Jakarta -

Kementerian Perdagangan (Kemendag) mengungkapkan sejumlah tantangan serta peluang ekonomi di sektor perdagangan di tahun ini. Hal ini disampaikan oleh Analis Perdagangan Ahli Madya Direktorat Pengembangan Ekspor Produk Primer Direktorat Jenderal Pengembangan Ekspor Nasional Kemendag Singgih Sugiyanto.

Singgih mengatakan ada beberapa tantangan di sektor perdagangan. Pertama, kenaikan harga pangan dan energi dalam negeri. Dia menyebut stabilitas harga dan ketersediaan kebutuhan bahan pokok dapat menjadi tantangan perdagangan dalam negeri. Tantangan kedua, adanya tensi geopolitik global yang masih berlangsung.

"Invasi Rusia ke Ukraina ini sejak Februari 2022 dan juga hubungan Israel dan Palestina," kata Singgih dalam acara Talkshow Financheck 2024 di Auditorium FEB Universitas Indonesia, Depok, Jawa Barat, Kamis (7/11/2024).

Berikutnya, Singgih menjelaskan terjadi perubahan status ekonomi pada sejumlah negara kurang berkembang (least-developed countries/LDC). Dia menyebut Bangladesh, Myanmar, Laos, hingga Kamboja telah berubah menjadi negara berkembang.

Tantangan berikutnya, pergeseran ekonomi dunia. Dia bilang mayoritas negara maju mempunyai demografi penduduk yang menua, sementara negara berkembang sedang memasuki bonus demografi.

"Kemudian logistik dan rantai pasok. Ini harus ada perbaikan jaringan distribusi rantai pasok, perbaikan logistik perdagangan antar pulau," imbuh Singgih.

(kil/kil)

Jakarta (ANTARA) - ​​Ketahanan pangan adalah isu yang tak terhindarkan dalam konteks pembangunan nasional.

Di tengah kondisi dunia yang semakin kompleks dari perubahan iklim yang mengancam produksi pangan hingga ketidakpastian geopolitik yang memengaruhi rantai pasok, Indonesia memerlukan strategi yang tangguh dan adaptif untuk menjaga ketahanan pangannya.

Salah satu aktor utama dalam mencapai tujuan ini adalah Badan Urusan Logistik (Bulog). Sebagai BUMN yang bertanggung jawab atas pengadaan dan distribusi bahan pangan pokok, Bulog memegang peranan strategis yang harus terus diperkuat dan dioptimalkan untuk menghadapi tantangan masa depan.

Bulog memiliki dua peran utama yakni menjaga ketersediaan pangan nasional dan menstabilkan harga pangan, khususnya beras. Peran ini tidak hanya bersifat teknis, tetapi juga sangat penting dari segi sosial dan ekonomi.

Di tengah meningkatnya permintaan pangan, khususnya beras sebagai kebutuhan pokok mayoritas masyarakat Indonesia, Bulog harus mampu menjalankan tugasnya dengan efisiensi tinggi, termasuk dalam mengelola pasokan pangan domestik dan impor.

Saat ini, Indonesia masih menghadapi beberapa tantangan besar dalam menjaga ketahanan pangan, salah satunya adalah ketergantungan pada impor.

Dalam situasi tertentu, impor menjadi keharusan untuk mengisi kekurangan pasokan beras dalam negeri, terutama ketika produksi nasional tidak mencukupi atau terganggu oleh faktor eksternal seperti perubahan iklim.

Namun, mengandalkan impor bukanlah solusi jangka panjang yang ideal, karena rentan terhadap fluktuasi harga di pasar global dan risiko ketergantungan pada negara lain.

Di sisi lain, Bulog menghadapi tuntutan yang terus meningkat untuk memperkuat kemampuan logistiknya, baik dari segi penyimpanan maupun distribusi.

Penyempurnaan infrastruktur penyimpanan yang modern, termasuk pengembangan gudang-gudang beras yang tersebar di seluruh Indonesia, sangat penting agar Bulog dapat dengan cepat merespons kebutuhan masyarakat.

Selain itu, sistem distribusi yang efisien perlu dibangun agar masyarakat, terutama di daerah terpencil, tetap mendapatkan akses terhadap bahan pangan dengan harga terjangkau.

Bulog juga dihadapkan pada tantangan untuk beradaptasi dengan perubahan dinamika pasar dan ekonomi global. Untuk itu, efisiensi dalam pengelolaan stok pangan, terutama beras, menjadi prioritas.

Bulog perlu memastikan bahwa pasokan pangan terkelola dengan baik sehingga tidak ada kelangkaan yang bisa memicu lonjakan harga. Di sisi lain, pengelolaan stok yang berlebihan tanpa perhitungan yang tepat juga bisa menimbulkan masalah, seperti pemborosan anggaran atau penurunan kualitas beras akibat penyimpanan terlalu lama.

Transparansi dalam pengadaan bahan pangan juga menjadi elemen penting yang harus diperkuat. Publik dan berbagai pemangku kepentingan, termasuk petani, koperasi, dan pemerintah daerah, harus dilibatkan dalam setiap proses pengadaan dan distribusi.

Kolaborasi ini tidak hanya akan meningkatkan kepercayaan terhadap Bulog, tetapi juga memungkinkan solusi-solusi yang lebih inovatif dan berkelanjutan dalam menghadapi tantangan ketahanan pangan.

Dalam hal ini, Bulog harus lebih intensif dalam berkoordinasi dengan petani untuk memastikan bahwa mereka mendapatkan dukungan yang memadai, baik dari segi teknologi maupun akses pasar.

Dengan demikian, peran Bulog tidak hanya sebagai pengelola logistik, tetapi juga sebagai motor penggerak ekosistem pangan yang inklusif dan berkelanjutan.

Manajemen Risiko

Dalam beberapa waktu terakhir, Bulog telah menunjukkan kinerja yang cukup membanggakan, terutama dalam pelaksanaan Program Bantuan Langsung Beras kepada 22 juta rumah tangga penerima manfaat.

Dengan alokasi 10 kg per bulan per keluarga, program ini berhasil disalurkan dengan kualitas beras yang lebih baik dibandingkan dengan program-program sebelumnya seperti Raskin atau Rastra.

Keluhan mengenai kualitas beras yang buruk, seperti beras berkutu atau berbau, telah banyak berkurang, menunjukkan adanya peningkatan dalam pengelolaan distribusi Bulog.

Hal ini sejalan dengan semangat "menghantarkan kebaikan" yang diusung oleh lembaga ini, di mana pelayanan publik menjadi prioritas utama.

Namun, meskipun ada berbagai capaian positif, tantangan besar tetap ada, terutama dalam hal impor beras.

Tahun ini, pemerintah merencanakan impor beras hingga 5 juta ton, angka yang cukup fantastis. Di balik angka besar ini, muncul masalah teknis yang harus dihadapi Bulog, salah satunya adalah biaya demurrage atau denda akibat keterlambatan bongkar muat di pelabuhan.

Biaya ini, yang kabarnya mencapai Rp350 miliar, timbul karena adanya perubahan kebijakan terkait metode pengiriman beras impor dari menggunakan kapal besar menjadi kontainer.

Perubahan kebijakan yang mendadak ini, ditambah faktor cuaca, menyebabkan penundaan dalam proses bongkar muat, sehingga biaya tambahan harus ditanggung.

Kasus demurrage ini seharusnya menjadi bahan evaluasi yang mendalam bagi Bulog dan pemerintah. Meskipun biaya demurrage sering kali dianggap hal biasa dalam dunia logistik, skala denda yang terjadi dalam kasus ini cukup signifikan.

Kejadian ini menunjukkan pentingnya perencanaan yang matang dan komprehensif dalam menjalankan tugas besar seperti impor pangan.

Koordinasi antara Bulog dan Badan Pangan Nasional, serta berbagai pemangku kepentingan lainnya, harus diperbaiki agar keputusan-keputusan strategis dapat diambil dengan mempertimbangkan semua aspek teknis dan logistik secara lebih menyeluruh.

Ke depan, Bulog perlu terus berinovasi dan memperkuat manajemen risiko dalam setiap operasinya. Perencanaan impor yang sistematis, pemantauan distribusi yang real-time, serta penggunaan teknologi dalam pengelolaan stok harus menjadi prioritas.

Selain itu, Bulog perlu lebih memperhatikan kesejahteraan petani lokal dengan memastikan bahwa kebijakan impor tidak merugikan mereka.

Dalam jangka panjang, penguatan produksi pangan dalam negeri adalah kunci untuk mengurangi ketergantungan pada impor dan meningkatkan ketahanan pangan nasional.

Pada akhirnya, semua harus mendukung Bulog untuk menjadi lembaga pangan yang lebih kuat, transparan, dan profesional.

Dengan semangat yang baru dan evaluasi yang mendalam, Bulog bisa terus menjadi pilar ketahanan pangan Indonesia yang tangguh dan berkelanjutan, serta mampu memberikan kebaikan bagi seluruh rakyat.

*) Penulis adalah Ketua Harian DPD HKTI Jawa Barat.

Copyright © ANTARA 2024

Jakarta -

Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat rata-rata upah buruh nasional sebesar Rp 3,27 juta per bulan pada Agustus 2024. Jumlah tersebut naik 2,81% dibandingkan periode yang sama tahun lalu yaitu Agustus 2023.

"Jadi kalau kita bandingkan antara Agustus 2024 terhadap Agustus 2023, ini terjadi kenaikan upah buruh sebesar 2,81%," kata Plt Kepala BPS Amalia Adininggar Widyasanti dalam konferensi pers, Selasa (5/11/2024).

Amalia menyebut rata-rata upah tertinggi berada di kategori pertambangan yaitu sebesar Rp 5,23 juta. Kemudian kategori aktivitas keuangan dan asuransi juga tinggi di atas rata-rata yakni Rp 5,08 juta.

"Yang meningkat paling tinggi adalah di listrik dan gas, pertambangan dan penggalian, serta beberapa lainnya," ujar Amalia.

Sementara terendah berada di lapangan usaha kategori aktivitas jasa lainnya yaitu Rp 1,99 juta. Lapangan usaha kategori pertanian juga berada di bawah rata-rata yakni Rp 2,41 juta.

Sektor pekerjaan dengan gaji rata-rata tertinggi di Indonesia:

1. Pertambangan Rp 5,23 juta
2. Aktivitas keuangan dan asuransi Rp 5,08 juta
3. Informasi dan komunikasi Rp 4,98 juta
4. Pengadaan listrik dan gas Rp 4,83 juta
5. Real estat Rp 4,30 juta
6. Administrasi pemerintahan Rp 4,16 juta
7. Aktivitas profesional dan perusahaan Rp 4,14 juta
8. Pengangkutan Rp 3,98 juta
9. Aktivitas kesehatan Rp 3,80 juta
10. Konstruksi Rp 3,29 juta

Sektor pekerjaan dengan Gaji rata-rata terendah Indonesia:

1. Industri pengolahan Rp 3,25 juta
2. Treatment air, sampah dan daur ulang Rp 2,95 juta
3. Pendidikan Rp 2,86 juta
4. Perdagangan Rp 2,85 juta
5. Akomodasi dan makan minum Rp 2,44 juta
6. Pertanian Rp 2,41 juta
7. Aktivitas jasa lainnya Rp 1,99 juta

(aid/hns)

Jakarta -

Menteri Pertahanan (Menhan), Sjafrie Sjamsoeddin, menyambangi kantor Menteri Keuangan, Sri Mulyani Indrawati, pada Senin (4/11) kemarin. Dalam kesempatan itu keduanya membahas rencana program ke depan untuk penguatan sektor pertahanan Indonesia, salah satunya terkait pengadaan alutsista.

"Kami membahas mengenai beberapa hal di antaranya penguatan sektor pertahanan bangsa Indonesia (baik dari sisi alutsista, harwat, hingga SDM). Diskusi yang sangat produktif dan konstruktif," kata Sri Mulyani dalam unggahannya di Instagram resmi, dikutip Selasa (5/11/2024).

Sri Mulyani menyebut diskusi seperti ini telah rutin dilakukan bersama Menteri Pertahanan (Menhan) sebelumnya, yakni Prabowo Subianto yang kini telah mengemban tugas sebagai presiden.

"Meneruskan tradisi Menhan sebelumnya yang kini menjabat sebagai Presiden RI ke-8, Pak @prabowo. Diskusi seperti ini rutin kami lakukan untuk menyelaraskan visi, utamanya terkait pengelolaan keuangan negara, #APBNKita," tutur Sri Mulyani.

Momen itu juga turut diunggah dalam akun YouTube resmi Kementerian Pertahanan. Kunjungan kerja ke Kementerian Keuangan disebut untuk memperkuat koordinasi, sinergi dan kolaborasi terkait pengelolaan serta optimalisasi anggaran pertahanan.

Dari hasil pertemuan tersebut, keduanya sepakat untuk terus meningkatkan koordinasi dan memastikan pengalokasian anggaran pertahanan berjalan sesuai prinsip transparansi dan akuntabilitas.

"Membahas strategi perencanaan anggaran pertahanan yang efisien dan berkelanjutan, serta sepakat untuk terus meningkatkan koordinasi, untuk memastikan pengalokasian anggaran pertahanan berjalan sesuai prinsip transparansi serta akuntabilitas," tutur Sjafrie Sjamsoeddin.

(aid/eds)

BOGOR - Wartawan Mancing Indonesia (WMI) berkolaborasi dengan korporasi menghelat pelatihan budidaya ikan air tawar di Desa Mekar Wangi, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Dalam acara yang digelar Sabtu (2/11) di Pemancingan Ayam Jago tersebut, peserta diperkenalkan dengan budidaya ikan air tawar menggunakan teknik bioflok.

Wartawan senior Muhamad Yasin yang menggeluti bisnis budidaya ikan air tawar menjadi pemateri dalam kegiatan ini. Kegiatan yang merupakan bagian dari rangkaianrebrandingWMI ini juga diikuti pemberian donasi kepada lansia miskin dan anak yatim, sertaFun Fishing media dan korporasi.

"WMI merupakan komunitas dari berbagai media massa, yang mempunyai hobi mancing yang juga menjadi wadah serta ajang menjalin silaturahmi,berbagi pengalaman, ilmu, pelatihan, dan kegiatan sosial, lingkungan, pendidikan, dan kesehatan," ungkap Ketua Umum WMI Firman Wibowo.

Ketua PenyelenggaraRebrandingWMI dan Pelatihan Budidaya Air Tawar Rama Julian Saputra menambahkan, dengan dukungan dari mitra korporasi, WMI dapat menggelar berbagai kegiatan sosial yang berdampak bagi lingkungan sekitar.

Sementara, perwakilan korporasi Michael Thomas Kailola dari PetroChina International Jabung Ltd menegaskan dukungannya pada kegiatan WMI yang mendukung masyarakat dan lingkungan. Menurut Michael, pelatihan budidaya ikan air tawar melalui bioflok adalah inovasi yang berguna bagi masyarakat. "Semoga kegiatan positif ini akan terus dilakukan oleh WMI di wilayah-wilayah lainnya di berbagai daerah," ujarnya.

Erwin Katunda dari PT Indo Tambangraya Megah Tbk (ITM) menambahkan, kerja sama dengan komunitas WMI merupakan salah satu bentuk berbagi dengan masyarakat sekitar. "Kegiatan ini tak hanya menjadi bentuk pembelajaran bagi masyarakat tapi juga bagi para jurnalis dalam berbisnis budidaya ikan air tawar," tuturnya.

Apresiasi juga diungkapkan Randy dari Bumi Resource Minerals atas kegiatan WMI yang bermanfaat untuk masyarakat dan juga wartawan. "Semoga kegiatan ini menambah pengetahuan wartawan dan masyarakat dalam bidang budidaya ikan air tawar, sekaligus mendorong peran media dalam pembangunan masyarakat," tandasnya.

Jakarta -

PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk atau BNI mencatat pertumbuhan kredit pemilikan (KPR) rumah sebesar 13% hingga periode 9 bulan 2024 dibandingkan periode yang sama tahun lalu, atau lebih tinggi di atas rata-rata industri sebesar 10,8% (YoY).

Mengutip data uang beredar Bank Indonesia, hingga akhir September 2024, realisasi penyaluran kredit properti tumbuh sebesar 7,6% (YoY), terutama berasal dari Kredit KPR/KPA yang tumbuh sebesar 10,8%.

Corporate Secretary BNI, Okki Rushartomo mengatakan realisasi penyaluran KPR yang tumbuh positif turut menopang pertumbuhan kredit sektor konsumer secara keseluruhan yang mencapai 15% year on year (YoY).

"Pertumbuhan kredit di sektor konsumer telah menjadi salah satu mesin pertumbuhan kredit BNI yang ditopang oleh kredit pemilikan rumah dan payroll loan," kata Okki dalam keterangannya, Rabu (30/10/2024).

Okki melanjutkan, pertumbuhan KPR BNI ini sejalan dengan beragam stimulus pemerintah di sektor perumahan. Terbaru, pemerintah menyetujui perpanjangan kebijakan pemberian insentif PPN DTP sebesar 100% untuk pembelian rumah mulai 1 September hingga akhir Desember 2024, menggantikan aturan sebelumnya dengan insentif 50% untuk periode Juli-Desember 2024.

Ke depan, BNI melihat prospek penyaluran kredit sektor perumahan yang lebih baik seiring dengan program 3 juta rumah yang digalakkan pemerintahan baru di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo.

"Inisiatif pemerintah ini diharap bisa berkontribusi positif pada penyaluran kredit di sektor properti yang pada akhirnya bisa mendongkrak kinerja kreditBNI secara keseluruhan. Di

mana, kami membidik per pertumbuhan kredit sekitar 10-12% di akhir 2024," imbuh Okki.

(prf/ega)

Jakarta -

Sakti Wahyu Trenggono kembali diberikan amanah untuk memimpin Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) pada Kabinet Merah Putih. Trenggono optimistis untuk meneruskan berbagai terobosan guna mentransformasi sektor kelautan dan perikanan melalui Program Ekonomi Biru.

Dalam masa jabatan sebelumnya, Trenggono dan timnya telah merancang lima program utama yang meliputi perluasan kawasan konservasi laut, kebijakan penangkapan ikan terukur berbasis kuota, pengembangan budidaya berkelanjutan, pengawasan wilayah pesisir, dan pembersihan sampah plastik laut. Lima program Ekonomi Biru tersebut dijalankan bukan hanya untuk kepentingan ekonomi, tetapi juga untuk melindungi laut dari aktivitas merusak yang mengancam keberlanjutannya.

Selain itu, peningkatan daya saing produk perikanan Indonesia di pasar internasional juga menjadi prioritas. Produk perikanan Indonesia masih kurang kompetitif dibandingkan negara maju dan tetangga. Padahal, Indonesia memiliki wilayah perairan yang luas dan potensi besar untuk unggul di sektor perikanan.

"Saat ini Indonesia berada pada posisi 13 negara eksportir perikanan, kalah jauh dari China dan Vietnam yang masuk dalam jajaran lima besar," ujar Trenggono dalam keterangan tertulis, Jumat (25/10/2024).

Untuk mengatasi ini, KKP telah melakukan perbaikan di hulu secara masif, mulai dari penataan sistem penangkapan yang lebih terukur hingga pengembangan budidaya perikanan berkelanjutan melalui model yang telah dibangun.

Daya saing produk perikanan tidak hanya diukur dari jumlah ikan, tetapi juga dari proses penangkapan, budidaya, pengolahan, dan distribusinya. Dengan diharapkan produk perikanan Indonesia dapat bersaing lebih baik dalam hal kualitas dan proses produksi yang ramah lingkungan.

Di sisi lain, KKP tengah mengembangkan teknologi digital melalui sistem Ocean Big Data untuk meningkatkan efektivitas pengawasan ruang laut dan memastikan setiap aktivitas di perairan dapat dipantau dengan baik.

Sistem ini juga memungkinkan KKP untuk mengukur dampak kegiatan ekonomi terhadap ekologi laut sehingga keputusan kebijakan dapat lebih tepat dan efisien.

Trenggono juga menggarisbawahi pentingnya pengelolaan sampah laut yang menjadi isu global. Program Bulan Cinta Laut (BCL), yang diperkenalkan pada periode sebelumnya, akan terus dilanjutkan dengan strategi yang lebih inovatif di seluruh Indonesia.

Ekonomi Biru juga menjadi bagian dari Misi Asta Cita. Prabowo telah memberikan lampu hijau untuk mempercepat kontribusi sektor kelautan dan perikanan terhadap pertumbuhan ekonomi dan kemandirian pangan nasional. Oleh karena itu, pelaksanaan ini harus dilakukan dengan cepat dan tuntas.

"Insyaallah, saya bersama Pak Wamen Didit Herdiawan dan seluruh jajaran di KKP, akan bekerja sebagai teamwork serta all out. Kami optimis, pelaksanaan program Ekonomi Biru menjadi jawaban majunya sektor kelautan dan perikanan nasional," ujar Trenggono.

Strategi model intervensi pemerintah akan dilanjutkan untuk menyediakan infrastruktur kelautan dan perikanan di berbagai daerah. Pembangunan perikanan budidaya dan kampung nelayan modern sebelumnya telah meningkatkan produktivitas dan kualitas produk, serta membuka lapangan kerja, memberikan pengetahuan, dan meningkatkan keterampilan masyarakat.

Pembangunan ini bukan hanya meningkatkan kualitas produk perikanan tetapi juga memberikan harapan bagi masyarakat, dengan menciptakan lapangan kerja, memberikan pengetahuan, dan meningkatkan kompetensi mereka.

Pada akhir pernyataannya, Trenggono mengutip kata-kata penyair Kahlil Gibran, bahwa seorang optimis akan melihat keindahan mawar tanpa terjebak pada durinya. Dengan semangat optimisme, KKP siap bekerja sama untuk membawa kemajuan di sektor kelautan dan perikanan Indonesia.

(akn/ega)

Jakarta -

PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk atau BNI (BBNI) optimistis dengan pertumbuhan bisnis di masa pemerintahan baru Presiden Prabowo Subianto. Terdapat peluang besar untuk berekspansi sejalan dengan visi misi dan program-program prioritas.

Direktur Utama BNI Royke Tumilaar mengatakan BNI terus menunjukkan konsistensi dalam mendukung pertumbuhan ekonomi nasional dengan mengoptimalkan peluang ekspansi yang tersedia.

"Kita melihat peluang pertumbuhan bisnis yang signifikan dan berkelanjutan sejalan dengan visi pemerintah," kata Royke, dalam Konferensi Pers Paparan Kinerja Kuartal III 2024 BNI, disiarkan secara daring, Jumat (25/10/2024).

Adapun visi tersebut meliputi peningkatan PDB, pengentasan kemiskinan serta berbagai program sektoral seperti infrastruktur ketahanan energi dan pangan, pemberdayaan UMKM, juga hilirisasi industri termasuk pertanian serta program perumahan.

"Optimisme terhadap kebijakan prioritas ekonomi pemerintah baru yang diiringi dengan proses transisi yang berjalan lancar diharapkan dapat menjadi katalisator pertumbuhan kredit di sektor perbankan di masa mendatang," ujarnya.

Per September 2024, BNI sendiri mencatatkan penyaluran kredit per September 2024 senilai Rp 735,02 triliun. Angka ini naik 9,48% secara tahunan (yoy) dibandingkan setahun sebelumnya yang tercatat Rp 671,37 triliun.

Pertumbuhan ini didorong oleh segmen korporasi yang mencatat kenaikan sebesar 15,1% YoY menjadi Rp 409,2 triliun. Selain itu, segmen konsumer secara keseluruhan mencatat pertumbuhan 14,6% YoY menjadi Rp 137 triliun, dengan kredit personal (payroll) dan Kredit Pemilikan Rumah (KPR) sebagai pendorong utama.

Royke menyakini, program-program unggulan pemerintah seperti hilirisasi hingga ketahanan pangan akan mendukung kinerja perbankan. Hal ini mengingat hilirisasi bertujuan untuk meningkatkan nilai tambah dari komoditas yang ada di Indonesia.

Menurutnya, hal ini tentunya akan membuat banyak sekali peningkatan dari sisi kebutuhan modal atau kapital untuk mendukung pembangunan di hilirisasi. Ini juga termasuk dengan ketahanan pangan. Royke membidik peningkatan di sisi kredit dan pendanaan di masa mendatang.

"Jadi program pemerintah yang sekarang jelas tidak ada keraguan dari kami di BNI untuk tidak mendukung. Karena itu pasti jelas akan menambah nilai prospek dari kita untuk membiayai banyak pengusaha-pengusaha yang akan terlibat di dalam hilirisasi maupun untuk di ketahanan pangan," kata dia.

(shc/kil)

Jakarta -

Selama menjabat sebagai presiden, Joko Widodo (Jokowi) terus gencar melakukan hilirisasi, khususnya sektor pertambangan. Kebijakan tersebut rencananya akan dilanjutkan era Presiden Prabowo Subianto lantaran dapat menjadi mesin pertumbuhan ekonomi.

Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia mengatakan hilirisasi merupakan motor utama pertumbuhan ekonomi nasional. Ia menegaskan pentingnya hilirisasi dalam menciptakan nilai tambah sekaligus membuka lapangan kerja bagi masyarakat.

"Yang harus dilakukan adalah hilirisasi. Hilirisasi harus kita laksanakan. Saat saya menjabat di Kementerian Investasi, saya menyusun peta jalan hilirisasi sebagai mesin pertumbuhan ekonomi kita," kata Bahlil dalam keterangannya, Jumat (25/10/2024).

Bahlil menekankan hilirisasi telah menjadi prioritas pemerintah untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi melalui pengolahan sumber daya alam di dalam negeri. Hilirisasi sendiri bertujuan meningkatkan nilai tambah berbagai produk, baik dari sektor tambang maupun sektor lain, seperti pertanian, perkebunan, dan perikanan. Dengan pengolahan di dalam negeri, dia bilang nilai komoditas bisa melonjak signifikan.

Misalnya, hilirisasi kelapa sawit yang dilakukan oleh Kementerian Perindustrian yang menghasilkan berbagai produk turunan, seperti oleofood complex (pangan dan nutrisi), oleochemical dan biomaterial (bahan kimia dan pembersih), serta bahan bakar nabati berbasis sawit seperti biodiesel, greendiesel, greenfuel, dan biomassa.

"Produk-produk ini meningkatkan nilai tambah hingga empat kali lipat," jelasnya.

Sebelumnya, dalam pidato usai dilantik menjadi Presiden, Prabowo menegaskan kebijakan hilirisasi komoditas, khususnya mineral dan batubara menjadi langkah yang tak terelakkan oleh pemerintah. Hilirisasi diharapkan memberikan manfaat besar melalui peningkatan nilai tambah seluruh komoditas yang dimiliki Indonesia.

"Hilirisasi akan dilakukan untuk semua komoditas yang kita miliki. Nilai tambah dari semua komoditas itu harus menambah kekuatan ekonomi kita sehingga rakyat kita bisa mencapai tingkat hidup yang sejahtera. Seluruh komoditas kita harus bisa dinikmati oleh seluruh rakyat Indonesia," kata Prabowo.

(rrd/rrd)

Jakarta -

PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk atau BNI melaporkan laba bersih periode 9 bulan berkahir pada September 2024 mencapai Rp 16,3 triliun. Kondisi ini didorong oleh pulihnya pendapatan operasional dan kualitas aset yang terjaga dengan baik.

Direktur Utama BNI Royke Tumilaar mengatakan, BNI mencatat kinerja keuangan yang solid pada kuatal III 2024. Hal ini didorong oleh perbaikan pendapatan bunga bersih dan pendapatan non bunga.

"Laba bersih BNI untuk periode 9 bulan yang berakhir September 2024 mencapai Rp 16,3 triliun didorong oleh pulihnya pendapatan operasional dan kualitas aset yang terjaga dengan baik," kata Royke, dalam Konferensi Pers Paparan Kinerja Kuartal III 2024 BNI, disiarkan secara daring, Jumat (25/10/2024).

Berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya, Royke mengatakan, pada tahun ini pertumbuhan dana pihak ketiga (DPK) BNI terutama berasal dari pertumbuhan tabungan retail yang sejalan dengan program transformasi struktur pendanaan. Hal ini berdampak pada perbaikan cost of fund.

"Pertumbuhan ini didukung oleh program terstruktur perusahaan, termasuk digitalisasi yang kita namakan aplikasi baru kita wondr by BNI serta transformasi jaringan cabang yang fokus pada sales culture," ujarnya.

BNI juga mencatatkan recovery kinerja, di mana pendapatan operasional yang sebelum pencadangan atau PBOP pada kuartal III 2024 mencapai Rp 8,8 triliun. Angka ini hampir menyentuh posisi tertinggi kuartal III tahun lalu sebesar Rp 8,9 triliun.

Royke menjelaskan, pencapaian PBOP yang solid ini berasal dari kenaikan margin bunga bersih atau net interest margin (NIM) maupun pendapatan non bunga. NIM naik 40 basis point secara kuartalan menjadi 4,4% ditopang oleh perbaikan yield kredit maupun penurunan biaya dana.

Sedangkan pertumbuhan fee income didorong dari pendapatan loan recovery, trade finance, transaksi pembayaran melalui aplikasi fonder yang terus meningkat. Royke menambahkan, penyaluran kredit naik 9,5% year on year menjadi Rp 735 triliun.

"Ditopang oleh segmen risiko rendah, kredit korporasi blue chip baik dari sektor swasta maupun BUMN, serta institusi pemerintah, kredit consumer, dan kontribusi dari perusahaan anak menjadi sumber pertumbuhan besar," ujarnya.

Di samping itu, BNI melihat peluang pertumbuhan bisnis yang signifikan dan berkelanjutan sejalan dengan visi pemerintah terkait dengan peningkatan PDB, pengentasan kemiskinan serta berbagai program sektoral meliputi infrastruktur ketahanan energi dan pangan, pemberdayaan UMKM, hilirisasi industri termasuk pertanian serta program perumahan.

"Optimisme terhadap kebijakan prioritas ekonomi pemerintah baru yang diiringi dengan proses transisi yang berjalan lancar diharapkan dapat menjadi katalisator pertumbuhan kredit di sektor perbankan di masa mendatang," kata Royke.

(shc/kil)

Jakarta -

Badan Bank Tanah mengatakan investor asal Vietnam tertarik berinvestasi sektor peternakan di Provinsi Sulawesi Tengah (Sulteng). Hal tersebut sejalan dengan pemerintah berencana untuk mengimpor sapi perah agar memenuhi susu gratis dalam program Presiden Prabowo Subianto yakni Makan Bergizi Gratis (MBG).

Kepala Badan Bank Tanah Parman Nataatmadja mengatakan pihaknya telah menyediakan sebanyak 6.000 hektare. Namun, saat ini masih tersedia sebanyak 3.000 hektare.

"Baru 3.000 hektare, dari total 6.000 hektare, 1.550 hektare untuk reforma yang ada di Poso. Sisanya sudah terpakai, sisa tinggal 3.000 hektare. Jadi memang cocok karena ketinggian 1.100 (mdpl)," kata Parman saat ditemui di Mandarin Oriental Jakarta, Kamis (24/10/2024).

Dia menyebut mereka bersedia investasi di Hak Pengelolaan Lahan (HPL). Namun, investor asal Vietnam berminat investasi di sana asalkan pemerintah menyediakan lahan hingga 10.000 hektare.

"Nanti Insya Allah kita bisa mempunyai tanah paling sedikit mereka menghendaki satu hamparan 10.000 hektare," jelasnya.

Sebelumnya, Kementerian Pertanian (Kementan) membawa investor dari Vietnam untuk berinvestasi sektor peternakan di Provinsi Sulawesi Tengah (Sulteng). Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman menjelaskan investasi tersebut berbentuk pembangunan industri sapi perah, dan indusri pengolahan susu.

"Investornya, Alhamdulillah mereka tertarik berinvestasi di Kabupaten Poso. Kami mendapatkan arahan dari Bapak Presiden dan Bapak Presiden Terpilih, untuk kita membangun peternakan, dairy cattle untuk produksi susu di sini" terang Amran dalam keterangannya, Rabu (25/9/2024) lalu.

Investasi ini merupakan tindak lanjut kerja sama dari hasil lawatan Amran sebelumnya beberapa waktu lalu ke Vietnam.

"Ini (investor) merupakan perusahaan terbesar dalam memproduksi susu, kalau investasinya lancar, tiga sampai lima tahun target produksinya 1,8 juta ton." ungkap Amran.

(rrd/rrd)

JAKARTA - Dalam laporan Pantai Amerika Serikat (US Coast Guard) mencatat lonjakan signifikan dalam jumlah kapal yang ditahan selama inspeksi Port State Control (PSC) pada tahun 2023. Rasio penahanan meningkat menjadi 1,22%, dengan 101 dari 8.300 kapal yang diperiksa berdasarkan aturan SOLAS mengalami penahanan.

Sebagian besar pelanggaran terjadi pada sistem keselamatan kebakaran (fire safety systems) dan peralatan penyelamat jiwa (life saving appliances).

Tidak hanya di Amerika Serikat, China juga mengalami peningkatan kasus penahanan kapal di tahun 2023. China Maritime Safety Administration melaporkan telah menahan 358 dari 6.707 kapal yang diperiksa, jumlah yang 5,23% lebih tinggi dibandingkan rata-rata detensi di bawah Paris MoU dan Tokyo MoU.

Tren peningkatan ini diperkirakan akan terus berlanjut pada 2024 seiring dengan kampanye intensifikasi inspeksi oleh beberapa negara.

Staff Ahli Menkomarves Bidang Hukum Laut, Okto Irianto mengatakan, penyebab banyaknya kapal ditahan dikarenakan temuan pada sistem permesinan dan kelistrikan. Salah satunya di China, inspeksi difokuskan pada permesinan dan sistem kelistrikan kapal (machinery and electrical), yang sering kali mengalami masalah serius.

"Malfungsi mesin sering terjadi akibat kurangnya pemeliharaan berkala, usia mesin yang sudah tua, serta penggunaan suku cadang yang tidak sesuai standar serta kesalahan dalam pengoperasian kapal yang melanggar prosedur keselamatan," katanya.

Sementara itu, masalah kelistrikan banyak disebabkan oleh instalasi yang tidak aman, kabel rusak, atau kurangnya perawatan yang tepat. "Kesalahan dalam sistem distribusi listrik dapat menyebabkan korsleting dan memicu kebakaran, mengancam keselamatan kapal," katanya.

Dengan meningkatnya pengawasan internasional, perusahaan pelayaran memegang tanggung jawab besar untuk memastikan kapal-kapal mereka memenuhi standar yang ditetapkan.

Hal ini berdasarkan ketetapan aturan Organisasi Maritim Internasional (IMO) tentang standar keselamatan kapal-kapal. Apalagi, Indonesia merupakan salah satu negara anggota IMO yang berperan aktif dalam perlindungan lingkungan maritim.

Dalam hal ini aturan yang ditetapkan oleh IMO adalah pemeliharaan yang tepat dan berkala, terutama pada mesin dan sistem kelistrikan, adalah kunci untuk mencegah penahanan kapal, menghindari gangguan operasional, dan menjaga keselamatan awak.