Bisnis.com, MOJOKERTO - PT Lautan Natural Krimerindo (LNK), salah satu pemain utama dalam industri krimer di Indonesia, telah mengambil langkah besar dalam mendukung praktik bisnis yang berkelanjutan dengan memperoleh sertifikasi Roundtable on Sustainable Palm Oil (RSPO). Keanggotaan ini tidak hanya memperkuat peran Indonesia dalam inisiatif global RSPO, tetapi juga menegaskan komitmen LNK terhadap keberlanjutan dan tanggung jawab lingkungan.

Sebagai perusahaan yang bergerak di industri manufaktur bahan makanan dan minuman, anak perusahaan Lautan Luas, Tbk ini melihat sertifikasi RSPO sebagai pijakan penting dalam operasional bisnisnya. CEO PT Lautan Natural Krimerindo, Hendrik Gunawan, menyatakan bahwa langkah ini merupakan bagian dari strategi keberlanjutan jangka panjang perusahaan.

“Kami percaya bahwa sertifikasi RSPO merupakan langkah krusial dalam upaya kami mendukung Sustainable Development Goals (SDG),” ujar Hendrik.

Tidak hanya fokus pada kepentingan usaha, LNK juga berkomitmen menciptakan dampak positif bagi masyarakat dan lingkungan, terutama bagi kesejahteraan petani kelapa sawit. Dalam rantai pasok industri minyak kelapa sawit, LNK berada pada sektor hilir sebagai produsen produk olahan. Dengan sertifikasi RSPO yang diraih LNK yakni RSPOSupply Chain, memastikan bahwa minyak kelapa sawit yang digunakan dalam produksi berasal dari perkebunan yang berkelanjutan.

Hendrik menjelaskan lebih lanjut, “Di industri kami untuk memproduksi produk-produk seperti krimer nabati, foaming creamer, dan bubuk premiks kami menggunakan minyak nabati, salah satunya minyak kelapa sawit. Dengan sertifikat RSPO ini, kami memastikan bahwa produk-produk yang kami produksi dapat memenuhi standar keberlanjutan.”

Menurut data RSPO (2022), Indonesia saat ini menduduki peringkat pertama produsen kelapa sawit berkelanjutan di dunia, yakni sebanyak 60,6%. Melalui sertifikasi RSPO, LNK ingin turut mengambil peran dalam menciptakan industri makanan dan minuman yang inklusif dan berkelanjutan. Selain itu, LNK juga optimis dapat memperluas pasar ekspor ke negara-negara yang memerlukan produk bersertifikat RSPO, sekaligus terus meningkatkan standar kualitas produk.

“Ini adalah bukti dedikasi kami dalam membangun masa depan industri yang lebih bertanggung jawab dan berkelanjutan,” tutup Hendrik.

JAKARTA, Investor.id -Rencana penundaan implementasi European Union Deforestation-Free Regulation (EUDR) selama setahun disambut positif. Sebab regulasi tersebut masih belum memiliki aturan pelaksanaan yang jelas.

Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia (APINDO) Shinta Kamdani menerangkan, saat ini yang ditangkap hanya gambaran besarnya saja dan tidak ada parameter yang jelas dalam EUDR. Tidak diketahui apa parameter “deforestasi” yang dirujuk dalam EUDR atau bagaimana parameter-parameter tersebut akan diimplementasikan di lapangan.

PALANGKARAYA, investor.id –Kapasitas terpasang fasilitas pengolah (refinery) minyak sawit mentah (crude palm oil/CPO) milik PT Citra Borneo Utama Tbk (CBUT) akan bertambah menjadi 4.000 Metrik Ton (MT) per hari pada kuartal II-2025 dari sebelumnya 2.500 MT per hari.

Direktur Utama Citra Borneo Utama Ronny Hertantyo Raharjo mengungkapkan, peningkatan kapasitas terpasang tersebut bakal dikontribusikan oleh refinery 2 berkapasitas 1.500 MT yang diestimasikan dapat mulai beroperasi (commissioning) pada kuartal II tahun depan.

“Jadi, tahun depan total kapasitasnya 4.000 MT. Kalau sampai kuartal II-2025 itu commissioning, tapi produksi yang dihasilkan sekitar kuartal III dan IV-2025,” ucap Ronny kepada media, Rabu (2/10/2024).

Sampai saat ini, progres pembangunan refinery 2 sudah menyelesaikan tahap pembangunan struktur dasar seperti fondasi dan diharapkan sudah mulai berdiri pada akhir 2024. Mengingat, peralatan (equipment) sudah berada di lokasi.

"Jadi, kira-kira awal tahun depan vessel-vessel atau equipment sudah jadi. Sudah kelihatan bentuk pabriknya,” tambah dia. Sementara kapasitas terpasang untuk minyak inti sawit mentah (crude palm kernel oil/CPKO) mikik CBUT saat ini mencapai 600 MT CPKO per hari.

Ronny mengklaim, teknologi pada refinery 2 akan lebih canggih dibanding refinery sebelumnya karena refinery 2 memiliki kemampuan untuk mengolah CPO berkualitas rendah bahkan berkualitas buruk sekalipun. Pemanfaatan teknologi ini akan menguntungkan CBUT karena dengan begitu perseroan dapat membeli CPO dengan harga diskon dari pabrik lain.

"Jadi, refinery 2 ini akan bisa mengolah CPO baik dengan kualitas tinggi ataupun kualitas rendah. Itu adalah keunggulan secara teknologi di refinery 2 ini,” tutur dia.

“Selama ini, kami berbangga hati memiliki kebun berkualitas baik. Ditambah, delivery dari Pabrik Kelapa Sawit (PKS) menuju refinery dalam radius 60 kilometer yang artinya kurang dari 24 jam, sehingga kualitas dari CPO itu tetap terjaga,” papar dia.

Hadirnya refinery 2 di samping akan menghasilkan efisiensi, di saat bersamaan juga diharapkan dapat meningkatkan standar. Apalagi, standar produk CBUT sudah bersertifikat Roundtable on Sustainable Palm Oil (RSPO), sehingga negara-negara Eropa sudah bisa membeli.

ChiefofSustainability PTCitra Borneo Indah (CBI) Group selaku pengendali PT Sawit Sumbermas Sarana Tbk (SSMS) dan CBUT Henky Satrio Wibowo menegaskan, emiten-emiten di bawah CBI Group sudah mendeklarasikan 100% RSPO pada Desember 2023. “Artinya, sekarang sudah RSPO,” kata dia.

RSPO merupakan kewajiban agar perusahaan senantiasa bertanggung jawab terhadap semua hal ketika menjalankan unit bisnisnya. “Jadi, sustainability itu holistik dan sustainability itu berkaitan dengan bagaimana kami memastikan produk kami bertanggung jawab dan bisa dijual,” tandas Henky.

Editor: Muawwan Daelami (muawwandaelami@gmail.com)

Follow Channel Telegram Official kami untuk update artikel-artikel investor.id

Baca Berita Lainnya di Google News

Reporter: Pulina Nityakanti | Editor: Anna Suci Perwitasari

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Keanggotaan dalam Roundtable on Sustainable Palm Oil (RSPO) dianggap menjadi sentimen yang baik terhadap kinerja emiten minyak kepala sawit alias crude palm oil (CPO) dalam jangka waktu yang panjang.

Asal tahu saja, sebelumnya beredar kabar terkait keluarnya PT Bakrie Sumatera Plantations Tbk (UNSP) dari keanggotaan RSPO.

Dalam keterbukaan informasi tertanggal 4 September 2024, UNSP pun membantah bahwa perusahaan dikeluarkan dari keanggotaan RSPO akibat adanya pelanggaran kode etik.

Pelanggaran kode etik yang dimaksud adalah adanya tuduhan dari komunitas yang diwakili oleh Ketua Kelompok Tani terhadap PT Grahadura Leidong Prima (GLP), anak usaha UNSP. GLP disebut belum memenuhi komitmen untuk memfasilitasi pembangunan perkebunan plasma bagi masyarakat.

Dokumen terkait tindak lanjut dari RSPO atas tuduhan tersebut pun dapat diakses di laman organisasi tersebut.

Direksi UNSP menyebutkan, perseroan secara sukarela lebih dahulu mengajukan pengunduran diri kepada RSPO melalui surat pengunduran diri tertanggal 5 Agustus 2024.

“Sedangkan, surat panel RSPO dikeluarkan pada tanggal 26 Agustus 2024, yang terjadi setelah pengunduran diri Perseroan dimaksud,” ujarnya dalam keterbukaan informasi.

UNSP pun membantah tuduhan terkait kabar beredar bahwa pelanggaran kode etik menjadi alasan perseroan tak lagi tergabung dalam keanggotaan RSPO.

Sehubungan dengan tuntutan kelompok masyarakat tertentu terkait kewajiban pembangunan kebun plasma masyarakat terhadap GLP, pada saat ini belum merupakan kewajiban GLP sesuai dengan ketentuan perundang-undangan dan hukum yang berlaku di Republik Indonesia.

Sebab, ketika GLP memperoleh Izin Usaha Perkebunan pada tanggal 8 Desember 2004, kewajiban tersebut belum ada melainkan baru mulai diberlakukan sejak tanggal 28 Februari 2007 dan tidak berlaku surut.

“Meskipun demikian, sejak tahun 2022 GLP telah melakukan kemitraan produktif dengan masyarakat melalui koperasi atau gabungan kelompok tani (gapoktan) dalam mendukung program peremajaan sawit rakyat (PSR),” ungkap direksi UNSP.

Perseroan mengaku, sangat menyayangkan pendirian dan sikap RSPO dalam prosedur menangani adanya suatu keluhan atau pengaduan dari para pemangku kepentingan yang tidak dilakukan secara baik dalam proses identifikasi, validasi, dan verifikasi terhadap subyek hukum pengadu dan substansi permasalahan yang diadukan.

“Kami berhak mengajukan pengunduran diri dalam keanggotaan RSPO karena perseroan memandang tidak ada kemanfaatan dan memberikan keuntungan bagi perseroan pada saat ini,” papar UNSP.

Junior Equity Analyst Pilarmas Investindo Sekuritas, Arinda Izzaty Hafiya melihat, keluarnya UNSP dari keanggotaan RSPO bisa berdampak buruk terhadap reputasi perseroan di mata investor, konsumen, dan mitra bisnis. Hal ini dapat diartikan UNSP tidak berkomitmen pada praktik berkelanjutan.

Sebab, banyak pasar internasional, terutama di Eropa dan Amerika Utara, lebih memilih atau bahkan mensyaratkan produk kelapa sawit yang bersertifikat RSPO. Ini pun menyebabkan menurunnya peluang UNSP untuk memperluas jangkauan pasarnya.

“Tentu ini akan menurunkan harga saham sebab investor melihat hal ini sebagai sentimen negatif. Penurunan pendapatan dan jangkauan pasar,” ujarnya kepada Kontan, Kamis (5/9).

Arinda mengatakan, keanggotaan RSPO secara umum bisa meningkatkan reputasi perusahaan sebagai entitas yang berkomitmen terhadap keberlanjutan dan praktik ramah lingkungan.

Pasar internasional lebih memilih produk kelapa sawit bersertifikat RSPO, sehingga meningkatkan akses pasar. Selain itu, investor cenderung lebih percaya dan mendukung perusahaan yang memiliki sertifikasi RSPO, karena dianggap lebih bertanggung jawab secara sosial dan lingkungan.

“Dengan mematuhi standar RSPO membantu perusahaan dalam memenuhi regulasi lingkungan yang ketat di berbagai negara,” ungkapnya.

Arinda pun menyebutkan sejumlah keuntungan dan kerugian menjadi anggota RSPO. Keuntungannya adalah akses ke pasar premium, reputasi positif, dukungan dan jaringan yang baik, serta mitigasi risiko

Sementara, kerugian menjadi anggota RSPO adalah tingginya biaya sertifikasi, kepatuhan yang ketat, serta kewajiban pengawasan dan audit.

“Untuk menjadi anggota RSPO, diwajibkan harus mengikuti komitmen terhadap keberlanjutan, memastikan transparansi, serta menjalankan kepatuhan terhadap standar RSPO,” tuturnya.

Para anggota RSPO memiliki hak untuk menggunakan logo RSPO, akses ke informasi dan jaringan, serta memiliki partisipasi dalam pengambilan keputusan

Untuk kewajibannya, para anggota harus mematuhi standar RSPO, membuat laporan berkala, dan melakukan audit dan pengawasan.

Dilansir dari laman resmi RSPO, saat ini emiten yang menjadi anggota RSPO adalah PT Austindo Nusantara Jaya Tbk (ANJT), PT Dharma Satya Nusantara Tbk (DSNG), PT Triputra Agro Persada Tbk (TAPG), PT Sampoerna Agro Tbk (SGRO), PT Eagle High Plantations Tbk (BWPT), dan PT Sawit Sumbermas Sarana Tbk (SSMS).

Head of Sustainability SSMS Henky Satrio mengatakan, SSMS telah bergabung dalam keanggotaan RSPO Sejak 17 April 2007. Sampai saat ini perseroan telah memiliki 100% sertifikasi RSPO.

Dengan tergabung dalam keanggotaan RSPO, SSMS mengakui mengalami peningkatan penjualan. Sebab, tandan buah segar (TBS) dan hasil proses minyak kelapa sawit alias crude palm oil (CPO) perseroan mendapat pengakuan sebagai Certified RSPO dalam mekanisme penjualan Book and Claim.

Selain dampak kinerja keuangan, SSMS juga merasakan dampak kinerja fundamental yang dihasilkan dari keikutsertaan keanggotaan RSPO. Di antaranya, peningkatan citra perseroan karena tingkat kepercayaan pembeli tinggi, serta penerapan kesehatan dan keselamatan kerja (K3) yang telah diakui.

“Kemitraan dengan masyarakat melalui program Plasma bisa turut membantu peningkatan perekonomian masyarakat dengan adanya kegiatan operasional SSMS,” ujarnya kepada Kontan, Jumat (6/9).

Arinda melihat, para emiten tersebut prospeknya cukup positif. Contohnya, SSMS yang mencatatkan kenaikan pendapatan sebesar 10,77% secara tahunan alias year on year (yoy) per semester I 2024. Lalu, TAPG mencatatkan kenaikan pendapatan sebesar 7,95% yoy per akhir Juni 2024.

Jika emiten tergabung dengan RSPO, maka peluang mereka di industri sawit akan semakin besar dan harga yang ditawarkan juga lebih premium daripada emiten yang tidak tergabung dengan RSPO.

“Ini mengingat terikat RSPO artinya memiliki komitmen terhadap keberlanjutan,” ujarnya.

Namun, Arinda belum memberikan rekomendasi saham untuk emiten CPO.

Equity Analyst Kanaka Hita Solvera William Wibowo melihat, pergerakan saham TAPG ada di level support Rp 580 per saham dan resistance Rp 730 per saham. William pun merekomendasikan buy on weakness untuk TAPG dengan target harga Rp 730 per saham.

Analis MNC Sekuritas Herditya Wicaksana melihat, pergerakan saham SGRO ada di level support Rp 2.000 per saham dan resistance Rp 2.040 per saham. Herditya pun merekomendasikan trading buy untuk SGRO dengan target harga Rp 2.060 - Rp 2.070 per saham.

Reporter: Pulina Nityakanti | Editor: Noverius Laoli

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. PT Bakrie Sumatera Plantations Tbk (UNSP) memberikan penjelasan terkait keluarnya perseroan dari keanggotaan Roundtable on Sustainable Palm Oil (RSPO).

Sebelumnya, diketahui RSPO tengah menindaklanjuti laporan terkait dugaan pelanggaran yang dilakukan anak usaha UNSP.

Melansir dokumen milik RSPO, organisasi tersebut sudah menyusun kerangka acuan penyelidikan independen atas pengaduan terhadap PT Grahadura Leidong Prima, anak usaha UNSP.

Pada tanggal 23 November 2023, komunitas yang diwakili oleh Ketua Kelompok Tani mengajukan pengaduan terhadap PT Grahadura Leidong Prima (GLP) dan menyebut bahwa perusahaan belum memenuhi komitmennya untuk memfasilitasi pembangunan perkebunan plasma bagi masyarakat.

Ada dua poin utama dalam tuduhan tersebut. Pertama, GLP dianggap tidak pernah menindaklanjuti kesepakatan untuk memfasilitasi pembangunan perkebunan plasma bagi masyarakat. Kedua, GLP dianggap tidak memberikan informasi mengenai penyelesaian atau implementasi pembangunan perkebunan plasma dan kemitraan konservasi.

“Untuk melakukan verifikasi terhadap tuduhan-tuduhan di atas, Panel Pengaduan independen telah mengarahkan Sekretariat RSPO untuk menggunakan jasa penyelidik/pakar independen untuk melakukan penyelidikan independen,” ujar dokumen tersebut, dikutip Kamis (5/9).

Ada dua tujuan utama dari penyelidikan independen tersebut. Pertama, menyelidiki dan memverifikasi tuduhan-tuduhan tersebut dan mengumpulkan bukti-bukti untuk dianalisis.

Kedua, untuk menyiapkan suatu laporan yang menguraikan temuan-temuan investigasi beserta suatu kesimpulan dan rekomendasi-rekomendasi (sebagaimana berlaku) untuk pertimbangan Panel Pengaduan independen.

Saat ini, nama UNSP pun sudah tak lagi tercantum dalam daftar anggota RSPO di laman resmi organisasi.

Merespons hal tersebut, UNSP merilis tanggapan terkait keanggotaan perseroan di RSPO.

Direksi UNSP menyebutkan, perseroan secara sukarela lebih dahulu mengajukan pengunduran diri kepada RSPO melalui surat pengunduran diri tertanggal 5 Agustus 2024.

“Sedangkan, surat panel RSPO dikeluarkan pada tanggal 26 Agustus 2024, yang terjadi setelah pengunduran diri Perseroan dimaksud,” ujarnya dalam keterbukaan informasi.

UNSP pun membantah tuduhan terkait kabar beredar bahwa pelanggaran kode etik menjadi alasan perseroan tak lagi tergabung dalam keanggotaan RSPO.

Sehubungan dengan tuntutan kelompok masyarakat tertentu terkait kewajiban pembangunan kebun plasma masyarakat terhadap GLP, pada saat ini belum merupakan kewajiban GLP sesuai dengan ketentuan perundang-undangan dan hukum yang berlaku di Republik Indonesia.

Sebab, ketika GLP memperoleh Izin Usaha Perkebunan pada tanggal 8 Desember 2004, kewajiban tersebut belum ada melainkan baru mulai diberlakukan sejak tanggal 28 Februari 2007 dan tidak berlaku surut.

“Meskipun demikian, sejak tahun 2022 GLP telah melakukan kemitraan produktif dengan masyarakat melalui koperasi atau gabungan kelompok tani (gapoktan) dalam mendukung program peremajaan sawit rakyat (PSR),” ungkap direksi UNSP.

Perseroan mengaku, sangat menyayangkan pendirian dan sikap RSPO dalam prosedur menangani adanya suatu keluhan atau pengaduan dari para pemangku kepentingan yang tidak dilakukan secara baik dalam proses identifikasi, validasi, dan verifikasi terhadap subyek hukum pengadu dan substansi permasalahan yang diadukan.

“Kami berhak mengajukan pengunduran diri dalam keanggotaan RSPO karena perseroan memandang tidak ada kemanfaatan dan memberikan keuntungan bagi perseroan pada saat ini,” papar UNSP.

Direksi UNSP menyebutkan, perseroan dan anak usaha akan senantiasa selalu mematuhi ketentuan perundang-undangan dan hukum yang berlaku, serta berupaya menerapkan best practices dalam bidang usaha Perkebunan baik aspek lingkungan dan sosial.

“Kami menjunjung prinsip Tata Kelola Perusahaan yang meliputi transparansi, akuntabilitas, dan responsibilitas serta mengedepankan nilai-nilai keberlanjutan (sustainability values),” ungkap direksi UNSP.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Sektor sawit berperan besar bagi ekonomi Indonesia, di antaranya menyumbang devisa negara Rp750 triliun per tahun khususnya dari ekspor produk hilir yang bernilai tambah tinggi. Pengembangan industri yang berkelanjutan merupakan prasyarat penerimaan produk hilir kelapa sawit di pasar global.

Namun, sejumlah tantangan terus membayangi industri dalam menerapkan prinsip keberlanjutan, misalnya soal produktivitas terutama dialami perkebunan rakyat. Situasi ini berimbas terhadap harga CPO yang terus turun sehingga berdampak pula kepada kesejahteraan petani.

Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS) mengupayakan aksi strategis yang tak hanya menyoroti penguatan industri hilir, tetapi juga memperbaiki kesejahteraan petani sembari mengupayakan stabilisasi harga CPO.

Director of Planning and Fund Management BPDPKS Kabul Wijayanto mengatakan, hilirisasi industri sawit memang harus berjalan. “Tapi jangan sampai melupakan hulu,” tuturnya di sesi one on one Sustainability Action for Future Economy (SAFE) 2024 bertajuk Strengthening Sustainability to Accelerate Indonesia's Palm Oil Downstreaming, Jakarta, Rabu (7/8/2024).

BPDPKS menjalankan sejumlah program untuk mendukung implementasi good agricultural practice (GAP). Aksi ini dilakukan bekerja sama dengan pemerintah pusat, pemerintah daerah, kelompok tani, perusahaan swasta, serta perguruan tinggi.

Kabul menyebutkan, program yang dimaksud mencakup peremajaan sawit rakyat, bantuan sarana dan prasarana, serta pengembangan SDM. “Kami harapkan peremajaan kebun sawit rakyat akan meningkatkan produktivitas,” tuturnya.

Peremajaan sawit rakyat untuk meningkatkan produktivitas perkebunan rakyat dilakukan dengan menggunakan bibit bersertifikat. Pemerintah menyalurkan pendanaan untuk program PSR melalui BPDPKS sampai dengan juni 2024 sebesar Rp9,61 triliun dengan luas lahan 344 ribu Ha dengan pekebun 154 ribu orang. Melalui program ini, lahan dan pekebun yang diremajakan dapat menerapkan GAP.

“Para pekebun rakyatlah yang paling harus dibantu, harus difokuskan. Kalau swasta, ISPO-nya sudah 60 persen dari lahan yang ada. Maka, pekebun rakyat inilah yang harus dibantu,” ujar Kabul.

PSR merupakan program untuk membantu pekebun rakyat memperbaharui perkebunan kelapa sawit mereka dengan kelapa sawit yang lebih berkelanjutan dan berkualitas, serta mengurangi risiko pembukaan lahan ilegal.

Sementara itu, soal bantuan sarana dan prasarana diupayakan perbaikan rantai pasok melalui bantuan perbaikan jalan, jembatan, alat transportasi alsintan, dan lain-lain. Hal ini diharapkan bisa mendukung penerapan GAP di perkebunan rakyat.

Dan terkait pengembangan SDM, dilakukan peningkatan kompetensi dan keterampilan SDM melalui pendidikan dan pelatihan. Per Juni 2024, terealisasi pelatihan untuk 17.923 orang/pekebun.

Terkait sawit berkelanjuta ini, Indonesia memiliki sistem sertifikasi kelapa sawit berkelanjutan, yaitu ISPO (Indonesia Sustainable Palm Oil), di samping sertifikasi internasional RSPO (Roundtable Sustainable Palm Oil). Keduanya berjalan dan meningkat setiap tahun, baik secara volume minyaknya maupun luas areal perkebunan.

Sektor sawit berperan besar bagi ekonomi Indonesia, di antaranya menyumbang devisa negara Rp750 triliun per tahun khususnya dari ekspor produk hilir yang bernilai tambah tinggi. Pengembangan industri yang berkelanjutan merupakan prasyarat penerimaan produk hilir kelapa sawit di pasar global.

Namun, sejumlah tantangan terus membayangi industri ini dalam menerapkan prinsip keberlanjutan, misalnya soal produktivitas terutama dialami perkebunan rakyat. Situasi ini berimbas terhadap harga CPO yang terus turun sehingga berdampak pula kepada kesejahteraan petani.

Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS) mengupayakan aksi strategis yang tak hanya menyoroti penguatan industri hilir, tetapi juga memperbaiki kesejahteraan petani sembari mengupayakan stabilisasi harga CPO.

Director of Planning and Fund Management BPDPKS Kabul Wijayanto mengatakan, hilirisasi industri sawit memang harus berjalan. “Tapi jangan sampai melupakan hulu,” tuturnya di sesi one on one Sustainability Action for Future Economy (SAFE) 2024 bertajuk Strengthening Sustainability to Accelerate Indonesia's Palm Oil Downstreaming, Jakarta, Rabu (7/8).

BPDPKS menjalankan sejumlah program untuk mendukung implementasi good agricultural practice (GAP). Aksi ini dilakukan bekerja sama dengan pemerintah pusat, pemerintah daerah, kelompok tani, perusahaan swasta, serta perguruan tinggi.

Kabul menyebutkan, program yang dimaksud mencakup peremajaan sawit rakyat, bantuan sarana dan prasarana, serta pengembangan SDM. “Kami harapkan peremajaan kebun sawit rakyat akan meningkatkan produktivitas,” tuturnya.

Peremajaan sawit rakyat untuk meningkatkan produktivitas perkebunan rakyat dilakukan dengan menggunakan bibit bersertifikat. Pemerintah menyalurkan pendanaan untuk program PSR melalui BPDPKS sampai dengan juni 2024 sebesar Rp9,61 triliun dengan luas lahan 344 ribu Ha dengan pekebun 154 ribu orang. Melalui program ini, lahan dan pekebun yang diremajakan dapat menerapkan GAP.

“Para pekebun rakyatlah yang paling harus dibantu, harus difokuskan. Kalau swasta, ISPO-nya sudah 60 persen dari lahan yang ada. Maka, pekebun rakyat inilah yang harus dibantu,” ujar Kabul.

PSR merupakan program untuk membantu pekebun rakyat memperbaharui perkebunan kelapa sawit mereka dengan kelapa sawit yang lebih berkelanjutan dan berkualitas, serta mengurangi risiko pembukaan lahan ilegal.

Sementara itu, soal bantuan sarana dan prasarana diupayakan perbaikan rantai pasok melalui bantuan perbaikan jalan, jembatan, alat transportasi alsintan, dan lain-lain. Hal ini diharapkan bisa mendukung penerapan GAP di perkebunan rakyat.

Dan terkait pengembangan SDM, dilakukan peningkatan kompetensi dan keterampilan SDM melalui pendidikan dan pelatihan. Per Juni 2024, terealisasi pelatihan untuk 17.923 orang/pekebun.

Terkait sawit berkelanjuta ini, Indonesia memiliki sistem sertifikasi kelapa sawit berkelanjutan, yaitu ISPO (Indonesia Sustainable Palm Oil), di samping sertifikasi internasional RSPO (Roundtable Sustainable Palm Oil). Keduanya berjalan dan meningkat setiap tahun, baik secara volume minyaknya maupun luas areal perkebunan.

Luas lahan perkebunan kelapa sawit yang tersertifikasi ISPO mencapai 5,84 juta ha. Angka ini setara dengan implementasi ISPO sebesar 35,67 persen dari total tutupan sawit sebesar 16,38 juta ha. Serta ada sebanyak 1.077 pelaku usaha perkebunan kelapa sawit yang memperoleh sertifikasi ISPO.

Luas lahan perkebunan kelapa sawit yang tersertifikasi ISPO mencapai 5,84 juta ha. Angka ini setara dengan implementasi ISPO sebesar 35,67 persen dari total tutupan sawit sebesar 16,38 juta ha. Serta ada sebanyak 1.077 pelaku usaha perkebunan kelapa sawit yang memperoleh sertifikasi ISPO.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Musim Mas Group, salah satu perusahaan kelapa sawit terintegrasi terbesar di dunia, mengadakan Sesi Berbagi Pengalaman: Program Pemberdayaan Petani Swadaya untuk Masa Depan Kelapa Sawit Berkelanjutan, di Jakarta, Rabu (24/7/2024).

Pertemuan yang dihadiri oleh multi stakeholders seperti Pemerintahan, Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), akademisi, sektor swasta, serta asosiasi petani ini bertujuan membuka peluang kolaborasi untuk Program Pemberdayaan Petani Swadaya Musim Mas.

General Manager Program & Project Musim Mas Group Rob Nicholls, menjelaskan Musim Mas memiliki empat pilar dalam melaksanakan Kebijakan Keberlanjutan, salah satunya adalah Meningkatkan taraf hidup Petani, Pekerja, dan Masyarakat. Berdasarkan komitmen tersebut, Musim Mas telah menjalankan Program Pemberdayaan Petani Swadaya yang kini telah melibatkan lebih dari 44.000 petani swadaya di 6 provinsi di Indonesia.

"Kami memulai program ini pada tahun 2015 bersama International Finance Corporation (IFC), dan pada tahun 2020 kami melanjutkan serta mengembangkan program tersebut lebih lanjut”.

Dari berbagai macam hasil pertanian dan perkebunan, kelapa sawit berhasil mengantarkan Indonesia ke peringkat atas penghasil komoditas tersebut. Tak hanya berdampak pada sektor ekonomi, perkebunan kelapa sawit juga mendorong perkembangan aspek sosial dan lingkungan di Indonesia. Luas lahan perkebunan kelapa sawit Indonesia berjumlah 16,38 juta hektar dan diantaranya merupakan perkebunan swadaya sekitar 6,77 juta hektar atau 41 persen.

Diprediksi, jumlah tersebut akan meningkat menjadi 60 persen pada tahun 2030. Namun, petani swadaya kelapa sawit di Indonesia masih memiliki banyak tantangan, diantaranya adalah kurangnya pemahaman dan pengetahuan mengenai praktik perkebunan yang baik, hasil kebun yang rendah, hingga tidak memiliki akses modal dan dukungan keuangan untuk membantu panen dan peremajaan sawit (replanting).

Musim Mas menganggap petani swadaya adalah masa depan industri kelapa sawit yang berkelanjutan. Karena itu, perusahaan ini ingin membawa petani swadaya menuju praktik pertanian yang berkelanjutan, serta menghubungkan mereka kepada akses keuangan dan pasar global untuk meningkatkan pendapatan, sehingga dapat menapaki keseimbangan antara ekonomi dan keberlanjutan melalui Program Petani Swadaya Musim Mas. Program ini menerapkan dua pendekatan; Training for Smallholders yaitu program pelatihan petani secara langsung, serta Training for Trainers: Smallholders Hub yaitu program pelatihan untuk Penyuluh Pertanian Lapangan (PPL).

Melalui program ini, Musim Mas juga mendorong dan mendampingi para petani swadaya untuk membentuk kelompok/lembaga petani. Hal tersebut sangat penting untuk para petani, dimana beberapa bantuan dari pemerintah, serta sertifikasi kelapa sawit berkelanjutan hanya diperuntukan untuk petani yang berkelompok. Saat ini, Musim Mas telah membina dan mendampingi enam asosiasi petani swadaya yang tergabung dalam GAPSIMA (Gabungan Asosiasi Pekebun Kelapa Sawit Inisiasi Musim Mas) yang berlokasi di Sumatera Utara, Riau, Kalimantan Barat, dan Kalimantan Tengah, dengan total anggota sebanyak 4.714 petani swadaya.

Ketua Asosiasi Pekebun Swadaya Kelapa Sawit Pelalawan Siak (APSKS-PS) Joko Prasetyo, yang juga hadir dalam acara Sesi Berbagi Pengalaman, menjelaskan “Program Petani Swadaya Musim Mas hadir pertama kali di Riau pada tahun 2016, dan APSKS-PS dibentuk pada tahun 2019. Sejak awal berdiri hingga saat ini, Musim Mas melakukan pendampingan pada APSKS-PS.

Kini, ucap dia, total anggota APSKS-PS telah mencapai 818 petani. Dari jumlah tersebut, sebanyak 745 petani telah tersertifikasi RSPO (Roundtable on Sustainalble Palm Oil), 380 petani telah tersertifikasi ISPO (Indonesia Sustainable Palm Oil), 448 petani telah didampingi untuk mendapatkan STDB (Surat Tanda Daftar Budidaya), serta 437 petani telah didampingi untuk mendapatkan SPPL (Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup).

"Asosiasi kami juga telah dihubungkan dengan pasar global melalui penjualan kredit RSPO. Pada periode 2020-2022, Kredit RSPO kami berhasil terjual senilai Rp 7,7 miliar. Selain digunakan untuk tambahan penghasilan petani, dana tersebut juga kami gunakan untuk keperluan operasional asosiasi, pembelian alat untuk mendukung Good Agriculture Practices dan keselamatan kerja, hingga membayar BPJS Ketanagakerjaan untuk seluruh anggota.”

“Kami menyadari bahwa program yang kami lakukan baru menjangkau sebagian kecil petani swadaya di Indonesia. Karena itu, kami ingin membuka peluang kolaborasi kepada seluruh pemangku kepentingan, agar program ini bisa memberikan dampak yang lebih besar dan menjangkau petani swadaya yang lebih banyak, untuk masa depan kelapa sawit yang berkelanjutan” tutup Rob.

Bisnis.com, JAKARTA — Banderol saham AALI saat ini masih memiliki potensi kenaikan dua digit menurut konsensus para analis dalam 12 bulan ke depan.

Laju saham PT Astra Agro Lestari Tbk. (AALI) menghijau dalam sebulan terakhir. Sampai dengan akhir sesi Kamis (18/7/2024), pergerakan telah menguat 4,50% ke Rp5.800 sepanjang periode tersebut.

Kendati demikian, harga saham AALI tercatat masih mencetak return negatif untuk periode berjalan tahun ini dengan koreksi 17,44%.

Berdasarkan konsensus analis Bloomberg hingga Kamis (18/7/2024), sebanyak 6 dari 12 sekuritas yang mengulas saham AALI masih memberikan rekomendasi hold. Sisanya, sebanyak 3 sekuritas beli dan 3 sekuritas jual.

Target harga saham AALI berada di Rp7.043,33 dalam 12 bulan ke depan menurut konsensus analis. Artinya, masih terdapat potensi kenaikan 21,4% dari Rp5.800.

Dalam catatan Bisnis, AALI menyatakan telah mengajukan permohonan resmi untuk menjadi anggota asosiasi sertifikasi kelapa sawit berkelanjutan yang dikenal dengan Roundtable on Sustainable Palm Oil (RSPO).

CEO Astra Agro Lestari Santosa mengatakan, keputusan tersebut sebagai bagian dari strategi perbaikan berkelanjutan yang berkesinambungan jangka panjang yang perseroan lakukan sejak beberapa tahun yang lalu.

"Kami sangat menantikan untuk bergabung dengan jajaran produsen minyak kelapa sawit yang telah terverifikasi secara independen dengan kriteria keberlanjutan tertinggi yang diakui secara internasional," ujarnya melalui pernyataan resminya, Kamis (11/7/2024).

Santosa menuturkan, perseroan percaya bahwa langkah-langkah yang perseroan ambil selama bertahun-tahun dalam penggunaan lahan, konservasi, dukungan masyarakat, mitigasi dampak iklim, dan sirkularitas akan membantu perseroan dengan baik dalam perjalanan menuju sertifikasi.

Sementara itu, CEO RSPO JD Cruz pun menyambut baik langkah AALI yang ingin bergabung dengan RSPO. Pihaknya memberikan dukungan penuh AALI yang melangkah maju dalam pencapaian penting ini.

Dia mengatakan, AALI akan segera bergabung dengan 6.000 kemitraan global yang kuat untuk membuat minyak kelapa sawit berkelanjutan.

"Kami sangat senang bahwa AALI telah mengambil langkah penting ini untuk menjadi anggota RSPO yang sejalan dengan tujuan keberlanjutannya," tuturnya.

Untuk diketahui, fenomena cuaca La Nina yang makin dekat mengancam pasokan minyak kelapa sawit sehingga berisiko meningkatkan harga CPO dalam jangka pendek.

Ahli Meteorologi Maxar Donald Keeney mengatakan bahwa La Nina diperkirakan terjadi mulai September 2024 atau Oktober 2024. Fenomena alam ini akan membuat curah hujan di negara-negara asia tenggara, selaku penghasil utama minyak sawit, berada di atas normal.

Meski belum diketahui seberapa intens curah hujan tersebut, waktu terjadinya La Nina berisiko mengganggu pekerjaan di lapangan saat panen kelapa sawit mencapai puncaknya.

Julian McGill, Direktur Manajemen dari konsultan Gleanuk Economics, menyatakan hujan lebat yang ditimbulkan La Nina juga berisiko membuat pasokan minyak sawit terancam dan secara simultan mengerek harga dalam jangka pendek.

“Ini bisa mengakibatkan kekurangan minyak sawit, sehingga dapat mendorong harga naik dalam jangka pendek,” ujarnya dikutip dari Bloomberg, Senin (15/7/2024).

Perkebunan sawit telah dihantam oleh cuaca tidak menentu, ekspansi terbatas, dan pohon-pohon yang mulai menua. Kondisi ini membuat harga naik lebih dari 5% sepanjang tahun ini, dan membuat pasar semakin rentan terhadap kemunduran lebih lanjut.

Disclaimer: berita ini tidak bertujuan mengajak membeli atau menjual saham. Keputusan investasi sepenuhnya ada di tangan pembaca. Bisnis.com tidak bertanggung jawab terhadap segala kerugian maupun keuntungan yang timbul dari keputusan investasi pembaca.

CEO Astra Agro Lestari, Santosa, mengumumkan bahwa pihaknya, PT Astra Agro Lestari Tbk (AALI), mengajukan permohonan secara resmi untuk menjadi anggota Roundtable on Sustainable Palm Oil (RSPO). Adapun RSPO merupakan inisiatif dari berbagai pemangku kepentingan global untuk minyak sawit berkelanjutan.

Anggota RSPO ini berasal dari berbagai latar belakang. Seperti perusahaan perkebunan sawit, pengolah, dan pedagang, produsen barang konsumen dan pengecer produk minyak sawit, lembaga swadaya masyarakat bidang lingkungan dan sosial, serta lembaga keuangan.

Santosa menjelaskan bahwa keputusan tersebut diambil sebagai bagian dari strategi keberlanjutan dalam jangka panjang. pihaknya juga berharap dapat bergabung dengan produsen minyak sawit yang terverifikasi secara independen dan kriteria keberlanjutannya diakui secara global.

Menurut dia, langkah-langkah yang telah pihaknya ambil selama bertahun-tahun dalam penggunaan lahan, konservasi, dukungan masyarakat, mitigasi dampak iklim serta sirkularitas akan membantu dalam perjalanan menuju sertifikasi.

“Kami yakin bisa berjalan menuju sertifikasi tersebut,” kata Santosa dalam keterangan tertulisnya, Kamis (11/7/2024).

Dalam keterangan yang sama, CEO RSPO JD Cruz mengapresiasi atas keputusan perusahaan Astra Agro Lestari untuk bergabung menjadi anggota RSPO. Perusahaan tersebut nantinya akan bergabung dengan 6.000 kemitraan global untuk menjadikan minyak sawit berkelanjutan. Selain itu, dirinya juga mendukung penuh langkah perusahaan tersebut.

"Kami gembira bahwa AAL (Astra Agro Lestari) telah mengambil langkah penting ini untuk menjadi Anggota RSPO sejalan dengan tujuan keberlanjutannya. AAL akan segera bergabung dengan 6.000 kemitraan global yang kuat untuk menjadikan minyak sawit berkelanjutan. Sekretariat memberikan dukungan penuhnya dalam upaya mereka mewujudkan hal ini tonggak penting," jelasnya.

PT Astra Agro Lestari Tbk (AALI) mengumumkan bahwa perusahaan telah mengajukan aplikasi formal untuk keanggotaan Roundtable on Sustainable Palm Oil (RSPO).

CEO AALI Santosa mengatakan keputusan perusahaan untuk bergabung dengan RSPO merupakan bagian dari strategi perbaikan perusahaan yang berkelanjutan dalam jangka panjang. Ini merupakan suatu proses yang sudah dilaksanakan selama beberapa tahun terakhir.

"Kami sangat menantikan untuk bergabung dengan para produsen minyak sawit yang terverifikasi secara independen dengan kriteria keberlanjutan tertinggi yang diakui secara internasional," ujar Santosa dalam keterangan tertulis, Kamis (11/7).

Astra Agro Lestari yakin langkah-langkah yang telah diambil perusahaan selama bertahun-tahun dalam penggunaan lahan, konservasi, dukungan terhadap komunitas, mitigasi dampak iklim, dan sirkularitas akan membuahkan hasil yang baik dalam perjalanan perusahaan untuk mendapatkan sertifikasi RSPO ini.

CEO RSPO JD Cruz menyambut baik langkah penting AALI bergabung sebagai anggota RSPO sejalan dengan target-target keberlanjutan perusahaan. "AALI akan segera bergabung dengan 6.000 kemitraan global yang membuat minyak sawit berkelanjutan. Sekretariat RSPO memberikan dukungan penuh bagi AALI yang melangkah maju menuju tonggak penting ini," ujar Cruz.

RSPO melihat adanya peningkatan yang signifikan dalam hal sertifikasi di kalangan petani kecil dan pabrik kelapa sawit swadaya di Indonesia.

Permintaan dan pasokan minyak sawit berkelanjutan bersertifikat RSPO (CSPO) menunjukkan peningkatan. Selama periode Januari-Oktober 2023, RSPO telah mengalami peningkatan sebesar 19% dalam keanggotaannya di Indonesia. Sebagian besar peningkatan itu dipimpin oleh lembaga swadaya masyarakat (LSM) lingkungan, produsen barang konsumen, dan petani kecil.

Pada 2022, area Sertifikasi RSPO di Indonesia tumbuh sebesar 4%, dan terus bertambah sebesar 6% dari Januari 2023 hingga September 2023. Area yang disertifikasi mewakili lebih dari 2,5 juta hektare lahan, termasuk lahan perkebunan dan lahan petani swadaya yang telah tersertifikasi.

Pada tahun 2022, 25 pabrik baru juga telah disertifikasi sesuai dengan Prinsip dan Kriteria (P&C) Standar RSPO, dengan jumlah yang terus bertambah sebanyak 18 unit baru pada kuartal ketiga tahun 2023.

Bisnis.com, JAKARTA - PT Astra Agro Lestari Tbk (AALI) telah mengajukan permohonan resmi untuk menjadi anggota asosiasi sertifikasi kelapa sawit berkelanjutan yang dikenal dengan Roundtable on Sustainable Palm Oil (RSPO).

CEO AALI Santosa mengatakan, keputusan tersebut sebagai bagian dari strategi perbaikan berkelanjutan yang berkesinambungan jangka panjang yang perseroan lakukan sejak beberapa tahun yang lalu.

"Kami sangat menantikan untuk bergabung dengan jajaran produsen minyak kelapa sawit yang telah terverifikasi secara independen dengan kriteria keberlanjutan tertinggi yang diakui secara internasional," ujar Santosa melalui pernyataan resminya, Kamis (11/7/2024).

Santosa menuturkan, perseroan percaya bahwa langkah-langkah yang perseroan ambil selama bertahun-tahun dalam penggunaan lahan, konservasi, dukungan masyarakat, mitigasi dampak iklim, dan sirkularitas akan membantu perseroan dengan baik dalam perjalanan menuju sertifikasi.

CEO RSPO JD Cruz pun menyambut baik langkah AALI yang ingin bergabung dengan RSPO. Pihaknya memberikan dukungan penuh AALI yang melangkah maju dalam pencapaian penting ini.

Dia mengatakan, AALI akan segera bergabung dengan 6.000 kemitraan global yang kuat untuk membuat minyak kelapa sawit berkelanjutan.

"Kami sangat senang bahwa AALI telah mengambil langkah penting ini untuk menjadi anggota RSPO yang sejalan dengan tujuan keberlanjutannya," tutur Cruz.

Adapun, pasar sawit Indonesia saat ini tengah menghadapi tantangan hambatan perdagangan dari pasar Uni Eropa dengan adanya kebijakan Undang-Undang Antideforestasi atau European Deforestation Regulation (EUDR).

Dalam kebijakan anyar tersebut, eksportir boleh menjual produknya apabila telah melewati uji tuntas guna memastikan produk tak berasal dari lahan yang mengalami degradasi atau deforestasi.

Seiring dengan itu, tuntutan regulasi kepada petani dan perkebunan sawit di Indonesia pun semakin ketat. Mulai dari Indonesia Sustainability Palm Oil (ISPO) dari pemerintah, serta Roundtable Sustainability Palm Oil (RSPO) dari kancah global.

Diberitakan Bisnis sebelumnya, Jumat (16/2/2024), CEO AALI Santosa mengatakan, kebijakan EUDR telah memberikan sentimen negatif terhadap harga saham emiten-emiten sawit, termasuk AALI. Dia membeberkan, harga saham yang anjlok bukan hanya terjadi pada AALI, tetapi juga dialami oleh emiten-emiten sawit lainnya.

Adapun, harga saham AALI terus merosot sejak awal 2024. Pada perdagangan Kamis (11/7/2024), harga saham AALI ditutup di level Rp5.650, turun 19,57% dalam periode tahun berjalan atau year-to-date (ytd).

PT Astra Agro Lestari Tbk (AALI) mengajukan permohonan secara resmi menjadi anggota Roundtable on Sustainable Palm Oil (RSPO). RSPO merupakan inisiatif dari berbagai pemangku kepentingan global untuk minyak sawit berkelanjutan.

Anggota RSPO berasal dari berbagai latar belakang termasuk perusahaan perkebunan sawit, pengalah dan pedagang, produsen barang konsumen dan pengecer produk minyak sawit, lembaga keuangan, LSM lingkungan dan sosial.

CEO Astra Agro Lestari, Santosa mengatakan keputusan ini diambil sebagai bagian dari strategi keberlanjutan jangka panjang. Pihaknya berharap dapat bergabung dengan produsen minyak sawit yang terverifikasi secara independen, dengan kriteria keberlanjutan yang diakui secara internasional.

"Kami yakin langkah-langkah yang telah kami ambil selama bertahun-tahun dalam penggunaan lahan, konservasi, dukungan masyarakat, mitigasi dampak iklim, dan sirkularitas akan membantu kami dalam perjalanan menuju sertifikasi," katanya dalam keterangan tertulis, Kamis (11/7/2024).

Sementara, CEO RSPO JD Cruz mengatakan, pihaknya memberikan apresiasi atas keputusan perusahaan untuk menjadi anggota RSPO. Dia mengatakan, perusahaan akan bergabung dengan 6.000 kemitraan global untuk menjadikan minyak sawit berkelanjutan.

Ia juga menyatakan, pihaknya mendukung penuh langkah perusahaan tersebut.

"Kami gembira bahwa AAL (Astra Agro Lestari) telah mengambil langkah penting ini untuk menjadi Anggota RSPO sejalan dengan tujuan keberlanjutannya. AAL akan segera bergabung dengan 6.000 kemitraan global yang kuat untuk menjadikan minyak sawit berkelanjutan. Sekretariat memberikan dukungan penuhnya dalam upaya mereka mewujudkan hal ini tonggak penting," jelasnya.