Semarang: Berbagai cara dilakukan untuk memaknai Hari Pahlawan yang diperingati setiap 10 November. Memaknai Hari Pahlawan tahun 2024, BRI Peduli yang menjadi payung dari program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL) BRI menyalurkan Dana Bantuan Pendidikan (Beasiswa) bagi 180 anak dari TNI dan Polri.

Penyaluran bantuan ini merupakan bagian dari program Dukungan Pendidikan Perguruan Tinggi bagi 2.800 anak TNI dan Polri. Program ini diinisiasi oleh Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang tersebar di 38 Provinsi di Indonesia dan melibatkan 39 BUMN.

Baca juga: Kelola Uang Makin Mudah dengan Fitur Atur Limit Transaksi Kartu Debit di BRImo!

Secara simbolis, penyerahan bantuan beasiswa dilaksanakan di Kantor BRI Regional Office Semarang, Jawa Tengah, pada Jumat, 8 November 2024. Para penerima bantuan beasiswa merupakan anak kandung anggota TNI dan Polri yang masih aktif bertugas dan merupakan mahasiswa di level DIII dan SI yang sedang menempuh pendidikan di perguruan tinggi (PT).


Wakil Direktur Utama BRI Catur Budi Harto mengungkapkan bahwa penyaluran bantuan beasiswa bagi anak-anak TNI dan Polri tersebut merupakan wujud kepedulian BRI sebagai perusahaan BUMN terhadap tanggung jawab bela negara yang diemban oleh TNI dan Polri serta sebagai bentuk nyata dukungan BRI dalam mendorong SDM unggul dan berdaya saing.

Pemberian Beasiswa kepada anak TNI dan Polri juga merupakan bentuk apresiasi kepada seluruh jajaran TNI dan Polri atas komitmen dalam menjalankan tugas dan kewajiban, termasuk di dalamnya menjalankan tugas-tugas kemanusiaan.

Baca juga: Marak Tagihan Pajak Berekstensi APK, BRI Imbau Masyarakat Tidak Terkecoh Modus Penipuan Perbankan

"Hal ini merupakan bentuk nyata kepedulian BRI dalam memajukan pendidikan di Indonesia, sejalan dengan visi misi pemerintah yaitu menciptakan SDM yang berkualitas," tutur Catur.

Pendidikan memainkan peran penting dalam kemajuan sebuah bangsa. Berbagai upaya telah dilakukan BRI dalam mendukung pemerintah meningkatkan mutu pendidikan serta menciptakan SDM unggul.

Selain bantuan penyaluran beasiswa, BRI juga mendukung kemajuan pendidikan di Indonesia dengan menyalurkan renovasi sekolah dalam rangka penyediaan sarana dan pra sarana sekolah yang berkualitas serta bantuan pelatihan bagi para guru dalam rangka meningkatkan research dan development dalam metode pembelajaran serta meningkatkan kompetensi Guru atau tenaga pendidik.


dan followChannel WhatsApp Medcom.id

(ROS)

Jakarta: Puluhan busana karya mahasiswa perguruan tinggi di Indonesia unjuk gigi di Cikini Fashion Festival (CiFFest) 2024. CiFFest merupakan kegiatan Fakultas Seni Rupa dan Desain Institut Kesenian Jakarta (FSRD IKJ) yang konsisten dilaksanakan setiap tahun.

Pada tahun ini CiFFest dilaksanakan selama empat hari dari tanggal 7-10 November 2024, dengan rangkaian acara seminar secara daring, workshop berlokasi di FSRD IKJ, kompetisi dan pameran yang berlokasi di Teater Jakarta Taman Ismail Marzuki. "Masuk tahun ke delapan, perhelatan CiFFest 2024 mengangkat tema Fashion Fusion, yang mempunyai makna penggabungan tradisional dan modern," kata Dekan FSRD IKJ, Anindyo Widito di Jakarta Teater, TIM.

Yaitu memadukan elemen pakaian tradisional dengan desain modern, perpaduan Timur dan Barat yaitu menggabungkan elemen-elemen dari budaya Timur dan Barat, eksperimen dengan warna dan tekstur, dimana permainan warna, pola, dan tekstur yang beragam. "Aksesoris yang beragam dari berbagai budaya, seperti perhiasan etnik yang dipadukan dengan pakaian modern atau sebaliknya, adalah hal umum dalam fashion fusion," katanya.
Perhelatan CiFFest 2024 diawali dengan penyelenggaraan seminar daring dengan tema "Culture in The World of Fashion", pada Kamis, 7 November 2024 dengan pembicara seminar di antaranya praktisi dan akademisi di bidang fashion. Seperti Wignyo Rahadi (Designer & Founder of Tenun Gaya), Lenny Agustin, M.Sn (Designer and National Chair Indonesia Fashion Chamber (IFC) dan Novi Yuniarti, M.Sn. (Praktisi dan akademisi FSRD IKJ).

Pada hari kedua pelaksanaannya, berlangsung Workshop "Crafting Fashion With Art Collage” yang dilaksanakan di Fakultas Seni Rupa dan Desain IKJ. Kemudian, dilanjutkan dengan kegiatan “Draping Competition with Wastra”.


Salah satu busana karya mahasiswa yang dipamerkan di CiFFest 2024. Foto: Medcom.id/Citra Larasati.

Pameran ini berlangsung dari tanggal 8-10 November 2024 di Teater Jakarta, Taman Ismail Marzuki, dan terbuka untuk masyarakat umum. "Tujuan kegiatan ini sebagai wadah bagi mahasiswa desain fashion memamerkan karya mereka kepada masyarakat luas, termasuk media, dan pencipta mode," kata Wakil Rektor I IKJ, Citra Smara Dewi.

Citra berharao, kegiatan CiFFest FSRD IKJ dapat terus berlangsung, karena sebagai lembaga pendidikan seni rupa dan desain, FSRD IKJ akan terus melaksanakan program keilmuan dan implementasi yang dapat diakses oleh publik. DI antaranya melalui kegiatan seminar, workshop, pameran, lomba dan pertunjukan fashion flashmob yang dapat diikuti oleh pelajar maupun masyarakat umum.

Menurut Citra, CiFFest menjadi barometer subsektor ekonomi kreatif fashion dan sudah dirumuskan dalam grand strategi pengembangan ekonomi kreatif fashion. CifFFest diharapkan dapat meningkatkan profil dan reputasi mahasiswa fashion desain, desainer serta industri mode, baik di tingkat nasional maupun internasional.

"Mengedukasi mahasiswa fashion, desainer pemula dan masyarakat umum tentang tren terbaru dalam desain fashion serta teknologi yang digunakan dalam industri mode. Menciptakan lingkungan kompetitif yang sehat untuk mendorong mahasiswa fashion dan desainer pemula dalam menciptakan karya yang lebih baik," ujar Citra.

Baca juga: Mendikdasmen Ingin Buku Sastra Masuk ke Sekolah

dan followChannel WhatsApp Medcom.id

(CEU)

JAKARTA, investor.id - Indonesia berupaya menjadi salah satu dari 10 negara dengan perekonomian teratas di 2045 dan keluar dari ‘negara berpenghasilan menengah’ di 2038.

Indonesia Emas 2045 menggambarkan negara yang dibangun dengan empat pilar utama yaitu resiliensi, kemakmuran, inklusivitas, dan keberlanjutan, yang kemudian akan menjadi pedoman dalam perjalanan menyongsong masa depan yang lebih baik

Indonesia Emas 2045 merupakan tujuan kolektif bagi masyarakat Indonesia. Aspirasi Indonesia Emas 2045 adalah Indonesia yang makmur, bertumbuh secara berkelanjutan, dan inklusif. Namun, untuk mewujudkan kondisi tersebut membutuhkan dukungan SDM yang unggul.

Kunci kemajuan sebuah bangsa terletak pada kualitas SDM. Karena itu, investasi terhadap SDM harus terus ditingkatkan.

Diketahui, hasil riset International Institute for Management Development (IMD) World Talent Ranking (WTR) 2024 menempatkan tingkat daya saing keahlian SDM Indonesia naik ke peringkat 46 dunia pada 2024 dari peringkat 47 pada tahun lalu.

Pemeringkatan WTR 2024 dilakukan dengan menyurvei 67 negara, berdasarkan tingkat kemampuan dan keahlian tenaga kerja di suatu negara untuk mengisi lowongan pekerjaan baru dan bagaimana bisnis bisa mengembangkan keterampilan karyawan yang ada.

Sebagai bentuk dukungan untuk menuju Indonesia Emas 2045, Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) RI meluncurkan Program Beasiswa Cendekia BAZNAS Al-Azhar Mesir dan Timur Tengah tahun 2024.

Program ini memanfaatkan dana zakat untuk memberikan akses pendidikan tinggi berkualitas bagi mahasiswa Indonesia, khususnya bagi kalangan kurang mampu. Diharapkan dengan adanya beasiswa ini dapat tercipta SDM unggul, kreatif, berinovasi, dan siap meneruskan kemajuan negara.

Peluncuran Program Beasiswa Cendekia BAZNAS Al-Azhar Mesir dan Timur Tengah tahun 2024 berlangsung secara daring, disiarkan langsung melalui kanal Youtube BAZNAS TV, Selasa (5/11/2024).

Turut hadir Ketua BAZNAS RI Prof. Dr. KH. Noor Achmad, MA., Pimpinan BAZNAS RI Bidang Pendistribusian dan Pendayagunaan Saidah Sakwan, M.A., Deputi II BAZNAS RI Bidang Pendistribusian dan Pendayagunaan  Dr. H.M. Imdadun Rahmat, M.Si., serta Duta besar LBBP RI untuk Tunisia H.E Zuhairi Misrawi

Ketua BAZNAS RI Prof. Dr. KH. Noor Achmad, MA, menyampaikan, program beasiswa ini merupakan salah satu bentuk dukungan konkret BAZNAS dalam mendorong pendidikan berkualitas dan Inklusif, sekaligus sebagai upaya nyata BAZNAS dalam mempersiapkan generasi emas Indonesia di masa depan.

"Mahasiswa Indonesia di Timur Tengah memiliki kekhasan dalam pengkajian ilmu agama. Kami berharap, ilmu yang mereka pelajari dan dapatkan tidak hanya memiliki nilai watasyiah tetapi juga bisa memberikan dampak positif di kancah global," ucap Kiai Noor dalam keterangannya di Jakarta, Jumat (8/11/2024) .

Lebih lanjut, Kiai Noor mengatakan, tantangan besar yang akan dihadapi Indonesia di masa depan adalah "pertarungan keilmuan" yang membutuhkan generasi unggul dan berdaya saing.

"Beasiswa ini didistribusikan oleh BAZNAS dengan asnaf fisabilillah, karena para penerima Beasiswa Cendekia BAZNAS Al-Azhar Mesir dan Timur Tengah ini, yang akan menjadi 'petarung keilmuan’ yang berjuang di jalan ilmu demi kemaslahatan umat," ujar Kiai Noor.

"Semoga ikhtiar ini membawa berkah dan manfaat besar bagi kita semua," ujarnya.

Sementara itu, Pimpinan BAZNAS RI Bidang Pendistribusian dan Pendayagunaan, Saidah Sakwan, M.A., menyampaikan, program beasiswa ini sejalan dengan visi BAZNAS untuk menjadi lembaga utama penyejahterakan umat.

"Investasi dalam pembangunan SDM ini merupakan wujud komitmen kami untuk mewujudkan Indonesia Emas 2045. Kami percaya bahwa kualitas pendidikan merupakan bagian penting dari kesejahteraan masyarakat," ujar Saidah.

Saidah menjelaskan, hingga saat ini program Beasiswa Cendekia BAZNAS Al-Azhar Mesir dan Timur Tengah telah menjangkau sebanyak 628 mahasiswa dari 27 provinsi di Indonesia, yang melanjutkan pendidikan tingginya di beberapa negara Timur Tengah.

"Di tahun 2024, kami menargetkan sebanyak 300 mahasiswa penerima Beasiswa Cendekia BAZNAS Al-Azhar Mesir dan Timur Tengah," ucap Saidah.

"Program beasiswa ini menyasar kepada mahasiswa aktif tingkat 1-4 di tujuh negara, di antaranya Libya, Maroko, Mesir, Suriah, Turki, Tunisia, dan Yordania. Dengan prioritas utama untuk jenjang pendidikan S1, namun terbuka juga bagi jenjang pendidikan S2," lanjut Saidah.

Saidah menambahkan, bantuan beasiswa ini mencakup uang saku Rp1 juta per bulan selama dua tahun, seragam, dan pembinaan bulanan dari mitra BAZNAS di negara tujuan studi.

Dalam kesempatan tersebut, Duta Besar Luar Biasa dan Berkuasa Penuh (LBBP) RI untuk Tunisia H.E Zuhairi Misrawi, menyambut baik dan mengapresiasi program  Beasiswa Cendekia BAZNAS Al-Azhar Mesir dan Timur Tengah.

"Kami merasa bangga dan bersyukur bahwa BAZNAS memberikan perhatian yang besar kepada mahasiswa Indonesia di Timur Tengah, khususnya di Tunisia. Banyak dari mereka yang berasal dari keluarga kurang mampu dan masuk dalam kategori penerima zakat," ujar Zuhairi.

Menurut Zuhairi, beasiswa dari BAZNAS telah memberikan dampak signifikan bagi mahasiswa di Tunisia.

"Ada korelasi antara bantuan BAZNAS dengan peningkatan prestasi. Di Tunisia, prestasi mahasiswa Indonesia meningkat hingga 80% berkat adanya bantuan beasiswa yang mereka terima," jelasnya.

Lebih lanjut, Zuhairi menyampaikan, nilai dari beasiswa ini bukan hanya dari segi materi, tetapi juga spiritual.

"Dana zakat yang disalurkan oleh BAZNAS membawa doa dari para muzaki sehingga mendorong semangat belajar para mahasiswa. Semoga program beasiswa ini terus berlanjut dan berkembang baik dari segi kuantitas maupun kualitas program ini," ujarnya.

Editor: Imam Suhartadi (imam_suhartadi@investor.co.id)

Follow Channel Telegram Official kami untuk update artikel-artikel investor.id

Baca Berita Lainnya di Google News

JAKARTA - PTPN Group melalui anak perusahaannya, yakni PT Riset Perkebunan Nusantara (RPN), berhasil mengembangkan dan melepas empat varietas tebu unggulan yang dinamai PS Nusantara 081, PS Nusantara 082, PS Nusantara 083, dan PS Nusantara 084.

Varietas unggulan itu merupakan bagian dari komitmen perusahaan untuk mendukung upaya swasembada gula nasional sebagai salah satu program strategis nasional (PSN), dan sejalan dengan visi peningkatan ketahanan pangan Indonesia. Melalui empat varietas tersebut, PTPN optimistis akan mengulang sejarah kejayaan sebagai produsen gula terbesar dan memenuhi target swasembada gula konsumsi pada tahun 2028.

Kegiatan pelepasan varietas ini didukung penuh oleh PT Sinergi Gula Nusantara (SGN) dan PTPN I sebagai anak usaha PTPN III (Persero), serta PT Rajawali Nusantara Indonesia (RNI). Direktur Utama PT Sinergi Gula Nusantara, Mahmudi, menyampaikan bahwa keempat varietas baru ini menawarkan beberapa keunggulan yang diharapkan mampu meningkatkan produktivitas dan efisiensi industri gula nasional.

Keunggulan-keunggulan tersebut meliputi tingkat kemasakan yang optimal untuk kebutuhan industri pengolahan, peningkatan potensi produktivitas dan rendemen, serta kesesuaian dengan berbagai tipologi lahan. Dengan keunggulan ini, varietas tebu unggul baru diharapkan dapat dikembangkan ke wilayah tanam baru termasuk Papua untuk mendukung proyek lumbung pangan yang diamanatkan oleh Presiden RI sebagai langkah strategis dalam menjawab krisis pangan global yang dipicu oleh perubahan iklim yang ekstrem.

Potensi produktivitas gula keempat varietas tebu unggul baru cukup tinggi. PS Nusantara 081 memiliki potensi produksi gula 12 + 6 ton/ha, PS Nusantara 082 memiliki potensi produksi gula 10 + 4 ton/ha , PS Nusantara 083 memiliki potensi produksi gula 10 + 3 ton/ha, dan PS Nusantara 084 meiliki potensi produksi gula 11 + 4 ton/ha.

"Dengan perbaikan dalam potensi produktivitas tebu dan rendemen yang lebih tinggi, varietas-varietas ini diharapkan dapat memberikan hasil gula yang lebih optimal per satuan lahan serta menjadikannya sebagai pilihan strategis untuk mendukung produksi gula dalam negeri," ujar Mahmudi, dalam keterangan tertulis, Jumat (8/11/2024).

Lebih lanjut Mahmudi mengatakan bahwa PT Sinergi Gula Nusantara sebagai anak usaha PTPN III berkomitmen untuk terus mendukung PT Riset Perkebunan Nusantara sebagai tulang punggung riset dan pengembangan di sektor perkebunan.

"Dengan kolaborasi bersama, berbagai pihak terkait diharapkan dapat mengakselerasi pemanfaatan varietas unggul di lapangan dan berkontribusi nyata bagi pertumbuhan industri gula nasional," ucapnya.

KOMPAS.com - Anggota Komite Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) Wahyudi Anas mengungkapkan bahwa generasi muda memiliki peran penting dalam mengedukasi masyarakat terkait pengelolaan hilir migas, khususnya dalam penyaluran bahan bakar minyak (BBM) subsidi dan kompensasi negara.

“Edukasi ini penting agar bantuan, seperti subsidi BBM tepat sasaran, tepat volume, dan memberikan manfaat yang optimal bagi masyarakat,” ujarnya dalam siaran pers yang diterima Kompas.com, Jumat (8/11/2024).

Pernyataan tersebut disampaikan Wahyudi saat membuka Seminar Umum Mahasiswa dengan tema “Sinergi Pengelolaan dan Pemanfaatan Hilir Migas Berkelanjutan” di Fakultas Teknik Universitas Sam Ratulangi (FT-Unsrat), Manado, Sulawesi Utara (Sultra), Kamis (7/11/2024).

Dalam kesempatan itu, Wahyudi mendorong mahasiswa untuk berpartisipasi aktif dalam menyebarkan narasi positif kepada publik terkait kebijakan hilir migas yang ada.

"Acara ini adalah bentuk komitmen BPH Migas untuk berkolaborasi dengan berbagai pemangku kepentingan, sekaligus melengkapi ilmu yang didapatkan di dunia akademik. BPH Migas hadir untuk menjaga tata kelola penyediaan BBM di masyarakat agar tepat sasaran, tepat volume, dan tepat manfaat," jelasnya.

Wahyudi mengungkapkan bahwa seminar tersebut juga menjadi ajang bagi BPH Migas untuk menjelaskan tugas dan fungsi lembaganya kepada mahasiswa.

BPH Migas, kata dia, bertanggung jawab dalam mengatur dan mengawasi penyediaan serta pendistribusian BBM subsidi, guna menjamin ketersediaan energi yang terjangkau bagi masyarakat yang berhak.

Melalui seminar tersebut, Wahyudi berharap, mahasiswa bisa memahami dengan lebih baik tugas dan tanggung jawab BPH Migas, serta peran penting Pemerintah dalam menyediakan anggaran melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

"Semoga ini menjadi masukan yang berharga bagi generasi penerus dan dapat mendukung peran serta fungsi BPH Migas," tuturnya.

Lebih lanjut, Wahyudi menjelaskan bahwa BPH Migas akan memberikan edukasi secara berkesinambungan kepada generasi muda, agar informasi terkait hilir migas bisa diteruskan kepada keluarga dan masyarakat sekitar.

"Ini adalah komitmen BPH Migas untuk terus berkolaborasi dengan berbagai pihak dan menyampaikan informasi dengan generasi penerus bangsa," tuturnya.

Wujudkan swasembada energi di Indonesia

Pada kesempatan yang sama, Analis Intelijen Kepolisian Madya Tingkat II Komisaris Besar Polisi (Kombes Pol) Badan Intelijen Keamanan (Baintelkam) Kepolisian Republik Republik Indonesia (Polri) Dono Sembodo menyampaikan peran Polri dalam mendukung swasembada energi di Indonesia.

“Polisi berperan dalam pengamanan infrastruktur energi, pencegahan kejahatan energi, serta pemeliharaan ketertiban umum,” ucapnya mewakili Direktur Ekonomi Baintelkam Polri.

Selain itu, Dono juga menyoroti masalah penyaluran subsidi BBM yang masih belum tepat sasaran, di mana beberapa pihak masih membeli BBM subsidi untuk kepentingan bisnis.

Untuk itu, kata dia, penguatan regulasi dan pengawasan distribusi BBM menjadi sangat penting.

"BPH Migas bekerja sama dengan PT Pertamina (Persero) dan stakeholder terkait untuk melakukan pengawasan yang ketat di sepanjang rantai distribusi," ujar Dono.

Apresiasi dari Unsrat

Sementara itu, Dekan Fakultas Teknik Unsrat Fabian J Manopo mengucapkan terima kasih atas kegiatan seminar tersebut.

Ia berharap acara sosialisasi serupa dapat lebih sering dilakukan.

"Kegiatan ini tidak hanya sebatas sosialisasi, tetapi juga untuk mencari solusi bersama agar program yang ada bisa diterapkan dengan lebih baik lagi ke depan," ucap Fabian.

Sebagai informasi, kegiatan seminar, juga dihadiri oleh Sales Area Manager Retail Sulawesi Utara dan Gorontalo PT Pertamina Patra Niaga (PPN) Angga Yudiwinata Putra, serta Founder Dewan Energi Mahasiswa Sulawesi Utara Erwin Damanik, bersama dengan mahasiswa dari berbagai kampus di wilayah Manado.

KOMPAS.com - Anggota Komite Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) Wahyudi Anas mengungkapkan bahwa generasi muda memiliki peran penting dalam mengedukasi masyarakat terkait pengelolaan hilir migas, khususnya dalam penyaluran bahan bakar minyak (BBM) subsidi dan kompensasi negara.

“Edukasi ini penting agar bantuan, seperti subsidi BBM tepat sasaran, tepat volume, dan memberikan manfaat yang optimal bagi masyarakat,” ujarnya dalam siaran pers yang diterima Kompas.com, Jumat (8/11/2024).

Pernyataan tersebut disampaikan Wahyudi saat membuka Seminar Umum Mahasiswa dengan tema “Sinergi Pengelolaan dan Pemanfaatan Hilir Migas Berkelanjutan” di Fakultas Teknik Universitas Sam Ratulangi (FT-Unsrat), Manado, Sulawesi Utara (Sultra), Kamis (7/11/2024).

Dalam kesempatan itu, Wahyudi mendorong mahasiswa untuk berpartisipasi aktif dalam menyebarkan narasi positif kepada publik terkait kebijakan hilir migas yang ada.

"Acara ini adalah bentuk komitmen BPH Migas untuk berkolaborasi dengan berbagai pemangku kepentingan, sekaligus melengkapi ilmu yang didapatkan di dunia akademik. BPH Migas hadir untuk menjaga tata kelola penyediaan BBM di masyarakat agar tepat sasaran, tepat volume, dan tepat manfaat," jelasnya.

Wahyudi mengungkapkan bahwa seminar tersebut juga menjadi ajang bagi BPH Migas untuk menjelaskan tugas dan fungsi lembaganya kepada mahasiswa.

BPH Migas, kata dia, bertanggung jawab dalam mengatur dan mengawasi penyediaan serta pendistribusian BBM subsidi, guna menjamin ketersediaan energi yang terjangkau bagi masyarakat yang berhak.

Melalui seminar tersebut, Wahyudi berharap, mahasiswa bisa memahami dengan lebih baik tugas dan tanggung jawab BPH Migas, serta peran penting Pemerintah dalam menyediakan anggaran melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

"Semoga ini menjadi masukan yang berharga bagi generasi penerus dan dapat mendukung peran serta fungsi BPH Migas," tuturnya.

Lebih lanjut, Wahyudi menjelaskan bahwa BPH Migas akan memberikan edukasi secara berkesinambungan kepada generasi muda, agar informasi terkait hilir migas bisa diteruskan kepada keluarga dan masyarakat sekitar.

"Ini adalah komitmen BPH Migas untuk terus berkolaborasi dengan berbagai pihak dan menyampaikan informasi dengan generasi penerus bangsa," tuturnya.

Wujudkan swasembada energi di Indonesia

Pada kesempatan yang sama, Analis Intelijen Kepolisian Madya Tingkat II Komisaris Besar Polisi (Kombes Pol) Badan Intelijen Keamanan (Baintelkam) Kepolisian Republik Republik Indonesia (Polri) Dono Sembodo menyampaikan peran Polri dalam mendukung swasembada energi di Indonesia.

“Polisi berperan dalam pengamanan infrastruktur energi, pencegahan kejahatan energi, serta pemeliharaan ketertiban umum,” ucapnya mewakili Direktur Ekonomi Baintelkam Polri.

Selain itu, Dono juga menyoroti masalah penyaluran subsidi BBM yang masih belum tepat sasaran, di mana beberapa pihak masih membeli BBM subsidi untuk kepentingan bisnis.

Untuk itu, kata dia, penguatan regulasi dan pengawasan distribusi BBM menjadi sangat penting.

KOMPAS.com - Anggota Komite Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) Wahyudi Anas mengungkapkan bahwa generasi muda memiliki peran penting dalam mengedukasi masyarakat terkait pengelolaan hilir migas, khususnya dalam penyaluran bahan bakar minyak (BBM) subsidi dan kompensasi negara.

“Edukasi ini penting agar bantuan, seperti subsidi BBM tepat sasaran, tepat volume, dan memberikan manfaat yang optimal bagi masyarakat,” ujarnya dalam siaran pers yang diterima Kompas.com, Jumat (8/11/2024).

Pernyataan tersebut disampaikan Wahyudi saat membuka Seminar Umum Mahasiswa dengan tema “Sinergi Pengelolaan dan Pemanfaatan Hilir Migas Berkelanjutan” di Fakultas Teknik Universitas Sam Ratulangi (FT-Unsrat), Manado, Sulawesi Utara (Sultra), Kamis (7/11/2024).

Dalam kesempatan itu, Wahyudi mendorong mahasiswa untuk berpartisipasi aktif dalam menyebarkan narasi positif kepada publik terkait kebijakan hilir migas yang ada.

"Acara ini adalah bentuk komitmen BPH Migas untuk berkolaborasi dengan berbagai pemangku kepentingan, sekaligus melengkapi ilmu yang didapatkan di dunia akademik. BPH Migas hadir untuk menjaga tata kelola penyediaan BBM di masyarakat agar tepat sasaran, tepat volume, dan tepat manfaat," jelasnya.

Wahyudi mengungkapkan bahwa seminar tersebut juga menjadi ajang bagi BPH Migas untuk menjelaskan tugas dan fungsi lembaganya kepada mahasiswa.

BPH Migas, kata dia, bertanggung jawab dalam mengatur dan mengawasi penyediaan serta pendistribusian BBM subsidi, guna menjamin ketersediaan energi yang terjangkau bagi masyarakat yang berhak.

Melalui seminar tersebut, Wahyudi berharap, mahasiswa bisa memahami dengan lebih baik tugas dan tanggung jawab BPH Migas, serta peran penting Pemerintah dalam menyediakan anggaran melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

"Semoga ini menjadi masukan yang berharga bagi generasi penerus dan dapat mendukung peran serta fungsi BPH Migas," tuturnya.

Lebih lanjut, Wahyudi menjelaskan bahwa BPH Migas akan memberikan edukasi secara berkesinambungan kepada generasi muda, agar informasi terkait hilir migas bisa diteruskan kepada keluarga dan masyarakat sekitar.

"Ini adalah komitmen BPH Migas untuk terus berkolaborasi dengan berbagai pihak dan menyampaikan informasi dengan generasi penerus bangsa," tuturnya.

Wujudkan swasembada energi di Indonesia

Pada kesempatan yang sama, Analis Intelijen Kepolisian Madya Tingkat II Komisaris Besar Polisi (Kombes Pol) Badan Intelijen Keamanan (Baintelkam) Kepolisian Republik Republik Indonesia (Polri) Dono Sembodo menyampaikan peran Polri dalam mendukung swasembada energi di Indonesia.

“Polisi berperan dalam pengamanan infrastruktur energi, pencegahan kejahatan energi, serta pemeliharaan ketertiban umum,” ucapnya mewakili Direktur Ekonomi Baintelkam Polri.

Selain itu, Dono juga menyoroti masalah penyaluran subsidi BBM yang masih belum tepat sasaran, di mana beberapa pihak masih membeli BBM subsidi untuk kepentingan bisnis.

Untuk itu, kata dia, penguatan regulasi dan pengawasan distribusi BBM menjadi sangat penting.

"BPH Migas bekerja sama dengan PT Pertamina (Persero) dan stakeholder terkait untuk melakukan pengawasan yang ketat di sepanjang rantai distribusi," ujar Dono.

Apresiasi dari Unsrat

Sementara itu, Dekan Fakultas Teknik Unsrat Fabian J Manopo mengucapkan terima kasih atas kegiatan seminar tersebut.

Ia berharap acara sosialisasi serupa dapat lebih sering dilakukan.

"Kegiatan ini tidak hanya sebatas sosialisasi, tetapi juga untuk mencari solusi bersama agar program yang ada bisa diterapkan dengan lebih baik lagi ke depan," ucap Fabian.

Sebagai informasi, kegiatan seminar, juga dihadiri oleh Sales Area Manager Retail Sulawesi Utara dan Gorontalo PT Pertamina Patra Niaga (PPN) Angga Yudiwinata Putra, serta Founder Dewan Energi Mahasiswa Sulawesi Utara Erwin Damanik, bersama dengan mahasiswa dari berbagai kampus di wilayah Manado.

MAROS, iNews.id – Kecelakaan maut terjadi di Kabupaten Maros, Sulawesi Selatan, Jumat (8/11/2024). Mobil pikap yang mengangkut rombongan mahasiswa terbalik di area persawahan.

Kecelakaan itu menyebabkan satu mahasiswa tewas dan belasan lainnya luka-luka. Kronologi kejadian tersebut berawal saat mobil pikap yang membawa 17 orang melintas di Jalan Poros Leang Leang menuju Lingkungan Panaikang. 

Diduga, kecelakaan disebabkan oleh kelebihan muatan yang mengakibatkan ban belakang mobil pecah hingga kendaraan hilang kendali.

"Mobil pikap itu membawa 17 mahasiswa yang sedang melakukan kegiatan tugas lapangan," ujar Wakapolres Maros, Kompol Andi Alamsyah.

Dalam rekaman video amatir yang beredar di media sosial memperlihatkan kondisi mobil pikap terbalik di tengah sawah. Beberapa penumpang terlihat syok dan berusaha memberikan pertolongan kepada korban yang terluka.

Korban tewas luka parah di bagian kepala akibat benturan dengan aspal. Jenazah korban telah dibawa ke rumah sakit dan dipulangkan ke kampung halamannya di Kabupaten Luwu.

Editor: Kurnia Illahi

Jakarta: Pengelolaan Beasiswa LPDP (Lembaga Pengelola Dana Pendidikan) ke depan bakal difokuskan untuk sejumlah bidang yang mendukung program Presiden Prabowo Subianto. Mulai dari Swasembada pangan, swasembada energi, ketersediaan air, hingga hilirisasi.

Hal ini disampaikan Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan teknologi (Mendiktisaintek), Satryo Soemantri Brodjonegoro usai Rapat Kerja dengan Komisi X DPR. "Ke depan itu difokuskan untuk mendukung programnya Pak Presiden. Swasembada pangan, swasembada energi, ketersediaan air, dan hilirisasi. Yang utama itu," kata Satryo.

Sedangkan untuk bidang lain, Satryo mengatakan, tetap akan didanai dengan syarat-syarat tertentu. "Kemudian dalam bidang lain kalau ada yang menonjol dan patut didanai, kita danai," terang Satryo.
Sebelumnya, Wakil Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Wamendiktisaintek) Stella Christie telah menyampaikan, saat ini pihaknya sedang meneliti secara seksama terhadap penggunaan dana LPDP berbasis data, dan melakukan analisis berbasis pengeluaran dan manfaat yang didapatkan atau cost-benefit analysis.

"Alokasi dana (LPDP) itu memang perlu kita lihat kembali, apakah dana yang sekarang dipakai, misalnya bahwa kebanyakan dana dipakai untuk program magister itu apakah optimal atau tidak," kata dia.

Stella menekankan asas dari suatu hal yang optimal adalah berkeadilan dan berkualitas, sehingga kedua faktor tersebut juga menjadi hal yang dipertimbangkan dalam pengkajian ulang ini. "Sebentar lagi akan kami keluarkan temuan dan rekomendasi kami, bagaimana untuk bisa mengoptimalkan dana LPDP supaya jelas," ujarnya dikutip dari ANTARA.

Meski demikian, Stella menyebut kewenangan terhadap dana LPDP berada di bawah Kementerian Keuangan (Kemenkeu), sehingga pihaknya tidak dapat membuat kebijakan terkait optimalisasi dana LPDP.

Namun, ia menyatakan pihaknya siap bekerja sama dan berkolaborasi dengan Kemenkeu dalam upaya optimalisasi dana beasiswa LPDP.

"Tujuannya hanya satu, supaya kita bisa mengoptimalkan pendidikan yang berkualitas dan berkeadilan," kata Stella.

Baca juga: Mendiktisaintek Sebutkan Kriteria Penerima Beasiswa LPDP yang Tidak Wajib Pulang

dan followChannel WhatsApp Medcom.id

(CEU)

JAKARTA, KOMPAS.com - Anggota Komisi X DPR RI dari Fraksi PDI-P Bonnie Triyana menolak rencana pemerintah yang memperbolehkan penerima beasiswa Lembaga Pengelola Dana Pendidikan (LPDP) untuk tidak kembali ke Indonesia setelah menyelesaikan studi mereka.

Bonnie menyarankan agar pemerintah menerapkan sistem pinjaman mahasiswa bagi penerima LPDP yang memilih untuk menetap di luar negeri.

"Kalau menurut saya sih mestinya pulang, andaikan mereka enggak mau pulang, ya harus dianggap LPDP yang mereka terima itu sebagai student loan," kata Bonnie saat dihubungi pada Jumat (8/11/2024).

Menurutnya, dengan penerapan sistem pinjaman, akan lebih adil karena dana LPDP yang digunakan untuk membiayai pendidikan berasal dari pajak rakyat.

"Jadi kriterianya jelas, jadi kalau mereka nggak pulang ya balikin, kan itu uang rakyat, LPDP itu kan uang rakyat. Kita kan rakyat, kita kan membiayai anak-anak generasi muda kita untuk belajar ke luar negeri itu kan bukan untuk membuat negeri orang jadi lebih baik," tegasnya.

Politikus PDI-P ini menilai bahwa pemerintah seharusnya menerapkan sistem pinjaman mahasiswa bagi mereka yang ingin menetap di luar negeri setelah lulus.

"Artinya kalau misalkan dia nggak mau balik ke Indonesia gara-gara dia menemukan tempat yang isilahnya habitat keilmuwannya, pekerjaannya gitu, ya sudah balikin, anggap student loan, harus begitu," ucap sejarawan tersebut.

Diberitakan sebelumnya, Menteri Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi (Mendikti Saintek) Satryo Soemantri Brodjonegoro menyatakan bahwa penerima beasiswa LPDP tidak diwajibkan untuk kembali ke Indonesia setelah lulus kuliah.

Menurut Satryo, pemerintah memberikan kebebasan kepada peraih beasiswa LPDP untuk berkarya di mana pun, termasuk bekerja di perusahaan yang baik di luar negeri.

"Enggak (harus pulang), kita memang memberi kesempatan mereka untuk berkarya di mana saja," kata Satryo saat ditemui di kantor Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK), Jakarta, Selasa (5/11/2024).

Satryo menambahkan bahwa pemerintah tidak dapat memaksa penerima LPDP untuk bekerja di Tanah Air, terutama karena Indonesia belum memiliki cukup tempat yang baik bagi mereka untuk mengembangkan kemampuan.

"Kita belum punya cukup tempat untuk mereka berkarya. Kasihan dia (penerima LPDP) nanti, ilmunya tinggi, di sini tidak ada wadahnya. Lebih baik kamu (penerima LPDP) teruskan ke sana saja. Yang penting (jiwanya) merah putih," ungkap Satryo.

Jakarta: Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Mendiktisaintek), Satryo Soemantri Brodjonegoro menyampaikan sejumlah klasifikasi penerima Beasiswa LPDP (Lembaga Pengelola Dana Pendidikan) yang layak diberi kesempatan untuk tidak wajib langsung pulang ke Tanah Air selepas selesai studi di luar negeri. Ini sekaligus menjawab respons negatif dari sejumlah kalangan terkait pernyataannya tentang tidak wajibnya lulusan LPDP untuk kembali ke Indonesia.

Satryo menegaskan, bagi penerima Beasiswa LPDP yang berangkat dari institusi tertentu, maka tentu saja wajib untuk segera pulang ke Tanah Air setelah studinya selesai. Sedangkan bagi penerima Beasiswa LPDP yang tidak terikat dengan instansi maupun lembaga tertentu, maka boleh jadi dapat diberi kesempatan untuk tidak wajib pulang dulu setelah rampung studi.

"Kalau yang mereka awalnya dari instansi, harus pulang. Tapi kalau dia bebas (tidak terikat instansi tertentu sejak awal berangkat kuliah), tidak ada instansinya, mau ngajar atau bekerja memang kalau dari sisi kepatutan harus pulang, tapi kan kita tahu juga kalau pulang enggak punya kerjaan juga enggak baik dan kalau pemerintah memang tidak mampu memberikan pekerjaan juga sulit," kata Satryo kepada wartawan usai Rapat Kerja dengan Komisi X DPR, Rabu, 6 November 2024.
Satryo juga mengatakan, untuk penerima Beasiswa kategori yang kedua di atas, maka bukan tidak mungkin untuk diberi kesempatan untuk berkarya maupun berkarier di luar negeri dulu. "Kita kasih waktu mereka, oke bisa terusin dulu sana, cari kerjaan, perdalami ilmunya, dan nanti kalau sudah, pulang," tandasnya.

Satryo mengatakan, berdasarkan data kementerian, hampir semua penerima Beasiswa LPDP memenuhi kesepakatannya untuk pulang ke Tanah Air. Namun ia mengakui, beberapa yang masih belum pulang, biasanya karena masih mau mencari pengalaman di luar negeri.

"Memang data kami mengatakan hampir semuanya pulang sebetulnya, beberapa yang belum pulang karena masih mencari pengalaman di luar. Itu enggak ada masalah, selama dia bukan pegawai dari institusi yang ada di Indonesia. (Dari) pemerintahan, disekolahkan ke luar, itu balik lagi, harus pulang. Yang enggak, ya nggak ada masalah," ujarnya.

Sebab menurutnya, ketika lulusan Beasiswa LPDP tersebut masuk, berkarier, ataupun berkarya di lembaga maupun di instansi internasional, artinya mereka membawa nama Indonesia. "Buat kami juga itu kontribusi untuk Indonesia. Sekarang kan dilihat aja kalau di luar negeri dia itu berprestasi, membawa nama Indonesia dengan baik, juga baik, enggak ada masalah. Pada akhirnya pada pulang semua pasti, suatu hari," paparnya.

Baca juga: Penerima Beasiswa LPDP Tak Wajib Pulang, Dosen UGM: Saya Tidak Setuju, Tapi...

dan followChannel WhatsApp Medcom.id

(CEU)

Surabaya -

Data BPS menunjukkan, penyumbang pengangguran terbesar di RI adalah lulusan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK). Meski, jumlahnya menurun dari tahun ke tahun, tetapi jumlah itu tetap mendominasi dibandingkan lulusan jenjang lain.

Merespons hal ini, Pengamat Pendidikan Isa Anshori menyebut, program magang yang dilakukan oleh anak-anak SMK selama kurang lebih 6 bulan harus dimasifkan. Selain itu, Pemprov sebagai pihak yang menaungi SMA/SMK harus giat menjalin kerjasama dengan perusahaan untuk jaringan anak-anak SMK.

"Pengangguran itu kan orang yang tidak bekerja, dan tidak mendapatkan apa-apa. Masuk ke sana sebetulnya anak-anak itu bekerja, tetapi tidak sesuai dengan latar belakang pendidikannya. Sehingga, mereka tidak tercatat di data BPS. Rata-rata seperti itu," kata Isa Anshori ketika dikonfirmasi detikJatim, Jumat (8/11/2024).

Menurutnya, memang fakta anak-anak SMK pekerjaan tidak linier. Ia pun mencontohkan bahwa ada anak-anak dengan jurusan elektro tetapi bekerja di toko. Sehingga, tidak terekam oleh catatan kawan-kawan di BPS. Terlebih, ada pula anak-anak SMK yang mungkin membuka usaha sendiri.

"Satu sisi anak SMK tidak cukup belajar itu aja, mereka juga harus banyak dibekali keterampilan vokasional. Banyak kan sekolah sekarang menambahi keterampilan anak-anaknya yang tidak melanjutkan diri ke perguruan tinggi," ujarnya.

Isa tidak ingin melihat data BPS, karena memang data tersebut sudah benar. Namun, dalam realitasnya, pendidikan sistem ganda seperti magang juga tidak linear. Ketika anak-anak magang, tidak banyak keterampilan yang didapatkan.

"Apalagi yang magang di kantor pemerintah, hanya bisa fotocopy, nyatet. Harusnya magang memperdalam keterampilan di situasi kerja. Terutama di kantor pemerintah biasanya tidak linear, sehingga mereka tidak dapat apa yang menjadi pendalaman yang seharusnya dipelajari," urainya.

"Ada pertanyaan besar, kalau program seperti ini ngapain ada magang. Sebaiknya, pemerintah provinsi memperkuat sistem magang, dengan menguatkan keterampilan yang ada di sekolah. Sehingga anak-anak terjaga keselamatannya, dan waktu yang terbuang saat magang bisa dilakukan di sekolah," sambungnya.

Jika memang membutuhkan biaya besar, program magang bisa diawasi dengan kerjasama antara Pemerintah Provinsi dengan Perusahaan. Kerjasama tidak berhenti d isitu, kedua belah pihak bisa pula membuat silabus yang memfasilitasi anak-anak untuk terus berkembang.

"Silabus, anak-anak itu setelah magang diharapkan dapat manfaat yang sesuai dengan tempat magang, mendapatkan itu semua sesuai dengan silabus yang diberikan oleh sekolah itu," tandasnya.

Dilansir detikNews, Badan Pusat Statistik (BPS) pada Agustus lalu merilis data tingkat pengangguran terbuka (TPT) di Indonesia tahun 2024. Data menunjukkan, ada penurunan jumlah pengangguran dari tahun 2023-2024.

Per Agustus 2024, tercatat ada 7,47 juta orang menganggur. Penurunan angka menganggur dari tahun 2023 ke 2024 sebanyak 390 ribu orang.

Menurut data BPS Tahun 2024, ada sekitar 9,01 persen siswa lulusan SMK yang menganggur. Hasil ini merupakan yang tertinggi jika dibandingkan lulusan lain, yakni D1/D2/D3: 4,83 persen, D4/S1/S2/S3: 5,25 persen, SMA: 7,05 persen, SMP: 4,11 persen dan lulusan SD ke bawah: 2,32 persen.

(ihc/hil)