Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait mengungkapkan sudah mendapatkan sejumlah tanah untuk mendukung target pembangunan program 3 juta rumah per tahun yang diinisiasi Presiden Prabowo Subianto.

Salah satunya pasokan tanah dari 6 konglolmerat di Indonesia.

"Sudah ada 6 perusahaan yang besar, yang super kaya di Indonesia, konglomerat mau menyediakan tanah, bangunan dan rumahnya untuk rakyat Indonesia secara gratis, inilah gotong royong," ujar pria yang disapa Ara itu, di sela-sela Rakornas Pemerintah Pusat dan Daerah di Sentul International Convention Center (SICC), Bogor, Jawa Barat, Kamis (7/11/2024).

Namun Ara enggan mengungkap siapa saja 6 konglomerat itu. Ara hanya mengatakan sudah berkonsultasi dengan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) terkait keterlibatan pihak swasta dalam ikut berpartisipasi membangun 3 juta rumah bagi masyarakat membutuhkan.

"Kalau nggak begitu gimana caranya, yang penting kita tidak korupsi dan semua transparan," katanya.

Ara mengatakan pihaknya gencar mencari tanah hibah karena tidak cukup jika hanya mengandalkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

Alokasi anggaran Kementerian PKP sendiri hanya Rp 5,07 triliun pada 2025, turun dari anggaran 2024 yang masih menjadi Direktorat Jenderal Perumahan di bawah Kementerian PUPR senilai Rp 14,68 triliun.

"Jadi anggaran kami bukan dinaikkan, tapi turun. Pertanyaannya apakah kami menolak untuk menyerah atau menolak untuk kalah? Menolak untuk pasrah? Saya rasa tidak" tegasnya.

Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait mengungkapkan sumber tanah untuk mendukung target pembangunan program 3 juta rumah per tahun yang diinisiasi Presiden Prabowo Subianto.

Pria yang akrab disapa Ara itu menyebut tanah yang akan dimanfaatkan untuk program 3 juta rumah yakni dari sitaan koruptor hingga eks obligor Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI).

"Dari mana tanahnya? Sitaan dari koruptor. Setuju nggak kita, tanah koruptor itu untuk rakyat Indonesia terutama rakyat kecil? Setuju nggak aset BLBI yang ada di KPK dan di tempat lain itu juga diberikan kepada rakyat Indonesia?" kata Ara dalam Rakornas Pemerintah Pusat dan Daerah di Sentul International Convention Center (SICC), Bogor, Jawa Barat, Kamis (7/11/2024).

Ara mengatakan untuk tanah yang berasal dari koruptor terdapat 1.000 hektare (Ha) di Banten yang telah diberikan oleh Kejaksaan Agung ke Kementerian PKP. Lalu, ada tanah dari Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nusron Wahid seluas 151 Ha di Mojokerto dan 6,7 Ha di Tangerang.

Adapula tanah dari Wakil Kepala Staf Kepresidenan (KSP) Muhammad Qodari seluas 1,4 Ha di Palangkaraya.

"Jadi ada tanah dari koruptor, konglomerat, KPK, tanah dari DJKN masa kurang. Ada tanah dari Pak Nusron, ini ada juga Wakil Kepala KSP Qodari, udah kebanyakan duit dia jadi konsultan kasih tanahnya," tegas Ara.

Selain itu, Ara menyebut sebanyak 6 konglomerat di Indonesia telah berkomitmen untuk menyumbangkan tanahnya guna mendukung program 3 juta rumah Prabowo.

"Sudah ada 6 perusahaan yang besar, yang super kaya di Indonesia, konglomerat mau menyediakan tanah, bangunan dan rumahnya untuk rakyat Indonesia secara gratis, inilah gotong royong," ucap Ara.

Ia mengaku sudah berkonsultasi dengan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) terkait keterlibatan pihak swasta dalam ikut berpartisipasi membangun 3 juta rumah bagi masyarakat membutuhkan. "Kalau nggak begitu gimana caranya, yang penting kita tidak korupsi dan semua transparan," ucapnya.

Ara mengatakan pihaknya gencar mencari tanah hibah karena tidak cukup jika hanya mengandalkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Alokasi anggaran Kementerian PKP sendiri hanya Rp 5,07 triliun pada 2025, turun dari anggaran 2024 yang masih menjadi Direktorat Jenderal Perumahan di bawah Kementerian PUPR senilai Rp 14,68 triliun.

"Jadi anggaran kami bukan dinaikkan, tapi turun. Pertanyaannya apakah kami menolak untuk menyerah atau menolak untuk kalah? Menolak untuk pasrah? Saya rasa tidak" tegasnya.

Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan mengatakan Presiden Prabowo Subianto telah memetakan sekitar Rp 300 triliun anggaran pemerintah yang bisa dihemat. Jumlah uang sebesar itu saat ini sudah ditandai dan selanjutnya bisa digunakan untuk berbagai hal termasuk tambahan uang anggaran bantuan sosial.

Pria yang karib disapa Zulhas itu bilang dalam rapat kabinet, Prabowo meminta Menteri Keuangan Sri Mulyani membintangi uang sebesar Rp 300 triliun itu yang diambil dari penghematan perjalanan dinas hingga penyelenggaraan berbagai acara seremonial di kementerian dan lembaga.

"Kemarin rapat kabinet, Pak Prabowo sementara menyisir, anggarannya ada, Pak Presiden dan Pak Menteri Keuangan, ya sudah ditandai Rp 300 triliun. Itu masih dibintangi. Artinya, dibintangi itu ya akan dilihat lebih jauh. Misalnya perjalan dinas, acara-acara sering-sering, kunjungan, ya," ungkap Zulhas usai Rakornas Pemerintah Pusat dan Daerah Tahun 2024 di Sentul International Convention Center (SICC), Bogor, Jawa Barat, Kamis (7/11/2024).

Ketika ditanya apakah anggaran tersebut akan digunakan semuanya untuk tambahan bansos, Zulhas bilang tidak semua untuk bansos. Dia mengatakan anggaran yang dibintangi tadi masih dihitung pemanfaatannya, tapi bansos memang menjadi salah satu opsi pemanfaatannya.

"Belum, maksudnya bansos belum dibahas kan? Berapanya belum. Baru dititik-titik, baru dibintang-bintangin," ujar Zulhas.

Sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat Muhaimin Iskandar atau Cak Imin berharap ada tambahan anggaran bantuan sosial (bansos) Rp 100 triliun di 2025. Hal ini menyusul adanya dorongan dari Presiden Prabowo Subianto agar kementerian/lembaga melakukan efisiensi dan menutup segala kebocoran anggaran.

Cak Imin menyebut jika kebocoran anggaran yang tinggi bisa ditutup hingga Rp 100 triliun, maka harapannya anggaran tersebut bisa dialihkan untuk bansos ditingkatkan.

"Presiden dengan amat tegas berkali-kali menyampaikan bahwa kita akan melakukan efisiensi sekaligus dalam satu tarikan nafas menutup segala jenis kebocoran anggaran kita. Kita berharap ini sukses dan paling tidak kita berdoa 2025 ini akan ada tambahan bantuan sosial moga-moga bisa sampai Rp 100 triliun," kata Cak Imin dalam dalam acara yang sama.

Donald Trump menang pemilihan presiden di Amerika Serikat (AS). Dalam waktu dekat dia bakal menjadi orang nomor satu lagi di AS. Menteri Investasi dan Hilirisasi Rosan Roeslani menilai Trump memiliki gaya kepemimpinan yang cukup proteksionis, hal ini lah yang harus diantisipasi oleh pemerintah.

Rosan mengatakan Trump cenderung akan menjadikan Amerika menjadi nomor satu dalam banyak hal. Khususnya dalam persaingan menjadi negara adidaya dengan China, Rosan bilang Trump kemungkinan bakal memiliki kebijakan yang keras bila berurusan dengan China.

Diketahui saat Trump menjabat sebagai presiden di periode pertamanya kemarin, perang dagang pecah antara Amerika dan China. Hal ini pun menimbulkan riak-riak negatif bagi perekonomian dunia termasuk Indonesia.

"Kita akan lihat memang Trump ini akan mendorong American First dan dia pasti akan lebih tough ke China, ini kalau kita lihat di zaman Presiden Trump waktu itu," beber Rosan usai Rakornas Pemerintah Pusat dan Daerah Tahun 2024 di Sentul International Convention Center (SICC), Bogor, Jawa Barat, Kamis (7/11/2024).

Eks Ketua Umum Kadin itu mengatakan saat ini pemerintah terus memantau kebijakan apa yang kemungkinan akan dilakukan Trump, khususnya yang berhubungan dengan China. Sebab, kebijakan keras Trump sudah pasti bisa berpengaruh ke perekonomian Indonesia.

"Kita lihat dengan adanya Presiden Terpilih Trump ini apakah dia akan kencang kebijakannya ke China atau ini akan memengaruhi ke China, itu kan bisa ada pengaruh ke kita juga," sebut Rosan.

Namun, Rosan sendiri percaya diri meskipun Trump menjadi presiden, investasi dari Amerika Serikat ke Indonesia tidak akan seret. Menurutnya, selama 10 tahun terakhir pun, termasuk saat Trump jadi presiden untuk pertama kalinya investasi Amerika ke dalam negeri tak pernah mengalami koreksi mendalam.

"Kalau investasi ke kita kan nggak menurun. Stabil, tidak mengalami penurunan selama 10 tahun terakhir, nggak mengalami penurunan," tegas Rosan.

Rosan menekankan kemungkinan investasi di energi terbarukan akan tetap jor-joran masuk ke Indonesia, termasuk dari Amerika Serikat. Pasalnya, investasi energi hijau saat ini menjadi tren di semua negara yang ada di dunia.

"Ya kita lihat yang pasti yang bisa saya sampaikan investasi EBT menurut saya akan selalu jadi prioritas semua negara, termasuk AS," kata Rosan.

Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman mengklaim program cetak sawah 3 juta hektare (ha) akan membuat Indonesia bebas impor pangan 30 tahun ke depan. Komoditas utama yang akan digarap pada cetak sawah ini adalah beras.

Melalui cetak sawah padi ditargetkan dapat meningkatkan produksi beras. Program itu juga dilakukan untuk mengejar target swasembada pangan sebagai mana arahan Presiden Prabowo Subianto.

"Kalau 3 juta (ha) kita garap dengan baik, insyaallah kita tidak akan tergantung impor 20 sampai 30 tahun ke depan. Yang terpenting adalah kita rawat dengan baik, tidak bisa alih fungsi lahan," kata dia dalam Rakornas Pemerintah Pusat dan Daerah di Sentul International Convention Center (SICC), Bogor, Jawa Barat, Kamis (7/11/2024).

Amran mengatakan, program cetak sawah akan didukung dengan teknologi modern. Dengan begitu, produksi berasnya akan meningkat menjadi 7 ton per ha.

Seperti yang dia contohnya pada cetak sawah di Merauke. Saat ini sudah 40.000 ha lahan yang dicetak menjadi sawah. Kawasan tersebut juga baru dikunjungi oleh Presiden Prabowo Subianto.

"Kemarin bapak presiden tanya langsung naik produksinya 7 ton dengan benih unggul yang kita siapkan. Target kita 3 tahun 1 juta (ha) (cetak sawah) bisa diselesaikan," ungkapnya.

Rencana cetak sawah nasional ditargetkan mencapai 3 juta ha. Daerah utama yang akan dicetak sawah dengan luasan terbesar adalah Merauke, yakni 1 juta ha. Kemudian di Kalimantan Tengah 500 ribu ha dan Kalimantan Selatan 500 ribu ha.

"Dan daerah lainnya 1 juta ha, sehingga total 3 juta ha. Produksi nantinya dengan pendekatan transformasi pertanian tradisional menuju pertanian modern. Mimpi kami seluruh dengan pendekatan pertanian modern, sejajar dengan negara maju, semua dengan teknologi dari hulu ke hilir," pungkasnya.

Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan (Presidential Communication Office/PCO) Hasan Nasbi menyebut akan ada 600 ribu petani hingga pengusaha kecil yang utangnya dibebaskan. Pembebasan utang macet pengusaha kecil menjadi gebrakan pertama Presiden Prabowo Subianto di awal masa jabatannya.

Hasan menerangkan menurut perhitungan Kementerian Keuangan, hampir 600 ribu utang macet petani hingga pengusaha kecil yang bakal dihapuskan oleh pemerintah.

"Jadi kalau menurut perhitungan kementerian keuangan, hampir 600 ribu orang yang bisa di-cover oleh program ini. Artinya ada 600 ribu masyarakat kecil, ada 600 ribu keluarga, yang akan terbebas dari, kalau dari sisi banknya piutang ya, tapi kalau dari sisi pemerintah sendiri itu disebut dengan utang kira-kira begitu," beber Hasan Nasbi usai usai Rakornas Pemerintah Pusat dan Daerah Tahun 2024 di Sentul International Convention Center (SICC), Bogor, Jawa Barat, Kamis (7/11/2024).

Dia melanjutkan Prabowo ingin agar para petani, nelayan, pekebun, hingga pengusaha kecil dan mikro bisa yang terlilit utang bisa terbebas dari belenggu kredit macet. Dengan begitu produktivitas mereka bisa kembali berjalan dengan baik, dan pada ujungnya ekonomi rakyat pun berputar lagi.

Bila para petani hingga pengusaha kecil terbebas dari catatan utang, Hasan bilang mereka bisa mengajukan kredit produktif lagi untuk berusaha tanpa takut ditolak karena catatan kredit yang buruk.

"Jadi kalau misalnya dihapuskan ini, rakyat kecil, pelaku UMKM, para petani, para nelayan yang kemarin itu kena BI Checking, kena blacklist BI Checking sekarang bisa terbebas dari itu, dan mereka bisa memulai usaha lagi, untuk membuka peluang hidup yang lebih baik," beber Hasan.

Di sisi lain, Hasan sempat menyinggung yang kreditnya akan dihapuskan merupakan para pengusaha kecil yang selama ini tidak mampu membayar utang lebih dari 10 tahun, kemudian sudah ditagih secara optimal oleh perbankan, bahkan restrukturisasi utangnya sudah dilakukan tapi tetap tidak bisa membayar.

Orang-orang ini, kata Hasan, sebetulnya juga sudah dihapus bukukan utang-utangnya, namun masih ada hak tagih yang membuat rapor merah pada saat mengajukan utang kembali untuk berusaha.

"Sebenarnya oleh bank sudah lama tidak dicatat (utangnya) sama bank, tapi kan hak tagihnya tetap ada. Nah dengan ini, mereka sekarang sudah bisa terbebas dari utang," pungkas Hasan.

Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan (Zulhas) mengungkapkan produksi beras bakal kurang atau jauh dari kebutuhan (shortage) pada Januari-Februari 2025. Ia mewanti-wanti para kepala daerah terkait hal tersebut.

"Pengalaman tahun-tahun sebelumnya, para bupati, para gubernur yang menjadi perhatian kita bersama-sama, pada Januari-Februari (2025) nanti pasti kita akan shortage. Hasil panen akan jauh dari kebutuhan (saat) Januari-Februari," kata Zulhas dalam Rakornas Pemerintah Pusat dan Daerah di Sentul International Convention Center (SICC), Bogor, Jawa Barat, Kamis (7/11/2024).

Zulhas mengingatkan pemerintah daerah dari jauh-jauh hari. Hal itu untuk menghindari gejolak harga pangan di pasar.

"Jadi saya minta betul menjadi perhatian kita pemerintahan baru, jangan sampai Januari-Februari terjadi gejolak harga pangan," ucapnya.

Zulhas ingin pemda ikut memberi masukan terkait tindaklanjut pemerintah pusat soal permasalahan kekurangan beras di awal 2025.

"Kami minta masukan Januari-Februari nanti karena shortage hasil produksi padi, apa yang harus kita lakukan? Apakah bantuan pangan itu kita lanjutkan, atau ada masukan lainnya," ucapnya.

Zulhas berharap tidak ada inflasi atau gejolak harga pangan yang tinggi di awal tahun depan. "Kita berharap nanti Januari-Februari tidak ada inflasi yang sangat tinggi atau gejolak harga bahan pokok. Sekali lagi, kunci sukses swasembada pangan 2028 adalah kerja sama kita semuanya," pungkasnya.

Simak Video Mentan dan Mendes Sepakati MoU Targetkan Swasembada Pangan 2028

[Gambas:Video 20detik]

Menteri Koordinator Pangan Zulkifli Hasan (Zulhas) membeberkan berbagai tantangan dalam penyediaan sumber pangan. Salah satunya yakni adanya alih fungsi lahan yang membuat luas sawah berkurang hampir 1 juta hektare (Ha) dalam 10 tahun terakhir.

"Tantangan dalam penyediaan sumber pangan, 10 tahun terakhir sawah hampir berkurang 1 juta hektare, alih fungsi lahan," kata Zulhas dalam Rakornas Pemerintah Pusat dan Daerah di Sentul International Convention Center (SICC), Bogor, Jawa Barat, Kamis (7/11/2024).

Oleh karena itu, Zulhas menyebut untuk memperluas lahan pertanian sulit jika hanya mengandalkan Pulau Jawa dan Sumatera. Lokasi lain yang dinilai jadi masa depan pertanian untuk swasembada pangan yakni Papua dan Kalimantan.

Sementara itu, di Pulau Jawa dan Sumatera disebut hanya untuk optimalisasi. "Kalau kita mengandalkan pulau Jawa dan Sumatera untuk memperluas lahan pertanian, sulit. Tapi kita punya masa depan seperti yang disampaikan Pak Presiden, Papua, Merauke, Kalimantan, itulah masa sekarang dan masa depan pertanian kita kalau kita ingin swasembada pangan," tuturnya.

Selain itu, Zulhas membeberkan tantangan lain dalam penyediaan sumber pangan yakni adanya perubahan iklim seperti kekeringan atau kebanjiran yang membuat gagal panen. Kemudian kondisi ketidakpastian perekonomian global dan gejolak harga pangan global.

"Kita mengharapkan dukungan pemerintah daerah dalam pengawasan dan pengendalian harga dan ini sudah dilakukan oleh Mendagri sangat baik. Memonitor inflasi harga pangan," ucapnya.

Tantangan lainnya yakni perkembangan teknologi dan sumber daya manusia (SDM), hingga adanya peningkatan jumlah penduduk."Anak-anak muda nggak mau lagi, banyak yang nggak mau terjun di sektor pertanian terutama padi," ucapnya.

Simak juga Video Mentan dan Mendes Sepakati MoU Targetkan Swasembada Pangan 2028

[Gambas:Video 20detik]