TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan periode 2014-2024, Siti Nurbaya Bakar mengklaim bahwa regulasi di sektor lingkungan saat ini sudah cukup modern dan relevan dengan perkembangan internasional. Karena itu, ia berpesan kepada Menteri Lingkungan Hidup/Badan Pengendalian Lingkungan Hidup (BPLH) Hanif Faisol Nurofiq dan Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni untuk melanjutkan program tersebut.

Ia mengatakan bahwa regulasi yang ada telah mencoba menyelesaikan kualitas lingkungan hidup dan keseimbangan akses kelola hutan. Di antaranya dengan membuat konsep tata kelola lingkungan yang bertujuan untuk mencapai pembangunan berkelanjutan atau environmental governance dan juga tengah menyiapkan carbon governance.

"Dalam hal ini yang paling penting adalah pemahaman kita semua bahwa ada hubungan kausalitas antar kebijakan. Ada societal relevance dengan kebutuhan masyarakat," ujarnya saat menyampaikan sambutan dalam acara serah terima jabatan dan pisah sambut kepada Menteri Lingkungan Hidup/Badan Pengendalian Lingkungan Hidup (BPLH) dan Menteri Kehutanan di KLHK, Selasa 22 Oktober 2024.

Politikus dari Partai Nasdem ini berujar telah menyiapkan manual, Standar Operasional Prosedur (SOP), Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria (NSPK), dan lain sebagainya dalam melayani kebutuhan masyarakat. Ia menganggap, pelayanan ini akan lebih baik ke depannya jika diteruskan di bawah kepemimpinan dua menteri baru.

Ia juga menekankan agar memperhatikan keanekaragaman hayati atau biodiversity dan juga perubahan iklim. Menurutnya, dua hal tersebut menjadi isu kunci yang sering dibahas dalam skala nasional maupun internasional.

Kemudian, Siti merasa bersyukur dengan serah terima jabatan ini. Menurutnya, hal tersebut merupakan bentuk regenerasi yang membuat upaya menjaga lingkungan dan juga hutan akan semakin efektif. Sebagai informasi, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan dipecah menjadi dua kementerian, yaitu Kementerian Lingkungan Hidup/Badan Pengendalian Lingkungan Hidup (BPLH) dan Kementerian Kehutanan.

"Karena manajemen unit dalam rentang kendali yang lebih dekat dan lebih intensif lagi," ujar Siti.

TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) periode 2014-2024, Siti Nurbaya Bakar menyerahkan jabatannya kepada Menteri Lingkungan Hidup/Badan Pengendalian Lingkungan Hidup (BPLH) Hanif Faisol Nurofiq dan Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni di Kementerian LHK, Selasa 22 Oktober 2024. Dalam serah terima jabatan itu, Siti berpesan kepada dua menteri baru untuk mengatasi ancaman, gangguan, hambatan, dan tantangan (AGHT) salah satunya perubahan iklim.

"Kesiapan yang sudah harus dihadapi langsung oleh para menteri, berkenaan dengan kerja sama secara global untuk biodiversity dan perubahan iklim," ujarnya dalam sambutan terakhir sebagai Menteri LHK.

Politisi Partai Nasdem itu mengatakan bahwa pada 12 November mendatang akan diadakanConference of the Parties(COP) mengenai perubahan iklim di Azerbaijan. Menurutnya, Indonesia telah mempersiapkan diri untuk berpartisipasi dalam acara tersebut, dengan progres yang sudah dicapai serta target-target yang ditetapkan terkait upaya penanggulangan perubahan iklim.

Siti juga berujar bahwa salah satu upaya krusial yang harus dilakukan menteri-menteri baru dalam menangani perubahan iklim adalah menerapkan aturan Uni Eropa terkait produk bebas deforestasi atauEuropean Union on Deforestation-Free Regulation(EUDR). Pasalnya, hal tersebut menyangkut kebutuhan dari para petani maupun usaha karena berkaitan dengan rantai suplai.

"Ini (EUDR) memang ada ketentuan bahwa akan diundur selama 12 bulan. Tetapi persiapan kementerian dan di dunia usaha serta di smallholders tetap harus dilakukan secara cepat," katanya.

Kemudian, Siti juga menekankan agar menteri baru memperhatikan keanekaragaman hayati atau biodiversity. Dalam paparannya, dalam waktu dekat akan ada COP internasional untuk biodiversity yang saat ini partisipasi Indonesia telah dipersiapkan oleh Direktorat Jenderal Konservasi.

Selain memberi pesan, Siti juga merasa bersyukur dengan serah terima jabatan ini. Menurutnya, hal tersebut merupakan bentuk regenerasi yang membuat upaya menjaga lingkungan dan juga hutan akan semakin efektif. Sebagai informasi, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan dipecah menjadi dua kementerian, yaitu Kementerian Lingkungan Hidup/Badan Pengendalian Lingkungan Hidup (BPLH) dan Kementerian Kehutanan.

"Karena manajemen unit dalam rentang kendali yang lebih dekat dan lebih intensif lagi," ujar Siti.

Reporter: Arif Ferdianto | Editor: Yudho Winarto

JAKARTA. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) memberikan penghargaan kepada PT Itci Kartika Utama, anak usaha Arsari Group atas kontribusinya dalam mencapai Nationally Determined Contribution (NDC) di Indonesia.

Penghargaan ini diberikan sebagai pengakuan atas keberhasilan perusahaan dalam mengelola Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan (PBPH) dan komitmennya terhadap rencana aksi iklim yang bertujuan mengurangi emisi Gas Rumah Kaca (GRK) serta beradaptasi dengan dampak perubahan iklim.

Menteri KLHK Siti Nurbaya menekankan bahwa penghargaan ini adalah pengakuan tunggal yang diberikan kepada PT Itci Kartika Utama, yang telah menunjukkan bagaimana kegiatan usaha yang dilakukan dapat meningkatkan tutupan hutan alam.

"Kita bisa menemukan pola di mana secara langsung dan sederhana bisa dibuktikan bagaimana suatu kegiatan atau usaha oleh entitas pemegang izin pemanfaatan hutan melaksanakan aksi iklim dengan hasil nyata yang telah meningkatkan tutupan hutan alamnya," jelasnya di Gedung KLHK, Jakarta, Kamis (17/10).

Siti menambahkan bahwa penghargaan ini membuktikan bahwa dunia usaha dapat memberikan kontribusi nyata dalam menangani perubahan iklim dan menekan emisi gas rumah kaca.

"Ini menunjukkan kepada dunia bahwa inilah aksi nyata, ini bukti bisa dilakukan oleh dunia usaha," ujarnya.

CEO Arsari Group dan Komisaris Utama PT Itci Kartika Utama Hashim Djojohadikusumo menyatakan bahwa penghargaan ini merupakan suatu kehormatan.

Dia menjelaskan bahwa menjaga lingkungan hidup adalah passion-nya.

"Suatu penghargaan yang saya terima ini adalah kehormatan besar karena sebetulnya apa yang saya geluti adalah passion saya, untuk menjaga satwa liar, menjaga lingkungan hidup baik untuk manusia maupun untuk hewan," ungkap Hashim.

Berdasarkan data KLHK, tutupan hutan alam di konsesi PT Itci Kartika Utama dalam sepuluh tahun terakhir meningkat lebih dari 115%.

Peningkatan ini merupakan bukti nyata kontribusi perusahaan terhadap NDC Indonesia, khususnya dalam sektor kehutanan.

Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK), Siti Nurbaya, mengatakan Indonesia dapat mencapai net zero emission (NZE) beberapa tahun sebelum target tahun 2060 yang telah ditetapkan. Dia optimistis kondisi NZE bisa tercapai pada 2057.

Siti mengatakan, puncak pembangunan Indonesia diperkirakan akan dicapai pada 2030. Sementara negara-negara maju diprediksi sudah mencapai puncak pembangunannya beberapa dekade sebelumnya.

"Oleh karena itu saya mengatakan bahwa jangan paksa Indonesia untuk net zero emission pada tahun 2050. Kita sudah hitung bahwa kita akan mencapai 2060 atau lebih awal. Lebih awalnya itu kemungkinan 2057 atau 2058," ujar Siti dalam acara wisuda bersama dan puncak Youth Conservation Fest 2024 dipantau daring di Jakarta, Kamis, (3/10).

Siti mengatakan puncak pembangunan Indonesia diperkirakan akan dicapai pada tahun 2030, berbeda dengan negara-negara maju yang sudah mencapai puncaknya beberapa dekade sebelumnya.

Dia menyebutkan perkiraan itu salah satunya berdasarkan penghitungan fasilitas yang menggunakan batu bara seperti pabrik dan Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PTLU) akan berakhir perizinannya sekitar tahun 2057.

Pemerintah juga sudah melakukan penghitungan dalam dokumen iklim kedua atau Second Nationally Determined Contribution (NDC) bahwa pada 2060 Indonesia akan menurunkan emisi Gas Rumah Kaca (GRK) 103 persen. Dokumen itu sendiri akan diluncurkan jelang Konferensi Iklim PBB ke-29 (COP29) di Azerbaijan pada November 2024.

"Artinya 100 persennya berarti di bawah tahun 2060," kata Siti.

Menurut dia, komunitas internasional meminta Indonesia menjadi penggerak pertama untuk mengontrol emisi secara global. Dia mengklaim Indonesia tidak lagi masuk dalam jajaran negara yang mengeluarkan emisi besar. Indonesia menurunkan emisi rata-rata sekitar 700 juta ton per tahun.

"Salah satu penurunan terbesar terjadi dari 2015 setelah kebakaran hutan dan lahan yang terjadi di wilayah seluas 2,6 juta hektare, menuju ke 2016 yaitu sekitar 925 juta ton," ujarnya.

Namun demikian dia menyatakan, sektor energi masih berproses dalam upaya penurunan emisi. Sedangkan sektor kehutanan dan penggunaan lahan (Forest and Other Land Use/FOLU) ditargetkan dapat mencapai kondisi penyerapan karbon yang lebih besar dari emisi yang dilepaskan pada 2030 atau FOLU Net Sink 2030.

Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK), Siti Nurbaya Bakar, mengatakan luas kawasan hutan yang dikelola masyarakat setiap tahunnya meningkat jika dibandingkan dengan yang diberikan ke korporasi swasta. Namun demikian, jumlah tersebut belum mecapai angka ideal dalam pembagian izin kawasan antara swasta dan masyarakat

Pada 2015, Siti mengatakan, luas hutan yang dikelola oleh swasta mencapai 96 persen. Sementara lahan yang dikelola oleh masyarakat yang hanya mencapai 4 persen. Sementara pada 2024, kombinasinya menjadi lebih baik 74,4 persen swasta dan 25 persen lebih untuk masyarakat.

Meski terus meningkat, Siti mengatakan, angka tersebut masih jauh dari presentase ideal dalam pembagian izin kawasan yaitu sekitar 63 persen swasta dan 37 persen dikelola secara berkelanjutan oleh masyarakat. Untuk itu, KLHK menargetkan akan melepas 118,4 ribu hektare lahan untuk Perhutanan Sosial dan Tanah Objek Reforma Agraria (TORA).

"Sebanyak 96 ribu hektare luas lahan yang dikelola oleh masyarkat," ucapnya dalam Rapat Dengar Pendapat dengan Komisi IV Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia di Jakarta, Senin (2/9).

Sebagaimana diketahui, Program Perhutanan Sosial per Agustus 2024 telah mencapai 8,018 juta hektare bagi 1,4 juta kepala keluarga. Dari luas tersebut, telah ditetapkan Hutan Adat seluas 265.250 hektare, dan yang sedang berproses penetapan seluas 836.141 hektare.

Pemerintah sendiri memiliki target ideal 12,7 juta hektare lahan bagi akses pengelolaan hutan berkelanjutan bagi masyarakat.

TEMPO.CO, Jakarta - Kabar Presiden Jokowi akan mengadakan perombakan kabinet merebak sejak awal pekan ini. Menurut Koran Tempo, mengutip sumber-sumber di lingkungan Istana, melaporkan bahwa reshuffle akan dilakukan pada Kamis, 15 Agustus 2024.

Menurut Koran Tempo edisi Selasa, 13 Agustus 2024, Politikus Partai NasDem dan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan dikabarkan akan dikeluarkan dari kabinet. Mereka adalah Menteri Kehutanan dan Lingkungan Hidup Siti Nurbaya Bakar serta Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Yasonna Laoly.

Satu Menteri lainnya yang dikeluarkan dari kabinet adalah Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Arifin Tasrif. Ia konon akan digantikan Bahlil Lahadalia, sementara jabatan Menteri Investasi akan diberikan pada Rosan Roeslani, Ketua Tim Kampanye Nasional Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka, dalam pilpres 2024.

Yasonna disebut akan diganti oleh Supratman Andi Agtas, politikus Partai Gerindra. Ia adalah anggota DPR periode 2019-2024. Calon pengganti Siti Nurbaya adalah Raja Juli Antoni, kini Wakil Menteri Agraria dan Tata Ruang. Raja Juli adalah anggota Mahkamah Partai Solidaritas Indonesia. PSI dipimpin Kaesang Pangarep - putra bungsu Jokowi.

Presiden Joko Widodo di sela-sela kegiatannya di IKN, mengatakan bahwa perombakan kabinet hanya akan dilakukan jika diperlukan.

"Ya kalau diperlukan. Saya 'kan sudah ngomong dari dulu, kalau diperlukan. Saya masih punya hak prerogatif itu," kata Jokowi di sela kegiatan kerja di IKN, Rabu, 14 Agustus 2024.

Saat ditanya apakah reshuffle sudah diperlukan atau belum saat ini, Jokowi tampak terkekeh.

Sebelumnya, Deputi Bidang Protokol, Pers dan Media Sekretariat Presiden Yusuf Permana menekankan pihaknya belum mendengar kabar tentang perombakan kabinet.

Hal itu disampaikan Yusuf menyoal beredarnya kabar akan dilakukannya perombakan Kabinet Indonesia Maju dalam waktu dekat.

"Kami belum mendengar tentang reshuffle kabinet. Bapak Presiden sudah sampaikan bahwa 'jika diperlukan'," ujar Yusuf dalam keterangan tertulis di Ibu Kota Nusantara, Kalimantan Timur, Rabu.

Yusuf mengatakan bahwa Presiden memiliki hak prerogatif mengenai perombakan kabinet ini.

Luhut Tak Tahu Soal Reshuffle

Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan mengatakan tak mengetahui soal isu rencana perombakan kabinet.

"Nggak tahu saya (soal reshuffle kabinet)," ucap Menko Luhut ditemui seusai menghadiri Supply Chain & National Capacity Summit 2024 di Jakarta Convention Center (JCC) Senayan, Jakarta, Rabu.

Luhut enggan memberikan banyak komentar terkait isu perombakan kabinet yang sedang ramai dibicarakan.

Ketika ditanya lebih lanjut, Luhut hanya menegaskan bahwa dirinya akan menjawab sesuai dengan apa yang bisa disampaikan.

"Saya jawab yang bisa saya jawab," ucap Luhut singkat dalam menanggapi pertanyaan yang diajukan oleh awak media.

Setelah memberikan pernyataan singkat tersebut, Luhut segera bergegas menuju mobil yang telah menunggunya, tanpa memberikan penjelasan lebih lanjut terkait isu yang tengah hangat diperbincangkan.

Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Arifin Tasrif mengaku bahwa dirinya tidak mengetahui soal isu rencana perombakan kabinet yang sempat menyeret namanya.

"I (saya) mana tahu (soal reshuffle kabinet)," ucap Arifin ditemui seusai menghadiri Supply Chain & National Capacity Summit 2024 di Jakarta Convention Center (JCC) Senayan, Jakarta, Rabu.

Arifin enggan untuk memberikan banyak komentar terkait isu perombakan kabinet yang tengah ramai dibicarakan dan melibatkan namanya.

Ketika diminta tanggapannya lebih lanjut, Arifin hanya meminta kepada semua pihak untuk bersabar dan menunggu perkembangan isu tersebut.

"Tunggu aja lah," kata Arifin singkat saat menjawab pertanyaan yang diajukan oleh awak media.

Ia kemudian segera bergegas menuju mobil yang telah menunggunya, sembari menjawab pertanyaan isu lain dari awak media.

Presiden Jokowi akan mengakhiri masa tugasnya pada 19 Oktober 2024. Pada 18 Juli lalu, ia melantik tiga orang Wakil Menteri Kabinet Indonesia Maju sisa masa jabatan periode tahun 2019-2024, di Istana Negara, Jakarta.

Tiga Wakil Menteri yang dilantik adalah Sudaryono sebagai Wakil Menteri Pertanian, Thomas A.M. Djiwandono sebagai Wakil Menteri Keuangan, dan Yuliot sebagai Wakil Menteri Investasi/Wakil Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM).

KORAN TEMPO | ANTARA

Pada Sabtu (10/8) sekira pukul 16.00 WIB, Menteri LHK tiba di JCC Senayan untuk berkeliling mengunjungi sejumlah booth perusahaan yang berpartisipasi dalam ajang Festival LIKE 2. Ia disambut Pemimpin Redaksi detikcom Alfito Deannova Ginting, Direktur Bisnis detikNetwork Agustina Sembiring, bersama Dirjen Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan KLHK, Sigit Reliantoro.

Rombongan terlebih dahulu berkeliling di booth Hall A untuk melihat booth Pasar Rakyat. Dengan menggunakan batik biru, Siti pun melanjutkan kunjungan ke sejumlah booth dan melakukan interaksi termasuk dengan Pertamina.

Corporate Brand PT Pertamina Persero Abraham Situmorang pihaknya berkesempatan menerangkan berbagai macam program ramah lingkungan dan keberlanjutan di hadapan Menteri LHK. Apalagi dalam ajang ini, Pertamina membawa tiga topik utama, yakni teknologi ramah lingkungan, produk ramah lingkungan, dan pemberdayaan masyarakat.

"Ibu appreciate karena memang beliau juga tahu Pertamina, sebagian besar (program) Pertamina juga memang sudah di-monitor karena kami sering ikut PROPER juga," ungkap Abraham saat ditemui detikcom di ajang Festival LIKE 2.

Lebih lanjut, ia memaparkan teknologi yang sudah dilakukan Pertamina membuat pihaknya bisa menghadirkan solusi bahan bakar ramah lingkungan seperti produk Pertamax Green 95 yang terdiri dari campuran Pertamax dengan Biofuel. Inovasi ini membantu mengurangi emisi gas buang yang berbahaya bagi lingkungan.

Pihaknya juga memanfaatkan teknologi solar panel dengan memasang Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) di banyak titik operasional pom bensin untuk mewujudkan Green Energi Station.

"Di atapnya kita pakai solar panel, memang belum seluruhnya tapi sebagian besar energinya sudah pakai energi dari matahari dan nggak dari listrik," tuturnya.

Lebih lanjut, ada program Desa Energi Berdikari Pertamina di berbagai daerah di Indonesia yang menjadi salah satu cara Pertamina menjaga keberlanjutan lingkungan. Per Januari 2024, program Desa Energi Berdikari Pertamina telah menurunkan sebesar 729 ribu ton emisi karbon dari total 85 Program Desa Energi Berdikari.

Adapun jumlah tersebut didapatkan dari pemanfaatan 5 jenis energi terbarukan, yakni pembangkit listrik tenaga surya (64 program), gas metana dan biogas (12 program), micro hydro (6 program), biodiesel (2 program), serta energi hybrid dari tenaga surya dan angin (1 program).

"Meski Net Zero Emission (NZE) masih 2060, tapi kita pelan-pelan menuju ke sana. Memang nggak semudah membalikkan telapak tangan, tapi ibu menteri appreciate proses Pertamina menuju ke sana," tandasnya.

Sebagai informasi, kunjungan ini berlangsung dalam ajang Festival LIKE 2 yang diinisiasi oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI. Acara ini berlangsung 8-11 Agustus 2024 di JCC Senayan.

Menteri LHK Ungkap Keberhasilan 10 Tahun Bekerja di Pemerintahan Jokowi

Menteri LHK Ungkap Keberhasilan 10 Tahun Bekerja di Pemerintahan Jokowi

REPUBLIKA.CO.ID, PADANG -- Pemerintah Kota Padang memberikan penghormatan tinggi kepada sastrawan legendaris Minangkabau, Marah Roesli. Nama penulis roman Siti Nurbaya tersebut kini diabadikan sebagai nama salah satu jalan di kota ini.

Jalan Marah Roesli ini berada di Kelurahan Belakang Tangsi, Kecamatan Padang Barat, tepatnya di samping Detasemen Polisi Militer (Denpom) I/4 Padang. Penjabat (Pj) Wali Kota Padang Andree Algamar ketika meresmikan nama jalan itu bersama cucu almarhum Marah Roesli, Dewi Odjar Ratna dan Dewi Utama Roesli, Senin, mengatakan penamaan Jalan Marah Roesli ditetapkan berdasarkan Keputusan Wali Kota Padang Nomor 390 Tahun 2024.

"Penamaan ini telah melewati proses sebagaimana yang telah diatur dalam Peraturan Daerah (Perda) Kota Padang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Penamaan Jalan," kata dia, Senin (5/8/2024).

Andree mengatakan Marah Roesli adalah salah satu sastrawan Indonesia berdarah Minangkabau. Beliau lahir di Kota Padang pada 7 Agustus 1889, bertepatan dengan tanggal lahir Kota Padang, 7 Agustus 1969.

"Roman Siti Nurbaya menjadi cerita fiksi yang sangat digemari oleh masyarakat Indonesia dan dunia. Karya ini telah diterjemahkan ke dalam bahasa Rusia dan China dan bahkan telah dibuat film serial televisi yang ditonton oleh jutaan rakyat Indonesia," ujarnya.

Ia berharap dengan adanya Jalan Marah Roesli tersebut, masyarakat Kota Padang terutama para generasi muda dapat mengenal dan mengenang almarhum Marah Roesli yang telah menulis banyak karya semasa hidupnya.

"Jalan Marah Roesli juga akan menjadi pintu masuk ke Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Padang yang akan berkantor pada awal 2025 di sekitar kawasan ini," ujarnya.

Sementara itu, cucu almarhum Marah Roesli, Dewi Odjar Ratna, mengucapkan terima kasih dan penghargaan kepada Pemerintah Kota Padang yang telah mengabadikan nama kakeknya menjadi sebuah nama jalan di Kota Padang.

“Pemberian nama Jalan Marah Roesli ini merupakan hadiah ulang tahun yang terindah bagi kami. Terutama ibu saya anak ke-3 dari almarhum Bapak Marah Rusli yang baru berulang tahun ke-96, 2 Agustus lalu,” ucapnya.

Ditambahkan oleh Dewi Utami Roesli, cucu dari anak kedua Marah Roesli, pemberian nama Jalan Marah Roesli merupakan sesuatu yang luar biasa dan sangat mengharukan bagi dirinya. “Yang sangat mengharukan, anak kedua dari Marah Roesli, ayah saya, Mayor Jenderal Roeshan Roesli pernah menjabat sebagai Komandan Pusat Polisi Militer Angkatan Darat (Danpuspomad), dan ternyata Jalan Marah Rusli berada disamping Denpom I/4 Padang. Ini sangat luar biasa,” katanya.

Jakarta: Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) Siti Nurbaya Bakar menyebutkan bahwa tema KTT Perubahan Iklim PBB COP29 tahun ini yang dicanangkan Azerbaijan adalah "In a Solidarity for a Green World."

Tema tersebut berfokus pada kebutuhan untuk berinvestasi hari ini demi menyelamatkan masa depan, dengan perencanaan yang didasarkan pada dua pilar, yaitu “meningkatkan ambisi” dan "memungkinkan tindakan.”

Pilar pertama berfokus pada penggabungan elemen-elemen kunci untuk memastikan semua pihak berkomitmen pada rencana nasional yang ambisius dan transparansi. Sedangkan pilar kedua mencerminkan peran penting finance / pendanaan sebagai alat utama untuk mengubah ambisi menjadi tindakan dan mengurangi emisi, beradaptasi, dan mengatasi kerugian dan kerusakan akibat perubahan iklim.

"Hal ini guna memastikan hasil yang inklusif berdasarkan solusi bersama," ujar Menteri Siti dalam pertemuan Kick-off Persiapan Delegasi Indonesia menuju COP29 di Jakarta, Jumat, 2 Agustus 2024.

Dari penekanan Presidensi COP29 pada isu-isu negosiasi tersebut, Menteri Siti mengharapkan kiranya para negosiator Indonesia dapat memperoleh gambaran lansekap utama negosiasi di COP29 dan sekaligus dapat mencermati lebih mendalam terhadap perkembangan yang terjadi selama periode inter-sessional menjelang COP29, serta mencari celah dan peluang untuk menempatkan Indonesia pada posisi yang terbaik berdasarkan kepentingan nasional Indonesia

Ia mencontohkan bahwa untuk penetapan New Collective Quantified Goal (NCQG) atau target pendanaan iklim baru periode 2025 onwards untuk negara berkembang yang dimandatkan untuk diputuskan pada COP29. Indonesia menyerukan agar Para Pihak bercermin pada pengalaman dan tidak mengulang kesalahan yang sama dalam mewujudkan aliran pendanaan kepada negara berkembang sebesar 100 milyar USD/tahun yang seharusnya telah terwujud sejak tahun 2020.

"Mengapa ini sangat ditekankan Indonesia. Karena kita mendukung hal yang sama dengan Azerbaijan dalam terwujudnya peningkatan aliran pendanaan yang mendukung transisi yang adil dan merata menuju pembangunan rendah emisi GRK dan tangguh iklim," jelas Menteri Siti.

Net Zero Emission

Bukan tanpa alasan, Indonesia telah menunjukan leading by example dalam ambisi menurunkan emisi karbon dan telah diakui dunia internasional sebagai negara super power dalam pengendalian perubahan iklim. Sehingga pada perundingan COP 29 yang akan diselenggarakan di Baku, Azerbaijan pada 11 hingga 22 November 2024, Delegasi Indonesia harus bisa melakukan negosiasi untuk memastikan semua negara menunaikan kewajibannya mengendalikan perubahan iklim sejalan dengan pengutamaan kepentingan nasional Indonesia.

Dalam upaya pengendalian perubahan iklim Indonesia telah sangat maju dalam menghimpun serangkaian modalitas dan perkembangan yang telah dilaksanakan Indonesia, yaitu: Pertama, peningkatan target reduksi emisi GRK dari 29% menjadi 31,89% melalui pendanaan nasional, dan hingga 41% menjadi 43,20% melalui dukungan internasional yang disampaikan ke UNFCCC pada tahun 2022 (sumber: dokumen First NDC, KLHK 2016; dokumen Updated NDC, KLHK 2021; dokumen Enhanced NDC, KLHK, 2022).

Kedua, Indonesia telah memiliki kebijakan perencanaan meliputi FOLU Net-sink 2030, Long Term Strategy on Low Carbon and Climate Resilience (LTS-LCCR) 2050 dan visi Net Zero Emission 2060 or sooner.

Ketiga Indonesia juga telah memiliki regulasi atau dasar hukum dan kelembagaan penyelenggaraan NDC dan implementasi Article 6 of the Paris Agreement berupa Peraturan Presiden Nomor 98/2021 tentang Penyelenggaraan Nilai Ekonomi Karbon.

Keempat, Indonesia juga telah memiliki beberapa infrastruktur untuk implementasi kerangka transparansi meliputi Sistem Inventarisasi GRK Nasional SIGN-SMART, Sistem Registri Nasional dan MRV, dan Sistem Informasi Data Indeks Kerentanan (SIDIK) yang baru-baru ini memenangkan penghargaan United Nations Public Service Award - 2024 untuk Special Category Tackling Climate Change pada Bulan Juni yang lalu di Korea Selatan.

Selain itu Indonesia juga telah memiliki Bursa Karbon, Rumah Kolaborasi dan Konsultasi Iklim dan Karbon, dan FOLU Operation and Collaboration Center (FOLU COLL) yang menjadi pusat kendali operasional FOLU Net Sink.

"Ini tidak main-main, kita kerja keras betul, Jadi Indonesia sangat serius dalam upaya pengendalian perubahan iklim," tegas Menteri Siti.

Dalam rangka merespon Decision 1/CP.21 paragraf 24 dimana Para Pihak diminta untuk meninjau kembali dan memperkuat target 2030 NDC-nya sebagaimana diperlukan untuk menyelaraskan dengan tujuan suhu global sesuai Persetujuan Paris pada akhir tahun 2024, Indonesia akan menerbitkan dokumen Second NDC yang direncanakan disampaikan ke UNFCCC sebelum akhir tahun 2024 ini.

Di dalam dokumen Second NDC akan dilakukan penyelarasan pada skenario 1,5°C untuk mencapai net zero emission tahun 2060, juga akan diselaraskan dengan target LTS-LCCR 2050 dengan cakupan jenis Gas Rumah Kaca akan meliputi CO2, CH4, N2O, HFC.

Tingkat emisi pun akan menggunakan Reference Year 2019 yang akan mencakup target Indonesia FOLU Net-Sink 2030 sebesar -140 juta ton CO2e. Sektor lain juga akan dicakup meliputi sektor/sub-sub sektor baru yaitu kelautan dan hulu migas, dimana sektor energi akan disesuaikan dengan Rancangan Peraturan Pemerintah Kebijakan Energi Nasional (RPP KEN).

Indonesia Emas 2045

Indonesia juga akan menetapkan Peaking rata-rata tahun 2030, memberikan detail Just transition mencakup implementasi Result-Based Payment REDD+, NEK, SRN, MRV, dan pada alemen Adaptasi akan mencakup komitmen penguatan sistem (termasuk early warning system) dan aksi adaptasi, serta update pelaporan Adaptation Communication.

"Jadi di sektor FOLU sendiri kita akan mempertajam disektor below ground biomass setelah sebelumnya kita banyak mengeksplirasi di above ground biomass," jelas Menteri Siti.

Dengan kondisi kesiapan Indonesia dalam memperkuat target 2030 NDC-nya tersebut, Menteri Siti optimis Indonesia dapat meningkatkan target reduksi emisinya lebih ambisius lagi di dokumen Second NDC-nya, hal ini mengingat keterlibatan para pihak yang semakin baik dari unsur masyarakat dan dunia usaha, seperti pada sektor pengelolaan persampahan, pertanian rendah emisi, dan kerja sama dengan filantropis dunia.

"Kita semua mengetahui bahwa salah satu sasaran Visi Indonesia Emas 2045 untuk mewujudkan Indonesia sebagai Negara Nusantara Berdaulat, Maju, dan Berkelanjutan, adalah dengan melalui menurunnya intensitas emisi GRK menuju Net Zero Emission yang ditargetkan sebesar 93,5%," tutur Menteri Siti.

Ia berharap melalui penguatan kebijakan pengendalian perubahan iklim yang akan tertuang dalam Second Nationally Determined Contribution nanti, dokumen akan bersifat transformatif, mengarusutamakan aksi iklim ke dalam perencanaan pembangunan yang lebih luas, mengkatalisasi investasi untuk aksi iklim yang efektif, dan mendukung tujuan pembangunan berkelanjutan.

"Kita semua optimis bahwa secara bersama-sama Indonesia akan mampu menghadapi tantangan dan dampak perubahan iklim yang meluas baik di tingkat nasional dan global," pungkas Menteri Siti.

Baca juga: Gaya Hidup Generasi Muda Berperan Hadapi Krisis Iklim

(WIL)

Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) Siti Nurbaya Bakar menerima penghargaan sebagai Tokoh Pendorong Emisi Nol Bersih dalam gelaran Anugerah Ekonomi Hijau detikcom 2024. Siti pun berbicara soal pentingnya perekonomian yang rendah emisi karbon.

"Saya menyampaikan raya syukur kepada tuhan hari ini dalam Anugerah Ekonomi Hijau, sekaligus mendapat penghargaan, terima kasih tak terhingga," kata Siti mengawali penyampaiannya ketika menerima penghargaan di Menara Bank Mega, Jakarta Selatan, Selasa (30/7/2024) malam.

"Saya menyampaikan sangat terima kasih kepada Bang CT (Chairul Tanjung) atas penghargaan ini. Ini menjadi bukti Bang CT kepada isu green economy. Terima kasih detikcom menyorot ini secara khusus," lanjutnya.

Siti menekankan ekonomi hijau atau green economy merupakan hal yang penting dengan terus mengutamakan aspek-aspek pembangunan ekonomi dengan emisi dan polusi yang rendah, efisiensi energi, efisiensi sumber daya alam terutama air, hingga jasa lingkungan.

"Ekonomi hijau merupakan rezim ekonomi yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan manusia dan kesetaraan sosial, terus mengurangi risiko lingkungan secara signifikan. Ekonomi hijau juga berarti perekonomian yang rendah emisi karbon dan polusi lingkungan, hemat sumber daya alam," katanya.

Lebih lanjut, Politikus NasDem ini menceritakan pencapaian kementeriannya dalam menghidupkan green economy. Di antaranya, pengendalian kebakaran hutan sampai mengembalikan hewan-hewan yang terancam punah.

Selain itu, lanjut Siti, pihaknya juga berhasil menurunkan emisi Gas Rumah Kaca (GRK) lebih dari target yang sudah ditetapkan guna mencapai target Net Zero Emission pada tahun 2060 atau lebih cepat.

"Sejauh ini, dalam waktu selama 10 tahun telah banyak dicapai bersama, seperti terkendalinya kebakaran hutan dan lahan, menurunnya deforestasi, proteksi gambut dan mangrove, spesies yang terus lahir seperti, dan kembalinya beberapa spesies yang hampir punah," ucap Siti.

"Begitu juga upaya penurunan emisi karbon 41-43% sejak tahun 2020. Capaian yang jauh di atas target GRK Indonesia dengan kapasitas sendiri atau nasional yaitu 31,89%" tambahnya.

Anugerah Ekonomi Hijau untuk Tokoh Pendorong Emisi Nol Bersih diberikan detikcom kepada Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Siti Nurbaya Bakar pada Selasa (30/7) malam WIB.

Chairman CT Corp Chairul Tanjung (CT) memberikan langsung anugerah tersebut kepada Siti Nurbaya dalam acara yang berlangsung di Menara Bank Mega, Jakarta Selatan.

Menteri LHK Siti Nurbaya mengungkapkan bagaimana dia berusaha hingga akhirnya sukses mencapai berbagai hal mulai dari pengendalian kebakaran hutan sampai mengembalikan hewan-hewan yang terancam punah.

Selama menjabat Menteri LHK, Siti Nurbaya mampu menurunkan emisi Gas Rumah Kaca (GRK) lebih dari target yang sudah ditetapkan guna mencapai target Net Zero Emission pada tahun 2060 atau lebih cepat.

"Sejauh ini, dalam waktu selama 10 tahun telah banyak dicapai bersama seperti terkendalinya kebakaran hutan dan lahan, menurunnya deforestasi, proteksi gambut dan mangrove, spesies yang terus lahir seperti, dan kembalinya beberapa spesies yang hampir punah," jelas Siti Nurbaya dalam pidatonya di Anugerah Ekonom Hijau, Selasa (30/7).

"Begitu juga upaya penurunan emisi karbon 41-43% sejak tahun 2020. Capaian yang jauh di atas target GRK Indonesia dengan kapasitas sendiri atau nasional yaitu 31,89%," imbuhnya.

Menurut Siti Nurbaya, green ekonomi adalah hal yang sangat penting terkait dengan aspek-aspek pembangunan ekonomi dengan emisi dan polusi yang rendah, efisiensi energi, efisiensi sumber daya alam terutama air, hingga jasa lingkungan.

"Ekonomi hijau merupakan rezim ekonomi yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan manusia dan kesetaraan sosial, terus mengurangi risiko lingkungan secara signifikan. Ekonomi hijau juga berarti perekonomian yang rendah emisi karbon dan polusi lingkungan, hemat sumber daya alam," terangnya.

Dia bersyukur kepada Tuhan dan sangat berterima kasih kepada Chairul Tanjung dan deticom atas penghargaan Anugerah Ekonomi Hijau kali ini.

"Ini menjadi bukti bang CT kepada isu green ekonomi. Terima kasih detik menyorot ini secara khusus," ucap Siti Nurbaya.

"Saya menyampaikan raya syukur kepada tuhan hari ini dalam Anugerah Ekonomi Hijau, sekaligus mendapat penghargaan, terima kasih tak terhingga," kata Siti Nurbaya ketika menerima Anugerah Ekonomi Hijau detikcom di Menara Bank Mega, Jakarta Selatan, Selasa (30/7/2024).

"Saya menyampaikan sangat terima kasih kepada Bang CT atas penghargaan ini. Ini menjadi bukti bang CT kepada isu green ekonomi. Terima kasih detik menyorot ini secara khusus," tegasnya lagi.

Siti Nurbaya berpendapat green ekonomi merupakan hal yang sangat penting terkait dengan aspek-aspek pembangunan ekonomi dengan emisi dan polusi yang rendah, efisiensi energi, efisiensi sumber daya alam terutama air, hingga jasa lingkungan.

"Ekonomi hijau merupakan rezim ekonomi yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan manusia dan kesetaraan sosial, terus mengurangi risiko lingkungan secara signifikan. Ekonomi hijau juga berarti perekonomian yang rendah emisi karbon dan polusi lingkungan, hemat sumber daya alam," jelasnya.

Lebih lanjut Siti Nurbaya bercerita selama menjabat sebagai Menteri LHK pihaknya berhasil mencapai berbagai hal mulai dari pengendalian kebakaran hutan sampai mengembalikan hewan-hewan yang terancam punah.

Selain itu pihaknya juga berhasil menurunkan emisi Gas Rumah Kaca (GRK) lebih dari target yang sudah ditetapkan guna mencapai target Net Zero Emission pada tahun 2060 atau lebih cepat.

"Sejauh ini, dalam waktu selama 10 tahun telah banyak dicapai bersama Seperti terkendalinya kebakaran hutan dan lahan, menurunnya deforestasi, proteksi gambut dan mangrove, spesies yang terus lahir seperti, dan kembalinya beberapa spesies yang hampir punah," ucapnya.

"Begitu juga upaya penurunan emisi karbon 41-43% sejak tahun 2020. Capaian yang jauh di atas target GRK Indonesia dengan kapasitas sendiri atau nasional yaitu 31,89%" tambahnya.

(fdl/fdl)