Bisnis.com, JAKARTA - Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia mengaku sudah berkoordinasi dengan Pimpinan Pusat Persatuan Islam (PP Persis) terkait pemberian izin usaha pertambangan khusus (WIUPK).

Bahlil bahkan mengatakan person in charge (PIC) alias penanggung jawab dari Persis sudah menelepon dirinya. Dia juga berjanji untuk memberikan WIUPK untuk organisasi masyarakat (ormas) keagamaan itu.

"Oh, kami kasih. Lagi dalam proses. Persis PIC-nya sudah telepon saya," kata Bahlil di TMII, Jakarta Timur, Minggu (13/10/2024).

Namun, Bahlil belum mau bicara banyak terkait progres pemberian izin tersebut. Pemerintah memang menawarkan WIUPK bekas perjanjian karya pengusahaan pertambangan batu bara (PKP2B) secara prioritas kepada badan usaha yang dimiliki oleh ormas keagamaan.

Aturan itu tertuang dalam Peraturan Pemerintah (PP) No. 25/2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 96 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara.

Langkah PP Persis tersebut menambah daftar ormas keagamaan yang menerima tawaran untuk mengelola WIUPK dari pemerintah. Sejauh ini, sudah ada Nahdlatul Ulama (NU) yang mengajukan terlebih dahulu izin tambang tersebut, yang kemudian diikuti oleh Muhammadiyah.

Ketua Umum PP Persis Jeje Zaenudin sebelumnya mengungkapkan pihaknya menerima tawaran pemerintah untuk mengelola WIUPK berdasarkan hasil rapat Majelis Penasihat dan Sidang Pleno Dewan Hisbah atau Majelis Fatwa PP Persis yang digelar pada 2-3 Juli 2024.

“Kita sudah putuskan untuk menerima tawaran usaha tambang ini,” ucap Jeje saat dihubungi Bisnis, Selasa (30/7/2024).

Lebih lanjut, Jeje menuturkan bahwa pihaknya bakal mempersiapkan segala persyaratan dan prosedur yang dibutuhkan untuk mengajukan permohonan pengelolaan tambang.

Selain itu, Persis juga bakal mengagendakan untuk melakukan pertemuan dengan pemerintah untuk memastikan syarat-syarat yang harus dipenuhi untuk mendapatkan izin usaha pertambangan khusus (IUPK).

“Serta kawasan mana saja yang tersedia dan potensial dari pertambangan tersebut,” ucap Jeje.

Bisnis.com, JAKARTA - Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia mengungkapkan bahwa Muhammadiyah mempertimbangkan menggarap lokasi tambang lain alih-alih menerima area tambang batu bara yang ditawarkan pemerintah.

Sebelumnya, pemerintah memberikan dua opsi lokasi pertambangan bekas perjanjian karya pengusahaan pertambangan batu bara (PKP2B) untuk Muhammadiyah sebagai penawaran prioritas izin tambang kepada organisasi kemasyarakatan (ormas) keagamaan. Dua lokasi itu yakni bekas lahan PT Adaro Energy Tbk dan PT Arutmin Indonesia.

"Kami sudah siapkan itu kan antara Arutmin sama Adaro. Tapi kan ada permohonan untuk ke tempat lain, nanti juga lagi perkembangan," kata Bahlil di TMII, Jakarta Timur, Minggu (13/10/2024).

Kendati demikian, Bahlil tak menyebut secara detail lokasi mana yang dipertimbangkan organisasi masyarakat (ormas) keagamaan itu. Ia hanya mengatakan bahwa Muhammadiyah punya pilihan lahan lain di sekitar lokasi tambang eks Adaro dan Arutmin.

"Mintanya sekitar itu, tapi ada lagi yang dipertimbangkan untuk kasih yang lain lagi," ucapnya.

Adapun, lokasi bekas tambang Adaro dan Arutmin keduanya berlokasi di Kalimantan Selatan. Dalam kesempatan lain, Bahlil memastikan pihaknya akan memberikan lokasi tambang terbaik untuk Muhammadiyah.

"Saya kan sampaikan kemarin bisa dari eks Adaro atau eks Arutmin ini sedang kita kaji, kan kita mau kasih yang terbaik bos. Ini bukan seperti matematika yang 1+1 = 2, saya panggil juru geologi baru saya cek jangan sampai kita kasih yang tidak pas," ujarnya di DPR RI, Kamis (12/9/2024).

Diberitakan sebelumnya, Ketua Tim Pengelola Tambang Muhammadiyah Muhadjir Effendy telah membentuk dua perusahaan usai mendapat tawaran pengelolaan izin usaha pertambangan (IUP) dari pemerintah. Nantinya, kedua perusahaan yang dibentuk untuk mengelola tambang itu berperan sebagai holding dan perusahaan operator.

"Sekarang ini sudah dibentuk tim yang saya sebagai ketua timnya, tapi dalam kapasitas itu bukan sebagai ahli tambang, tapi sebagai ketua PP yang membidangi ekonomi karena itu sekarang sudah kami bentuk dua korporasi badan, ada strategic company ini jadi holding. Kemudian juga nanti ada operating company," tuturnya.

Menurutnya, Muhammadiyah saat ini tengah berfokus agar saat mendapatkan hak kelola tambang agar dapat dikelola sebaik mungkin. Salah satunya, dalam membuat badan usaha yang nantinya bertugas untuk mengelola tambang batu bara milik Muhammadiyah.

"Kemudian nanti ada operating company yang bertugas mengoperasikan lembaga kita untuk bekerja sama dengan pihak operator dan kontraktor di lapangan dan ini kumpulan para ahli di Muhammadiyah," katanya kepada wartawan di Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa (17/9/2024).

Menko PMK itu mengatakan bahwa pihaknya belum dapat memastikan kapan akan mulai melakukan pengelolaan tambang. Muhadjir menyebut bahwa PP Muhammadiyah masih melakukan studi lapangan terlebih dahulu.

"[Untuk mulai mengelola lahan tambang] belum, kami belum sampai sejauh itu kita harus siapkan sebaik mungkin, enggak perlu grasa-grusu, enggak usah kesusu, termasuk kita kalkulasi SDM kami sendiri," ucapnya.

Bisnis.com, JAKARTA - Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia menyebut, pihaknya sudah menyiapkan opsi dua wilayah izin usaha tambang khusus (WIUPK) yang akan ditawarkan untuk dikelola badan usahaMuhammadiyah.

Dua tambang yang disiapkan adalah bekas lahan perjanjian karya pengusahaan pertambangan batu bara (PKP2B) PT Arutmin Indonesiaatau bekas lahan PT Adaro Energy Indonesia Tbk. (ADRO).

“Eks PKP2B, kemungkinan besar adalah eks Adaro atau eks Arutmin, kita bikin yang bagus, dua opsi itu,” kata Bahlil saat ditemui di Komplek Parlemen Senayan, Senin (26/8/2024).

Bahlil menyebut, luas lahan tambang bekas Adaro dan Arutmin itu cukup besar. Namun, dia tidak memerinci secara pasti berapa luas lahan dan potensi cadangan yang tersimpang di dalamnya.

“Luasnya saya lupa, tapi yang jelas luasnya cukup gede. Nanti saya cek lagi [cadanganya],” ucap Bahlil.

Adapun, izin usaha pertambangan untuk Muhammadiyah, kata Bahlil, bakal segera keluar sama halnya dengan IUP untuk Nahdlatul Ulama (NU) yang telah terbit lebih dulu.

“Saya cek ya karena kemarin saya sudah kasih disposisi untuk ditindaklanjuti perkembangan [IUP Muhammadiyah] sudah sejauh mana nanti saya akan kabari,” katanya.

Sebelumnya, Pimpinan Pusat Muhammadiyah menyatakan siap untuk mengelola izin tambang yang akan ditawarkan pemerintah.

Sekretaris Umum PP Muhammadiyah Abdul Mu’ti mengatakan bahwa keputusan untuk menerima tawaran pengelolaan izin tambang diambil setelah adanya rapat konsolidasi nasional dan rapat pleno PP Muhammadiyah.

“Memutuskan bahwa Muhammadiyah siap mengelola usaha pertambangan sesuai dengan Peraturan Pemerintah No. 25/2024,” kata Abdul saat konferensi pers, Minggu (28/7/2024).

Abdul menuturkan, keputusan tersebut tidak diambil serta merta secara sepihak. Sebab, dalam pengambilan keputusan pihak Muhammadiyah melihat dari berbagai macam aspek.

Selain itu, Muhammadiyah, kata Abdul, juga melalukan kajian dan mencermati kritik yang masuk terkait pengelolaan tambang.

Tidak hanya itu, Muhammadiyah juga meminta pandangan dari akademisi, pengelola tambang, dan ahli lingkungan hidup.

Bisnis.com, JAKARTA - Nahdlatul Ulama (NU) resmi mengantongi izin usaha pertambangan khusus (IUPK) untuk mengelola wilayah tambang batu bara di Kalimantan Timur.

Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) Yahya Cholil Staqufmengatakan bahwa pihaknya siap untuk mengelola wilayah tambang yang diberikan oleh pemerintah.

“Kami sampaikan terima kasih kepada presiden yang telah memberikan konsesi sampai dengan terbitnya IUP sehingga kami sekarang siap untuk segera mengerjakan usaha pertambangan di lokasi yang sudah ditentukan,” kata Gus Yahya sapaan akrabnya, usai bertemu dengan Presiden Joko Widodo di Istana Negara, Kamis (22/8/2024).

Gus Yahya menuturkan, lahan pertambangan yang akan diberikan kepada pihak PBNU nantinya berada di wilayah Kalimatan Timur atau lahan pertambangan eks perjanjian karya pengusahaan pertambangan batu bara (PKP2B) milik PT Kaltim Prima Coal (KPC).

Dia menuturkan, lahan eks KPC yang akan dikelola oleh pihak PBNU nantinya akan memiliki luas sekitar 26.000 hektare. KPC merupakan salah satu entitas tambang batu bara PT Bumi Resources Tbk. (BUMI), emiten milik Grup Bakrie yang kini dikendalikan bersama-sama dengan Grup Salim.

Adapun, terkait dengan total produksi dari lahan tersebut, Gus Yahya belum mengetahui secara pasti karena lahan tersebut masih dalam tahap eksplorasi.

“Baru sebagian kecil sekali yang dieksplorasi. Ya, kita sudah bisa mulai produksi tapi juga sambil harus eksplorasi lagi,” ujarnya.

Lebih lanjut, Gus Yahya menuturkan, eksplorasi lanjutan di tambang esk KPC diharapkan dapat dimulai pada 2025

“Segera. Karena IUP sudah keluar. Mudah-mudahan Januari kita sudah bisa bekerja,” ucap Gus Yahya.

Seperti yang diberitakan sebelummya, Presiden Joko Widodo atau Jokowi resmi menerbitkan beleid yang mengatur soal pemberian wilayah izin usaha pertambangan khusus (WIUPK) kepada badan usaha yang dimiliki organisasi kemasyarakatan atau ormas keagamaan.

Aturan itu tertuang dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 25 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara.

“Dalam rangka peningkatan kesejahteraan masyarakat, WIUPK dapat dilakukan penawaran secara prioritas kepada badan usaha yang dimiliki oleh organisasi kemasyarakatan keagamaan,” bunyi pasal 83 A beleid itu, dikutip Jumat (31/5/2024).

Adapun, WIUPK yang dimaksud merupakan wilayah eks perjanjian karya pengusahaan pertambangan batubara (PKP2B).

Lewat beleid setingkat PP itu, Jokowi juga mengamanatkan kepemilikan saham ormas pada badan usaha tambang tersebut mesti mayoritas dan menjadi pengendali.

Selain itu, badan usaha yang dikendalikan ormas untuk pengelolaan WIUPK nantinya tidak boleh bekerjasama dengan pemegang PKP2B sebelumnya atau afiliasi bisnis terkait.

“Kepemilikan saham organisasi kemasyarakat keagamaan dalam badan usaha harus mayoritas dan menjadi pengendali,” tuturnya.

Bisnis.com, JAKARTA - Persekutuan Gereja-Gereja di Indonesia (PGI) kukuh menolak penawaran untuk mengelola wilayah izin usaha pertambangan khusus (WIUPK) dari pemerintah.

Ketua Umum PGI Gomar Gultom mengatakan, sampai saat ini, pihaknya belum kembali menerima tawaran dari pemerintah untuk mengelola izin tambang tersebut.

“Mungkin karena sejak awal kami sudah sebutkan bahwa PGI tidak akan menerimanya, sekalipun kelak ditawarkan,” kata Gomar kepada Bisnis, Senin (5/8/2024).

Meski begitu, Gomar mengapresasi langkah Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang ingin memberikan WIUPK kepada ormas keagamaan.

Gomar melihat niat baik ini tidak mudah untuk diimplementasikan, mengingat ormas keagamaan mungkin memiliki keterbatasan dalam mengelola tambang. Apalagi, menurutnya, pengelolaan tambang ini sangatlah kompleks, serta memiliki implikasi yang sangat luas.

“Namun, mengingat setiap ormas keagamaan juga memiliki mekanisme internal yang bisa mengkapitalisasi SDM yang dimilikinya, tentu ormas keagamaan, bila dipercaya, akan dapat mengelolanya dengan optimal dan profesional,” ucapnya.

Lebih lanjut, Gomar menekankan, apresiasi terhadap langkah Jokowi tersebut tidak dipahami bahwa PGI bersedia untuk ikut dalam pengelolaan tambang.

Setelah melalui pengkajian secara mendalam dan komprehensif, kata Gomar< PGI tiba pada keputusan untuk tidak ikut melibatkan diri dalam dunia tambang meskipun ditawari oleh pemerintah.

“Jelas sekali, masalah tambang ini bukanlah bidang pelayanan PGI dan tidak juga memiliki kemampuan di bidang ini. Ini benar-benar berada di luar mandat yang dimiliki oleh PGI,” ucap Gomar.

Terkait dengan ormas keagamaan yang menerima WIUP tersebut, Gomar menyampaikan bahwa pihaknya menghormati keputusan lembaga keagamaan yang akan memanfaatkan peluang yang ditawarkan oleh pemerintah tersebut.

“Keterlibatan ormas keagamaan dalam tambang ini, jika dikelola dengan baik, juga hendaknya bisa menjadi terobosan dan contoh baik di masa depan dalam pengelolaan tambang yang ramah lingkungan,” tuturnya.

Adapun, pemerintah memang menawarkan WIUPK bekas perjanjian karya pengusahaan pertambangan batu bara (PKP2B) secara prioritas kepada badan usaha yang dimiliki oleh ormas keagamaan.

Aturan itu tertuang dalam Peraturan Pemerintah (PP) No. 25/2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah No. 96/2021 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara.

Sampai saat ini sudah ada tiga ormas keagamaan yang menerima WIUP dari pemerintah. Pertama adalah Nahdlatul Ulama, yang kemudian diikuti oleh Muhammadiyah, dan yang ketiga adalah PP Persatuan Islam (Persis).

Bisnis.com, JAKARTA - Pimpinan Pusat Persatuan Islam (PP Persis) memutuskan untuk menerima tawaran pemerintah untuk mengelola wilayah izin usaha pertambangan khusus (WIUPK).

Hal tersebut dibenarkan oleh Ketua Umum PP Persis Jeje Zaenudin. Jeje menyampaikan, sejak 2 bulan lalu, pihak Persis melakukan kajian dan rapat pleno untuk menentukan sikap ini.

Hasilnya, dari rapat Majelis Penasihat dan Sidang Pleno Dewan Hisbah atau Majelis Fatwa PP Persis yang digelar pada 2-3 Juli 2024 diputuskan organisasi menerima tawaran tersebut.

“Kita sudah putuskan untuk menerima tawaran usaha tambang ini,” ucap Jeje saat dihubungi Bisnis, Selasa (30/7/2024).

Lebih lanjut, Jeje menuturkan bahwa dalam pekan ini, pihaknya bakal mempersiapkan segala persyaratan dan prosedur yang dibutuhkan untuk mengajukan permohonan pengelolaan tambang.

Selain itu, Persis juga bakalmengagendakan untuk melakukan pertemuan dengan pemerintah untuk memastikan syarat-syarat yang harus dipenuhi untuk mendapatkan izin usaha pertambangan khusus (IUPK).

“Serta kawasan mana saja yang tersedia dan potensial dari pertambangan tersebut,” ucap Jeje.

Adapun, langkah PP Persis tersebut menambah daftar ormas keagamaan yang menerima tawaran untuk mengelola WIUPK dari pemerintah.

Sejauh ini, sudah ada Nahdlatul Ulama (NU) yang mengajukan terlebih dahulu izin tambang tersebut, yang kemudian diikuti oleh Muhammadiyah baru-baru ini.

Adapun, pemerintah memang menawarkan WIUPK bekas perjanjian karya pengusahaan pertambangan batu bara (PKP2B) secara prioritas kepada badan usaha yang dimiliki oleh ormas keagamaan.

Aturan itu tertuang dalam Peraturan Pemerintah (PP) No. 25/2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah No. 96/2021 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara.

Sebelumnya, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Arifin Tasrif mengungkapkan terdapat enam konsesi tambang eks PKP2B yang akan ditawarkan secara prioritas kepada ormas keagamaan.

Enam konsesi tambang tersebut berasal dari penciutan lahan bekas PKP2B PT Kaltim Prima Coal (KPC), PT Arutmin Indonesia, PT Kendilo Coal Indonesia, PT Multi Harapan Utama, PT Adaro Energy Tbk, dan PT Kideco Jaya Agung.

"Ada KPC, Arutmin, Adaro, MHU, Indika [Kideco], Kendilo," ujar Arifin, Jumat (7/6/2024).

Penawaran WIUPK tersebut akan diprioritaskan kepada enam ormas keagamaan dengan basis massa besar, seperti Nahdlatul Ulama (NU), Muhammadiyah, Konferensi Waligereja Indonesia (KWI), Persekutuan Gereja-Gereja di Indonesia (PGI), serta ormas dari agama Budha dan Hindu.

Arifin menuturkan, penawaran WIUPK kepada ormas keagamaan ini merupakan upaya dari pemerintah untuk bisa memberikan kesempatan kepada ormas keagamaan untuk mendapat sumber pendanaan baru guna mendukung kegiatan-kegiatannya.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA— Perbincangan soal tambang seolah tidak akan berakhir, bagaikan mata air yang dapat mewujudkan kebaikan (maslahat) di satu sisi atau keburukan (mafsadat) di sisi lain.

Ketika tambang membawa kebaikan (masalahat) harus dikelola sejalan dengan Fatwa MUI No. 22 Tahun 2011 tentang Pertambangan Ramah Lingkungan yang memberikan amanat rekomendasi kepada semua pemangku kepentingan seperti pemerintah, masyarakat dan pelaku usaha dan lain-lain.

Kita perlu memberikan apresiasi kepada pemerintah telah memberikan izin pemanfaatan lahan untuk pertambangan dengan ketentuan harus dibatasi, selektif, dan berkeadilan serta untuk kemaslahatan umat (maslahah ammah).

Pemerintah telah melakukan affirmative action yakni kebijakan yang diambil agar kelompok tertentu setara dengan yang lain berdasarkan PP No. 25 Tahun 2024 tentang Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara sebagaimanan di sebutkan dalam pasal 83 A menjelaskan antara lain:

(1) Dalam rangka peningkatan kesejahteraan masyarakat, WIUPK dapat dilakukan penawaran secara prioritas kepada Badan Usaha yang dimiliki oleh organisasi kemasyarakatan keagamaan.

(2) WIUPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan wilayah eks PKP2B

(3) IUPK dan/atau kepemilikan saham organisasi kemasyarakatan keagamaan pada Badan Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat dipindahtangankan dan/atau dialihkan tanpa persetujuan Menteri

(4) Kepemilikan saham organisasi kemasyarakatan keagamaan dalam Badan Usaha harus mayoritas dan menjadi pengendali

(5) Badan Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilarang bekerjasama dengan pemegang PKP2B sebelumnya dan/atau afiliasinya

(6) Penawaran WIUPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku dalam jangka waktu 5 (lima) tahun sejak Peraturan Pemerintah ini berlaku.

Untuk melaksanakan PP tersebut telah terbit Peraturan Presiden No. 76 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Perpres No.70 Tahun 2023 tentang Pengalokasian Lahan Bagi Penataan Investasi. Dalam Perpres ini tegas mengatakan pada Pasal 5A

(1) Dalam rangka peningkatan kesejahteraan masyarakat, WIUPK yang berasal dari wilayah eks PKP2B dapat dilakukan penawaran secara prioritas kepada Badan Usaha yang dimiliki oleh Organisasi Kemasyarakatan keagamaan

(2) Organisasi Kemasyarakatan keagamaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi kriteria sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (6) dan memiliki organ yang menjalankan kegiatan ekonomi serta bertujuan pemberdayaan ekonomi anggota dan kesejahteraan masyarakat/ umat

(3) Penawaran WIUPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku dalam jangka waktu 5 (lima) tahun sejak PP No.25 Tahun 2024

Berdasarkan aturan tersebut timbul pertanyaan bagaimana tata kelola yang baik sehingga dapat menjaga kelestarian lingkungan? Oleh karena itu hukum positif ini sebagaimana dijelaskan di atas belum cukup, karena itu penting ijtihad baru yakni pertambangan secara syariah.

Para ahli hukum Islam menyadari hal ini, sehingga muncul adagium yang berbunyi “teks-teks hukum itu terbatas apa adanya, sementara kasus-kasus hukum tiada terbatas” (al-nushush mutanahiyah, wa amma al-waqa’i’ ghair mutanahiyah).

Di sinilah perlunya ijtihad pelestarian lingkungan antara lain yang tercetus melalui Fatwa MUI Tentang Tambang Ramah Lingkungan tersebut.

Untuk itu menjaga lingkungan hidup (hifzhu al-bi’ah) jelas berada dalam bingkai mashlahah. Alquran hanya menyinggung tentang prinsip-prinsip konservasi dan restorasi lingkungan, seperti larangan perusakan atau larangan berlebih-lebihan (israf) dalam pemanfaatannya.

Prinsip-prinsip...

Prinsip-prinsip ini dinamakan mashlahah mu’tabarah. Namun, sejauh mana kadar berlebih-lebihan serta teknis operasional penjagaan tidaklah ditemukan dalam Alquran.

Kita harus berijtihad secara kolektif bagaimana, misalnya, tambang supaya tidak merusak lingkungan. Kebutuhan untuk menjaga lingkungan tetap niscaya untuk dijalankan, karena lingkungan hidup merupakan penopang segala kehidupan ciptaan Tuhan.

Nah, melalui fikih lingkungan (fiqh al-bi’ah), pesan lingkungan dari agama bisa ditransfer dan menjadi inspirasi baru bagi pengelolaan lingkungan hidup. Rumusan fikih lingkungan sejatinya dapat digunakan sebagai panduan tindakan preventif agama supaya perilaku manusia tidak melawan alam.

Alhasil, menjaga dan melestarikan lingkungan bukan lagi sekadar wajib kifayah, melainkan berhukum wajib ‘ain, yakni kewajiban yang hanya bisa gugur apabila setiap insan di muka bumi ini menunaikannya. Inilah produk fikih lingkungan (fiqh al-bi’ah) melengkapi maqashid syariah yang lima agar dapat menjaga lingkungan (hifzul bi’ah) dan mengharamkan merusak lingkungan.

Oleh karena itu mengelola tambang secara syariah perlu di lakukan sehingga terhindar dari kerusakan (mafsadat). Dewan Pengawas Syariah penting untuk melakukan pengawasan dari hulu hingga hilir sehingg praktik pertambangan berjalan sesuai tujuan syariah (maqasid syariah).

Kita tidak ingin kerusakan dan keserakahan pengelolaan tambang yang hanya di kuasai sekelompok orang yang menyebabkan keserakahan.

Akan tetapi kita berharap pengelolaan tambang yang akan di lakukan ormas mendatangkan kemaslahatan guna melestarikan dan memuliakan hidup sehingga dapat mewujudkan melestarikan lingkungan hidup pula.

Bisnis.com, JAKARTA – Presiden terpilih Prabowo Subianto mengusulkan agar izin usaha pertambangan (IUP) diperluas untuk organisasi masyarakat (ormas) lainnya, di luar ormas keagamaan.

Hal ini disampaikan oleh Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Bahlil Lahadalia dalam konferensi pers Realisasi Investasi Kuartal II/2024.

Bahlil menjelaskan, pemberian IUP dipertimbangkan untuk ormas yang memenuhi syarat, terutama yang telah memberikan kontribusi bagi negara.

“Kalau saya diskusi dengan pak Prabowo, jangan hanya ini [ormas keagamaan] saja yang dikasih, dilihat juga organisasi lain yang punya kontribusi ke negara yang klasifikasinya memenuhi syarat. Kita kasih saja daripada kasih yang lain yang nggak jelas,” katanya, Senin (29/7/2024).

Bahlil menyampaikan, saat ini pengelolaan tambang hanya diberikan kepada organisasi keagamaan. Hal ini diatur dalam Peraturan Pemerintah (PP) No. 25/2024 tentang Perubahan atas PP No. 96/2021 tentang Pelaksanaan Kegiatan usaha Pertambangan Mineral dan Batubara.

Sebagaimana diketahui, dua ormas keagamaan, Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) dan Pimpinan Pusat Muhammadiyah telah menyatakan siap mengelola wilayah usaha pertambangan (WIUP) yang ditawarkan oleh pemerintah.

Berdasarkan pemberitaan Bisnis sebelumnya, PBNU sendiri telah membentuk perseroan terbatas (PT) yang secara khusus untuk mengelola konsesi eks perjanjian karya pengusahaan pertambangan batu bara (PKP2B) pemberian pemerintah, yaitu tambang batu bara bekas penciutan lahan PT Kaltim Prima Coal (KPC).

Lebih lanjut, Bahlil mengatakan pemerintah belum memutuskan akan memberikan lahan tambang yang mana untuk dikelola oleh Muhammadiyah. Dia menjanjikan, ormas ini akan mendapatkan lahan terbaik di luar KPC.

“Karena sudah disampaikan, Insyaallah kita memberikan eks PKP2B yang paling bagus di luar dari KPC, tapi yang mananya saya laporkan Presiden dulu,” tuturnya.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA— Tiga ormas Islam telah menyatakan akan menerima konsesi tambang yang ditawarkan Pemerintah. Ketiga ormas Islam tersebut yaitu Persatuan Islam (Persis), Nahdlatul Ulama (NU), dan Muhammadiyah.

c. Firman Allah SWT yang menegaskan hubungan antara keimanan dengan memakmurkan bumi dan seisinya serta dampak negatif yang ditimbulkan jika tidak memperhatikan kaedah pelestarian lingkungan, antara lain:

وَإِلَىٰ ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحًا ۚ قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُمْ مِنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ ۖ هُوَ أَنْشَأَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ وَاسْتَعْمَرَكُمْ فِيهَا فَاسْتَغْفِرُوهُ ثُمَّ تُوبُوا إِلَيْهِ ۚ إِنَّ رَبِّي قَرِيبٌ مُجِيبٌ

“Dan kepada Tsamud (Kami utus) saudara mereka Shaleh. Shaleh berkata: "Hai kaumku, sembahlah Allah, sekali-kali tidak ada bagimu Tuhan selain Dia. Dia telah menciptakan kamu dari bumi (tanah) dan menjadikan kamu pemakmurnya, karena itu mohonlah ampunan-Nya, kemudian bertobatlah kepada-Nya, Sesungguhnya Tuhanku amat dekat (rahmat-Nya) lagi memperkenankan (do'a hamba-Nya)." (QS Hud [11] :61)

أَوَلَمْ يَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَيَنْظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ ۚ كَانُوا أَشَدَّ مِنْهُمْ قُوَّةً وَأَثَارُوا الْأَرْضَ وَعَمَرُوهَا أَكْثَرَ مِمَّا عَمَرُوهَا وَجَاءَتْهُمْ رُسُلُهُمْ بِالْبَيِّنَاتِ ۖ فَمَا كَانَ اللَّهُ لِيَظْلِمَهُمْ وَلَٰكِنْ كَانُوا أَنْفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ

“Dan apakah mereka tidak mengadakan perjalanan di muka bumi dan memperhatikan bagaimana akibat (yang diderita) oleh orang-orang sebelum mereka? orang-orang itu adalah lebih kuat dari mereka (sendiri) dan telah mengolah bumi (tanah) serta memakmurkannya lebih banyak dari apa yang telah mereka makmurkan. Dan telah datang kepada mereka rasul-rasul mereka dengan membawa bukti-bukti yang nyata. Maka Allah sekali-kali tidak berlaku zalim kepada mereka, akan tetapi merekalah yang berlaku zalim kepada diri sendiri.” (QS Al-Rum [30] : 9)

d. Firman Allah SWT yang melarang berbuat kerusakan di bumi, termasuk di dalamnya dalam hal pertambangan, antara lain :

وَلَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَاحِهَا

”Dan janganlah kamu membuat kerusakan di muka bumi, sesudah (Allah) memperbaikinya.” (QS Al-A’raf: 56)

كُلُوا وَاشْرَبُوا مِنْ رِزْقِ اللَّهِ وَلَا تَعْثَوْا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ

“Makan dan minumlah rezki (yang diberikan) Allah, dan janganlah kamu berkeliaran di muka bumi dengan berbuat kerusakan.” (QS Al-Baqarah [2]:60)

وَابْتَغِ فِيمَا آتَاكَ اللَّهُ الدَّارَ الْآخِرَةَ ۖ وَلَا تَنْسَ نَصِيبَكَ مِنَ الدُّنْيَا ۖ وَأَحْسِنْ كَمَا أَحْسَنَ اللَّهُ إِلَيْكَ ۖ وَلَا تَبْغِ الْفَسَادَ فِي الْأَرْضِ ۖ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُفْسِدِينَ

“Dan carilah pada apa yang telah dianugerahkan Allah kepadamu (kebahagiaan) negeri akhirat, dan janganlah kamu melupakan bahagianmu dari (keni'matan) duniawi dan berbuat baiklah (kepada orang lain) sebagaimana Allah telah berbuat baik, kepadamu, dan janganlah kamu berbuat kerusakan di (muka) bumi. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berbuat kerusakan.” (QS Al- Qashash [28]:77)

وَلَا تَبْخَسُوا النَّاسَ أَشْيَاءَهُمْ وَلَا تَعْثَوْا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ

“Dan janganlah kamu merugikan manusia pada hak-haknya dan janganlah kamu merajalela di muka bumi dengan membuat kerusakan.” (QS al-Syuara’ [26]:183)

ظَهَرَ الْفَسَادُ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ بِمَا كَسَبَتْ أَيْدِي النَّاسِ لِيُذِيقَهُمْ بَعْضَ الَّذِي عَمِلُوا لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ

“Telah tampak kerusakan di darat dan di laut disebabkan karena perbuatan tangan manusia, supaya Allah merasakan kepada mereka sebahagian dari (akibat) perbuatan mereka, agar mereka kembali (ke jalan yang benar).” (QS Al-Rum [30]:41)

وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ ۛ

“… Dan janganlah kamu menjatuhkan dirimu sendiri ke dalam kebinasaan…” (QS al-Baqarah [2] : 195)

e. Firman Allah SWT yang menjelaskan kewajiban taat kepada ulil amri, antara lain:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ

“Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nya), dan ulil amri di antara kamu.” (QS Al-Nisa’ [4]: 59)

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Majelis Ulama Indonesia (MUI) mengeluarkan Fatwa Nomor 22 Tahun 2011 tentang Pertambangan Ramah Lingkungan. Fatwa MUI ini ditandatangani Ketua Komisi Fatwa MUI KH Hasanuddin AF dan Sekertaris Komisi Fatwa MUI KH Asrorun Niam Sholeh.

KH Asrorun Niam Sholeh yang saat ini menjadi Ketua MUI Bidang Fatwa mengingatkan kembali ketentuan hukum terkait Fatwa MUI tentang Pertambangan Ramah Lingkungan.

Kiai Niam mengungkap bagaimana ketentuan hukum dalam fatwa tersebut. Pertama, pertambangan boleh dilakukan sepanjang untuk kepentingan kemaslahatan umum, tidak mendatangkan kerusakan, dan ramah lingkungan.

"Kedua, pelaksanaan pertambangan sebagaimana dimaksud (dalam ketentuan hukum pertama) harus memenuhi persyaratan sebagai berikut," kata Kiai Niam kepada Republika, Senin (29/7/2024).

Kiai Niam menyampaikan, persyaratannya di antaranya harus sesuai dengan perencanaan tata ruang dan mekanisme perizinan yang berkeadilan. Dia menjelaskan, harus dilakukan studi kelayakan yang melibatkan masyarakat pemangku kepentingan (stakeholders).

Pelaksanaan tambang pun dinilai harus ramah lingkungan (green mining). Dia menjelaskan, tambang tidak boleh menimbulkan kerusakan dan pencemaran lingkungan serta perlu adanya pengawasan (monitoring) berkelanjutan. Melakukan reklamasi, restorasi dan rehabilitasi pascapertambangan.

"Pemanfaatan hasil tambang harus mendukung ketahanan nasional dan pewujudan kesejahteraan masyarakat sesuai dengan amanat UUD, dan memperhatikan tata guna lahan dan kedaulatan teritorial," ujar dia.

Kiai Niam melanjutkan penjelasannya, ketentuan hukum ketiga, pelaksanaan pertambangan sebagaimana dimaksud (ketentuan hukum pertama) wajib menghindari kerusakan (daf’u al-mafsadah),yang antara lain, menimbulkan kerusakan ekosistem darat dan laut, dan menimbulkan pencemaran air serta rusaknya daur hidrologi (siklus air).

Pengelola juga dinilai wajib menghindari kerusakan seperti menyebabkan kepunahan atau terganggunya keanekaragaman hayati yang berada di sekitarnya, menyebabkan polusi udara dan ikut serta mempercepat pemanasan global, mendorong proses pemiskinan masyarakat sekitar, dan mengancam kesehatan masyarakat.

Ketentuan hukum kelima, kegiatan pertambangan yang tidak sesuai dengan persyaratan sebagaimana (ketentuan hukum kedua dan ketiga) serta tidak mendatangkan kesejahteraan bagi masyarakat sekitar, hukumnya haram."Keenam, mentaati seluruh ketentuan peraturan perundang-undangan untuk mewujudkan pertambangan ramah lingkungan hukumnya wajib," ujar Kiai Niam.

Tujuh syarat tentang tambang ramah lingkungan..

Berikut ini syarat yang harus dipenuhi agar tambang ramah lingkungan tidak haram sebagaimana ketentuan hukum Fatwa Nomor 22 Tahun 2011 tentang Pertambangan Ramah Lingkungan.

a. Harus sesuai dengan perencanaan tata ruang dan mekanisme perizinan yang berkeadilan;

b. Harus dilakukan studi kelayakan yang melibatkan masyarakat pemangku kepentingan (stake holders)

c. Pelaksanaannya harus ramah lingkungan (green mining);

d. Tidak menimbulkan kerusakan dan pencemaran lingkungan serta perlu adanya pengawasan (monitoring) berkelanjutan;

e. Melakukan reklamasi, restorasi dan rehabilitasi pascapertambangan;

f. Pemanfaatan hasil tambang harus mendukung ketahanan nasional dan pewujudan kesejahteraan masyarakat sesuai dengan amanat UUD; dan

g. Memperhatikan tata guna lahan dan kedaulatan teritorial.

Syarat lainnya wajib menghindari kerusakan (daf’u al-mafsadah) antara lain:

a. Menimbulkan kerusakan ekosistem darat dan laut;

b. Menimbulkan pencemaran air serta rusaknya daur hidrologi (siklus air);

c. Menyebabkan kepunahan atau terganggunya keanekaragaman hayati yang berada di sekitarnya;

d. Menyebabkan polusi udara dan ikut serta mempercepat pemanasan global;

e. Mendorong proses pemiskinan masyarakat sekitar;

f. Mengancam kesehatan masyarakat.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA — Pegiat lingkungan Muhammadiyah Hening Purwati Parlan mengaku sedih dan jengkel terkait dengan sikap Pimpinan Pusat Muhammadiyah yang memutuskan untuk menerima tawaran konsesi lahan tambang dari pemerintah. Meski demikian, kader senior yang aktif dalam berbagai lembaga Muhammadiyah ini menegaskan, kesedihan tersebut tidak boleh berkepanjangan.

Dia menegaskan, Muhammadiyah telah berusia di atas 100 tahun. Untuk itu, dengan menjadi bagian Muhammadiyah yang mencintai negeri ini artinya harus terus bergerak.

“Seperti pesan KH Ahmad Dahlan bahwa kita berorganisasi di persyarikatan harus terus menjadi penolong kesengsaraan umat. Ada EcoBhinnaka, ada 1000Cahaya, ada LLH PB Aisyiyah, ada MLH PP Muhammadiyah dan ada GreenFaith yang bersinggungan erat dengan kerja-kerja lingkungan dan lintas agama. Biarlah hal-hal kecil ini akan menjadi mewarnai Muhammadiyah dalam transisi energi dan lingkungan yang bukan hanya tambang,”ujar Hening lewat keterangan tertulis kepada Republika.

Secara khusus, Hening mengungkapkan pesannya untuk kader Muhammadiyah yang menolak konsesi tambang dan mendukungnya.

"Buat kawan-kawan Muhammadiyah yang berjuang menolak, sungguh sebuah apresiasi dan hormat dimana kita ada dalam satu visi. Kita mungkin sering dibilang naif, namun hidup memang memilih. Dan menggunakan pertimbangan hati nurani dan keperpihakan adalah sesuatu yang membuat kita bahagia,"ujar dia.

Bagi mereka yang mendukung agar Muhammadiyah mengelola tambang atau yang memilih tidak bersikap, Hening tak mempermasalahkannya. "Semua hak pribadi dan silahkan, nitip pesan bahwa yang kita lakukan saat ini adalah membangun hidup bermartabat dan keberlangsungan generasi kita masa yang akan datang,"kata dia.

PP Muhammadiyah memutuskan siap mengelola tambang dengan menerima konsesi atau pemberian izin tambang untuk ormas keagamaan dari pemerintah. Meski begitu, Ketum PP Muhammadiyah, Haedar Nashir menegaskan pihaknya tidak mengejar keuntungan dari pengelolaan tambang tersebut nantinya.

“Kami tidak mengejar keuntungan. Karena kalau mikir diri sendiri, kami Muhammadiyah insya Allah sudah cukup,” kata Haedar dalam konferensi pers yang digelar usai Konsolnas PP Muhammadiyah di Kampus Unisa Yogyakarta, Sleman, DIY, Ahad (28/7/2024).

Muhammadiyah memutuskan menerima pemberian izin tambang ini berdasarkan keputusan dalam Konsolidasi Nasional (Konsolnas) PP Muhammadiyah yang digelar 27-28 Juli 2024 di Kampus Unisa Yogyakarta. Haedar menyebut, pihaknya masuk ke dunia pertambangan ini sudah dengan berbagai kajian dan masukan yang sudah dihimpun dan didiskusikan dalam konsolnas tersebut.

“Kami tidak ingin menolak maupun menerima tanpa proses kajian mendalam, bahkan dialektika berdiskusi dengan wilayah-wilayah yang kebetulan ada area tambang di dalamnya. Di sinilah letak spirit dari hasil keputusan ini,” ucap Haedar.

Lebih lanjut, dikatakan pihaknya ingin memiliki role model pengelolaan tambang yang tidak merusak lingkungan dan tidak menimbulkan konflik serta disparitas sosial. Bahkan, pihaknya ingin mengelola tambang yang pro keadilan sosial, pro kesejahteraan sosial, dan pro lingkungan

Haedar juga menyebut, dari konsolnas yang sudah dilakukan dengan turut menghadirkan 35 pimpinan wilayah Muhammadiyah se-Indonesia, semuanya mengemukakan pendapat setuju untuk Muhammadiyah bisa mengelola tambang dari pemerintah.

Meski begitu, banyak masukan agar tambang yang dikelola nantinya tidak menimbulkan persoalan baru. Utamanya persoalan-persoalan terkait lingkungan, dan kesejahteraan masyarakat khususnya yang ada di sekitar area tambang.

“(usaha tambang) Ini jangan dibayangkan yang serba positif, apalagi serba duit, insya Allah kami jauh dari itu. Sebaliknya juga jangan menganggap dan meletakkannya sebagai sesuatu yang serba pahit, penuh dengan ancaman seakan-akan kiamat kalau kita masuk ke dunia itu,” ungkapnya.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA— Pemerintah Republik Indonesia menerbitkan Peraturan Pemerintah Nomor 25 tahun 2024 yang di dalamnya terdapat kewenangan dan kesempatan bagi organisasi masyarakat (Ormas) keagamaan yang memenuhi persyaratan untuk mendapatkan izin usaha pertambangan (IUP).

Dua ormas Islam terbesar di Indonesia, NU dan Muhammadiyah menyatakan menerima tawaran konsesi tambang dari pemerintah.

Teranyar, Pimpinan Pusat Muhammadiyah memutukan menerima tawaran pemerintah tersebut. Ketua Umum Pimpinan Pusat Muhammadiyah, Haedar Nashir menyampaikan bahwa Muhammadiyah sebagaimana karakternya, ketika ada tawaran resmi dari pemerintah soal tambang, Muhammadiyah tidak serta merta menerima tetapi tidak juga serta merta menolak.

"Karena kami (Muhammadiyah) selalu punya prinsip menerima, menolak, dan melakukan langkah apapun dalam pergerakan Muhammadiyah harus berdasar ilmu yang diajarkan Islam dan jangan bertindak bukan karena ilmu," kata Haedar dalam Konferensi Pers Hasil Konsolidasi Nasional Pimpinan Pusat Muhammadiyah, Ahad, (28/7/2024)

Haedar menambahkan, harus dasar ilmu dan juga berbasis pada pemikiran Muhammadiyah. Yakni berbasis pada Islam berkemajuan, dan melihat berbagai konteks kehidupan baik di tingkal lokal atau nasional.

Maka Muhammadiyah selama dua bulan lebih mengkaji masalah pengelolaan tambang. Ada aspek-aspek yang sekaligus juga kelompok yang kontra, yang tidak setuju tetapi juga punya argumen masalah lingkungan, masalah yang menyangkut nasib masyarakat setempat, juga terkait pengelolaan tambang yang ilegal, yang punya potensi banyak problem dan lain sebagainya. Bahkan ada juga sebagian kecil kelompok yang kemarin demonstrasi.

Sebelumnya, Ketua Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU), KH Ulil Abshar Abdalla menegaskan, PBNU seperti yang diketahui menerima tawaran pemerintah untuk menerima konsesi tambang dari pemerintah Presiden Joko Widodo (Jokowi).

"Perlu saya tegaskan bahwa konsesi tambang ini bukan permintaan ormas, ini adalah langkah afirmatif dari pemerintah," kata Kiai Ulil yang akrab disapa Gus Ulil kepada Republika usai perhelatan Interfaith and Intercivilizational Reception yang dihadiri Grand Syekh Al-Azhar Imam Akbar Ahmed Al-Tayeb di Grand Ballroom Pullman, Jakarta, Rabu (10/7/2024).

Gus Ulil menegaskan, PBNU tidak pernah meminta konsesi tambang tetapi diberi oleh pemerintah dengan pertimbangan pemerintah bahwa tambang selama ini dikuasai oleh kelompok tertentu.

Dengan demikian, dia menilai, pemerintah menginginkan pengelolaan tambang lebih merata."Nah, kita ditawari, orang Islam itu kalau diberi hibah ya terserah mau terima atau tidak, monggo saja, asal hibahnya halal," ujar Gus Ulil.

Gus Ulil juga menegaskan bahwa tambang itu halal dan tidak haram. Untuk itu, PBNU akan mengelola tambang sesuai dengan aturan dan melibatkan orang-orang yang profesional.

"Dan kami percaya betul bahwa tambang itu halal, tidak haram sama sekali, ya, nanti kita akan kelola sesuai dengan aturan dan PBNU sudah membentuk PT khusus untuk mengelola tambang ini dan kita akan melibatkan orang-orang profesional," jelas Gus Ulil.

Lantas bagaimana dengan hukum..

Dalam fatwa ini ditetapkan sebagai berikut:

1. Pertambangan boleh dilakukan sepanjang untuk kepentingan kemaslahatan umum, tidak mendatangkan kerusakan, dan ramah lingkungan

2. Pelaksanaan pertambangan sebagaimana dimaksud angka satu harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

a. harus sesuai dengan perencanaan tata ruang dan mekanisme perizinan yang berkeadilan

b. harus dilakukan studi kelayakan yang melibatkan masyarakat pemangku kepentingan (stake holders)

c. pelaksanaannya harus ramah lingkungan (green mining)

d. tidak menimbulkan kerusakan dan pencemaran lingkungan serta perlu adanya pengawasan (monitoring) berkelanjutan

e. melakukan reklamasi, restorasi dan rehabilitasi pascapertambangan

f. pemanfaatan hasil tambang harus mendukung ketahanan nasional dan pewujudan kesejahteraan masyarakat sesuai dengan amanat UUD; dan

g. memperhatikan tata guna lahan dan kedaulatan teritorial.

3. Pelaksanaan pertambangan sebagaimana dimaksud angka satu wajib menghindari kerusakan (daf’u al-mafsadah), yang antara lain:

a. menimbulkan kerusakan ekosistem darat dan laut

b. menimbulkan pencemaran air serta rusaknya daur hidrologi (siklus air)

c. menyebabkan kepunahan atau terganggunya keanekaragaman hayati yang berada di sekitarnya

d. menyebabkan polusi udara dan ikut serta mempercepat pemanasan global

e. mendorong proses pemiskinan masyarakat sekitar

f. mengancam kesehatan masyarakat

4. Kegiatan pertambangan yang tidak sesuai dengan persyaratan sebagaimana angka 2 dan angka 3 serta tidak mendatangkan kesejahteraan bagi masyarakat sekitar, hukumnya haram

5. Dalam hal pertambangan yang menimbulkan dampak buruk sebagaimana angka 3, penambang wajib melakukan perbaikan dalam rangka menjamin kesejahteraan masyarakat dan kelestarian lingkungan hidup

6. Mentaati seluruh ketentuan peraturan perundang- undangan untuk mewujudkan pertambangan ramah lingkungan hukumnya wajib.