JAKARTA, KOMPAS.com - Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI bakal menggunakan aplikasi Sistem Informasi Rekapitulasi Pemilu (Sirekap) Mobile pada Pilkada serentak 2024.

Saat ini, KPU tengah menyosialisasikan penggunaan Sirekap Mobile agar dapat digunakan secara optimal pada Pilkada 2024.

"Jadi beberapa rangkaian teknoligi informasi (Sirekap) Insya Allah sudah optimal untuk dilakukan di Pilkada 2024," ujar Betty anggota KPU RI Betty Epsilon Idroos di Kantor KPU, Jakarta, Kamis (7/11/2024).

Betty menuturkan, ada beberapa perbaikan yang diberikan KPU kepada Sirekap Mobile dibandingkan versi Sirekap pada Pemilu 2024.

Misalnya, ada formulir yang memiliki penanda pada kolom dan baris sehingga bisa mempercepat konversi sistem informasi dari Sirekap Web.

Kemudian ada pengamanan aritmatika yang diberikan untuk mendeteksi salah input dalam sistem Sirekap Mobile yang dipegang oleh petugas Kelompok Panitia Pemungutan Suara (KPPS).

"Lalu untuk beberapa hal yang lain, adalah ada fitur sekarang perbaikan yang bisa dilakukan oleh KPPS, jika yang dilihat mata itu berbeda dengan yang ada di form C hasilnya," ujar Betty.

Selain itu, Sirekap mobile juga bisa digunakan tanpa harus terhubung dengan internet.

Rekapitulasi akan diunggah ke server Sirekap Web setelah ponsel milik KPPS kembali terhubung dengan jaringan internet.

Betty menyebutkan, KPU akan memberikan bimbingan teknis kepada para pengguna Sirekap Mobile berupa video simulasi penggunaan aplikasi tersebut serta layanan bantuan 24 jam bagi pengguna yang bingung.

"Jadi kami akan menyiapkan helpdesk 24 jam kepada petugas kami, di seluruh Indonesia agar penggunaan Sirekap Mobile ini bisa optimal," kata dia.

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Jakarta Wahyu Dinata menyampaikan bahwa tidak akan ada penggunaan tipe-x di Sistem Informasi Rekapitulasi (Sirekap) Pilkada Jakarta 2024.

Pada Pilpres 2024, penggunaan tipe-x menjadi polemik karena angka suara paslon dalam formulir C Plano tidak terbaca di Sirekap.

"Dulu kan (di Pilpres 2024) di-tipe-x, sekarang (di Pilkada 2024) enggak ada tipe-x. Karena kalau ditipe-x, enggak ketahuan angkanya itu," ujar Wahyu saat rapat koordinasi persiapan dan pengenalan Sirekap di Hotel Mercure, Ancol, Jakarta Utara, Sabtu (12/10/2024).

Karena itu, lanjut Wahyu, tidak akan lagi penggunaan tipe-x jika terdapat kesalahan penulisan angka dalam formulir C Plano.

Nantinya, penggunaan tipe-x akan diganti dengan penulisan "sama dengan". Dengan itu, angka yang salah tulis tetap diketahui.

"Nanti ada bimbingan teknis terakhir dikasih garis dan 'sama dengan', kalau dulu kan tipe-x," ucapnya.

Wahyu mewanti-wanti para PPS untuk mengikuti bimtek dengan sebaik mungkin agar tidak menulis kesalahan dalam penulisan Formulir C Plano.

"Jadi, pastikan disimak betul, apalagi nanti waktu menerangkan Sirekap," ucap dia.

Sebagai informasi, Pilkada Jakarta 2024 diramaikan oleh tiga pasangan calon gubernur dan wakil gubernur. Nomor urut 1, calon yang diusung Koalisi Indonesia Maju (KIM) Ridwan Kamil-Suswono.

Nomor urut 2, calon independen Dharma Pongrekun-Kun Wardana. Sementara, nomor urut 3 ada pasangan calon yang diusung PDI Perjuangan, Pramono Anung dan Rano Karno.

Adapun masa kampanye Pilkada 2024 resmi dimulai pada 25 September 2024. Kampanye akan berlangsung hingga 23 November 2024.

Sementara, hari pemungutan suara akan digelar serentak di seluruh Indonesia pada 27 November 2024.

Komisi Pemilihan Umum kembali menggunakan sistem informasi rekapitulasi atau Sirekap pada Pemilihan Kepala Daerah Serentak 2024. Rencana itu sudah mendapat persetujuan dari Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) bersama pemerintah dalam rapat kerja yang digelar Rabu (25/9) lalu.

Ketua Komisi II DPR RI Ahmad Doli Kurnia mengatakan lembaganya mendukung langkah KPU tersebut. Penggunaan Sirekap menurut Doli merupakan upaya untuk semakin memudahkan masyarakat dalam mengetahui kabar terbaru dari pemilu. Bahkan ia berpandangan pemilu dari waktu ke waktu harus semakin mengadopsi berbagai kemajuan teknologi.

"Ke depan kita harus mulai berpikir, sudah membuat sistem e-election, itu kan bisa macam-macam. Terdiri dari e-voting, e-counting, bisa e-rekap," kata Doli di Kompleks Parlemen, Jakarta, seperti dikutip Jumat (27/9).

Menurut Doli, Sirekap sebenarnya sudah pernah digunakan pertama kali pada Pilkada 2020. Pada saat itu, KPU awalnya menyatakan tidak akan menggunakan Sirekap, tetapi ada evaluasi sehingga digunakan dan sempat mengalami kerumitan.

Lalu KPU juga memperbaiki Sirekap untuk digunakan pada Pemilu 2024 meski banyak kendala yang dihadapi. Menurut Doli, penggunaan teknologi tidak bisa dihindari di tengah digitalisasi yang terjadi.

"Kita tetap memberikan dukungan penggunaan Sirekap, tetapi dengan catatan bahwa semua hal yang kita temukan menimbulkan masalah pada Pemilu 2024 harus diperbaiki," kata Doli.

KPU telah menyatakan komitmen untuk memperbaiki Sirekap. Anggota KPU Idham Holik menjamin Sirekap untuk pilkada akan lebih baik sehingga informasi yang ditampilkan bisa lebih akurat dan tidak memicu polemik seperti yang pernah terjadi pada Pemilu 2024

Menurut Idham untuk memastikan Sirekap dapat berjalan baik saat pemungutan, penghitungan, serta rekapitulasi suara, KPU akan melakukan simulasi di seluruh kabupaten/kota. Kegiatan akan diselenggarakan pada Oktober 2024 dan melibatkan banyak pihak.

“Untuk memastikan bahwa semua pihak dapat memahami kebijakan teknis yang akan diterapkan oleh KPU berkenaan dengan pemungutan dan penghitungan suara dan untuk memastikan bahwa proses pemungutan, penghitungan suara memenuhi prinsip integritas elektoral,” ujar Idham.

Selain itu, dia menyebutkan KPU menggunakan dua format untuk Sirekap, yakni online dan offline. Format online memudahkan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) yang terkoneksi dengan jaringan internet. Kemudian, KPPS juga dapat menggunakan Sirekap dalam kondisi offline di mana nanti hasil tangkapan layar terhadap formulir model c hasil plano di tempat pemungutan suara (TPS) dapat didistribusikan kepada para saksi melalui bluetooth.

Idham juga menjelaskan formulir model c hasil plano yang sudah didigitalisasi menjadi format PDF tidak dapat diubah. Hal ini untuk mengantisipasi ada pihak tertentu yang ingin mengubah formulir model c hasil plano.

Validitas Data Sirekap

Akademisi Universitas Al Azhar Indonesia Ujang Komarudin mengingatkan KPU memperhatikan validitas data Sirekap pada Pilkada 2024. Menurut dia, KPU harus mempersiapkan secara matang sistem tersebut untuk memastikannya tidak ada kecurangan dalam pelaksanaan Pilkada 2024.

Menurut Ujang, ada beberapa hal yang harus menjadi perhatian penting bagi KPU ketika ingin menggunakan sistem tersebut. Beberapa di antaranya berkaitan dengan penyajian data akurat, penggunaan informasi dan teknologi (IT) yang benar dan sumber daya manusia yang menjalankan harus berkualitas.

"Tentu harus dilakukan dengan evaluasi yang ketat dan total. Jadi ketika banyak masalah di pilpres dan pileg yang lalu maka ketika dipergunakan dalam pilkada kali ini tentu harus hati-hati," ujar Direktur Eksekutif Indonesia Political Review (IPR) tersebut.

Ujang berasumsi bahwa Sirekap akan menjadi pertaruhan bagi KPU pada Pilkada. Apabila nanti ada masalah lagi, maka KPU yang akan menjadi sasaran amuk warga. Karena itu menurut dia, sistem itu harus benar-benar di uji coba dan bukan lagi trial dan masih banyak error.

Terkait kekhawatiran Ujang ini, Idham sebelumnya mengatakan KPU bersama pengembang sudah melakukan perbaikan yang sangat signifikan dari sisi sistem komputasi.Berkenaan dengan kapasitas traffic Sirekap KPU sudah menaikkan bandwidth. Begitu pula dengan kemampuan pembacaan Sirekap. “Semua kami tingkatkan sehingga tingkat akurasi-nya menjadi lebih baik," kata Idham.

Selain itu, komisioner KPU tersebut juga menyebut simulasi pemakaian Sirekap telah dilakukan di dua tempat, yakni Kota Depok, Jawa Barat, dan Kabupaten Maros, Sulawesi Selatan. Daru uji coba ini tingkat akurasinya mencapai 99% lebih. “Kami meyakini ke depan akan lebih baik, dan kami akan melakukan sosialisasi kepada masyarakat," ujar dia.

JAKARTA, KOMPAS.com – Wakil Ketua Komisi II DPR RI dari Fraksi PPP Syamsurizal meminta Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) untuk melakukan pengawasan yang ketat terkait penggunaan Sistem Informasi Rekapitulasi (Sirekap) dalam proses penghitungan suara pada Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2024.

Permintaan ini muncul mengingat rekam jejak buruk yang terkait dengan penggunaan Sirekap pada Pemilihan Presiden (Pilpres) dan Pemilihan Legislatif (Pileg) sebelumnya yang mengalami berbagai masalah.

“Jadi kita harapkan peran Bawaslu betul-betul memberikan kontrol yang kuat terhadap penyelenggaraan penghitungan dengan Sirekap itu,” kata Syamsurizal saat dihubungi, Kamis (27/9/2024).

Syamsurizal mengatakan, semua fraksi di Komisi II DPR RI sepakat untuk meminta perbaikan agar masalah yang terjadi pada Sirekap saat Pilpres dan Pileg sebelumnya tidak terulang.

Menurutnya, Komisi II DPR RI juga sedang merumuskan Peraturan Bawaslu yang baru mengenai pengawasan pemungutan suara, dukungan perlengkapan lainnya, serta perlengkapan pemungutan suara pada pilkada.

“Sudah kita siapkan (mekanisme pengawasan). Termasuk juga kontrol terhadap pengaturan dana kampanye, serta penyelenggaraan kampanye,” ucap legislator PPP ini.

Lebih lanjut, Syamsurizal menilai, penggunaan Sirekap adalah hal yang diperlukan dalam penyelenggaraan pemilu.

Ia menyatakan, proses penghitungan suara tidak boleh lagi dilakukan dengan cara yang tradisional.

Oleh karena itu, percepatan dalam penyelenggaraan penghitungan suara sangat diperlukan, dan ia berharap perbaikan dalam Sirekap dilaksanakan dengan baik.

“Apa yang sudah terjadi pada beberapa waktu yang lalu, jangan sampai terulang lagi. Makanya kita mengaturnya dengan melakukan perbaikan terhadap peraturan KPU tentang pola penghitungan suara dan pengawasan oleh Bawaslu,” katanya.

Sebelumnya, Komisioner KPU Idham Holik memastikan, Sirekap akan digunakan dalam pilkada meskipun sistem ini sempat bermasalah pada Pilpres dan Pileg 2024.

Idham mengeklaim bahwa perbaikan signifikan telah dilakukan terhadap sistem tersebut.

“Sirekap akan digunakan kembali. Kami bersama pengembang sudah melakukan perbaikan yang signifikan dari sistem komputasi,” ujar Idham.

Ia juga menambahkan bahwa KPU telah meningkatkan bandwidth untuk meningkatkan kinerja Sirekap.

“Kemampuan pembacaan Sirekap kini lebih baik sehingga tingkat akurasinya terjaga. Waktu kami simulasi di Depok dan Maros, akurasinya mencapai 99 persen. Kami yakini ke depan akan lebih baik,” imbuh Idham.

JAKARTA, KOMPAS.com - Sirekap, sistem rekapitulasi suara elektronik yang digunakan pada Pilkada, menawarkan potensi besar untuk memberikan gambaran hasil pemilu secara akurat.

Kendati demikian, pelaksanaannya di lapangan masih menghadapi berbagai kendala teknis, mulai dari kesalahan Optical Character Recognition (OCR) sampai masalah logika data yang perlu segera diperbaiki.

"Sirekap sebenarnya cukup membantu dalam memberikan gambaran hasil Pilkada yang cukup akurat dan dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah," kata praktisi dan pakar keamanan siber, Alfons Tanujaya, saat dihubungi pada Kamis (26/9/2024).

Meski begitu, sistem ini belum sempurna dan masih banyak kekurangan dalam pelaksanaannya.

Salah satu permasalahan utama yang dihadapi Sirekap berkaitan dengan OCR. Alfons mengatakan, kesalahan pembacaan oleh OCR dapat menyebabkan data yang dihasilkan berbeda dengan data asli.

Selain itu, masalah logika dalam tabel perhitungan suara turut menjadi sorotan.

"Jumlah total suara bisa lebih kecil dari jumlah salah satu paslon dan data tersebut tetap ditampilkan," ujar Alfons.

Jika hal itu terus terjadi, Alfons khawatir kondisi itu memicu kecurigaan publik terhadap validitas hasil yang ditampilkan oleh Sirekap.

Alfons menekankan pentingnya memperbaiki logika sederhana dalam tabel data. Sebelum ditampilkan, data perlu melalui koreksi (screening) otomatis agar tidak ada cacat logika, seperti jumlah total suara yang lebih kecil dari salah satu pasangan calon.

"Logika simpel dari tabel perlu disempurnakan dan sebelum ditampilkan sudah melalui screening otomatis," ucap Alfons.

Di samping itu, resolusi data yang dikirimkan juga menjadi perhatian. Data dengan resolusi rendah berpotensi menurunkan kualitas hasil rekapitulasi.

Menurut Alfons, kualitas data yang dikirimkan perlu diusahakan agar memiliki resolusi yang sama dan dapat dipertanggungjawabkan sebelum masuk ke dalam proses Sirekap.

Sirekap, kata Alfons, juga seharusnya tidak boleh diintervensi secara manual, kecuali dalam situasi khusus seperti kesalahan logika atau diskrepansi yang perlu diperbaiki.

Jika dilakukan intervensi maka harus dilakukan dengan transparan, dengan melibatkan pihak independen atau masyarakat dalam pengawasannya.

"Harus ada pihak independen atau masyarakat yang melakukan kontrol," kata Alfons.

Komisi Pemilihan Umum (KPU) menyatakan telah melakukan beberapa perbaikan terhadap Sirekap menjelang Pilkada 2024.

"Kami bersama pengembang sudah melakukan perbaikan yang signifikan dari sistem komputasi," kata Komisioner KPU Idham Holik, dalam rapat di DPR pada Rabu (25/9/2024).

Salah satu peningkatan signifikan adalah pada kemampuan pembacaan data dan optimasi pita lebar (bandwidth), yang diyakini mampu meningkatkan akurasi Sirekap hingga 99 persen berdasarkan simulasi di Depok dan Maros.

Akan tetapi, perbaikan teknis saja tidak cukup jika masalah logika data tidak segera dituntaskan. Dengan penyempurnaan logika dan pengawasan ketat, Sirekap dapat menjadi alat yang lebih andal dalam menjaga integritas proses pemilu di masa depan.

JAKARTA, KOMPAS.com - Peneliti Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) Heroik Pratama meminta Komisi Pemilihan Umum (KPU) memberikan bimbingan teknis (bimtek) yang tidak mepet dengan waktu penghitungan suara terkait penggunaan Sistem Informasi Rekapitulasi (Sirekap) di Pilkada 2024.

Adapun Sirekap pernah bermasalah di Pilpres 2024 lalu, di mana hasil penghitungannya tidak akurat.

"Terdapat bimbingan teknis yang memadai dalam jangka waktu yang tidak mepet dengan hari H pemungutan suara dan penghitungan suara mengenai penggunaan Sirekap," ujar Heroik saat dimintai konfirmasi Kompas.com, Kamis (26/9/2024).

Heroik menjelaskan, dari segi aplikasi, perlu dipastikan ada perbaikan fitur aplikasi yang jauh lebih user friendly untuk digunakan oleh petugas KPPS.

Lalu, kata dia, juga harus terdapat uji coba penggunaan Sirekap yang memadai dengan melibatkan publik, pemantau pemilu, termasuk peserta pemilu, baik dari partai politik maupun pasangan calon.

"Terdapat kontrol dan verifikasi terhadap data hasil pemindaian Sirekap untuk meminimalisir adanya kesalahan pemindaian angka perolehan suara hasil pemilu di TPS sebelum data perolehan suara hasil Sirekap dipublikasi, untuk meminimalisir hadirnya misinformasi di publik," tuturnya.

Sementara itu, Heroik menyebut seluruh data hasil foto formulir C hasil pemilu di TPS melalui Sirekap harus dipublikasikan seluruhnya sampai tuntas.

Selain itu, publikasi data Sirekap juga tidak hanya menampilkan foto hasil formulir C1, tetapi juga tabulasi jumlah perolehan suara pasangan calon.

Sebelumnya, Komisi Pemilihan Umum (KPU) mengatakan Sistem Informasi Rekapitulasi (Sirekap) akan kembali digunakan untuk menghitung suara pada Pilkada 2024.

Komisioner KPU Idham Holik memastikan Sirekap digunakan pada pilkada, meski sempat bermasalah pada Pilpres dan Pileg 2024 lalu.

Hal tersebut Idham sampaikan dalam rapat bersama Komisi II DPR, KPU, Bawaslu, dan Kemendagri di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Rabu (25/9/2024).

“Sirekap akan digunakan kembali. Dan pada kesempatan ini kami sampaikan, kami bersama pengembang sudah melakukan perbaikan yang signifikan dari sistem komputasi," ujar Idham.

Idham menjelaskan, data yang ditampilkan pada Sirekap Pilkada 2024 adalah Formulir C1.

Nantinya, data yang ditampilkan di Sirekap bakal dalam bentuk gambar atau PDF.

"Data yang akan ditampilkan untuk informasi publik adalah formulir C Hasil, tidak ada tabulasi tingkat kabupaten/kota. Untuk tingkat kecamatan yang akan kami tampilkan adalah formulir B Hasil Kwk dan seterusnya. Jadi data yang akan kami tampilkan dalam bentuk image atau PDF adalah hasil rekapitulasi," tuturnya.

Sementara itu, Idham mengklaim KPU sudah memperbaiki bandwith supaya traffic Sirekap menjadi lebih baik.

Dia menyebut kemampuan pembacaan Sirekap akan jadi lebih baik, sehingga tingkat akurasinya terjaga.

"Waktu kami simulasi di Depok dan Maros, akurasinya mencapai 99 persen. Kami yakini ke depan akan lebih baik," imbuh Idham.

JAKARTA, KOMPAS.com - Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI akan kembali menggunakan Sistem Informasi Rekapitulasi (Sirekap) pada Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2024. Meskipun, diketahui sejumlah masalah terjadi dalam Sirekap pada penyelenggaraan Pemilihan Umum (Pemilu) 2024.

Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) mengatakan, penggunaan kembali Sirekap untuk dalam penghitungan suara pada Pilkada 2024, menjadi pertaruhan bagi KPU.

“Ini memang menjadi pertaruhan yang sangat besar ketika KPU menggunakan kembali Sirekap dan di samping itu ada kepercayaan publik yang kemudian sudah memudar terhadap penggunaan Sirekap ini,” kata peneliti Perludem, Haykal kepada Kompas.com, Kamis (26/9/2024).

Pasalnya, menurut Haykal, Sirekap tak hanya bicara masalah kekurangan sistem tetapi juga ada isu mengenai transparansi atau keterbukaan terhadap data penghitungan suara yang dimasukkan dan diunggah.

“Penggunaan Sirekap di dalam Pilkada 2024 memang perlu diberikan cacatan karena pada pemilu kemarin kita sama-sama mengetahui tindakan KPU itu dalam pengunaan sirekap ini banyak yang kemudian menyebabkan masalah, terutama terkait kecurigaan tidak transparan dan sebagainya,” ujarnya.

Perbaikan sistem dan SDM

Selain itu, Haykal mengatakan, sejumlah masalah memang terjadi dalam penggunaan Sirekap pada Pemilu 2024, termasuk pemilihan presiden (pilpres) dan pemilihan legislatif (pileg).

Antara lain, sistem yang sulit diakses karena banyaknya pengguna yang masuk ke server dalam waktu yang hampir bersamaan, foto formulir C Hasil yang sulit diunggah, dan data yang terunggah berbeda dengan foto formulir C Hasil karena sistem pemindaian yang bermasalah.

Tak hanya itu, Perludem juga menyoroti soal kesiapan dari sumber daya manusia (SDM) yang akan menggunakan sistem informasi tersebut.

Menurut Haykal, KPU harus mampu menjelaskan kepada publik bahwa Sirekap sudah siap secara sistem maupun SDM untuk digunakan pada Pilkada 2024.

Sebab, dia mengungkapkan bahwa berdasarkan cerita sejumlah rekan di daerah, tidak sedikit penyelenggara ad hoc mengalami kesulitan dalam proses mengunggah formulir C Hasil pada pemilu lalu.

“Ini menjadi sangat penting bahwa ada sistem yang kemudian harus diperbaiki dan juga termasuk kesiapan SDM yang akan menggunakannya. Karena tidak jarang anggota KPPS (Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara) yang memiliki tugas untuk menggunggah data C Hasil ke dalam Sirekap itu tidak memahami secara detail bagaimana tata cara pengunggahannya,” katanya.

Komitmen dan transparansi

Di sinilah, Haykal menegaskan, diperlukan komitmen dari KPU agar permasalahan terkait penggunaan Sirekap pada pemilu lalu, tidak terulang pada Pilkada 2024.

Tak hanya perbaikan sistem, KPU juga disebut harus mampu mengantisipasi sejumlah permasalahan yang mungkin terjadi pada Sirekap saat digunakan pada pilkada.

“Ketika Sirekap diputuskan akan digunakan lagi di dalam pilkada, KPU harus sebaik mungkin dan sedini mungkin memitigasi kekeliruan sistem dan juga gangguan-gangguan lainnya sehingga tidak menimbulkan kekacauan dan kegaduhan seperti yang terjadi pada pemilu kemarin,” ujarnya.

Haykal menegaskan, jangan sampai penggunaan Sirekap menumbuhkan kembali kecurigaan publik. Sebab, KPU pernah menutup akses terhadap Sirekap ketika terjadi masalah, sebagaimana dilakukan KPU pada Pemilu 2024.

“Jangan ada tindakan untuk tiba-tiba seperti menutup Sirekap sehingga tidak bisa diakses publik seperti yang dilakukan pada pemilu kemarin. Sebab, harus diakui bahwa hal itu bukannya menciptakan apresiasi dan keterbukaan bagi publik namun malah menyebabkan kecurigaan dan menciptakan kegaduhan di publik,” katanya.

Tugas berat kembalikan kepercayaan publik

Oleh karena itu, Haykal mengatakan, digunakannya kembali Sirekap sesungguhnya tak hanya sebuah pertaruhan tetapi juga menjadi tugas berat bagi KPU. Sebab, harus mengembalikan kepercayaan publik.

“Untuk mengembalikan kepercayaan publik terhadap penggunaan Sirekap ini, ini menjadi tugas yang cukup berat buat KPU di dalam penyelenggaraan pilkada. Termasuk juga Bawaslu (Badan Pengawas Pemilu) di dalam mengawasi penggunaan sistem informasi tersebut,” ujarnya.

Apalagi, Haykal menyebut, publik akan kembali menilai penggunaan Sirekap pada Pilkada 2024.

Diberitakan sebelumnya, komisioner KPU Idham Holik memastikan bahwa Sirekap akan digunakan pada pilkada, meski sempat bermasalah pada Pilpres dan Pileg 2024 lalu.

Hal tersebut disampaikan Idham dalam rapat bersama Komisi II DPR, KPU, Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), dan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) di Gedung DPR, Senayan, Jakarta pada Rabu, 25 September 2024.

“Sirekap akan digunakan kembali. Dan pada kesempatan ini kami sampaikan, kami bersama pengembang sudah melakukan perbaikan yang signifikan dari sistem komputasi," ujar Idham.

Idham menjelaskan bahwa data yang ditampilkan pada Sirekap Pilkada 2024 adalah Formulir C1. Nantinya, data yang ditampilkan juga bakal dalam bentuk gambar atau PDF.

"Data yang akan ditampilkan untuk informasi publik adalah formulir C Hasil, tidak ada tabulasi tingkat kabupaten/kota. Untuk tingkat kecamatan yang akan kami tampilkan adalah formulir B Hasil Kwk dan seterusnya. Jadi, data yang akan kami tampilkan dalam bentuk image atau PDF adalah hasil rekapitulasi," katanya.

Lebih lanjut, Idham mengeklaim bahwa KPU sudah memperbaiki bandwith supaya traffic Sirekap menjadi lebih baik.

Dia menyebut, kemampuan pembacaan Sirekap akan jadi lebih baik sehingga tingkat akurasinya terjaga.

"Waktu kami simulasi di Depok dan Maros, akurasinya mencapai 99 persen. Kami yakini ke depan akan lebih baik," ujar Idham.

Ketua Komisi II DPR RI, Ahmad Doli Kurnia menyetujui sikap Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI yang akan kembali menggunakan Sirekap di Pilkada 2024. Meski begitu, ada sejumlah catatan terkait penerapan kembali Sirekap tersebut.

"Mau tidak mau suka atau tidak suka tidak bisa menghindari sebetulnya era digital era elektronisasi ini. Makanya kita tetap saja memberikan dukungan pelaksanaan Sirekap tapi dengan catatan bahwa semua hal-hal yang kita temukan menjadi menimbulkan masalah di Pemilu 2024 itu harus diperbaiki," kata Doli di gedung DPR RI, Jakarta, Kamis (26/9).

Doli mengatakan, dalam waktu dekat sistemnya harus dibangun dan ada uji publik. Selain itu harus ada sosialisasi yang rutin kepada masyarakat.

"Jadi kami meminta dalam waktu segera sistemnya dibangun dan selama itu juga harus ada uji publik. Ada uji publik ada sosialisasi yang intensif kepada masyarakat," ujarnya.

Lebih jauh, Politisi Partai Golkar itu menjelaskan, pihaknya menyetujui karena pemilu ke depan harus memudahkan masyarakat. Dan itu bisa dilakukan dengan teknologi.

"Saya kira kita semua mendukung termasuk Komisi II mendukung bahwa ke depan pemilu kita ini harus menjadi pemilu yang semakin memudahkan masyarakat," ucapnya.

"Jadi kami berpesan kemarin kepada KPU ya kami menyetujui dipakai lagi Sirekap ini tetapi dengan segala penyempurnaan yang harus juga disosialisasikan kepada publik," pungkas dia.

JAKARTA, KOMPAS.com - Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) meminta Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI menjelaskan kepada publik perihal perbaikan-perbaikan yang telah dilakukan pada Sistem Informasi Rekapitulasi (Sirekap) ketika akan menggunakannya kembali pada Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2024.

Peneliti Perludem, Haykal mengatakan, penjelasan tersebut penting diberikan karena sejumlah masalah terjadi pada penggunaan Sirekap saat penyelenggaraan Pemilihan Presiden (Pilpres) dan Pemilihan Legislatif (Pileg) 2024.

Haykal menegaskan bahwa sejumlah permasalahan pada Sirekap seperti data atau jumlah perolehan suara yang terunggah berbeda dengan hasil pada foto formulir C Hasil yang diunggah, jangan terulang lagi pada Pilkada 2024.

“Jangan sampai kemudian seperti kemarin di pilpres dan pileg akan sangat sulit dan membutuhkan waktu yang sangat lama bagi publik baru kemudian bisa menerima ataupun membuka hasil-hasil dari berbagai TPS (Tempat Pemungutan Suara) di dalam Sirekap tersebut,” ujar Haykal kepada Kompas.com, Kamis (26/9/2024).

“Belum lagi, ada permasalahan pemindaian data yang bermasalah dan sebagainya.
Ini yang kemudian harus diantisipasi dan harus dijelaskan oleh KPU apa yang kemudian sudah diperbaiki dan bagaimana perubahan atau perbaikan yang akan dilakukan,” katanya melanjutkan.

Oleh karena itu, Haykal mengatakan, penting bagi KPU memastikan sudah melakukan perbaikan terhadap sistem dari Sirekap itu sendiri. Sebab, data yang akan diunggah tidak sedikit dalam waktu yang hampir bersamaan.

Tak hanya itu, Perludem juga menyoroti perihal keterbukaan. KPU dinilai harus transparan terkait pengelolaan Sirekap.

“Jadi memang banyak hal yang kemudian harus diperbaiki dari penggunaan sirekap. namun, yang paling utama bagi kami adalah keterbukaan ataupun kesiapan dari sistem informasinya,” ujarnya.

Menurut Haykal, KPU harus terbuka dan transparan jika dalam penggunaan sirekap nantinya bermasalah. Dia menyebut, jangan lagi ada aksi menutup Sirekap seperti pada Pemilihan Umum (Pemilu) 2024 ketika ditemukan masalah.

“Bagi kami, hal utama yang harus dipastikan ketika KPU memutuskan untuk menggunakan sirekap di dalam pilkada adalah komitmen untuk terbuka dan transparan kepada publik,” katanya menegaskan kembali.

“Jangan ada tindakan untuk tiba-tiba seperti menutup Sirekap sehingga tidak bisa diakses publik seperti yang dilakukan pada pemilu kemarin. Sebab, harus diakui bahwa hal itu bukannya menciptakan apresiasi dan menciptakan keterbukaan bagi publik namun malah menyebabkan kecurigaan dan menciptakan kegaduhan di publik,” ujar Haykal lagi.

Lebih lanjut, Haykal mengatakan, penting bagi KPU melakukan antisipasi dini terkait permasalahan-permasalahan yang mungkin terjadi dengan penggunaan Sirekap pada Pilkada 2024.

Diberitakan sebelumnya, komisioner KPU Idham Holik memastikan bahwa Sirekap akan digunakan pada pilkada, meski sempat bermasalah pada Pilpres dan Pileg 2024 lalu.

Hal tersebut disampaikan Idham dalam rapat bersama Komisi II DPR, KPU, Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), dan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) di Gedung DPR, Senayan, Jakarta pada Rabu, 25 September 2024.

“Sirekap akan digunakan kembali. Dan pada kesempatan ini kami sampaikan, kami bersama pengembang sudah melakukan perbaikan yang signifikan dari sistem komputasi," ujar Idham.

Idham menjelaskan bahwa data yang ditampilkan pada Sirekap Pilkada 2024 adalah Formulir C1. Nantinya, data yang ditampilkan juga bakal dalam bentuk gambar atau PDF.

"Data yang akan ditampilkan untuk informasi publik adalah formulir C Hasil, tidak ada tabulasi tingkat kabupaten/kota. Untuk tingkat kecamatan yang akan kami tampilkan adalah formulir B Hasil Kwk dan seterusnya. Jadi, data yang akan kami tampilkan dalam bentuk image atau PDF adalah hasil rekapitulasi," katanya.

Lebih lanjut, Idham mengeklaim bahwa KPU sudah memperbaiki bandwith supaya traffic Sirekap menjadi lebih baik.

Dia menyebut, kemampuan pembacaan Sirekap akan jadi lebih baik sehingga tingkat akurasinya terjaga.

"Waktu kami simulasi di Depok dan Maros, akurasinya mencapai 99 persen. Kami yakini ke depan akan lebih baik," ujar Idham.

JAKARTA, KOMPAS.com – Sistem Informasi Rekapitulasi (Sirekap) bakal digunakan dalam pemilihan kepala daerah (Pilkada) serentak 2024.

Setelah mengalami berbagai masalah teknis pada pemilu sebelumnya, Komisi Pemilihan Umum (KPU) menyatakan telah melakukan sejumlah perbaikan besar pada sistem ini. Namun, kekhawatiran muncul dari berbagai pihak.

Pakar keamanan siber Alfons Tanujaya menilai Sirekap sebenarnya mampu memberikan gambaran hasil pemilihan umum (Pemilu) yang lebih akurat dan ilmiah.

Meskipun demikian, masalah-masalah yang terjadi pada Pilpres dan Pileg 2024 belum sepenuhnya hilang dari ingatan publik. Kesalahan logika pada sistem Sirekap, seperti total suara yang lebih kecil dari salah satu pasangan calon, sering memunculkan keraguan terhadap akurasi hasil pemilu.

"Sistem harus disempurnakan, logika data perlu diperbaiki. Sebelum data ditampilkan, seharusnya sudah melalui screening otomatis agar tidak ada kesalahan fatal," kata Alfons saat dihubungi pada Kamis (26/9/2024).

Selain kesalahan logika, Alfons juga menyoroti kualitas perangkat keras (hardware) dan OCR (optical character recognition) yang kerap menjadi sumber masalah dalam memasukkan data.

Kesalahan pembacaan data melalui OCR dapat menyebabkan ketidaktepatan data yang masuk ke dalam sistem.

“Perlu ada peningkatan hardware agar data yang masuk lebih akurat,” tambah Alfons.

Alfons mengingatkan pentingnya menjaga integritas sistem Sirekap tanpa intervensi manual. Menurutnya, satu-satunya alasan intervensi manual hanya bisa dilakukan jika terjadi diskrepansi atau kesalahan logika, dan ini harus dilakukan dengan pengawasan ketat.

"Harus ada kontrol independen dari masyarakat atau pihak luar untuk memastikan transparansi," ucap Alfons.

Dari sisi KPU, Komisioner Idham Holik menegaskan mereka telah melakukan perbaikan signifikan pada Sirekap, termasuk peningkatan lebar pita (bandwidth) buat mengatasi masalah lalu lintas (traffic) data.

"Simulasi yang dilakukan di Depok dan Maros menunjukkan akurasi Sirekap mencapai 99 persen," kata Idham saat rapat bersama Komisi II DPR di Gedung MPR/DPR, Jakarta, Rabu (25/9/2024).

Idham menyampaikan, KPU berkomitmen menghadirkan sistem yang lebih andal pada Pilkada 2024. Dia juga menjelaskan, Sirekap akan menampilkan data hasil rekapitulasi dalam bentuk gambar atau PDF dari Formulir C1.

Data itu juga bisa diakses masyarakat dengan format yang lebih transparan.

"Hasil dari tingkat kecamatan akan ditampilkan dalam formulir B Hasil Kwk dan seterusnya. Jadi data yang akan kami tampilkan dalam bentuk image atau PDF adalah hasil rekapitulasi," papar Idham.

Dengan klaim perbaikan dari KPU, publik menunggu apakah Sirekap 2024 benar-benar mampu menghindari kekacauan teknis yang terjadi pada pemilu sebelumnya.

Keakuratan sistem dan transparansi tetap menjadi ujian bagi Sirekap dalam memastikan hasil Pilkada yang dapat dipercaya.

JAKARTA, KOMPAS.com - Pakar keamanan siber Alfons Tanujaya menilai Sistem Informasi Rekapitulasi (Sirekap) berpotensi menjadi alat hitung suara lebih akurat, dibandingkan metode hitung cepat (quick count) jika disempurnakan.

Dia menyebut sistem digunakan Komisi Pemilihan Umum (KPU) dalam proses penghitungan suara sudah memiliki fondasi teknis yang kuat, tetapi masih memerlukan beberapa perbaikan penting.

"Sirekap sebenarnya cukup membantu memberikan gambaran hasil Pilkada yang akurat dan dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Kira-kira mirip dengan Quick Count, dan secara teknis dan sumber data harusnya malah lebih baik daripada Quick Count yang dilakukan oleh lembaga independen," kata Alfons saat dihubungi pada Kamis (26/9/2024).

Menurut Alfons, kekurangan dalam sistem ini perlu segera diselesaikan supaya kepercayaan masyarakat terhadap hasil Pemilu tetap terjaga.

Salah satu masalah yang kerap muncul, kata Alfons, adalah ketidaktepatan data akibat kesalahan logis serta kendala teknis seperti OCR (optical character recognition) yang tidak berfungsi optimal.

Alfons juga menekankan pentingnya penyempurnaan logika sederhana dalam tabel Sirekap.

“Hasil Sirekap tidak dapat dipercaya karena berbeda dengan data aslinya, dan hal ini disebabkan karena kesalahan hardware seperti OCR yang salah," ucap Alfons.

"Dan kesalahan logis yang tidak disempurnakan seperti jumlah total suara bisa lebih kecil dari jumlah salah satu paslon, dan data tersebut tetap ditampilkan,” lanjut Alfons.

Alfons menambahkan, sistem harus melalui screening otomatis untuk mencegah kesalahan logis yang berpotensi menimbulkan kecurigaan.

Selain itu, ia menyoroti pentingnya standar kualitas data yang dikirimkan. Menurut Alfons, resolusi data yang diterima oleh Sirekap perlu seragam dan dapat dipertanggungjawabkan sebelum diproses lebih lanjut.

Alfons mengingatkan supaya sistem Sirekap tetap dijalankan tanpa intervensi manual, kecuali terjadi kesalahan logika atau diskrepansi yang membutuhkan koreksi.

"Harus ada pihak independen atau masyarakat yang mengawasi setiap perubahan agar transparansi tetap terjaga," papar Alfons.

Sebelumnya diberitakan, KPU memastikan Sirekap akan kembali digunakan dalam Pilkada 2024. Komisioner KPU Idham Holik mengatakan sistem ini mengalami perbaikan signifikan pasca kendala teknis yang muncul pada Pilpres dan Pileg 2024.

“Kami bersama pengembang sudah melakukan perbaikan yang signifikan dari sistem komputasi,” kata Idham dalam rapat bersama Komisi II DPR di Kompleks MPR/DPR, Jakarta, Rabu (25/9/2024).

Idham menjelaskan, data yang ditampilkan Sirekap nanti akan berasal dari Formulir C1 dalam bentuk gambar atau PDF. Hasil rekapitulasi di tingkat kecamatan juga akan diperlihatkan menggunakan formulir B Hasil Kwk.

KPU optimistis akurasi Sirekap meningkat. Simulasi yang dilakukan di Depok dan Maros menunjukkan tingkat akurasi mencapai 99 persen.

“Kami yakini ke depan akan lebih baik,” ujar Idham.

Dengan berbagai perbaikan yang tengah dilakukan, baik pakar maupun KPU berharap Sirekap dapat menjadi solusi penghitungan suara yang lebih akurat dan transparan pada Pilkada 2024 mendatang.

KPU akan kembali menggunakan sirekap di Pilkada Serentak 2024. Anggota Komisi II DPR dari Demokrat Rezka Oktoberia menyoroti keputusan ini.

Rezka meminta agar penggunaan Sirekap ini benar-benar dievaluasi. Sebab berkaca Pemilu 2024, banyak kegaduhan ditimbulkan imbas Sirekap.

"Di sini saya sedikit pendalaman terkait Sirekap, sepakat Sirekap ini alat bantu jangan sampai menjadi alat ganggu. Transparansi pengumuman hasil penghitungan rekapitulasi, itulah maknanya dibuat sirekap," ujar Rezka dalam keterangannya, Kamis (26/9).

Rezka mengatakan, perlu ada perbaikan jika KPU masih menggunakan Sirekap di Pilkada Serentak 27 November,

"Sirekap hal yang sangat banyak diatensi dari pemilu Februari 2024, kalau memang KPU mau menggunakan kembali, tentu harus ada kemajuan dan perubahan untuk jadi lebih baik," kata Rezka.

Ia menilai, jika tidak ada kemajuan, KPU tidak perlu menggunakan Sirekap. Anggaran untuk Sirekap pun tidak perlu dikeluarkan.

"Kalau akan menjadi satu opini dan men-drive otak masyarakat dengan hasil yang tertuang di Sirekap sama dengan buat gaduh di Februari 2024, tidak perlu Sirekap, tidak perlu anggarannya kita keluarkan," ujar Rezka.

"Jangan sampai Sirekap ini membuat kegaduhan di Pilkada Serentak 2024," sambungnya.

Menurutnya berdasarkan paparan KPU terkait Sirekap, tidak ada perubahan yang berarti. KPU menganggarkan Rp 15 milliar untuk Sirekap di Pilkada Serentak.

"Tidak ada rivewnya karena ini sama dengan yang rapat sebelumnya. Kalau tidak ada perubahan menurut saya ini termasuk pemborosan," ujarnya.

Rezka berpandangan anggaran Sirekap yang besar ini lebih baik digunakan oleh kabinet Presiden terpilih Prabowo Subianto untuk kepentingan masyarakat.

"Buang-buang uang negara. Lebih baik digunakan kabinet Pak Prabowo untuk kepentingan masyarakat seperti untuk badan gizi yang jelas-jelas untuk keperluan masyarakat," tuturnya.