JAKARTA, KOMPAS.com — Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan menyampaikan bahwa sistem administrasi perpajakan terbaru, Core Tax Administration System (CTAS), kini memasuki tahap akhir pengujian.

Sistem ini direncanakan mulai beroperasi pada Januari 2025, menggantikan sistem lama dengan teknologi modern yang lebih efisien dan aman.

Direktur Jenderal Pajak Suryo Utomo menyampaikan bahwa tahap Operational Acceptance Test (OAT) untuk CTAS telah berlangsung sejak 28 Oktober.

“Jadi saat ini ada di penghujung tes sebetulnya, OAT (Operational Acceptance Test) sejak 28 Oktober, dan harapannya di pertengahan Desember, OAT atau Operational Acceptance Test itu sendiri sudah dapat kita selesaikan sehingga sampai dengan akhir tahun semuanya bersiap dan awal tahun depan, InsyaAllah untuk Core Tax dapat digunakan untuk bertransaksi perpajakan seluruh wajib pajak,” ujarnya dalam konferensi pers, Jumat (8/11/2024).

CTAS atau sistem Core Tax ini nantinya bakal menggantikan sistem perpajakan lama dengan teknologi yang lebih modern, sehingga diharapkan mampu meningkatkan efisiensi dan keamanan dalam administrasi perpajakan.

Langkah ini sekaligus merupakan bagian dari komitmen Kementerian Keuangan untuk memperkuat sistem perpajakan Indonesia seiring dengan perkembangan ekonomi digital.

Sebagai persiapan akhir, Suryo mengatakan DJP akan melakukan edukasi dan familiarisasi sistem Core Tax bagi seluruh pihak terkait, termasuk wajib pajak (WP) dan para pemangku kepentingan (stakeholder) lainnya.

“Jadi di akhir 2024 dan selanjutnya, kami akan terus lakukan edukasi dan diseminasi kepada semua yang terlibat dalam implementasi Core Tax itu sendiri,” ujarnya.

Selain itu, lanjut Suryo, DJP juga akan terus melakukan upaya dinamisasi, yakni penyesuaian pembayaran pajak berdasarkan kinerja dan kondisi wajib pajak.

Ia menilai bahwa dinamisasi penting untuk menghindari kekurangan pembayaran pajak yang signifikan di akhir tahun sehingga wajib pajak bisa memenuhi kewajiban mereka dengan lebih optimal dan terukur.

“Kami lihat performance wajib pajak apabila memang mengalami kenaikan, pasti kami akan menginformasikan dan akan meminta dinamisasi untuk dilaksanakan. Supaya pada waktu nanti disampaikan SPT akhir tahun, tidak lagi kekurangan bayaran pajak yang akan menjadi sangat besar. Jadi secara konsisten kami akan terus melakukan dinamisasi apabila kondisi wajib pajak memang mengalami perbaikan,” katanya.

JAKARTA, KOMPAS.com — Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan menyampaikan bahwa sistem administrasi perpajakan terbaru, Core Tax Administration System (CTAS), kini memasuki tahap akhir pengujian.

Sistem ini direncanakan mulai beroperasi pada Januari 2025, menggantikan sistem lama dengan teknologi modern yang lebih efisien dan aman.

Direktur Jenderal Pajak Suryo Utomo menyampaikan bahwa tahap Operational Acceptance Test (OAT) untuk CTAS telah berlangsung sejak 28 Oktober.

“Jadi saat ini ada di penghujung tes sebetulnya, OAT (Operational Acceptance Test) sejak 28 Oktober, dan harapannya di pertengahan Desember, OAT atau Operational Acceptance Test itu sendiri sudah dapat kita selesaikan sehingga sampai dengan akhir tahun semuanya bersiap dan awal tahun depan, InsyaAllah untuk Core Tax dapat digunakan untuk bertransaksi perpajakan seluruh wajib pajak,” ujarnya dalam konferensi pers, Jumat (8/11/2024).

CTAS atau sistem Core Tax ini nantinya bakal menggantikan sistem perpajakan lama dengan teknologi yang lebih modern, sehingga diharapkan mampu meningkatkan efisiensi dan keamanan dalam administrasi perpajakan.

Langkah ini sekaligus merupakan bagian dari komitmen Kementerian Keuangan untuk memperkuat sistem perpajakan Indonesia seiring dengan perkembangan ekonomi digital.

Sebagai persiapan akhir, Suryo mengatakan DJP akan melakukan edukasi dan familiarisasi sistem Core Tax bagi seluruh pihak terkait, termasuk wajib pajak (WP) dan para pemangku kepentingan (stakeholder) lainnya.

“Jadi di akhir 2024 dan selanjutnya, kami akan terus lakukan edukasi dan diseminasi kepada semua yang terlibat dalam implementasi Core Tax itu sendiri,” ujarnya.

Selain itu, lanjut Suryo, DJP juga akan terus melakukan upaya dinamisasi, yakni penyesuaian pembayaran pajak berdasarkan kinerja dan kondisi wajib pajak.

Ia menilai bahwa dinamisasi penting untuk menghindari kekurangan pembayaran pajak yang signifikan di akhir tahun sehingga wajib pajak bisa memenuhi kewajiban mereka dengan lebih optimal dan terukur.

“Kami lihat performance wajib pajak apabila memang mengalami kenaikan, pasti kami akan menginformasikan dan akan meminta dinamisasi untuk dilaksanakan. Supaya pada waktu nanti disampaikan SPT akhir tahun, tidak lagi kekurangan bayaran pajak yang akan menjadi sangat besar. Jadi secara konsisten kami akan terus melakukan dinamisasi apabila kondisi wajib pajak memang mengalami perbaikan,” katanya.

JAKARTA, KOMPAS.com — Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan menyampaikan bahwa sistem administrasi perpajakan terbaru, Core Tax Administration System (CTAS), kini memasuki tahap akhir pengujian.

Sistem ini direncanakan mulai beroperasi pada Januari 2025, menggantikan sistem lama dengan teknologi modern yang lebih efisien dan aman.

Direktur Jenderal Pajak Suryo Utomo menyampaikan bahwa tahap Operational Acceptance Test (OAT) untuk CTAS telah berlangsung sejak 28 Oktober.

“Jadi saat ini ada di penghujung tes sebetulnya, OAT (Operational Acceptance Test) sejak 28 Oktober, dan harapannya di pertengahan Desember, OAT atau Operational Acceptance Test itu sendiri sudah dapat kita selesaikan sehingga sampai dengan akhir tahun semuanya bersiap dan awal tahun depan, InsyaAllah untuk Core Tax dapat digunakan untuk bertransaksi perpajakan seluruh wajib pajak,” ujarnya dalam konferensi pers, Jumat (8/11/2024).

CTAS atau sistem Core Tax ini nantinya bakal menggantikan sistem perpajakan lama dengan teknologi yang lebih modern, sehingga diharapkan mampu meningkatkan efisiensi dan keamanan dalam administrasi perpajakan.

Langkah ini sekaligus merupakan bagian dari komitmen Kementerian Keuangan untuk memperkuat sistem perpajakan Indonesia seiring dengan perkembangan ekonomi digital.

Sebagai persiapan akhir, Suryo mengatakan DJP akan melakukan edukasi dan familiarisasi sistem Core Tax bagi seluruh pihak terkait, termasuk wajib pajak (WP) dan para pemangku kepentingan (stakeholder) lainnya.

“Jadi di akhir 2024 dan selanjutnya, kami akan terus lakukan edukasi dan diseminasi kepada semua yang terlibat dalam implementasi Core Tax itu sendiri,” ujarnya.

Selain itu, lanjut Suryo, DJP juga akan terus melakukan upaya dinamisasi, yakni penyesuaian pembayaran pajak berdasarkan kinerja dan kondisi wajib pajak.

Ia menilai bahwa dinamisasi penting untuk menghindari kekurangan pembayaran pajak yang signifikan di akhir tahun sehingga wajib pajak bisa memenuhi kewajiban mereka dengan lebih optimal dan terukur.

“Kami lihat performance wajib pajak apabila memang mengalami kenaikan, pasti kami akan menginformasikan dan akan meminta dinamisasi untuk dilaksanakan. Supaya pada waktu nanti disampaikan SPT akhir tahun, tidak lagi kekurangan bayaran pajak yang akan menjadi sangat besar. Jadi secara konsisten kami akan terus melakukan dinamisasi apabila kondisi wajib pajak memang mengalami perbaikan,” katanya.

JAKARTA, investor.id – Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan gencar mencari sumber-sumber baru penerimaan negara. Dalam hal ini, DJP melakukan perluasan basis pajak dengan potensi penerimaan pajak yang optimal.

Dirjen Pajak Suryo Utomo mengatakan, pihaknya memperluas basis perpajakan dengan upaya intensifikasi dan ekstensifikasi pajak. Terutama dari data basis pajak yang telah dimiliki sebelumnya.

“Kami mencoba untuk terus mencari sumber baru penerimaan melalui ekstensifikasi dan juga intensifikasi terhadap sesuatu yang sudah terlaporkan di tahun-tahun sebelumnya. Dan juga kami melakukan pengawasan dan intensifikasi dinamisasi,” terang Suryo dalam konferensi pers APBN Kinerja dan Fakta Edisi November 2024 di Kantor Kementerian Keuangan pada Jumat (8/11/2024).

Suryo mengatakan pihaknya melakukan pengawasan dan juga melakukan penegakan hukum perpajakan. Dalam hal ini aparat pajak berupaya meningkatkan kuantitas dan kualitas data dan informasi yang sangat diperlukan pada waktu melakukan pengawasan dan penegakan hukum perpajakan. Pada tahun 2025 nanti, DJP akan menerapkan sistem inti administrasi perpajakan (Core Tax System Administration/CTAS).

“Apalagi pada waktu implementasi core tax ke depan, data dan informasi baik yang dari dalam negeri maupun dari luar negeri merupakan sumber informasi yang sangat diperlukan pada waktu kami melakukan kegiatan pengawasan dan penegakan hukum perpajakan, lalu ikut core tax ke depan,” terang Suryo.

Saat ini DJP sudah sampai di penghujung pengembangan core tax, dimana pada 28 Oktober 2024 sudah sampai tahap operational acceptance test. DJP berharap agar pelaksanaan operational acceptance test selesai pada Desember 2024 dan core tax bisa dijalankan pada awal tahun 2025. Dengan adanya core tax, DJP bisa meningkatkan pelayanan kepada wajib pajak.

“Di sisa waktu sampai dengan akhir tahun ini, masa bagi kami untuk terus mendesiminasi. Tidak hanya kepada kami yang ada di dalam, di internal direktur dan internal pajak, tapi kepada para pihak wajib pajak dan juga stakeholder yang lainnya,” terang Suryo.

Realisasi Penerimaan Pajak

Berdasarkan data Kemenkeu realisasi penerimaan pajak mencapai Rp 1.517,53 triliun per 31 Oktober 2024. Realisasi ini telah 76,3% dari target penerimaan pajak 2024, namun nilainya terkontraksi 0,41% jika dibandingkan dengan periode yang sama tahun 2023.

Penerimaan pajak sebesar Rp 1.517,53 triliun terbagi dalam empat kelompok. Pertama, Pajak Penghasilan (PPh) non migas sebesar Rp 810,76 triliun atau 76,24% dari target APBN dengan pertumbuhan bruto negatif 0,34%.

Kedua, Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak Penjualan Barang Mewah (PPnBM) sebesar sebesar Rp 620,42 triliun atau 76,47% dari target APBN. Jika dilihat secara bruto terjadi pertumbuhan bruto 7,87%. Pertumbuhan PPN dan PPnBM selaras dengan terjaganya konsumsi dalam negeri baik dari domestik maupun impor.

Ketiga, Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) dan pajak lainnya sebesar Rp 32,65 triliun atau 86,52% dari target APBN. Jika dibandingkan dengan periode yang sama tahun sebelumnya terjadi pertumbuhan bruto 12,81%.

Keempat, yaitu realisasi PPh migas sebesar Rp 53,7 triliun atau 70,31% dari target APBN. Realisasi ini menunjukkan kontraksi 8,97% dari periode yang sama tahun 2023.

Editor: Prisma Ardianto (ardiantoprisma@gmail.com)

Follow Channel Telegram Official kami untuk update artikel-artikel investor.id

Baca Berita Lainnya di Google News

Jakarta -

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati memastikan Sistem Inti Administrasi Perpajakan (SIAP) atau Core Tax Administration System (CTAS) akan diluncurkan pada 2025. Sistem pajak baru itu pernah diklaim oleh bendahara negara tersebut sebagai yang terbesar di dunia.

Untuk diketahui, Core Tax merupakan sistem administrasi layanan Direktorat Jenderal Pajak yang memberikan kemudahan bagi pengguna. Pembangunan Core Tax bagian dari Proyek Pembaruan Sistem Inti Administrasi Perpajakan (PSIAP) yang diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 40 Tahun 2018.

"Pada dasarnya untuk pajak Core Tax kita akan tetap fokus dilaunch awal tahun depan (2025). Jadi ini beberapa tahapan mungkin bisa diupdate secara tersendiri kesiapan DJP sendiri, maupun wajib pajak sendiri, itu perlu dijaga secara baik agar tidak ada disruption," kata Sri Mulyani dalam konferesi pers APBN KiTa, Jumat (8/11/2024).

Dalam kesempatan yang sama, Direktur Jenderal Pajak Kementerian Keuangan Suryo Utomo mengungkap saat ini persiapan sistem pajak tersebut sampai pada tes pengujian kesiapan operasional atau Operational Acceptance Testing (OAT).

"OAT sejak 28 Oktober kami harap di pertengahan Desember OAT sendiri sudah dapat kita selesaikan sehingga sampai akhir tahun semuanya siap dan awal tahun depan insyaallah Core Tax bisa digunakan untuk transaksi seluruh wajib pajak," ungkapnya.

Pihaknya tengah melakukan sosialisasi terus-menerus terkait sistem pajak baru tersebut, agar ke depan dapat digunakan semua wajib pajak.

"Akhir tahun ini masa bagi kami untuk terus diseminasi, tidak hanya kepada kami di dalam internal, kepada para wajib pajak, stakeholders lainya. Familiarisasi termasuk simulasi kami siapkan, sediakan, kepada masyarakat wajib pajak yang ingin mensimulasikan transaksi pajak dengan sistem kami," jelasnya.

Sri Mulyani pernah mengungkap bahwa Core Tax menjadi sistem pajak terbesar dalam rapat kerja dengan Komisi IX DPR RI, Rabu (21/8) lalu. Dia menyebut Core Tax yang dimiliki Indonesia akan menjadi yang terbesar dibanding Core Tax milik negara lain.

"Ini mungkin termasuk pembangunan Core Tax terbesar di dunia karena Core Tax lain itu dibangun, negara-negara itu seperti New Zealand, Kanada, nggak sebesar Indonesia, ini adalah yang terbesar barang kali," kata dia

Dia menargetkan sistem itu akan meluncur akhir tahun ini atau awal tahun depan. Namun, memang diakui banyak masalah yang ditemukan oleh Kemenkeu terutama saat uji coba.

(acd/acd)

Jakarta -

Menteri Pekerjaan Umum (PU) Dody Hanggodo menjelaskan sejumlah proyek quick win yang bakal digarap oleh kementeriannya. Beberapa proyek menyangkut dengan program ketahanan pangan hingga dukungan pendidikan.

Namun, sistem tol non tunai nirsentuh atau Multi Lane Free Flow (MLFF) tidak disebut dalam program quick win Kementerian PU. Menurut Dody pihaknya memang masih fokus pada urusan ketahanan pangan.

"Karena tadi kita sesuaikan dengan Asta Cita Pak Prabowo. Pak Prabowo ke kedaulatan pangan, kedaulatan energi. Kita fokus itu dulu lah. MLFF kita akan bahas tapi tidak hari ini, kira kira gitu," katanya di Kementerian PU, Jumat (8/11/2024).

Dody menyebut pihaknya akan membahas program prioritas terlebih dahulu sebelum melangkah ke MLFF. Selain ketahanan energi, proyek strategis lainnya yang disebut adalah giant sea wall atau tanggul laut raksasa.

"Secepat cepatnya lah, kita bereskan dulu soal ketahanan pangan, energi dan air, setelah itu melangkah. Karena kan masih ada strategic beliau yang lain, misalnya giant sea wall, itu kan mesti kita dalami," tuturnya.

Meski begitu ia menegaskan MLFF tidak akan dilupakan begitu saja. Apalagi Kementerian PUPR dan operator MLFF, dalam hal ini PT Roatex Indonesia Toll System atau RITS telah menandatangani perjanjian.

"Nggak, nggak, nggak, nggak, kalo itu nggak (dilupakan). Kita kan udah signing sesuatu sama mereka jadi tetap," tegasnya.

Adapun Dody menyebut Kementerian PU akan mendukung program kedaulatan pangan lewat pembangunan bendungan, waduk, hingga rehabilitasi jaringan irigasi. Selain itu pihaknya juga akan fokus membangun jalan dan jembatan, serta mendukung konektivitas menuju sentra pangan seperti food estate.

Kementerian PU juga akan mendukung program wajib belajar 13 tahun melalui pembangunan sekolah dan madrasah serta rehabilitasi bangunan. Dody menargetkan mampu membangun dan merehabilitasi 11.400 unit sekolah mulai dari TK, SD, SMK dan SMA.

"Lalu mendukung program unggulan strategis meliputi namanya giant sea wall, Ibu kota negara Nusantara, konektivitas jalan jembatan, pasar rakyat, air minum, sanitasi air limbah, persampahan, sarana olahraga, sarana kesehatan, dan penataan kawasan pariwisata, industri, area yang terdapat bencana dan juga pengungsian," tutupnya.

Saksikan juga video: Buka Bimtek, AHY Kenalkan Menteri Dody Sebagai Kader Baru Demokrat

[Gambas:Video 20detik]

(ily/kil)

Surabaya -

Data BPS menunjukkan, penyumbang pengangguran terbesar di RI adalah lulusan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK). Meski, jumlahnya menurun dari tahun ke tahun, tetapi jumlah itu tetap mendominasi dibandingkan lulusan jenjang lain.

Merespons hal ini, Pengamat Pendidikan Isa Anshori menyebut, program magang yang dilakukan oleh anak-anak SMK selama kurang lebih 6 bulan harus dimasifkan. Selain itu, Pemprov sebagai pihak yang menaungi SMA/SMK harus giat menjalin kerjasama dengan perusahaan untuk jaringan anak-anak SMK.

"Pengangguran itu kan orang yang tidak bekerja, dan tidak mendapatkan apa-apa. Masuk ke sana sebetulnya anak-anak itu bekerja, tetapi tidak sesuai dengan latar belakang pendidikannya. Sehingga, mereka tidak tercatat di data BPS. Rata-rata seperti itu," kata Isa Anshori ketika dikonfirmasi detikJatim, Jumat (8/11/2024).

Menurutnya, memang fakta anak-anak SMK pekerjaan tidak linier. Ia pun mencontohkan bahwa ada anak-anak dengan jurusan elektro tetapi bekerja di toko. Sehingga, tidak terekam oleh catatan kawan-kawan di BPS. Terlebih, ada pula anak-anak SMK yang mungkin membuka usaha sendiri.

"Satu sisi anak SMK tidak cukup belajar itu aja, mereka juga harus banyak dibekali keterampilan vokasional. Banyak kan sekolah sekarang menambahi keterampilan anak-anaknya yang tidak melanjutkan diri ke perguruan tinggi," ujarnya.

Isa tidak ingin melihat data BPS, karena memang data tersebut sudah benar. Namun, dalam realitasnya, pendidikan sistem ganda seperti magang juga tidak linear. Ketika anak-anak magang, tidak banyak keterampilan yang didapatkan.

"Apalagi yang magang di kantor pemerintah, hanya bisa fotocopy, nyatet. Harusnya magang memperdalam keterampilan di situasi kerja. Terutama di kantor pemerintah biasanya tidak linear, sehingga mereka tidak dapat apa yang menjadi pendalaman yang seharusnya dipelajari," urainya.

"Ada pertanyaan besar, kalau program seperti ini ngapain ada magang. Sebaiknya, pemerintah provinsi memperkuat sistem magang, dengan menguatkan keterampilan yang ada di sekolah. Sehingga anak-anak terjaga keselamatannya, dan waktu yang terbuang saat magang bisa dilakukan di sekolah," sambungnya.

Jika memang membutuhkan biaya besar, program magang bisa diawasi dengan kerjasama antara Pemerintah Provinsi dengan Perusahaan. Kerjasama tidak berhenti d isitu, kedua belah pihak bisa pula membuat silabus yang memfasilitasi anak-anak untuk terus berkembang.

"Silabus, anak-anak itu setelah magang diharapkan dapat manfaat yang sesuai dengan tempat magang, mendapatkan itu semua sesuai dengan silabus yang diberikan oleh sekolah itu," tandasnya.

Dilansir detikNews, Badan Pusat Statistik (BPS) pada Agustus lalu merilis data tingkat pengangguran terbuka (TPT) di Indonesia tahun 2024. Data menunjukkan, ada penurunan jumlah pengangguran dari tahun 2023-2024.

Per Agustus 2024, tercatat ada 7,47 juta orang menganggur. Penurunan angka menganggur dari tahun 2023 ke 2024 sebanyak 390 ribu orang.

Menurut data BPS Tahun 2024, ada sekitar 9,01 persen siswa lulusan SMK yang menganggur. Hasil ini merupakan yang tertinggi jika dibandingkan lulusan lain, yakni D1/D2/D3: 4,83 persen, D4/S1/S2/S3: 5,25 persen, SMA: 7,05 persen, SMP: 4,11 persen dan lulusan SD ke bawah: 2,32 persen.

(ihc/hil)

Reporter: Dendi Siswanto | Editor: Khomarul Hidayat

KONTAN.CO.ID-JAKARTA. Tanggal jatuh tempo pembayaran pajak berubah. Ini setelah Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengubah jatuh tempo pembayaran pajak sejalan dengan rencana implementasi Core Tax Administration System (CTAS).

Perubahan tanggal jatuh tempo pembayaran pajak itu tersebut tertuang dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 81 Tahun 2024. Aturan ini berlaku efektif 1 Januari 2025 dan mencabut 42 regulasi terkait.

Merujuk Pasal 94 ayat (2) beleid tersebut, jatuh tempo penyetoran pajak masa adalah tanggal 15 bulan berikutnya setelah masa pajak berakhir.

Ketentuan tersebut berlaku untuk penyetaran jenis pajak sebagai berikut:

1. PPh Pasal 4 ayat (2)

2. PPh Pasal 15

3. PPh Pasal 21

4. PPh Pasal 22

5. PPh Pasal 23

6. PPh Pasal 25

7. PPh Pasal 26

8. PPh Migas yang dibayarkan setiap masa

8. PPN atas BKPTB/JKP dari luar pabean (PPN JLN).

9. PPN KMS

10. Bea Materai yang dipungut

11. Pajak Penjualan

12. Pajak Karbon yang dipungut oleh pemungut pajak karbon.

Nah, dalam ketentuan sebelumnya, beberapa PPh yang diperoleh melalui skema pemotongan atau pemungutan, seperti PPh Pasal 23, PPh Pasal 4 ayat (2) dan PPh Pasal 1 jatuh temponya penyetoran pajaknya paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya.

Adapun tanggal 15 bulan berikutnya hanya berlaku untuk pajak yang disetor sendiri. Sementara dalam PMK 81/2024 ini, Sri Mulyani tidak membedakan tanggal penyetoran untuk objek pajak pemotongan/pemungutan maupun objek pajak yang pajaknya disetor sendiri.

Di sisi lain, pada Pasal 94 ayat (3) terdapat pengecualian tanggal jatuh tempo penyetoran. Misalnya saja adalah kewajiban penyetoran PPh Pasal 22 dan PPN/PPnBM impor yang dilakukan saat penyelesaian pemberitahuan pabean impor.

Untuk pajak yang disetor sendiri oleh importir, penyetoran dilakukan saat pemberitahuan pabean impor diselesaikan. Sementara itu, untuk pajak yang dipungut oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, penyetoran harus dilakukan paling lambat 1 hari kerja setelah masa pemungutan.

Untuk PPh Pasal 25, khususnya bagi wajib pajak dengan kriteria tertentu yang melaporkan beberapa masa pajak, pembayaran pajak tersebut harus dilakukan paling lambat tanggal 15 bulan berikutnya setelah masa pajak terakhir.

Selain itu, untuk pajak atas saham pendiri yang dipungut oleh emiten, wajib disetorkan paling lambat 1 bulan setelah terutangnya pajak tersebut.

Peraturan ini juga mengatur soal penyetoran PPN dan PPnBM yang harus dilakukan paling lambat pada akhir bulan berikutnya setelah masa pajak berakhir, yang sebelumnya sempat memiliki batas waktu hingga tanggal 15 bulan berikutnya.

Ketentuan serupa berlaku juga untuk PPN yang dipungut oleh pemungut, dengan batas waktu penyetoran yang telah diperbarui sesuai peraturan terbaru ini.

JAKARTA, investor.id - PT Lini Imaji Kreasi Ekosistem Tbk (FUTR) tak lagi sekadar dikenal sebagai perusahaan teknologi periklanan. Setelah efektif memiliki pengendali baru pada 21 Oktober 2024, FUTR memutuskan untuk merambah bisnis energi hijau, dengan target ambisius peningkatan kapasitas energi terbarukan hingga 100 megawatt (MW) dalam lima tahun mendatang.

Direktur Utama FUTR Martha Rebecca menuturkan, dorongan baru FUTR ini mendapat sokongan investasi dari pengendali baru perseroan yakni PT Hexa Prima Nusantara (HEXA Group), perusahaan dengan 20 tahun pengalaman di industri energi.

"Dukungan finansial ini menjadi pendorong kuat bagi FUTR untuk membangun masa depan hijau melalui anak perseroan, yakni Hexa Putra Mekanikal (HPM) dan Futura Energy Prima (FEP)," ujar dia dalam keterangan tertulis, Kamis (7/11/2024).

Dia memaparkan, Hexa Putra Mekanikal (HPM) siap menjadi ujung tombak dalam menciptakan infrastruktur energi terbarukan dan konstruksi ramah lingkungan di Indonesia.

Dengan fokus pada proyek-proyek hijau, HPM akan membantu mengurangi emisi melalui pembangunan yang berkelanjutan dan efisien energi. Tidak hanya membangun infrastruktur, HPM juga akan merintis layanan konstruksi yang ramah lingkungan, sebuah langkah penting menuju ekonomi rendah karbon.

Martha menerangkan, Futura Energy Prima (FEP) memiliki peran strategis dalam mengembangkan solusi karbon yang inovatif. Proyek andalan FEP adalah pemurnian CO2 menjadi kualitas food-grade, sehingga CO2 yang dihasilkan dari proses industri bisa dimanfaatkan kembali dalam industri makanan dan minuman, sektor pertanian, hingga sektor energi. Dengan demikian, FEP tidak hanya membantu mengurangi emisi, tetapi juga menciptakan nilai tambah dari emisi yang dihasilkan.

Ekspansi yang dilakukan perseroan ini sejalan dengan ceruk bisnis segmen green energy yang masif. Diketahui, sektor energi terbarukan di Indonesia diproyeksikan mencapai nilai US$ 4 miliar pada 2029, dengan target kapasitas terpasang mencapai 42 gigawatt (GW) pada tahun tersebut.

Dengan langkah strategis yang akan dilakukan, menurut Martha, perseroan diharapkan dapat mendukung komitmen Indonesia untuk mencapai 31% pangsa energi terbarukan pada 2050.

“Untuk mendorong pertumbuhan di masa depan, kami senantiasa melakukan ekspansi strategis melalui anak perusahaan kami dengan berinvestasi dalam inovasi teknologi dan diversifikasi portofolio agar selaras dengan tren industri yang berkembang,” ujar dia.

Bagi FUTR, lanjut Martha, ekspansi ke sektor energi hijau bukan sekadar langkah bisnis, tetapi juga upaya membantu klien menghemat biaya energi.

"Dengan teknologi efisiensi energi, perusahaan berharap bisa mendukung klien-kliennya untuk mengurangi konsumsi energi dan biaya operasional," tutur dia.

Editor: Muawwan Daelami (muawwandaelami@gmail.com)

Follow Channel Telegram Official kami untuk update artikel-artikel investor.id

Baca Berita Lainnya di Google News

JAKARTA, investor.id - PT Lini Imaji Kreasi Ekosistem Tbk (FUTR) tak lagi sekadar dikenal sebagai perusahaan teknologi periklanan. Setelah efektif memiliki pengendali baru pada 21 Oktober 2024, FUTR memutuskan untuk merambah bisnis energi hijau, dengan target ambisius peningkatan kapasitas energi terbarukan hingga 100 megawatt (MW) dalam lima tahun mendatang.

Direktur Utama FUTR Martha Rebecca menuturkan, dorongan baru FUTR ini mendapat sokongan investasi dari pengendali baru perseroan yakni PT Hexa Prima Nusantara (HEXA Group), perusahaan dengan 20 tahun pengalaman di industri energi.

"Dukungan finansial ini menjadi pendorong kuat bagi FUTR untuk membangun masa depan hijau melalui anak perseroan, yakni Hexa Putra Mekanikal (HPM) dan Futura Energy Prima (FEP)," ujar dia dalam keterangan tertulis, Kamis (7/11/2024).

Dia memaparkan, Hexa Putra Mekanikal (HPM) siap menjadi ujung tombak dalam menciptakan infrastruktur energi terbarukan dan konstruksi ramah lingkungan di Indonesia.

Dengan fokus pada proyek-proyek hijau, HPM akan membantu mengurangi emisi melalui pembangunan yang berkelanjutan dan efisien energi. Tidak hanya membangun infrastruktur, HPM juga akan merintis layanan konstruksi yang ramah lingkungan, sebuah langkah penting menuju ekonomi rendah karbon.

Martha menerangkan, Futura Energy Prima (FEP) memiliki peran strategis dalam mengembangkan solusi karbon yang inovatif. Proyek andalan FEP adalah pemurnian CO2 menjadi kualitas food-grade, sehingga CO2 yang dihasilkan dari proses industri bisa dimanfaatkan kembali dalam industri makanan dan minuman, sektor pertanian, hingga sektor energi. Dengan demikian, FEP tidak hanya membantu mengurangi emisi, tetapi juga menciptakan nilai tambah dari emisi yang dihasilkan.

Ekspansi yang dilakukan perseroan ini sejalan dengan ceruk bisnis segmen green energy yang masif. Diketahui, sektor energi terbarukan di Indonesia diproyeksikan mencapai nilai US$ 4 miliar pada 2029, dengan target kapasitas terpasang mencapai 42 gigawatt (GW) pada tahun tersebut.

Dengan langkah strategis yang akan dilakukan, menurut Martha, perseroan diharapkan dapat mendukung komitmen Indonesia untuk mencapai 31% pangsa energi terbarukan pada 2050.

“Untuk mendorong pertumbuhan di masa depan, kami senantiasa melakukan ekspansi strategis melalui anak perusahaan kami dengan berinvestasi dalam inovasi teknologi dan diversifikasi portofolio agar selaras dengan tren industri yang berkembang,” ujar dia.

Bagi FUTR, lanjut Martha, ekspansi ke sektor energi hijau bukan sekadar langkah bisnis, tetapi juga upaya membantu klien menghemat biaya energi.

"Dengan teknologi efisiensi energi, perusahaan berharap bisa mendukung klien-kliennya untuk mengurangi konsumsi energi dan biaya operasional," tutur dia.

Editor: Muawwan Daelami (muawwandaelami@gmail.com)

Follow Channel Telegram Official kami untuk update artikel-artikel investor.id

Baca Berita Lainnya di Google News

Reporter: Dendi Siswanto | Editor: Khomarul Hidayat

KONTAN.CO.ID-JAKARTA. Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengubah jatuh tempo pembayaran pajak sejalan dengan rencana implementasi Core Tax Administration System (CTAS).

Hal tersebut tertuang dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 81 Tahun 2024. Aturan ini berlaku efektif 1 Januari 2025 dan mencabut 42 regulasi terkait.

Merujuk Pasal 94 ayat (2) beleid tersebut, jatuh tempo penyetoran pajak masa adalah tanggal 15 bulan berikutnya setelah masa pajak berakhir.

Ketentuan tersebut berlaku untuk penyetaran jenis pajak sebagai berikut:

1. PPh Pasal 4 ayat (2)

2. PPh Pasal 15

3. PPh Pasal 21

4. PPh Pasal 22

5. PPh Pasal 23

6. PPh Pasal 25

7. PPh Pasal 26

8. PPh Migas yang dibayarkan setiap masa

8. PPN atas BKPTB/JKP dari luar pabean (PPN JLN).

9. PPN KMS

10. Bea Materai yang dipungut

11. Pajak Penjualan

12. Pajak Karbon yang dipungut oleh pemungut pajak karbon.

Nah, dalam ketentuan sebelumnya, beberapa PPh yang diperoleh melalui skema pemotongan atau pemungutan, seperti PPh Pasal 23, PPh Pasal 4 ayat (2) dan PPh Pasal 1 jatuh temponya penyetoran pajaknya paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya.

Adapun tanggal 15 bulan berikutnya hanya berlaku untuk pajak yang disetor sendiri. Sementara dalam PMK 81/2024 ini, Sri Mulyani tidak membedakan tanggal penyetoran untuk objek pajak pemotongan/pemungutan maupun objek pajak yang pajaknya disetor sendiri.

Di sisi lain, pada Pasal 94 ayat (3) terdapat pengecualian tanggal jatuh tempo penyetoran. Misalnya saja adalah kewajiban penyetoran PPh Pasal 22 dan PPN/PPnBM impor yang dilakukan saat penyelesaian pemberitahuan pabean impor.

Untuk pajak yang disetor sendiri oleh importir, penyetoran dilakukan saat pemberitahuan pabean impor diselesaikan. Sementara itu, untuk pajak yang dipungut oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, penyetoran harus dilakukan paling lambat 1 hari kerja setelah masa pemungutan.

Untuk PPh Pasal 25, khususnya bagi wajib pajak dengan kriteria tertentu yang melaporkan beberapa masa pajak, pembayaran pajak tersebut harus dilakukan paling lambat tanggal 15 bulan berikutnya setelah masa pajak terakhir.

Selain itu, untuk pajak atas saham pendiri yang dipungut oleh emiten, wajib disetorkan paling lambat 1 bulan setelah terutangnya pajak tersebut.

Peraturan ini juga mengatur soal penyetoran PPN dan PPnBM yang harus dilakukan paling lambat pada akhir bulan berikutnya setelah masa pajak berakhir, yang sebelumnya sempat memiliki batas waktu hingga tanggal 15 bulan berikutnya.

Ketentuan serupa berlaku juga untuk PPN yang dipungut oleh pemungut, dengan batas waktu penyetoran yang telah diperbarui sesuai peraturan terbaru ini.

Jakarta: Penelitian yang dilakukan oleh P2M Teknik Sipil dan Lingkungan Fakultas Teknik Universitas Indonesia (POLAR UI) menunjukan penyematan anti-lock braking system (ABS) di sepeda motor berpotensi menurunkan angka kecelakaan hingga 24 persen, atau setara dengan mencegah satu dari empat kecelakaan yang terjadi. Meski demikian, masih banyak yang belum memahami komponen ABS di kendaraan bermotor.

ABS merupakan sebuah sistem pengereman pada kendaraan untuk meningkatkan keamanan dan keselamatan berkendara. Sistem ABS disematkan di sepeda motor agar pada saat pengereman mendadak, sepeda motor tidak mengalami selip atau ngepot, terutama ketika kondisi jalanan basah ataupun licin.

Sistem ini dilengkapi dengan sensor. Ketika sepeda motor berjalan, sensor kecepatan akan membaca kecepatan baik roda depan maupun belakang. Saat terdapat perbedaan kecepatan, informasi ini akan dikirimkan ke ECU (Engine Control Unit). Data dari ECU kemudian diteruskan ke modulator. ECU akan mengaktifkan solenoid.
Saat tuas rem ditarik, otomatis tekanan fluida ke kaliper menjadi sangat kuat. Proses pengurangan, penahanan, dan peningkatan tekanan fluida berlangsung sangat cepat, sekitar 15-50 kali per detik, sehingga roda tidak akan terkunci saat terjadi pengereman mendadak.

Baca Juga: Pemerintah Kaji Ulang Subsidi Energi

Lantas ada komponen apa saja sehingga ABS bisa bekerja?

1. Master Silinder

Komponen ini berfungsi sebagai pengubah gerakan mekanis dari pedal rem menjadi tekanan hidrolik. Saat master silinder bekerja, piston akan mendorong minyak rem. Minyak rem bertekanan ini akan disalurkan ke pompa ABS.

2. Katup Kontrol Hidrolik ABS

Setidaknya ada tiga katup pada rem ABS. Komponen ini adalah gerbang minyak rem dari master silinder menuju silinder roda. Katup ini mengatur tekanan hidrolik dari 3. master silinder ke silinder roda.
Katup satu terbuka penuh untuk memaksimalkan tekanan minyak rem langsung ke rem.
Katup dua menghalangi tekanan minyak rem agar tidak diteruskan ke rem.
Katup tiga menghalangi sebagian tekanan minyak rem sehingga hanya sebagian yang diteruskan ke rem kendaraan.

3. Pompa ABS

Pompa ABS berfungsi untuk mengembalikan tekanan hidrolik pada silinder roda setelah tekanan hidrolik berkurang akibat pembukaan katup ABS. Saat roda terkunci, tekanan hidrolik pada roda tersebut dikurangi hingga roda berputar kembali. Setelah roda berputar, pompa ABS mengembalikan tekanan hidrolik dengan cepat.

4. Modul Kontrol ABS

Modul Kontrol ABS adalah perangkat pemrosesan yang mengatur kapan dan berapa lama interval katup terbuka dan tertutup. Modul ini juga mengatur kapan pompa ABS harus bekerja. Modul Kontrol ABS bekerja berdasarkan data yang dikirimkan dari sensor. Data ini diolah untuk memberi perintah kepada valve dan pompa ABS.

Baca Juga: Menteri Perindustrian Siap Pakai Pindad Maung untuk Dinas

5. Sensor Kecepatan

Sensor ini dipasang pada roda depan dan belakang untuk membaca kecepatan putaran roda dan mengirimkan data tersebut ke modul ABS.

6. Silinder Roda

Berfungsi untuk mengubah tekanan hidrolik pada minyak rem menjadi gerakan mekanis yang mendorong kampas rem untuk menjepit cakram.

7. Saluran Hidrolik Rem

Bagian ini berfungsi sebagai jalur aliran minyak rem dari master silinder ke silinder roda. ABS bukan untuk membuat rem lebih pakem tetapi sistem pengereman elektronik agar roda tidak terkunci.

8. Indikator ABS

Sepeda motor dengan fitur ABS memiliki lampu indikator pada panel speedometer yang menunjukkan kondisi sistem ABS. Jika indikator menunjukkan salah satu dari tanda berikut, mungkin ada masalah pada sistem ABS:

• Indikator menyala atau berkedip saat berkendara.
• Indikator tidak menyala saat kunci kontak diputar ke posisi On.
• Indikator tidak mati pada kecepatan di atas 10 km/jam.

dan followChannel WhatsApp Medcom.id

(UDA)