ia mengatakan, pihak keluarga korban beberapa waktu lalu sempat dihubungi keluarga pelaku, Meita Irianty, yang memohon upaya damai.

"Dari keluarga korban juga ngasih info ke pihak advokasi bahwa kemarin dari pihak pelaku keluarganya datang untuk memohon kita itu ada upaya damai," ujar Irfan kepada wartawan di kawasan 18 Office Park, TB Simatupang, Jakarta Selatan, Jumat (16/8).

Meski demikian, pihaknya dengan tegas menolak upaya perdamaian. Proses hukum saat ini terus berjalan.

"Tapi di sini saya mewakili keluarga korban dan juga tim kuasa hukum dengan tegas menyatakan, kita tidak terbuka dengan perdamaian yang ada. Jadi proses hukum akan terus berjalan, kita akan jalan hukum tidak ada perdamaian," ucap Irfan.

Irfan menjelaskan, upaya perdamaian dilakukan dengan menghubungi keluarga korban. Hingga saat ini kedua pihak belum melakukan pertemuan.

"Jadi memang dari kita belum ada pertemuan, tapi waktu itu dadakan diminta mereka untuk datang. Tapi sampai saat ini dari pihak korban, maupun kami mewakili korban tim kuasa hukum, kita tidak akan melakukan perdamaian," tambahnya.

Irfan khawatir jika proses perdamaian dilakukan, maka akan memberikan peluang pada korban-korban penganiayaan berikutnya untuk berdamai juga.

"Jadi kami menghargai proses yang saat ini berlangsung, bahwa dari pihak kepolisian sudah memproses dan menyerahkan berkas kepada Kejaksaan. Jadi kita tetap update juga selain dari LPSK, dari Kejaksaan, dan juga instansi-instansi lain seperti itu," pungkasnya.

Hari ini LPSK melakukan asesmen terhadap 9 saksi guru daycare dan anak korban. Dari asesmen tersebut terungkap fakta bahwa para guru sering mendapat kekerasan verbal. Tak hanya itu, menu makanan bagi murid daycare tak layak, hanya diberi telur dan nugget setiap hari.

Sejumlah guru Daycare Wensen School Depok, melapor ke LPSK, karena hingga saat ini ternyata mereka masih mendapat intimidasi dari pelaku, Meita Irianty (37).

Pengacara saksi dan korban, Irfan Maulana, membeberkan bentuk intimidasi yang dilakukan oleh Meita, sebelum dan sesudah ditetapkan sebagai tersangka.

"Sejak diketahui perbuatannya yang di CCTV, guru-gurunya dikumpulkan pelaku untuk tidak melaporkan kepada ortunya dan berencana membuat skenario untuk mengeluarkan anak korban dari sekolah dengan alasan tidak ada perkembangan," ujar Irfan kepada wartawan di 18 Office Park, Jakarta Selatan, Jumat (16/8).

Setelah ditetapkan sebagai tersangka, Meita juga mengarahkan para saksi untuk memberikan keterangan palsu.

"Pada saat dipertemukan di kantor polisi saat BAP, pelaku mencoba mengarahkan saksi-saksi supaya tidak memberikan keterangan yang sebenarnya," kata Irfan.

Selain membuat pengaduan, saksi dan pihak korban menemui LPSK untuk melakukan asesmen. Seorang guru Daycare bernama Anti dan anak korban yang berusia 8 bulan diperiksa LPSK hari ini.

"Jadi agenda hari ini penelaahan dan asesmen yang dilakukan oleh LPSK terhadap 2 orang saksi yang hadir dan anak korban, baby A yang berusia 8 bulan," kata Irfan.

Hasil Asesmen: Makanan di Daycare Sangat Tak Layak

Hasil asesmen saksi dengan LPSK memuat informasi, bahwa Daycare Wensen School tidak memiliki perizinan. Kemudian kondisi makanan untuk anak-anak Daycare sangat tidak layak.

"Jadi mereka itu hanya diberi makan nugget dan telur setiap hari, dan itu pun kadang-kadang guru-guru sampai patungan untuk memberikan makanan yang layak terhadap anak-anak ini," ucap Irfan.

Irfan mengatakan, kondisi saksi Anti masih mengalami trauma. Hal ini karena saksi masih mendapat intimidasi dari pelaku Meita. Dari sembilan guru yang menjadi saksi, hanya satu yang memiliki sertifikasi kependidikan.

"Bahkan, upahnya pun jauh di bawah upah standar. Jadi mereka ini diperlakukan sangat tidak manusiawi oleh si pelaku itu," tutur Irfan.

Anti sendiri mengakui, alasannya melapor ke LPSK karena ia menyayangi anak-anak. Ia juga tak ingin ada anak-anak yang menjadi korban penganiayaan.

"Yang pertama aku kerja itu benar benar karena ikhlas, aku sayang sama anak-anak. Aku enggak pengin ada korban lagi," ungkap Anti.

Anti mengaku kerap mendapat intimidasi verbal dari Meita. Gaji yang diterima pun hanya Rp 250 ribu per minggu. Sementara pekerjaan mereka melampaui tugas guru di daycare.

"Iya, jauh dari kesepakatan, karena kerja di situ dengan gaji Rp 250 ribu saya melingkupi harus mencuci gorden, kamar anak-anak, mencuci baju anak-anak, membersihkan kulkas, dapur," pungkasnya.