JAKARTA, KOMPAS.com – Sidang Tahunan MPR RI dan Sidang Bersama DPR RI dan DPD RI digelar di Gedung Nusantara, Kompleks Parlemen, Jakarta, Jumat (16/8/2024).

Sidang tahunan ini dihadiri oleh banyak tokoh negara, beberapa di antaranya menggunakan baju adat dari berbagai daerah di Indonesia.

Lantas, siapa saja tokoh politik tersebut?

1. Joko Widodo

Presiden Joko Widodo atau Jokowi menggunakan busana adat Ujung Serong asal Betawi.

ANTARA FOTO/Dhemas Reviyanto Presiden Joko Widodo dengan mengenakan baju adat Betawi tiba untuk menghadiri Sidang Tahunan MPR, Sidang Bersama DPR dan DPD tahun 2024 di kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (16/8/2024). ANTARA FOTO/Dhemas Reviyanto/sgd/tom.

Pakaiannya mencakup peci, jas tertutup, celana kain, dan pantofel berwarna hitam, yang dilengkapi dengan kain batik dan jam saku emas.

Saat Kota Jakarta masih bernama Batavia, pakaian ini digunakan oleh para pria dari kalangan berada alias orang kaya yang sudah menikah, termasuk yang berprofesi sebagai tuan tanah.

Pakaian Ujung Serong, juga disebut dengan jas demang Ujung Serong, sering dilengkapi oleh kain Betawi dengan tumpal pucuk rebung, belah ketupat, atau pagi sore.

Sementara aksesori pada bagian atas jas demang bisa berupa rantai kuku macan atau jam saku seperti yang dikenakan Jokowi di Sidang Tahunan MPR RI.

Filosofi Ujung Serong berkaitan dengan status sosial karena pakaiannya menandakan simbol kemakmuran dan kekayaan rakyat Betawi di Batavia.

Berdasarkan ketarangan pers dari Biro Pers Sekretariat Presiden, Jumat, pakaian adat ini dipilih oleh Jokowi karena turut mencerminkan nilai-nilai kesopanan.

Selain itu, lanjut Deputi II Kepala Staf Kepresidenan Abetnego Tarigan dalam keterangan tertulisnya, Ujung Serong asal Betawi juga mencerminkan ketaatan terhadap agama.

Kemudian adalah kebijaksanaan yang sangat dihormati dalam budaya Betawi yang disimbolkan dari warna dan motif yang tegas dan berani.

“Betawi merepresentasikan wajah Indonesia jauh sebelum Indonesia merdeka, mengenai akulturasi yang kuat dari berbagai suku bangsa di Indonesia,” ungkap Abetnego, Jumat.

2. Ma’ruf Amin

Wakil Presiden RI Ma’ruf Amin juga tidak ingin kalah. Ia datang menggunakan pakaian adat khas Melayu Palembang.

dok. DPR Presiden Jokowi dan Wakil Presiden Ma'ruf Amin berfoto bersama dengan pimpinan DPR saat menghadiri Sidang Tahunan MPR dan Sidang Bersama DPR dan DPD RI, Jumat (16/8/2024)

Tampilan pakaiannya berupa kemeja, celana kain, dan pantofel berwarna hitam. Lalu, ikat kepala atau tanjak dan songket berwarna emas dan merah.

Dikutip dari Kompas.com, Sabtu (10/4/2021), tanjak adalah salah satu perlengkapan pakaian di Palembang yang dipakai oleh bangsawan dan tokoh masyarakat di masa lampau.

Tanjak berasal dari bahasa Melayu Palembang. Artinya adalah naik atau menjulang ke tempat yang tinggi. Inilah mengapa tanjak berbentuk menjulang tinggi atau meninggi pada ujungnya.

Filosofi tanjak adalah menunjukkan sesuatu yang ditinggikan, bukan direndahkan. Pada tubuh manusia, kepala adalah tempat tertinggi dan dimuliakan.

3. Puan Maharani

Puan Maharani adalah tokoh politik ketiga yang menghadiri Sidang Tahunan MPR 2024 dengan menggunakan baju adat.

Dokumentasi DPR Ketua DPR Puan Maharani berkebaya warna gold atau emas saat menghadiri Sidang Tahunan 2024, Jumat (16/8/2024).

Dibalut dengan kebaya Kutubaru bernuansa emas, tampilannya dilengkapi dengan selendang sutera yang juga berwarna emas, bros kupu-kupu, dan kain batik berwarna hitam emas.

Disadur dari salah satu unggahan akun Instagramnya, @puanmaharaniri, makna di balik penggunaan kebaya emas adalah optimisme, kejayaan, dan harapan masa depan.

Sementara selendang sutera berwarna emas dimaknai sebagai kelembutan, ketenangan, dan penuh kedamaian. Untuk bros kupu-kupu, artinya adalah berproses, tumbuh, dan terus berkembang.

Kemudian, kain batik yang digunakan Puan bermotif Sulur dan Buketan.

Ini mencerminkan indahnya proses yang terus bertumbuh. Dua motif itu dipadukan dengan motif Kawung yang berarti kemurnian, kebaikan, dan persatuan.

4. Sri Mulyani

Menteri Keuangan Sri Mulyani hadir menggunakan kebaya putih yang dilengkapi dengan bros berwarna emas dan selendang berwarna merah.

KOMPAS.com/Yohana Artha Uly Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati nampak memakai kebaya putih dan selendang merah saat menghadiri Sidang Tahunan MPR RI, DPR RI, dan DPD RI serta Sidang Paripurna RAPBN 2025 di Kompleks Parlemen, Jakarta, Jumat (16/8/2024)

Untuk bawahannya, Sri menggunakan kain yang didominasi oleh warna merah, dengan corak berwarna emas dan biru muda. Alas kakinya adalah pump shoes berwarna nude.

5. Retno Marsudi

Menteri dengan tampilan merah dan putih selain Sri Mulyani adalah Menteri Luar Negeri Retno Marsudi.

Kompas.com/Dian Erika Menteri Luar Negeri (Menlu) Retno Marsudi di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Kamis (8/8/2024).

Sama dengan Sri, Retno tampak modis dengan atasan putih berupa outer transparan.

Bagian dalam outer dilengkapi dengan pakaian putih dan obi merah bermotif jumputan. Bagian depan outer adalah bros bunga berwarna merah dan berukuran besar.

Ia juga membawa sebuah selendang berwarna merah putih.

Sementara kain yang digunakan sebagai rok memiliki warna merah dengan corak putih. Untuk alas kaki, Retno memilih flat shoes berwarna hitam dan putih.

Sieh dir diesen Beitrag auf Instagram an

Ein Beitrag geteilt von KOMPAS Lifestyle (@kompas.lifestyle)

JAKARTA, KOMPAS.com - Presiden Joko Widodo berbicara mengenai program makan bergizi gratis dalam pidato kenegaraan terakhirnya dalam Sidang Tahunan MPR dan Sidang Bersama DPR-DPD di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Jumat (16/8/2024).

Program makan bergizi gratis tersebut merupakan program yang dicanangkan oleh Presiden terpilih Prabowo Subianto.

"Strategi kebijakan jangka pendek akan difokuskan untuk mengakselerasi pertumbuhan ekonom menguatkan kesejahteraan dan pemerataan antar-daerah. Pertama, makan bergizi gratis (MBG) diarahkan untuk meningkatkan gizi anak sekaligus memberdayakan UMKM," ujar Jokowi.

Menurut Jokowi, program makan bergizi gratis bakal meningkatkan ekonomi masyarakat kecil di daerah.

Dia menyebutkan, program tersebut bakal dilaksanakan secara bertahap.

"Meningkatkan ekonomi masyarakat kecil di daerah. Program makan bergizi gratis dilakukan secara bertahap, diselaraskan dengan kesiapan teknis dan kelembagaan, serta tata kelola yang akuntabel," imbuhnya.

Prabowo sebelumnya tengah mempertimbangkan pembentukan kementerian khusus untuk mengurusi program makan bergizi gratis.

"Kita sedang pikirkan, apakah itu (program makan bergizi gratis) perlu kementerian khusus atau cukup badan saja. Yang penting adalah skemanya, sistemnya, sampai terwujud, sampai ke anak itu dengan tepat," ujar Prabowo dalam keterangannya, Jumat (24/5/2024).

Pertimbangan untuk membentuk kementerian khusus itu muncul demi menghindari potensi kebocoran anggaran program tersebut.

"Ada fenomena sebagai anak bangsa bahwa sadar semua terjadi banyak kebocoran di bangsa kita. Nah, ini sekarang bagaimana kita membuat skema dengan efisien dengan baik, tidak ada kebocoran sampai ke anak-anak kita," tutur dia.

JAKARTA, KOMPAS.com - Presiden Joko Widodo berbicara mengenai program makan bergizi gratis dalam pidato kenegaraan terakhirnya dalam Sidang Tahunan MPR dan Sidang Bersama DPR-DPD di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Jumat (16/8/2024).

Program makan bergizi gratis tersebut merupakan program yang dicanangkan oleh Presiden terpilih Prabowo Subianto.

"Strategi kebijakan jangka pendek akan difokuskan untuk mengakselerasi pertumbuhan ekonom menguatkan kesejahteraan dan pemerataan antar-daerah. Pertama, makan bergizi gratis (MBG) diarahkan untuk meningkatkan gizi anak sekaligus memberdayakan UMKM," ujar Jokowi.

Menurut Jokowi, program makan bergizi gratis bakal meningkatkan ekonomi masyarakat kecil di daerah.

Dia menyebutkan, program tersebut bakal dilaksanakan secara bertahap.

"Meningkatkan ekonomi masyarakat kecil di daerah. Program makan bergizi gratis dilakukan secara bertahap, diselaraskan dengan kesiapan teknis dan kelembagaan, serta tata kelola yang akuntabel," imbuhnya.

Prabowo sebelumnya tengah mempertimbangkan pembentukan kementerian khusus untuk mengurusi program makan bergizi gratis.

"Kita sedang pikirkan, apakah itu (program makan bergizi gratis) perlu kementerian khusus atau cukup badan saja. Yang penting adalah skemanya, sistemnya, sampai terwujud, sampai ke anak itu dengan tepat," ujar Prabowo dalam keterangannya, Jumat (24/5/2024).

Pertimbangan untuk membentuk kementerian khusus itu muncul demi menghindari potensi kebocoran anggaran program tersebut.

"Ada fenomena sebagai anak bangsa bahwa sadar semua terjadi banyak kebocoran di bangsa kita. Nah, ini sekarang bagaimana kita membuat skema dengan efisien dengan baik, tidak ada kebocoran sampai ke anak-anak kita," tutur dia.

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Umum PDI-P Megawati Soekarnoputri memang tidak menghadiri Sidang Tahunan MPR dan Sidang Bersama DPR-DPD tahun 2024, Jumat (16/8/2024) di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta.

Ketua DPP PDI-P sekaligus Ketua DPR Puan Maharani menjelaskan, ibunya tidak hadir karena sudah ada acara lain.

"Beliau (Megawati) enggak bisa hadir, ada acara lain," kata Puan ditemui di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta usai sidang tahunan.

Adapun sidang tahunan ini menjadi momen terakhir bagi Presiden Joko Widodo menyampaikan pidato kenegaraannya, sebelum masa jabatannya habis pada 20 Oktober mendatang.

Menurut Sekjen DPR Indra Iskandar, Megawati sempat mengonfirmasi akan hadir pada sidang tahunan ini.

Puan pun tak menjelaskan lebih lanjut acara apa yang membuat Megawati mendadak membatalkan kehadirannya.

Puan pun meminta ketidakhadiran Megawati jangan dianggap sebagai suatu persoalan atau polemik.

Ia juga memastikan, Megawati sehat meski tak hadir dalam sidang tahunan.

Puan mengatakan, Megawati akan mengikuti upacara Hari Ulang Tahun (HUT) ke-79 RI pada esok, Sabtu (17/8/2024) di Sekolah Partai PDI-P, Lenteng Agung, Jakarta Selatan.

"Biasa saja. Biasa saja. Enggak, kalau enggak hadir kayak kenapa, (padahal) sehat-sehat saja," imbuhnya.

Bisnis.com, JAKARTA - Presiden Joko Widodo (Jokowi) memamerkan capaiannya berhasil merebut kembali aset sumber daya alam milik Indonesia yang selama ini dikelola pihak asing.

Jokowi menyebut yang sebelumnya dikelola asing dan berhasil diambil alih kembali oleh negara seperti Freeport hingga Newmont.

"Kita juga telah mengambil kembali aset kita yang selama puluhan tahun dikelola oleh pihak asing, yang selama puluhan tahun diambil manfaat besarnya oleh pihak asing, seperti Freeport, Blok Rokan, dan Newmont. Alhamdulillah semua itu bisa kita ambil alih kembali," kata Jokowi pada Pidato Kenegaraan di Sidang Tahunan MPR RI di Kompleks Senayan DPR RI pada Jumat (16/8/2024).

Presiden RI ke-7 itu menginginkan kekayaan yang ada di Tanah Air yang merupakan anugerah untuk negeri yang dapat dikelola sebesar-besarnya untuk kepentingan rakyat dan dimanfaatkan semaksimalnya untuk kesejahteraan rakyat.

Tak hanya itu, Jokowi juga memamerkan capaian hilirisasi dari sektor mineral melalui pembangunan smelter dan industri pengolahan untuk nikel, bauksit, dan tembaga yang membuka lebih dari 200.000 lapangan kerja dan meningkatkan pendapatan negara Rp158 triliun selama 8 tahun ini.

Di sisi lain, Jokowi mengingatkan terkait masa depan dunia yang mengarah ke ekonomi hijau. Sebab, Indonesia juga tidak ingin kehilangan momentum karena memiliki potensi besar di sektor energi hijau, yaitu sekitar lebih dari 3.600 GW, baik dari energi air, angin, matahari, panas bumi, gelombang laut, dan bioenergi.

"Kita terus konsisten mengambil bagian dalam langkah dunia melakukan transisi energi secara hati-hati dan bertahap. Transisi energi yang ingin kita wujudkan adalah transisi," ujarnya.

Sebelumnya, Ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI, Puan Maharani mengatakan pembangunan nasional ke depan, memiliki sejumlah agenda strategis.

"Kita perlu mempersiapkan dan memperkuat Sumber Daya Manusia Indonesia yang siap menghadapi perkembangan zaman yang ditandai dengan kemajuan teknologi, persaingan global, ekonomi digital, ekonomi disruptif, generasi muda yang terus bertumbuh dengan karakternya," terangnya.

Puan menilai Sumber Daya Manusia (SDM) Indonesia sudah tangguh dan akan menjadi penggerak kemajuan Indonesia.

"Ke depan kita juga harus memiliki pilar Perekonomian nasional yang semakin kuat, hilirisasi tidak hanya terbatas pada mineral, hilirisasi pertanian, perikanan, perkebunan, dan lain sebagainya sehingga perekonomian nasional semakin berkualitas dan inklusif," ujarnya.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Ketua MPR Bambang Soesatyo membuka rangkaian acara kenegaraan menyambut HUT RI ke-79 di Komplek Parlemen Senayan, Jumat (16/8/2024) pagi. Dalam rangkaian itu, Ketua MPR, Ketua DPR Puan Maharani, dan Presiden Joko Widodo mengemukakan pidato kenegaraan.

Bunga kenanga kuncup terbuka

Bisnis.com, JAKARTA - Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) RI menyoroti strategi hilirisasi yang disebut telah berbuah positif pada perekonomian nasional. Hal ini sesuai dengan komitmen pemerintahan Joko Widodo (Jokowi) untuk mewujudkan Indonesia Emas 2024.

Ketua MPR RI, Bambang Soesatyo, mengatakan upaya pemerintahan Jokowi yang menggenjot hilirsasi dan pengembangan sumber daya manusia telah sejalan dengan cita-cita Indonesia.

"Strategi hilirisasi industri sudah memberikan hasil positif berupa nilai investasi pada industri pengolahan mineral yang meningkat pesat," kata Bambang dalam pidato pembukaan Sidang Tahunan MPR RI 2024, Jumat (16/8/2024).

Bamsoet menyebutkan bahwa nilai ekspor nikel juga tumbuh sangat tinggi. Tak heran, program hilirisasi komoditas membuat Indonesia menjadi negara penghasil nikel terbesar nomor satu di dunia.

Merujuk pada data Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) menunjukkan realisasi investasi di bidang hilirisasi semester I/2024 mencapai Rp181,4 triliun atau 21,9% dari total realisasi investasi periode tersebut sebesar Rp829,9 triliun.

Investasi sektor mineral berupa smelter nikel, tembaga, bauksit, dan timah mencapai Rp114,1 triliun pada semester I/2024. Perinciannya, investasi dari nikel Rp80,9 triliun, tembaga Rp28 triliun, bauksit Rp5,1 triliun, timah Rp0,1 triliun.

Potensi sektor mineral juga dinilai sangat besar dan penting untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.

Tak hanya sektor mineral, BKPM mencatat realisasi investasi di sektor kehutanan senilai Rp24,5 triliun, sektor pertanian Rp23 triliun yang berasal dari CPO/oleochemical, minyak dan gas Rp13,2 triliun dari petrokimia, dan ekosistem kendaraan listrik Rp6 triliun.

Secara khusus, pada periode kuartal II/2024 total investasi hilirisasi sebesar 105,6 triliun atau 24,6% dari total realisasi investasi di kuartal kedua senilai Rp428,4 triliun.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Ketua DPR Puan Maharani menyampaikan, pemilu yang berkualitas tidak dapat hanya dilihat dari partisipasi rakyat dalam memilih, melainkan juga harus dilihat dari kebebasan rakyat untuk memilih. Maksudnya, sambung dia, apakah rakyat dapat memilih dengan bebas, jujur, adil, tanpa paksaan, tanpa dikendalikan, dan tanpa rasa takut.

"Kita semua memiliki tanggung jawab bersama untuk menjaga dan menciptakan demokrasi yang berkualitas, semakin maju, beradab dan mencerdaskan kehidupan bangsa," ucap Puan saat pidato di Sidang Tahunan MPR dan Sidang Bersama DPR RI-DPD RI Tahun 2024 di kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat pada Jumat (16/8/2024).

Menurut Puan, menang kalah selalu ada dalam pemilu. Semua pihak dituntut untuk memiliki etika politik siap kalah dan siap menang. Puan menyebut, semua politikus harus siap bertanding dan juga siap untuk bersanding. Selain itu, kata dia, etika politik yang sama juga menuntut pemilu dilaksanakan dengan memberikan kebebasan kepada rakyat untuk menjalankan kedaulatannya.

Puan menyebut, dalam pemilu, seharusnya rakyatlah yang jadi pemenang. Sehingga berlaku adagium, suara rakyat adalah suara Tuhan (vox populi, vox dei). Sayangnya, dalam berdemokrasi, rakyat tidak pernah berkuasa. "Rakyat hanya menentukan siapa yang akan berkuasa," kata Puan menegaskan.

Ketua DPP PDIP tersebut menjelaskan, hakekat demokrasi adalah untuk memberi jalan agar kekuasaan mendapatkan legitimasinya. Oleh karena itu, kekuasaan dapat digunakan untuk mengatur bangsa dan negara bagi memberikan rakyatnya hidup sejahtera dalam harkat dan martabatnya.

"Akan tetapi, demokrasi dapat juga berjalan pada arah yang salah, yaitu demokrasi yang tidak menjalankan kedaulatan rakyat," ujar Puan.

Dia menjelaskan, konstitusi RI telah meletakkan prinsip dasar berdemokrasi, yaitu kedaulatan berada di tangan rakyat. Selain itu, Indonesia adalah negara hukum dan segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum.

"Konstitusi kita telah mengatur bagaimana kedaulatan rakyat harus dijalankan secara kolektif dengan prinsip checks and balances pada cabang-cabang kekuasaan negara eksekutif, legislatif dan yudikatif," kata Puan.

Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Keuangan RI Sri Mulyani Indrawati tiba di Gedung Dewan Perwakilan Rakyat (DPR)/Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) untuk menghadiri Sidang Tahunan MPR 2024 pada Jumat (16/8/2024).

Berdasarakan pantauan Bisnis, Sri Mulyani hadir sekitar pukul 08.49 WIB. Bendahara negara itu mengenakan kebaya putih dengan selendang merah, senada dengan jarit yang dikenakah olehnya. Dia melambaikan tangan ke arah awak media, kemudian memberikan acungan jempol.

Berbarengan, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Arifin Tasrif yang mengenakan jas lengkap juga tampak hadir.

Dalam Sidang Tahunan MPR 2024, Presiden Jokowi dijadwalkan untuk menyampaikan dua pidato. Pertama, Kepala Negara akan menyampaikan pidato pada Sidang Tahunan MPR RI dan Sidang Bersama DPR RI dan DPD 2024 yang akan dimulai sekitar pukul 09.00 WIB. Sebelum Presiden menyampaikan pidatonya, Sidang Tahunan MPR dan Sidang Bersama DPR dan DPD 2024 akan terlebih dahulu dibuka oleh Ketua MPR Bambang Soesatyo untuk kemudian dilanjutkan dengan Pidato Pengantar Sidang Bersama DPR dan DPD oleh Ketua DPR Puan Maharani.

Dalam kesempatan tersebut, Presiden akan menyampaikan pidato dalam rangka Penyampaian Laporan Kinerja Lembaga-Lembaga Negara dan Pidato Kenegaraan dalam rangka Hari Ulang Tahun (HUT) ke-79 Kemerdekaan RI. Selanjutnya, Presiden Joko Widodo akan menyampaikan pidato pada Sidang Paripurna Pembukaan Masa Persidangan I DPR RI Tahun Sidang 2024-2025 yang akan dimulai pada pukul 13.00 WIB.

Presiden akan berpidato dalam rangka Penyampaian Rancangan Undang-Undang (RUU) Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Tahun Anggaran 2025 beserta Nota Keuangan dan Dokumen Pendukungnya.

Sebelumnya, Ketua MPR Bambang Soesatyo memastikan bahwa pihaknya siap menyelenggarakan Sidang Tahunan MPR RI Tahun 2024 yang diselenggarakan dalam satu rangkaian dengan Sidang Bersama DPR RI dan DPD RI. “Sidang Tahunan MPR menjadi forum untuk menegakkan kedaulatan rakyat, mengembangkan demokrasi, sekaligus wahana untuk menumbuhkan kepercayaan masyarakat terhadap lembaga-lembaga negara sebagai pelaksana kedaulatan rakyat. Sidang Tahunan MPR tahun ini adalah Sidang Tahunan MPR yang terakhir bagi MPR masa jabatan 2019-2024,” ujar Bamsoet. Sidang tersebut, kata Ketua MPR, akan dihadiri oleh sekitar 2.022 undangan, yang terdiri dari 1.222 undangan di dalam Gedung Nusantara dan 800 tamu undangan yang ditempatkan di area plaza Gedung Nusantara IV Komplek Gedung DPR/MPR/DPD.

Bisnis.com, JAKARTA - MPR/DPR/DPD RI akan menggelar sidang tahunan serta mendengar pidato kenegaraan Presiden Joko Widodo (Jokowi) pada 16 Agustus. Dalam pantauan Bisnis, Ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Puan Maharani nampak datang di gedung DPR pada pukul 08.29 WIB.

Puan tampak menawan dengan kebaya berwarna emas lengkap dengan sanggul dikepala. Kedatangan anak dari Presiden keempat Indonesia, Megawati Soekarnoputri ini disambut dengan gemuruh media yang sedang meliput kegiatan ini.

Tampak, Puan memberikan senyum sumringah dan lambaian tangan kepada awak media yang berada di lokasi. Politisi PDIP tersebut datang sendiri dan tidak bersama Megawati.

Adapun, sebelum kedatangan Puan Maharani terlihat beberapa nama seperti Menteri Perindustrian Agus Gumiwang, Menteri BUMN Erick Thohir, dan Ketua DPD La Nyala Mataliti

Sebagaimana diketahui, pada 16 Agustus setiap tahunnya, presiden akan membacakan nota keuangan dalam forum Sidang Tahunan MPR dan Sidang Bersama DPR dan DPD. Tak terkecuali pada tahun ini, yang akan menjadi nota keuangan terakhir Presiden Joko Widodo (Jokowi).

Masa jabatan pemerintahan Jokowi akan berakhir 20 Oktober 2024. Dia akan membacakan nota keuangan sekaligus Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) Tahun Anggaran 2025 yang akan dijalankan pemerintah presiden terpilih 2024—2029 Prabowo Subianto di Ruang Rapat Paripurna, Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta Pusat pada Jumat (16/8/2024).

IDXChannel - Presiden Joko Widodo (Jokowi) akan menyampaikan pidato pada Sidang Tahunan MPR RI dan Sidang Bersama DPR RI dan DPD RI Tahun 2024 di Gedung Nusantara, Jakarta pada Jumat besok (16/8).

"Besok, Jumat, 16 Agustus 2024, Bapak Presiden akan melakukan sejumlah kegiatan resmi. Mengawali agendanya, Bapak Presiden akan menyampaikan pidato pada Sidang Tahunan MPR RI dan Sidang Bersama DPR RI dan DPD RI Tahun 2024 di Gedung Nusantara MPR/DPR/DPD RI, Jakarta," kata Deputi Bidang Protokol, Pers, dan Media Sekretariat Presiden, Yusuf Permana dalam keterangannya, Kamis (15/8).

Pada siang harinya, kata Yusuf, Jokowi akan berpidato dalam rangka Penyampaian Rancangan Undang-Undang (RUU) Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Tahun Anggaran 2025, beserta Nota Keuangan dan Dokumen Pendukungnya pada Rapat Paripurna Pembukaan Masa Persidangan I DPR RI Tahun Sidang 2024-2025.

"Pada malam hari pukul 00.00 WITA tanggal 17 Agustus 2024, Bapak Presiden diagendakan untuk melaksanakan apel kehormatan dan renungan suci (AKRS) di Taman Kusuma Bangsa, IKN," ujarnya.

(Fiki Ariyanti)