Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati memproyeksi pertumbuhan ekonomi Indonesia 2024 sebesar 5,1%. Kemudian pada tahun depan diperkirakan naik menjadi 5,2%.

"Dengan perkembangan yang kita pantau. Kami memperkirakan pertumbuhan hingga akhir tahun mencapai 5,1%. Untuk 2025 sesuai dengan pembahasan APBN diperkirakan pertumbuhan 5,2% masih tetap terjaga," kata dia dalam konferensi pers KSSK di Gedung Bank Indonesia, Jakarta Pusat, Jumat (18/10/2024).

Pertumbuhan ekonomi itu bisa tercapai dengan didukung bertumbuhnya penyerapan tenaga kerja dan meningkatnya investasi di dalam rangka hilirisasi yang nilai tambahnya lebih tinggi.

Sementara perekonomian Indonesia pada triwulan III-2024 diprediksi tumbuh di atas 5%. Hal itu didukung dengan konsumsi rumah tangga dan masuknya investasi yang diklaim cukup positif.

"Pertumbuhan konsumsi rumah tangga tetap terjaga, khususnya kelas menengah atas. Sementara itu faktor agregat demand investasi tumbuh seiring dengan akselerasi penyelesaian program proyek strategis nasional," pungkasnya.

Pertumbuhan ekonomi 2024 yang diperkirakan Sri Mulyani lebih rendah dari prediksi yang pernah diungkapkan Presiden Joko Widodo dalam APBN 2024 sebesar 5,2%.

Hal ini sebelumnya diungkapkan Jokowi dalam Penyampaian Keterangan Pemerintah atas Rancangan Undang-Undang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RUU APBN) Tahun Anggaran 2024 beserta Nota Keuangannya pada Rapat Paripurna Pembukaan Masa Persidangan I DPR RI Tahun Sidang 2023-2024 yang digelar di Gedung Nusantara MPR/DPR/DPD RI, Jakarta, Rabu (16/08/2023).

"Mempertimbangkan potensi perekonomian yang kita miliki serta dengan tetap memperhitungkan risiko-risiko yang akan datang, maka asumsi dasar ekonomi makro sebagai landasan penyusunan RAPBN 2024 adalah sebagai berikut: pertumbuhan ekonomi 2024 diperkirakan sebesar 5,2%," kata Jokowi, dikutip dari keterangan pers dalam laman Sekretariat Presiden.

Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengungkapkan transisi pemerintah ke presiden terpilih Prabowo Subianto berjalan dengan baik. Program kerja Prabowo diklaim terancang dengan baik di sisa pemerintahannya.

Jokowi bercerita selama ini Prabowo sangat sering ikut rapat-rapat di Istana Kepresidenan, baik yang rapat terbatas maupun rapat paripurna. Semua rapat dihadiri Prabowo semenjak menang Pemilu awal tahun ini, mulai dari yang membicarakan pertahanan, maupun hal lainnya.

Dengan begitu, rencana dan program unggulan yang akan dilaksanakan Prabowo betul-betul disiapkan dengan baik dengan menteri-menteri yang menjabat sekarang.

"Hampir di setiap Rapat Paripurna, Ratas, apapun topiknya pak Prabowo selalu hadir. Kalau sebelumnya hanya urusan pertahanan, tapi setelah jadi presiden terpilih di semua rapat terbatas hadir," ujar Jokowi ditemui di JCC Senayan, Jakarta Pusat, Selasa (8/10/2024).

Bahkan, Jokowi juga bilang Prabowo seringkali menemui Sri Mulyani Indrawati yang menjabat Menteri Keuangan. Pertemuan dilakukan untuk membahas secara khusus Rancangan APBN 2025 yang menjadi anggaran pertama Prabowo.

"Sebagai contoh RAPBN 2025, saya nggak tahu berapa kali Pak Prabowo dengan Bu Menkeu. Hampir tiap minggu, tiap hari bertemu mempersiapkan itu," sebut Jokowi.

Jokowi kembali menekankan transisi berjalan dengan sangat mulus. Dengan begitu, kabinet baru yang diusung Prabowo akan bisa langsung bekerja dengan cepat tanpa perlu ada masa transisi.

"Artinya, transisi kepemimpinan ini akan berjalan lancar insyaallah mulus sehingga setelah dilantik, presiden dan kabinet bisa langsung bekerja dengan cepat melaksanakan program-program yang ada, tanpa ada jeda," ujar Jokowi.

Simak: Momen Sri Mulyani Bertemu Prabowo, Bahas Kondisi APBN

[Gambas:Video 20detik]

Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) mendapat tambahan anggaran untuk pagu anggaran 2025 mencapai Rp 40,59 triliun. Dengan demikian, anggaran Kementerian PUPR untuk tahun depan mencapai Rp 116,23 triliun.

Menteri PUPR Basuki Hadimuljono mengatakan, berdasarkan kesimpulan rapat yang lalu telah ditetapkan pagu anggaran PUPR mencapai Rp 75,63 triliun. Lalu berdasarkan keputusan Rapat Panja belanja pemerintah pusat RUU APBN 2025, Kementerian PUPR dapat tambahan anggaran Rp 40,59 triliun.

"Surat Dirjen Anggaran Kemenkeu nomor S-211/AG/2024 tanggal 11 September tentang perubahan pagu anggaran belanja Kementerian Lembaga 2025, hasil kesepakatan rapat panja belanja pemerintah pusat RUU APBN 2025, Kementerian PUPR dapat tambahan anggaran Rp 40,59 triliun," kata Basuki, dalam Rapat Kerja (Raker) bersama Komisi V DPR RI di Gedung DPR RI, Jakarta Pusat, Rabu (18/9/2024).

Basuki menjelaskan, angka tersebut dialokasikan untuk tiga prioritas utama, pertama, Rp 19,5 triliun untuk revitalisasi sekolah berdasarkan data Krisna DAK yang sudah diverifikasi Kemenristekdikti.

Kedua, untuk program non-quick wins antara lain berupa penyelesaian pembangunan bendungan dan irigasi Rp 11,98 triliun. Ketiga, tambahan anggaran dialokasikan untuk keberlanjutan pembangunan IKN Rp 9,11 triliun.

Lebih lanjut Basuki mengatakan, penambahan anggaran Kementerian PUPR membuat pagu anggaran tahun anggaran (TA) 2025 berubah menjadi Rp 116,22 triliun. Anggaran tersebut akan dialokasikan ke masing-masing program melalui unit organisasi PUPR, antara lain Sekretariat Jenderal Rp 528,44 miliar, Inspektorat Jenderal Rp 98,91 miliar, Ditjen Sumber Daya Air menjadi Rp 38,41 triliun, Ditjen Bina Marga menjadi Rp 37,31 triliun, Ditjen Cipta Karya menjadi Rp 33,64 triliun, dan Ditjen Perumahan menjadi Rp 5,07 triliun.

Selanjutnya Ditjen Bina Konstruksi Rp 558,36 miliar, Ditjen Pembiayaan Infrastruktur Rp 148,96 miliar, Badan Pengembangan Infrastruktur Wilayah (BPIW) Rp 92,79 miliar, dan Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) Rp 347,31 miliar.

Pertemuan hangat terjadi antara Presiden terpilih Prabowo Subianto dengan Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati, Selasa (10/9/2024). Tampak hadir juga Wakil Menteri Keuangan II Thomas Djiwandono yang juga keponakan Prabowo.

Tommy, sapaan akrab Thomas sempat membocorkan isi pertemuan kedua pejabat negara. Pertemuan berlangsung sangat hangat dengan didahului perbincangan ringan antara Prabowo dengan Sri Mulyani hingga membahas APBN tahun 2024.

"Penjelasan mengenai pertemuan kemarin dilakukan oleh Presiden Terpilih dengan Menteri Keuangan di mana saya juga mendampingi Ibu Menkeu. Saya bisa katakan pertemuan sangat hangat berlangsung 3 jam- 2,5 jam. Dimulai dengan pembahasan yang ringan antara beliau karena sudah saling mengenal sebagai menterinya Presiden Joko Widodo," kata Tommy itu dalam media briefing di Kementerian Keuangan, Rabu (11/9/2024).

Tommy mengatakan pertemuan itu intinya membahas mengenai Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran (APBN) 2024 dan RAPBN 2025. Menurutnya hal itu penting dibahas, mengingat Prabowo akan menjadi presiden selanjutnya.

"Pertemuan dilakukan substantif. Hal ini kita membicarakan membahas APBN 2024 dan RAPBN 2025. kenapa penting? ini adalah masa transisi Pak Presiden Terpilih yang akan menjadi Presiden 20 Oktober dan Ibu Menteri Keuangan merasa perlu memberikan kepada Presiden Terpilih saat ini posisi posisi APBN di 3 bulan terakhir, mulanya di situ" terangnya.

Pembahasan keduanya juga disebut lebih dalam terutama mengenai RAPBN 2025. Tommy mengatakan RAPBN 2025 akan segera disahkan melalui Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) pada pekan depan.

Selain itu diungkapkan Sri Mulyani juga meminta arahan kepada Prabowo mengenai isi dari RAPBN 2025. Tak lupa, Bendahara Negara itu juga memberitahukan mengenai kondisi ekonomi global.

"Tetapi dilanjutkan pembahasan dalam mengenai RAPBN 2025, 2025 akan diketok oleh DPR minggu depan, pembahasanya meminta lagi arahan-arahan Presiden Terpilih program-program tahun depan dan juga menginformasikan ke Presiden Terpilih dinamika ekonomi global. Pertemuan sangat baik, sangat hangat dan sangat substantif," bebernya.

Muncul isu Sri Mulyani ditawari masuk pemerintahan Prabowo Subianto usai pertemuan itu. Namun, Wakil Menteri Keuangan II Thomas Djiwandono mengatakan, tidak ada pembahasan atau tawaran mengenai posisi di kabinet baru kepada Sri Mulyani.

"Tidak ada bahasan sama sekali mengenai posisi, baik itu Bu Sri Mulyani maupun pak Prabowo maupun keseluruhan kabinet," tutupnya.

Komisi V DPR RI telah menyetujui tambahan anggaran untuk Kementerian Perhubungan (Kemenhub) Rp 6,69 triliun di 2025. Dengan tambahan itu anggaran Kemenhub naik menjadi Rp 31,45 triliun dari pagu sebelumnya Rp 24,76 triliun.

Penambahan anggaran ini merupakan hasil pembahasan Belanja Kementerian/Lembaga dengan Badan Anggaran DPR RI.

"Komisi V DPR RI dapat menyetujui penyesuaian pagu anggaran RAPBN TA 2025 Kementerian Perhubungan sesuai dengan hasil pembahasan Belanja Kementerian/Lembaga dalam surat Badan Anggaran DPR RI Nomor B/11277/AG.05.02/09/2024 tanggal 10 September 2024 dengan penambahan sebesar Rp 6.690.185.363.000," kata Wakil Ketua Komisi V DPR RI, Fraksi Golkar Ridwan Bae dalam rapat kerja, Rabu (11/9/2024).

Komisi V DPR RI bersama Kementerian Perhubungan juga sepakat akan melakukan pembahasan mengenai pemanfaatan dan pengalokasian penambahan anggaran tersebut rapat mendatang dengan memprioritaskan saran, usulan dan masukan Komisi V DPR RI.

"Maka saya informasikan bahwa jadwal kita pada Selasa 17 September 2024 jam 11 Raker RUU Pelayaran, Rabu 18 September pukul 14 pembahasan alokasi anggaran itu (tambahan) dengan Pak Menteri langsung dengan eselon I,"lanjutnya.

Dalam kesempatan yang sama, Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi menyampaikan terima kasih kepada Komisi V yang telah membantu untuk mengajukan penambahan anggaran itu dalam Banggar DPR RI.

"Saya pikir apa yang kita bahas dengan rinci prinsipnya menyetujui bapak-bapak. Komitmentnya mengusulkan itu efektif diterima Banggar berkat komisi V yang membantu kami untuk mendapatkan alokasi sesuai dengan harapan," pungkasnya.

Sebagai informasi, sebelumnya pagu anggaran Kementerian Perhubungan Tahun 2025 sebesar Rp 24,76 triliun. Hal tersebut disampaikan pada Rapat Kerja DPR RI dengan Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi dan mitra kerja di Senayan, Jakarta, Senin (9/9).

Adapun distribusi pagu anggaran pada unit kerja eselon I di Kemenhub yakni Sekretariat Jenderal Rp 681,31 miliar; Inspektorat Jenderal Rp 116,18 miliar; Ditjen Perhubungan Darat Rp 4,25 triliun; Ditjen Perhubungan Laut Rp 10,37 triliun; Ditjen Perhubungan Udara Rp 4,57 triliun; Ditjen Perkeretaapian Rp 1,79 triliun; Badan Kebijakan Transportasi Rp 108,57 miliar; BPSDM Perhubungan Rp 2,72 triliun; dan Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek Rp 132,10 miliar.

Wakil Menteri Keuangan II Thomas Djiwandono alias Tommy mengungkapkan isi pertemuan Presiden Terpilih Prabowo Subianto dengan Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati. Tommy mengatakan dalam kesempatan itu dirinya ikut mendampingi Sri Mulyani.

Ia mengungkap pertemuan itu berlangsung sangat hangat dengan didahului perbincangan ringan antara Prabowo dengan Sri Mulyani. Pertemuan pun berlangsung lama sekitar 2,5 jam sampai 3 jam.

"Penjelasan mengenai pertemuan kemarin dilakukan oleh Presiden Terpilih dengan Menteri Keuangan di mana saya juga mendampingi Ibu Menkeu. Saya bisa katakan pertemuan sangat hangat berlangsung 3 jam- 2,5 jam. Dimulai dengan pembahasan yang ringan antara beliau karena sudah saling mengenal sebagai menterinya Presiden Joko Widodo," kata dia dalam media briefing di Kementerian Keuangan, Rabu (11/9/2024).

Tommy mengatakan pertemuan itu intinya membahas mengenai Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran (APBN) 2024 dan RAPBN 2025. Menurutnya hal itu penting dibahas, mengingat Prabowo akan menjadi presiden selanjutnya.

"Pertemuan dilakukan subtantif. Hal ini kita membicarakan membahas APBN 2024 dan RAPBN 2025. kenapa penting? ini adalah masa transisi Pak Presiden Terpilih yang akan menjadi Presiden 20 Oktober dan Ibu Menteri Keuangan merasa perlu memberikan kepada Presiden Terliluh saat ini posisi posisi APBN di 3 bulan terakhir, mulanya di situ" terangnya.

Pembahasan keduanya juga disebut lebih dalam terutama mengenai RAPBN 2025. Tommy mengatakan RAPBN 2025 akan segera disahkan melalui Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) pada pekan depan.

Selain itu diungkapkan Sri Mulyani juga meminta arahan kepada Prabowo mengenai isi dari RAPBN 2025. Tak lupa, Bendahara Negara itu juga memberitahukan mengenai kondisi ekonomi global.

"Tetapi dilanjutkan pembahasan dalam mengenai RAPBN 2025, 2025 akan diketok oleh DPR minggu depan, pembahasanya meminta lagi arahan-arahan Presiden Terpilih program-program tahun depan dan juga menginformasikan ke Presiden Terpilih dinamika ekonomi global. Pertemuan sangat baik, sangat hangat dan sangat subtantif," pungkasnya.

Sebelumnya, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati telah menginformasikan bahwa dirinya telah bertemu dengan Presiden Terpilih Prabowo Subianto. Kunjungan tersebut dilakukannya dalam rangka melaporkan perkembangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

Pertemuan itu dibagikan Sri Mulyani dalam unggahan foto melalui akun Instagram resminya @smindrawati. Nampak Wakil Menteri Keuangan Thomas Djiwandono turut serta mendampinginya.

"Senin sıang sampai sore hari ini, saya bersama Wamenkeu Thomas Djiwandono melaporkan perkembangan APBN kepada Presiden Terpilih @prabowo," tulis Sri Mulyani, dikutip Senin (9/9/2024).

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengungkapkan ada usulan kenaikan belanja kementerian/lembaga (K/L) dari Rp 976,79 triliun menjadi Rp 1.094,66 triliun dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2025. Kenaikan anggaran tersebut untuk menjalankan usulan program presiden terpilih Prabowo Subianto.

"Belanja negara kalau usulan dari quick win presiden terpilih pemerintahan baru adalah untuk belanja K/L terjadi kenaikan dari Rp 976,79 triliun menjadi Rp 1.094,66 triliun, atau naik Rp 117,87 triliun," kata Sri Mulyani dalam rapat kerja dengan Badan Anggaran DPR RI tentang Penetapan Postur Sementara RUU APBN 2025, Rabu (4/9/2024).

Kenaikan anggaran itu setidaknya untuk menjalankan empat program Prabowo. Anggaran tersebut di antaranya diambil dari anggaran non K/L yang turun dari Rp 1.716,40 triliun menjadi Rp 1.606,78 triliun, atau turun Rp 109,61 triliun.

"Dengan komposisi perubahan belanja non K/L yang selama ini disebut BA BUN (Bagian Anggaran Bendahara Umum Negara), maka belanja non K/L akan turun Rp 109,61 triliun," jelas Sri Mulyani.

Program pertama yakni untuk anggaran Badan Gizi Nasional sebesar Rp 71 triliun. Lembaga tersebut baru dibentuk untuk menjalankan program unggulan Prabowo yakni Makan Bergizi Gratis.

Kedua, untuk Kementerian Kesehatan (Kemenkes) Rp 3,25 triliun menjalankan berbagai program pemeriksaan gratis bagi 52,2 juta orang seperti tensi, gula darah, hingga foto rontgen di berbagai puskesmas maupun rumah sakit daerah. Selain itu, untuk menjalankan rumah sakit berkualitas di daerah yang dianggarkan Rp 1,8 triliun guna meningkatkan rumah sakit dari tipe D menjadi tipe C dengan melengkapi sarana dan prasarananya.

"Sehingga Kemenkes akan ditambah anggarannya Rp 3,2 triliun plus Rp 1,8 triliun," jelasnya.

Program ketiga yakni Prabowo mengarahkan untuk program renovasi sekolah sebesar Rp 20 triliun yang akan dikerjakan oleh Kementerian PUPR. Lalu program sekolah unggulan terintegrasi untuk 4 lokasi dengan anggaran Rp 2 triliun di bawah Kemendikbudristek dan Kementerian Agama.

"Ini dari renovasi ruang kelas sampai MCK sehingga nanti anggaran Kementerian PUPR ditambah Rp 20 triliun apabila disetujui Banggar dan Komisi," tutur Sri Mulyani.

Program keempat yakni terkait ketahanan pangan, di mana Prabowo telah memberi arahan untuk meningkatkan lumbung pangan nasional, daerah dan desa dengan anggaran Rp 7,5 triliun untuk Kementerian PUPR. Selain itu, Rp 7,5 triliun untuk Kementerian Pertanian melakukan program intensifikasi 80 ribu Ha dan pencetakan sawah baru atau ekstensifikasi 150 ribu Ha.

"Ini yang nanti kemudian PUPR ditambah lagi Rp 7,5 triliun, Kementerian Pertanian ditambah Rp 7,5 triliun apabila sudah disepakati tentu di banggar dan komisi terkait," ucapnya.

Sisanya, Sri Mulyani mengungkapkan peningkatan anggaran K/L itu untuk mempersiapkan belanja DPR dan MPR dengan adanya penambahan anggota dan pimpinan.

"Untuk kenaikan total dari pemerintah baru Rp 117,87 triliun itu karena kita memberikan tambahan belanja untuk lembaga-lembaga tinggi negara untuk DPR, DPD, MPR, adanya penambahan anggota dan pimpinan kita antisipasi. Jadi kita sudah masukan di situ," pungkas Sri Mulyani.

Simak juga Video 'Relawan Duga Prabowo Singgung 'Jokowi Dicubit' Ditujukan ke PDIP':

[Gambas:Video 20detik]

Wacana perubahan subsidi KRL Jabodetabek berbasis Nomor Induk Kependudukan (NIK) menggegerkan publik. Rencana tersebut tertuang dalam Buku Nota Keuangan RAPBN 2025.

Menteri BUMN Erick Thohir pun buka suara terkait hal tersebut. Dia mengatakan, kementeriannya bukan pengambil kebijakan. Dia mengatakan, Kementerian BUMN hanya mengikuti atau menjalankan kebijakan pemerintah.

Ia pun mencontohkan seperti penyertaan modal negara (PMN) yang diberikan kepada BUMN.

"Kami kan BUMN itu bukan kementerian yang mengambil policy atau kebijakan bukan saya lempar problem ya, kita mengikuti kebijakan. Ketika misalnya selalu isu PMN, oh ini kenapa sih kenapa, loh, kan PMN kami kan penugasan, 90% itu penugasan, dan mayoritas itu pembangunan jalan tol," ungkapnya di DPR, Jakarta, Senin (2/9/2024).

Hal itu sama juga dengan subsidi KRL. Terkait wacana itu, menurutnya harus duduk bersama. Dia mengatakan, pihaknya akan selalu mendukung kebijakan pemerintah.

"Sama Kereta Api. Kalau memang ada kebijakan seperti itu, ya saya rasa harus suduk bersama. Dan saya selalu mendukung kebijakan apapun yang diambil pemerintah, karena kami kan bagian dari pemerintah. Jadi kita tidak pernah bilang salah dan benar," jelasnya.

Namun begitu, Erick mengatakan, pihaknya belum membahas wacana perubahan subsidi KRL itu. Ia mengaku, mengetahui kabar tersebut dari media.

"Kami belum, belum, kan biasanya ada ratasnya dan biasanya, kan kami mengikutin. Sepertinya, saya nggak tahu soalnya saya baca di media juga," ungkapnya.

Pemerintah mengusulkan volume LPG 3 kg bersubsidi sebesar 8,17 juta metrik ton dalam RAPBN 2025. Jumah tersebut lebih tinggi dibanding dengan APBN 2024 sebesar 8,03 juta metrik ton.

Menteri ESDM Bahlil Lahadalia mengatakan, kenaikan kuota itu karena meningkatnya permintaan dari masyarakat. Di sisi lain, Bahlil mengatakan, pihaknya juga tengah mendorong jaringan gas (jargas).

"Peningkatan ini didorong oleh permintaan LPG dari masyarakat. Jadi permintaan tinggi terus. Memang selain LPG bersubsidi, kita juga lagi berpikir untuk bagaimana bikin jaringan gas, jargas. Dan membangun industri LPG di Indonesia. Memang problemnya adalah bahan baku tentang C3 dan C4, tapi kita lagi koordinasikan dengan SKK dan Pertamina nantinya untuk kita memikirkan langkah ini," paparnya di Komisi VII DPR Jakarta, Selasa (27/8/2024).

Subsidi listrik pada RAPBN juga mengalami kenaikan menjadi Rp 90,22 triliun. Adapun target dalam APBN 2024 sebesar Rp 75,83 triliun.

"Subsidi listrik, tahun 2025 disepakati mencapai Rp 90,22 triliun. Sudah termasuk kurang bayar, kurang bayar 2023 sebesar Rp 2,02 triliun," katanya.

Dia mengatakan, kenaikan itu didorong oleh kenaikan jumlah penerima subsidi listrik dari 40,89 juta pelanggan di 2024 menjadi 42,08 juta pelanggan di 2025.

"Kenaikan tersebut didorong oleh perkiraan kenaikan jumlah penerima subsidi listrik dari 40,89 juta pelanggan di 2024 menjadi 42,08 juta pelanggan di 2025. Jadi naiknya kurang lebih sekitar 1 juta lebih pelanggan. Jadi itu bisa berdampak pada kenaikan," ungkapnya.

Simak Video: Aksi Licik Dekok, Oplos Elpiji Subsidi-Raup Cuan Rp 50 Juta

[Gambas:Video 20detik]

Pemerintah mengusulkan volume BBM subsidi pada RAPBN 2025 sebesar 19,41 juta kiloliter (KL). Jumlah tersebut lebih rendah dibanding dengan APBN 2024 sebesar 19,58 juta KL.

Menteri ESDM Bahlil Lahadalia mengatakan, penurunan ini didorong oleh rencana efisiensi dalam penyaluran BBM pada tahun depan supaya lebih tepat sasaran.

"Volume BBM bersubsidi yaitu minyak tanah dan solar disepakati 19,41 juta KL turun dibandingkan target 2024 19,58 juta KL," kata Bahlil di Komisi VII Jakarta, Selasa (27/8/2024).

"Penurunan ini didorong oleh rencana efisiensi penyaluran BBM bersubsidi tahun 2025 agar lebih tepat sasaran," ujarnya. Seperti diketahui, BBM subsidi yang diatur pemerintah adalah Pertalite dan Bio Solar.

Berdasarkan hasil kajian Kementerian ESDM dan Pertamina, masih ada langkah-langkah yang bisa dilakukan agar BBM tepat sasaran. Dia pun kemudian melarang agar mobil mewah memakai BBM subsidi.

"Jadi dalam pandangan dan kajian evaluasi tim dan Pertamina kita melihat bahwa masih ada beberapa langkah-langkah yang perlu untuk dimitigasi agar betul-betul subsidi ini tepat sasaran. Dan ketika subsidi ini tepat sasaran maka akan melahirkan efisiensi dan langkah-langkah ini akan kita lakukan. Jadi jangan lagi mobil-mobil mewah pakai barang subsidi," ungkapnya.

Pemerintah mengusulkan volume BBM subsidi pada RAPBN 2025 sebesar 19,41 juta kiloliter (KL). Jumlah tersebut lebih rendah dibanding dengan APBN 2024 sebesar 19,58 juta KL.

Menteri ESDM Bahlil Lahadalia mengatakan, penurunan ini didorong oleh rencana efisiensi dalam penyaluran BBM pada tahun depan supaya lebih tepat sasaran.

"Volume BBM bersubsidi yaitu minyak tanah dan solar disepakati 19,41 juta KL turun dibandingkan target 2024 19,58 juta KL," kata Bahlil di Komisi VII Jakarta, Selasa (27/8/2024).

"Penurunan ini didorong oleh rencana efisiensi penyaluran BBM bersubsidi tahun 2025 agar lebih tepat sasaran," ujarnya. Seperti diketahui, BBM subsidi yang diatur pemerintah adalah Pertalite dan Bio Solar.

Berdasarkan hasil kajian Kementerian ESDM dan Pertamina, masih ada langkah-langkah yang bisa dilakukan agar BBM tepat sasaran. Dia pun kemudian melarang agar mobil mewah memakai BBM subsidi.

"Jadi dalam pandangan dan kajian evaluasi tim dan Pertamina kita melihat bahwa masih ada beberapa langkah-langkah yang perlu untuk dimitigasi agar betul-betul subsidi ini tepat sasaran. Dan ketika subsidi ini tepat sasaran maka akan melahirkan efisiensi dan langkah-langkah ini akan kita lakukan. Jadi jangan lagi mobil-mobil mewah pakai barang subsidi," ungkapnya.

Nanti kami bahas dengan Banggar dan Komisi XI

Jakarta (ANTARA) - Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati buka suara soal target nilai tukar rupiah pada Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2025 yang melemah ke level Rp16.100 per dolar AS.

Saat ditemui di Kompleks Parlemen di Jakarta, Selasa, Sri Mulyani mengatakan target tersebut masih akan didiskusikan lebih lanjut dengan Komisi XI dan Badan Anggaran (Banggar) DPR.

“Nanti kami bahas dengan Banggar dan Komisi XI. Kami lihat perkembangan-perkembangan terakhir,” ujar Sri Mulyani.

Sebelumnya, dalam Rapat Paripurna DPR RI Ke-2 Masa Persidangan I Tahun Sidang 2024-2025 pagi ini, anggota DPR Adisatrya Suryo Sulisto menyoroti target nilai tukar rupiah pada RAPBN 2025 yang justru melemah.

Dia berpendapat target itu tidak sesuai dengan upaya Pemerintah untuk memperkuat nilai tukar rupiah dan tren pelonggaran kebijakan moneter pada 2025.

Adisatrya meminta Pemerintah untuk mengembalikan target nilai tukar rupiah ke kesepakatan dalam Kebijakan Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (KEM PPKF) yang berada pada rentang Rp15.300-Rp15.900.

Pekan lalu, dalam pidato penyampaian RUU APBN Tahun Anggaran 2025 dan Nota Keuangan, Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyampaikan nilai tukar rupiah diperkirakan akan berada di sekitar Rp16.100 per dolar AS.

Padahal, Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK) optimistis rupiah akan bergerak stabil dengan kecenderungan menguat ke depan, seiring dengan menariknya imbal hasil (yield), inflasi yang terkendali, dan tetap baiknya pertumbuhan ekonomi Indonesia.

Adapun nilai tukar rupiah terhadap dolar AS pada perdagangan Selasa diperkirakan meningkat karena data aktivitas ekonomi Amerika Serikat (AS) ke depan yang lemah.

Pada awal perdagangan Selasa pagi, rupiah naik 56 poin atau 0,36 persen menjadi Rp15.494 per dolar AS dari sebelumnya sebesar Rp15.550 per dolar AS.

"Rupiah diperkirakan akan kembali menguat terhadap dolar AS yang melanjutkan perlemahan setelah data aktivitas ekonomi ke depan leading index yang sangat lemah," kata analis mata uang Lukman Leong saat dihubungi ANTARA di Jakarta, Selasa.

Pewarta: Imamatul Silfia
Editor: Ahmad Wijaya
Copyright © ANTARA 2024