JAKARTA, iNewsSerpong.id -- Penggunaan kendaraan listrik di Indonesia didukung anak muda dengan antusias, khususnya motor elektrik. Faktanya, sepanjang Agustus hingga Oktober 2024, digelar kampanye “SRECharged” mendapat respons positif.  

Kegiatan ini disambut ramah oleh kalangan mahasiswa, yaitu di Universitas Udayana Bali,Universitas Pertamina Jakarta dan Institut Teknologi Bandung (ITB). Kampanye tersebut bertujuan mengakselerasi konversi motor berbahan bakar fosil menjadi motor listrik yang ramah lingkungan. 

SRECharged adalah program yang diluncurkan oleh Society Renewable Energy (SRE), sebuah komunitas anak-anak muda terbesar di Indonesia, yang memiliki perhatian pada penggunaan energi baru terbarukan.

Saat ini, SRE sudah menjadi student chapter di lebih dari 50 kampus seluruh Indonesia, dengan member teregister mencapai 4 ribuan anak muda. 

Kegiatan SRECharged mendapatkan dukungan penuh Kementerian ESDM RI dan lembaga internasional UNDP (United Nations Development Programme) serta proyek ENTREV (Enhancing Readiness for the Transition to Electric Vehicles in Indonesia).

Peluncuran SRECharged dilakukan di Universitas Udayana, Bali pada 10 Agustus 2024, berlangsung sangat meriah dan dihadiri berbagai elemen masyarakat. Mahasiswa dan akademisi terlibat aktif dalam kegiatan ini.

Diskusi panel di Bali menghadirkan narasumber dari sektor pemerintah dan penggiat energi, yaitu MP Dwinugroho (Direktur Teknik dan Lingkungan Ketenagalistrikan ESDM) serta Zagy Yakana Berian (Pendiri SRE).

Dwinugroho mengatakan, keberhasilan upaya percepatan transisi energi di Indonesia membutuhkan dukungan dan kolaborasi lintas sektor. Pemerintah membutuhkan dukungan dari akademisi, industri dan masyarakat. 

Sementara Zagy Yakana Berian menyampaikan bahwa generasi muda memiliki peran kunci dalam proses transisi energi. Karenanya, dia mengajak anak-anak muda untuk terlibat langsung.

Salah satunya memberikan dukungan untuk mengkonversi motor-motor berbahan bakar bensin asal fosil menjadi motor listrik. Mengapa konversi motor ini penting, karena kendaraan ini sangat umum dan biasa digunakan sebagai alat transport mahasiswa.

Dengan mengkonversi motornya, maka mahasiswa tidak lagi berperan sebagai konsumen tetapi menjadi penggerak transformasi energi untuk Indonesia yang lebih bersih. 

Mahasiswa rupanya sangat tertarik dengan penggunaan motor listrik. Booth yang menampilkan showcase motor listrik dari berbagai merk ramai diuji coba oleh mereka.

Mahasiswa diberi kesempatan melakukan tes drive motor listrik, sekaligus berdialog dan berinteraksi langsung dengan perwakilan industri, akademisi dan pihak pemerintah yang hadir dalam kegiatan tersebut.

Semua mahasiswa yang mencoba mengendarai motor listrik mengaku merasakan kehandalan dan kenyamanannya. Mereka juga bertanya dan menggali lebih dalam mengenai penggunaan motor listrik.

Road show SRECharged lalu berlanjut ke Jakarta. Pada 11 September 2024 dilangsungkan kegiatan sejenis di Universitas Pertamina, dengan tema: Membangun Ekosistem Kendaraan Listrik Berbasis Baterei oleh Generasi Muda. 

Rektor Universitas Pertamina, Prof Dr Ir Wawan Gunawan A Kadir saat membuka kegiatan itu menekankan bahwa transisi ke kendaraan listrik adalah langkah sangat penting untuk mengurangi ketergantungan pada bahan bakar fosil. Khususnya konversi motor listrik, karena motor adalah moda transportasi utama bagi sebagian besar masyarakat di Indonesia. 

Talkshow di Universitas Pertamina menghadirkan sejumlah narasumber. Selain akademisi dari Pertamina, juga ada peneliti dari BRIN (Badan Riset dan Inovasi Nasional), dan dari kalangan industri yaitu Volta Indonesia. 

BRIN menekankan pentingnya riset dan inovasi dalam mendukung transisi energi. Sementara Volta Indonesia berbagi pengalaman dalam mengembangkan dan memasarkan motor listrik di tengah dominasi kendaraan konvensional berbahan bakar minyak. 

CEO Volta Indonesia, Okie Octavia Kurniawan mengatakan, kesuksesan adopsi motor listrik tergantung pada kepercayaan publik dan dukungan pemerintah. Dia menggarisbawahi pentingnya membangun kesadaran dan edukasi, juga dukungan konkret dari Pemerintah berupa kebijakan yang menguntungkan konsumen, seperti insentif harga dan keringanan pajak.

Selanjutnya, SRECharged yang ketiga berlangsung di Bandung, yaitu di kampus ITB (Institut Teknologi Bandung), pada 14 Oktober 2024. Kegiatannya bertema: Inovasi Teknologi dan Masa Depan Konversi Motor Listrik di Indonesia.

Fokus pembahasan dalam diskusinya adalah tentang inovasi teknologi yang menjadi kunci untuk memperluas adopsi motor listrik di Indonesia, serta peran generasi muda sebagai pelopor transisi energi. 

Direktur Kemahasiswaan ITB, Dr G Prasetyo Adhitama, yang membuka kegiatan tersebut memberikan apresiasinya kepada anak-anak muda yang telah berperan dalam mendukung pencapaian Net Zero Emission pada tahun 2060, sesuai target Pemerintah Indonesia.

Talkshow di kampus Ganesha ini menghadirkan cukup banyak narasumber. Yaitu dari Kementerian ESDM, akademisi ITB dan Komunitas motor di Bandung.

Hadir Ciptaghani Antasaputra dari Institute for Transportation and Development Policy (ITDP) Indonesia, dan Muhammad Herland Sugiantoro (Ketua Alva Riders Community Bandung). Sedangkan dari Kementerian ESDM hadir Harris ST, MT (Direktur Panas Bumi dari Direktorat Jenderal EBTKE).

Selesai dengan kegiatan roadshow di tiga kota besar Indonesia, SRECharged kini bersiap masuk ke tahap program implementasi. Fokusnya pada konversi motor BBM menjadi motor listrik.

 

 

 

 

 

 

 

Editor : Syahrir Rasyid

Jakarta -

Ketua Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) M. Fanshurullah Asa manyambangi Pondok Pesantren Matholi'ul Anwar yang diasuh oleh Prof. M. Afif Hasbullah atau Gus Afif. Ia melakukan kunjungan tersebut untuk memperkenalkan pengawasan kemitraan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) dalam menumbuhkembangkan lini bisnis milik pesantren.

Hal ini karena pesantren tidak hanya berfungsi sebagai lembaga pendidikan dan dakwah, tetapi juga menjalankan fungsi sosial melalui pemberdayaan masyarakat. Khususnya dengan pembentukan dan pengelolaan unit bisnis pesantren.

Sebagaimana pelaku UMKM lainnya, pesantren butuh bermitra dengan pelaku usaha yang lebih besar guna mengembangkan lini bisnisnya. Baik melalui kemitraan yang bersifat wajib maupun sukarela. Maka dari itu, dibutuhkan peran pengawasan kemitraan UMKM yakni KPPU, sebagaimana amanat UU No. 20 Tahun 2008 tentang UMKM.

"Pengawasan kemitraan oleh KPPU di pesantren akan membantu unit bisnis mereka untuk tumbuh melalui kemitraan yang sehat, sekaligus membantu kemajuan pesantren dan pembangunan di daerah pesantren tersebut," jelas Ifan, sebutan Ketua KPPU, dalam keterangan tertulis, Jumat (8/11/2024).

Untuk mencanangkan pengawasan kemitraan di kalangan pesantren tersebut, Ifan menyambangi pondok pesantren yang diasuh oleh Gus Afif, yang juga merupakan Ketua KPPU tahun 2023-2023.

Diketahui, Pondok Pesantren Matholi'ul Anwar di Sungelebak, Lamongan, Jawa Timur ini berdiri pada tahun 1914. Lalu, memiliki santri, siswa, dan mahasiswa yang mencapai sekitar 10.000 orang.

Lebih lanjut, Ifan menggarisbawahi berbagai strategi yang dapat dilakukan pesantren dalam mengembangkan bisnisnya melalui kemitraan dengan pelaku usaha besar. Terutama pada lini bisnis yang sering dilakukan pesantren, seperti ritel dan air minum.

Ke depan, KPPU akan meningkatkan interaksinya dengan berbagai pondok pesantren yang memiliki kegiatan bisnis serta organisasi masyarakat dibidang ekonomi bisnis pesantren.

Ifan percaya dengan perlindungan bagi kemitraan pada unit bisnis pesantren akan mampu meningkatkan kualitas pendidikan di pesantren. Alhasil, pembangunan di daerah akhirnya juga meningkat.

"Guna mencapai tujuan itu, KPPU membuka diri bagi inisiatif pondok pesantren di seluruh pelosok Indonesia untuk berkolaborasi dengan KPPU dalam pengawasan kemitraan UMKM," ujar Ifan.

Sebagai informasi, turut bergabung dalam pertemuan tersebut, Gus Afif, Rektor Universitas Islam Darul Ulum Lamongan (UNISDA) Muhammad Hafidh Nasrullah, pengurus Pondok Pesantren Matholi'ul Anwar Romo Dr. K.H. Muhid, Kepala Kantor Wilayah IV KPPU Dendy R. Sutrisno, dan Kepala Biro Hubungan Masyarakat dan Kerja Sama KPPU Deswin Nur.

Pada hari yang sama pula, Ifan menyempatkan diri untuk memberikan kuliah umum di Universitas Islam Darul Ulum Lamongan (UNISDA) tentang fungsi dan peran KPPU dalam persaingan usaha dan pengawasan kemitraan bagi ekonomi berkeadilan. Kegiatan ini merupakan bagian dari implementasi kerja sama formal yang dimiliki kedua Lembaga.

(anl/ega)

Jakarta -

Kementerian Perdagangan (Kemendag) terus berkomitmen mendukung pelaku usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) untuk dapat melakukan ekspor. Kemendag pun telah menyiapkan sejumlah program dan fasilitas yang dapat diakses oleh pelaku UMKM dalam negeri.

Analis Perdagangan Ahli Madya Direktorat Pengembangan Ekspor Produk Primer Direktorat Jenderal Pengembangan Ekspor Nasional Kemendag Singgih Sugiyanto mengatakan sebelum melakukan ekspor, produk-produk pelaku UMKM harus mempunyai penguatan daya saing. Hal ini agar produk-produk pelaku lokal tidak kalah saing dengan produk asal negara tujuan ekspor.

"Kementerian Perdagangan ada beberapa kegiatan untuk mendukung hal tersebut. Dengan pegembangan produk ekspor, pengembangan pelaku usaha ekspor dan pengembangan pasar ekspor," kata Singgih dalam acara Talkshow Financehack 2024 di Auditorium FEB Universitas Indonesia, Depok, Jawa Barat, Kamis (7/11/2024).

Dari sisi pengembangan produk ekspor, Singgih menjelaskan ada beberapa hal yang perlu disiapkan, seperti sertifikasi keamanan pangan, sertifikasi halal, dan hak kekayaan intelektual (HAKI). Singgih menekankan sertifikasi keamanan pangan ini penting untuk memenuhi standar mutu dan kualitas yang biasanya diterapkan negara-negara tujuan ekspor.

"Sertifikasi halal saat ini masih sukarela. Tahun depan sudah wajib untuk usaha besar. Kalau UMKM masih diberi waktu sampai 2026," terang Singgih.

Lebih lanjut, untuk pengembangan bagi pelaku usaha, Kemendag telah menyediakan secara daring dan luring. Ada juga ekspor center yang tersedia di Surabaya dan Makassar.

Selain itu, Kemendag juga melakukan pengembangan pasar ekspor. Di antaranya, Timur Tengah dengan pangsa pasar di atas 2%, Afrika dengan pangsa pasar di atas 2%, Asia Selatan dengan pangsa pasar 11%, dan Amerika Latin di atas 1%.

(kil/kil)

Jakarta -

Usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) disebut masih menghadapi sejumlah kendala untuk naik kelas, termasuk bagi pelaku UMKM pemula. Salah satunya, yakni kurangnya memahami literasi keuangan.

CEO Baba Rafi Enterprise Hendy Setiono mengatakan kelemahan para pelaku UMKM, terutama yang pemula, yakni kurang memahami literasi keuangan. Menurutnya, pelaku UMKM pemula, termasuk dirinya dulu memiliki keterbatasan dalam menggunakan teknologi-teknologi digital, terutama software keuangan. Padahal menjalankan bisnis tidak hanya persoalan omzet dan seberapa banyak produk terjual. Namun, juga perlunya fungsi kontrol.

"Nah pentingnya memiliki financial literacy, pentingnya kita memiliki pemahaman keuangan tujuannya adalah untuk meminimalisir tugas seorang pengusaha. Saat berjualan bukan cuma penjualan atau omzet tapi bagaimana kita melakukan fungsi kontrol terhadap bisnis yang kita," kata Hendy dalam acara Talkshow Financechk 2024 di Auditorium FEB Universitas Indonesia, Depok, Jawa Barat, Kamis (7/11/2024).

Dia menjelaskan software keuangan yang digunakan dapat mengurangi potensi kecurangan dan kesalahan manusia. Untuk itu, dia mendorong pentingnya penggunaan software keuangan dalam lima tahun pertama menjalankan bisnis.

"Karena sejatinya dalam menjalankan bisnis itu tidak cukup hanya mengejar sales atau penjualan saja. Namun harus diimbangi dengan pencatatan dan administrasi backend yang baik. Ini juga nanti akan kita gunakan dalam bisnis untuk naik kelas, untuk scale up," imbuh dia.

Lebih lanjut, laporan keuangan yang rapih dan baik dapat menarik investor yang ingin menanamkan uangnya. Dengan melihat laporan keuangan yang baik, Hendy menyebut bisa menjadi bukti bisnisnya berjalan dengan baik.

"Di saat kita sudah mulai mengundang investor, di saat kita mau mengundang venture capital, yang pertama kali dilihat bukan hanya konsep bisnisnya, melainkan laporan keuangan. Nah kerapian dari laporan keuangan Inilah yang menjadi bukti dasar bahwa kalau laporannya rapi, kalau bisnisnya rapi, maka ini akan sebagai satu simbol bisnisnya itu sudah berjalan dengan baik," terangnya.

Lihat juga Video: Komisi VI DPR RI Raih Penghargaan sebagai Pendukung UMKM dan Mitra BUMN

[Gambas:Video 20detik]

(kil/kil)

Jakarta -

Pakar mewanti-wanti terkait transisi energi di Indonesia, termasuk dari sektor transportasi. Pemerintah memang gencar soal peralihan dari mobil bensin ke mobil listrik, namun sumber utama pembangkitnya juga perlu menjadi perhatian.

"Penelitian ERIA yang kami lakukan (di) lembaga saya bekerja, menunjukkan kalau energi bauran, energi pembangkit masih seperti sekarang, jadi 60 persen masih batu bara, lalu EBT masih di bawah 20 persen, itu walaupun penjualan mobil listrik kita bisa mencapai 100 persen pun, pengurangan (gas rumah kacanya) masih di bawah satu persen," ujar Dr. Alloysius Joko Purwanto, Energy Economist dari Economic Research Institute for ASEAN and East Asia (ERIA) saat berbincang bersama detikOto di Jakarta Selatan, beberapa waktu yang lalu.

Manfaat mobil listrik untuk menurunkan emisi semakin sulit dicapai jika pembangkit energi yang dipakai berasal dari energi kotor, seperti PLTU batu bara, yang sedang terjadi di Indonesia.

"Memang ada efeknya. Impor bensin berkurang, atau polusi udara di kota berkurang. Tapi CO₂ secara total nyaris tidak efektif," sambung Joko.

Mobil hybrid terbukti bisa menyedot perhatian masyarakat Indonesia. Tapi pakar mewanti-wanti jangan terlena lama-lama demi mengejar target NZE 2060.

Mobil hybrid itu bisa memangkas penggunaan konsumsi BBM. Emisi yang dikeluarkan juga lebih ramah lingkungan.

"Hybrid electric vehicles lebih optimum dari carbon dioxide yang dikeluarkan dan juga konsumsi bahan bakar. Jadi nilai ekonomisnya terbentuk," kata Guru Besar Teknik Mesin Universitas Gadjah Mada (UGM) Prof Deendarlianto dalam kesempatan yang sama.

"Saran saya jangan sampai kita tidak punya target kapan berhentinya, kapan kita switch-nya. Karena jangan sampai transisi terus, akhirnya tidak pernah berubah," jelas dia.

Kenapa emisi hybrid bisa lebih baik dari mobil listrik untuk saat ini?

Keunggulan mobil listrik bisa buat udara perkotaan yang bersih dari emisi gas buang. Namun sumber pembangkit listrik Indonesia mayoritas masih mengandalkan batu bara. Jika kondisinya demikian, mobil hybrid berfungsi untuk jadi transisi menuju kendaraan ramah lingkungan, meskipun di satu sisi hybrid juga sudah jauh lebih unggul dari mobil internal combustion engine.

"Kalau dari studi kami sendiri, pertama kami melihat HEV ini punya potensi yang besar untuk mengurangi gas rumah kaca dan konsumsi. Kalau bauran pembangkit listrik kita seperti saat ini (60 persen masih batu bara). HEV ini lebih bersih dibandingkan listrik yang full (battery). Itu lebih bersih," jelas Joko.

"Karena istilahnya emisi yang dikeluarkan oleh kendaraan listrik itu terutama di pembangkit begitu besar."

"HEV konsumsi bahan baker lebih efisien dibandingkan ICE. Itu potensinya besar untuk mengurangi GRK (Gas Rumah Kaca) dan konsumsi energi. Kalau kita 2040 sampai 2060 bauran kita (masih) 60 persen batu bara, EBT kita masih di bawah 20 persen, mendingan HEV saja daripada BEV. Hybrid saja daripada mobil listrik yang full EV," kata Joko.

Joko menambahkan ekonomi Indonesia masih tergantung dengan pembangkit batu bara karena harganya paling murah.

"Masih menempatkan prioritaskan ekonomi di atas tujuan iklim," kata Joko.

"Masih kurang mengubah tantangan itu menjadi peluang. Dampaknya apa? Salah satunya adalah penetrasi mobil listrik jadi kurang efisien dalam mengurangi gas emisi rumah kaca," jelasnya lagi.

Pemerintah menargetkan produksi Kendaraan Bermotor Listrik Berbasis Baterai (KBLBB) pada tahun 2030 sebesar 600 ribu unit untuk roda empat atau lebih dan 2,45 juta unit untuk roda dua.

Dengan target tersebut diharapkan akan mampu mengurangi emisi CO₂ sebesar 2,7 juta ton untuk roda empat dan lebih dan sebesar 1,1 juta ton untuk roda dua.

Indonesia memiliki potensi sumber Energi Baru dan Terbarukan (EBT) yang besar. Jumlahnya mencapai 3,6 terawatt (TW) yang sebagian besar berasal dari tenaga surya 3,3 TW.

Plt Direktur Jenderal Energi Baru Terbarukan dan Konversi Energi (Dirjen EBTKE) Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Jisman Parada Hutajulu mengungkap jumlah EBT yang sudah dimanfaatkan Indonesia belum mencapai 1%.

"Indonesia memiliki sumber energi terbarukan yang melimpah lebih dari 3,6 TW, yang sebagian besar berasal dari energi matahari yaitu 3,3 TW namun baru dapat dimanfaatkan kurang dari 1%," ucap Jisman di Kantor Kementerian ESDM, Jakarta Pusat, Selasa (5/3/2024).

Bauran energi di Indonesia masih didominasi energi fosil yang berasal dari minyak, gas, dan batu bara. Padahal, pemerintah sudah menargetkan bauran EBT mencapai 23% pada 2025.

(riar/rgr)

Jakarta: Seiring meningkatnya perhatian pada keseimbangan hidup dan pekerjaan, beberapa negara di dunia kini memberlakukan jam kerja mingguan yang lebih singkat. Negara-negara ini tidak hanya menyediakan waktu kerja yang lebih fleksibel tetapi juga mendorong produktivitas serta kesejahteraan para pekerjanya.

Berikut lima negara dengan jam kerja terpendek di dunia berdasarkan data dari OECD (The Organisation for Economic Co-operation and Development), lengkap dengan rekomendasi universitas dan program beasiswa untuk Sobat Medcom yang tertarik melanjutkan studi di sana.

5 Negara dengan Jam Kerja Terpendek di Dunia

1. Belanda (29,5 Jam Per Minggu)

Belanda saat ini memiliki sistem kerja empat hari dalam sepekan, menjadikannya negara dengan jam kerja terpendek di dunia, yakni rata-rata 29,5 jam per minggu. Dengan jam kerja ini, para pekerja memiliki lebih banyak waktu untuk beristirahat dan menghabiskan waktu bersama keluarga.

Rekomendasi Universitas Terbaik:

• Delft University of Technology
• University of Amsterdam
• Utrecht University

Pilihan Beasiswa:

• Studeren in Nederland
• Orange Tulip Scholarship
• Orange Knowledge Programme
• LPDP

2. Denmark (32,5 Jam Per Minggu)

Di Denmark, jam kerja rata-rata adalah 32,5 jam per minggu. Sebagian besar karyawan meninggalkan kantor pada pukul 16.00 untuk menjemput anak-anak mereka dan bersiap untuk aktivitas keluarga lainnya.
Keseimbangan ini menjadi salah satu keunggulan negara Skandinavia ini dalam menciptakan budaya kerja yang sehat.

Rekomendasi Universitas Terbaik:

• University of Copenhagen
• Technical University of Denmark
• Aarhus University

Pilihan Beasiswa:

• Danish Government Scholarship
• Erasmus+
• Copenhagen Business School Scholarship
• LPDP

3. Norwegia (33,6 Jam Per Minggu)

Sebagai salah satu negara dengan standar hidup tertinggi di dunia, Norwegia juga menawarkan waktu kerja yang relatif pendek. Rata-rata, pekerja di Norwegia hanya bekerja 33,6 jam per minggu, memungkinkan mereka memiliki lebih banyak waktu untuk kegiatan pribadi dan keluarga.

Rekomendasi Universitas Terbaik:

• University of Oslo
• University of Bergen
• Norwegian University of Science and Technology

Pilihan Beasiswa:

• Norway Government Scholarship
• LPDP
• Erasmus+

4. Swiss (34,6 Jam Per Minggu)

Meskipun Swiss memiliki ketentuan maksimal 45 jam kerja per minggu tergantung sektor, rata-rata waktu kerja mingguan di Swiss adalah sekitar 34,6 jam. Fleksibilitas waktu kerja di Swiss memungkinkan pekerja untuk menyeimbangkan waktu profesional dan pribadi dengan baik.

Rekomendasi Universitas Terbaik:

• ETH Zurich
• École Polytechnique Fédérale de Lausanne (EPFL)
• University of Zurich

Pilihan Beasiswa:

• Swiss Government Scholarship
• Erasmus+
• ETH Excellence Scholarship
• LPDP
• EPFL Excellence Scholarship

5. Austria (35,5 Jam Per Minggu)

Dengan standar waktu kerja sekitar 40 jam per minggu, beberapa sektor di Austria menawarkan fleksibilitas yang memungkinkan pengurangan jam kerja hingga rata-rata 35,5 jam per minggu. Sistem ini memungkinkan keseimbangan kerja dan kehidupan pribadi yang lebih baik untuk para pekerjanya.

Rekomendasi Universitas Terbaik:

• University of Vienna
• Vienna University of Technology
• University of Innsbruck

Pilihan Beasiswa:

• Indonesia-Austria Scholarship Programme (IASP)
• IST Austria Scholarship Programme
• Ernst Mach Grant ASEA UNINET
• LPDP

Jam Kerja di Indonesia: Apakah Sudah Ideal?

Di Indonesia, jam kerja diatur melalui Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (UU Cipta Kerja). Undang-undang ini mengatur dua skema waktu kerja, yaitu:

• 7 jam per hari atau 40 jam per minggu untuk enam hari kerja dengan satu hari libur.
• 8 jam per hari atau 40 jam per minggu untuk lima hari kerja dengan dua hari libur.

Pertanyaan pun muncul, apakah jam kerja di Indonesia ini sudah ideal untuk kesejahteraan pekerja? Menurut Sobat Medcom, manakah yang paling nyaman: bekerja di negara dengan jam kerja lebih pendek atau mengikuti jam kerja di Indonesia?

Baca juga: Pendaftaran Beasiswa Stipendium Hungaricum 2025/2026 Dibuka, Simak Info Lengkapnya

dan followChannel WhatsApp Medcom.id

(CEU)

Jakarta: Universitas Indonesia (UI) kembali memantapkan posisi sebagai yang terbaik di Indonesia selama lima tahun berturut-turut berdasarkan penilaian QS Asia University Rankings (QS AUR) 2025. Di level Asia, posisi UI naik dua peringkat, dari 48 menjadi 46.

Total skor UI adalah 74,7 dari 984 universitas yang berasal dari 25 negara. Hal itu diumumkan pada QS Asia Pacific Summit 2024 di Macau University of Science and Technology (MUST) pada 6 November 2024 pukul 17:00 WIB.

Delegasi UI turut hadir di ajang tersebut, dipimpin oleh Kepala Biro Transformasi, Manajemen Risiko, dan Monitoring Evaluasi (TREM) UI, Vishnu Juwono. Lembaga pemeringkatan internasional QS AUR 2025 menggunakan empat kriteria utama dalam penilaian, yaitu Research and Discovery, Employability and Outcomes, Learning Experience, dan Global Engagement.

11 indikator penilaian QS AUR 2025:

Kriteria ini dipecah lagi menjadi 11 indikator, di antaranya Academic Reputation (30 persen), Employer Reputation (20 persen), Faculty Student Ratio (10 persan), Citations per Paper (10 persen), International Research Network (10 persen), Papers per Faculty (5 persen), Staff with Ph.D (5 persen), International Student Ratio (2,5 persen), International Faculty Ratio (2,5 persen), Inbound Exchange Students (2,5 persen), dan Outbound Exchange Students (2,5 persen).
UI mencatat skor tertinggi pada indikator Inbound Exchange Students (100,0), Outbound Exchange Students (100,0), International Faculty Ratio (98,8), dan Employer Reputation (98,0). Secara keseluruhan, UI mengalami kenaikan skor di hampir semua indikator penilaian.

UI juga mengalami kenaikan peringkat pada tujuh indikator, yakni Inbound Exchange Students, Employer Reputation, International Faculty Ratio, Academic Reputation, Faculty Student Ratio, International Student Ratio, dan International Research Network.

“Selama lima tahun berturut-turut, UI bertahan di posisi 1 di Indonesia dan terus meningkat di Asia," kata Rektor UI, Ari Kuncoro dalam siaran persnya, Rabu, 6 November 2024 .

Hal ini, kata Ari, membutuhkan kerja keras dari seluruh sivitas akademika UI. "Kami terus memperluas jangkauan global, selain meningkatkan kualitas pendidikan, menghasilkan riset yang berdampak, dan mengembangkan jalinan kolaborasi dengan berbagai mitra dari dalam dan luar negeri. Semoga prestasi ini dapat terus ditingkatkan, sehingga UI dapat menjadi salah satu perguruan tinggi terbaik di Asia,” kata Ari.

Sementara itu, Kepala Biro TREM UI, Vishnu Juwono selain memimpin delegasi UI di Macau, juga membawakan presentasi berjudul “Environment, Sustainable and Governance (ESG) Universities in Southeast Asian Universities: Challenges and Collaborative Solutions”.

Menurut Vishnu, pencapaian UI di QS AUR 2025 dengan terus unggul di tingkat nasional serta meningkat di tingkat Asia, meletakkan fondasi yang kuat bagi pimpinan UI berikutnya untuk dapat meningkatkan kualitas kegiatan pendidikan, pengabdian masyarakat, dan publikasi di lingkungan universitas.

"Peningkatan kinerja keseluruhan UI ini dapat tergambar dalam kenaikan peringkat di berbagai pemeringkatan internasional, termasuk QS Asia University Rankings,” ujarnya.

Dengan pencapaian ini, UI optimistis dapat melanjutkan tren positif dalam berbagai peringkat dunia, serta menjadi pusat pendidikan unggulan di kawasan Asia.

Baca juga: 14 Universitas Terbaik di Indonesia Versi QS AUR 2025, Ada Kampus Idamanmu?

dan followChannel WhatsApp Medcom.id

(CEU)

JAKARTA - Sejumlah perguruan tinggi negeri masuk daftar kampus terbaik di Indonesia versi Quacquarelli Symonds World University Rankings (QS WUR) 2025. Beberapa di antaranya merupakan perguruan tinggi populer di Tanah Air, termasuk Universitas Indonesia (UI) dan Universitas Airlangga (Unair).

Mengutip informasi dari laman resmi QS Top Universities, pemeringkatan QS WUR melibatkan lebih dari 1.500 universitas di seluruh dunia.

Pada teknisnya, pemeringkatan QS WUR dilakukan berdasarkan analisis enam indikator terhadap data dari lebih dari 17 juta juta karya ilmiah serta opini 240.000 staf akademik dan pemberi kerja. Sementara, hasilnya didasarkan pada beberapa komponen dengan bobot berbeda, seperti reputasi akademik, reputasi pemberi kerja, rasio fakultas/mahasiswa, rasio mahasiswa internasional, jaringan penelitian mahasiswa internasional, hasil pekerjaan, dan lainnya.

Lalu, apa saja kampus di Indonesia yang masuk pemeringkatan tersebut? Berikut empat kampus teratas.

4 Kampus Terbaik di Indonesia versi QS WUR 2025

1. Universitas Indonesia (UI)

-Peringkat dunia: 206
-Total skor: 45,7

Universitas Indonesia (UI) merupakan salah satu perguruan tinggi negeri (PTN) terkemuka di Tanah Air. Setiap tahunnya, kampus tersebut selalu menjadi tujuan para calon mahasiswa dari berbagai daerah berbeda.

UI juga termasuk kampus tertua di Indonesia. Seiring perkembangannya, UI telah menjadi perguruan tinggi populer di Indonesia. Tak hanya menghasilkan lulusan kompeten, keberadaannya juga turut berkontribusi pada kemajuan bangsa Indonesia.

Pada pemeringkatan QS WUR 2024, UI berada di urutan ke-206 dunia. Jika cakupannya Indonesia, kampus tersebut berada di posisi teratas dan mengungguli sejumlah pesaingnya yang juga masuk daftar.

2. Universitas Gadjah Mada (UGM)

-Peringkat dunia: 239
-Total skor: 41,8

Beralih ke Yogyakarta, ada Universitas Gadjah Mada (UGM). Tak kalah dari UI, kampus ini juga punya peminat yang sangat banyak setiap tahunnya.

UGM berdiri pada Desember 1949. Dulu, universitas ini merupakan gabungan dari beberapa sekolah tinggi yang telah didirikan serta disahkan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 1949 tentang Peraturan Penggabungan Perguruan Tinggi menjadi Universiteit.

Menempel ketat UI, UGM juga masuk pemeringkatan QS WUR 2024. UGM berada di urutan ke-239 dunia.

3. Institut Teknologi Bandung (ITB)

-Peringkat dunia: 256
-Total skor: 39,9

Lanjut, ada Institut Teknologi Bandung (ITB). Kampus ini mendapat peringkat ke-256 dunia dalam pemeringkatan QS WUR 2024.

Sejarah ITB bermula pada 1920, yakni saat pemerintah kolonial Belanda mendirikan de Techniche Hoogeschool te Bandung (TH). Waktu itu, tujuan pendirian TH dimaksudkan untuk memenuhi kebutuhan tenaga teknik yang terbatas akibat pecahnya Perang Dunia.

Pada perkembangannya, lembaga pendidikan itu beberapa melakukan pergantian nama. Setelah kemerdekaan Indonesia, diresmikan berdirinya Institut Teknologi Bandung (ITB) pada 2 Maret 1959 oleh pemerintah yang dilandasi semangat proklamasi serta wawasan ke masa depan.

4. Universitas Airlangga (Unair)

-Peringkat dunia: 308
-Total skor: 35,3

Kemudian, ada Universitas Airlangga (Unair). Salah satu kampus tertua di Pulau Jawa ini masuk pemeringkatan QS WUR dan berada di urutan ke-308.

Melihat sejarahnya, pendirian Unair berawal dari lembaga pendidikan Nederlands Indische Artsen School (NIAS) dan School Tot Opleiding van Indische Tandartsen (STOVIT) yang dibentuk kolonial Hindia Belanda pada 1913 dan 1928. Pada perkembangannya, baru pada 10 November 1954, Universitas Airlangga diresmikan bertepatan dengan peringatan Hari Pahlawan.



Itulah daftar empat kampus terbaik di Indonesia versi QS WUR 2025.

Jakarta -

Presiden Prabowo Subianto telah melantik sejumlah anggota Dewan Energi Nasional (DEN). Salah satu yang dilantik adalah Haryanto Adikoesoemo. Siapa dia?

Haryanto Adikoesoemo merupakan Presiden Direktur PT AKR Corporindo Tbk. AKR Corporindo menjalankan sejumlah bisnis salah satunya SPBU. Ia salah satu orang yang akan membantu pekerjaan Ketua DEN Luhut Binsar Pandjaitan.

Dikutip dari situs AKR Corporindo, Rabu (6/11/2024), Haryanto Adikoesoemo lahir di Surabaya pada tahun 1962. Ia mendapatkan gelar sarjana sains di Universitas Bradford Inggris tahun 1983. Ia kemudian melanjutkan studinya pada program manajemen eksekutif di Harvard Business School, Amerika Serikat tahun 1993.

Haryanto Adikoesoemo diangkat Presiden Direktur AKR Corporindo pada tahun 1992. Ia juga tercatat menjabat sejumlah posisi penting yakni presiden direktur PT Arthakencana Rayatama dan PT AKR Land Development.

Haryanto Adikoesoemo juga tercatat menjadi Komisaris Utama anak perusahaan AKR yakni PT Jakarta Tank Terminal, PT Usaha Era Pratama Nusantara, PT Energi Manyar Sejahtera, PT Anugrah Karya Raya, PT Anugerah Krida Retailindo, PT AKR Niaga Indonesia, PT AKR Transportasi Laut, PT Anugerah Lubrindo Raya, PT Anugrah Lubrindo Batam.

Selain itu, Haryanto Adikoesoemo juga menjabat sebagai komisaris di PT Arjuna Utama Kimia dan PT Andahanesa Abadi dan sebagai Direktur Lubrindo Shipping Services Pte.

Melalui Instagramnya, Luhut mengatakan, sebelum dilantik dirinya telah berdiskusi untuk merumuskan saran dan rekomendasi terhadap penyelarasan kebijakan dan program di bidang ekonomi yang sejalan dengan arahan Prabowo untuk mencapai target pertumbuhan ekonomi 8%.

"Hari ini, Presiden @prabowo memberikan restu sekaligus melantik Wakil Ketua Dewan beserta Anggota Dewan Ekonomi Nasional yang telah saya ajukan. Sebelum dilantik pada hari ini, kami sudah berdiskusi banyak untuk dapat merumuskan saran dan rekomendasi strategis terhadap penyelarasan kebijakan dan program prioritas di bidang ekonomi sebagai quick wins yang sejalan dengan arahan Presiden untuk mencapai pertumbuhan ekonomi 8 persen," papar Luhut di Instagram, Selasa (5/11).

Saksikan juga video: Waspada Motor Terbakar gegara Digoyang saat Isi BBM!

[Gambas:Video 20detik]

(acd/acd)

Jakarta -

Guru Besar Hukum Internasional Universitas Indonesia sekaligus Rektor Universitas Jenderal Achmad Yani, Prof Hikmahanto Juwana mengkritik regulasi penyeragaman kemasan rokok tanpa identitas merek. Pasalnya Indonesia pernah menggugat aturan tersebut kepada Badan Perdagangan Dunia (WTO).

Ia menjelaskan, tahun 2014 Australia menerapkan aturan kemasan rokok tanpa identitas merek di negaranya. Indonesia sebagai salah satu pengekspor produk hasil tembakau terbesar melakukan perlawanan meskipun akhirnya kalah.

"Bayangkan, 2014 Australia meletakkan kemasan polos, dan kita melawat tahun 2017. Kita Indonesia melawan sebagai negara pengekspor keenam dunia. Kenapa, karena yang dipikirkan adalah kalau Australia bisa, berhasil, itu tenaga kerja kita, produk ekspor kita akan terganggu," katanya dalam detikcom Leaders Forum bertajuk Mengejar Pertumbuhan Ekonomi 8%: Tantangan Industri Tembakau di Bawah Kebijakan Baru di Menara Bank Mega, Jakarta Selatan, Selasa (5/11/2024).

"Dan memang kita kalah. Masa kita kalah terus kemudian sekarang kita mau menerapkan apa yang dilakukan Australia? Bingung saya," sambung Hikmahanto.

Adapun regulasi baru soal kemasan rokok tertuang dalam Rancangan Peraturan Menteri Kesehatan (RPMK) sebagai aturan pelaksana dari Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 28/2024 tentang Kesehatan.

Menurutnya rencana penerapan kemasan rokok tanpa identitas merek berasal dari FCTC atau Framework Convention on Tobacco Control. FCTC adalah perjanjian kesehatan masyarakat global pertama yang dibahas dan disepakati oleh negara-negara anggota Organisasi Kesehatan Dunia (WHO).

"Kita nggak (meratifikasi FCTC) dan jangan pernah kita ikut FCTC. Tapi kan pintarnya mereka memaksa lewat Menteri Kesehatan supaya ketentuan-ketentuan yang ada dalam FCTC itu diadopsi ke dalam hukum Indonesia," ujarnya.

Ia menuding ada kelompok yang ingin agar produk rokok dari negara pengekspor tidak bisa masuk ke negaranya. Hikmahanto lalu meminta pemerintah Indonesia agar tidak mudah diintervensi.

Dalam catatan detikcom, Indonesia menggugat Negeri Kanguru lantaran menerapkan aturan kemasan netral pada produk tembakau. Sengketa dagang ini merupakan salah satu sengketa dagang terbesar yang ditangani WTO sampai saat ini.

Tercatat ada tiga anggota WTO lainnya yang ikut menggugat kebijakan yang sama, yaitu Honduras, Republik Dominika, dan Kuba, serta 36 Anggota WTO menjadi pihak ketiga yang turut berkepentingan terhadap gugatan ini.

(ily/kil)

Jakarta -

Media online terdepan di Indonesia, detikcom, akan kembali menyelenggarakan detikcom Leaders Forum pada Selasa, 5 November 2024. Acara ini tepatnya akan berlangsung di Auditorium Menara Bank Mega pukul 10.00 WIB.

detikcom Leaders Forum 2024 kali ini mengangkat tema "Mengejar Pertumbuhan Ekonomi 8%: Tantangan Industri Tembakau di Bawah Kebijakan Baru". Dalam hal ini detikcom menghadirkan para pemimpin dan pemangku kepentingan dari berbagai sektor terkait, untuk bertukar informasi, ide, dan gagasan sesuai tema, yakni:

1. Kusnasi Mudi, Sekretaris Jenderal DPN Asosiasi Petani Tembakau Indonesia (APTI).

2. Sudarto AS, Ketua Umum Federasi Serikat Pekerja Rokok Tembakau Makanan Minuman Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (FSP RTMM-SPSI).

3. Mujiburrohman, Sekretaris Jenderal Asosiasi Pedagang Pasar Seluruh Indonesia (APPSI).

4. Adik Dwi Putranto, Ketua Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Jawa Timur.

5. Andry Satrio Nugroho, Kepala Center of Industry Trade and Investment INDEF.

6. Hikmahanto Juwana, Guru Besar Hukum Internasional Universitas Indonesia - Rektor Universitas Jenderal Achmad Yani.

Para panelis akan membahas mengenai berbagai tantangan industri hasil tembakau (tembakau) imbas kebijakan baru pemerintah, yakni Rancangan Peraturan Menteri Kesehatan (RPMK) sebagai aturan pelaksana dari Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 28/2024 tentang Kesehatan.

Semisal masalah terkait pasal yang mengatur seluruh kemasan rokok di Indonesia harus memenuhi ketentuan standarisasi atas desain dan tulisan produk.

"Setiap orang yang memproduksi dan/atau mengimpor produk tembakau dan rokok elektronik harus memenuhi standarisasi kemasan yang terdiri atas desain dan tulisan," tulis Pasal 435 PP tersebut.

Nah standardisasi yang dimaksud Pasal inilah yang dalam RPMK diusulkan menjadi penyeragaman kemasan rokok tanpa identitas merek dan kini menjadi salah satu polemik yang dibahas dalam detikcom Leaders Forum.

Jangan lupa saksikan acara bincang-bincang ini secara live hanya di detikcom!

(fdl/fdl)

Jakarta -

Petani tembakau tegas menolak Rancangan Peraturan Menteri Kesehatan (RPMK) terkait penyeragaman kemasan rokok tanpa identitas merek sebagai aturan pelaksana dari Peraturan Pemerintah (PP) No 28/2024. Sebab hal ini dinilai dapat memberi dampak buruh terhadap industri hasil tembakau (IHT) secara keseluruhan termasuk mereka para petani.

Sekretaris Jenderal Asosiasi Petani Tembakau Indonesia (APTI) Kusnasi Mudi pada awalnya menjelaskan bahwa aturan terkait penyeragaman kemasan rokok tanpa identitas merek alias kemasan polos tersebut tidak secara langsung memberikan dampak kepada para petani.

Sebab salah satu dampak langsung dari kebijakan ini meningkatkan peredaran rokok ilegal. Di mana menurutnya baik rokok konvensional (legal) maupun ilegal sama-sama membeli tembakau dari petani.

"Sebetulnya kalau sepanjang dari sektor hulu itu, produk dari hulu itu tembakau petani masih dibeli oleh pabrikan sebenarnya nggak ada masalah oleh siapapun, yang penting dipergunakan untuk produk rokok, nggak ada masalah," kata Kusnasi kepada detikcom, ditulis kembali Senin (4/11/2024).

Namun untuk jangka panjang, aturan tersebut berpeluang mengganggu iklim IHT di sektor hilir yakni para produsen rokok. Di mana hal ini dapat berimbas terhadap hasil penyerapan tembakau para petani.

"Tapi permasalahannya adalah nanti jika terkait kemasan polos ini sama artinya pemerintah akan melegalkan yang ilegal, takutnya dari situ. Walaupun sebenarnya rokok-rokok ilegal juga sumbernya sama, tembakaunya dari petani, sebenarnya nggak ada masalah. Tapi dalam jangka panjang kan nggak mungkin," tambahnya

Belum lagi, selama ini lebih dari 90% hasil tembakau para petani diserap oleh industri rokok konvensional alias perusahaan-perusahaan legal. Sehingga kalau kinerja produsen rokok legal ini terganggu, tentu akan sangat berdampak pada jumlah penyerapan tembakau hasil panen para petani.

Parahnya lagi, rendahnya penyerapan komoditas tembakau ini secara langsung juga menurunkan harga jual dari petani. Di mana pada 2024 ini rata-rata harga tembakau sudah turun sekitar 10% jika dibandingkan 2023 lalu.

"Tahun lalu yang 2023 itu harga tembakau memang sangat tinggi. Kalau sekarang ya kurang lebih sekitar 10% penurunan harga," kata dia.

Penyeragaman Kemasan Rokok Tanpa Identitas Merek Bisa Bikin Peredaran Rokok Ilegal Menjamur

Secara terpisah Pengamat kebijakan publik dari Universitas Trisakti, Trubus Rahadiansyah, mengatakan rencana penyeragaman kemasan rokok tanpa identitas merek dapat mempersulit pengawasan peredaran rokok di Tanah Air.

Sebab dengan penyeragaman kemasan rokok tanpa merek ini dapat mempermudah para pembuat rokok ilegal untuk meniru kemasan rokok-rokok legal. Sehingga pihak berwenang maupun masyarakat akan semakin sulit dalam membedakan mana rokok legal dan mana yang ilegal.

Belum lagi rokok ilegal sendiri belum tentu memenuhi standar-standar industri hasil tembakau (IHT) sesuai aturan yang berlaku. Hal ini tentu malah dapat membahayakan para konsumen.

"Ya kalau (penyeragaman kemasan rokok tanpa identitas merek) dilakukan malah nanti subur itu, tubuhnya rokok selundupan (ilegal)," terang Trubus.

"Nanti pengawasannya kan susah, kalau polos kan susah (membedakan rokok legal dan ilegal). Nanti orang menyelundupkan gitu, kalau polos kan nggak ada mereknya, nggak ada apa-apanya, akhirnya nanti banyak orang membuat tiruan-tiruan dan itu malah membahayakan," ucapnya lagi.

Kondisi inilah yang menurutnya akan membuat pangsa pasar rokok legal semakin tergerus. Padahal perusahaan-perusahaan rokok inilah yang selama ini membayar pajak pendapatan dan cukai, sedangkan penjual rokok ilegal tidak.

"Pengaruhnya mereka yang rokok-rokok formal itu akan makin terjepit, makin susah. Nanti (peredaran rokok) akan dikuasai rokok ilegal, rokok selundupan yang akan menguasai," kata Trubus.

(fdl/fdl)