JAKARTA - Kejaksaan Agung ( Kejagung ) masih terus mendalami perkara suap vonis bebas Ronald Tannur dalam kasus kematian kekasihnya, Dini Sera Afrianti. Hari ini, penyidik melakukan pemeriksaan terhadap 3 hakim yang memvonis bebas Ronald Tannur dan mantan pejabat MA Zarof Ricar.

"Hari ini pemeriksaan lanjutan 3 oknum hakim dan ZR," kata Kepala Pusat Penerangan Hukum (Kapuspenkum) Kejagung Harli Siregar saat dikonfirmasi wartawan, Rabu (6/11/2024).

Adapun ketiga hakim itu, yakni Heru Hanindyo, Erintuah Damanik, dan Mangapul. Kendati demikian, Harli belum merinci materi pemeriksaan yang dicecar kepada mereka.



Sebagai informasi, perkembangan terbaru, dalam perkara ini Kejagung menetapkan Meirizka Widjaja, ibu Ronald Tannur sebagai tersangka kasus suap vonis bebas George Ronald Tannur terkait dugaan suap dan gratifikasi.

Diberitakan sebelumnya, tiga hakim Pengadilan Negeri (PN) Surabaya yang ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus suap vonis bebas Gregorius Ronald Tannur dibawa ke Jakarta. Mereka akan menjalani pemeriksaan sekaligus dipindahkan penahanannya.

Ketiga hakim tersebut yakni Erintuan Damanik, Mangapul dan Heru Hanindyo dibawa dari Surabaya ke Jakarta. Ketiga hakim itu akan diperiksa sekaligus dipindahkan penahananya.

"Iya (dibawa ke Jakarta). Rencananya diperiksa sekalian pimindahan tempat penahanannya," kata Kapuspenkum Kejaksaan Agung (Kejagung) Harli Siregar, Selasa (5/11/2024).

Jakarta -

Kejaksaan Agung (Kejagung) telah menggeledah rumah mantan pejabat Mahkamah Agung yakni Zarof Ricar (ZR), yang namanya terseret dalam kasus suap vonis bebas Ronald Tannur pada Kamis (24/10/2024).

Direktur Penyidikan (Dirdik) Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus (Jampidsus) Abdul Qohar mengatakan bahwa pihaknya telah menyita uang rupiah, mata uang asing, dan emas seberat 51 kilogram. Penggeledahan dilakukan di rumah ZR yang berlokasi di Senayan, Jakarta Selatan dan penginapan ZR di Hotel Le Meridien Bali.

Berapa nilai emas 51 Kilogram yang disita Kejagung?

Mengutip dari situs resmi Logam Mulia Antam, harga emas per hari ini (28/10/2024) berada di angka Rp 1.527.000 per gram. Sementara harga emas 10 gram dijual dengan harga Rp 14.765.000 dan ukuran emas terbesar yakni Rp 1.000 gram (1 kg) masih dibanderol dengan harga Rp 1.467.600.000.

Dengan itu, total nilai 51 kg emas milik ZR yang disita Kejagung itu nilainya ditaksir mencapai Rp 74.847.600.000 jika hitungan jual per kg. Bila dihitung per gram emas yang disita harganya bisa mencapai Rp 80.931.000.000.

Sementara itu, harga buyback emas Antam per hari ini berada di level Rp 1.377.000 per gram. Diketahui, harga buyback adalah jika Anda ingin menjual emas, maka Antam akan membelinya dengan harga tersebut. Jadi Harga buyback 51 kilogram emas tersebut nilainya mencapai Rp 70.277.000.000.

Perlu diketahui, penjualan kembali emas batangan ke Antam (ANTM) dengan nominal lebih dari Rp 10 juta akan dikenakan Pajak Penghasilan (PPh) sebesar 1,5% bagi pemegang (NPWP) dan 3% bagi non-NPWP. Namun patut dicatat, nilai di atas hanya perkiraan.

Simak Video 'MA Tak Akan Lindungi Hakim yang Terlibat Kasus Ronald Tannur':

[Gambas:Video 20detik]

Saksikan Live DetikSore:

(fdl/fdl)

MAHKOTA hakim ialah putusannya. Elok dipandang jika mahkota itu dianyam dari keyakinan hakim berdasarkan minimal dua alat bukti sehingga memancarkan sinar keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum.

Putusan Nomor 454/Pid.B/2024/PN.Sby menjadi mahkota Hakim Ketua Erintuah Damanik dan hakim anggota Mangapul serta Heru Hanindoyo. Putusan itu dimusyawarahkan para hakim pada 22 Juli dan diucapkan dalam sidang terbuka pada 24 Juli.

Ada 102 halaman putusan itu. Isi halaman 99 tidak hanya menentukan nasib terdakwa, tetapi juga menentukan nasib tiga hakim pemilik mahkota. Terdapat enam butir isi putusan, dua butir pertama paling disorot.
Pertama, menyatakan terdakwa Gregorius Ronald Tannur anak Edward Tannur tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana. Kedua, membebaskan terdakwa dari seluruh dakwaan penuntut umum. Ronald Tannur dituntut 12 tahun penjara.

Putusan itu menimbulkan keguncangan karena ada jurang yang menganga antara isi putusan dan rasa keadilan masyarakat. Hakim mengabaikan adagium fiat justitia et pereat mundus, keadilan harus tetap ditegakkan meski dunia akan binasa.

Publik menilai putusan hakim dirancang untuk gagal dalam mengungkapkan kebenaran serta bertujuan melindungi Ronald Tannur sang terdakwa kejahatan atas Dini Sera Afrianti, pacarnya. Padahal, menurut Satjipto Rahardjo, hakim harus mewakili suara rakyat yang diam yang tidak terwakili dan yang tidak terdengar. Tiga hakim itu mewakili perut mereka sendiri.

Laporan penelitian Komisi Yudisial (2012) terkait dengan kualitas hakim dalam putusan menyebut dua tipe hakim dengan menyitir pendapat Satjipto Rahardjo.

Pertama, hakim yang apabila memeriksa, terlebih dahulu menanyakan hati nuraninya atau mendengarkan putusan hati nuraninya dan kemudian mencari pasal-pasal dalam peraturan untuk mendukung putusan tersebut.

Kedua, hakim yang apabila memutus, terlebih dahulu berkonsultasi dengan kepentingan perutnya dan kemudian mencari pasal-pasal untuk memberikan legitimasi terhadap putusan perutnya. Bolehlah kita menyebut tipe ini sebagai hakim perut.

Mengapa hakim berkonsultasi dengan perut? Jawabannya bisa ditemukan dalam buku yang diterbitkan Komisi Yudisial (2017) berjudul Problematika Hakim dalam Ranah Hukum, Pengadilan, dan Masyarakat di Indonesia: Studi Sosio-Legal.

Saat hakim bekerja di ruang pengadilan, semua menyapa mereka dengan 'Yang Mulia'. Namun, ketika hakim kembali pada realitas kehidupan, seperti orang kebanyakan lain, mereka juga harus bergulat dengan berbagai kesulitan hidup. “Bagaimana mungkin kita bisa bekerja dengan tenang dan melahirkan putusan yang berkualitas, sementara anak belum bayar semesteran, istri juga butuh biaya, adik masuk rumah sakit?”

Penelitian itu membagi hakim ke dalam tiga tipe. Pertama, hakim yang disebut dengan 'kapal keruk'. Karakternya memang rusak secara moral. Ciri-cirinya meminta jatah kepada pihak yang beperkara dan memaksakan putusannya meski pertimbangan hukumnya keliru.

Tipe kedua, hakim yang tidak meminta jatah kepada pihak yang beperkara, tetapi karena terdesak secara ekonomi, menerima 'hadiah' dari para pihak. Namun, tipe hakim itu tidak sembarang 'membantu' para pihak yang beperkara. Hakim tipe kedua berpikir secara hukum bahwa ia hanya bersedia 'membantu' pihak beperkara yang menurut hukum memang harus dimenangkan.

Tipe hakim yang ketiga ialah hakim yang idealis. Hakim itu menjaga integritasnya dalam keadaan apa pun. Saat mengadili perkara, ia berusaha mencari keadilan kemudian mencari dasar hukumnya atas putusannya. Tipe ketiga itu menjunjung etika profesi hakim, bahwa hakim harus jujur dalam kondisi apa pun.

Tiga hakim yang membebaskan Ronald Tannur masuk tipe yang mana? Tidaklah berlebihan jika mereka dimasukkan kategori hakim perut atau hakim kapal keruk.

Patut diduga bahwa saat memutuskan perkara, tiga hakim itu tidak berkonsultasi dengan hari nurani, tapi bertanya kepada perut. Ketiga hakim itu ditangkap Kejaksaan Agung dan dijadikan tersangka karena menerima suap dari pengacara Lisa Rahmat dengan perantaraan mantan pejabat Mahkamah Agung Zarof Ricar. Dua nama terakhir juga menjadi tersangka.

Tiga hakim itu juga disebut sebagai hakim 'kapal keruk' yang memaksakan putusan mereka meski pertimbangan hukum mereka keliru. Hasil investigasi Komisi Yudisial menemukan ketiga hakim tersebut membacakan fakta-fakta hukum yang berbeda dengan yang ada di salinan putusan. Demikian pula dengan pertimbangan hukum, khususnya terkait dengan unsur-unsur pasal yang didakwakan, berbeda antara yang dibacakan dan yang ada di salinan putusan.

Meski ada perbedaan antara yang diucapkan dan yang tertulis, yang sah ialah yang diucapkan. Pasal 1 angka 11 KUHAP menyatakan putusan pengadilan ialah pernyataan hakim yang diucapkan dalam sidang pengadilan terbuka, yang dapat berupa pemidanaan atau bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum.

Tegas dikatakan bahwa Erintuah Damanik, Mangapul, dan Heru Hanindoyo hanyalah setitik nila yang merusak susu sebelanga hakim yang totalnya berjumlah 7.971 orang. Masih terlalu banyak hakim idealis yang tegak lurus merawat wibawa mahkota mereka meski tidak diimbangi dengan kesejahteraan yang diterima. Jangan biarkan hakim dipelesetkan menjadi HAKIM, 'hubungi aku kalau ingin menang'.


dan followChannel WhatsApp Medcom.id

(ADN)

Pengacara Dini Sera Afrianti, Dimas Yemahura, mengucapkan terima kasih kepada Kejaksaan Agung (Kejagung) atas penangkapan tiga hakim Pengadilan Negeri (PN) Surabaya yang mengadili Gregorius Ronald Tannur.

Ronald merupakan anak eks Anggota DPR RI fraksi PKB Edward Tannur, yang divonis bebas di kasus pembunuhan Dini oleh tiga hakim tersebut.

Dimas mengatakan, pihaknya memang sejak lama curiga atas vonis bebas tersebut.

"Merespons berita ditangkapnya 3 hakim 1 pengacara terkait dengan kasus di PN Surabaya yakni diduga kasus dari GRT (Ronald) tentu di sini kami mengucapkan puji syukur alhamdulillah sedalam-dalamnya, " ujar Dimas saat dikonfirmasi, (24/10).

Dimas melanjutkan, "Dan mengucapkan terima kasih setinggi-tingginya kepada Kejagung yang telah merespons, dan juga mendengarkan harapan dari kami keluarga korban dan pengacara korban tentang janggalnya putusan yang ada di PN Surabaya."

"Dan ini bukti ya bahwasanya putusan yang ada di PN Surabaya itu ternyata mengandung unsur-unsur tindak pidana korupsi. Dan terbukti diduga pelakunya adalah pengacara dan tiga hakim tersebut," lanjutnya.

Meski tiga hakim itu telah ditangkap, kata Dimas, pihaknya berharap Kejagung menangkapnya pihak-pihak lainnya yang terlibat dalam kasus gratifikasi itu.

"Tentu Kejagung kami berharap mengembangkan perkara ini dan menangkap semua pihak yang berperan dan terlibat dalam kasus suap. Karena kita tahu adanya putusan GRT dan membebaskan GRT tersebut kita lihat bagaimana rusaknya hukum yang ada di Indonesia dan turunnya kepercayaan publik terhadap penegakan keadilan yang ada di Indonesia," katanya.

Selain itu, Dimas juga merespons terkait putusan kasasi dari Mahkamah Agung (AG) kepada Ronald Tannur yang dijatuhi hukuman 5 tahun penjara.

Menurutnya, putusan tersebut terlalu ringan dengan pertimbangan terdapat gratifikasi dalam kasus ini.

"Sementara kita ketahui putusan yang ada di Surabaya mengandung unsur penyuapan atau gratifikasi," ucapnya.

Selain itu, menurut Dimas, MA tidak melihat kasus ini secara utuh yang mana penerapan pasalnya seharusnya pembunuhan bukan hanya penganiayaan.

"Di mana di sana menurut kami, tim kuasa hukum, itu sudah jelas ada tindak pidana pembunuhan yang menyebabkan korban ini meninggal dunia adalah dilindas," ujar Dimas.

"Dan lindasan ini sengaja dilakukan oleh tersangka GRT, kenapa MA masih mempertimbangkan memberikan hukuman yang ringan kepada tersangka," tambahnya.

Ia menyampaikan, pihaknya akan membuka opsi untuk mengajukan laporan pemeriksaan hakim tingkat kasasi.

"Dengan adanya kejadian yang ada di Surabaya, yakni penangkapan terhadap tiga majelis hakim oleh kejagung, maka kami juga mengharapkan nantinya mungkin kami akan mempertimbangkan untuk mengirimkan laporan untuk memeriksa juga di tingkat kasasi yang memeriksa perkara ini," ujarnya.

"Apakah nantinya juga ditemukan unsur-unsur seperti ini jika memang ditemukan ya kami harap untuk juga dilakukan tindakan tegas seperti tiga hakim yang ada di Surabaya," kata Dimas.

Jakarta -

PT Pertamina (Persero) menggandeng Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) binaannya di Jakarta Muslim Fashion Week (JMFW) 2024 yang digelar bersama dengan dengan Trade Expo Indonesia ke-39.

Kiprah UMKM binaan ini makin bersinar dengan diraihnya penghargaan The Best Eco Friendly Product untuk UMKM Dara Baro.

Produk fesyen dari delapan UMKM binaan Pertamina ikut ambil bagian pada pagelaran adibusana ini, baik melalui pameran maupun fashion show, yakni Dara Baro, Haluan Bali, Batik Jinggar, Prabu byYangke, Shamara, Ronald Moreno, Nia Boutique, serta Klambikoe by Anti.

Dara Baro menjadi perhatian khusus karena menonjolkan karya yang berkomitmen pada prinsip keberlanjutan, dengan konsep fashion circular.

Binaan Pertamina tersebut bahkan didapuk sebagai Best Eco Friendly Product, dalam JMFW 2024. Dara Baro menerapkan metode upcycling melalui teknik jahit boro, yakni menjahit potongan kecil kain, sehingga mengubah limbah tekstil menjadi busana siap pakai berkarakter dan unik.

Secara resmi, JMFW dibuka oleh Menteri Perdagangan RI Zulkifli Hasan. Pada sambutannya, Zulkifli Hasan menegaskan JMFW merupakan platform internasional yang tidak hanya memamerkan hasil karya para desainer Indonesia, tetapi juga menjadi kesempatan penting untuk memperkokoh posisi Indonesia sebagai pusat fesyen modis dunia.

Direktur Keuangan Pertamina Emma Sri Martini, turut hadir dalam Fashion Show mitra binaan Pertamina, memberikan dukungan serta apresiasinya terhadap produk yang menonjol dari para desainer lokal, khususnya UMKM binaan Pertamina.

"Komitmen Pertamina untuk mendukung pelaku UMKM, khususnya di sektor fesyen untuk mengkurasi produk UMKM, meningkatkan kualitasnya dan membuka akses baik itu akses pendanaan, pemasaran, dan juga pangsa pasar," ujar Emma, dalam keterangan tertulis, Minggu (13/9/2024).

Pertamina, tambah Emma, akan terus berkomitmen menjaga keberlanjutan UMKM serta memperluas komunitas UMKM di masa mendatang. Pertamina juga akan mengoptimalkan potensi para pelaku UMKM agar menjadi kekuatan dalam sektor ekonomi kreatif yang dapat berkontribusi signifikan terhadap perekonomian Indonesia.

Dukungan dan pemberdayaan UMKM Pertamina dalam JMFW 2024 ini mendapat apresiasi positif dari salah satu mitra binaan, pemilik Haluan Bali Defria Kirana, yang telah bermitra dengan Pertamina selama tiga tahun.

"Dukungannya sangat terasa banget dari awal, bukan hanya soal memberikan kesempatan kami untuk exhibition, tetapi kami juga bisa scale-up karena selalu ada mentoring dan pelatihan pelatihan. Bahkan kita dilatih sampai mengetahui bagaimana caranya kita memenuhi standar untuk bisa sampai ekspor," ujar Defria.

Defria menambahkan sebelum menjadi mitra binaan Pertamina, usaha yang dijalankannya belum mengalami perkembangan signifikan, terutama dalam aspek pengalaman, pemasaran, serta akses informasi terkait ekspor.

Vice President Corporate Communication Pertamina Fadjar Djoko Santoso menambahkan tujuh UMKM binaan Pertamina di sektor fesyen terpilih untuk ikut dalam pagelaran adibusana ini karena memiliki produk unik khas Indonesia. Keunikan itu di antaranya produk yang menggunakan kain nusantara, desain motif yang menggambarkan kekayaan alam dan budaya Indonesia.

Selain itu beberapa UMKM binaan sudah menerapkan prinsip produksi fashion berkelanjutan.

"Melalui partisipasi ini, diharapkan UMKM binaan Pertamina bisa memperluas pasarnya di Indonesia, hingga kesempatan untuk berjaya di pasar global," ujar Fadjar.

Pembinaan UMKM merupakan program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL) Pertamina, sejalan dengan komitmen untuk membantu UMKM Indonesia naik kelas dan memperluas pasar ekspor untuk mencapai pembangunan berkelanjutan.

Pertamina sebagai perusahaan pemimpin di bidang transisi energi, berkomitmen dalam mendukung target Net Zero Emission 2060 dengan terus mendorong program-program yang berdampak langsung pada capaian Sustainable Development Goals (SDGs). Seluruh upaya tersebut sejalan dengan penerapan Environmental, Social & Governance (ESG) di seluruh lini bisnis dan operasi Pertamina.

(akd/akd)

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Komisi Yudisial (KY) memberikan sanksi pemberhentian tetap (pemecatan) dengan hak pensiun kepada tiga hakim yang menjatuhkan vonis bebas kepada terdakwa Gregorius Ronald Tannur (GRT) dalam kasus pembunuhan Dini Sera Afrianti.

Tiga hakim yang diberi sanksi itu, Erintuah Damanik, Mangapul, dan Heru Hanindyo. Anggota Komisi Yudisial RI dan Ketua Bidang Pengawasan Hakim dan Investigasi Joko Sasmito mengatakan ketiganya terbukti melanggar Kode Etik Pedoman dan Perilaku Hakim (KEPPH).

"Para terlapor terbukti melanggar KEPPH, dengan klasifikasi tingkat pelanggaran berat," kata Joko saat memaparkan hasil sidang pleno KY ketika rapat bersama Komisi III DPR RI di Kompleks Parlemen, Jakarta, Senin.

Joko menjelaskan sidang pleno itu dilaksanakan pada Senin ini, tepat sebelum KY mengikuti rapat bersama DPR RI. Rapat pleno putusan pemecatan terhadap tiga hakim itu diikuti oleh semua Anggota KY yang berjumlah tujuh orang.

Berdasarkan sejumlah temuan, Joko memaparkan bahwa para hakim itu membacakan fakta-fakta hukum dan pertimbangan hukum terkait unsur-unsur pasal dakwaan yang berbeda antara yang dibacakan di persidangan dengan yang tercantum dalam salinan putusan perkara Nomor 454/Pid.B/2024/PN.Sby.

Kemudian para hakim tersebut juga membacakan pertimbangan hukum tentang penyebab kematian korban Dini Sera Afrianti yang berbeda dengan hasil visum et repertum, serta keterangan saksi ahli dr Renny Sumino dari RSUD Dr Soetomo.

Selain itu, menurutnya para hakim tidak pernah mempertimbangkan, menyinggung dan/atau memberikan penilaian tentang barang bukti berupa CCTV di area parkir basement Lenmarc Mall yang diajukan oleh penuntut umum dalam sidang pembacaan putusan.

"Bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Sidang Pleno berpendapat pelanggaran yang dilakukan oleh para terlapor masuk dalam klasifikasi pelanggaran berat, dan Majelis Sidang Pleno Komisi Yudisial RI telah bermusyawarah dan sepakat menjatuhkan sanksi berat," kata dia.

Dengan adanya pemberian saksi itu, Wakil Ketua Komisi III DPR RI Habiburokhman mengatakan bahwa putusan bebas yang dilakukan oleh Pengadilan Negeri Surabaya kepada Ronald Tannur itu cukup fenomenal karena menyita perhatian publik.

Dia pun menilai bahwa KY juga telah bekerja maksimal terhadap adanya kasus pelanggaran kode etik itu. Namun, dia ingin semestinya KY menjatuhkan pemberhentian tetap tanpa hak pensiun.

"Tapi nggak apa-apa pak, sudah sangat maksimal, terima kasih. Saya pikir teman-teman (Anggota DPR) akan menyampaikan apresiasi semua kepada Komisi Yudisial," kata Habiburokhman.

Kasi Intel Kejaksaan Negeri (Kejari) Surabaya, Putu Arya Wibisana, menyebut bahwa Gregorius Ronald Tannur (31) tidak sedang berada di luar negeri.

"(Berdasarkan) monitoring rekan-rekan intel, yang bersangkutan (Ronald Tannur) masih berada di Indonesia, tidak di luar negeri," kata Putu kepada wartawan, Senin (5/8).

Meski begitu, Kejari Surabaya tetap akan melayangkan permohonan pencekalan terhadap Ronald Tannur ke Kemenkumham.

Saat ini pihaknya masih berkoordinasi dengan Kejaksaan Tinggi (Kejati) Jawa Timur hingga Kejaksaan Agung untuk meneruskan ke Kemenkumham.

"Untuk cegah-tangkal setelah pernyataan kasasi kami, sudah kami nyatakan. Tentunya nanti hari ini juga kami bersurat secara berjenjang melalui Kejati Jatim dan juga kami teruskan ke Kejaksaan Agung dan diteruskan ke Kemenkumham. Nanti juga akan koordinasi ke Dirjen Imigrasi. Untuk cegah-tangkal ini kami layangkan secara sesegera mungkin," ungkapnya.

Sebelumnya, Kuasa Hukum Dini, Dimas Yemahura, mengatakan pihaknya mendapatkan informasi bahwa Ronald berencana untuk pergi ke luar negeri.

"Sementara saya juga mendapatkan informasi di lapangan bahwasanya tersangka pasca-bebas ini ada perencanaan untuk pergi ke luar negeri. Tentu ini sangat menyakitkan bagi kami keluarga korban," ucap Dimas.

Jakarta: Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyatakan siap membuka penyelidikan, jika ada indikasi rasuah di vonis bebas terdakwa pembunuhan Gregorius Ronald Tannur. Sejumlah pihak mencurigai adanya permainan dalam vonis tersebut.

“Secara prinsip sih, KPK dapat melakukan penyelidikan bila mana ditemukan adanya bukti kuat tindak pidana korupsi dalam putusan terkait saudara RT (Ronald Tannur) ya,” kata juru bicara KPK Tessa Mahardhika Sugiarto di Jakarta, Rabu, 31 Juli 2024.

Pihaknya baru bisa melakukan penyelidikan jika ada bukti awal dugaan rasuah. Untuk urusan etik, pemeriksaan menjadi urusan Komisi Yudisial (KY).
KPK meminta masyarakat memantau seluruh proses hukum maupun pemeriksaan KY dalam perkara tersebut. Lembaga Antirasuah juga membuka peluang untuk bekerja sama dengan KY maupun Mahkamah Agung (MA) untuk memasang mata atas pemeriksaan hakim putusan bebas Ronald.

“Jadi kita pantau saja kita perhatikan secara prinsip KPK siap bekerja sama dengan komisi yudisial atau Mahkamah Agung. Apabila ditemukan adanya praktek jual beli hasil persidangan, jadi kami akan menunggu dan menanti prosesnya seperti apa,” ucap Tessa.

Komisi III mendesak KY hingga KPK memeriksa hakim-hakim yang memvonis bebas Gregorius Ronald Tannur. Pemeriksaan dinilai penting untuk mengusut dugaan hakim 'bermain' dalam putusan tersebut.

“Periksa hakim-hakim maupun pihak terkait dalam putusan ini karena ada indikasi ‘permainan’ hukum melihat dari vonis bebas pelaku yang menurut kami, sangat tidak masuk akal," kata Wakil Ketua Komisi III Pangeran Khairul Saleh melalui keterangan tertulis, Senin, 29 Juli 2024.

Dia mendorong KY terlibat aktif. Khususnya, melakukan tindakan tegas guna menjaga keadilan dan integritas sistem hukum di Indonesia.

(ADN)

Jakarta: Mahkamah Agung (MA) menegaskan putusan bebas Ronald Tannur belum inkrah. Putusan majelis hakim Pengadilan Negeri (PN) atas pembunuhan Dini Sera Afrianti itu, belum berkekuatan hukum tetap.

"Tatkala pengadilan negeri membebaskan terdakwa dari dakwaan penuntut umum, maka penuntut umum boleh kasasi atas vonis tersebut," kata juru bicara MA Suharto kepada Media Indonesia, Selasa, 30 Juli 2024.

Menurut Suharto, ada tiga macam putusan perkara pidana di pengadilan. Pertama, terdakwa dinyatakan terbukti bersalah dipidana. Kedua, putusan onslag alias lepas.
Selanjutnya, putusan ketiga, dakwaan jaksa penuntut umum tidak terbukti. Sehingga, terdakwa dibebaskan sebagaimana putusan terhadap Ronald. Bagi Suharto, hakim memang boleh membebaskan terdakwa.

Suharto meminta semua pihak bijak menanggapi putusan bebas Ronald. Sebab, masih ada proses hukum berikutnya di MA, setelah penuntut umum mengajukan kasasi atas putusan tersebut.

Dalam tahap kasasi, Surhato menyebut majelis hakim di MA bakal menguji putusan PN Surabaya yang membebaskan Ronald. Mekanisme itu dilakukan dengan mempertimbangkan memori kasasi dari penuntut umum.

"Putusan PN (Surabaya) itu belum berkekuatan hukum, karena masih ada upaya hukum (kasasi)," kata dia.

(ADN)

Jakarta: Vonis bebas Gregorius Ronald Tannur oleh hakim Pengadilan Negeri (PN) Surabaya, disorot publik. Pakar hukum pidana, Asep Iwan Iriawan, melihat putusan ini janggal.

Asep berharap hakim Mahkamah Agung (MA) bisa bekerja secara profesional di tingkat kasasi. Seharusnya, hukuman Ronald berat, karena menghilangkan nyawa Dini Sera Afrianti, 29.

“Mudah-mudahan di MA kasasinya dipegang oleh hakim-hakim yang punya latar belakang integritas, kualitas, intelektualitas yang tidak tergoda oleh 'kertas', ” kata Asep dalam tayangan Metro TV, Selasa, 30 Juli 2024.

Tak dibeberkan maksud 'kertas' oleh Asep. Intinya, Asep melihat kesimpulan hakim PN Surabaya tidak valid. Sebab, hakim seakan-akan menjadi seorang dokter yang menentukan penyebab kematian korban. Menurut Asep putusan tersebut sangat janggal.
“Ini kan faktanya sangat janggal, tidak cerdas menurut saya, menentukan seseorang karena kematiannya dari penganiayaan menjadi minum alkohol dan kena lambung, ” ucap Asep.

Sangat memprihatinkan, kata Asep, jika kasus ini tidak mendapat perhatian dari Komisi Yudisial dan Mahkama Agung. Kata Asep putusan yang diberikan ke Ronald bukan demi keadilan.

“Padahal putusan didahului dengan demi keadilan berdasarkan tuhan yang maha esa, sekarang putusan hakim dirubah, demi kekayaan berdasarkan ketuhanan yang maha esa,” tegas Asep.

(ADN)

Jakarta: Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan (Komnas Perempuan) mengecam putusan bebas terdakwa Gregorius Ronald Tannur. Vonis Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya itu dianggap mencederai pemenuhan hak atas keadilan korban.

Komisioner Komnas Perempuan Tiasri Wiandani, menyampaikan pihaknya mendukung kasasi jaksa atas vonis bebas tersebut. "Dan meminta Badan Pengawasan MA (Bawas MA) serta Komisi Yudisial (KY) untuk memberikan perhatiaan dan pengawasan terhadap kasus ini sebagai upaya pemenuhan hak atas keadilan dan pemulihan korban dan keluarga korban,” kata Tiasri di Jakarta, 27 Juli 2024.

Komnas Perempuan mengapresiasi upaya penyidik dan Jaksa Penuntut Umum (JPU) yang mengontruksi kasus ini. Yakni, dengan menambahkan restitusi dalam tuntutan sebagai bagian dari upaya pemulihan terhadap anak korban yang kehilangan ibu sebagai penopang kehidupannya.

Peristiwa penganiayaan yang menyebabkan kematian ini terjadi pada Selasa, 3 Oktober 2023 lalu. Diketahui, dalam kasus tersebut menunjukkan proses yang disengaja untuk menimbulkan penderitaan fisik dan psikis luar biasa terhadap korban yaitu pemukulan sejak dari dalam ruangan, ke ruang parkir, penempatan korban di dalam bagasi, perekaman dengan pengejekan, pelindasan dengan mobil, dan menunda membawa korban ke rumah sakit.
“Rangkaian penganiayaan ini menunjukkan bahwa ragam kekerasan yang dilakukan dapat dikategorikan sebagai ‘femisida’ yaitu pembunuhan perempuan dengan alasan tertentu ataupun karena ia perempuan, dalam relasi kuasa timpang berbasis gender terhadap pelaku, dalam hal ini relasi antara korban dan pelaku yang adalah pacarnya,” terang Tiasri.

Dia juga menyampaikan kekecewaan Komnas Perempuan atas vonis bebas tersebut, mengingat rangkaian perlakuan terdakwa, CCTV yang beredar, dan hasil visum et repertum yang menunjukkan adanya luka pada hati akibat benda tumpul dan bekas lindasan pada ban mobil terdakwa.

“Upaya terdakwa untuk menolong korban bukan berarti menghilangkan fakta bahwa terdakwa tidak melakukan penganiayaan, bahkan seharusnya dapat dilihat upaya pertolongan yang dilakukan terdakwa terlambat atau lalai yang menyebabkan korban tewas,” ujarnya.

Komnas Perempuan sejak 2017 telah melakukan pantauan pemberitaan kematian perempuan. Pada 2023 terpantau 159 kasus dengan indikator femisida. Pantauan setiap tahunnya menempatkan femisida intim (intimate partner femicide/IPF) yaitu pembunuhan yang dilakukan oleh suami, mantan suami, pacar, mantan pacar atau pasangan kohabitasi sebagai jenis femisida tertinggi.

Pada 2023 femisida intim mencapai 67% dari keseluruhan kasus femisida yang diberitakan, termasuk dalam relasi pacaran seperti yang terjadi pada korban dan terdakwa. Dikenali bahwa femisida intim dalam relasi perkawinan atau pacaran menjadi puncak dan eskalasi dari berbagai kekerasan dan ketidakadilan berbasis gender yang dialaminya.

(ADN)

Gregorius Ronald Tannur (31 tahun) divonis bebas di Pengadilan Negeri Surabaya, Rabu (24/7). Majelis hakim yang dipimpin Erintuah Damanik menilai Ronald tidak terbukti membunuh kekasihnya, Dini Sera Afrianti (29).

Kasi Intelijen Kejaksaan Negeri (Kejari) Surabaya, Putu Arya Wibisana, menyayangkan bahwa hakim tidak menjadikan CCTV sebagai petunjuk.

"CCTV sudah kami sampaikan di persidangan, itu menjadi bukti untuk menjadi fakta, suatu petunjuk bagi hakim sebenarnya, bisa digunakan untuk melihat kembali berdasarkan dari saksi walaupun tidak ada yang melihat katanya dalam pertimbangan mereka," kata Putu dalam konpers di kantornya, Kamis (25/7).

"Di CCTV, ada beberapa hal yang membuktikan bahwa itu bisa menjadi penganiayaan yang mengakibatkan korban, sesuai dengan visum et repertum, luka di dalam hati akibat lindasan dari ban kendaraan seperti itu," kata Putu.

Maka dari itu, tim jaksa penuntut umum Kejari Surabaya pun mengajukan kasasi ke Mahkamah Agung. "Kami menyatakan akan melakukan langkah upaya hukum yaitu berupa kasasi," kata Putu.

Putu menjelaskan dua pertimbangan hakim dalam memvonis bebas Ronald.

"Pertama, dalam pertimbangan majelis hakim di PN Surabaya itu menyatakan, tidak ada saksi yang menyatakan satu pun penyebab kematian dari korban Dini," ujar Putu.

Putu melanjutkan, "Kedua, itu penyebab kematiannya, dari pertimbangan yang diambil oleh majelis hakim adalah bahwa korban itu meninggal akibat dari alkohol yang berada di dalam lambung korban."

Pengacara Ronald, Sugianto, menyebut bahwa putusan hakim telah mempertimbangkan fakta yang ada.

"CCTV pun itu yang ada, tidak ada yang menjelaskan bahwa dia itu terlindas atau dia ditabrak, tidak ada. Gambarnya kan hanya mobil yang lewat saja. Jadi CCTV yang dianggap sebagai petunjuk itu pun tidak menggambarkan mana ada korban terlindas, mana tertabrak juga tidak ada. Jadi hakim sudah selayaknya untuk memutus dengan pertimbangan seperti itu," kata Sugianto usai persidangan, Rabu (24/7).

Kendati tidak ada hubungannya, nama Anggota DPR RI Edward Tannur mencuat sejalan dengan kasus ini lantaran ia merupakan ayah dari Ronald.