Saat ini kota-kota besar di dunia tengah berlomba-lomba untuk mewujudkan konsep 'smart city' atau kota cerdas di wilayah masing-masing. Indonesia pun seakan tak mau ketinggalan dengan program bersama 'Gerakan Menuju 100 Smart City' yang telah berjalan sejak tahun 2017.

RI Gencar Kembangkan Kota Pintar, Apa Itu?

Pemerintah tengah gencar mengembangkan 100 kota pintar di Indonesia. Presiden Indonesia Joko Widodo mengatakan tujuan program ini untuk memajukan kota serta mewujudkan tata kelola pemerintahan yang efektif, transparan, dan terpercaya.

Adapun konsep kota pintar atau smart city merujuk pada pengembangan kota yang mengintegrasikan teknologi informasi dan komunikasi dengan tujuan untuk meningkatkan pelayanan publik dan kualitas hidup warganya. Selain itu, sebuah kota dapat dikatakan Smart City jika di dalamnya lengkap dengan infrastruktur dasar, juga memiliki sistem transportasi yang lebih efisien dan terintegrasi sehingga meningkatkan mobilitas masyarakat. Hal ini sebagaimana dikutip dari laman resmi Kemenkominfo.

Namun, Jokowi menyebut kota pintar tidak hanya soal penggunaan teknologi atau pembangunan fisik semata.

"Yang lebih penting adalah bagaimana kita dapat membangun pola pikir, sikap dan karakter masyarakat yang lebih baik," ujarnya dikutip dari laman Sekretariat Kabinet Republik Indonesia, Senin (7/10/2024).

Sejauh Mana Penerapan Smart City di RI?

Diketahui program 'Gerakan Menuju 100 Smart City' mencuat setelah pemerintah melihat adanya ketimpangan perkembangan jumlah penduduk yang tinggal di kota. Melansir website Indonesia Baik, data Badan Pusat Statistik (BPS) tahun 2015 mencatat sebanyak 59,35% penduduk Indonesia sudah hidup di kota ketimbang di perdesaan. Selanjutnya pada tahun 2045, diperkirakan mayoritas warga atau sekitar 82,37% masyarakat Indonesia hidup di kota.

Karena itu pemerintah pun mencoba membangun kota masa depan Indonesia sebagai kota berkelanjutan dan berdaya saing. Dari sanalah muncul inovasi pengembangan tata kelola smart city di Indonesia.

Sudah beberapa tahun berjalan, saat ini sejumlah kota besar di RI telah mengadopsi konsep smart city. Sebut saja Jakarta yang telah dimulai sejak tahun 2014 lalu. Jakarta Smart City bergerak berdasarkan 6 indikator, yakni smart governance, smart economy, smart environment, smart people, smart mobility, serta smart living.

Keenam indikator tersebut menjadi basis yang melahirkan produk dan layanan Jakarta Smart City. Salah satunya kehadiran aplikasi JAKI (Jakarta Kini), yang memungkinkan warga Jakarta maupun turis yang berkunjung dapat mengakses berbagai layanan hanya dalam satu genggaman saja.

Selanjutnya Kota Surabaya yang disebut-sebut menjadi pionir pembangunan kota pintar di Indonesia. Mengutip laman Antara, program Kota Pintar di ibu kota Jawa Timur ini telah berjalan sejak tahun 2002. Atau sejak masa kepemimpinan Wali Kota Surabaya Bambang Dwi Hartono, lalu dilanjutkan Tri Rismaharini, dan berlanjut hingga kepemimpinan Wali Kota Eri Cahyadi. Sejak saat itu, banyak kota-kota lain di Indonesia yang datang ke Surabaya untuk menimba ilmu terkait' penerapan program smart city di Kota Pahlawan.

Eri Cahyadi mengatakan konsep smart city yang diterapkan di Surabaya melibatkan seluruh lapisan masyarakat. Hal itu dia sampaikan usai menerima penghargaan Smart Government dan Smart Environment dari Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo) RI dalam kegiatan Forum Smart City Nasional, Pameran dan Awarding Gerakan Menjadi Smart City 2023.

"Dengan demikian, pemerintah berkomitmen penuh dalam memberikan peningkatan pelayanan yang ada di Kota Pahlawan," katanya dikutip dari laman Antara.

Penerapan Smart City yang sudah lama berjalan ini dinilai memberikan dampak positif bagi pembangunan tata ruang dan manajemen kota yang berkelanjutan.

IKN Jadi 'Kiblat' Penerapan Kota Pintar Berkelanjutan

Bicara soal smart city, maka proyek Ibu Kota Negara (IKN) patut dibahas. Ya, pembangunan IKN di Kalimantan Timur ini dikatakan mengusung konsep kota pintar, yang memanfaatkan teknologi canggih dalam berbagai aspek kehidupan, mulai dari transportasi, energi, hingga layanan publik.

"Kementerian PUPR ini telah merencanakan pembangunan infrastruktur dengan konsep smart city di semua kawasan, yang diawali dengan Ibu Kota Nusantara. Dengan demikian Ibu Kota Nusantara akan menjadi contoh penerapan smart city di Indonesia dengan tentunya kita akan memberikan manfaat untuk pemerintah dan masyarakat untuk peningkatan kualitas hidup," ucap Direktur Jenderal Cipta Karya Kementerian PUPR Diana Kusumastuti dalam acara Bedah Buku 10 Langkah Mencerdaskan Kota, beberapa waktu lalu.

Menurut Diana konsep smart city ini mampu mendorong peningkatan kualitas hidup masyarakat yang ada di dalam kota tersebut. Ia pun mencontohkan seperti pengurangan kesenjangan masyarakat, penggunaan transportasi publik, pengaturan manajemen limbah, polusi, hingga emisi karbon, yang semuanya harus terintegrasi satu sama lain.

Video: KPK Ungkap 4 Tersangka Kasus Bandung Smart City Terima Rp 1 M

Video: KPK Ungkap 4 Tersangka Kasus Bandung Smart City Terima Rp 1 M

MALANG, iNews.id - Calon Gubernur Jawa Timur (Cagub Jatim) nomor urut 3 Tri Rismaharini melakukan kampanye dengan berkunjung ke pabrik rokok di Kota Malang, Kamis (3/10/2024). 

Kedatangan mantan menteri sosial (Mensos) itu disambut antusias ribuan karyawan. Risma kemudian melihat langsung proses pembuatan rokok di Kelurahan Arjowinangun, Kecamatan Kedungkandang, Kota Malang. 

Di hadapan para buruh, Risma mengaku sudah menyiapkan program kesejahteraan untuk para buruh pabrik. 

Mantan Wali Kota Surabaya itu juga memastikan langsung menghitung daerah mana saja yang sudah tersentuh program cakupan kesehatan semesta (UHC).

"Kota Malang ternyata sudah UHC, tetapi saya akan cek lagi data-datanya. Kalau ada yang belum masuk UHC saya sudah menghitung untuk alokasi seperti apa nanti," kata Risma.

Menurut Risma, semua buruh seharusnya sudah terdaftar di dalam data UHC, sebab itu merupakan hak yang wajib dipenuhi. Sebab program UHC itu diperuntukkan gratis bagi seluruh warga.

"Kalau sudah UHC mestinya untuk kesehatan itu bisa gratis karena itu peruntukannya bagi seluruh warga," ucapnya.

Selain itu, Risma mengatakan pernah mengusulkan penurunan tarif cukai rokok semasa menjabat sebagai Menteri Sosial, khususnya pada kategori sigaret kretek tangan (SKT).

Sebab dirinya menilai jika cukai naik, maka secara langsung memberikan dampak pada operasional pabrik rokok SKT dan selanjutnya bisa mempengaruhi keberlangsungan kesejahteraan para buruh.

"Jadi karena itu saya sempat mengajukan penurunan cukai, alhamdulillah saat itu disetujui oleh Bu Menteri Keuangan," ucap Risma.

Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Jawa Timur 2024 diikuti tiga pasangan calon, yakni Nur Hamidah-Lukmanul Khakim dengan nomor urut 1, yang diusung oleh Partai Kebangkitan Bangsa (PKB). Lalu Khofifah Indar Parawansa-Emil Elestianto Dardak dengan nomor urut 2, yang didukung oleh PAN, Gerindra, Golkar, Demokrat, PPP, PSI, PKS, Perindo, NasDem, Partai Buruh, Partai Gelora, PBB, PKN, Partai Garuda, dan Partai Prima.

Paslon terakhir yakni Tri Rismaharini-Zahrul Azhar Asumta atau yang akrab disapa Gus Hans, dengan nomor urut 3, yang didukung oleh PDI Perjuangan, Partai Hanura, dan Partai Ummat.

Masa kampanye pilkada berjalan mulai 25 September hingga 23 November 2024. Tahapan pemungutan suara Pilkada 2024 berlangsung pada 27 November sedangkan penghitungan suara serta rekapitulasi hasil penghitungan suara dimulai pada 27 November hingga 16 Desember 2024.

Editor: Kastolani Marzuki

JAKARTA, KOMPAS.com - Hasil survei Indikator Politik Indonesia menunjukkan, pasangan calon gubernur dan calon wakil gubernur Jawa Timur di Pilkada 2024, Khofifah Indar Parawansa-Emil Dardak menduduki elektabilitas teratas dibanding dua pasangan lainnya.

Berdasarkan simulasi tiga pasangan, keduanya mendapat elektabilitas mencapai 61,2 persen, mengungguli dua pasangan lainnya yakni Tri Rismaharini-Zahrul Azhar Asumta alias Gus Hans dan Luluk Nur Hamidah-Lukmanul Khakim.

"Dalam simulasi tiga pasangan, tidak jauh berbeda. Suara Mbak Khofifah sendiri atau disimulasikan berpasangan kurang lebih 61,2 persen. Tri Rismaharini dan Gus Hans 26 persen, Mbak Luluk dan Lukmanul Khakim 2,2 persen," kata Direktur Eksekutif Indikator Politik Indonesia Burhanuddin Muhtadi, dikutip dari YouTube Indikator Politik Indonesia, Senin (30/9/2024).

Dalam survei yang sama, Khofifah dan Emil terlihat saling mendukung capaian elektabilitas. Nama Khofifah tercatat menduduki peringkat pertama dalam sejumlah simulasi, termasuk simulasi top of mind.

Khofifah mendapatkan elektabilitas sebesar 39,3 persen, lalu disusul Risma dengan elektabilitas 17 persen, sedangkan Emil sendiri berada di urutan ketiga dengan capaian 2,2 persen.

Berkaca dari data di atas, elektabilitas Emil yang berstatus sebagai calon wakil gubernur pun lebih besar dibandingkan Luluk yang maju sebagai calon gubernur.

Adapun dalam simulasi enam nama demi terbuka yang mencantumkan nama calon gubernur dan calon wakil gubernur, Khofifah kembali mendapat peringkat pertama sebesar 52 persen.

Tri Rismaharini berada di posisi kedua dengan elektabilitas 22,8 persen, dan Emil Dardak mencapai 7,2 persen. Sedangkan responden yang memilih golput dalam simulasi ini mencapai 0,9 persen.

"Yang menarik buat saya adalah di antara calon wakil gubernur, yang relatif sudah punya kontribusi secara elektoral yang cukup lumayan adalah Emil Dardak (dengan elektabilitas) 7,2 (persen dalam simulasi ini)," kata Burhanuddin.

"Jadi bukan hanya kekuatan elektoral Khofifah, wakilnya juga punya kontribusi cukup lumayan," ujar dia.

Survei ini digelar pada tanggal 9-14 September 2024 dengan jumlah responden mencapai 1.000 orang yang diwawancara tatap muka.

Sementara, penarikan sampel menggunakan metode multistage random sampling dan dengan asumsi metode simple random sampling.

Sampel dengan 1.000 responden ini memiliki toleransi kesalahan (margin of error/MOE) sekitar kurang lebih 3,2 persen pada tingkat kepercayaan 95 persen.

TULUNGAGUNG, investor.id - Calon Gubernur (Cagub) Jawa Timur Tri Rismaharini menyampaikan sejumlah gagasan dalam programnya bila terpilih menjadi gubernur, antara lain soal sekolah gratis. Risma menginginkan, program tersebut berlaku untuk semua jenjang sekolah.

Risma pun memberi contoh, saat dirinya menjabat sebagai Wali Kota Surabaya selama dua periode, 2010-2020, dan program tersebut berhasil dijalankan dengan baik. 

Dikatakan Risma, dalam program sekolah gratis ini tidak ada tarikan kepada wali murid dari pihak manapun. Semua kebutuhan sekolah mulai dari gaji guru honorer, hingga seragam sekolah bisa dihitung semua.

“Jika pendanaan dari APBD tidak mencukupi, saya akan menggandeng pihak swasta seperti baznas, untuk memenuhi program sekolah gratis ini," Kata calon gubernur Jatim nomor urut 3 ini saat menghadiri konsolidasi internal partai PDI Perjuangan di Kabupaten Tulungagung, Jawa Timur, Minggu (29/9/2024).

Konsolidasi internal partai PDI Perjuangan tersebut, digelar di GOR Ngrendeng, Kecamatan Gondang, Kabupaten Tulungagung, yang dihadiri oleh ratusan kader dan pengurus partai berlambang banteng moncong putih tersebut. 

Konsolidasi internal ini merupakan salah satu langkah memanasi mesin partai, jelang pelaksanaan pilkada serentak pada tanggal 27 November mendatang.

Di hari keempat kampanye, Risma dijadwalkan melakukan kampanye di beberapa tempat. Sebelum ke Tulungagung, Rismaharini juga sempat berkampanye di Blitar.

Editor: Maswin (maswin.investorID@gmail.com)

Follow Channel Telegram Official kami untuk update artikel-artikel investor.id

Baca Berita Lainnya di Google News

Bisnis.com, JAKARTA -- Komisi Pemilihan Umum (KPU) Jawa Timur telah menyelesaikan pengundian calon gubernur dan calon wakil gubernur yang akan bertarung dalam Pemilihan Gubernur alias Pilgub Jatim 2024.

Hasil pengundian menunjukkan bahwa pasangan Luluk Nur Hamidah dan Lukmanul Hakim yang diusung oleh Partai Kebangkitan Bangsa alias PKB memperoleh nomor urut 1.

Sementara itu, pasangan Khofifah Indar Parawansa dan Emil Dardak yang diusung Koalisi Indonesia Maju (KIM) Plus mendapat nomor urut 2.

Adapun pasangan bakal calon Tri Rismaharini dan Zahrul Azhar Asumta alias Gus Hans memeroleh nomor urut 3. Risma dan Gus Hans diusung oleh PDIP.

Seperti diketahui, tiga perempuan berpeluang akan bertarung dalam pemilihan gubernur alias Pilgub Jawa Timur. Ketiganya adalah Khofifah Indar Parawansa, Luluk Nur Hamidah, dan kemungkinan besar adalah Tri Rismaharini.

Elektabilitas Paslon

Sebelumnya, Lembaga survei Poltracking Indonesia mencatatkan elektabilitas pasangan petahana Khofifah Indar Parawansa dan Emil Dardak menempati posisi tertinggi, yakni mencapai 57,3% di Pilkada Jatim 2024.

Direktur Eksekutif Poltracking Hanta Yuda mengatakan angka tersebut jauh lebih unggul dibandingkan dengan pasangan lainnya, yakni Tri Rismaharini-KH Zahrul Azhar Asumta dan Luluk Nur Hamidah-Lukmanul Khaki.

"Yang berpasangan sebagai berikut ini adalah simulasi surat suara Khofifah-Emil 57,3%, Tri-Zahrul perolehan elektabilitas 22,7% dan Lulu-Lukmanul 2,2% sisanya 17,8% tidak tahu dan tidak jawab," ujarnya di YouTube Poltracking TV, Kamis (19/9/2024).

Menurut Hanta, hal ini telah menggambarkan bahwa kekuatan incumbent atau petahana di Jawa Timur masih besar lantaran bisa mengantongi angka yang hampir mencapai 60%.

"Angka ini bisa memberikan gambaran awal untuk kekuatan petahana Khofifah-Emil cukup kuat dan bisa dikatakan tangguh di angka melampaui angka psikologis incumbent yaitu sekitar hampir 60%" tambahnya.

Namun demikian, angka tersebut tidak serta-merta pasangan yang diusung oleh Koalisi Indonesia Maju atau KIM itu kembali terpilih pada Pilkada Jatim 2024.

Sebab, angka tersebut bisa berpotensi diraup oleh dua penantangnya, khususnya oleh Tri Rismaharini-Zahrul pada serangkaian tahapan di Pilkada selanjutnya.

"Tapi disaat yang sama potensi penantang Tri-Zahrul ada potensi untuk tumbuh di angka 22,7 dan ketiga Luluk-Lukmanul relatif sangat rendah dan agak sulit mengimbangi dua kekuatan ini," pungkasnya.

Terlebih, kata Hanta, sejauh ini terdapat 17% pihak yang belum menentukan pilihannya pada Pilkada Jatim 2024.

Sebagai informasi, Survei Poltracking ini digelar pada 4-10 September 2024 dengan melibatkan 1.200 responden di Jawa Timur. Adapun, metode survei menggunakan multistage random sampling dengan margin of error di angka kurang lebih 2,9% dengan tingkat kepercayaan 95%.

JAKARTA, iNews.id - Pasangan Khofifah Indar Parawansa dan Emil Elestianto Dardak menjadi kandidat terkuat dengan elektabilitas paling tinggi di Pilgub Jawa Timur 2024. Hasil ini berdasarkan survei yang dilakukan Poltracking Indonesia.

Survei ini dilaksanakan pada tanggal 4 hingga 10 September 2024. Prosesnya secara tatap muka kepada 1.200 responden dengan margin of error sekitar 2,9 persen pada tingkat kepercayaan 95 persen.

Pada simulasi 3 nama calon gubernur Jatim, elektabilitas Khofifah Indar Parawansa sebesar 55,3 persen, Tri Rismaharini 22,8 persen, Luluk Nur Hamidah 1,8 persen, tidak tahu/tidak menjawab 20,1 persen di Pilgub Jatim 2024.

Selanjutnya pada simulasi 3 nama calon wakil gubernur Jawa Timur, elektabilitas Emil Elestianto Dardak menjadi yang tertinggi dengan 51,7 persen, Zahrul Azhar Asumta 9,9 persen, Lukmanul Khakim 3,2 persen, tidak tahu/tidak menjawab 35,2 persen.

Sementara pada simulasi surat suara pasangan calon gubenur-wakil gubernur Jatim, elektabilitas pasangan Khofifah-Emil juga unggul telak dengan raihan 57,3 persen. Disusul pasangan Tri Risma-Zahrul 22,7 persen, Luluk-Lukmanul 2,2 persen, dan tidak tahu/tidak menjawab 17,8 persen.

"Jadi kalau kita perhatikan ini kekuatannya cukup besar 57,3 persen perolehan pasangan Khofifah-Emil hampir menyentuh angka 60 persen kalau kita masuk dengan margin of errornya," ujar Direktur Eksekutif Poltracking Indonesia Hanta Yuda, Kamis (19/9/2024).

"Kemudian terpaut cukup jauh hampir sepertiga kekuatannya yaitu pasangan Tri Risma-Zahrul sebesar 22,7 persen, kemudian terpaut sangat jauh yaitu Lulu-Lukman sebesar 2,2 persen," katanya lagi.

Menurutnya, angka elektabilitas pasangan Khofifah-Emil terpaut cukup jauh bahkan hampir tiga kali lipat dari pasangan Tri Risma-Zahrul.

"Kalau kita perhatikan selisih antara yang nomor 1 dan nomor 2 itu cukup jauh, lebih dari dua kali lipat. Bahkan hampir tiga kali lipatnya. Begitu juga dengan yang selanjutnya itu juga cukup jauh selisihnya," katanya.

Meski begitu, Yuda menyebut jika suara pasangan Tri Risma-Zahrul masih berpotensi untuk bertambah untuk bisa menyaingi Khofifah-Emil.

"Potensi penantang yaitu Tri Risma-Zahrul juga ada potensi untuk tumbuh. Ketiga penantangnya yaitu Lulu-Lukman relatif agak rendah, saya kira cukup sulit untuk mengimbangi dua kekuatan ini," ucapnya.

Sementara itu, berdasarkan peta sebaran elektabilitas calon gubernur-wakil gubenur Jatim ini dibagi berdasarkan wilayah aglomerasi-kultural.

"Karena ada 38 kabupaten-kota karena itu kita mengelompokannya menjadi wilayah aglomerasi-kultural yang kita kenal di Jawa Timur itu kerap di kategorikan menjadi 5 kelompok, yaitu Arek, Mataraman, Tapal Kuda, Pantura dan Madura," ucapnya.

Yuda mengatakan, perolehan suara pasangan Khofifah-Emil pada segmentasi daerah wilayah Arek ini sebesar 47,2 persen.

"Angka yang juga tidak terpaut terlalu jauh dengan perolehan pasangan Tri Risma-Zahrul 33,7 persen dan Luluk-Lukmanul 0,3 persen," ujarnya.

Kemudian untuk di Mataraman, Khofifah-Emil mendapatkan suara 63,4 persen, Tri Risma-Zahrul 26,4 persen dan Luluk-Lukman 2,9 persen.

Kemudian di Tapal Kuda, Khofifah-Emil 63,9 persen, Tri Risma-Zahrul 9,7 persen, Luluk-Lukman 1,8 persen. Lalu di Pantura, Khofifah-Emil 51,0 persen, Tri Risma-Zahrul 18,3 persen dan Luluk-Lukman 3,3 persen.

Selanjutnya di Madura, Khofifah-Emil 69,7 persen, Tri Risma-Zahrul 10,6 persen dan Luluk-Lukman 9,1 persen.

Menurut Yuda, angka ini bisa menjadi gambaran atau awal informasi bagi masyarakat Jatim terkait peta kekuatan para pasangan calon gubernur dan wakil gubernur 2024.

"Kekuatan incumbent atau petahana pasangan Khofifah-Emil cukup kuat dan bisa dikatakan tangguh di angka melampaui angka psikologis incumbent yaitu sekitar hampir 60 persen," katanya.

Editor: Donald Karouw

Bisnis.com, JAKARTA — Enam perempuan maju sebagai calon gubernur (cagub) dalam ajang Pilkada 2024. Partiispasi perempuan di Pilkada meningkat dibandingkan ajang-ajang sebelumnya. Pakar menilai fakta tersebut menjadi bukti positif kebijakan afirmasi kepada perempuan dalam politik.

Pengamat politik dari Universitas Udayana Kadek Dwita mengatakan peningkatan keikutsertaan tokoh perempuan dalam ajang Pilkada 2024 merupakan bentuk keberhasilan pendidikan politik.

“Ranah politik yang tadinya sangat maskulin, perlahan cair dan dapat dimasuki perempuan," ujar Kadek dalam keterangan resmi, Sabtu (14/9/2024).

Menurutnya, keberhasilan tersebut bukan tanpa alasan. Pasalnya, jumlah perempuan yang mengikuti kontestasi politik terus bertambah usai adanya kebijakan afirmasi 30% perempuan dalam ajang pemilihan legislatif sejak 2004.

Tak hanya jumlah wakil rakyat perempuan di parlemen yang terus bertambah, sejalan keiikutsertaan perempuan dalam ajang pemilihan kepada daerah juga terus naik.

"Dari pilkada ke pilkada jumlah calon perempuan di posisi calon wakil maupun kepala daerah kian bertambah tiap gelombangnya," kata Kadek.

Sebagai informasi, enam perempuan yang maju sebagai cagub dalam ajang Pilkada 2024 adalah Airin Rachmi Diany di Banten; Khofifah Indar Parawansa, Tri Rismaharini, dan Luluk Nur Hamidah di Jawa Timur; Tina Nur Alam di Sulawesi Tenggara; serta Sitti Rohmi Djalillah di Nusa Tenggara Barat.

Rekam jejak mereka juga tak bisa dianggap remeh. Airin, salah satunya, merupakan mantan Walikota Tangerang Selatan.

Selanjutnya, Khofifah Indar Parawansa merupakan Gubernur Jawa Timur Periode 2019-2024. Dia juga pernah menjadi menteri sosial 2014—2018.

Sementara itu, Tri Rismaharini merupakan mantan Wali Kota Surabaya, yang juga mantan Menteri Sosial. Kemudian, Luluk Nur Hamidah merupakan anggota Komisi IV DPR, yang kerap menyuarakan isu perempuan.

Tina Nur juga merupakan anggota Komisi X DPR, yang kerap menyuarakan soal beasiswa kepada siswa dan mahasiswa. Terakhir, Sitti Rohmi Djalillah yang merupakan wakil gubernur Nusa Tenggara Barat 2018—2023.

“Tentu fenomena perempuan menjadi calon kepala daerah apalagi menjadi calon gubernur di empat provinsi merupakan bentuk pendidikan politik yang berhasil," jelas Kadek.

JAKARTA, KOMPAS.com - Presiden Joko Widodo mengungkapkan alasannya melantik Sekjen PBNU Saifullah Yusuf menjadi Menteri Sosial (Mensos) pengganti Tri Rismaharini meski masa jabatannya hanya tersisa 39 hari.

Menurut dia, pelantikan Saifullah Yusuf atau Gus Ipul mempertimbangkan skala pekerjaan seorang menteri sosial yang besar dan menyangkut masyarakat luas.

"(Alasannya) Ya skala pekerjaan, skala pekerjaan di Kementerian Sosial ini besar sekali dan menyangkut masyarakat yang ada di bawah," kata Jokowi dalam keterangan pers di Istana Negara IKN, Kamis (12/9/2024), dikutip dari YouTube Sekretariat Presiden.

Jokowi mengatakan melantik Gus Ipul sebagai Menteri Sosial akan memudahkan pekerjaan tersebut meski masa jabatannya hanya sekitar satu bulan.

Terlebih, Gus Ipul punya pengalaman menjadi menteri di era Presiden Susilo Bambang Yudhoyono.

"Kalau tidak dipegang khusus oleh definitif akan beda keputusannya, utamanya yang sudah memiliki pengalaman di kementerian. Dan Gus Saifullah Yusuf kan pernah menjadi menteri. Saya kira memudahkan meskipun tinggal hanya 1,5 bulan tapi itu penting," jelasnya.

Diberitakan sebelumnya, Jokowi melantik Saifullah Yusuf sebagai Menteri Sosial menggantikan Tri Rismaharini yang mundur karena maju pada Pilkada Jawa Timur.

Gus Ipul mengakui bahwa transisi menjadi salah satu faktor dan fokus yang akan ia kerjakan usai dilantik sebagai Menteri Sosial di sisa pemerintahan Joko Widodo.

"Kita coba membantu ya dari waktu yang tersisa apa yang ada sesuai arahan presiden," kata Gus Ipul.

"Tentu kita bicara juga masa transisi, khususnya untuk Kemensos apa yang akan dilakukan di tahun 2025," ujar dia.

TEMPO.CO, Jakarta - Berita terkini yang banyak mendapat perhatian pembaca adalah mengenai rencana Presiden Joko Widodo melakukan reshuffle kabinet menjelang akhir jabatannya. Jokowi mengatakan, perombakan kabinet dilakukan menyusulpengunduran diri Sekretaris KabinetPramono Anungdan Menteri Sosial Tri Rismaharini.

Berita lain yang juga banyak mendapat perhatian pembaca adalah mengenaiAsosiasi Aneka Industri Keramik Indonesia (Asaki) telah menyurati Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati pada Jumat, 6 Februari 2024. Mereka mendesak Bendahara Negara itu segera mengeluarkan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) tentang penerapan bea masuk antidumping (BMAD) impor ubin keramik asal Cina.

Kemudian berita tentangpetugas Imigrasi Entikong berhasil mencegah keberangkatan obligator Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI), Marimutu Sinivasan yang diduga hendak melarikan diri ke Kuching, Malaysia.

Lalu berita mengenai PresidenJokowiyang mengatakan, perkembangan pesat dunia digital telah membawa kemudahan dalam memperoleh informasi, di mana setiap orang kini bisa bertindak bak wartawan yang melaporkan informasi. Di sisi lain, hal itu menyebabkan media konvensional mulai terdesak.

Berikut rangkuman berita terkiniTempo.co:

1. Akan Ada Reshuffle Kabinet Lagi? Jokowi: Ya Bisa

PresidenJokowimengatakan, ada kemungkinan akan merombak lagi kabinet menyusul pengunduran diri dua menteri Kabinet Indonesia Maju (KIM). Mereka yang mundur adalah kader PDI Perjuangan Sekretaris KabinetPramono Anungdan Menteri Sosial Tri Rismaharini.

Soalreshuffleitu dikemukakan Presiden Jokowi usai meresmikan Flyover Djuanda di Sidoarjo, Jawa Timur, Jumat, 6 September 2024, menyikapi pengunduran diri menteri terkait dengan keikutsertaan mereka dalam kontestasi Pilkada 2024.

"Ya, bisa," ujarnya singkat ketika ditanya mengenai kemungkinan perombakan kabinet dalam waktu dekat.

Pramono Anung mundur karena maju pemilihan gubernur di Jawa Tengah, sedangkan Tri Risma maju Pilkada Jawa Timur.

Dalam keterangannya, Presiden Jokowi mengonfirmasi bahwa Menteri Sosial Tri Rismaharini dan Pramono Anung telah mengajukan pengunduran diri. Keputusan resmi tentang penggantinya sudah ditandatangani, sedangkan surat pemberhentian Pramono belum ditandatangani.

Namun, pengumuman mengenai nama pengganti Risma yang akan tampil di Pilgub Jawa Timur belum disampaikan.

"Sudah saya tandatangani keputusan untuk pemberhentiannya, tetapi penggantinya nanti sebentar lagi," ujarnya.

Berita lengkap bisa dibacadi sini.

Selanjutnya:Sri Mulyani Diminta Segera Keluarkan Aturan Antidumping Ubin Keramik Cina…

<!--more-->

1. Sri Mulyani Diminta Segera Keluarkan Aturan Antidumping Ubin Keramik Cina

Asosiasi Aneka Industri Keramik Indonesia (Asaki) telah menyurati Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati pada Jumat, 6 Februari 2024. Mereka mendesak Bendahara Negara itu segera mengeluarkan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) tentang penerapan bea masuk antidumping (BMAD) impor ubin keramik asal Cina.

“Kami meminta atensi dan keseriusan serta mendesak gerak cepatnya Menteri Keuangan,” ucap Ketua Asaki Edy Suyanto dalam keterangan tertulis, dikutip Senin, 9 September 2024.

Edy mengatakan, sudah lebih dari 30 hari surat keputusan tentang penerapan BMAD ubin keramik dikirimkan Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan alias Zulhas kepada Sri Mulyani. Namun sampai saat ini, Peraturan Menteri Keuangan untuk memberlakukan tarif itu belum juga terbit.

Penerapan bea masuk antidumping ubin keramik dinilai Edy penting karena kinerja industri keramik nasional yang terus menurun dari tahun ke tahun. Menurut dia, tren ini disebabkan oleh gempuran produk impor ubin keramik asal Cina yang telah terbukti melakukan unfair trade berupa tindakan dumping.

“Industri nasional saat ini sedang terpuruk dan terlihat jelas dari angka PMI Juli dan Agustus ini yang kontraksi,” kata Edy.

Berita lengkap bisa dibacadi sini.

Selanjutnya:Sri Mulyani Diminta Segera Keluarkan Aturan Antidumping Ubin Keramik Cina…

<!--more-->

1. Obligator BLBI Marimutu Sinivasan Tertangkap, Terjerat Utang Puluhan Triliun

Petugas Imigrasi Entikong berhasil mencegah keberangkatan obligator Bantuan Likuiditas Bank Indonesia, Marimutu Sinivasan yang diduga hendak melarikan diri ke Kuching, Malaysia Ahad 8 September 2024.

Kepala Kantor Wilayah Kemenkumham Kalimantan Barat Muhammad Tito Ardianto menyatakan petugas Kantor Imigrasi Entikong berhasil mencegah upaya salah seorang buronan Kementerian Keuangan, yakni Marimutu Sinivasan yang diduga hendak melarikan diri ke Kuching, Malaysia. Imigrasi Entikong mengamankan obligorBLBIyang merupakan bos Texmaco Group itu karena masuk dalam Daftar Pencegahan keluar wilayah Indonesia.

"Saat itu yang bersangkutan diketahui berada di dalam mobil Alphard hendak masuk ke wilayah Kuching, Malaysia,"kata Tito.

Pria 86 tahun itu berencana meninggalkan Indonesia melalui Pos Lintas Batas Negara (PLBN) Entikong, sekitar pukul 14.00 WIB. Saat dilakukan pemeriksaan oleh petugas, lanjut Tito, diketahui jika dokumen dan data yang bersangkutan termasuk dalam daftar cekal Kementerian Keuangan. Sehingga terhadap yang bersangkutan langsung diamankan.

Marimutu Sinivasan, kata Tito, di dalam mobil dalam kondisi sakit.

Diketahui Marimutu Sinivasan merupakan pemilik Grup Texmaco. Ia merupakan obligor yang dinilai memiliki tunggakan utang BLBI.

Satuan Tugas Penanganan Hak Tagih Negara Dana Bantuan Likuiditas Bank Indonesia telah memanggil sejumlah obligor yang dinilai memiliki tunggakan utang BLBI, salah satunya Marimutu Sinivasan.

Berita lengkap bisa dibacadi sini.

Selanjutnya:Presiden Jokowi: Medsos Makin Dominan, Media Konvensional Mulai Terdesak…

<!--more-->

1. Presiden Jokowi: Medsos Makin Dominan, Media Konvensional Mulai Terdesak

PresidenJokowimengatakan, perkembangan pesat dunia digital telah membawa kemudahan dalam memperoleh informasi, di mana setiap orang kini bisa bertindak bak wartawan yang melaporkan informasi. Di sisi lain, hal itu menyebabkan media konvensional mulai terdesak.

“Di era digital sekarang ini masyarakat kita sangat mudah memperoleh informasi. Media konvensional yang beredaksi mulai terdesak. Yang dominan adalahmedia sosial,mediaonlinedan semua orang bisa menjadi wartawan.Citizen journalismtanpa ada dewan redaksi,” kata Jokowi dalam pembukaan Musabaqah Tilawatil Qur'an (MTQ) Tingkat Nasional XXX, di Samarinda, Kalimantan Timur, Minggu malam, 8 September 2024.

Oleh karena itu, kata dia, setiap pembaca berita media sosial harus mampu menjadi redaksi bagi dirinya sendiri, serta harus mampu menyaring mana berita yang baik dan tidak baik.

“Harus cek dan ricek mana yang benar dan mana yang hoaks atau berita bohong,” tuturnya.

Dia mengatakan, untuk bisa menyaring informasi dengan baik masyarakat membutuhkan pegangan moral yang kuat yaitu agama.

“Di sinilah pentingnya MTQ dan melalui MTQ ini tidak hanya menampilkan kemampuan dan keindahan membaca Alquran, tapi juga momentum untuk mengagungkan Al Quran, membumikan ajaran-ajaran Alquran, memperkuat moral dan spiritual bangsa dalam sendi-sendi kehidupan masyarakat berbangsa dan bernegara,” katanya.

Presiden pada kesempatan itu juga menyampaikan bahwa 48 tahun yang lalu MTQ Nasional pernah diselenggarakan di Kota Samarinda. Dia menilai penyelenggaraan MTQ kali ini jauh lebih baik.

Jokowi memperoleh laporan bahwa banyak inovasi telah dilakukan pada penyelenggaraan MTQ kali ini antara lain penggunaan teknologi digital seperti aplikasi e-MTQ, e-maqra, dan e-scoring.

Berita lengkap bisa dibacadi sini.

Bisnis.com, JAKARTA -- Istana merespons kabar tentang kemungkinan perombakan atau reshuffle kabinet menjelang berakhirnya pemerintahan Joko Widodo (Jokowi) yang segera lengser pada 20 Oktober mendatang.

Sekadar catatan bahwa, saat ini terdapat sejumlah kursi kosong pasca pengunduran diri Menteri Sosial Tri Rismaharini dan Sekretaris Kabinet (Setkab) Pramono Anung. Risma dan Pramono adalah dua politikus PDIP yang akan bertarung dalam kontestasi Pilkada 2024 November nanti.

Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan Hasan Nasbi mengakui tidak menutup kemungkinan apabila reshuffle dilakukan di IKN. Namun ia juga menekankan bahwa proses penunjukan siapa pengganti Risma dan Pramono itu sepenuhnya berada di tangan presiden.

“Itu sepenuhnya hak prerogatif presiden. Jabatan kabinet yang kosong menjelang 20 Oktober nanti bisa diisi Plt maupun pejebat definitif,” pungkas Hasan.

Di sisi lain, Hasan Nasbi juga mengungkap alasan Presiden Joko Widodo (Jokowi) berkantor di Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara hingga akhir masa pemerintahannya pada 20 Oktober mendatang.

Hasan mengatakan bahwa rencana untuk berkantor selama 40 hari sejak 10 September—19 Oktober nanti lantaran orang nomor satu di Indonesia itu ingin merasakan suasana proyek andalannya sebelum melakukan estafet kepemimpinan.

“Istana Garuda tempat presiden bekerja sebagai kepala pemerintahan sudah bisa digunakan. Jadi wajar jika presiden ingin merasakan bekerja di Istana Garuda sebelum estafet pemerintahan diserahkan kepada presiden berikut ya. Bagaimanapun ini legacynya beliau,” tuturnya kepada Bisnis, Senin (9/9/2024).

Meski begitu, dia mengatakan bahwa Kepala Negara tetap bisa melakukan kunjungan kerja (kunker) ke daerah lain dengan berangkat dari Ibu Kota di Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur.

“Namun mendelegasikan beberapa agenda ke Wakil Presiden juga dimungkinkan,” ucapnya.

Bisnis.com, JAKARTA -- Istana merespons kabar tentang kemungkinan perombakan atau reshuffle kabinet menjelang berakhirnya pemerintahan Joko Widodo (Jokowi) yang segera lengser pada 20 Oktober mendatang.

Sekadar catatan bahwa, saat ini terdapat sejumlah kursi kosong pasca pengunduran diri Menteri Sosial Tri Rismaharini dan Sekretaris Kabinet (Setkab) Pramono Anung. Risma dan Pramono adalah dua politikus PDIP yang akan bertarung dalam kontestasi Pilkada 2024 November nanti.

Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan Hasan Nasbi mengakui tidak menutup kemungkinan apabila reshuffle dilakukan di IKN. Namun ia juga menekankan bahwa proses penunjukan siapa pengganti Risma dan Pramono itu sepenuhnya berada di tangan presiden.

“Itu sepenuhnya hak prerogatif presiden. Jabatan kabinet yang kosong menjelang 20 Oktober nanti bisa diisi Plt maupun pejebat definitif,” pungkas Hasan.

Di sisi lain, Hasan Nasbi juga mengungkap alasan Presiden Joko Widodo (Jokowi) berkantor di Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara hingga akhir masa pemerintahannya pada 20 Oktober mendatang.

Hasan mengatakan bahwa rencana untuk berkantor selama 40 hari sejak 10 September—19 Oktober nanti lantaran orang nomor satu di Indonesia itu ingin merasakan suasana proyek andalannya sebelum melakukan estafet kepemimpinan.

“Istana Garuda tempat presiden bekerja sebagai kepala pemerintahan sudah bisa digunakan. Jadi wajar jika presiden ingin merasakan bekerja di Istana Garuda sebelum estafet pemerintahan diserahkan kepada presiden berikut ya. Bagaimanapun ini legacynya beliau,” tuturnya kepada Bisnis, Senin (9/9/2024).

Meski begitu, dia mengatakan bahwa Kepala Negara tetap bisa melakukan kunjungan kerja (kunker) ke daerah lain dengan berangkat dari Ibu Kota di Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur.

“Namun mendelegasikan beberapa agenda ke Wakil Presiden juga dimungkinkan,” ucapnya.

TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Sosial Tri Rismaharini resmi mengundurkan diri dari jabatannya. Mantan Wali Kota Surabaya itu memutuskan untuk mundur agar dapat fokus mengikuti Pemilihan Gubernur atau Pilgub Jawa Timur 2024.

Presiden Joko Widodo atau Jokowi mengatakan sudah menandatangani surat pengunduran diri politikus Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) itu. “Sudah, sudah mengajukan pengunduran diri dan sudah saya tandatangani pengunduran dirinya,” kata Jokowi usai mengunjungi Pasar Soponyono, Surabaya, Jumat, 6 September 2024, dikutip dari video Sekretariat Presiden.

Sebelumnya, Risma mengatakan akan mundur dari jabatannya sebagai Menteri Sosial, setelah menyelesaikan pendaftarannya di Komisi Pemilihan Umum (KPU) Jawa Timur bersama Zahrul Azhar Asumta (Gus Hans), Kamis pekan lalu. Dia juga mengatakan akan secara langsung menyampaikan pengunduran dirinya kepada Jokowi.

“Mundur, saya akan mundur,” ujar Risma usai ziarah ke Makam Sunan Bungkul di Surabaya, seperti dilansir Antara, Kamis, 29 Agustus 2024.

Dengan mundurnya Risma dari Menteri Sosial, Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan kembali kehilangan kursi menterinya di Kabinet Presiden Jokowi. Sebelumnya, partai berlambang banteng tersebut memiliki jumlah menteri terbanyak di Kabinet Indonesia Maju. Namun, menteri-menteri itu perlahan melepaskan jabatannya di ujung masa pemerintahan Jokowi.

Sisa Kader PDIP di Kabinet Jokowi

Setelah Presiden Jokowi menyetujui permohonan pengunduran diri dari Risma, Jokowi juga dikabarkan akan meneken Keputusan Presiden atau Keppres terkait pengunduran diri Sekretaris Kabinet Pramono Anung. Kader PDIP itu juga mengundurkan diri karena mendaftar dalam kontestasi Pemilihan Gubernur Jakarta.

Koordinator Staf Khusus Presiden Ari Dwipayana mengatakan, dalam surat yang disampaikan Pramono ke Jokowi, permohonan pengunduran diri terhitung mulai 22 September 2024.

“Maka Keppres pemberhentian sebagai Seskab akan diterbitkan menyesuaikan dengan permohonan dari Bapak Pramono Anung,” ucap Ari melalui pesan singkat dikonfirmasi Tempo pada Jumat, 6 September 2024. “Pada prinsipnya, Presiden akan menyetujui permohonan tersebut.”

Adapun Pramono meminta waktu hingga 22 September karena dia masih memiliki sejumlah tanggung jawab yang tidak bisa ditinggal begitu saja. Dia mengaku masih memiliki tugas untuk menyiapkan sidang kabinet di Ibu Kota Nusantara atau IKN pada 11 September mendatang.

“Sekretaris kabinet ini kan sekretarisnya presiden sebagai kepala pemerintahan, tugasnya sangat banyak sekali dan saya masih bekerja,” tutur Pramono.

Setelah pengunduran diri Risma sebagai Menteri Sosial dan Pramono Anung sebagai Sekretaris Kabinet, dengan demikian sisa kader PDIP di kursi menteri Kabinet Presiden Jokowi adalah lima orang dengan satu di antaranya menjabat sebagai wakil menteri.

Adapun kelima orang tersebut adalah Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN-RB) Abdullah Azwar Anas, Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) I Gusti Ayu Bintang Puspayoga, Menteri Koperasi dan Usaha Kecil Menengah (UKM) Teten Masduki, dan Wakil Menteri Dalam Negeri John Wempi Wetipo.

Sebelumnya, PDIP juga kehilangan kursi menteri setelah Yasonna Laoly terkena reshuffle kabinet pada 19 Agustus 2024 lalu. Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menkumham) itu digantikan oleh kader Partai Gerindra, Supratman Andi Agtas.

Yasonna Laoly pun menyatakan bahwa dirinya sudah membaca sinyal akan dicopot oleh Jokowi sebelum pengunduran diri dilakukan secara resmi. “Kami sudah menangkap sense itu dan kami sudah tahu,” ujar Yasonna di Kantor Kemenkumham, Jakarta, Senin, 19 Agustus 2024.

Dia mengungkapkan sempat berencana mengundurkan diri dari jabatannya pada pertengahan September. Hal itu berhubungan dengan persiapan Yasonna untuk dilantik sebagai anggota DPR pada 20 Oktober mendatang. Dia mengaku ingin menyiapkan segala dokumen untuk menjadi anggota DPR.

“Target saya ya sekitar tanggal 20-an (September). Jadi, satu bulan sejak sekarang itu sudah mengajukan surat pengunduran diri,” ucapnya.

Daniel A. Fajri dan Savero Aristia, berkontribusi dalam artikel ini.