Menteri Koordinator Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan pemerintah menyiapkan kebijakan untuk melindungi industri tekstil. Hal ini disampaikan Airlangga usai bertemu Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo).

Berbagai langkah yang dimaksud Airlangga itu mulai dari kebijakan Bea Masuk Antidumping (BMAD) dan Bea Masuk Tindakan Pengamanan (BMTP) atau safeguard. Namun aturan-aturan ini masih dalam proses persiapan.

"Pemerintah juga menyiapkan ada beberapa langkah untuk sektor industri tekstil, termasuk kaitannya dengan safeguard dan antidumping," kata Airlangga di kantornya, Jakarta, Rabu, (30/10/2024).

Airlangga berharap dengan adanya berbagai kebijakan ini nanti, industri di dalam negeri termasuk tekstil dapat dijaga dari persaingan tidak sehat. Baik dari hulu hingga ke hilir.

"Sehingga diharapkan dengan adanya struktur itu industri proses hulu, midstream dan hilir bisa terjaga dari persaingan tidak sehat," ucapnya.

Sebagai informasi, saat ini industri tekstil sedang dalam tekanan. Bahkan baru-baru ini raksasa tekstil PT Sri Rejeki Isman Tbk (Sritex) dinyatakan pailit.

Terkait Sritex pailit, pengusaha menilai salah satu penyebabnya lantaran bajirnya barang impor ke Indonesia. Oleh sebab itu Apindo meminta pemerintah turun tangan merevisi Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) Nomor 8 Tahun 2024 tentang Kebijakan dan pengaturan impor.

Pengusaha pun menyerahkan keputusan merevisi Permendag 8/2024 ini kepada pemerintah. "Ya itu nanti kami serahkan kepada pemerintah," kata Ketua Umum Apindo Shinta Kamdani dalam kesempatan yang sama.

Shinta mengatakan yang perlu menjadi perhatian penting pemerintah saat ini adalah bagaimana cara mengatasi masalah impor ilegal. Sebab menurutnya ini merupakan biang kerok lain yang membuat persaingan industri sangat sengit.

"Prinsipnya yang kami selalu tegaskan adalah memang kita harus memberantas illegal import. Karena illegal import itu sesuatu yang jelas-jelas sangat mempengaruhi (industri dalam negeri)," terang Shinta.

Bisnis.com, JAKARTA - Himpunan Penyewa Pusat Perbelanjaan Indonesia (Hippindo) menyebut kemungkinan maraknya penutupan gerai hingga pemutusan hubungan kerja (PHK) jika pemerintah memungut bea masuk terhadap barang impor sebesar 200%.

“Kalau misalnya nanti dinaikin 200% dan sebagainya, kami mungkin sampai akhir tahun akan tutup toko, pengurangan tenaga kerja, dan sebagainya,” kata Sekretaris Jenderal Hippindo Haryanto Pratantara dalam konferensi pers di Sarinah, Jumat (5/7/2024).

Dia menyampaikan, kondisi sektor ritel sudah berada dalam posisi sulit usai pemerintah menerapkan Permendag No.8/2024. Kebijakan ini, membuat impor resmi kesulitan untuk memasok barang lantaran adanya kuota impor.

“Gimana mungkin bisa hidup dengan segala kesulitan satu dengan tambahan bea masuk bisa menjadi sangat lebih mahal, kedua, sudah mahal pun dapat kuota impor untuk masukin barang juga susah,” ungkapnya.

Menurutnya, semua ini akan menjadi kontraproduktif. Sebab, pemerintah juga akan dirugikan lantaran pendapatan pajak dan bea masuk menurun.

Dia menilai, polemik maraknya produk impor di Tanah Air akan terus terjadi jika pemerintah tidak memahami akar masalahnya.

“Sekarang mau bea masuknya naik 1000% kalau masalahnya di ilegal impor nggak ada dampaknya, yang ada bisnis resminya makin susah,” ujarnya.

Deputi I Perdagangan Dalam Negeri Hippindo Hasan Aula menambahkan, pemerintah melalui Permendag No.8/2024 mengharuskan sejumlah produk impor termasuk global brand untuk mengajukan Persetujuan Impor (PI).

Selain itu terhadap beberapa produk tersebut, pemerintah menetapkan kuota impor sehingga importir tidak bisa sembarangan memasok barang ke Tanah Air.

“Misal mereka mengajukan 10.000 atau 50.000 yang dikasih cuma 20%, kecil sekali,” ujar Hasan.

Jika pemerintah nantinya resmi mengenakan bea masuk 200% dengan segala beban pajak yang harus dibayarkan peritel, bukan tidak mungkin sejumlah toko akan tutup, ekspansi ritel akan berhenti, dan pusat perbelanjaan menjadi sepi lantaran stok barang yang kosong.

Ketua Appbi Alphonzus Widjaja bahkan menyebut telah merevisi target okupansinya di 2024. Sebelumnya, mereka menargetkan tingkat okupansi kembali ke masa sebelum pandemi yakni rata-rata nasional 90%.

“Mudah-mudahan akhir tahun kami bisa bertahan di angka 80%,” harapnya.

Alphonzus pesimistis tingkat okupansi masih bertahan di angka 80% pada awal 2025 jika kondisi ini terus berlanjut. Mengingat sejumlah peritel telah menutup beberapa gerainya.

“Jadi ini yan harus dibenahi segera. Saya kira kerpihatinan ini kalau dibiarkan akan mengancam industri ritel secara keseluruhan,” ujarnya.

Rencanannya, para peritel berencana untuk bertemu dengan Menteri Perdagangan (Mendag) Zulkifli Hasan pada Senin (8/7/2024) untuk memberikan masukan dengan harapan Ketua Umum PAN itu dapat memahami akar masalah dari maraknya produk impor di Tanah Air. Dengan begitu, atuan yang nantinya dikeluarkan oleh pemerintah dapat menyentuh akan masalahnya.

Bisnis.com, JAKARTA - Himpunan Penyewa Pusat Perbelanjaan Indonesia (Hippindo) menilai rencana pemerintah untuk mengenakan bea masuk terhadap sejumlah komoditas akan membuat impor ilegal semakin berjaya.

Ketua Umum Hippindo Budihardjo Iduansjah mengatakan wacana tersebut akan membuat importir legal sulit untuk mendatangkan barang ke Indonesia lantaran dikenakan pungutan-pungutan yang cukup besar. Menurutnya hal itu akan semakin menyuburkan pasar impor produk ilegal di Indonesia

“Dengan bea masuk itu akan membuat impor ilegal makin berjaya. Kalau udah dinaikin 200% pasti masuknya tidak resmi,” kata Budihardjo dalam konferensi pers di Sarinah, Jumat (5/7/2024).

Sementara itu, Sekretaris Jenderal Hippindo Haryanto Pratantara menilai bahwa rencana tersebut tidak tepat sasaran dan bukan solusi yang tepat untuk melindungi industri dalam negeri dari gempuran produk impor.

Menurutnya, pemerintah harus mengindentifikasi masalah yang ada dengan baik sehingga kebijakan yang dikeluarkan efektif untuk mengendalikan produk impor yang masuk ke Indonesia.

“Artinya tepat sasaran pada impor yang harus memang dibatasi atau bahkan dilarang. Tetapi industri retailnya tetap bisa berjalan dengan baik,” ujarnya.

Dia menyebut, produk impor yang harus dibatasi adalah barang-barang dengan harga murah. Pasalnya, ini membuat produk lokal sulit untuk bersaing.

Selain itu, dia memastikan bahwa produk-produk dengan harga murah itu masuk melalui jalur ilegal. “Kenapa barang-barang impor ini bisa lebih rendah? Karena barang-barang ini masuknya tidak melalui jalur yang benar, nggak bayar pajak, dan sebagainya,” ungkapnya.

Alih-alih berencana untuk mengenakan bea masuk untuk produk impor, pemerintah seharusnya membuat kebijakan yang dapat mengurangi impor ilegal.

Sebelumnya, pemerintah berencana menetapkan bea masuk tindakan pengamanan (BMTD) dan bea masuk antidumping (BMAD) untuk beberapa komoditas impor.

Menteri Perdagangan (Mendag) Zulkifli Hasan mengatakan, kebijakan ini diambil untuk mengendalikan perdagangan domestik terhadap produk impor yang mengancam industri dalam negeri.

Dia menyebut, maraknya produk impor di dalam negeri telah membuat banyak pabrik tutup dalam beberapa tahun terakhir, mengakibatkan pemutusan hubungan kerja (PHK) massal.

Pemerintah saat ini tengah menunggu hasil perhitungan BMTD oleh Komite Pengamanan Perdagangan Indonesia (KPPI) dan BMAD oleh Komite Anti Dumping Indonesia (KADI) untuk menetapkan besaran bea masuk ketujuh komoditas tersebut.

“Lagi dihitung [bea masuk],” kata Zulhas kepada awak media di Kantor Kementerian Perdagangan (Kemendag), Jumat (5/7/2024).

Adapun pernyataan itu disampaikan Zulhas sekaligus untuk meluruskan wacana penerapan bea masuk barang impor yang sempat dilontarkannya beberapa waktu lalu. Kala itu, dia menyebut bahwa pemerintah akan mengenakan bea masuk barang impor 100%-200%.