Kuala Lumpur: Perdana Menteri Malaysia Anwar Ibrahim mengumumkan bahwa negaranya telah menyusun rancangan resolusi yang akan diajukan ke Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) untuk menangguhkan keanggotaan Israel jika Tel Aviv terbukti melanggar hukum internasional, aturan, dan keputusan terkait isu Palestina.

Dalam pidatonya di hadapan anggota parlemen di Kuala Lumpur, Anwar menjelaskan bahwa rancangan resolusi tersebut tengah dalam tahap negosiasi dan diharapkan segera diajukan untuk persetujuan Majelis Umum.

Ia menegaskan perlunya langkah tegas, termasuk potensi penghapusan keanggotaan Israel di PBB, atas tindakan pelanggaran hak asasi manusia dan kejahatan genosida yang dilakukan terhadap rakyat Palestina.
“Malaysia akan memastikan bahwa agenda ini didengar dan diperhatikan sehingga kekejaman rezim Israel dapat dihentikan, serta memungkinkan bantuan kritis mencapai rakyat Palestina saat pembantaian terus memburuk,” kata Anwar, seperti dikutip dari Anadolu Agency, Rabu, 6 November 2024.

Inisiatif Malaysia ini mendapatkan momentum setelah Pelapor Khusus PBB untuk hak asasi manusia di wilayah Palestina, Francesca Albanese, pekan lalu mendesak agar keanggotaan Israel di PBB ditangguhkan, mengingat pelanggaran berulang terhadap hukum internasional dan pendudukan di wilayah Palestina.

Anwar juga berharap bahwa resolusi ini dapat memberikan dasar hukum yang kuat bagi Badan Bantuan dan Pekerjaan PBB untuk Pengungsi Palestina di Timur Dekat (UNRWA) dalam melanjutkan layanan esensial, termasuk pendidikan, kesehatan, dan bantuan kemanusiaan, yang semakin mendesak.

Langkah ini diambil setelah Parlemen Israel mengesahkan undang-undang yang melarang UNRWA beroperasi di wilayah Palestina. Kebijakan ini akan berlaku dalam 90 hari, yang berpotensi mengganggu layanan penting UNRWA bagi rakyat Palestina di Jalur Gaza, Tepi Barat, dan Yerusalem Timur. (Angel Rinella)

Baca juga: Israel Larang UNRWA Beroperasi, G7: Situasi Kemanusiaan di Gaza Bisa Hancur


dan followChannel WhatsApp Medcom.id

(WIL)

MANTRA crypto, jaringan blockchain Layer-1 yang didesain secara khusus untuk mendukung aset dunia nyata (RWA), telah mengumumkan kemitraan strategis dengan Libre Capital, sebuah platform tokenisasi keuangan yang berbasis di Uni Emirat Arab. 

Melalui kemitraan ini, investor institusional dan terakreditasi yang menggunakan ekosistem RWA MANTRA akan memiliki akses onchain ke berbagai dana investasi yang menarik seperti hedge fund, dana kredit privat, dan money market fund. Kolaborasi ini memperkuat posisi MANTRA crypto dalam menyediakan infrastruktur investasi yang komprehensif dan aman.

Menurut John Patrick Mullin, Co-Founder dan CEO MANTRA, kolaborasi dengan Libre Capital memungkinkan peningkatan akses pengguna terhadap alat pengelolaan investasi onchain yang lebih luas. 

“Kami merasa terhormat dapat bermitra dengan Libre untuk memberikan akses kepada pengguna ke dana-dana berkualitas tinggi ini,” ujarnya pada pengumuman resmi, Rabu (31/10/2024). 

Dengan protokol seperti Libre Gateway, platform RWA MANTRA memperluas portofolio alat yang tersedia, memungkinkan para investor untuk mengeksplorasi peluang baru di sektor tersebut.

Libre Capital mengoperasikan infrastruktur tokenisasi yang memungkinkan investor mengakses berbagai aset dunia nyata yang ditransformasikan ke dalam format digital. Proses ini diimplementasikan melalui aplikasi terdesentralisasi Libre Gateway yang dipasang di berbagai blockchain publik. 

Dr. Avtar Sehra, CEO dan pendiri Libre juga menyoroti pentingnya langkah ini bagi investor institusional dan profesional di mana mereka dapat mengakses instrumen keuangan berkualitas tinggi di ekosistemnya. 

“Peluncuran Libre Gateway di MANTRA Chain adalah tonggak signifikan yang membuka akses luas bagi para investor, sekaligus memanfaatkan infrastruktur RWA MANTRA,” ungkapnya.

Langkah strategis ini muncul seiring dengan peluncuran mainnet MANTRA yang bertujuan menyederhanakan proses membawa aset dunia nyata ke dalam blockchain. Ini memperlihatkan upaya MANTRA crypto dalam mengintegrasikan teknologi blockchain dengan keuangan tradisional, sehingga dapat menjadi platform yang mendukung diversifikasi portofolio bagi para investor. 

“Dengan penambahan protokol seperti Libre Gateway, kami dapat menyediakan kumpulan alat terbaik yang mendukung ekonomi aset dunia nyata dan kebutuhan pengguna kami,” tambah Mullin.

Pengumuman kolaborasi RWA Mantra dan Libre juga hadir bersamaan dengan tren global yang menunjukkan peningkatan minat terhadap Real-World Asset Tokenization. 

Menurut penelitian terbaru, Indonesia saat ini menempati peringkat kedua secara global dalam hal minat terhadap RWA, berada di bawah Amerika Serikat dan di atas Turki. Tiga negara ini menyumbang lebih dari sepertiga dari total minat global terhadap narasi RWA sepanjang tahun 2024, dengan kontribusi gabungan mencapai 33 persen. 

Indonesia Tempati Peringkat ke-2 pada Minat RWA

Amerika Serikat memimpin dengan kontribusi sebesar 14,8 persen, menegaskan posisinya sebagai pusat tren kripto global, termasuk token kapitalisasi kecil dan aset terkait teknologi AI.

Indonesia, dengan kontribusi sebesar 10,1 persen, menunjukkan ketertarikan yang signifikan terhadap narasi RWA tanpa fokus spesifik pada satu protokol tertentu. Ini menempatkan negara tersebut sebagai pemain kunci di kawasan Asia Tenggara. 

Turki, yang menempati posisi ketiga dengan kontribusi 8 persen, juga menunjukkan minat yang kuat terhadap aset dunia nyata yang ditokenisasi. Asia Tenggara secara umum berperan aktif dalam tren ini, dengan negara seperti Vietnam dan Filipina masing-masing menyumbang 2,9 persen dan 2,2 persen dari total minat global.

MANTRA crypto, melalui kemitraan strategisnya dengan Libre Capital, berusaha memanfaatkan tren ini untuk memperluas jangkauan investasinya. Dengan ekosistem RWA MANTRA, mereka berharap inisiatif ini akan memperkuat posisi mereka sebagai pelopor dalam integrasi aset dunia nyata dengan teknologi blockchain. [dp]

Ottawa: Jajaran menteri luar negeri yang tergabung dalam kelompok G7, kelompok tujuh ekonomi besar dunia, menyatakan keprihatinan mereka atas keputusan parlemen Israel yang melarang kegiatan operasional Badan PBB untuk Pengungsi Palestina (UNRWA).

“Kami, Menteri Luar Negeri Kanada, Australia, Prancis, Jerman, Jepang, Republik Korea, dan Inggris, menyampaikan keprihatinan mendalam atas undang-undang yang saat ini sedang dipertimbangkan oleh Knesset Israel,” kata pernyataan bersama para menlu G7 tersebut.

Menurut mereka, UU yang dikeluarkan Israel itu bertujuan untuk mencabut hak istimewa dan kekebalan UNRWA, melarang segala kontak antara badan-badan negara Israel, pejabat, dan UNRWA, serta melarang segala kehadiran UNRWA di Israel.
“UNRWA menyediakan bantuan kemanusiaan yang penting dan menyelamatkan nyawa serta layanan dasar bagi para pengungsi Palestina di Gaza, Yerusalem Timur, Tepi Barat, dan di seluruh wilayah tersebut,” kata G7.

Tanpa kerja kerasnya, kata mereka, penyediaan bantuan dan layanan tersebut, termasuk pendidikan, perawatan kesehatan, dan distribusi bahan bakar di Gaza dan Tepi Barat akan sangat terhambat jika tidak mustahil.

Tidak hadirnya UNRWA di wilayah tersebut, dianggap dapat menimbulkan konsekuensi yang ‘menghancurkan pada situasi kemanusiaan’ yang sudah kritis dan memburuk dengan cepat, khususnya di Gaza utara.

Reformasi Internal UNRWA

“Sangat penting bagi UNRWA dan organisasi serta badan PBB lainnya untuk sepenuhnya mampu memberikan bantuan kemanusiaan dan bantuan mereka kepada mereka yang paling membutuhkannya, memenuhi mandat mereka secara efektif,” tegas G7.

“Kami mendesak Pemerintah Israel untuk mematuhi kewajiban internasionalnya, menjaga hak istimewa dan kekebalan UNRWA tetap utuh, dan memenuhi tanggung jawabnya untuk memfasilitasi bantuan kemanusiaan yang penuh, cepat, aman, dan tanpa hambatan dalam segala bentuknya, serta penyediaan layanan dasar yang sangat dibutuhkan bagi penduduk sipil,” desak mereka.

Mereka mengatakan, tetap mengutuk serangan teror yang brutal dan tidak dapat dibenarkan oleh Hamas terhadap Israel pada 7 Oktober 2023.

“UNRWA telah mengambil langkah-langkah untuk menanggapi tuduhan mengenai dukungan karyawan perorangan terhadap organisasi teroris dan menunjukkan kesediaannya untuk mengejar dan melaksanakan reformasi proses internal sesuai dengan tinjauan independen pada bulan April 2024, yang dipimpin oleh Catherine Colonna, mengenai kenetralan UNRWA,” terang mereka.

“Kami menyerukan kepada UNRWA untuk melanjutkan jalur reformasinya sebagai prioritas, menunjukkan komitmennya terhadap prinsip kenetralan, dan memastikan bahwa kegiatannya tetap sepenuhnya sesuai dengan mandatnya. Kami akan terus memantau dan mendukung proses ini secara aktif,” tutup G7.

Perang Israel-Hamas

UNRWA dan lembaga kemanusiaan lainnya menuduh otoritas Israel membatasi aliran bantuan ke Gaza, tempat hampir seluruh dari 2,4 juta penduduk wilayah itu telah mengungsi setidaknya satu kali selama perang.

Badan itu sendiri telah menderita kerugian besar, dengan sedikitnya 223 stafnya tewas dan dua pertiga fasilitas badan itu di Gaza rusak atau hancur sejak perang dimulai.

Perang di Gaza meletus dengan serangan Hamas pada 7 Oktober 2023 terhadap Israel, yang mengakibatkan kematian 1.206 orang, sebagian besar warga sipil, menurut penghitungan AFP dari angka resmi Israel.

Serangan balasan Israel telah menewaskan sedikitnya 43.020 orang di Gaza, sebagian besar dari mereka adalah warga sipil, menurut kementerian kesehatan wilayah yang dikuasai Hamas, angka yang dianggap PBB dapat diandalkan.

Baca juga: Indonesia Sebut Larangan Operasi UNRWA oleh Israel Langgar Piagam PBB


dan followChannel WhatsApp Medcom.id

(WIL)

Jakarta: Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia mengutuk keras keputusan Parlemen Israel (Knesset) yang melarang operasi Badan PBB untuk Pengungsi Palestina (UNRWA) di wilayah pendudukan. Keputusan ini dinilai komunitas internasional dapat memperburuk krisis kemanusiaan di kawasan.

“Pemerintah Indonesia mengutuk keras putusan Parlemen Israel (Knesset) yang melarang kegiatan UNRWA di Israel yang berimplikasi pada terhentinya kerja UNRWA di Tepi Barat, Yerusalem Timur dan Gaza,” tulis Kemenlu RI dalam pernyataan di akun media sosial X, Selasa, 29 Oktober 2024.

Keputusan ini, lanjut Kemenlu RI, jelas-jelas melanggar dan bertentangan dengan Piagam PBB dan Konvensi 1946 tentang kekebalan lembaga PBB.
UNWRA merupakan badan penerima mandat PBB yang memainkan peran tak tergantikan dalam menyediakan pendidikan, layanan kesehatan, dan bantuan bagi jutaan pengungsi Palestina.

“Indonesia menegaskan komitmen untuk terus mendukung UNRWA melaksanakan mandatnya,” tegas Kemenlu.

Indonesia juga mendesak komunitas internasional, terutama Dewan Keamanan PBB, untuk segera menghentikan tindakan Israel.

“Serta memastikannya mematuhi kewajibannya terhadap hukum internasional, resolusi DK PBB dan keputusan ICJ untuk mengakhiri penjajahan di Palestina,” tutup pernyataan itu.

Fungsi Krusial UNRWA

Kecaman atas keputusan ini juga diungkapkan Kelompok G7.

Tidak hadirnya UNRWA di wilayah tersebut, kata G7, dianggap dapat menimbulkan konsekuensi yang ‘menghancurkan pada situasi kemanusiaan’ yang sudah kritis dan memburuk dengan cepat, khususnya di Gaza utara.

“Sangat penting bagi UNRWA dan organisasi serta badan PBB lainnya untuk sepenuhnya mampu memberikan bantuan kemanusiaan dan bantuan mereka kepada mereka yang paling membutuhkannya, memenuhi mandat mereka secara efektif,” tegas G7.

“Kami mendesak Pemerintah Israel untuk mematuhi kewajiban internasionalnya, menjaga hak istimewa dan kekebalan UNRWA tetap utuh, dan memenuhi tanggung jawabnya untuk memfasilitasi bantuan kemanusiaan yang penuh, cepat, aman, dan tanpa hambatan dalam segala bentuknya, serta penyediaan layanan dasar yang sangat dibutuhkan bagi penduduk sipil,” pungkas mereka.

Baca juga: Kecam UU Israel, Guterres Sebut Melarang UNRWA Berdampak Menghancurkan


dan followChannel WhatsApp Medcom.id

(WIL)

New York: Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) Antonio Guterres menyatakan keprihatinan mendalam pada hari Senin atas Undang-Undang yang disahkan parlemen Israel, yang melarang badan bantuan PBB beroperasi di negara itu.
“
Saya sangat prihatin dengan pengesahan hari ini oleh Knesset Israel atas dua undang-undang tentang Badan Bantuan dan Pekerjaan Perserikatan Bangsa-Bangsa untuk Pengungsi Palestina di Timur Dekat (UNRWA), yang, jika dilaksanakan, kemungkinan akan mencegah UNRWA melanjutkan pekerjaan pentingnya di Wilayah Palestina yang Diduduki, termasuk Yerusalem Timur, sebagaimana diamanatkan oleh Majelis Umum PBB," kata Guterres dalam sebuah pernyataan dan dikutip Anadol Agency, Selasa, 29 Oktober 2024.

Pernyataan itu muncul setelah Parlemen Israel mengesahkan UU pada Senin kemarin, yang akan melarang UNRWA yang selama ini membantu warga Palestina beroperasi di negara itu. Hasil pemungutan suara menunjukkan 92 dari 120 anggota Knesset mendukung, dengan 10 menentang.

UU terpisah, yang disetujui anggota parlemen dengan suara 87-9, mengamanatkan Israel untuk memutus semua hubungan dengan UNRWA, kecuali kerja sama atau hak istimewa apa pun yang sebelumnya dimiliki badan tersebut.
Undang-undang tersebut akan berlaku dalam 90 hari ke depan.

"UNRWA adalah sarana utama yang digunakan untuk menyediakan bantuan penting bagi para pengungsi Palestina di Wilayah Palestina yang Diduduki. Tidak ada alternatif selain UNRWA," tegas Guterres.

Ia memperingatkan bahwa penerapan undang-undang tersebut "dapat menimbulkan konsekuensi yang menghancurkan" bagi para pengungsi di Wilayah Palestina yang Diduduki, yang "tidak dapat diterima."

"Saya menyerukan kepada Israel untuk bertindak secara konsisten dengan kewajibannya berdasarkan Piagam PBB dan kewajiban lainnya berdasarkan hukum internasional, termasuk berdasarkan hukum humaniter internasional dan yang berkaitan dengan hak istimewa dan kekebalan Perserikatan Bangsa-Bangsa. Undang-undang nasional tidak dapat mengubah kewajiban tersebut," tambahnya.

Menekankan bahwa penerapan undang-undang ini akan "merugikan" penyelesaian konflik Israel-Palestina dan perdamaian serta keamanan di kawasan secara keseluruhan, Guterres menegaskan kembali bahwa UNRWA "sangat diperlukan."

"Saya sampaikan masalah ini kepada Majelis Umum PBB dan akan terus memberi informasi kepada Majelis seiring perkembangan situasi," ungkapnya.

Baca juga: Makin Menjadi, Israel Larang UNRWA Beroperasi di Palestina


dan followChannel WhatsApp Medcom.id

(WIL)

Penulis: Prihastomo Wahyu Widodo

KONTAN.CO.ID -Parlemen Israel, disebut juga Knesset, pada hari Senin (28/10) melahirkan Rancangan Undang-Undang (RUU) yang melarang Badan Bantuan dan Pekerjaan Perserikatan Bangsa-Bangsa untuk Pengungsi Palestina (UNRWA) untuk bertugas di Gaza.

Mengutip Al Jazeera, aturan itu memang tidak akan berlaku dalam waktu dekat. Saat berlaku nanti, aturan itu berisiko menghancurkan proses penyaluran bantuan yang sudah rapuh pada saat krisis kemanusiaan di Gaza.

Puncaknya, seluruh fasilitas UNRWA di wilayah Palestina yang diduduki Israel juga akan ditutup, termasuk yang ada di Tepi Barat, Yerusalem Timur, dan Gaza.

Pemungutan suara untuk RUU ini disahkan dengan perolehan suara 92-10. Prosesnya diiringi perdebatan sengit antara pendukung undang-undang tersebut dan penentangnya, terutama anggota partai parlemen Arab.

RUU kedua yang memutuskan hubungan diplomatik dengan UNRWA juga sedang disahkan pada Senin malam.

Tonton:Israel akan Melarang Kegiatan UNRWA Saat Krisis Kemanusiaan Melanda Gaza

​Peran UNRWA di Palestina

UNRWA bertugas di Palestina untuk memenuhi mandatnya sebagaimana ditetapkan oleh Majelis Umum PBB pada tahun 1949.

UNRWA jadi lembaga terdepan yang mengelola bantuan kemanusiaan di Gaza, yang telah hancur akibat perang Israel selama lebih dari setahun. Selama itu pula, ratusan pekerja UNRWA terbunuh oleh serangan Israel.

Ketua UNRWA, Philippe Lazzarini, menyebut kebijakan Israel sebagai preseden berbahaya dan akan memperdalam penderitaan warga Palestina.

"Ini adalah langkah terbaru dalam kampanye yang sedang berlangsung untuk mendiskreditkan UNRWA. RUU ini hanya akan memperdalam penderitaan rakyat Palestina," tulis Lazzarini di akun X pribadinya.

Sejalan dengan itu, juru bicara UNRWA Juliette Touma juga ini merupakan langkah yang sangat keterlaluan, karena anggota PBB berusaha membubarkan badan PBB.

"Sungguh keterlaluan bahwa negara anggota PBB berupaya membubarkan badan PBB yang juga merupakan penanggap terbesar dalam operasi kemanusiaan di Gaza," kata Touma, dikutip AFP.

UNRWA telah menyediakan bantuan penting dan pendampingan di seluruh wilayah Palestina, serta kepada pengungsi Palestina di Yordania, Lebanon, dan Suriah selama lebih dari 70 tahun.

UNRWA juga menyediakan pendidikan, layanan kesehatan, dan pelatihan kejuruan bagi para pengungsi Palestina. Al Jazeera mencatat bahwa UNRWA mempekerjakan 13.000 orang hanya di Gaza.

Bisnis.com, JAKARTA — Parlemen Israel, Knesset, telah meloloskan rancangan undang-undang yang secara tegas membatasi UNRWA, organisasi utama PBB yang mendukung warga Palestina. Hal tersebut mengancam lambatnya aliran bantuan kemanusiaan kepada para pengungsi di wilayah Palestina.

Mengutip Bloomberg pada Selasa (29/10/2024), keputusan untuk melarang Badan Bantuan PBB atau UN Relief and Works Agency (UNRWA) terjadi ditengah seruan baru dari sekutu Israel di Eropa, Kanada, Australia, dan Jepang untuk tidak melanjutkan undang-undang tersebut.

Selain itu, AS juga telah mendorong Israel untuk meningkatkan pengiriman bantuan ke Jalur Gaza, dengan mengatakan bahwa undang-undang AS mungkin mengharuskan pengurangan aliran senjata Amerika ke Israel kecuali situasinya membaik.

RUU tersebut, yang menjadi final setelah disetujui pada pembacaan kedua dan ketiga oleh Knesset, melarang aktivitas badan tersebut di wilayah Israel.

Meskipun secara teknis wilayah tersebut tidak mencakup Gaza dan Tepi Barat, pergerakan UNRWA akan sangat terpengaruh karena operasional harian dan logistiknya memerlukan koordinasi dengan Israel dan penggunaan tanah serta titik penyeberangan yang dikuasai Israel.

"Proposal tersebut melarang UNRWA menjalankan perwakilan apa pun, memberikan layanan apa pun, atau melakukan aktivitas apa pun, secara langsung atau tidak langsung, di dalam wilayah kedaulatan Israel," menurut pernyataan Knesset, dilansir dari Bloomberg pada Selasa (29/10/2024).

Undang-undang tersebut mulai berlaku 90 hari setelah ditetapkan.

UNRWA, dengan gudang, kendaraan, dan tenaga kerja yang mapan, telah secara aktif memimpin distribusi bantuan kepada lebih dari 90% penduduk Gaza yang mengungsi akibat serangan Israel selama puluhan tahun ke Palestina. Israel melarang organisasi tersebut beroperasi di Gaza utara, tempat sekitar 200.000 hingga 300.000 warga Palestina masih berada di tengah kesulitan.

Penjabat kepala kemanusiaan PBB, Joyce Msuya, mengatakan dalam sebuah pernyataan pada hari Sabtu bahwa seluruh penduduk Gaza utara berisiko mati. Dua juga mengkritik pasukan Israel karena secara terang-terangan mengabaikan dasar kemanusiaan, karena serangannya terhadap rumah sakit dan para pekerja kesehatan

Ketegangan berkepanjangan antara Israel dan UNRWA mencapai puncaknya setelah ratusan militan Hamas menyerbu Israel selatan pada 7 Oktober tahun lalu. Lebih dari 43.000 warga Palestina telah terbunuh dalam serangan militer Israel setelahnya, menurut Kementerian Kesehatan yang dikelola Hamas.

Israel mengatakan setidaknya 12 pegawai UNRWA berpartisipasi langsung dalam serangan lintas batas tahun lalu, yang memicu perang di Palestina yang sedang berlangsung. Hamas ditetapkan sebagai organisasi teroris oleh AS dan beberapa negara sekutunya.

Awalnya menyangkal tuduhan Israel, UNRWA mengatakan pada bulan Maret bahwa Israel mencoba memaksa beberapa personel badan tersebut, yang ditahan oleh militer selama operasi darat di Palestina bersama ribuan penduduk, untuk mengatakan bahwa mereka memiliki hubungan dengan Hamas dan berbagai serangannya.

Namun demikian, pada Agustus lalu, badan tersebut mengatakan sembilan karyawannya mungkin terlibat dalam serangan tersebut dan akan dipecat.

Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres mengatakan dia sangat prihatin dengan penerapan undang-undang tersebut dan memperingatkan bahwa undang-undang tersebut dapat menimbulkan konsekuensi yang menghancurkan bagi warga Palestina yang terkena dampak konflik. Dia juga mengatakan tidak ada alternatif lain selain UNRWA.

"Saya menyerukan Israel untuk bertindak secara konsisten sesuai dengan kewajibannya berdasarkan Piagam PBB dan kewajiban lainnya berdasarkan hukum internasional. Saya membawa masalah ini ke Majelis Umum PBB, dan akan terus memberikan informasi kepada Majelis seiring dengan perkembangan situasi," kata Guterres.

Sumber: The Guardian | Editor: Handoyo .

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Hubungan antara Israel dan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) mencapai titik nadir dengan rencana Israel untuk memberlakukan undang-undang yang akan melarang Badan Bantuan dan Pekerjaan PBB untuk Pengungsi Palestina (Unrwa) beroperasi di Gaza dan Tepi Barat.

Rencana ini menandakan perubahan besar yang berpotensi berlangsung bertahun-tahun untuk membalikkan kondisi ini.

Latar Belakang Ketegangan Israel dan Unrwa

Unrwa telah lama menjadi sasaran kritik dari Israel, yang menudingnya berafiliasi dengan Hamas dan gagal mencapai tujuan meningkatkan kesejahteraan pengungsi Palestina.

Mantan Menteri Pertahanan Benny Gantz menuduh Unrwa sebagai bagian dari “mekanisme Hamas”, yang menurutnya memperburuk nasib pengungsi alih-alih memperbaiki keadaan mereka.

Dampak yang Potensial Terjadi pada Bantuan Kemanusiaan

Jika parlemen Israel (Knesset) berhasil meloloskan undang-undang ini, yang mungkin akan diputuskan pada 28 Oktober, sebanyak 2,4 juta orang Palestina di Gaza dan Tepi Barat akan kehilangan akses pada bantuan kemanusiaan penting, seperti pendidikan dan layanan kesehatan.

Menurut Adalah, sebuah pusat hukum hak minoritas Arab di Israel, rancangan undang-undang ini mengandung dukungan lintas partai yang kuat, mencapai sekitar 100 dari total 120 anggota.

Langkah ini bahkan mendapat kecaman dari 123 negara anggota PBB. Menteri Luar Negeri AS Antony Blinken dan Menteri Pertahanan Lloyd Austin juga menyatakan bahwa pembatasan tersebut akan “menghancurkan respons kemanusiaan di Gaza” dan menutup akses pendidikan serta layanan sosial bagi warga Palestina di Tepi Barat dan Yerusalem.

Walaupun Kongres AS belum menyetujui pendanaan kembali untuk Unrwa, sebagian besar negara Barat mendukungnya.

Unrwa dan Israel: Sebuah Hubungan yang Rumit

Hingga 7 Oktober, hubungan antara Unrwa dan Israel dipandang sebagai “keharusan” di mana badan ini menjalankan fungsi bantuan yang seharusnya menjadi tanggung jawab pihak yang menduduki.

Unrwa menegaskan bahwa mereka telah mengambil tindakan tegas dengan memberhentikan staf yang terlibat dalam dugaan keterlibatan dalam serangan.

Unrwa juga menyebutkan bahwa upaya Israel untuk menyediakan bantuan melalui jalur alternatif terbukti tidak efektif, dan menekankan bahwa tidak ada badan PBB lain yang dapat menjalankan peran seluas yang dimiliki Unrwa.

Konteks Internasional dan Persepsi Publik

Ketegangan antara Israel dan PBB telah berlangsung lama. Perdana Menteri Benjamin Netanyahu sering menyuarakan keluhan bahwa PBB memiliki bias yang kuat terhadap Israel, menggambarkannya sebagai “pusat antisemitisme” sejak lama.

Tuduhan ini mengakar pada persepsi bahwa PBB gagal dalam menciptakan keadilan bagi Israel, terutama setelah resolusi kontroversial pada 1975 yang menyebut Zionisme sebagai bentuk rasisme (kemudian dicabut).

Tantangan Ke Depan

Ketegangan ini meluas tidak hanya di ruang diplomatik, tetapi juga di lapangan, terutama di Gaza dan Lebanon. Israel telah lama mengkritik Unifil, pasukan penjaga perdamaian PBB di Lebanon, karena dianggap tidak mampu mencegah ancaman dari Hezbollah.

Beberapa pihak khawatir bahwa, jika Israel berhasil membatasi atau bahkan mengusir badan-badan PBB seperti Unrwa, hal ini bisa membuka jalan bagi disintegrasi PBB itu sendiri.

Dalam artikel sorotan kripto terbaru hari ini melingkupi tentang kripto SUI yang sudah menembus kenaikan 113 persen dalam sebulan. Blockchain SUI memang tercatat sebagai jaringan popular di ranah RWA alias Real World Asset. Sementara itu kabar dari FXGuys yang saat ini dalam program presale token mereka membeberkan sejumlah rencana, khususnya akan menghadirkan fitur staking.

Sorotan Kripto Terbaru, Momentum Naik SUI Semakin Melemah

Terpantau pada Jumat (11/10/2024) petang di CoinMarketCap, SUI terpampang sebagai kripto popular nomor dua setelah Bitcoin. Kripto SUI memang terkerek lebih dari 113 persen selama 30 hari terakhir dengan saat ini berada di kisaran US$1,89.

“Setiap transaksi di FXGuys memberikan imbalan kepada pengguna melalui model trade-to-earn, di mana imbalan tersebut dikreditkan ke akun pada hari yang sama,” kata pengelola. Selain itu, pengguna juga dapat meningkatkan keuntungan dengan melakukan staking FXG, di mana semakin lama periode staking, semakin tinggi imbalannya.

FXGuys menawarkan program pendanaan hingga US$500.000 untuk diinvestasikan dalam berbagai aset, tergantung pada tingkat keahlian trader. Leverage dalam trading dibagi dengan rasio 80:20 antara trader dan FXGuys.

FXG adalah token utilitas ERC-20 dalam ekosistem FXGuys, memungkinkan pemegangnya untuk memberikan suara, mendapatkan diskon perdagangan, dan menerima reward.

Tokenisasi RWA (Real World Asset) merupakan langkah revolusioner dalam dunia investasi yang mengubah cara kita melihat dan memperdagangkan aset. Dengan Kraet sebagai platform tokenisasi, sekarang kita dapat mengubah aset fisik seperti karya seni, properti real estate, dan barang koleksi menjadi bentuk digital yang lebih mudah diperdagangkan. Artikel ini akan membahas bagaimana tokenisasi RWA dapat memberikan kemudahan dan keamanan dalam investasi serta menjelaskan potensi yang ditawarkan oleh platform Kraet.

Apa Itu Tokenisasi RWA?

Tokenisasi RWA adalah proses mengubah aset fisik menjadi bentuk digital di blockchain yang dapat diperdagangkan di pasar secara daring. Dalam konteks ini, Kraet hadir untuk merevolusi cara kita mengelola dan mentransfer nilai dari aset yang biasanya sulit untuk diperdagangkan karena kurang likuid. Dengan membawa nilai dari aset yang tidak likuid ke dalam bentuk yang lebih likuid, Kraet memberikan lapisan keamanan dan transparansi yang sangat dibutuhkan dalam dunia investasi.

Nilai pasar RWA saat ini berdasarkan data dari RWA.xyz adalah sekitar US$12,7 miliar, di mana underlying asset berupa surat utang negara AS menjadi yang terbesar saat ini. Salah satu “pemain terbesarnya” adalah BlackRock dengan produknya bernama BUILD.

Bulan ini, Chainlink melaporkan bahwa total nilai aset token kini mendekati US$120 miliar, termasuk stablecoin, dengan Ethereum memimpin 58 persen dari token RWA, menjadikannya kripto terbesar kedua setelah Bitcoin. Chainlink juga memproyeksikan bahwa nilai pasar RWA bisa melonjak hingga US$10 triliun pada 2030.

Pada 2022, Boston Consulting Group memprediksi bahwa tokenisasi aset tidak likuid di seluruh dunia bisa mencapai US$16 triliun pada 2030. Aset-aset ini meliputi investasi yang sulit dijual, seperti properti dan karya seni. Tokenisasi memungkinkan aset-aset ini menjadi lebih likuid dan mudah diperdagangkan di pasar blockchain RWA, membuka peluang bagi lebih banyak investor dan meningkatkan efisiensi.

Forum Ekonomi Dunia pada 2021 memperkirakan bahwa aset senilai US$867 triliun bisa terdampak oleh tokenisasi. Ini menandakan bahwa berbagai aset tradisional seperti saham dan obligasi dapat didigitalisasi, menciptakan bentuk perdagangan yang lebih likuid dan efisien, serta menghadirkan inovasi baru dalam sektor keuangan.

Angka ini mencerminkan keunggulan teknologi smart contract dan blockchain dalam melakukan tokenisasi RWA, agar tingkat likuiditas aset itu lebih tinggi dan menggapai pasar yang lebih luas.

Manfaat Tokenisasi RWA

Ada banyak jenis aset dunia nyata yang dapat dibuatkan dalam bentuk token digital di blockchain, selain yang diterakan di situs RWA.xyz itu. Pengembang Kraet menyebutkan di situsnya ada tiga sektor utama bagi pengguna yang ingin menjajal sistem tokenisasi mereka yang segera akan diluncurkan ini.

Karya Seni

Karya seni lukis fisik memiliki nilai sejarah dan emosional yang tinggi, namun seringkali sulit untuk diperdagangkan. Proses lelang yang panjang dan rumit dapat membuat pemilik karya seni menunggu berhari-hari bahkan berminggu-minggu untuk mendapatkan pembayaran. Dengan solusi tokenisasi RWA dari Kraet, pemilik karya seni dapat dengan mudah mengubah aset mereka menjadi nilai yang dapat diperdagangkan secara cepat dan efisien. Seolah-olah kita memiliki jembatan yang memungkinkan kita untuk menjual karya seni langsung ke pembeli tanpa harus melewati proses lelang yang memakan waktu.

Real Estate

Investasi dalam real estate adalah salah satu cara paling popular untuk membangun portfolio investasi. Namun, meskipun lebih likuid dibandingkan dengan karya seni, menjual properti tetap bisa menjadi proses yang rumit. Kraet mengkalim memungkinkan pemilik properti untuk menjual sebagian dari aset mereka, memberikan solusi cepat bagi mereka yang membutuhkan likuiditas. Ini seperti memiliki akses ke mesin ATM untuk aset properti Anda, di mana Anda dapat menarik nilai dari aset Anda kapan pun diperlukan.

Barang Koleksi

Pasar barang koleksi alias collectibel items, mulai dari kartu olahraga hingga mainan langka, sangat besar dan menjanjikan. Namun, nilai barang koleksi ini sering kali tidak diakui oleh orang yang tidak memahami nilainya. Kraet menyebutkan pihaknya dapat memberikan solusi bagi pemilik barang koleksi untuk menjual kepemilikan mereka dan secara fraksional (sebagian) dan mendapatkan harga yang pantas. Ini bagaikan memecah sebuah harta karun yang selama ini tersembunyi, menjadikannya lebih mudah diakses oleh para kolektor dan penggemar.

Platform Tokenisasi yang Inovatif

Kraet tidak hanya menyediakan layanan tokenisasi RWA, tetapi juga memfasilitasi perdagangan token RWA dan crowdfundinguntuk berbagai proyek. Dengan platform yang intuitif, pengguna dapat dengan mudah membeli dan menjual aset digital mereka. Ini memberi investor kesempatan untuk berpartisipasi dalam proyek yang berpotensi menghasilkan keuntungan sambil menikmati kemudahan yang ditawarkan oleh teknologi blockchain.

Tokenisasi RWA melalui Kraet menawarkan potensi besar bagi masa depan investasi. Dengan mengubah aset fisik menjadi bentuk digital, kita dapat menikmati kemudahan, keamanan, dan likuiditas yang lebih baik.

Platform ini membuka pintu bagi lebih banyak orang untuk berinvestasi dalam aset yang sebelumnya sulit diakses. Dengan fitur-fitur inovatifnya dan token KRAET yang akan diluncurkan di blockchain Base, Kraet berkomitmen untuk menjadi tambahan gerbong panjang dalam dunia tokenisasi RWA. Token KRAET sendiri akan segera tersedia di crypto exchange Coinstore. [ps]

Pada bulan Oktober 2024, protokol Aset Dunia Nyata atau Real World Asset (RWA) mencatat peningkatan signifikan dalam ekosistem keuangan terdesentralisasi (DeFi).

Berdasarkan data terbaru dari IntoTheBlock, RWA kini menyumbang 3,69 persen dari total nilai terkunci (TVL) DeFi, meningkat tajam dari hanya 1,77 persen pada bulan Juli.

Lonjakan ini mencerminkan integrasi yang semakin kuat dari aset-aset nyata seperti properti dan obligasi ke dalam dunia DeFi, yang membuka peluang besar bagi likuiditas dan efisiensi perdagangan.

MakerDAO dan Peran Pentingnya dalam Pertumbuhan RWA

Salah satu pendorong utama di balik perkembangan ini adalah platform MakerDAO, yang telah menjadi pelopor dalam tokenisasi aset dunia nyata. MakerDAO, yang menghasilkan lebih dari 60 persen pendapatannya melalui tokenisasi RWA, telah membantu memastikan bahwa stablecoin-nya, DAI, tetap beredar dan relevan.

Dengan menyediakan akses ke aset dunia nyata, pengguna DeFi dapat memanfaatkan peluang hasil yang baru, yang menjadi daya tarik besar bagi para investor.

Tokenisasi aset dunia nyata, seperti real estate dan obligasi, memungkinkan aset-aset ini ditransaksikan lebih efisien di blockchain.

Platform seperti Ethereum dan Solana memainkan peran penting sebagai infrastruktur untuk tokenisasi ini, dengan arsitektur terdesentralisasi yang memungkinkan integrasi yang mulus antara pasar tradisional dan platform DeFi.

Blockchain sebagai Jembatan Antara Keuangan Tradisional dan Terdesentralisasi

Peningkatan pangsa RWA dalam DeFi menandakan potensi besar penggabungan antara teknologi blockchain dan keuangan tradisional.

Ketika aset-aset dunia nyata ditokenisasi, investor dapat menjelajahi peluang baru dalam investasi berbasis aset nyata, yang sebelumnya sulit diakses di pasar terdesentralisasi.

Dengan demikian, likuiditas dari pasar keuangan tradisional dapat mengalir ke dalam ekosistem DeFi, membawa likuiditas dan efisiensi perdagangan yang lebih tinggi.

Tokenisasi aset dunia nyata juga memungkinkan akses lebih luas ke pasar, terutama bagi investor institusional yang melihat potensi besar di ruang DeFi. Institusi besar seperti BlackRock dan Franklin mulai menunjukkan minat mereka pada tokenisasi ini, yang semakin menegaskan pentingnya sektor ini di masa depan.

Platform Baru dan Peluang di Masa Depan

Selain MakerDAO, platform-platform baru seperti Ozean telah mendorong pertumbuhan tokenisasi RWA.

Peluncuran Ozean baru-baru ini, misalnya, menyebabkan lonjakan harga token CPOOL milik Clearpool sebesar 16,15 persen, mencerminkan minat investor yang terus meningkat terhadap potensi RWA dalam ekosistem DeFi.

Ozean menggabungkan layanan kustodian tingkat institusi dari Hex Trust dengan kemampuan pinjaman dari Clearpool, menciptakan solusi yang lebih aman dan terukur bagi para investor institusional yang ingin terlibat dalam pasar DeFi yang berkembang pesat.

RWA telah membuktikan bahwa mereka bukan hanya tren sementara dalam DeFi, tetapi juga merupakan pendorong inovasi yang akan terus tumbuh.

Saat sektor ini berkembang melampaui aset digital murni, kita akan melihat lebih banyak inovasi di ruang ini, yang kemungkinan akan membawa struktur keuangan yang lebih berkelanjutan di masa depan. [st]

Untuk urusan tingkat penggunaan kripto secara global, Indonesia berada di peringkat ke-5 mengalahkan Rusia dan Turki, menurut penelitian dari CoinMarketCap (CMC). Solana paling diminati ke-2 se-Asia.

Hal itu terungkap dalam hasil penelitian dari CoinMarketCap (CMC) untuk kuartal ke-3 tahun 2024.

Kategori penggunaan kripto itu berdasarkan data para pengguna situs popular itu dari banyak negara.

Pada grafik statistik yang dipaparkan, pengguna kripto yang aktif dan berasal dari Indonesia mendominasi sebesar 5,87 persen sepanjang kuartal ke-3. Angka itu turun tipis dibandingkan kuartal kedua, yakni 6,43 persen.

“India terus menunjukkan dominasi dalam penggunaan kripto, terutama melalui peningkatan transaksi di bursa terpusat dan aktivitas DeFi, yang menempatkan negara ini di peringkat pertama. Sedangkan Indonesia menyusul di posisi ketiga, dengan nilai tinggi untuk layanan DeFi, baik di tingkat ritel maupun keseluruhan,” jelas Chainalysis.

Apa Itu CMC?

CoinMarketCap (CMC) adalah platform yang menyediakan data dan informasi terkini mengenai cryptocurrency. CMC didirikan pada tahun 2013 oleh Brandon Chez. Platform ini awalnya dibuat untuk memberikan transparansi dan aksesibilitas informasi mengenai harga, volume perdagangan, dan kapitalisasi pasar dari berbagai cryptocurrency yang ada di pasaran.

CoinMarketCap menyajikan berbagai data penting seperti harga terkini, perubahan harga dalam periode tertentu, dan volume perdagangan untuk lebih dari 7.000 cryptocurrency. Selain itu, pengguna dapat menemukan informasi mengenai pasar tempat cryptocurrency tersebut diperdagangkan, serta grafik dan analisis yang membantu dalam pengambilan keputusan investasi.

Diakusisi Binance, CEO Coinmarketcap yang Misterius pun Pensiun

Berkantor pusat di Dover, Delaware, Amerika Serikat, CoinMarketCap telah berkembang menjadi salah satu sumber referensi utama bagi investor dan trader kripto di seluruh dunia. Pada tahun 2020, CMC diakuisisi oleh Binance, salah satu bursa kripto terbesar di dunia dan cukup digemari di Indonesia. CMC juga memiliki portal Community yang menjadikan CMC selayaknya media sosial khusus bagi penggemar kripto di seluruh dunia. [ps]