Reporter: Khomarul Hidayat | Editor: Khomarul Hidayat

KONTAN.CO.ID - SUKOHARJO. Kasus pailit PT Sri Rejeki Isman Tbk (Sritex) menjadi perhatian Komisi VII Dewan Perwakilan Rakyat (DPR).

Anggota Komisi VII DPR pun mengunjungi pabrik Sritex di Sukoharjo, Jawa Tengah, Kamis (7/11). Presiden Direktur Sritex Iwan Kurniawan Lukminton menyampaikan terima kasih atas perhatian dan dukungan DPR RI terhadap Sritex maupun industri tekstil dan produk tekstil (TPT).

“Saya mengapresiasi dukungan pemerintah dan dukungan Komisi VII DPR RI untuk hadir di masa-masa yang kurang enak ini. Kami mohon doa dan dukungannya, agar SRITEX mampu melewati masa sulit ini dengan baik, dan dapat memperbaiki kinerja di masa yang akan datang,” kata Iwan yang akbar disapa Wawan ini dalam keterangan tertulis, Kamis (7/11).

Wawan meminta kepada anggota DPR yang hadir untuk membantu Sritex agar bisa beroperasi secara normal, sehingga bisa tetap mempekerjakan karyawan dan menciptakan multiflier effect bagi warga sekitar.

Ia menegaskan, Sritex bukan perusahaan mangkrak, tetapi perusahaan yang masih beroperasi dan tetap menjalankan kewajibannya dengan baik.

Wawan bilang, saat ini pihaknya fokus agar status pailit Sritex dicabut. Jika status itu dicabut, Sritex sudah selamat dan kembali dapat menjalankan usaha seperti biasa. "Bisa tetap beroperasi, mempekerjakan karyawan dan memenuhi kewajiban-kewajiban kepada para stakeholder," tandasnya.

Wawan menegaskan, dalam status pailit saat ini, Sritex ada dalam transisi. Pengelolaan beralih dari manajemen kepada kurator. Dengan demikian, ada fasilitas-fasilitas yang dibekukan yang tidak memungkinkan perusahaan beroperasi secara normal.

Ia berharap dalam proses ini para pihak bekerja cepat, kooperatif dan tidak mengulur-ulur waktu, sehingga tidak menimbulkan keresahan dan menciptakan ketidakpastian yang berlarut-larut.

Wawan menyampaikan bahwa Sritex adalah perusahaan yang sehat. Sritex terus dan sedang berproses melakukan perbaikan kinerja. Strategi bisnis dan transformasi organisasi yang Sritex implementasikan dalam dua tahun terakhir, sudah menunjukkan hasil positif.

Kata Wawan, pembayaran upah karyawan dan listrik juga tidak pernah terlambat. "Kami berharap agar penanganan kondisi Sritex hari ini, didasari pertimbangan terjaganya keberlangsungan usaha, bukan didasari niat untuk mematikan atau melikuidasi aset kami. Jika motifnya seperti itu, saya rasa perusahaan sehatpun lama-lama akan sakit dan mati pelan-pelan,” ungkap Wawan.

Saat ini Sritex masih beroperasi dengan mengandalkan persediaan material yang ada. Proses keluar masuk barang masih terkendala. Kondisi ini menyebabkan Sritex mulai meliburkan beberapa karyawan, karena terkendala raw material yang tidak bisa masuk.

Penjualan atau pengiriman ke-luar negeri otomatis juga terkendala. “Kami ingin hidup dan kembali beroperasi secara normal”, tegas Wawan.

Ketua Tim Kunjungan Spesifik Lamhot Sinaga menyatakan DPR mendukung upaya penyelamatan Sritex dan juga perbaikan industri tekstil Indonesia.“Kita tahu Sritex adalah industri tekstil yang dibanggakan Indonesia. Harapan kami, semoga putusan kasasi nantinya menggagalkan kepailitan PT Sritex,” ucap Lamhot.

Data Kementerian Perindustrian menunjukkan, industri TPT Indonesia menyerap lebih dari 3,8 juta tenaga kerja dan memenuhi 70% kebutuhan sandang dalam negeri.

Sritex juga menjadi pemasok utama bahan dasar pembuatan batik bagi UMKM. Melihat kontribusi industri tekstil, serta dampaknya bagi perekonomian daerah dan masyarakat sekitar, maka DPR akan mendesak pihak-pihak terkait agar turun tangan menyelesaikan persoalan Sritex dan memperbaiki ekosistem industri tekstil dan produk tekstil (TPT) nasional.

“Persoalan Sritex ini serius. Kita akan mendesak pihak-pihak terkait agar persoalan ini segera selesaikan. Agar barang bisa keluar masuk, karena perusahaan harus bayar karyawan, bayar listrik,” kata Ketua Komisi VII Saleh Partaonan Daulay.

JAKARTA,investor.id - Wakil Ketua MPR RI Eddy Soeparno mengapresiasi tekad dan komitmen Presiden Prabowo  yang melakukan sejumlah langkah agar dapat menyelamatkan Sritex.  Sikap Presiden Prabowo menunjukkan kepedulian beliau pada 50 ribu lebih karyawan Sritex yang terdampak PHK karena kepailitan perusahaan.

“Ini bentuk nyata dari komitmen Presiden Prabowo bahwa dalam membangun perekonomian ke depan no one is left behind (tidak ada yang ditinggalkan),” ucap Eddy dalam keterangan resmi yang diterima pada Senin (4/11/2024).

Pengadilan Niaga Kota Semarang memutus pailit PT Sri Rejeki Isman Tbk (SRIL) atau Sritex, setelah mengabulkan permohonan salah satu kreditur. Selama 58 tahun, Sritex telah menjadi bagian dari industri tekstil Indonesia. Sebagai perusahaan tekstil terbesar di Asia tenggara, Sritex telah berkontribusi bagi Solo Raya, Jawa Tengah, dan Indonesia .

Berdasarkan laporan keuangan Sritex, per Juni 2024, perseroan memiliki liabilitas US$ 1,59 miliar, sedangkan ekuitas minus US$ 980 juta. Perseroan membukukan defisit US$ 1,1 miliar di buku, yang merupakan akumulasi kerugian selama beberapa tahun. Mayoritas utang Sritex adalah utang bank jangka panjang, sebesar US$ 809 juta. Perseroan juga punya utang obligasi US$ 375 juta.

Mengenai upaya penyelamatan Sritex ke depan, Eddy menyampaikan pentingnya fokus pada nasib pegawai dan penyelamatan Sritex sebagai aset tekstil nasional.  Pemilik Sritex harus tetap dimintakan tanggung jawabnya terhadap kewajiban perusahaan, terutama pinjaman perbankan dan bentuk lainnya yang jumlahnya diperkirakan mencapai Rp 26 triliun atau lebih.

“Prioritas utama adalah  menyelamatkan nasib puluhan ribu pegawai Sritex. Selanjutnya menjaga Sritex sebagai aset tekstil nasional. Di sisi lain Direksi, Komisaris dan pemilik Sritex tetap harus dimintakan tanggung jawabnya karena merekalah memegang kendali perusahaan sampai kondisnya bernasib seperti hari ini,” jelas Eddy.

Upaya penyelamatan Srtitex harus diawali dengan kajian mendalam tentang penyebab ambruknya perusahaan dan langkah penyelamatan yang paling realistis tidak hanya untuk Sritex tetapi industri textil nasional secara keseluruhan. 

“Jangan sampai penyelamatan Sritex justru menyelamatkan pemiliknya karena akan menimbulkan moral hazard yang besar dan mengusik rasa keadilan masyarakat,” pungkas Eddy.

Editor: Arnoldus Kristianus (arnoldus.kristianus@ymail.com)

Follow Channel Telegram Official kami untuk update artikel-artikel investor.id

Baca Berita Lainnya di Google News

JAKARTA, investor.id – Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mengungkapkan PT Sri Rejeki Isman Tbk (SRIL) atau Sritex bersama dengan anak usahanya memiliki utang senilai Rp 14,42 triliun berupa kredit/pembiayaan dari bank dan multifinance. OJK juga membongkar kesiapan bank dan multifinance jika utang tersebut berakhir macet.

Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan OJK, Dian Ediana Rae menyampaikan, Sritex mencatat eksposur kredit/pembiayaan senilai Rp 14,62 triliun kepada bank dan multifinance. Nilai kredit/pembiayaan itu disalurkan oleh 27 bank dan 3 multifinance.

“Jadi masing-masing Rp 14,42 triliun pada bank dan Rp 0,22 triliun pada perusahaan pembiayaan,” ungkap Dian dalam konferensi pers Hasil Rapat Dewan Komisioner Bulanan (RDKB) OJK, dikutip pada Minggu (3/11/2024).

Di samping itu, Dian menerangkan kesiapan bank dan multifinance jika risiko yang tidak diinginkan terjadi. Risiko yang diungkapkan Dian tak lain adalah jika terjadi kredit/pembiayaan yang diperoleh Sritex itu berakhir macet atau gagal bayar.

“Sementara itu, cadangan agregat yang telah dibentuk pada bank dan perusahaan pembiayaan masing-masing sebesar 83,34% dan 63,95%. Nah ini saya kira sudah cukup dari memadai, ya, untuk mem-backup potensi kerugian daripada bank,” beber Dian.

Dian menerangkan, bank merupakan lembaga intermediasi yang tugasnya adalah memberikan bantuan pendanaan berupa kredit/pembiayaan kepada suatu perusahaan, tak terkecuali Sritex. Setiap bank, dalam memberikan kredit/pembiayaan tentu telah mempertimbangkan berbagai aspek.

“Ya, dari keamanan perkreditan termasuk masalah kemampuan Sritex untuk membayar, dan juga tentu saja memperhatikan perkembangan yang terjadi, dunia bisnis itu mungkin saja menghadapi persoalan-persoalan,” ujar Dian.

Kesiapan Bank

Dian menegaskan, tentu bank-bank punya mekanisme yang mapan dalam merespons debitur yang memang sedang menghadapi persoalan. Mantan Ketua PPATK ini menyebut bahwa bank telah memahami betul siklus dunia bisnis yang kerap kali mengalami tantangan dari waktu ke waktu.

“Sehingga memang prudential regulation atau ketentuan kehati-hatian di dalam konteks perbankan ini sudah mencantumkan hal tersebut,” jelas Dian.

Oleh karena itu, saat ini perbankan telah membentuk pencadangan yang cukup memadai terkait risiko kredit/pembiayaan yang ada pada Sritex. Adapun sang debitur yakni Sritex saat ini masih berupaya melakukan langkah hukum kasasi ke Mahkamah Agung (MA) guna merespons putusan pailit.

PT Sri Rejeki Isman Tbk (SRIL) atau Sritex bersama PT Bitratex Industries, PT Primayudha Mandirijaya, dan PT Sinar Pantja Djaja (Grup Sritex) telah diputus dalam keadaan pembatalan homologasi. Hal itu berdasarkan Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Semarang No.2/Pdt.Sus-Homologasi/2024/PN Niaga Smg tanggal 21 Oktober 2024.

Sekretaris Perusahaan Sritex, Welly Salam mengungkap bahwa Grup Sritex telah mengajukan permohonan kasasi atas putusan tersebut. “Pada 25 Oktober 2024, Grup Sritex telah mengajukan kasasi homologasi,” jelas Welly dalam keterangan resmi baru-baru ini.

Sritex memastikan status pailit ini tak memberi dampak terhadap operasional perusahaan yang saat ini masih berjalan normal. Dalam kunjungan pihak pemerintah belum lama ini, Sritex juga memastikan tak akan melakukan PHK kepada puluhan ribuan karyawannya.

Editor: Prisma Ardianto (ardiantoprisma@gmail.com)

Follow Channel Telegram Official kami untuk update artikel-artikel investor.id

Baca Berita Lainnya di Google News

JAKARTA, KOMPAS.com - Pemerintah tidak memberikan bantuan secara finansial untuk menyelamatkan PT Sri Rejeki Isman Tbk (Sritex) dari pailit.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menegaskan, sampai saat ini dalam upaya penyelamatan Sritex, pemerintah hanya bertindak sebagai fasilitator.

“Sejauh ini kan kita fasilitator saja,” ujar Airlangga saat ditemui di kantornya, Jumat (1/11/2024).

KOMPAS.com/Dian Erika Menko Perekonomian Airlangga Hartarto usai menghadiri serah terima jabatan Menteri Tenaga Kerja (Menaker) dan Wakil Menteri Tenaga Kerja (Wamenaker) di Kantor Kemenaker, Jakarta Selatan, Selasa (22/10/2024).

Sementara terkait utang Sritex, Airlangga mengatakan, kewajiban membayar tetap ada di perusahaan tekstil tersebut. Pemerintah tidak membantu pembayaran utang Sritex.

Adapun berdasarkan data dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK), sampai dengan September 2024, Sritex tercatat memiliki outstanding kredit sebesar Rp 14,64 triliun.

Nilai pinjaman itu terdiri dari pinjaman ke 27 bank sebesar Rp 14,42 triliun dan pinjaman ke 3 perusahaan pembiayaan sebesar Rp 220 miliar.

“Ya (dibayar) pemilik Sritex,” kata Airlangga saat ditanya terkait pemerintah akan membantu pelunasan utang Sritex.

Pemerintah sejauh ini telah berupaya menyelamatkan Sritex dengan membuka izin agar perusahaan dapat melakukan kegiatan ekspor dan impor.

Langkah ini diambil sebagai salah satu upaya agar perusahaan tekstil yang berdiri sejak 1966 ini tetap hidup dengan melakukan produksi.

Pemerintah juga memastikan akan tetap mengikuti keputusan hukum yang berlaku. Adapun PN Semarang menunjuk sejumlah kurator untuk mengurus harta dan aset Sritex.

JAKARTA, KOMPAS.com - Pemerintah tidak memberikan bantuan secara finansial untuk menyelamatkan PT Sri Rejeki Isman Tbk (Sritex) dari pailit.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menegaskan, sampai saat ini dalam upaya penyelamatan Sritex, pemerintah hanya bertindak sebagai fasilitator.

“Sejauh ini kan kita fasilitator saja,” ujar Airlangga saat ditemui di kantornya, Jumat (1/11/2024).

KOMPAS.com/Dian Erika Menko Perekonomian Airlangga Hartarto usai menghadiri serah terima jabatan Menteri Tenaga Kerja (Menaker) dan Wakil Menteri Tenaga Kerja (Wamenaker) di Kantor Kemenaker, Jakarta Selatan, Selasa (22/10/2024).

Sementara terkait utang Sritex, Airlangga mengatakan, kewajiban membayar tetap ada di perusahaan tekstil tersebut. Pemerintah tidak membantu pembayaran utang Sritex.

Adapun berdasarkan data dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK), sampai dengan September 2024, Sritex tercatat memiliki outstanding kredit sebesar Rp 14,64 triliun.

Nilai pinjaman itu terdiri dari pinjaman ke 27 bank sebesar Rp 14,42 triliun dan pinjaman ke 3 perusahaan pembiayaan sebesar Rp 220 miliar.

“Ya (dibayar) pemilik Sritex,” kata Airlangga saat ditanya terkait pemerintah akan membantu pelunasan utang Sritex.

Pemerintah sejauh ini telah berupaya menyelamatkan Sritex dengan membuka izin agar perusahaan dapat melakukan kegiatan ekspor dan impor.

Langkah ini diambil sebagai salah satu upaya agar perusahaan tekstil yang berdiri sejak 1966 ini tetap hidup dengan melakukan produksi.

Pemerintah juga memastikan akan tetap mengikuti keputusan hukum yang berlaku. Adapun PN Semarang menunjuk sejumlah kurator untuk mengurus harta dan aset Sritex.

Wikimedia Commons/Almuharam Pailit adalah status hukum pengadilan berdasarkan UU Kepailitan. Sritex pailit karena digugat vendornya.

“Tentu ada hal-hal teknis yang diperlukan. Karena biar bagaimana kan kalau operasionalisasi itu kan harus pemilik lama yang lebih mengetahui. Harus ada jaminan bahwa dari operasi tersebut, keseluruhannya impor ekspornya sesuai dengan bidang usaha tersebut. Jadi ada koridor-koridor yang harus disepakati. Dan juga penghasilan dari ekspor juga kembali untuk membiaya operasi usaha,” jelasnya.

Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto memerintahkan Kemenkeu, Kementerian Perindustrian (Kemenperin), Kementerian BUMN, dan Kementerian Ketenagakerjaan (Kemenaker) untuk segera mengkaji sejumlah opsi untuk menyelamatkan PT Sritex yang baru-baru ini dinyatakan pailit.

Hal itu disampaikan Menteri Perindustrian (Menperin) Agus Gumiwang dalam keterangan tertulisnya pada Jumat (25/10/2024).

"Presiden Prabowo sudah memerintahkan Kementerian Perindustrian, Kemenkeu, Menteri BUMN, dan Menteri Tenaga Kerja untuk segera mengkaji beberapa opsi dan skema untuk menyelamatkan Sritex," ujar Agus.

Agus juga menjelaskan bahwa prioritas pemerintah saat ini adalah menyelamatkan karyawan Sritex dari pemutusan hubungan kerja (PHK).

"Presiden Prabowo sudah memerintahkan Kementerian Perindustrian, Kemenkeu, Menteri BUMN, dan Menteri Tenaga Kerja untuk segera mengkaji beberapa opsi dan skema untuk menyelamatkan Sritex," jelasnya.

Sebagai informasi, Sritex telah mendaftarkan kasasi untuk menyelesaikan putusan pembatalan homologasi yang dinyatakan oleh PN Semarang tersebut.

JAKARTA, KOMPAS.com - Pemerintah tidak memberikan bantuan secara finansial untuk menyelamatkan PT Sri Rejeki Isman Tbk (Sritex) dari pailit.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menegaskan, sampai saat ini dalam upaya penyelamatan Sritex, pemerintah hanya bertindak sebagai fasilitator.

“Sejauh ini kan kita fasilitator saja,” ujar Airlangga saat ditemui di kantornya, Jumat (1/11/2024).

KOMPAS.com/Dian Erika Menko Perekonomian Airlangga Hartarto usai menghadiri serah terima jabatan Menteri Tenaga Kerja (Menaker) dan Wakil Menteri Tenaga Kerja (Wamenaker) di Kantor Kemenaker, Jakarta Selatan, Selasa (22/10/2024).

Sementara terkait utang Sritex, Airlangga mengatakan, kewajiban membayar tetap ada di perusahaan tekstil tersebut. Pemerintah tidak membantu pembayaran utang Sritex.

Adapun berdasarkan data dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK), sampai dengan September 2024, Sritex tercatat memiliki outstanding kredit sebesar Rp 14,64 triliun.

Nilai pinjaman itu terdiri dari pinjaman ke 27 bank sebesar Rp 14,42 triliun dan pinjaman ke 3 perusahaan pembiayaan sebesar Rp 220 miliar.

“Ya (dibayar) pemilik Sritex,” kata Airlangga saat ditanya terkait pemerintah akan membantu pelunasan utang Sritex.

Pemerintah sejauh ini telah berupaya menyelamatkan Sritex dengan membuka izin agar perusahaan dapat melakukan kegiatan ekspor dan impor.

Langkah ini diambil sebagai salah satu upaya agar perusahaan tekstil yang berdiri sejak 1966 ini tetap hidup dengan melakukan produksi.

Pemerintah juga memastikan akan tetap mengikuti keputusan hukum yang berlaku. Adapun PN Semarang menunjuk sejumlah kurator untuk mengurus harta dan aset Sritex.

Wikimedia Commons/Almuharam Pailit adalah status hukum pengadilan berdasarkan UU Kepailitan. Sritex pailit karena digugat vendornya.

“Tentu ada hal-hal teknis yang diperlukan. Karena biar bagaimana kan kalau operasionalisasi itu kan harus pemilik lama yang lebih mengetahui. Harus ada jaminan bahwa dari operasi tersebut, keseluruhannya impor ekspornya sesuai dengan bidang usaha tersebut. Jadi ada koridor-koridor yang harus disepakati. Dan juga penghasilan dari ekspor juga kembali untuk membiaya operasi usaha,” jelasnya.

Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto memerintahkan Kemenkeu, Kementerian Perindustrian (Kemenperin), Kementerian BUMN, dan Kementerian Ketenagakerjaan (Kemenaker) untuk segera mengkaji sejumlah opsi untuk menyelamatkan PT Sritex yang baru-baru ini dinyatakan pailit.

Hal itu disampaikan Menteri Perindustrian (Menperin) Agus Gumiwang dalam keterangan tertulisnya pada Jumat (25/10/2024).

"Presiden Prabowo sudah memerintahkan Kementerian Perindustrian, Kemenkeu, Menteri BUMN, dan Menteri Tenaga Kerja untuk segera mengkaji beberapa opsi dan skema untuk menyelamatkan Sritex," ujar Agus.

Agus juga menjelaskan bahwa prioritas pemerintah saat ini adalah menyelamatkan karyawan Sritex dari pemutusan hubungan kerja (PHK).

"Presiden Prabowo sudah memerintahkan Kementerian Perindustrian, Kemenkeu, Menteri BUMN, dan Menteri Tenaga Kerja untuk segera mengkaji beberapa opsi dan skema untuk menyelamatkan Sritex," jelasnya.

Sebagai informasi, Sritex telah mendaftarkan kasasi untuk menyelesaikan putusan pembatalan homologasi yang dinyatakan oleh PN Semarang tersebut.

Reporter: Adrianus Octaviano | Editor: Noverius Laoli

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Tak hanya perbankan, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mengungkapkan bahwa utang PT Sri Rejeki Isman Tbk (Sritex) juga tersebar di perusahaan multifinance. Secara rinci, ada 27 bank dan 3 multifinance per September 2024.

Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan OJK, Dian Ediana Rae, bilang secara total eksposure utang Sritex secara nilai mencapai Rp 14,64 triliun. Utang di perbankan tetap mendominasi senilai Rp 14,42 triliun.

Lebih lanjut, Dian melihat baik bank maupun multifinance yang menjadi kreditur Sritex sejatinya telah memiliki pencadangan yang cukup. Setidaknya, bisa mengantisipasi kerugian dari utang tersebut.

“Cadangan agregat yang telah dibentuk pada bank dan perusahaan pembiayaan masing-masing sebesar 83,34% dan 63,95%, nah ini saya kira sudah cukup dari memadai,” ujarnya, Jumat (1/11).

Di sisi lain, Dian menegaskan bahwa perbankan dalam hal menyalurkan kredit sejatinya juga sudah dilakukan pertimbangan beberapa hal. Mulai dari keamanan perkreditan termasuk juga masalah kemampuan Sritex untuk membayar.

Namun, ia menyadari dalam suatu bisnis tentu ada juga masalah-masalah yang memang biasa terjadi. Termasuk, macetnya pembayaran utang Sritex ini. “Tentu bank punya mekanisme yang sudah mapan bisa dikatakan begitu,” tandasnya.

Sebagai informasi, Sritex telah dinyatakan pailit oleh Pengadilan Niaga Semarang pada pekan lalu. Saat ini, pemerintah berniat melakukan penyelamatan terhadap perusahaan tekstil terbesar di Indonesia tersebut.

Bisnis.com, JAKARTA — Pemerintah bersama Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas) terus menggeber peningkatan produksi minyak dan gas bumi nasional demi mewujudkan cita-cita besar swasembada energi.

Sejalan dengan target swasembada energi yang dicanangkan oleh Presiden Prabowo Subianto tersebut, SKK Migas setidaknya telah menetapkan sejumlah strategi jangka pendek, jangka menengah, hingga jangka panjang.

Di sisi lain, pemerintah juga telah melakukan perubahan-perubahan sistem fiskal, perpajakan, dan insentif sehingga menjamin keekonomian lapangan migas Tanah Air, sesuai dengan yang dibutuhkan kontraktor kontrak kerja sama (KKKS).

Ulasan tentang respons positif pemerintah dalam upaya menaikkan produksi siap jual alias lifting migas, menjadi salah satu pilihan Bisnisindonesia.id, selain beragam kabar ekonomi dan bisnis yang dikemas secara mendalam dan analitik tersaji dari meja redaksi Bisnisindonesia.id.

Berikut intisari dari top 5 News Bisnisindonesia.id yang menjadi pilihan editor, Rabu (30/10/2024):

Lampu Kuning Aliran Kredit ke Sektor Padat Karya

Kabar tak sedap menyelimuti sektor padat karya dengan PT Sri Rejeki Isman Tbk. (SRIL) yang mengalami pailit, PT Pan Brothers Tbk. (PBRX) yang bakal merestrukturisasi kredit, serta terbaru penutupan pabrik milik PT Alumindo Light Metal Industry Tbk. (ALMI), bagian dari Grup Maspion.

Kondisi ini menyalakan alarm terhadap penyaluran kredit industri perbankan ke sektor padat karya yang menjadi kebijakan Bank Indonesia (BI).

Sebagai gambaran, dalam Statistik Perbankan Indonesia yang diterbitkan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK), kredit ke sektor padat karya masuk dalam kategori industri pengolahan atau manufaktur beserta dengan sektor lainnya.

Kredit ke industri pengolahan merupakan yang terbesar ke dua untuk sektor produktif. Sementara itu, sektor dengan kucuran kredit bank terbesar yaitu perdagangan besar dan eceran senilai Rp1.177,33 triliun per Agustus 2024. Rasio NPL di sektor ini berada pada level 3,45% pada saat yang sama.

Menguatkan Strategi Hulu Migas Menuju Swasembada Energi

Untuk jangka pendek, SKK Migas akan mengagresifkan kegiatan-kegiatan di aset yang ada, melalui pengeboran, workover, dan well service. SKK Migas menargetkan pengeboran sumur pengembangan sekitar 900—1.000 sumur per tahun, selain reaktivasi sumur menganggur (idle well) sekitar 1.000—1.500 sumur per tahun.

Untuk jangka menengah, masih ada potensi undeveloped discovery alias temuan-temuan di masa lalu yang belum dikembangkan maupun belum diusulkan menjadi lapangan yang dikembangkan. SKK Migas nantinya juga akan menagih temuan-temuan tersebut kepada KKKS.

Selain itu, untuk jangka menengah SKK Migas juga berupaya melakukan percepatan 153 migas, di antaranya empat Proyek Strategi Nasional (PSN) seperti Masela, AKM, IDD+ Geng North, UCC, serta pengembangan area Andaman.

Suara Para Kreditur Sritex (SRIL) Jelang Pertemuan Setelah Putusan Kepailitan

Sejumlah kreditur memberikan pandangannya terkait utang PT Sri Rejeki Isman Tbk. (SRIL) menjelang pertemuan usai keputusan pailit. Pertemuan itu direncanakan terselenggara pada 13 November 2024.

Adapun, para kreditur SRIL diminta mengajukan surat tagihan kepada tim kurator. Berdasarkan penetapan hakim pengawas No.2/Pdt.Sus-Homologasi/2024/PN Niaga Smg tertanggal 24 Oktober 2024, tiga agenda disusun sebagai tindak lanjut proses kepailitan Sritex dan tiga anak usahanya.

Terkait utang SRIL, Sritex tercatat memiliki utang usaha jangka pendek kepada pihak ketiga US$55,77 juta dan utang usaha jangka panjang kepada pihak berelasi US$75,71 juta. Setelah adanya putusan pailit, SRIL masih memiliki sisa utang sebesar Rp101,3 miliar kepada PT Indo Bharat Rayon atau 0,38% dari total liabilitas SRIL per 30 Juni 2024.

Adapun, hingga Juni 2024, SRIL tercatat memiliki utang bank jangka pendek US$11,36 juta dan utang bank jangka panjang US$809,99 juta.

Melihat Prospek Cerah Kinerja Pasar Properti di Tahun 2025

Pasar properti di Indonesia diyakini berkinerja positif pada tahun depan usai transisi pemerintahan baru Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka.

Pemerintahan Prabowo – Gibran diharapkan dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi Indonesia.

Terlebih, merujuk data Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat pada Mei 2024 terjadi deflasi sebesar 0,03% secara bulanan (month-to-month/MtM). Kemudian pada Juni 2024 semakin dalam sebesar 0,08%. Pada Juli 2024 terus memburuk tembus 0,18%. Pada Agustus 2024, angkanya kembali ke level 0,03%, kembali memburuk pada September 2024 sebesar 0,12%.

Langka Jitu Garuda (GMFI) Demi Kinerja Moncer 2025

Setelah membukukan kinerja apik sepanjang semester I/2024, anak usaha Garuda Indonesia, PT Garuda Maintenance Facility AeroAsia Tbk (GMFI) terus menyasar pertumbuhan kinerja perseroan dengan membentuk usaha patungan bersama Capital A Berhad.

Capital A atau dulu dikenal dengan nama AirAsia Group merupakan perusahaan multinasional asal Malaysia. Perusahaan mengoperasikan sejumlah maskapai berbiaya rendah seperti AirAsia Indonesia, AirAsia, AirAsia Cambodia, Philippines AirAsia, dan Thai AirAsia.

Direktur Utama GMFI Andi Fahrurrozi mengatakan langkah yang disusun GMFI di 2025 adalah fokus pada inisiatif perbaikan ekuitas. Peningkatan pendapatan juga akan berasal dari bisnis komersial dan bisnis non-komersial.

Ditelusuri dari situs resminya, ADE merupakan perusahaan yang berkantor pusat di Kuala Lumpur International Airport (KLIA) 2, Kuala Lumpur, Malaysia. Perusahaan menyediakan layanan pesawat yang difokuskan pada Airbus A320, A321 dan A330 untuk layanan pemeliharaan teknis, layanan komponen gudang dan layanan dukungan teknis.

Menteri Ketenagakerjaan Yassierli menyebut ada dugaan mismanagement dalam kasus pailit Sritex.

Yassierli mengatakan memang ada diskusi soal industri tekstil lesu. Namun, ia berkata hal itu terbantahkan dengan permintaan tekstil yang masih besar secara nasional.

"Ada diskusi seperti itu, tapi kemudian kami melihat enggak juga. Buktinya kan kalau kita lihat needs-nya dalam negeri itu besar ya. Jadi, enggak ke sana. Mungkin ya ada terkait tentang mismanagement atau apalah," kata Yassierli di Istana Kepresidenan Jakarta, Selasa (29/10).

Yassierli tak menjelaskan lebih lanjut mengenai dugaan itu. Dia berkata pemerintah hanya ingin memastikan kondisi ini bisa tertangani dengan baik.

Pemerintah saat ini masih menunggu putusan kasasi terhadap status pailit Sritex. Di saat bersamaan, pemerintah memastikan Sritex tetap berproduksi dan tidak ada pemutusan hubungan kerja (PHK).

"Statusnya pailit itu kan baru putusan (Pengadilan Niaga Semarang), ya ini kan masih ada proses kasasi. Kalau kasasi menyatakan tidak, kan enggak masalah," ujarnya.

Sritex dinyatakan pailit oleh Pengadilan Niaga Semarang. Putusan itu terjadi di tengah menurunnya kinerja Sritex.

Berdasarkan laporan keuangan per Juni 2024, utang PT Sri Rejeki Isman Tbk (Sritex) mencapai US$1,6 miliar atau Rp25,1 triliun (kurs Rp15.735 per dolar AS). Sebesar US$618,9 juta atau Rp9,7 triliun di antaranya berasal dari 28 bank.

 Sritex merespons putusan nomor 2/Pdt.Sus- Homologasi/2024/PN Niaga Smg itu dengan mengajukan kasasi.

Bisnis.com, JAKARTA – Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyebutkan bahwa Presiden Prabowo Subianto menginginkan Sritex masih bisa beroperasi atau melakukan aktivitas ekspor-impor meskipun tengah dalam status pailit.

Mantan Ketua Umum Partai Golkar itu juga memastikan Bea Cukai sudah setuju bahwa impor dan ekspor produk Sritex akan terus berjalan. Menurutnya, opsi ini pernah berjalan di kawasan berikat di Jawa Barat.

“Jadi akan diberlakukan sama sehingga impor ekspornya terus berjalan sehingga kondisi perusahaan tidak terhenti,” katanya kepada wartawan di kompleks Istana Kepresidenan, Selasa (29/10/2024).

Lebih lanjut, dia menekankan bahwa pemerintah pun optimistis untuk mendorong Sritex agar tetap beroperasi dan melakukan aktivitas ekspor-impor.

Menurutnya, dengan status Sritex yang masih dalam tahap kasasi sehingga masih ada peluang bagi perusahaan agar dapat lolos dari jeratan pailit. Harapannya, opsi pemutusan hubungan kerja (PHK) pun tidak terjadi.

"Kami masih memilih opsi pabrik bekerja," ucapnya.

Airlangga pun menekankan bahwa Prabowo dalam rapat terbatas (ratas) menegaskan bahwa Sritex harus tetap berjalan dengan meminta jajarannya untuk mencari segara opsi agar raksasa tekstil itu bisa diselamatkan.

"Arahannya beliau agar perusahaan tetap berjalan. Kemudian nanti dicarikan jalan teknisnya," imbuhnya.

Misalnya, dia mengamini bahwa pemerintah tak menutup peluang menggelontorkan dana talangan atau bailout untuk menyelamatkan Sritex dari kondisi pailit.

Meski begitu, dia mengatakan bahwa pemerintah masih mengkaji peluang tersebut. Namun, dia memastikan pihaknya bakal berkoordinasi dengan kurator terlebih dahulu.

Mengingat, saat ini telah ada kurator yang merupakan pihak yang berhak melakukan eksekusi terhadap harta pailit dari raksasa tekstil PT Sri Rejeki Isman Tbk. (SRIL) itu.

“Nanti dilihat dulu karena sekarang statusnya kan sudah ada kurator dan tentu harus ada pembicaraan dengan kurator,” ujarnya

Lebih lanjut, Airlangga pun juga tak menutup kemungkinan untuk membuka opsi untuk melibatkan Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia (LPEI) turut membantu Sritex dari ancaman gulung tikar.

“[Melibatkan LPEI] (Cek) itu nanti tahap berikutnya,” pungkas Airlangga.

Bisnis.com, JAKARTA — Rapat kreditur pertama sebagai tindak lanjut putusan pailit terhadap PT Sri Rejeki Isman Tbk. (SRIL) dan sejumlah anak usahanya akan dilakanakan pada 13 November 2024. Para kreditur SRIL diminta mengajukan surat tagihan kepada tim kurator.

Mengutip pengumuman putusan pailit PT Sri Rejeki Isman Tbk. atau Sritex, PT Sinar Pantja Djaja, PT Bintratex Industries, dan PT Primayudha Mandirijaya,Pengadilan Negeri (PN) Niaga Semarang mengangkat Haruno Patriadi sebagai Hakim Pengawas dalam proses kepailitan ini.

Selanjutnya, PN Niaga Semarang juga mengangkat empat orang sebagai kurator yang akan melakukan pengurusan dan pemberesan dalam proses kepalilitan Sritex dan tiga anak usahanya. Tim kurator tersebut terdiri atas Denny Ardiansyah, Nur Hidayat, Fajar Romy Gumilar, dan Nurma Candra Yani Sadikin.

Berdasarkan penetapan hakim pengawas No.2/Pdt.Sus-Homologasi/2024/PN Niaga Smg tertanggal 24 Oktober 2024, tiga agenda disusun sebagai tindak lanjut proses kepailitan Sritex dan tiga anak usahanya.

Pertama, rapat kreditur pertama akan dilaksanakan pada Rabu, 13 November 2024 pukul 10.00, di ruang rapat kreditor Pengadilan Niaga PN Semarang, Jl. Siliwangi No.512, Semarang.

Kedua, batas akhir pengajuan tagihan kreditor dan kantor pajak pada Senin, 25 November 2024 pukul 17.00 WIB, di kantor sekretariat Tim Kurator.

“Berdasarkan pasal 115 ayat (1) UU No.37/2024 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, mohon kepada kreditor mengajukan surat tagihan ataupun bukti tertulis lainnya yang menunjukkan sifat dan jumlah piutang kepada Tim Kurator melalui website www.timkuratorsritex.com sebelum batas akhir pengajuan tagihan,” tulis pengumuman Tim Kurator, dikutip Selasa (29/10/2024).

Selain melalui website, kreditur Sritex dan anak-anak usahanya juga dapat mengajukan surat tagihan dan dokumen-dokumen fisik ke kantor Sekretariat Tim Kurator yang beralamat di Nurma Sadikin & Partners, South Quarter Tower B, Lantai 18, Jl. R.A. Kartini No. Kav.8, Cilandak Barat, Jakarta Selatan.

Ketiga, rapat pencocokan piutang kreditur dan kantor pajak (verifikasi piutang) akan digelar pada Senin, 16 Desember 2024 pukul 10.00 WIB di ruang rapat kreditor Pengadilan Niaga PN Semarang Jl. Siliwangi No.512, Semarang.

Hingga Juni 2024, SRIL tercatat memiliki total liabilitas US$1,59 miliar. Jumlah itu terdiri atas liabilitas jangka pendek US$131,41 juta dan liabilitas jangka panjang US$1,46 miliar.

Sritex tercatat memiliki utang usaha jangka pendek kepada pihak ketiga US$55,77 juta dan utang usaha jangka panjang kepada pihak berelasi US$75,71 juta.

Setelah adanya putusan pailit, SRIL masih memiliki sisa utang sebesar Rp101,3 miliar kepada PT Indo Bharat Rayon atau 0,38% dari total liabilitas SRIL per 30 Juni 2024.

Adapun, hingga Juni 2024, SRIL tercatat memiliki utang bank jangka pendek US$11,36 juta dan utang bank jangka panjang US$809,99 juta.

Berikut detail utang bank jangka panjang SRIL per Juni 2024:

Pinjaman eks-sindikasi: US$232.447.347
PT Bank Central Asia Tbk: US$71.309.579
State Bank of India, Singapore Branch: US$43.887.212
PT Bank QNB Indonesia Tbk: US$36.939.772
Citibank N.A., Indonesia: US$35.826.893
PT Bank Mizuho Indonesia: US$33.709.712
PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten Tbk: US$33.270.249
PT Bank Muamalat Indonesia: US$25.450.705
PT Bank CIMB Niaga Tbk: US$25.339.237
PT Bank Maybank Indonesia Tbk US$25.164.698
PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah US$24.202.906
PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk US$23.807.159
Bank of China (Hong Kong) Limited US$21.775.733
PT Bank KEB Hana Indonesia US$21.531.883
Taipei Fubon Commercial Bank Co., Ltd. US$20.000.000
Woori Bank Singapore Branch US$19.870.626
Standard Chartered Bank US$19.570.364
PT Bank DBS Indonesia US$18.238.794
PT Bank Permata Tbk US$16.707.929
PT Bank China Construction Indonesia Tbk: US$14.912.809
PT Bank DKI: US$9.130.513
Bank Emirates NBD: US$9.014.852
ICICI Bank Ltd., Singapore Branch: US$6.969.549
PT Bank CTBC Indonesia: US$6.950.110
Deutsche Bank AG: US$6.821.059
PT Bank Woori Saudara Indonesia 1906 Tbk: US$4.970.936
PT Bank Danamon Indonesia Tbk: US$4.519.559
PT Bank SBI Indonesia: US$4.380.982
MUFG Bank, Ltd.: US$23.777.834
Dikurangi bagian yang jatuh tempo dalam satu tahun:

PT Bank Central Asia Tbk (US$4.437.059)
PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten Tbk (US$415.551)
PT Bank Muamalat Indonesia (US$315.428)
PT Bank CIMB Niaga Tbk (US$309.854)
PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah (US$302.450)
PT Bank KEB Hana Indonesia (US$255.693 )
Bank of China (Hong Kong) Limited (US$253.893 )
PT Bank Permata Tbk (US$208.685 )
PT Bank DKI (US$113.430 )
PT Bank Woori Saudara Indonesia 1906 Tbk (US$58.288 )
PT Bank Danamon Indonesia Tbk (US$56.450 )

Bisnis.com, JAKARTA - Sejumlah perbankan baik BUMN, bank daerah, swasta hingga asing tercatat sebagai kreditur utang jangka panjang untuk perusahaan tekstil PT Sri Rejeki Isman Tbk. (SRIL) atau Sritex yang kini telah ditetapkan pailit. Lantas, apakah hal ini berpengaruh pada kinerja perbankan?

Head of Research LPPI Trioksa Siahaan mengatakan pailitnya Sritex akan mempengaruhi kinerja perbankan tergantung pada dua hal utama. Pertama, seberapa besar portofolio kredit bank terhadap Sritex dan kedua apakah pencadangan sudah terbentuk secara penuh.

“Namun sampai saat ini, kondisi bank masih stabil dan terkendali, hanya memang perlu diantisipasi agar kejadian serupa tidak terulang di masa yang akan datang,” ujarnya kepada Bisnis, Senin (28/10/2024).

Selain itu, kata Trioksa, bank juga perlu melakukan evaluasi atas portofolionya ke SRIL dan berapa tingkat pengembalian dari portofolio setelah dikurangi dengan agunan.

Lebih lanjut, terkait prospek industri tekstil sendiri, secara umum menurutnya dengan banyaknya barang-barang impor tekstil dari China dan India dapat menghambat ekspansi tekstil dalam negeri. “Yang diikuti dengan perlambatan kredit tekstil,” ujarnya.

Dia pun menuturkan hal yang perlu diperhatikan selain porsi pembiayaan bank adalah bagaimana dampak terhadap para karyawan Sritex dan para investor ritel yang memegang saham Sritex. Pasalnya, ini diperlukan solusi atas kepentingan mereka.

Secara rinci, berikut sejumlah bank yang ada di dalam negeri yang menyalurkan kredit ke Sritex per Juni 2024 (dengan asumsi kurs Rp16.375 per dolar AS):

• PT Bank Central Asia Tbk US$71.309.579

BCA menjadi kreditur Sritex dengan menyalurkan kreditnya setara dengan Rp1,16 triliun per Juni 2024. Adapun, per Juni 2024 secara bank only kredit BCA mencapai Rp 824,59 triliun. Dengan demikian, porsi kredit yang disalurkan ke Sritex hanya 0,14%.

• PT Bank QNB Indonesia Tbk - US$36.939.772

Bank QNB Indonesia telah menyalurkan kredit ke Sritex sebesar Rp604,88 miliar. Porsinya pun mencapai 8,94% dari seluruh total kredit perseroan yang mencapai Rp6,76 triliun per Juni 2024.

• Citibank N.A., Indonesia - US$35.826.893

Citi Indonesia menyalurkan kredit ke Sritex mencapai Rp586,67 miliar per Juni 2024. Adapun, porsinya mencapai 1,84% dari total peyaluran kredit total Citi Indonesia yaitu Rp31,94 triliun per akhir Juni 2024.

• PT Bank Mizuho Indonesia - US$33.709.712

Bank Mizuho Indonesia menyalurkan kredit ke Sritex sebesar Rp551,99 miliar per Juni 2024. Pada periode yang sama, porsi penyaluran kredit tersebut mencapai 0,88% dari total penyaluran kredit Rp62,75 triliun.

• PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten Tbk - US$ 33.270.249

Bank BJB menyalurkan kredit sebesar Rp544,8 miliar per Juni 2024. Adapun, porsi penyaluran ke perusahaan tekstil ini hanya 0,45% dari total kredit bank only yang mencapai Rp120,33 triliun per Juni 2024.

• PT Bank Muamalat Indonesia - US$25.450.705

Bank Muamalat diketahui memberikan pembiayaan senilai Rp416,75 miliar kepada Sritex. Adapun, porsinya sendiri terpantau mencapai 2% dari total pembiayaan yang mencapai Rp20,79 triliun.

• PT Bank CIMB Niaga Tbk - US$25.339.237

CIMB Niaga menyalurkan kredit mencapai Rp414,93 miliar per Juni 2024. Sementara itu, kredit dan pembiayaan CIMB Niaga mencapai Rp208,16 triliun. Itu artinya, porsi kredit Sritex hanya sebesar 0,2% dari total kredit perseroan per Juni 2024.

• PT Bank Maybank Indonesia Tbk - US$25.164.698

Maybank Indonesia menyalurkan kredit ke Sritex mencapai Rp412,07 miliar per Juni 2024. Adapun, secara total kredit dan pembiayaan Maybank mencapai Rp110,15 triliun. Alhasil, porsi kredit ke Sritex sangatlah hanya 0,37% dari total kredit.

• PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah - US$24.202.906

Tercatat, Bank Jateng menyalurkan kredit ke Sritex sebesar Rp396,32 miliar. Porsi kredit Bank Jateng ke Sritex hanya 0,64% dari total kredit perseroan yang mencapai Rp61,66 triliun per Juni 2024.

• PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk - US$ 23.807.159

BNI menyalurkan kredit Rp389,8 miliar ke Sritex per Juni 2024. Tercatat porsi penyaluran kredit BNI ke Sritex sangatlah mini hanya 0,05% dari kredit bank only BNI yang mencapai Rp715,47 triliun per Juni 2024.

PT Bank KEB Hana Indonesia - US$ 21.531.883

Tercatat, Bank KEB Hana menyalurkan kredit senilai Rp352,58 miliar ke Sritex per Juni 2024. Secara porsi, kucurn kredit ke perusahaan tersebut hanya 0,97% dari total kredit yang mencapai Rp36,18 triliun per Juni 2024.

PT Bank DBS Indonesia - US$18.238.794

Bank DBS Indonesia hanya menyalurkan kredit ke Sritex sebesar Rp298,66 miliar atau 0,45% dari total kredit perseroan yaitu Rp66,73 triliun per Juni 2024.

PT Bank Permata Tbk - US$16.707.929

Bank Permata menyalurkan kredit ke Sritex sebesar Rp273,59 miliar atau 0,18% dari total kredit dan pembiayaan bank yang mencapai Rp151,38 triliun per Juni 2024

PT Bank China Construction Indonesia Tbk - US$14.912.809

PT Bank China Construction Bank Indonesia Tbk. (MCOR) menyalurkan kredit ke Sritex sebesar Rp244,19 miliar atau 1,07% dari total kredit perseroan yang mencapai Rp22,73 triliun per Juni 2024.

PT Bank DKI - US$9.130.513

Bank DKI tercatat menyalurkan kredit ke Sritex sebesar Rp149,51 miliar atau 0,33% dari total kredit perseroan yang mencapai Rp44,63 per Juni 2024.

PT Bank CTBC Indonesia - US$6.950.110

Bank CTBC Indonesia tercatat menyalurkan kredit ke Sritex sebesar Rp113,81 miliar atau 0,71% dari total kredit Bank CTBC Indonesia yang mencapai Rp16,04 triliun per Juni 2024.

Deutsche Bank AG - US$6.821.059

Deutsche Bank telah menyalurkan kredit ke SRIL sebesar Rp111,69 miliar atau 1,46% dari total kredit perusahaan yang mencapai Rp7,67 triliun per Juni 2024.

PT Bank Woori Saudara Indonesia 1906 Tbk - US$4.970.936

PT Bank Woori Saudara Indonesia 1906 Tbk. (SDRA) telah menyalurkan kredit ke Sritex sebesar Rp81,39 miliar atau hanya sebesar 0,02% dari total kredit bank yang disalurkan yakni Rp478,24 triliun per Juni 2024.

PT Bank Danamon Indonesia Tbk - US$4.519.559

Bank Danamon mencatatkan total penyaluran ke Sritex hanya 0,05% atau Rp74 miliar dari total kredit perseroan yang mencapaiRp152,1 triliun per Juni 2024.

PT Bank SBI Indonesia - US$ 4.380.982

Bank SBI Indonesia mencatatkan kredit ke Sritex sebesar Rp71,73 miliar atau mencapai 2,05% dari total kredit perseroan yang sebesar Rp3,49 triliun per Juni 2024.