Jakarta -

Petani tembakau tegas menolak Rancangan Peraturan Menteri Kesehatan (RPMK) terkait penyeragaman kemasan rokok tanpa identitas merek sebagai aturan pelaksana dari Peraturan Pemerintah (PP) No 28/2024. Para petani menyebut aturan itu berpotensi menurunkan serapan dan harga tembakau.

Sekretaris Jenderal Asosiasi Petani Tembakau Indonesia (APTI) Kusnasi Mudi menjelaskan aturan terkait penyeragaman kemasan rokok tanpa identitas merek tersebut tidak memberikan dampak langsung kepada para petani. Hal tersebut dinilai akan membuat semakin maraknya peredaran rokok ilegal, di mana bagi petani baik rokok legal maupun rokok ilegal sumbernya sama-sama dari mereka.

"Sebetulnya kalau sepanjang dari sektor hulu itu, produk dari hulu itu tembakau petani masih dibeli oleh pabrikan sebenarnya nggak ada masalah oleh siapapun, yang penting dipergunakan untuk produk rokok, nggak ada masalah," kata Kusnasi kepada detikcom, dikutip lagi Minggu (3/11/2024).

Namun untuk jangka panjang, aturan tersebut berpeluang mengganggu iklim IHT di sektor hilir yakni para produsen rokok. Di mana hal ini dapat berimbas terhadap hasil penyerapan tembakau para petani.

"Tapi permasalahannya adalah nanti jika terkait kemasan polos ini sama artinya pemerintah akan melegalkan yang ilegal, takutnya dari situ. Walaupun sebenarnya rokok-rokok ilegal juga sumbernya sama, tembakaunya dari petani, sebenarnya nggak ada masalah. Tapi dalam jangka panjang kan nggak mungkin," tambahnya.

Belum lagi, selama ini lebih dari 90% hasil tembakau para petani diserap oleh industri rokok konvensional alias perusahaan-perusahaan legal. Sehingga kalau kinerja produsen rokok legal ini terganggu, tentu akan sangat berdampak pada jumlah penyerapan tembakau hasil panen para petani.

"Memang produk yang kita hasilkan itu kan semuanya diserap oleh industri, 90% lebih, hampir 99% katakanlah diserap oleh industri kita. Nah jika industri ini kolaps, ya artinya siapa nanti yang beli tembakau?" ucapnya.

Dia menyebut pemerintah juga belum memiliki inovasi terkait penggunaan tembakau untuk industri lain, yang membuat stabilitas para pembuat rokok berpengaruh sangat besar terhadap para petani.

"Artinya kan memang aturan-aturan, regulasi, pengetatan-pengetatan yang dibuat oleh pemerintah ini sudah sangat berdampak (terhadap sektor hilir). Apalagi nanti kalau terkait kemasan kosong," ucapnya lagi.

Bahkan menurut Kusnasi berbagai tekanan yang diterima industri rokok saat ini saja sudah dirasakan para petani. Di mana ada beberapa pabrik tembakau yang pada 2024 ini tidak melakukan pembelian komoditas tembakau.

"Misalnya di Temanggung. Di Temanggung itu ada salah satu perusahaan besar yang setiap tahun melakukan pembelian, tapi tahun ini tidak beli. Kemudian di Jawa Timur, di kawasan Probolinggo itu juga sama, mereka juga tidak melakukan pembelian. Bahkan ada dua atau tiga perusahaan yang tidak melakukan pembelian," paparnya lagi.

Dengan berdampak rendahnya penyerapan komoditas tembakau ini secara langsung juga menurunkan harga jual dari petani. Di mana sejauh ini rata-rata harga tembakau sudah turun sekitar 10% dibandingkan tahun lalu.

"Tahun lalu yang 2023 itu harga tembakau memang sangat tinggi. Kalau sekarang ya kurang lebih sekitar 10% penurunan harga," kata dia.

Perlu diketahui PP 28/2024 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang No 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan (PP Kesehatan) terdapat pasal yang mengatur seluruh kemasan rokok di Indonesia harus memenuhi ketentuan standardisasi atas desain dan tulisan produk.

"Setiap orang yang memproduksi dan/atau mengimpor produk tembakau dan rokok elektronik harus memenuhi standardisasi kemasan yang terdiri atas desain dan tulisan," tulis Pasal 435 PP tersebut.

Simak Video: Pemerintah Larang Warga Jual Rokok Ketengan!

[Gambas:Video 20detik]

(ada/das)

Bisnis.com, JAKARTA - Kalangan pengusaha, pedagang kecil hingga usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) mendesak pemerintah mencabut aturan larangan penjualan rokok eceran yang tertuang dalam PP No.28/2024.

Kebijakan larangan penjualan rokok eceran disebut dapat merugikan pedagang kecil hingga pedagang ritel. Bahkan, pengusaha ritel berpotensi kehilangan pendapatan hinga Rp21 triliun imbas dari regulasi tersebut.

Bisnis.com, JAKARTA - Gabungan Produsen Rokok Putih Indonesia (Gaprindo) buka-bukaan pihak yang paling diuntungkan dari munculnya aturan larangan penjualan rokok secara eceran dan zona larangan jualan rokok 200 meter dari satuan pendidikan.

Ketua Gaprindo, Benny Wahjudi, mengatakan bahwa aturan larangan penjualan rokok rceran yang tertuang dalam PP No.28/2024 justru bakal menguntungkan para pelaku rokok ilegal.

Menurutnya, bisnis rokok ilegal itu semakin tumbuh masif di masyarakat, sedangkan bisnis rokok legal yang rutin menyumbang cukai dianggap semakin disulitkan.

"Kami khawatir dengan makin banyak peraturan yang menyulitkan, yang paling untung siapa sih? Sebenarnya yang paling untung itu rokok ilegal karena selama ini mereka enggak mengikuti aturan," kata Benny, Selasa (13/8/2024).

Dia pun blak-blakan bahwa kondisi industri rokok putih semakin lesu. Produksi terus mengalami penurunan dalam lima tahun terakhir dari 15,2 miliar batang pada 2019 menjadi 9,8 miliar batang pada 2023.

"Kita turun itu 10% per tahun, dengan adanya ketentuan baru ini dan pedagang mengalami kesulitan, tentunya penurunan akan lebih besar bisa mencapai 11-12% per tahun," ungkap Benny.

Di sisi lain, rokok ilegal semakin tumbuh di masyarakat seiring tarif cukai yang terus meningkat setiap tahunnya. Meskipun pemerintah sepakat menentang rokok ilegal tanpa cukai, menurut Benny tindakan nyata untuk pemberantasan rokok ilegal belum dirasakan sampai saat ini.

"Kami justru sangat berharap kepada pemerintah, itu ada rokok ilegal tolong dong diberantas, kami terus terang aja dengan adanya rokok ilegal ini kami sangat dirugikan. Tapi enggak ada yang action [aksi], itu masalahnya," jelasnya.

Adapun, sebagai langkah lanjutan dalam menentang aturan rokok terbaru tersebut, Gaprindo disebut tengah berkomunikasi terlebih dahulu dengan Kementerian Perindustrian untuk melakukan judicial review PP No.28/2024 ke Mahkamah Konstitusi. Musababnya, sejumlah industri lainnya seperti industri makanan dan minuman (mamin) juga terkena imbas dari beleid tersebut.

Sebelumnya, Presiden Joko Widodo (Jokowi) telah menerbitkan aturan pelaksana dari UU No.17/2023 tentang Kesehatan melalui PP No.28/2024. Dalam pasal 434 ayat 1 beleid itu disebutkan adanya larangan individu menjual produk tembakau dan rokok elektronik secara eceran atau per batang, kecuali bagi produk tembakau berupa cerutu dan rokok elektronik.

Tak hanya itu, dalam beleid tersebut juga membatasi penjualan rokok yang dilarang dengan dalam radius 200 meter dari satuan pendidikan dan tempat bermain anak.

Bisnis.com, JAKARTA - Kalangan pedagang pasar, koperasi, warung kelontong hingga ritel modern kompak menolak aturan penjualan rokok terbaru dalam Peraturan Pemerintah (PP) No.28/2024.

Adapun, sejumlah asosiasi dan perhimpunan yang menentang beleid tersebut antara lain, Asosiasi Koperasi Ritel Indonesia (Akrindo), Asosiasi Pengusaha Ritel Indonesia (Aprindo), Himpunan Peritel dan Penyewa Pusat Perbelanjaan Indonesia (Hippindo), Asosiasi Pedagang Pasar Seluruh Indonesia (APPSI), Komite Ekonomi Rakyat Indonesia (Keris), Asosiasi Pasar Rakyat Seluruh Indonesia (Aparsi), Gabungan Produsen Rokok Putih Indonesia (Gaprindo), dan Pengusaha Kelontong Seluruh Indonesia (Perpeksi).

Para pelaku usaha mempermasalahkan adanya larangan penjualan rokok eceran atau batangan dan zonasi larangan penjualan rokok 200 meter dari satuan pendidikan.

Ketua Umum Akrindo, Anang Zunaedi, menekankan bahwa aturan penjualan rokok dalam PP No.28/2024 dipastikan bakal merugikan toko-toko ritel. Dia menyebut terdapat 900 lebih anggota Akrindo dengan 1.050 toko-toko lokal yang sebagian besar mengandalkan pendapatan dari penjualan rokok.

"Bahkan, anggota koperasi yang kebanyakan UMKM itu mengandalkan rokok ini karena omzetnya mencapai 50%," kata Anang, Selasa (13/8/2024).

Dia pun menganggap aturan zona larangan penjualan rokok 200 meter dari satuan pendidikan bakal menimbulkan konflik sosial di samping adanya konflik ekonomi. Musababnya, Anang mengakui tidak sedikit anggota koperasi yang tokonya bahkan berada dalam lingkungan pondok pesantren dan satuan pendidikan lainnya.

Setali tiga uang, Ketua Umum Keris, Ali Mahsun menyebut PP No.28/2024 tidak adil dan diskriminatif karena berisiko mematikan puluhan juta pelaku ekonomi rakyat.

Bahkan, aturan larangan penjualan rokok secara eceran dan zona larangan penjualan rokok 200 meter itu dianggap Ali bakal memicu adanya modus pungli di kalangan aparat negara.

"Sejak Desember 2022 kami tegas ke Jokowi agar tidak melarang penjualan rokok eceran," ucapnya.

Perwakilan APPSI, Herninta Defayanti, menyebut pasal 434 PP No.28/2024 menjadi pukulan keras bagi pedagang di pasar. Musababnya, penjualan rokok di kalangan pedagang pasar rata-rata menyumbang hingga 30% dari total pendapatan.

"Rokok salah satu komoditas fast moving cepat menjadi penopang omzet mereka," kata Herninta.

Dia pun mendesak agar aturan penjualan rokok dalam PP No.28/2024 ditinjau ulang untuk menjamin keberlangsungan usaha para pedagang pasar.

Sebelumnya, Presiden Joko Widodo (Jokowi) telah menerbitkan aturan pelaksana dari UU No.17/2023 tentang Kesehatan melalui PP No.28/2024. Dalam pasal 434 ayat 1 beleid itu disebutkan adanya larangan individu menjual produk tembakau dan rokok elektronik secara eceran atau per batang, kecuali bagi produk tembakau berupa cerutu dan rokok elektronik.

Tak hanya itu, dalam beleid tersebut juga membatasi penjualan rokok yang dilarang dengan dalam radius 200 meter dari satuan pendidikan dan tempat bermain anak.

Bisnis.com, JAKARTA - Asosiasi Business Development Services Indonesia (ABDSI) optimistis pelaku usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) dapat beradaptasi seiring adanya larangan penjualan rokok eceran atau batangan.

Hal tersebut disampaikan Ketua ABDSI, Cahyadi Joko Sukmono, untuk merespons adanya kekhawatiran penurunan pendapatan pedagang warung kelontong hingga pedagang kaki lima imbas adanya kebijakan tersebut.

“UMKM itu agile, pasti akan menemukan adaptasi. Ini terbukti di beberapa kebijakan, beberapa konflik, dia akan agile,” kata Cahyadi saat ditemui di Kantor Kementerian Koperasi dan UKM (Kemenkop UKM), Senin (12/8/2024).

Di sisi lain, dia sepakat bahwa penjualan rokok harus dibatasi dan diawasi. Mengingat, kata dia, ini menyangkut masa depan generasi muda Indonesia.

Adapun larangan tersebut tertuang dalam Pasal 434 ayat 1 Peraturan Pemerintah (PP) No.28/2024 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Kesehatan.

Dalam beleid itu, pemerintah melarang individu menjual produk tembakau dan rokok elektronik secara eceran atau per batang, kecuali bagi produk tembakau berupa cerutu dan rokok elektronik.

Pemerintah juga melarang penjualan rokok dalam radius 200 meter dari satuan pendidikan dan tempat bermain anak.

Kebijakan ini lantas disebut dapat mengganggu penjualan para pedagang warung kelontong dan kaki lima, yang berujung pada menurunnya pendapatan.

Ketua Umum Komite Ekonomi Rakyat Indonesia (Keris) Ali Mahsun menyampaikan, banyak pedagang kelontong dan kaki lima yang menggantungkan pendapatannya dari penjualan rokok eceran.

Adanya larangan ini, kata dia, dapat memperburuk kondisi ekonomi pedagang kelas bawah di tengah melonjaknya harga bahan pokok saat ini.

“Ancamannya adalah meningkatnya angka kemiskinan dan pengangguran di Tanah air,” ujar Ali dalam keterangannya, Sabtu (3/8/2024).

Sementara itu, Menteri Koperasi dan UKM Teten Masduki belum bisa berkomentar banyak mengenai beleid ini dan dampaknya terhadap UMKM. Pasalnya, pihaknya tidak dilibatkan dalam proses penyusunan regulasi tersebut.

Untuk itu, dia meminta waktu untuk mempelajari PP No.28/2024. “Saya lihat dulu ya, saya belum pelajari betul karena kita nggak dilibatkan dalam proses penyusunan ini. Jadi saya kasih waktu dulu,” kata Teten saat ditemui di Mall Kota Kasablanka, Rabu (7/8/2024).

Bisnis.com, JAKARTA - Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah (Menkop UKM) Teten Masduki buka suara usai larangan penjualan rokok eceran atau batangan disebut dapat merugikan UMKM seperti pedagang warung kelontong hingga pedagang kaki lima.

Merespons hal tersebut, Teten meminta waktu untuk mempelajari Peraturan Pemerintah (PP) No.28/2024 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Kesehatan. Pasalnya, Kementerian Koperasi dan UKM tidak dilibatkan dalam proses penyusunan regulasi tersebut.

“Saya lihat dulu ya, saya belum pelajari betul karena kita nggak dilibatkan dalam proses penyusunan ini. Jadi saya kasih waktu dulu,” kata Teten saat ditemui di Mall Kota Kasablanka, Rabu (7/8/2024).

Untuk diketahui, Presiden Joko Widodo (Jokowi) resmi menerbitkan PP No.28/2024 sebagai aturan pelaksana dari UU No.17/2023 tentang Kesehatan.

Dalam pasal 434 ayat 1 beleid itu, pemerintah melarang individu menjual produk tembakau dan rokok elektronik secara eceran atau per batang, kecuali bagi produk tembakau berupa cerutu dan rokok elektronik.

Pemerintah melalui beleid ini juga melarang penjualan rokok dalam radius 200 meter dari satuan pendidikan dan tempat bermain anak.

Ketua Umum Komite Ekonomi Rakyat Indonesia (Keris), Ali Mahsun, sebelumnya menilai bahwa kebijakan penjualan rokok yang tertuang dalam PP No.28/2024 dapat mengganggu penjualan para pedagang warung kelontong dan pedagang kaki lima, yang berujung pada menurunnya pendapatan.

Pasalnya, Ali menyebut bahwa banyak pedagang kelontong dan kaki lima yang selama ini menggantungkan pendapatannya dari penjualan rokok eceran.

Dia memastikan, adanya larangan ini dapat memperburuk kondisi ekonomi pedagang kelas bawah di tengah melonjaknya harga bahan pokok saat ini.

“Ancamannya adalah meningkatnya angka kemiskinan dan pengangguran di Tanah air,” ujar Ali dalam keterangannya, Sabtu (3/8/2024).

Menurutnya, pemerintah dapat mendorong skala ekonomi pedagang kecil dengan berbagai program pendampingan, daripada harus melarang pedagang kecil untuk menjual rokok eceran.

TEMPO.CO, Jakarta - Sejumlah pemilik warung kelontong di bilangan Cikoko Barat, Kecamatan Pancoran, Jakarta Selatan, mengeluhkan aturan yang melarang penjual rokok ketengan. Larangan penjualan rokok ketengan tercantum dalam Pasal 434 ayat 1 poin c Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024 tentang Kesehatan atau PP Kesehatan.

Empat pemilik warung kelontong yang ditemui Tempo hari ini pada umumnya mengaku tidak bisa membatasi keinginan pembeli yang hanya mampu beli rokok secara eceran. "Apakah kita harus melarang, sementara pembeli hanya punya uang pas-pasan?" kata Sugito, pemilik warung kelontong di Cikoko Barat, ketika ditempui pada Senin, 8 Agustus 2024.

Pria berusia 39 tahun ini mengatakan kebanyakan pembeli rokok ketengan adalah pekerja serabutan dan pengemudi ojek online. "Sulit dan tidak masuk akal saja menurut saya."

Kalaupun dilarang, Sugito menilai hal itu tidak akan berdampak pada penjualan rokok di warung miliknya. Sebab porsi penjualan rokok didominasi oleh konsumen yang membeli per bungkus. "Rokok ketengan yang saya jual itu tidak signifikan. Sehari itu palingan cuma tiga sampai 5 bungkus saja (yang terjual)," katanya.

Dalam Pasal 434 PP Kesehatan disebutkan larangan penjualan rokok dalam kemasan ‘kiddie pack’ atau kurang dari 20 pcs kecuali bagi produk tembakau berupa cerutu dan rokok elektronik. Aturan turunan dari UU Kesehatan ini juga melarang penjualan rokok eceran yang berada dekat sekolah dan tempat bermain anak.

Sugito menyatakan memang tidak akan menjual rokok ketengan kepada anak-anak. Namun di beberapa kasus, ada anak-anak yang disuruh bapaknya membeli rokok, baik ketengan maupun per bungkus. "Kalau seperti itu, apakah dilarang juga?" kata dia.

Sementara itu, Sartini yang mengelola warung kelontong tak jauh dari SMPN 154, Jakarta Selatan, mengaku tidak tahu ada aturan yang melarang penjualan rokok eceran. Meski begitu, sejak sebelum aturan tersebut terbit, Sartini bercerita dirinya tidak pernah menjual rokok kepada pelajar. "Saya dari dulu tidak menjual kepada bocah-bocah, apalagi di jam sekolah," katanya.

Dari pengamatan Tempo, di sekitar sekolah yang berlokasi di Kelurahan Pengadegan, Kecamatan Pancoran itu, sedikitnya ada lima warung yang semuanya menjual menjual rokok dan disusun rapi di etalase bagian depan.

Lebih jauh Sartini mengaku bahwa selama ini menjual rokok kepada siapa saja. Kebanyakan, kata dia, para remaja yang membeli rokok di warung miliknya. "Pemerintah kalau buat aturan kok aneh seperti itu. Ya, siapa yang awasi, gitu lo. Jangan menakut-nakuti kami," ujarnya.

Ia pun menilai aturan tersebut juga diskriminatif dan menyasar warung kelontong skala kecil. "Kita ini berjualan di gang-gang, di kampung padat. Ya gimana lagi kalau dilarang orang beli ketengan," kata Sartini. Empat pemilik warung kelontong lainnya yang ditemui Tempo juga menyebutkan belum ada sosialisasi ihwal aturan larangan menjual rokok ketengan itu.

Adapun frasa larangan menjual rokok eceran yang berada dekat lokasi bermain anak juga membuat Sartini kebingungan. Warung Sartini berada di sisi jalan kecil selebar dua meter. Tak jauh dari situ, terdapat sepetak lahan kosong yang pada sore hari digunakan oleh anak-anak untuk bermain.

"Kalau begitu bunyi aturannya, apakah anak-anak itu saya larang bermain di sini? Atau saya yang harus berhenti menjual rokok?" kata Sartini.

Jakarta -

Pemerintah resmi memperketat aturan penjualan rokok ke masyarakat melalui Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 28 Tahun 2024 tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan.

Melalui aturan baru itu, pedagang dilarang berjualan rokok secara eceran per batang alias ketengan. Kemudian penjualan rokok juga dilarang di dekat institusi pendidikan seperti sekolah dan universitas.

Namun berdasarkan pantauan detikcom, Senin (5/8/2024), banyak warung menjual rokok dekat institusi pendidikan ataupun secara ketengan.

Misalkan saja warung-warung yang berada tepat berseberangan dengan salah satu SD di Kota Baru, Bekasi Barat. Tepat di depan bangunan sekolah ini setidaknya terdapat tiga warung yang berjualan rokok baik per bungkus ataupun ketengan.

Kurang dari 10 meter dekat bangunan sekolah juga terdapat salah satu gerai jaringan minimarket yang tentu juga menjual rokok. Walaupun di gerai jaringan minimarket ini tidak bisa membeli rokok secara ketengan.

Begitu juga di dekat salah satu sekolah (SD-SMA) swasta di kecamatan Cakung, Jakarta Timur. Meski bangunan sekolah berada dalam komplek perumahan sehingga tidak ditemui warung kelontong, namun di dekat kawasan itu berdiri sebuah gerai minimarket yang menjual rokok pada area kasir.

Kemudian sekitar 400 meter dari SD, berdiri juga salah satu SMP Negeri Kota Bekasi. Kurang dari 10 meter di samping bangunan sekolah juga berdiri warung yang menjual rokok.

Hal serupa juga ditemui dekat SD Pulo Gebang, Jakarta Timur. Sebab tepat di depan bangunan sekolah ini juga ada beberapa warung kelontong yang pada bagian etalase tokonya sudah terpajang berbagai jenis rokok.

Rokok Masih Dijual Dekat Sekolah Foto: Ignacio Geordy Oswaldo

Kemudian ada juga SMP yang terletak sangat dekat dengan Stasiun Cakung, Jakarta Timur. Sayang, sama seperti sekolah-sekolah lain yang telah dikunjungi, dekat kawasan ini juga terdapat sejumlah warung begitu juga dengan satu gerai minimarket yang menjual rokok.

Sehingga meski pemerintah melarang penjualan rokok 200 meter dari institusi pendidikan, dalam penelusuran detikcom ini sebagian besar warung hingga minimarket dekat sekolah masih menjual rokok. Bahkan ada yang berada sangat dekat dari sekolah kurang dari 10 meter atau bahkan tepat berada di depan bangunan.

Sebagai informasi, aturan terkait larangan berjualan rokok secara ketengan dan/atau berada di dekat institusi pendidikan ini tertuang pada Pasal 434 Ayat 1 PP Nomor 28 Tahun 2024

Dalam aturan ini disebutkan setiap orang dilarang menjual produk tembakau dan rokok elektronik:

(a) menggunakan mesin layan diri,
(b) kepada setiap orang di bawah usia 21 tahun dan perempuan hamil
(c) secara eceran satuan per batang, kecuali bagi produk tembakau berupa cerutu dan rokok elektronik.
(d) dengan menempatkan produk tembakau dan rokok elektronik pada area sekitar pintu masuk dan keluar atau pada tempat yang sering dilalui,
(e) dalam radius 200 meter dari satuan pendidikan dan tempat bermain anak,
(f) menggunakan jasa situs web atau aplikasi elektronik komersial dan media sosial.

"Ketentuan larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f bagi jasa situs web atau aplikasi elektronik komersial dikecualikan jika terdapat verifikasi umur," bunyi Pasal 434 Ayat 2.

Produk tembakau sebagaimana dijelaskan pada PP tersebut meliputi rokok, cerutu, rokok daun, tembakau iris, tembakau padat dan cair, dan hasil pengolahan tembakau lainnya.

Sementara, satuan pendidikan disebutkan pada bagian Penjelasan PP ini antara lain terdiri pendidikan anak usia dini, sekolah/madrasah, pesantren, perguruan tinggi, atau nama lain yang sejenis dengan pendidikan formal.

(fdl/fdl)

Jakarta: Paguyuban bagi pedagang kecil, Komite Ekonomi Rakyat Indonesia (Keris) mengungkapkan kekhawatirannya atas keberlangsungan mata pencaharian mereka. Ini setelah pemerintah mengesahkan Peraturan Pemerintah (PP) No. 28 Tahun 2024 sebagai pelaksana UU Kesehatan.

Ketua Umum Keris Ali Mahsun menilai, PP Kesehatan akan menghancurkan upaya mencari nafkah bagi para pedagang asongan dan kaki lima. Ia mengeluhkan bahwa ancamannya adalah peningkatan angka kemiskinan dan pengangguran di tanah air.

“Harus diingat, banyak pedagang kecil yang bergantung pada penjualan rokok eceran untuk menghidupi keluarga mereka. Selain itu, skala besarnya, ini akan menambah persoalan baru yaitu jumlah pengangguran di negeri ini,” kata dia dalam keterangan tertulisnya, Sabtu, 3 Agustus 2024.

Baca juga: Pelarangan Jualan Rokok, Akrindo: Mempersulit Kondisi Ekonomi Para Pedagang

Ia memperkirakan, secara jangka panjang ada 40 juta masyarakat kalangan bawah di Indonesia yang akan semakin tertekan dengan larangan ini. Padahal dengan kondisi ekonomi seperti saat ini, pemerintah seharusnya memberikan stimulus bagi perekonomian.

“Pemerintah harus sadar, kebijakan ini akan memperburuk kondisi ekonomi rakyat yang sudah terdampak oleh pandemi dan kenaikan harga barang-barang pokok,” ungkapnya.

Ali menekankan pemerintah seharusnya membantu mendorong peningkatan derajat ekonomi pedagang kecil dengan berbagai program pendampingan. Bukan sebaliknya, dengan mengekang usaha rakyat kecil dengan peraturan yang tidak adil dan berimbang.

“Rakyat kecil kawulo alit saat ini makin sulit hidupnya. Pendapatan mereka turun, tapi beban ekonomi makin berat. Semestinya pemerintah mendongkrak pendapatan mereka bukan sebaliknya dan seharusnya pemerintah meringankan beban, bukan memperberat beban hidup mereka,” tegas dia.

(END)

Bisnis.com, JAKARTA - Pengusaha ritel memandang bahwa larangan penjualan rokok eceran bukan menjadi solusi tepat menekan angka prevalensi perokok anak.

Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Ritel Indonesia (Aprindo) Roy Nicholas Mandey memandang bahwa penjualan rokok secara ketengan atau batangan bukan menjadi persoalan, selagi rokok yang dijual merupakan rokok legal bercukai.

Menurutnya, persoalan utama yang terjadi saat ini adalah maraknya penjualan rokok ilegal tak bercukai di pasaran.

"Kalau eceran, batangan, kalau selagi rokok itu legal kan enggak apa-apa dong," ujar Roy saat dihubungi, Rabu (31/7/2024).

Roy mengatakan, kebanyakan penjualan rokok ketengan atau batangan justru terjadi para rokok ilegal tanpa cukai. Banyak anak-anak membeli rokok ilegal secara ketengan karena harga yang sangat murah dibandingkan rokok-rokok legal bercukai.

"Karena anak-anak itu kan uang beli rokok dari uang jajan, yang paling murah itu rokok ilegal dan marak dijual deket sekolah, itulah yang dibeli anak-anak. Jadi serbuan rokok ilegal ini yang meningkatkan prevalensi perokok anak," kata Roy.

Di sisi lain, rokok ilegal tanpa cukai yang dijual dengan harga murah pun, kata Roy, tidak terjamin dari segi kualitas dan keamanan bahan bakunya. Sebaliknya, rokok legal dengan cukai sudah pasti melalui pengecekan kualitas di pabrik secara prosedural.

"Kita minta perhatian, itu ditutup dong pabrik rokok ilegal, yang enggak membayar pajak, dijual murah, kesehatannya juga enggak tau bahannya apa," ucapnya.

Alih-alih membuat ragam larangan soal penjualan rokok yang berdampak pada industri tembakau dalam negeri dari hulu hingga hilir, pemerintah diminta fokus memberikan pendalaman literasi bahaya rokok kepada anak-anak. Misalnya, dengan memasukkan materi bahaya rokok ke dalam kurikulum secara lebih detail untuk mengedukasi dan memberikan pemahaman kepada anak-anak untuk menghindari konsumsi rokok.

"Anak-anak itu kan masih kertas polos, kalau enggak ada literasinya, dia lihat orang tuanya merokok gimana? Kok ini malah mau menyikat [industri] yang memberi cukai dan penyerapan tenaga kerja?. Ini perlu keseimbangan," katanya.

Sebelumnya, Presiden Joko Widodo (Jokowi) telah menerbitkan aturan pelaksana dari Undang-Undang No.17/2023 tentang Kesehatan melalui Peraturan Pemerintah RI No. 28/2024.

Dalam aturan tersebut, rokok dikategorikan sebagai salah satu zat adiktif yang akan dibatasi konsumsinya. Pada pasal 434 ayat 1 disebutkan larangan individu menjual produk tembakau dan rokok elektronik secara eceran atau per batang, kecuali bagi produk tembakau berupa cerutu dan rokok elektronik.

Tak hanya itu, dalam beleid tersebut juga membatasi penjualan rokok yang dilarang dengan dalam radius 200 meter dari satuan pendidikan dan tempat bermain anak. Pembatasan penjualan rokok juga menggunakan jasa situs web atau aplikasi elektronik komersial dan media sosial. Ketentuan ini dikecualikan jika terdapat verifikasi umur.

Selanjutnya, dalam pasal 433 ayat 1 mengarahkan setiap orang yang memproduksi dan/atau mengimpor produk tembakau berupa rokok putih mesin dilarang mengemas kurang dari 20 batang dalam setiap kemasan.

Bisnis.com, JAKARTA - Pedagang warung, asongan, hingga penjual kopi keliling atau starling ramai-ramai mempertanyakan tujuan pemerintah yang baru-baru ini mengesahkan aturan larangan penjualan rokok eceran atau per batang.

Kebijakan itu tertuang dalam Peraturan Pemerintah (PP) No.28/2024 sebagai aturan pelaksana UU 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan yang disahkan pada 26 Juli 2024.

Salah satu pedagang kios atau warung madura di wilayah Kebon Kacang, Andre (35) keheranan dengan aturan larangan penjualan rokok eceran. Dia mengaku baru mendengar kebijakan tersebut dan belum mendapat imbauan.

"Kata siapa? Kalau per batang dilarang yang bungkusan juga? Iya kan kebanyakan kan masih beli per batang. Kalau dilarang langsung ya rugi kita," kata Andre saat ditemui Bisnis, Rabu (31/7/2024).

Di wilayah yang dekat dengan pusat perdagangan, Tanah Abang, ada banyak pekerja yang sering menggunakan rokok sebagai salah satu sumber tenaga sehari-hari. Dia tak menghitung berapa banyak yang membeli rokok batangan.

Namun, dia bisa menjual rokok batangan dari 10 bungkus beragam jenis rokok per harinya. Artinya, jika sebungkus rokok terdapat 16-20 batang maka penjualan per hari bisa mencapai 150 batang sehari.

Harga eceran setiap jenis rokok berbeda. Dia mencontohkan Sampoerna Mild, Gudang Garam filter, hingga Djarum Super yang dibanderol harga dikisaran Rp28.000 per bungkus dapat dijual eceran dengan harga satuan Rp2.500 per batang.

"[Anak di bawah umur] gak ada, kalau yg dilarang anak-anak harusnya sama orangtuanya aja, edukasi. Kok larangnya malah pedagang?," ujarnya.

Ditemui terpisah, seorang penjual kopi keliling atau starling di kawasan pasar Tanah Abang, Atang (46) juga baru mengetahui kebijakan tersebut. Dia mempertanyakan alasan pemeritnah menerbitkan kebijakan tersebut.

"Saya jual biasanya bisa 50 batang sehari, di sini banyak pedagang, tukang angkut, pembeli juga beli rokok batangan," ujarnya.

Atang membantah saat ditanya menjual kepada anak-anak, sebab di wilayah tersebut kebanyakan pembeli merupakan orang dewasa yang cukup umur. Untuk itu, dia berharap pemerintah kembali mempertimbangkan kembali larangan rokok eceran.

"Jangan dulu lah, kita lagi susah kan cari uang sekarang. Saya sehari bisa dapat Rp300.000 an dagang rokok sama minuman juga, kalau dilarang gimana buat makan. Gak semua bisa beli bungkusan juga," tuturnya.

Bisnis.com, JAKARTA - Pedagang warung, asongan, hingga penjual kopi keliling atau starling ramai-ramai mempertanyakan tujuan pemerintah yang baru-baru ini mengesahkan aturan larangan penjualan rokok eceran atau per batang.

Kebijakan itu tertuang dalam Peraturan Pemerintah (PP) No.28/2024 sebagai aturan pelaksana UU 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan yang disahkan pada 26 Juli 2024.

Salah satu pedagang kios atau warung madura di wilayah Kebon Kacang, Andre (35) keheranan dengan aturan larangan penjualan rokok eceran. Dia mengaku baru mendengar kebijakan tersebut dan belum mendapat imbauan.

"Kata siapa? Kalau per batang dilarang yang bungkusan juga? Iya kan kebanyakan kan masih beli per batang. Kalau dilarang langsung ya rugi kita," kata Andre saat ditemui Bisnis, Rabu (31/7/2024).

Di wilayah yang dekat dengan pusat perdagangan, Tanah Abang, ada banyak pekerja yang sering menggunakan rokok sebagai salah satu sumber tenaga sehari-hari. Dia tak menghitung berapa banyak yang membeli rokok batangan.

Namun, dia bisa menjual rokok batangan dari 10 bungkus beragam jenis rokok per harinya. Artinya, jika sebungkus rokok terdapat 16-20 batang maka penjualan per hari bisa mencapai 150 batang sehari.

Harga eceran setiap jenis rokok berbeda. Dia mencontohkan Sampoerna Mild, Gudang Garam filter, hingga Djarum Super yang dibanderol harga dikisaran Rp28.000 per bungkus dapat dijual eceran dengan harga satuan Rp2.500 per batang.

"[Anak di bawah umur] gak ada, kalau yg dilarang anak-anak harusnya sama orangtuanya aja, edukasi. Kok larangnya malah pedagang?," ujarnya.

Ditemui terpisah, seorang penjual kopi keliling atau starling di kawasan pasar Tanah Abang, Atang (46) juga baru mengetahui kebijakan tersebut. Dia mempertanyakan alasan pemeritnah menerbitkan kebijakan tersebut.

"Saya jual biasanya bisa 50 batang sehari, di sini banyak pedagang, tukang angkut, pembeli juga beli rokok batangan," ujarnya.

Atang membantah saat ditanya menjual kepada anak-anak, sebab di wilayah tersebut kebanyakan pembeli merupakan orang dewasa yang cukup umur. Untuk itu, dia berharap pemerintah kembali mempertimbangkan kembali larangan rokok eceran.

"Jangan dulu lah, kita lagi susah kan cari uang sekarang. Saya sehari bisa dapat Rp300.000 an dagang rokok sama minuman juga, kalau dilarang gimana buat makan. Gak semua bisa beli bungkusan juga," tuturnya.