Jakarta: Implementasi sistem perpajakan terbaru di Indonesia, yaitu Core Tax Administration System tak bakal mengerek rasio pajak secara cepat.

Latar belakang lCore Tax Administration System menjadi kebutuhan untuk mengoptimalkan penerimaan pajak, yang selama ini menjadi penyumbang terbesar dalam Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN), dengan kontribusi sebesar 73 persen pada 2019.

Baca juga: Berikut Fungsi-fungsi Pajak bagi Perekonomian Indonesia

Direktur PT Sinergi Dinamis Konsultindo Vinanda Langgeng Kencana mengatakan Core Tax Administration System tak langsung mengerek ratio pajak yang ditargetkan naik sebesar 1,5 persen dari Produksi Domestik Bruto (PDB) dalam setahun.

"Yang itu akan berlangsung mungkin selama lima tahun karena tidak bisa langsung. Bahkan pada 2025 nanti tak bisa langsung dirasakan karena ini berproses," ujar dia dikutip Sabtu, 19 Oktober 2024.
Dia mengatakan persoalan dari Kantor Pelayanan Pajak (KPP) yang berbeda-beda seperti pratama, madya, bursa, model asing, serta wajib pajak besar memberikan tantangan tersendiri.

"Itu semua klasifikasi yang menandakan salah satunya tingkat pengetahuan mereka terhadap ketentuan perpajakan berbeda," tegas dia.

Kondisi ini juga didukung dengan sistem desentralisasi perpajakan yang mencapai pelosok indonesia.

"Bayangkan kalau misalkan ini jauh sekali dari Jakarta mereka juga semakin awam dengan sistem sehingga semakin tidak mengerti dengan sistem perpajakan terkini," tegas dia.

Pajak tidak hanya mendanai pembangunan nasional, tetapi juga digunakan untuk melaksanakan perlindungan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Oleh karena itu, modernisasi administrasi perpajakan menjadi kebutuhan mendesak agar ketahanan fiskal nasional tetap terjaga.

Perlu evaluasi

Saat ini, SIDJP (Sistem Informasi Direktorat Jenderal Pajak) yang telah berusia lebih dari 15 tahun dianggap tidak lagi memadai untuk mendukung bisnis perpajakan modern.

"Ketidakmampuan sistem lama untuk di-upgrade serta kebutuhan akan integrasi sistem yang lebih baik memicu pemerintah untuk beralih ke Core Tax Administration System," tegas dia.

Sistem baru ini akan memberikan landasan bagi reformasi fundamental administrasi perpajakan yang mengacu pada praktik terbaik internasional.

Dia mengatakan proses pelaporan SPT secara elektronik juga bertahap dari 1000 Wajib Pajak (WP) dimulai dengan 200 WP sebagai pioner yang lalu kemudian berjalan secara bertahap.

"Nah Core Tax ini kan lebih advance ya karena sudah disiapkan sedemikian rupa kareana nanti akan diberlakukan secara serentak nasional," tegas dia.


dan followChannel WhatsApp Medcom.id

(SAW)

Reporter: Lailatul Anisah | Editor: Tri Sulistiowati

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Sederet pekerjaan rumah menanti calon menteri bidang ekonomi di periode Pemerintahan Prabowo Subianto.

Ekonom Center of Reform on Economic (CORE), Yusuf Rendy menilai banyak yang harus dikerjakan langsung oleh menteri bidang ekonomi begitu saat mereka dilantik.

Misalnya, dalam mendorong peningkatan rasio pajak untuk mengimbangi peningkatan belanja negara dalam satu dekade ini.

"Ini masih sulit dilakukan oleh Kementerian Keuangan dalam satu dekade kemarin," jelas Yusuf pada Kontan.co.id, Selasa (15/10).

Selanjutnya, peningkatan investasi diluar proyek hilirisasi yang saat ini gencar didorong.

Menurutnya, kedepan investasi yang perlu didorong adalah di sektor manufaktur yang sifatnya padat karya. Bukan tanpa alasan, sebab sektor ini paling banyak menyerap tenaga kerja namun kinerja investasi disektor ini kurang membanggakan.

"Selain itu, bagaimana mendorong efisiensi yang baik dan keterlibatan BUMN yang lebih besar masih menjadi pekerjaan rumah yang menurut saya bisa dilakukan pada periode berikutnya," urainya.

Sebelumnya, tersirat kabar bahwa menteri menteri bidang ekonomi Prabowo nanti masih akan mempertahankan beberapa pembatu presiden Joko Widodo (Jokowi) yang saat ini.

Beberapa nama yang santer di media diantaranya adalah Sri Mulyani, Erick Thohir, Agus Gumiwang, Bahlil Lahadia, Rosan Roeslani hingga Thomas Djiwandono.

Merespon hal ini, Yusuf menilai keberlanjutan akan memudahkan proses awal kerja kepemimpinan Prabowo-Gibran kedepan.

Yusuf juga berharap melalui pengalaman yang sudah dilakukan sebelumnya, masalah di bidang ekonomi bisa langsung digarap utamanya dalam mengejar target-target ambisius Prabowo.

"Secara umum sosok-sosok yang disebutkan bisa memerlukan proses adaptasi dalam waktu lama, dan pengamalan birokasi penting terutama dalam melihat permasalahan lebih mendalam," urai Yusuf.

Diketahui, Presiden terpilih Prabowo Subianto memanggil puluhan calon menteri/calon wakil menteri ke kediamannya di Jalan Kertanegara, Jakarta Selatan, Senin (14/10) sore.

Mereka yang dipanggil berasal dari beragam latar belakang, mulai dari petinggi partai politik, kalangan profesional, anggota parlemen, hingga beberapa menteri yang saat ini masih aktif di kabinet pemerintahan Joko Widodo.

Prabowo mengatakan proses ini sebenarnya sudah berjalan lama. Ia sudah mempelajari nama-nama yang akan bergabung di kabinet jauh hari sebelum memanggil mereka ke Kertanegara.

"Kita adakan pemantauan diskusi dan sebelum saya undang ke sini sebenarnya mereka sudah menyatakan bersedia membantu saya," ujar Prabowo semalam.

"Sebetulnya hari ini hanya mengonfirmasi. Saya konfirmasi, saya yakinkan mereka bersedia atau tidak bantu saya di bidang yang saya tawarkan kepada mereka," imbuhnya

TEMPO.CO, Jakarta - Pemerintahan Presiden Prabowo Subianto mempunyai target ambisius dalam meningkatkan tax ratio atau rasio pajak, yakni dari 12 persen saat ini menjadi 23 persen. Namun dengan cara yang tidak biasa, yaitu menurunkan besaran pajak penghasilan (Phh).

TEMPO.CO, Jakarta -Wakil Ketua Dewan Pembina Partai Gerindra, Hashim Djojohadikusumo, mengklaim Bank Dunia siap membantu Indonesia meningkatkan tax ratio atau rasio pajak. Tahun lalu, capaian rasio perpajakan Indonesia hanya sebesar 10,31 persen dari Produk Domestik Bruto (PDB).

CEO Arsari Group itu mengatakan, rasio pajak tahun ini diperkirakan naik hingga 12,7 persen. Kendati begitu, angka ini masih rendah jika dibandingkan revenue ratio negara-negara lain, seperti Kamboja sebesar 18 persen dan Vietnam sebesar 23 persen. "Kenapa? Karena penegakan aturan. Di Indonesia belum maksimal. Di Kamboja lebih maksimal. Di Vietnam, apalagi," ucapnya dalam Diskusi Ekonomi di Menara Kamar Dagang dan Industri (Kadin), Kuningan, Jakarta Selatan, Senin, 7 Oktober 2024.

Karena itu, Hashim mengaku telah bertemu dengan Bank Dunia. Kepada adik kandung Prabowo itu, mereka mengatakan tak ada alasan bagi Indonesia untuk tak menyamai pencapaian Kamboja dan Vietnam. Hashim mengaku mendapatkan data-data soal rasio pajak negara-negara lain dari Bank Dunia. Peningkatan rasio pajak, kata dia, hanya masalah waktu dan kehendak politik.

Cara-caranya mencapai tingkat rasio pajak sebesar itu telah tersedia. Hashim mengatakan, pemerintah dapat memanfaatkan kecerdasan buatan (AI) dan teknologi. Dengan alat-alat itu, Indonesia dapat mencapai rasio pajak 18 hingga 23 persen. "We will show you how to do it. Bank Dunia sudah siap sedia untuk bantu kita," katanya.

Direktur Institute for Demographic and Poverty Studies (Ideas), Yusuf Wibisono, mengatakan presiden terpilih Prabowo Subianto perlu meningkatkan rasio pajak di kisaran 12 persen dari PDB. Hal ini perlu dilakukan jika Ketua Umum Partai Gerindra tersebut ingin merealisasikan seluruh janji politiknya.

Selama masa kampanye Pemilu Presiden 2024, Prabowo menjanjikan sejumlah program yang dinilai akan menelan biaya besar. Program-program itu yakni makan bergizi gratis, kenaikan gaji aparatur sipil negara (ASN), membuka sekolah unggulan termasuk menambah 300 fakultas kedokteran, hingga meningkatkan produktivitas pertanian. “Presiden Prabowo akan menghadapi situasi yang semakin sulit karena janji politik yang harus dipenuhinya,” kata Yusuf saat dihubungi Tempo, Selasa, 25 Juni 2024.

Yusuf menuturkan, janji-janji politik Prabowo hanya bisa direalisasikan jika Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2025 memiliki tambahan ruang fiskal yang signifikan. “Dibutuhkan setidaknya tax ratio di kisaran 12 persen dari PDB,” kata dia. Namun, dia menyebut skenario ini sangat sulit, karena pemerintah dan DPR hanya berani menetapkan target rasio pajak 2025 di kisaran 10,0-10,2 persen dari PDB.

Tanpa adanya kenaikan rasio pajak yang signifikan, Yusuf menilai pelanjutan proyek warisan Presiden Joko Widodo sekaligus memenuhi janji politik Prabowo akan berimplikasi dua hal. Pertama, kenaikan utang pemerintah dan defisit anggaran. Kedua, pemotongan anggaran belanja tidak terikat (discretionary spending) seperti belanja infrastruktur atau belanja bantuan sosial.

Rencana Presiden Terpilih Prabowo Subianto memisahkan Direktorat Jenderal Pajak dari Kementerian Keuangan (Kemenkeu) dengan membentuk Badan Penerimaan Negara makin kuat.

Tujuannya, meningkatkan rasio pajak (tax ratio) yang bagai jalan di tempat dalam 10 tahun terakhir.

Ketua Relawan Pengusaha Muda Nasional (Repnas) Anggawira mengatakan pembentukan badan baru tidak serumit pembentukan kementerian sehingga bisa segera dilakukan.

"Sebenarnya kalau langsung membentuk Kementerian (Penerimaan Negara) itu harus ada prasyarat-prasyaratnya. Bisa saja taktis dulu, sementara badan (Penerimaan Negara dulu), nanti transform ke kementerian kan bisa seperti itu," kata Anggawira saat ditemui CNNIndonesia.com di bilangan Jakarta Pusat, Sabtu (28/9).

Anggawira menegaskan sejatinya badan atau kementerian selevel. Badan Gizi Nasional yang mengurusi makan gratis misalnya, berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada presiden.

"Artinya kan prosesnya pembentukan badan lebih mudah dari kementerian," imbuhnya.

Tujuan pembentukan BPN salah satunya adalah mengerek rasio pajak Indonesia ke 23 persen. Saat ini, rasio pajak hanya sekitar 10 persen.

Lalu, seberapa urgen pembentukan Badan Penerimaan Negara?

Analis Senior Indonesia Strategic and Economic Action Institution Ronny P Sasmita mengatakan rencana pembentukan Badan Penerimaan Negara negara saat ini bukan lagi berdasarkan urgensinya. Namun, sekadar untuk memenuhi janji politik yang sudah dibuat oleh Prabowo saat kampanye.

"Menurut saya, pertanyaannya bukan kepada diperlukan atau tidak diperlukan. Karena masalahnya adalah bahwa secara politik, pemisahan tersebut telah menjadi salah satu rencana strategis pemerintahan Prabowo-Gibran, sehingga tak bisa disalahkan jika rencana tersebut direncanakan untuk langsung dieksekusi oleh mereka nanti setelah duduk di Istana," ujar Ronny.

Karenanya, sangat wajar dan sah-sah jika langsung dijalankan setelah menjabat nanti. Sebab, itu adalah janji kampanye yang memang untuk dilaksanakan.

"Artinya, secara politik, mereka menganggap rencana tersebut legitimate untuk diteruskan karena mereka adalah pemenang kontestasi tempo hari," imbuhnya.

Apalagi, ia melihat sampai saat ini Prabowo memang sangat ambisius dan optimis pemerintahannya bisa menaikkan rasio pajak melalui Badan Penerimaan Negara. Sehingga, hilal untuk memisahkan DJP dari Kementerian Keuangan semakin terlihat nyata.

"Bahkan sampai hari ini Prabowo masih percaya bahwa pemerintahannya bisa meningkatkan rasio pajak secara sangat signifikan, maka lagi-lagi cukup bisa dipahami mengapa rencana pemisahan tersebut semakin mendapatkan angin untuk terwujud," jelasnya.

Namun, Ronny kembali menekankan bahwa semua isu yang beredar saat ini, bolanya tetap ada di Prabowo sebagai pemimpin negara terpilih untuk periode 2024-2029, termasuk kapan kepastian waktu akan dilakukan perombakan di instansi bendahara negara tersebut.

"Perkara mulai kapan, saya kira sangat tergantung kepada presiden terpilih. Beliau bisa saja langsung mendorong legitimasi konstitusionalnya untuk dibuat oleh pemerintah, sehari setelah beliau duduk di istana, karena prasyaratnya hanya 'political will semata," terangnya.

Hal tersebut berkaca pada pembentukan Badan Gizi Nasional yang bahkan sudah dibentuk sebelum Prabowo menjabat. Karenanya, ia menilai apapun wacana yang bergulir, penentuannya ada di tangan menteri pertahanan itu.

"Padahal ide (Badan Gizi Nasional) tersebut lahir dari rencana program makan siang gratis Prabowo-Gibran. Artinya apa? Artinya jika Prabowo mau, maka pembentukan badan penerimaan negara bisa segera diwujudkan," kata Ronny.

Ronny melihat perombakan Kementerian Keuangan dengan memisahkan DJP dan DJBC ini tidak akan menganggu kinerja penerimaan negara. Sebab, meski badan sudah dibentuk tidak akan langsung bekerja saat itu juga.

Menurutnya, badan baru yang dibentuk akan membutuhkan waktu untuk bisa mulai bekerja. Biasanya pemerintah juga akan memberikan tenggat waktu sampai semua persiapan selesai 100 persen.

"Dibutuhkan waktu untuk badan baru tersebut untuk bisa bekerja, biasanya pemerintah akan memberikan tenggat waktunya sampai kapan. Yang jelas setelah semuanya siap tentunya," katanya.

Ronny menekankan pembentukan badan baru ini bukan hal baru, banyak negara yang sudah melakukannya dan hasilnya ada yang berhasil dan ada yang tidak. Kembali lagi pada seberapa niat pemerintah melakukannya.

"Di Amerika ada Internal Revenue Service misalnya. Jadi jika Pemerintahan Prabowo-Gibran ingin mencoba hal yang sama, maka pelajarilah dan dalamilah pengalaman-pengalaman negara lain yang berhasil memisahkan kedua lembaga tersebut. Ambil best practicenya. Toh tujuannya memang baik, meningkatkan tax ratio," terangnya.

Sementara, Peneliti Center of Reform on Economics (CORE) Indonesia Yusuf Rendy Manilet mengatakan apabila melihat dari sisi studi literatur pembagian kelembagaan administrasi perpajakan dan juga non-pajak secara umum itu umumnya bisa mendorong efek positif terhadap penerimaan negara, terutama secara berkelanjutan.

Pasalnya, pemisahan badan dari kementerian induknya diyakini bisa mendorong badan tersebut untuk menggunakan sumber daya publik yang lebih efisien melalui kemandirian ataupun otonomi keuangan dan administratif.

Selain itu, dengan pemisahan, maka bisa dilakukan perekrutan staf yang lebih kompeten, disiplin dan berkualitas karena lembaga yang terpisah umumnya mempunyai kebebasan dalam pengangkatan, pemberhentian, dan kebijakan upah para pekerjanya.

"Sehingga kebijakan untuk meningkatkan kapasitas staf dan pekerja di lembaga terpisah itu bisa dilakukan dengan pemisahan ini," kata Rendy.

[Gambas:Photo CNN]

Rencana pemisahan ini, kata Rendy juga bisa dimanfaatkan untuk meningkatkan kinerja dan kredibilitas lembaga pajak yang telah tercoreng oleh banyak kasus besar beberapa waktu lalu.

"Dalam konteks Indonesia, saya kira pemerintah maupun otoritas terkait dalam hal ini DJP telah melakukan banyak hal terutama dalam 10 tahun terakhir ini, namun sayangnya kita melihat bahwa kinerja penerimaan pajak itu belum mampu mengikuti pertumbuhan belanja yang semakin membesar," jelasnya.

Menurut Rendy, dalam proses ini yang perlu diperhatikan adalah bagaimana memastikan akuntabilitas yang jelas dari proses pemisahan. Kemudian harus ditetapkan juga batasan yang jelas terkait mekanisme kekuasaan untuk pengenaan pajak ataupun hal-hal lain yang berkaitan dengan penerimaan negara.

"Dan yang tidak kalah penting bagaimana komitmen politik yang berkesinambungan karena komitmen politik ini menjadi penting untuk memastikan proses pemisahan ini bisa berlanjut terutama dalam jangka waktu yang lebih panjang," pungkasnya.

SERANG, KOMPAS.com - Pengoperasian sistem Core Tax Administration System/CTAS) diperkirakan dapat menambah penerimaan negara sekitar 1,5 persen dari produk domestik bruto (PDB) selama 5 tahun.

Hal ini diungkapkan Kepala Subdirektorat Pengelolaan Penerimaan Pajak Ditjen Pajak Kementerian Keuangan (Kemenkeu) Muchamad Arifin berdasarkan kajian Bank Dunia (World Bank).

"1,5 persen dari PDB itu sekitar 5 tahunan, tapi itu kan study dari World Bank, jadi belum tentu juga di kita kalau diterapkan itu sama. Tetapi dari World Bank itu segitu," jelas Wawan saat media gathering di Anyer, Banten, Kamis (26/9/2024).

Menurutnya, besar atau kecilnya potensi penambahan penerimaan negara dari pengoperasian CTAS sangat bergantung pada kesiapan data yang masuk ke dalam sistem.

Namun, yang pasti, dari pengoperasian CTAS ini akan menambah rasio pajak (tax ratio) secara signifikan. Bahkan diperkirakan rasio pajak bisa menjadi 12 persen dari PDB.

"Kalau misalnya Core Tax sudah berjalan, kemudian datanya yang kita harapkan dari tadi dari instansi dan lembaga semua masuk, saya kira pasti akan menambah tax ratio secara signifikan," tuturnya.

Apa itu core tax?

Sebelumnya, Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Dwi Astuti menjelaskan, core tax adalah sistem inti yang dikembangkan untuk mewujudkan pemenuhan kewajiban perpajakan.

Dengan sistem tersebut, sistem perpajakan diharapkan menjadi lebih mudah, andal, terintegrasi, akurat, dan pasti.

Sebab, core tax mengintegrasikan seluruh proses bisnis inti administrasi perpajakan, seperti pelaporan Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT), pembayaran pajak, hingga pemeriksaan dan penagihan pajak.

"Pengembangan core tax bertujuan untuk meningkatkan kualitas," ujarnya kepada Kompas.com, Kamis (1/8/2024).

"Sehingga dapat menurunkan biaya kepatuhan (compliance cost) bagi wajib pajak," tambahnya.

Dwi menambahkan, ujung dari penerapan core tax adalah mendorong kepatuhan sukarela wajib pajak supaya terjadi optimalisasi pengumpulan penerimaan pajak.

Adapun pemerintah sudah mempersiapkan kehadiran core tax sejak 2018 ketika menerbitkan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 40 Tahun 2018.

SERANG, KOMPAS.com - Pengoperasian sistem Core Tax Administration System/CTAS) diperkirakan dapat menambah penerimaan negara sekitar 1,5 persen dari produk domestik bruto (PDB) selama 5 tahun.

Hal ini diungkapkan Kepala Subdirektorat Pengelolaan Penerimaan Pajak Ditjen Pajak Kementerian Keuangan (Kemenkeu) Muchamad Arifin berdasarkan kajian Bank Dunia (World Bank).

"1,5 persen dari PDB itu sekitar 5 tahunan, tapi itu kan study dari World Bank, jadi belum tentu juga di kita kalau diterapkan itu sama. Tetapi dari World Bank itu segitu," jelas Wawan saat media gathering di Anyer, Banten, Kamis (26/9/2024).

Menurutnya, besar atau kecilnya potensi penambahan penerimaan negara dari pengoperasian CTAS sangat bergantung pada kesiapan data yang masuk ke dalam sistem.

Namun, yang pasti, dari pengoperasian CTAS ini akan menambah rasio pajak (tax ratio) secara signifikan. Bahkan diperkirakan rasio pajak bisa menjadi 12 persen dari PDB.

"Kalau misalnya Core Tax sudah berjalan, kemudian datanya yang kita harapkan dari tadi dari instansi dan lembaga semua masuk, saya kira pasti akan menambah tax ratio secara signifikan," tuturnya.

Apa itu core tax?

Sebelumnya, Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Dwi Astuti menjelaskan, core tax adalah sistem inti yang dikembangkan untuk mewujudkan pemenuhan kewajiban perpajakan.

Dengan sistem tersebut, sistem perpajakan diharapkan menjadi lebih mudah, andal, terintegrasi, akurat, dan pasti.

Sebab, core tax mengintegrasikan seluruh proses bisnis inti administrasi perpajakan, seperti pelaporan Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT), pembayaran pajak, hingga pemeriksaan dan penagihan pajak.

"Pengembangan core tax bertujuan untuk meningkatkan kualitas," ujarnya kepada Kompas.com, Kamis (1/8/2024).

"Sehingga dapat menurunkan biaya kepatuhan (compliance cost) bagi wajib pajak," tambahnya.

Dwi menambahkan, ujung dari penerapan core tax adalah mendorong kepatuhan sukarela wajib pajak supaya terjadi optimalisasi pengumpulan penerimaan pajak.

Adapun pemerintah sudah mempersiapkan kehadiran core tax sejak 2018 ketika menerbitkan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 40 Tahun 2018.

SERANG,investor.id - Kementerian Keuangan (Kemenkeu) melalui Direktorat Jenderal Pajak (DJP) akan meluncurkan sistem inti administrasi perpajakan atau Core Tax Administration System (CTAS) pada akhir tahun  2024.  Berdasarkan kajian World Bank untuk sistem pajak ini akan memberikan tambahan penerimaan negara 1,5% terhadap produk domestik bruto (PDB). 

"Kalau laporan pertemuan Bu (Menteri Keuangan) Sri Mulyani Indrawati dengan Presiden (Joko Widodo), sekitar Desember 2024. Sehingga diharapkan di awal 2025 itu sudah roll out,” ujar Kepala Subdirektorat Pengelolaan Penerimaan Pajak DJP Kemenkeu Muchamad Arifin dalam Media Gathering APBN 2025 di Anyer pada Kamis (26/9/2024).

Arifin mengatakan penambahan penerimaan negara hingga 1,5% dari PDB ini tidak bisa langsung dirasakan dalam waktu instan.  Dampak penerapan CTAS ke penerimaan negara itu baru bisa dirasakan dalam jangka waktu lima tahun.

“Nggak mungkin misalnya setelah diterapkan sekarang, misalnya tahun depan bisa nambah 1,5% dari PDB. Itu (baru) akan bertambah sekitar 5 tahunan," katanya.

Dia belum merinci besaran dampak langsung ke penerimaan pajak dari penerapan CTAS. Namun saat CTAS berjalan maka DJP sudah memiliki basis pajak yang lebih kuat, mulai dari  data individu hingga lembaga dan instansi. Perluasan basis pajak ini akan memberikan efek domino terhadap peningkatan rasio pajak.

"Semua itu tergantung nanti, kesiapan data. Kalau core tax sudah berjalan kemudian datanya yang kita harapkan dari instansi dan Lembaga semua masuk saya kira pasti akan menambah rasio pajak secara signifikan,"  tutur Arifin.

Langkah intensifikasi dan ekstensifikasi dilakukan dengan  penambahan jumlah wajib pajak serta perluasan edukasi perpajakan Penguatan aktivitas pengawasan pajak dan law enforcement. DJP juga memprioritaskan pengawasan atas wajib pajak strategis serta wajib pajak grup, transaksi afiliasi, dan ekonomi digital. Peningkatan kerja sama perpajakan internasional dan instansi pemerintah serta swasta.

“Kami melakukan  edukasi  yang fokus pada perilaku wajib pajak agar ada  perubahan perilaku wajib pajak yang tadinya tidak patuh menjadi patuh,” pungkas Arifin.

Editor: Arnoldus Kristianus (arnoldus.kristianus@ymail.com)

Follow Channel Telegram Official kami untuk update artikel-artikel investor.id

Baca Berita Lainnya di Google News

Bisnis.com, SERANG — Kepala Subdirektorat Pengelolaan Penerimaan Pajak Direktorat Jenderal Pajak Kemenkeu Muchamad Arifin mengungkapkan rencana peluncuran Pembaruan Sistem Inti Administrasi Perpajakan (PSIAP) atau Core Tax Administration System (CTAS) akan berlangsung pada akhir Desember 2024.

Arifin menyebutkan, rencana tersebut merupakan hasil perundingan dari Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati (SMI) dengan presiden. Dalam hal ini, Arifin tidak menyebutkan presiden yang dimaksud apakah Jokowi atau presiden terpilih Prabowo Subianto.

Dalam hal ini juga, Arifin menekankan belum ada tanggal resmi peluncuran atau soft launching core tax.

"Kalau laporan pertemuan Ibu SMI dengan pak presiden, sekitar Desember 2024. Sehingga diharapkan di awal 2025 itu sudah roll out," ujarnya dalam Media Gathering APBN 2024, Kamis (26/9/2024).

Baru-baru ini pun Direktorat Jenderal Pajak resmi meluncurkan media edukasi berupa simulator core tax pada situs pajak.go.id, Senin (23/9/2024).

Di mana simulator core tax bersifat interaktif dan wajib pajak akan dikenalkan pada berbagai fitur dalam aplikasi core tax tersebut.

Arifin lebih lanjut melanjutkan, penerapan core tax menjadi salah satu kebijakan yang akan berdampak pada penerimaan negara.

Sesuai dengan kajian World Bank atau Bank Dunia sebelumnya, di mana implementasi sistem baru dalam perpajakan Indonesia ini dapat mengerek rasio pajak atau tax to GDP ratio sebesar 1,5%.

Pada 2023, rasio pajak Indonesia tercatat sebesar 10,2% atau lebih rendah dari capaian 2022 yang sebesar 10,39%. Untuk tahun ini, pemerintah menargetkan rasio pajak di angka 10,2%.

Dengan implementasi core tax dan penambahan 1,5%, artinya rasio pajak akan sebesar 11,7% atau menuju 12%.

Meski demikian, penambahan tersebut tidak dapat terjadi dalam sekejap. Arifiin menyampaikan, butuh setidaknya waktu lima tahun untuk meningkatkan rasio pajak 1,5%.

Tidak menutup kemungkinan juga penambahan tax ratio dapat lebih besar dengan terhimpunnya data-data para Wajib Pajak (WP). Terlebih, saat ini pemerintah telah menerapkan Nomor Induk Kependudukan (NIK) sebagai Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP).

"Semua itu tergantung nanti, kesiapan data. Kalau misalnya core tax sudah berjalan kemudian datanya yang kita harapkan dari tadi dari instansi dan lembaga semua masuk, saya kira pasti akan menambah tax ratiosecara signifikan," jelasnya.

Perbesar

Bisnis.com, Jakarta – Pemerintah terus berupaya untuk meningkatkan tax ratio atau rasio pajak. Rasio pajak menjadi salah satu ukuran efektivitas sistem perpajakan suatu negara dan seberapa besar kontribusi pajak terhadap perekonomian. Di Indonesia, rasio pajak menjadi perhatian utama pemerintah karena erat kaitannya dengan kapasitas fiskal, pembangunan, dan kesejahteraan masyarakat.

Pada program TV Gagas RI yang ditayangkan Kompas TV (30/8), Direktur Utama BRI Sunarso mengungkapkan bahwa UMKM yang merupakan tulang punggung perekonomian nasional memiliki potensi untuk terus dikembangkan melalui pemberdayaan sehingga tidak hanya meningkatkan PDB (Produk Domestik Bruto) namun UMKM juga dapat meningkatkan penerimaan pajak.

Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) sendiri menjadi pilar penting untuk mencapai tujuan tersebut mengingat UMKM memiliki kontribusi sebesar 60% dari Produk Domestik Bruto (PDB) nasional dan menyerap 97% dari tenaga kerja di Indonesia.

“Apakah kita cukup puas dengan struktur ekonomi yang didominasi oleh UMKM? Bisa dikatakan bagus karena itu pemerataan. Namun jika jumlahnya begitu besar ternyata baru mengkontribusi 60% dari PDB maka masih bisa untuk ditingkatkan lagi, dan tantangannya adalah bagaimana menaikkelaskan UMKM,” ujar Sunarso.

Sunarso melanjutkan bahwa selain menaik kelaskan UMKM, memformalkan segmen UMKM juga menjadi hal yang tidak kalah penting. “Tantangan kita adalah sesungguhnya satu menaikkelaskan, yang kedua bukan sekedar menaikelaskan tetapi memformalkan bisnis UMKM itu menjadi penting. Karena dengan diformalkan maka database-nya menjadi baik, maka kemudian pembinaan kemudian pemberdayaan bisa kita lakukan secara terstruktur dengan strategi yang lebih baik dan menjadi sumber-sumber potensi ekonomi yang baik,” imbuhnya.

Perbesar

Menurut Sunarso, formalisasi UMKM menjadi penting dan dapat memberikan manfaat kepada negara melalui peningkatan tax ratio. “Maka kemudian jangan sampai potensi usaha yang besar tersebut menyebabkan negara kesulitan untuk meningkatkan tax rasio karena terbatasnya data, sehingga formalisasi bisnis yang sebelumnya informal tersebut menjadi penting. Karena hal tersebut bukan hanya masalah pengenaan pajak, tetapi menjadi bagian dari pengelolaan/penggunaan data base dan data analytic yang lebih baik,” jelas Sunarso.

Sebagai upaya untuk formalisasi UMKM, BRI telah memiliki berbagai program pemberdayaan untuk mendorong UMKM naik kelas, diantaranya melalui Desa BRILiaN dan program pemberdayaan klaster. “BRI membina 3.600 Desa Brilian jadi Desa kita Survei apa potensinya kalau potensinya pertanian, kita kembangkan ke pertanian. Jika potensinya pariwisata kita kembangkan pariwisata, Namun yang lebih penting dari itu adalah membina aparat desanya untuk tahu bagaimana me-leverage bagaimana memonetasi potensi desanya”, ungkap Sunarso.

Pemerintah terus berupaya meningkatkan tax ratio atau rasio pajak sebagai salah satu indikator utama efektivitas sistem perpajakan dan kontribusi pajak terhadap perekonomian.

Di Indonesia, rasio pajak menjadi perhatian utama pemerintah karena erat kaitannya dengan kapasitas fiskal, pembangunan, dan kesejahteraan masyarakat.

Direktur Utama BRI Sunarso mengatakan bahwa usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) memiliki potensi dalam meningkatkan penerimaan pajak.

Sebab, kata Sunarso, UMKM yang merupakan tulang punggung perekonomian nasional memiliki potensi untuk terus dikembangkan melalui pemberdayaan sehingga tidak hanya meningkatkan Produk Domestik Bruto (PDB) namun UMKM juga dapat meningkatkan penerimaan pajak.

UMKM sendiri menjadi pilar penting untuk mencapai tujuan tersebut, mengingat UMKM memiliki kontribusi sebesar 60% dari PDB nasional dan menyerap 97% dari tenaga kerja di Indonesia.

"Apakah kita cukup puas dengan struktur ekonomi yang didominasi oleh UMKM? Bisa dikatakan bagus karena itu pemerataan. Namun jika jumlahnya begitu besar ternyata baru mengkontribusi 60% dari PDB maka masih bisa untuk ditingkatkan lagi, dan tantangannya adalah bagaimana menaikkelaskan UMKM," ujar Sunarso dikutip Rabu (25/9).

Selain menaikkelaskan, memformalkan UMKM lanjut Sunarso, juga menjadi hal yang tidak kalah penting. Karena memformalkan UMKM akan berdampak pada perbaikan database mereka.

"Tantangan kita adalah sesungguhnya satu menaikkelaskan, yang kedua bukan sekedar menaikelaskan tetapi memformalkan bisnis UMKM itu menjadi penting. Karena dengan diformalkan maka database-nya menjadi baik, maka kemudian pembinaan kemudian pemberdayaan bisa kita lakukan secara terstruktur dengan strategi yang lebih baik dan menjadi sumber-sumber potensi ekonomi yang baik," imbuhnya.

Selain itu, yang paling penting dalam formalisasi UMKM, lanjut Sunarso adalah memberikan manfaat kepada negara melalui peningkatan tax ratio.

"Maka kemudian jangan sampai potensi usaha yang besar tersebut menyebabkan negara kesulitan untuk meningkatkan tax rasio karena terbatasnya data, sehingga formalisasi bisnis yang sebelumnya informal tersebut menjadi penting. Karena hal tersebut bukan hanya masalah pengenaan pajak, tetapi menjadi bagian dari pengelolaan/penggunaan data base dan data analytic yang lebih baik," jelas Sunarso.

Adapun sebagai upaya untuk formalisasi UMKM, BRI telah memiliki berbagai program pemberdayaan untuk mendorong UMKM naik kelas, diantaranya melalui Desa BRILiaN dan program pemberdayaan klaster.

"BRI membina 3.600 Desa Brilian jadi Desa kita Survei apa potensinya kalau potensinya pertanian, kita kembangkan ke pertanian. Jika potensinya pariwisata kita kembangkan pariwisata, Namun yang lebih penting dari itu adalah membina aparat desanya untuk tahu bagaimana me-leverage bagaimana memonetasi potensi desanya," ungkap Sunarso.

Keywords: BRI, BBRI, Rasio Pajak, Tax Ratio, Pemberdayaan, UMKM

Wakil Menteri Keuangan II Thomas Djiwandono mengatakan penerimaan pajak sejak Januari hingga Agustus 2024 sudah terkumpul Rp 1.196,54 triliun. Dengan capaian ini Kementerian Keuangan masih perlu mengejar target setoran pajak sekitar Rp 800 triliun lagi.

Menurut Thomas penerimaan pajak yang kini sudah dikantongi pemerintah baru mencapai 60,16% dari target APBN 2024 yakni Rp 1.988,9 triliun. Ia mengatakan penerimaan pajak hingga Agustus 2024 tetap menjadi kabar baik.

“Ini mampu menjaga momentum pertumbuhan yang sudah tercipta selama dua bulan sebelumnya,” kata Thomas dalam konferensi pers APBN KiTA Edisi September 2024, yang dikutip Selasa (24/9).

Thomas merinci penerimaan pajak tersebut terdiri dari setoran pajak penghasilan atau PPh non migas yang Rp 665,52 triliun yang realisasinya 62,58% dari target. Capaian tersebut turun 2,46% dibanding periode yang sama tahun lalu secara bruto.

Selain itu, Kementerian Keuangan juga mencatat PPh migas turun 10,23% pada Agustus 2024. Thomas mengatakan penerimaan PPh migas pada Agustus 2024 hanya Rp 44,45 triliun atau 58,20% dari target.

Thomas menjelaskan, turunnya PPh non migas disebabkan pelemahan harga komoditas tahun lalu yang menyebabkan profitabilitas pada 2023 menurun, khususnya pada sektor terkait komoditas. Lalu penerimaan PPh migas juga menyusut akibat penurunan lifting minyak bumi.

“Meskipun masih mengalami kontraksi, namun kinerjanya menunjukkan perbaikan. Terlihat pertumbuhan negatifnya melandai dibandingkan bulan-bulan sebelumnya,” ujar Thomas.

Sementara itu, penerimaan pajak pertambahan nilai atau PPN dan pajak penjualan atas barang mewah (PPnBM) secara total senilai Rp 470,81 triliun hingga akhir Agustus 2024. Penerimaan tersebut tumbuh 7,36% dibanding tahun lalu dengan capaian 58,03% dari target.

Selanjutnya penerimaan pajak bumi dan bangunan atau PBB dan pajak lainnya mencapai Rp 15,76 triliun. Angka tersebut baru mencapai sekitar 41,78% dari target APBN 2024 namun tumbuh 34,18%.

Keponakan presiden terpilih Prabowo Subianto ini mengharapkan tren positif tersebut tetap terjaga pada bulan-bulan selanjutnya. “Pertumbuhan bruto yang positif ini menunjukkan sinyal ekonomi kita sedang tumbuh,” kata Thomas.