Jakarta (ANTARA) - ​​Ketahanan pangan adalah isu yang tak terhindarkan dalam konteks pembangunan nasional.

Di tengah kondisi dunia yang semakin kompleks dari perubahan iklim yang mengancam produksi pangan hingga ketidakpastian geopolitik yang memengaruhi rantai pasok, Indonesia memerlukan strategi yang tangguh dan adaptif untuk menjaga ketahanan pangannya.

Salah satu aktor utama dalam mencapai tujuan ini adalah Badan Urusan Logistik (Bulog). Sebagai BUMN yang bertanggung jawab atas pengadaan dan distribusi bahan pangan pokok, Bulog memegang peranan strategis yang harus terus diperkuat dan dioptimalkan untuk menghadapi tantangan masa depan.

Bulog memiliki dua peran utama yakni menjaga ketersediaan pangan nasional dan menstabilkan harga pangan, khususnya beras. Peran ini tidak hanya bersifat teknis, tetapi juga sangat penting dari segi sosial dan ekonomi.

Di tengah meningkatnya permintaan pangan, khususnya beras sebagai kebutuhan pokok mayoritas masyarakat Indonesia, Bulog harus mampu menjalankan tugasnya dengan efisiensi tinggi, termasuk dalam mengelola pasokan pangan domestik dan impor.

Saat ini, Indonesia masih menghadapi beberapa tantangan besar dalam menjaga ketahanan pangan, salah satunya adalah ketergantungan pada impor.

Dalam situasi tertentu, impor menjadi keharusan untuk mengisi kekurangan pasokan beras dalam negeri, terutama ketika produksi nasional tidak mencukupi atau terganggu oleh faktor eksternal seperti perubahan iklim.

Namun, mengandalkan impor bukanlah solusi jangka panjang yang ideal, karena rentan terhadap fluktuasi harga di pasar global dan risiko ketergantungan pada negara lain.

Di sisi lain, Bulog menghadapi tuntutan yang terus meningkat untuk memperkuat kemampuan logistiknya, baik dari segi penyimpanan maupun distribusi.

Penyempurnaan infrastruktur penyimpanan yang modern, termasuk pengembangan gudang-gudang beras yang tersebar di seluruh Indonesia, sangat penting agar Bulog dapat dengan cepat merespons kebutuhan masyarakat.

Selain itu, sistem distribusi yang efisien perlu dibangun agar masyarakat, terutama di daerah terpencil, tetap mendapatkan akses terhadap bahan pangan dengan harga terjangkau.

Bulog juga dihadapkan pada tantangan untuk beradaptasi dengan perubahan dinamika pasar dan ekonomi global. Untuk itu, efisiensi dalam pengelolaan stok pangan, terutama beras, menjadi prioritas.

Bulog perlu memastikan bahwa pasokan pangan terkelola dengan baik sehingga tidak ada kelangkaan yang bisa memicu lonjakan harga. Di sisi lain, pengelolaan stok yang berlebihan tanpa perhitungan yang tepat juga bisa menimbulkan masalah, seperti pemborosan anggaran atau penurunan kualitas beras akibat penyimpanan terlalu lama.

Transparansi dalam pengadaan bahan pangan juga menjadi elemen penting yang harus diperkuat. Publik dan berbagai pemangku kepentingan, termasuk petani, koperasi, dan pemerintah daerah, harus dilibatkan dalam setiap proses pengadaan dan distribusi.

Kolaborasi ini tidak hanya akan meningkatkan kepercayaan terhadap Bulog, tetapi juga memungkinkan solusi-solusi yang lebih inovatif dan berkelanjutan dalam menghadapi tantangan ketahanan pangan.

Dalam hal ini, Bulog harus lebih intensif dalam berkoordinasi dengan petani untuk memastikan bahwa mereka mendapatkan dukungan yang memadai, baik dari segi teknologi maupun akses pasar.

Dengan demikian, peran Bulog tidak hanya sebagai pengelola logistik, tetapi juga sebagai motor penggerak ekosistem pangan yang inklusif dan berkelanjutan.

Manajemen Risiko

Dalam beberapa waktu terakhir, Bulog telah menunjukkan kinerja yang cukup membanggakan, terutama dalam pelaksanaan Program Bantuan Langsung Beras kepada 22 juta rumah tangga penerima manfaat.

Dengan alokasi 10 kg per bulan per keluarga, program ini berhasil disalurkan dengan kualitas beras yang lebih baik dibandingkan dengan program-program sebelumnya seperti Raskin atau Rastra.

Keluhan mengenai kualitas beras yang buruk, seperti beras berkutu atau berbau, telah banyak berkurang, menunjukkan adanya peningkatan dalam pengelolaan distribusi Bulog.

Hal ini sejalan dengan semangat "menghantarkan kebaikan" yang diusung oleh lembaga ini, di mana pelayanan publik menjadi prioritas utama.

Namun, meskipun ada berbagai capaian positif, tantangan besar tetap ada, terutama dalam hal impor beras.

Tahun ini, pemerintah merencanakan impor beras hingga 5 juta ton, angka yang cukup fantastis. Di balik angka besar ini, muncul masalah teknis yang harus dihadapi Bulog, salah satunya adalah biaya demurrage atau denda akibat keterlambatan bongkar muat di pelabuhan.

Biaya ini, yang kabarnya mencapai Rp350 miliar, timbul karena adanya perubahan kebijakan terkait metode pengiriman beras impor dari menggunakan kapal besar menjadi kontainer.

Perubahan kebijakan yang mendadak ini, ditambah faktor cuaca, menyebabkan penundaan dalam proses bongkar muat, sehingga biaya tambahan harus ditanggung.

Kasus demurrage ini seharusnya menjadi bahan evaluasi yang mendalam bagi Bulog dan pemerintah. Meskipun biaya demurrage sering kali dianggap hal biasa dalam dunia logistik, skala denda yang terjadi dalam kasus ini cukup signifikan.

Kejadian ini menunjukkan pentingnya perencanaan yang matang dan komprehensif dalam menjalankan tugas besar seperti impor pangan.

Koordinasi antara Bulog dan Badan Pangan Nasional, serta berbagai pemangku kepentingan lainnya, harus diperbaiki agar keputusan-keputusan strategis dapat diambil dengan mempertimbangkan semua aspek teknis dan logistik secara lebih menyeluruh.

Ke depan, Bulog perlu terus berinovasi dan memperkuat manajemen risiko dalam setiap operasinya. Perencanaan impor yang sistematis, pemantauan distribusi yang real-time, serta penggunaan teknologi dalam pengelolaan stok harus menjadi prioritas.

Selain itu, Bulog perlu lebih memperhatikan kesejahteraan petani lokal dengan memastikan bahwa kebijakan impor tidak merugikan mereka.

Dalam jangka panjang, penguatan produksi pangan dalam negeri adalah kunci untuk mengurangi ketergantungan pada impor dan meningkatkan ketahanan pangan nasional.

Pada akhirnya, semua harus mendukung Bulog untuk menjadi lembaga pangan yang lebih kuat, transparan, dan profesional.

Dengan semangat yang baru dan evaluasi yang mendalam, Bulog bisa terus menjadi pilar ketahanan pangan Indonesia yang tangguh dan berkelanjutan, serta mampu memberikan kebaikan bagi seluruh rakyat.

*) Penulis adalah Ketua Harian DPD HKTI Jawa Barat.

Copyright © ANTARA 2024

Presiden Prabowo Subianto akan menghapus utang dari setidaknya enam juta nasabah para petani dan nelayan. Tentu hal ini meringankan bagi masyarakat yang memiliki penghasilan dari pertanian dan sektor laut. Lantas, apa dampak dari penghapusan utang petani dan nelayan?

Mengutip data Badan Pusat Statistik (BPS), angka kemiskinan dari sektor pertanian dengan persentase penduduk usia 15 tahun ke atas yakni, 2021 sebesar 10,29, sedangkan tahun 2022 yakni 11,14, kemudian pada tahun 2023 sebesar 10,51.

Adapun tantangan yang dihadapi para petani saat ini yaitu modal yang terbatas, harga produk tidak stabil, kelangkaan sarana produksi pertanian (saprodi), maupun harga pupuk yang tidak merata dan pengurangan jumlah pupuk bersubsidi dari tujuh jenis menjadi dua jenis. Hal itu terjadi atas Keputusan Menteri Pertanian (Kepmentan) Nomor 734 tahun 2022.

Sementara itu, jumlah nelayan berdasarkan data Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) lebih dari dua juta orang, sekitar 85% di antaranya merupakan nelayan kecil.

Diketahui, nelayan merupakan bagian penting dalam upaya Indonesia untuk membangun ekonomi biru. Namun, nelayan di Indonesia masih menghadapi berbagai masalah, seperti, kemiskinan, rendahnya kesejahteraan, modal yang tidak memadai, permainan harga jual ikan, serta terbatasnya daya serap industri pengelolaan ikan.

Presiden Prabowo berencana mengimplementasikan program 6 aksi transformasi bangsa di sektor pertanian dan nelayan. Dua sektor itu merupakan satu paket dalam tujuan kesejahteraan rakyat Indonesia yang dirangkum dalam program 6 Aksi Transformasi Bangsa yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan petani dan nelayan.

Tentu, Prabowo paham betul bagaimana mewujudkan ketahanan pangan dan sektor kelautan. Dengan adanya skema penghapusan utang, artinya para petani dan nelayan tidak akan terbebani dengan memulai untuk usaha baru yang lebih baik.

Sinyal Prabowo untuk Bankir

Presiden Prabowo secara terbuka menegaskan bahwa banyak bankir yang takut kepadanya jika menjadi presiden. Hal itu ia sampaikan saat menjadi pembicara di acara Deklarasi Barisan Pengusaha Pejuang Dukung Prabowo, di Djakarta Theatre, pada 8 November 2023.

Bahkan dengan lantang, ia menyebut, “Tahu nggak yang banyak takut kalau gue jadi presiden, tahu nggak siapa, itu bankir-bankir itu. Kita minta kredit susahnya bukan main," ujar Prabowo.

Apa yang diucapkan Prabowo bukan serta merta bualan saja. Tepat baru sepekan dilantik menjadi presiden, ia langsung merealisasikan ucapannya terhadap dunia perbankan. Pertama soal penghapusan utang. Kedua, ia memaksa agar para bankir memberikan kemudahan pinjaman serta pelayanan yang berimbang kepada para petani dan nelayan, yang merupakan pekerja di sektor menengah ke bawah.

Penghapusan utang akan berdampak positif guna menggairahkan dunia pertanian dan nelayan yang selama ini merasa dipunggungi oleh kekuatan pemilik modal. Dengan perbaikan sistem ini, Pemerintahan Prabowo dipastikan bisa mewujudkan kesejahteraan di sektor tersebut.

Meski disebut-sebut langkah ini memiliki dampak yakni moralhazard (momen menguntungkan bagi pemilik utang), namun hal tersebut juga justru menjadi warning bagi dunia perbankan agar lebih menghargai kelompok menengah ke bawah.

Dampak Positif

Jelas, keputusan yang dilakukan oleh Presiden Prabowo menjadi momen bersejarah bagi bangsa Indonesia, dimana negara maritim dan agraris yakni memiliki kekayaan laut yang nelimpah dengan luas laut 5,8 juta kilometer persegi, serta mempunyai sektor pertanian seharusnya bisa menjadi penopang perekonomian nasional.

Dengan demikian, Indonesia baru dimulai dari kesejahteraan para petani, nelayan yang ke depannya memiliki modal, serta gairah industri kedua sektor yang berkembang sehingga menciptakan perkembangan ekonomi yang bisa menciptakan kekuatan fondasi ekonomi Indonesia.

Tak hanya itu, yang utama adalah generasi muda tentu ke depan tidak canggung menjadi petani dan nelayan karena memiliki pemghasilan yang tentunya tidak seperti tahun-tahun sebelumnya.

Petani sejahtera, nelayan makmur, anak-anak mereka memiliki hak yang sama untuk bisa sekolah dan memunculkan calon-calon pemimpin bangsa, tidak hanya dari kalangan ekonomi menengah ke atas.

*) Direktur Eksekutif Lingkar Pemuda Indonesia

Editor: Jauhari Mahardhika (jauhari@investor.co.id)

Follow Channel Telegram Official kami untuk update artikel-artikel investor.id

Baca Berita Lainnya di Google News

IDXChannel - Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman mengaku mendapat pesan khusus dari Presiden Prabowo Subianto di sektor pertanian. Selain swasembada pangan, Prabowo juga menekankan pengembangan pada komoditas ekspor strategis.

Amran menuturkan, ada sejumlah komoditas pertanian yang memang memiliki permintaan yang sangat besar di luar negeri. Menurutnya, Kementan diminta untuk mendorong penyediaan bibit unggul untuk sejumlah komoditas ekspor strategis tersebut.

"Pengembangan komoditas ekspor strategis seperti kopi, kakao, kelapa, ini demand-nya untuk dunia luar biasa. Ini yang kita dorong kita bantu bibit unggul," ujarnya di Jakarta, Senin (21/10/2024).

Selain berpesan untuk pengembangan pada komoditas ekspor strategis, Mentan mengatakan, Prabowo juga meminta agar dilakukan peningkatan produksi susu. Kemudian juga penyediaan pangan bergizi di pekarangan warga dengan pemberian bibit.

"Kemudian peningkatan produksi susu ini kita undang investor, sudah ada yang bersedia untuk investasi di indonesia. Kemudian pangan bergizi, pekarangan kita beri bibit, sayur, ayam, buah-buahan dan seterusnya," kata dia.

Sebagai informasi, Andi Amran Sulaiman kembali dilantik menjadi Menteri Pertanian (Mentan) dalam kabinet pemerintahan Prabowo Subianto. Mentan menegaskan tidak ada tanggal merah bagi pegawai demi mewujudkan target swasembada pangan.

"Bagi Kementan sekarang aku memohon kepada seluruh pegawai enggak ada tanggal merah. Semua tanggal hitam," ujarnya.

Mentan menyebut semua ini perlu dilakukan demi memajukan sektor pertanian Indonesia, mengingat ada lebih dari 280 juta orang di Indonesia yang membutuhkan bahan pangan. Sehingga, dia menekankan tidak boleh ada satu pun masyarakat yang kelaparan.

"Demi petani Indonesia. Bayangkan saudara kita 280 juta orang butuh pangan. Dan tidak ada satu pun boleh kelaparan. Satu kelaparan kita yang di-bully habis-habisan," kata Mentan.

"Kita punya istilah di Kementan harus minum pil sabar. Kalau harga naik konsumen marah, harga turun petani marah, harga sedang pengusaha marah sama kita. Jadi kita minum pil sabar, harus sabar menghadapi saudara kita," ujarnya.

Lebih jauh Amran menyampaikan, di bawah kepemimpinannya, Prabowo menitipkan agar Kementan menyiapkan sarana produksi untuk petani khususnya pupuk yang mudah dijangkau.

Selanjutnya agar pupuk diberikan langsung ke petani dan tidak boleh ada main-main di sektor pupuk subsidi serta alat mesin pertanian. Di sisi lain, Kementan juga dipesankan agar senantiasa memberi pendampingan kepada petani dan memperbaiki irigasi.

"Inshaallah swasembada kita akan tercapai secepat-cepatnya, sesingkat-singkatnya," kata Amran.

(Dhera Arizona)

Bisnis.com, JAKARTA – Setiyanto (37), petani asal Jawa Tengah, mengalami betul pait getir mencari air untuk menopang aktivitas pertaniannya. Air menjadi sumber kehidupan yang paling krusial. Tetapi maraknya privatisasi sumber mata air menjadi tantangan bagi pembangunan infrastruktur primer maupun sekunder yang diperuntukkan bagi para petani.

Dulu sebelum adanya proyek revitalisasi irigasi termasuk bendungan hingga embung, petani sangat kesulitan untuk mencari air. Apalagi untuk daerah yang mengandalkan sawah tadah hujan atau daerah yang jauh dari mata air. Semenjak proyek revitalisasi sistem irigasi yang cukup massif dilakukan oleh pemerintahan Jokowi, petani mulai memiliki harapan untuk memperoleh pasokan air yang ujungnya dapat menggenjot produksi peranian.

Bagi Setiyanto, keberadaan embung, bendungan, atau sistem irigasi pertanian yang lebih modern, menurutnya, memastikan pasokan air tetap terjaga setiap masa tanam tiba. "Selama ini, infrastruktur primer maupun sekunder kita mengalami tantangan kekurangan air," ujarnya kepada Bisnis.

Adapun di Jawa Tengah, pemerintah setidaknya masih mengebut pembangunan proyek Bendungan Jragung di Kabupaten Semarang dan Bendungan Bener di Purworejo. Kedua bendungan itu nantinya akan memiliki peran penting, selain sebagai pengendali banjir, juga menjamin pasokan air ke sawah-sawah produktif alias lumbung padi di 2 wilayah tersebut.

“Dengan adanya bendungan, diharapkan minimal akses air di musim kering bisa lancar,” ujar Paryanto, warga Jawa Tengah kepada Bisnis belum lama ini.

Pembangunan infrastruktur sektor pertanian menjadi fokus pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) selama 10 tahun terakhir. Jokowi begitu getol membangun bendungan, menyediakan embung bagi masyarakat pegunungan, hingga merevitalisasi maupun membuat saluran irigasi baru secara massif untuk membantu petani memenuhi kebutuhan air sebagai urat nadi pertanian.

Data Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) mencatat bahwa selama 2015-2024, pemerintahan Presiden Jokowi telah membangun 42 atau sekitar 68,8% dari target 61 bendungan. Puluhan proyek bendungan itu mampu menampung 2,7 miliar meter kubik air dan telah mengairi irigasi seluas 285.303 hektare.

Selain sektor pertanian, multiplier effect dari eksistensi bendungan di era Jokowi juga tampak di sektor energi dan pengendalian banjir. Keberadaan 42 bendungan, kalau mengacu data PUPR, berhasil mereduksi banjir sebanyak 8.895 meter kubik air per detik dan telah menghasilkan energi listrik sebanyak 153 megawatt (MW).

Angka ini kemungkinan akan terus bertambah, karena ada sejumlah proyek bendungan yang baru saja diresmikan maupun masih dalam proses penyelesaian. Angka terbaru dari pernyataan Presiden Jokowi, jumlah bendungan yang sudah rampung mencapai 44 atau telah menembus 72% dari target.

Penyelesaian 61 bendungan sampai akhir jabatan Presiden Jokowi setidaknya diproyeksikan akan meningkatkan indeks pertanaman dari 143% menjadi 200% hingga peningkatan layanan air irigasi dari 10,6% atau 761.000 hektare pada 2015 menjadi 19,3% atau sekitar 1,4 juta hektare sawah irigasi pada 2024.

Adapun Presiden Jokowi selama beberapa waktu terakhir sering berkeliling Indonesia untuk sekadar meresmikan atau memastikan proyek bendungan berjalan sesuai ekspektasi. Pada 29 Agustus 2024 lalu, misalnya, Presiden Jokowi meresmikan Bendungan Leuwikeris, di Jawa Barat. Bendungan seluas 243 hektare yang berada di antara Kabupaten Tasikmalaya dan Ciamis itu mampu menampung volume air sebanyak 81 juta meter kubik.

Menariknya, Jokowi tidak hanya fokus membendung air di Jawa. Selama 10 tahun terakhir, Jokowi membangun bendungan-bendungan baru di luar Jawa. Pemerataan proyek pembangunan itu sesuai dengan prinsip yang dianut oleh pemerintahan Jokowi yang ingin membangun Indonesia dari pinggiran. Tidak Jawasentris melainkan Indonesiasentris.

Data Sistem Informasi Bendungan dan Waduk Kementerian PUPR, misalnya, mengungkap bahwa selama tahun 2014-2024 bendungan-bendungan di Pulau Sumatra telah menampung 852,13 juta meter kubik air, Kalimantan 172 juta meter kubik, Sulawesi 1,4 miliar meter kubik, Maluku 50 juta meter kubik, dan Bali Nusa Tenggara alias Balinustra 312,4 juta meter kubik air.

Khusus di Kalimantan, tepatnya Kalimantan Timur, Jokowi telah meresmikan proyek Bendungan Sepaku Semoi, di Penajam Paser Utara. Eksistensi bendungan itu tidak lepas dari mega proyek Ibu Kota Negara alias IKN Nusantara. Bendungan Sepaku Semoi akan menyediakan air baku bagi IKN hingga tahun 2030 sebesar 2.500 liter per detik, dengan rincian 2.000 liter per detik untuk kebutuhan air baku di IKN dan 500 liter per detik untuk Kota Balikpapan.

Jokowi, dalam sebuah kesempatan telah mengungkap alasannya begitu getol membangun bendungan selama 10 tahun terakhir. Dia secara implisit menyampaikan bahwa bendungan adalah simboliasi kehadiran pemerintah untuk memenuhi kebutuhan air bagi seluruh lapisan masyarakat. “Sekali lagi, air adalah sumber kehidupan. Oleh sebab itu, harus dikelola dengan baik untuk manfaat rakyat, untuk manfaat masyarakat, untuk manfaat petani.”

Bisnis.com, JAKARTA – Setiyanto (37), petani asal Jawa Tengah, mengalami betul pait getir mencari air untuk menopang aktivitas pertaniannya. Air menjadi sumber kehidupan yang paling krusial. Tetapi maraknya privatisasi sumber mata air menjadi tantangan bagi pembangunan infrastruktur primer maupun sekunder yang diperuntukkan bagi para petani.

Dulu sebelum adanya proyek revitalisasi irigasi termasuk bendungan hingga embung, petani sangat kesulitan untuk mencari air. Apalagi untuk daerah yang mengandalkan sawah tadah hujan atau daerah yang jauh dari mata air. Semenjak proyek revitalisasi sistem irigasi yang cukup massif dilakukan oleh pemerintahan Jokowi, petani mulai memiliki harapan untuk memperoleh pasokan air yang ujungnya dapat menggenjot produksi peranian.

Bagi Setiyanto, keberadaan embung, bendungan, atau sistem irigasi pertanian yang lebih modern, menurutnya, memastikan pasokan air tetap terjaga setiap masa tanam tiba. "Selama ini, infrastruktur primer maupun sekunder kita mengalami tantangan kekurangan air," ujarnya kepada Bisnis.

Adapun di Jawa Tengah, pemerintah setidaknya masih mengebut pembangunan proyek Bendungan Jragung di Kabupaten Semarang dan Bendungan Bener di Purworejo. Kedua bendungan itu nantinya akan memiliki peran penting, selain sebagai pengendali banjir, juga menjamin pasokan air ke sawah-sawah produktif alias lumbung padi di 2 wilayah tersebut.

“Dengan adanya bendungan, diharapkan minimal akses air di musim kering bisa lancar,” ujar Paryanto, warga Jawa Tengah kepada Bisnis belum lama ini.

Pembangunan infrastruktur sektor pertanian menjadi fokus pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) selama 10 tahun terakhir. Jokowi begitu getol membangun bendungan, menyediakan embung bagi masyarakat pegunungan, hingga merevitalisasi maupun membuat saluran irigasi baru secara massif untuk membantu petani memenuhi kebutuhan air sebagai urat nadi pertanian.

Data Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) mencatat bahwa selama 2015-2024, pemerintahan Presiden Jokowi telah membangun 42 atau sekitar 68,8% dari target 61 bendungan. Puluhan proyek bendungan itu mampu menampung 2,7 miliar meter kubik air dan telah mengairi irigasi seluas 285.303 hektare.

Selain sektor pertanian, multiplier effect dari eksistensi bendungan di era Jokowi juga tampak di sektor energi dan pengendalian banjir. Keberadaan 42 bendungan, kalau mengacu data PUPR, berhasil mereduksi banjir sebanyak 8.895 meter kubik air per detik dan telah menghasilkan energi listrik sebanyak 153 megawatt (MW).

Angka ini kemungkinan akan terus bertambah, karena ada sejumlah proyek bendungan yang baru saja diresmikan maupun masih dalam proses penyelesaian. Angka terbaru dari pernyataan Presiden Jokowi, jumlah bendungan yang sudah rampung mencapai 44 atau telah menembus 72% dari target.

Penyelesaian 61 bendungan sampai akhir jabatan Presiden Jokowi setidaknya diproyeksikan akan meningkatkan indeks pertanaman dari 143% menjadi 200% hingga peningkatan layanan air irigasi dari 10,6% atau 761.000 hektare pada 2015 menjadi 19,3% atau sekitar 1,4 juta hektare sawah irigasi pada 2024.

Adapun Presiden Jokowi selama beberapa waktu terakhir sering berkeliling Indonesia untuk sekadar meresmikan atau memastikan proyek bendungan berjalan sesuai ekspektasi. Pada 29 Agustus 2024 lalu, misalnya, Presiden Jokowi meresmikan Bendungan Leuwikeris, di Jawa Barat. Bendungan seluas 243 hektare yang berada di antara Kabupaten Tasikmalaya dan Ciamis itu mampu menampung volume air sebanyak 81 juta meter kubik.

Menariknya, Jokowi tidak hanya fokus membendung air di Jawa. Selama 10 tahun terakhir, Jokowi membangun bendungan-bendungan baru di luar Jawa. Pemerataan proyek pembangunan itu sesuai dengan prinsip yang dianut oleh pemerintahan Jokowi yang ingin membangun Indonesia dari pinggiran. Tidak Jawasentris melainkan Indonesiasentris.

Data Sistem Informasi Bendungan dan Waduk Kementerian PUPR, misalnya, mengungkap bahwa selama tahun 2014-2024 bendungan-bendungan di Pulau Sumatra telah menampung 852,13 juta meter kubik air, Kalimantan 172 juta meter kubik, Sulawesi 1,4 miliar meter kubik, Maluku 50 juta meter kubik, dan Bali Nusa Tenggara alias Balinustra 312,4 juta meter kubik air.

Khusus di Kalimantan, tepatnya Kalimantan Timur, Jokowi telah meresmikan proyek Bendungan Sepaku Semoi, di Penajam Paser Utara. Eksistensi bendungan itu tidak lepas dari mega proyek Ibu Kota Negara alias IKN Nusantara. Bendungan Sepaku Semoi akan menyediakan air baku bagi IKN hingga tahun 2030 sebesar 2.500 liter per detik, dengan rincian 2.000 liter per detik untuk kebutuhan air baku di IKN dan 500 liter per detik untuk Kota Balikpapan.

Jokowi, dalam sebuah kesempatan telah mengungkap alasannya begitu getol membangun bendungan selama 10 tahun terakhir. Dia secara implisit menyampaikan bahwa bendungan adalah simboliasi kehadiran pemerintah untuk memenuhi kebutuhan air bagi seluruh lapisan masyarakat.

“Sekali lagi, air adalah sumber kehidupan. Oleh sebab itu, harus dikelola dengan baik untuk manfaat rakyat, untuk manfaat masyarakat, untuk manfaat petani.”

JAKARTA,investor.id – Ketua Asosiasi Petani Tembakau Indonesia (APTI) Rembang menegaskan, pasar tembakau harus dijaga dari ketidakpastian.

Hal ini menanggapi wacana kebijakan kemasan rokok polos dalam Rancangan Peraturan Menteri Kesehatan (RPMK) yang merupakan turunan dari Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 28 Tahun 2024 .

Menurutnya, kebijakan tersebut tidak hanya merugikan para petani tembakau, tetapi juga dapat menyebabkan ketidakpastian di pasar tembakau yang berdampak pada harga tembakau yang diterima petani.

"Peraturan ini akan sangat merugikan petani tembakau. Pabrikan yang biasanya membeli tembakau dengan harga variatif berdasarkan kualitas dan grade tembakau akan kebingungan jika kemasannya polos. Harga bisa turun karena tidak ada identitas grade, sehingga pembelian dari petani bisa jadi seenaknya," kata Sayuti dalam keterangannya di Jakarta, Senin (14/10/2024).

Sayuti juga mengungkapkan kekhawatirannya bahwa peraturan ini bisa memicu peningkatan peredaran produk tembakau ilegal, yang akan semakin merugikan industri tembakau nasional.

"Kami khawatir dengan banyaknya produk rokok yang tidak bermerek, yang kualitas tembakaunya tidak jelas, dan ini akan merusak pasar tembakau yang legal," katanya.

Dalam konteks sosial-ekonomi, Sayuti menekankan bahwa peraturan ini berpotensi menghancurkan sektor pertanian tembakau yang selama ini menjadi sumber penghidupan utama bagi banyak petani di Rembang dan Jawa Tengah.

"Kalau industri rokok terkena dampak, otomatis pembelian tembakau dari petani juga turun. Hal ini akan berdampak langsung pada kesejahteraan petani tembakau. Di Rembang, banyak petani yang bergantung pada tembakau, terutama saat musim kemarau, di mana tembakau adalah komoditas yang paling menguntungkan," tambahnya.

Ia juga mempertanyakan narasi yang menyatakan bahwa petani tembakau dan cengkeh tidak sejahtera. Menurutnya, hal tersebut salah besar karena di banyak daerah, termasuk Rembang, tembakau dikenal sebagai "emas hijau" karena memberikan penghasilan yang tinggi bagi petani.

"Kami heran kenapa petani tembakau selalu didiskriminasi. Padahal, kontribusi Cukai Hasil Tembakau (CHT) untuk negara sangat besar, bahkan sebagian besar masuk ke sektor kesehatan. Mereka melarang tembakau, tapi menerima hasil cukainya," kritik Sayuti

Terpisah, Dewan Pimpinan Daerah Asosiasi Petani Tembakau Indonesia (DPD APTI) Jawa Barat, Nana Suryana dengan tegas menyatakan penolakannya terhadap kebijakan tersebut.

"Konsep tersebut kami tolak mutlak. Pemerintah ingin berjasa dengan menerapkan regulasi ini, namun sayangnya kebijakan tersebut justru merugikan para petani tembakau. Dampak negatifnya akan dirasakan sepanjang tahun jika pemerintah konsisten dengan regulasi ini," ujarnya.

Salah satu poin utama dari penolakan ini adalah kekhawatiran bahwa kebijakan tersebut akan berdampak buruk terhadap keberlangsungan pertanian tembakau nasional.

Nana Suryana menjelaskan bahwa penerapan kemasan rokok polos tanpa merek akan merugikan para petani tembakau karena harga tembakau akan berfluktuasi dan tidak stabil, tergantung pada permintaan pabrik rokok yang dipengaruhi oleh kebijakan ini.

"Kerugian akan terus berlangsung sepanjang tahun bila pemerintah konsisten dan komitmen terhadap regulasi ini," tambahnya.

Ia juga menyoroti narasi bahwa petani tembakau dan cengkeh bisa beralih menanam tanaman lain, kenyataannya hal tersebut tidak semudah yang dibayangkan.

"Petani tembakau tidak akan begitu saja beralih ke tanaman lain jika hasilnya tidak sebanding dengan tembakau. Mereka tetap akan memilih tanaman yang memberikan penghasilan yang lebih baik," ungkapnya.

Selain itu, ia menambahkan bahwa kesejahteraan petani tembakau selama ini sangat baik. Namun demikian, fakta ini sering diputarbalikkan dan diabaikan dalam narasi anti-tembakau .

"Narasi bahwa petani tembakau tidak sejahtera itu hanyalah alasan klasik. Jika dibandingkan dengan komoditas lain, kesejahteraan petani tembakau di lapangan sebenarnya jauh lebih baik," jelas Suryana.

Editor: Imam Suhartadi (imam_suhartadi@investor.co.id)

Follow Channel Telegram Official kami untuk update artikel-artikel investor.id

Baca Berita Lainnya di Google News

MATARAM, iNews.id - Di tengah glorifikasi kemajuan pariwisata Nusa Tenggara Barat (NTB) belakangan ini, sektor pertanian seolah terlupakan. Padahal sejak beberapa dekade, NTB menetapkan sektor pertanian sebagai unggulan bersama momentum penyematan Bumi Gora sebagai ikon dan julukan kebanggaan daerah.

Calon Gubernur NTB Dr Hj Sitti Rohmi Djalilah mengatakan, ke depan pihaknya akan mengajak masyarakat NTB untuk kembali memperhatikan sektor pertanian.

Caranya bisa dimulai dengan mengajak masyarakat memanfaatkan pekarangan rumah, demi ketahanan pangan. Apalagi di tengah kemajuan pembangunan dengan konversi lahan pertanian mulai menjadi sebuah keniscayaan.

"Rohmi-Firin akan tetap konsisten membangun sektor pertanian, tanpa menafikan sektor unggulan lain seperti pariwisata dan pertambangan. Tentu saja ke depan semangat dan partisipasi masyarakat akan semakin dilibatkan untuk sektor pertanian yang menunjang ekonomi dan ketahanan pangan," ujar Ummi Rohmi saat kunjungan ke Lombok Barat, Minggu (13/10/2024).

Dia menjelaskan, Provinsi NTB telah cukup lama ditetapkan sebagai salah satu lumbung pangan nasional yang akan menopang kebutuhan pangan di Indonesia. Selain berperan dalam ketahanan pangan nasional, sektor pertanian Provinsi NTB juga turut menopang perekonomian daerah dengan menjadi penyedia tenaga kerja terbesar di NTB.

Badan Pusat Statistik (BPS) merilis data hasil survei angkatan kerja nasional (Sakernas) bulan Agustus 2022, sektor pertanian, kehutanan dan perikanan menyerap tenaga kerja terbanyak yaitu sebesar 34,57 persen

Selain itu, share PDRB sektor pertanian memberikan kontribusi yang cukup besar selama beberapa tahun berturut, di mana sektor ini menyumbang sebesar 21,39 persen dari PDRB NTB tahun 2022.

Keberhasilan sektor pertanian didukung ketersediaan lahan sebagai sarana petani dalam membudidayakan tanamannya. 

Sayangnya, saat ini banyak ditemukan fenomena konversi atau alih fungsi lahan pertanian. Alih fungsi lahan pertanian merupakan proses pengubahan lahan pertanian menjadi penggunaan selain pertanian. Alih fungsi lahan telah umum dilakukan mengingat semakin berkembangnya sektor perekonomian non-pertanian.

Lahan pertanian dimanfaatkan dalam memenuhi kebutuhan masyarakat seperti pengembangan infrastruktur, kebutuhan permukiman dan industrialisasi yang semakin berkembang saat ini.

Data BPS menyebutkan, di tahun 2022, luas panen padi provinsi NTB berkurang hampir 6.000 hektare. Sebanyak 6 kabupaten/kota di Provinsi NTB yang mengalami penurunan luas panen padi apabila dibandingkan dengan tahun 2021. 

Fenomena alih fungsi lahan di Provinsi NTB erat kaitannya dengan industrialisasi dan kegiatan pariwisata yang semakin gencar dilakukan saat ini.

Ummi Rohmi mengatakan, konversi lahan pertanian di NTB perlu mulai diperhatikan karena dapat berdampak negatif pada produksi pangan dan ketahanan pangan nasional. 
 
Menurut cucu perempuan pertama pahlawan nasional, Maulana Syaikh TGKH Muhammad Zainuddin Abdul Madjid, ke depan ada beberapa upaya yang dapat dilakukan untuk mengatasi konversi lahan pertanian di NTB. Misalnya dengan menguatkan peraturan daerah terkait Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B).

"Perlu juga kebijakan pemerintah menyediakan lahan pengganti untuk pertanian yang dialihfungsikan. Yang juga tak kalah penting, mengajak masyarakat untuk memanfaatkan lahan sempit di perkotaan dengan bercocok tanam secara hidroponik," katanya.

Cagub Perempuan yang populer dengan sebutan Jilbab Ijo ini menekankan sektor pertanian NTB merupakan sektor unggulan yang mampu memberikan hasil produksi padi cukup besar bagi daerah ini. Provinsi ini dikenal dengan sebutan 'Bumi Gora' atas keberhasilan sektor pertanian NTB dalam mencapai swasembada pangan pada beberapa tahun silam.

"Maka dari itu, Rohmi Firin akan mendorong terus dan mempertahankan pembangunan sektor pertanian," katanya.

Dalam delapan visi misi program strategis Rohmi Firin, pembangunan sektor pertanian dapat dielaborasi dengan sektor pendidikan dan pengembangan SDM.

Rohmi mengatakan, program beasiswa untuk generasi muda NTB akan terus dilanjutkan. Namun, para mahasiswa akan dipanggil kembali untuk membangun daerah, setelah mereka selesai menempuh pendidikan.

"Hal ini bisa mempercepat peningkatan SDM di desa melalui program Sarjana Desa. Anak anak kita yang sudah jadi sarjana akan kembali ke kampung halaman dan berkontribusi nyata dalam pembangunan, termasuk pertanian," kata Jilbab Ijo Ummi Rohmi.

Editor: Donald Karouw

IDXChannel - Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman mengutarakan keinginannya untuk merevolusi sektor pertanian Indonesia menjadi lebih modern. Artinya, semua proses bertani dilakukan dengan teknologi dan juga mekanisasi.

Amran menyebut modernisasi sektor pertanian menjadi salah satu kunci menjadikan Indonesia lumbung padi dunia.

"Pertanian tidak bisa maju tanpa transformasi dari metode tradisional menuju modern. Ini adalah tantangan besar, tetapi dengan kerja keras dan inovasi, kita optimis bisa mencapainya," ujar Amran dalam saat melakukan kunjungan ke Desa Matajang, Kecamatan Dua Boccoe, Kabupaten Bone, Sulawesi Selatan pada Kamis (10/10/2024).

Maka dari itu, dia pun mendorong generasi muda untuk segera bergegas melakukan produksi dengan teknologi dan mekanisasi guna memastikan pertanian Indonesia semakin maju serta berkontribusi besar pada penguatan ekonomi nasional.

"Generasi muda harus terlibat dalam revolusi pertanian dengan menggunakan teknologi tinggi. Kami memberikan bantuan alat pertanian modern agar mereka lebih produktif dan efisien. Ini adalah upaya kita untuk memastikan pertanian Indonesia semakin maju," katanya.

Dia menerangkan, pertanian adalah sektor strategis yang memiliki potensi besar pada penguatan ekonomi nasional. Hal ini yang terus dilakukan Presiden Joko Widodo dan juga terus dijaga oleh Presiden terpilih Prabowo Subianto.

"Terima kasih kepada Presiden Joko Widodo dan juga Presiden terpilih Prabowo Subianto atas dukungannya. Kami juga akan terus berkoordinasi dengan berbagai pihak untuk mencapai target pertanian nasional," katanya.

Saat ini, kata Mentan, pemerintah telah menyediakan pupuk subsidi, benih unggul hingga deretan alsintan sebagai penguat pertanian Indonesia menuju lumbung padi dunia.

"Pupuk yang sebelumnya bermasalah bisa kita atasi. Presiden telah menyetujui tambahan dana 24 triliun untuk mendukung kebutuhan pupuk nasional. Kedua, masalah alat mesin pertanian. Kami telah meminta tambahan alat pertanian untuk mempercepat proses produksi," ujar dia.

(Dhera Arizona)

Reporter: Shifa Nur Fadila | Editor: Noverius Laoli

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Presiden Joko Widodo menegaskan bahwa program hilirisasi sumber daya di Indonesia akan diperluas, tidak hanya terbatas pada sektor pertambangan, tetapi juga mencakup sektor pertanian, kelautan, dan pangan yang memiliki potensi besar sebagai kekuatan ekonomi masa depan.

"Kekuatan terbesar kita di masa depan adalah rumput laut, seaweed, dan kehidupan masyarakat sekitar pun bergantung pada hasil laut," ujar Jokowi dalam acara BNI Investor Daily Summit, Selasa (8/10).

Ia menekankan bahwa Indonesia memiliki garis pantai sepanjang 80.000 kilometer, yang menawarkan potensi besar untuk pengembangan sektor kelautan melalui hilirisasi.

Presiden menjelaskan bahwa dengan rencana dan strategi taktis yang tepat, rumput laut dapat diolah menjadi berbagai produk seperti pupuk organik, kosmetik, makanan, hingga bioavtur. Hal ini, menurutnya, akan memberikan nilai tambah yang signifikan dan dampak positif bagi masyarakat pesisir.

Selain sektor kelautan, Jokowi juga mendorong hilirisasi di sektor perkebunan dan pertanian. Ia menekankan pentingnya menambah nilai komoditas seperti kopi, kakao, lada, dan nilam dengan tidak mengekspor dalam bentuk mentah.

"Kopi, kakao, lada, dan nilam jangan diekspor dalam bentuk raw material," tegasnya.

Menurut data yang disampaikan, Indonesia memiliki luas perkebunan kopi mencapai 1,2 juta hektare, kakao 1,4 juta hektare, lada 172.000 hektare, dan nilam 12.000 hektare.

Jokowi menambahkan bahwa sumber daya alam ini tidak boleh berkembang secara alami saja, tetapi harus dikembangkan secara terarah melalui industri hilir, baik di sektor makanan dan minuman maupun kosmetik.

Ia menutup pernyataannya dengan menegaskan pentingnya menghentikan ekspor komoditas mentah untuk meningkatkan nilai tambah dalam negeri.

IDXChannel - Swasembada pangan menjadi syarat mutlak untuk bisa mewujudkan pertumbuhan ekonomi 8 persen seperti yang ditargetkan Presiden terpilih, Prabowo Subianto. Hal tersebut diungkapkan Senior Ekonom dari Institute for Development of Economics and Finance (INDEF), Tauhid Ahmad.

Meskipun IMF memprediksi pertumbuhan ekonomi Indonesia hanya akan ada di kisaran 5 persen, namun menurutnya bukan tidak mungkin target tersebut bisa dicapai.

Pasalnya sejarah menunjukkan saat Indonesia berhasil mencapai swasembada pada era Soeharto, sektor pertanian mampu tumbuh hingga 5 persen dan menunjang pertumbuhan secara nasional.

Tauhid menyebut untuk mencapainya lagi, langkah pertama yang perlu dilakukan adalah ekstensifikasi lahan sawah secara besar-besaran. Dia menilai pembukaan lahan baru untuk sawah sangat penting dilakukan, dan ini menjadi tantangan besar bagi pemerintah.

"Ekstensifikasi lahan pertanian tidak bisa dihindari jika kita ingin mengejar swasembada pangan. Ini bukan tugas mudah, tetapi wajib dilakukan,” ujarnya saat menjadi pembicara pada kegiatan FGD “Perluasan Lahan Sawah Sebagai Kunci Menuju Kedaulatan Pangan” di Bogor, Senin (7/10/2024).

Lebih lanjut, Tauhid menyatakan dengan proyeksi kebutuhan beras nasional mencapai 33 juta ton, maka Indonesia perlu memproduksi minimal 35 juta ton beras.

“Tapi pemerintah harus memiliki target produksi yang jelas untuk lahan-lahan baru tersebut, apalagi produktivitasnya pasti tidak akan bisa langsung setinggi lahan existing. Jadi lokasinya di mana saja dan kemampuan produksinya berapa, itu harus bisa diprediksi dari sekarang,” kata Tauhid.

Pada kesempatan tersebut, Tauhid juga mengkritisi ketidaksinkronan antara Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Nasional yang disusun pemerintah dengan visi Presiden terpilih Prabowo Subianto yang tertuang dalam "Asta Cita".

"Dari delapan Asta Cita, tiga di antaranya secara eksplisit mendukung kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, dan air. Namun dokumen RPJM yang disusun pemerintah justru tidak mengakomodasi sektor pertanian sebagai prioritas utama," tuturnya.

Dalam Asta Cita, terdapat tiga program prioritas terkait sektor pertanian yang dinilai penting untuk mencapai kemandirian pangan. Pertama, mencapai swasembada pangan, energi, dan air. Kedua, menjamin ketersediaan pupuk, benih, dan pestisida langsung ke petani. Ketiga, melanjutkan hilirisasi dan industrialisasi berbasis sumber daya alam.

Lebih lanjut, Tauhid menegaskan bahwa untuk mencapai pertumbuhan ekonomi yang diinginkan, khususnya target 8 persen pada 2029, sinkronisasi antara Rencana Pemerintah Jangka Menengah (RPJM) dan Asta Cita sangat krusial.

Menurutnya, tidak bisa jika hanya berfokus pada dokumen RPJM tanpa mempertimbangkan arah kebijakan strategis yang diusung oleh Presiden terpilih.

(NIA DEVIYANA)

JAKARTA - Memfokuskan pelaksanaan tanggung jawab sosial dan lingkungan (TJSL) pada penciptaan nilai bersama,PT Pupuk Indonesia (Persero) melibatkan karyawan internal dalam program Ajang Kolaborasi Seluruh Insan (AKSI). Sebanyak 100 karyawan Pupuk Indonesia Grup dari berbagai bidang, terlibat langsung menciptakan ekosistem pertanian berkelanjutan, lewat kolaborasi berbasis kompetensi di Desa Dieng Kulon, Kabupaten Banjarnegara, Jawa Tengah.

"Melalui AKSI, karyawan tidak hanya bertugas untuk memperoleh pendapatan dan mencari keuntungan tapi juga memperhatikan masyarakat dan lingkungan yang berkaitan dengan bisnis kita, juga mendapatkan manfaat dari Pupuk Indonesia. Hal ini sejalan dengan arahan dari Kementerian BUMN untuk memperhatikan dan memberikan manfaat bagi lingkungan, terutama terkait dengan pendidikan dan peningkatan kompetensi masyarakat setempat," kata Direktur SDM Pupuk Indonesia Tina T. Kemala Intan, dalam keterangan resminya, Kamis (3/10/2024).

Pemilihan Desa Dieng Kulon sebagai lokasi sasaran inisiatif AKSI ini didasari oleh potensi pertanian lokal, dengan luas lahan pertanian komoditas kentang mencapai 163.000 hektare, 23 usaha pertanian pangan, 593 usaha hortikultura, 99 usaha peternakan, 34 usaha kehutanan, 4 usaha perkebunan, dan 1 usaha perikanan. Selain itu, jumlah populasi usia produktif yang mencapai lebih dari 2.000 penduduk pun dapat menjadi penggerak bagi perekonomian lokal jika mampu berdaya secara optimal.

Program AKSI tersebut tersebar dalam 4 fokus, yaitu pertanian, pendidikan, lingkungan, dan sosial. Keempat fokus ini diharapkan dapat memberikan manfaat optimal bagi komunitas sekitar. Program ini tak hanya menargetkan terciptanya dampak positif kepada masyarakat, namun juga nilai bagi perusahaan.

Program AKSI berkolaborasi dengan 24 stakeholder yang terdiri dari pemerintah, petani, distributor, hingga anak perusahaan guna menciptakan ekosistem yang terintegrasi dengan rantai nilai perusahaan. Harapannya, melalui strategi ini, para petani lokal dapat meningkatkan produktivitas mereka melalui ketersediaan pupuk di berbagai kios terdekat, hingga pengelolaan limbah organik yang dapat memberikan nilai ekonomi tambah.

Koordinator TJSL Kementerian BUMN Hera Zera mengatakan, Kementerian BUMN mengharapkan tanggung jawab sosial dan lingkungan yang dilakukan oleh Pupuk Indonesia dapat memberikan dampak positif dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat, terutama di bidang pendidikan, lingkungan dan ekonomi.

"Hal yang penting adalah creating shared value, dimana ada feedback yang diberikan oleh masyarakat kepada Pupuk Indonesia secara langsung maupun tidak langsung, seperti pemberian modal kerja serta pendampingan oleh PI Grup. Kami yakin kalau keberhasilan ini bisa memberikan nilai yang bagus, tentu akan diadopsi di daerah lain untuk diinisiasi kembali," ujarnya.

Pupuk Indonesia merancang dan menargetkan program AKSI dapat membantu terciptanya kemandirian badan usaha milik desa (BUMDes), dan dapat direplikasi di daerah lain pada 2025. Program Tahun ini, program AKSI mengembangkan sayapnya untuk membantu peningkatan ekonomi dan kepedulian lingkungan masyarakat.

"Kami berharap AKSI tidak hanya memberikan manfaat jangka pendek saja, namun juga dapat mengajak petani untuk memperhatikan hal-hal seperti itu sehingga terciptanya pertanian berkelanjutan yang menguntungkan bagi pelaku pertanian, dan juga perusahaan,"tutup Tina.

Bisnis.com, JAKARTA - Institute for Development of Economics and Finance (Indef) mencatat pertumbuhan produksi sektor pertanian konsisten mengalami penurunan sepanjang 10 tahun pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi).

Kepala Center of Food, Energy, Sustainable Development Indef, Abra Talattof, menuturkan secara historis sejak presiden Jokowi dilantik pada 2014 hingga akhir 2023 pertumbuhan sektor pertanian tercatat turun 294 basis poin (bps).

“Pertumbuhan sektor pertanian terus mengalami kemerosotan, dari 4,24% pada 2014 menjadi 1,3% pada 2023,” jelas Abra dalam diskusi virtual bertajuk Penguatan Ketahanan Pangan dan Pengentasan Kemiskinan: Pekerjaan Rumah Pemerintah Prabowo-Gibran, Minggu (22/9/2024).

Dia menjelaskan, secara historis tren tergerusnya pertumbuhan sektor pertanian itu telah terjadi sebelum Pandemi Covid-19 melanda. Di mana, pada 2019 pertumbuhan pertanian RI telah merosot menjadi 3,6%.

Alhasil, pangsa sektor pertanian terhadap PDB tercatat semakin menyusut dari 13,34% pada saat Jokowi pertama kali menjabat pada 2014, menjadi 12,53% pada 2023.

“Jadi, ada atau tidak ada Covid kinerjanya terus merosot. Peranannya pada PDB juga terus menyusut dari13,3% menjadi 12,5% di era periode pemerintahan Jokowi,” tegasnya.

Sementara itu, bila ditilik lebih jauh, kontribusi sektor pertanian terhadap PDB sempat menyentuh level 30,2% pada tahun 1975. Kemudian pada orde baru di 1995 pangsa sektor pertanian terhadap PDB tercatat duduk di level 17,1%.

Seiring dengan terus melemahnya sektor pertanian itu, kontribusinya terhadap penyerapan lapangan kerja juga terus menyusut dari 46% pada tahun 1995 menjadi 29,4% pada 2023.

“Faktor kesejahteraan yang tak menjamin di sektor pertanian sehingga sangat wajar para tenaga kerja kita meninggalkan sektor pertanian dan beralih khususnya di sektor jasa,” pungkasnya.