Merek mobil asal China, Jetour, nampaknya sedang bersiap meluncurkan model baru T2 di Indonesia. Model dengan kemampuan off road serius ini bakal menemani dua SUV Jetour yang sudah melenggang di dalam negeri, yakni Dashing dan X70 Plus.

"Kami sangat senang dengan antusiasme masyarakat Indonesia terhadap Jetour T2. SUV ini memang menarik perhatian dengan desainnya yang gagah dan kemampuan off-road yang tangguh," ujar Moch. Ranggy Radiansyah, Marketing Director PT Jetour Motor Indonesia kepada CNNIndonesia.com Jumat (8/11).

"Saat ini, kami sedang mempelajari dengan seksama peluang offroad travel series kami untuk dipasarkan di Indonesia," ucap Ranggy.

T2 merupakan SUV yang dirancang mantan desainer Porsche, Hakan Saracoglu, dengan gaya mengotak serta punya overhang pendek di depan dan belakang ciri khas mobil off road.

Jetour menjelaskan T2 sebagai mobil 'adventure off road', satu level di atas T1 yang ditempatkan sebagai 'light off road'.

Mobil ini sudah dijual di China dengan nama Traveller, sementara T2 digunakan untuk penjualan di luar China. Produksi dan penjualannya sudah dilakukan sejak 2023.

Ada dua opsi mesin pada T2 yakni 1.500 cc turbo dan 2.000 cc turbo. Pada April lalu Jetour meluncurkan versi plug-in hybrid.

Ranggy tak menjelaskan kapan T2 bakal dijual di Indonesia. Namun bila sudah berada di pasar mobil ini kemungkinan bakal bersaing dengan SUV bergaya jip merek China lainnya seperti Baic BJ40 Plus dan GWM Tank 300.

JAKARTA, KOMPAS.com - Rumah Sakit Polri Kramatjati menyerahkan tujuh jenazah korban kebakaran pabrik PT Jati Perkasa Nusantara (JPN) kepada keluarga, Jumat (8/11/2024). Proses penyerahan dilakukan melalui perusahaan dan penyidik.

“Nanti kami akan menyerahkan dari rumah sakit kepada perusahaan dan penyidik, nanti dari perusahaan dan penyidik akan menyerahkan kepada keluarga. Hari ini kita serahkan tujuh jenazah ya,” ujar Kepala Rumah Sakit (Karumkit) Polri Brigjen Pol Prima Heru di RS Polri Kramatjati, Jumat.

Prima menambahkan, satu jenazah lainnya atas nama Daniel Sihombing akan diserahkan besok, menunggu kedatangan keluarga di Jakarta.

“Besok masih satu jenazah akan dibawa, tapi nanti surat semua akan diserahkan seluruhnya ke perusahaan,” ucapnya.

Prosesi pemulangan jenazah diwarnai isak tangis keluarga korban saat peti jenazah dimasukkan ke mobil ambulans. Keluarga korban datang bersama perwakilan dari PT JPN untuk menjemput jenazah.

Sebelumnya, RS Polri Kramatjati berhasil mengidentifikasi delapan dari sembilan jenazah korban kebakaran pabrik yang terjadi pada Jumat (1/11/2024).

Brigjen Pol Prima Heru menyebut RS Polri menerima 11 kantong jenazah dan satu kotak berisi potongan tubuh yang hangus terbakar.

“Dari hasil rekonsiliasi, delapan dari sembilan korban yang dilaporkan hilang telah teridentifikasi melalui pemeriksaan DNA dan gigi,” ujar Prima.

Di sisi lain, Karo Dokpol Pusdokkes Polri Brigjen Pol Nyoman Eddy Purnama menginformasikan bahwa masih terdapat dua kantong berisi potongan tubuh yang belum teridentifikasi.

“Sementara ada dua kantong body part yang masih memerlukan pendalaman untuk memastikan identitas,” kata Nyoman Eddy.

Berikut daftar korban yang telah teridentifikasi:
1. Daniel Sihombing (27), laki-laki
2. Rahmat (42), laki-laki
3. Rizki Adam (24), laki-laki
4. Wibi Winarno (33), laki-laki
5. Jatmiko (37), laki-laki
6. Tuin Saputra (42), laki-laki
7. Rahmat Hidayatullah (42), laki-laki
8. Yana Suryana (43), laki-laki

IDXChannel - Kepala Badan Percepatan Pengentasan Kemiskinan, Budiman Sudjatmiko, menerima audiensi pengurus Asosiasi Pemerintah Desa Seluruh Indonesia (APDESI) pada Jumat (8/11/2024).

"Begitu mereka mengetahui pemerintahan Pak Prabowo dan Mas Gibran ini mendirikan secara khusus Badan Percepatan Pengentasan Kemiskinan, mereka kemudian berpikir bahwa mereka punya harapan badan ini bisa menjadi mitra dari teman-teman Kepala Desa untuk bisa menyalurkan aspirasi bagaimana mengentaskan kemiskinan di desa," kata Budiman dalam keterangannya.

Budiman mengungkapkan beberapa persoalan yang disampaikan oleh APDESI kepadanya, yakni terkaitpendataan orang miskin yang seringkali tidak melibatkan Kepala Desa atau Pemerintah Desa.

"Itu juga menyebabkan terjadinya ketidaktepatan di dalam pemberian bantuan. Dan itu keluhan yang sudah lama kami dengar tentang ini, seringkali Kepala Desa didemo oleh warganya karena data kemiskinan yang ada di Kementerian tidak tepat, sehingga yang dibagikan juga tidak tepat sesaran," kata Budiman.

Budiman menjelaskan dibentuknya BP Taskin untuk membantu kementerian-kementerian agar dalam penyaluran bantuan sosial dan program-program apapun tepat sasaran.

"Kami mencoba menyerap. Benar tidaknya ini ada aspirasi dan kami dengarkan dan nanti akan kami sampaikan kepada Presiden juga tentu saja akan kita sampaikan juga kepada Menteri-Menteri yang bersangkutan agar ini ada sasaran yang tepat," kata dia.

Budiman berharap APDESI bisa menjadi jaringan untuk membantu mengatasi kemiskinan di desa."Tentu saja kemiskinan bukan cuma di desa, di kota, tentu saja ada kelompok-kelompok lain yang bisa kita ajak bekerja sama nanti," ujarnya.

Pada kesempatan yang sama Ketua APDESI Surya Wijaya menyebut usulan-usulan yang disampaikan pihaknya di antaranya satu desa satu industri, satu desa satu dokter, serta pendataan di tingkat desa.

"Insya Allah nanti kita sudah sampaikan oleh Ketua Kepala Badan mudah-mudahan akan jadi sinergi akan membuat percepatan lebih ke depan dengan percepatan ini yang menjadi Ketua Badan ya," katanya.

(Febrina Ratna)

TANGERANG, iNews.id – Situasi di Jalan Raya Selembaran, Kabupaten Tangerang, Banten kembali kondusif, Jumat (8/11/2024). Sebelumnya situasi di lokasi tersebut memanas saat bentrokan pecah warga dengan polisi buntut tertabraknya bocah SD oleh truk pengangkut tanah proyek, Kamis (7/11/2024).

Pantauan di lokasi pada Jumat pagi, tidak terlihat lagi aktivitas truk tanah yang melintas di Jalan Raya Selembaran. Puluhan truk tanah yang rusak akibat amukan massa telah dievakuasi oleh petugas ke halaman kosong proyek.

Bahar, salah seorang warga mengungkapkan, sejak pagi hari situasi sudah jauh lebih tenang. "Sudah enggak ada truk tanah yang lewat, Pak. Lega rasanya," ujar Bahar.

Dia mengeluhkan keberadaan truk tanah yang sering melintas di luar jam operasional. Menurutnya, insiden tersebut sangat mengganggu aktivitas warga dan sering menyebabkan kemacetan.

"Saya jadi jarang lewat jalan ini karena sering macet gara-gara truk tanah," ucapnya.

Adanya kejadian ini, warga berharap pemerintah dapat lebih tegas dalam menegakkan peraturan lalu lintas, terutama terkait operasional truk tanah. Para pengendara truk tanah juga diharapkan lebih memperhatikan keselamatan pengguna jalan lainnya.

Editor: Kurnia Illahi

Reporter: Filemon Agung | Editor: Anna Suci Perwitasari

KONTAN.CO.ID-JAKARTA. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia akan turut serta dalam kunjungan Presiden Prabowo Subianto ke China pada Jumat (8/11).

Bahlil mengungkapkan, ada sejumlah isu penting di bidang energi yang akan dibahas dalam lawatan ke Negeri Tirai Bambu tersebut.

"Ada beberapa investasi ya. Salah satu di antara yang akan saya bicarakan itu (hilirisasi batubara) dengan beberapa perusahaan China, (kemudian) terkait dengan Petrochina dan beberapa pembicaraan tentang energi baru terbarukan serta Carbon Capture & Storage (CCS)," kata Bahlil di Kementerian ESDM pada Kamis (7/11).

Sebelumnya, Bahlil menegaskan, hilirisasi batubara tetap menjadi kewajiban khususnya bagi perusahaan-perusahaan pemegang Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK) eks Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara (PKP2B).

Adapun, kegiatan hilirisasi batubara oleh pelaku usaha tidak terbatas pada konversi batubara menjadi Dimethyl Ether (DME).

"Itu salah satu program ke depan yang akan kita dorong sebagai bentuk hilirisasi dari pada batubara. Itu diupayakan terus. Kalau hilirisasi wajib. Wajib hilirisasi, tapi tidak mesti DME," tegas Bahlil.

Di sisi lain, PT Bukit Asam Tbk (PTBA) kini tengah memulai pilot proyek konversi batubara menjadi Artificial Graphite dan Anode Sheet untuk bahan baku baterai Lithium-ion (Li-ion).

Sekretaris Perusahaan Bukit Asam Niko Chandra mengatakan, PTBA bersama Badan Riset & Inovasi Nasional (BRIN) telah melakukan kajian tahap awal untuk peningkatan nilai tambah batubara.

"Berdasarkan kajian tersebut, proyek ini dapat memenuhi kelayakan dan potensi pasar. Karena itu, kami melakukan peluncuran perdana (soft launching) pilot project di Kawasan Industri Tanjung Enim pada 15 Juli 2024," ujar Niko kepada Kontan, Kamis (7/11).

Niko menjelaskan, PTBA berkomitmen mendukung hilirisasi batubara dan menjaga ketahanan energi nasional serta mendukung kemajuan industri kendaraan listrik di dalam negeri.

Dia menambahkan, estimasi investasi untuk proyek ini masih dalam tahap kajian. Yang terang, persiapan pilot proyek diperkirakan membutuhkan waktu 2 tahun sampai 2026.

"Pengembangan Artificial Graphite dan Anode Sheet ini masuk ke dalam rencana jangka panjang perusahaan," jelas Niko.

Sementara itu, PT Bumi Resources Tbk (BUMI) masih menanti kepastian mitra untuk proyek hilirisasi dua anak usahanya.

Asal tahu saja, BUMI melalui PT Kaltim Prima Coal (KPC) dan PT Arutmin Indonesia berencana menggarap proyek hilirisasi batubara.

Direktur dan Sekretaris Perusahaan BUMI Dileep Srivastava mengatakan, proyek hilirisasi masih menghadapi beberapa tantangan.

"Perlu diberikan insentif untuk memungkinkan penyelesaian mitra dan membangun daya tarik mereka," ungkap Dileep kepada Kontan, Kamis (7/11).

Dileep memastikan, jika telah mendapatkan kepastian soal mitra maka pihaknya akan mengumumkan lebih detail mengenai proyek hilirisasi yang akan digarap.

Dileep menegaskan, pihaknya memiliki sejumlah opsi meski demikian, BUMI tetap mendorong peningkatan daya tarik proyek untuk dapat menjaring mitra-mitra yang potensial.

Di sisi lain, tantangan yang masih menghambat pengembangan proyek hilirisasi yakni dari sisi keekonomian.

"Ya keekonomian masih jadi tantangan," jelas Dileep.

Dalam pemberitaan Kontan, sebelumnya direncanakan dalam proyek hilirisasi batubara ini, KPC akan memasok kebutuhan batubara untuk proyek gasifikasi di Bengalon sekitar 5 juta ton-6,5 juta ton per tahun dengan kualitas GAR 4.200 kcal per kg. Ketika beroperasi, pabrik tersebut dapat menghasilkan 1,8 juta ton per tahun metanol.

Sementara itu, PT Arutmin Indonesia semula merencanakan hilirisasi berupa proyek proyek coal to methanol dengan kapasitas produksi 2,95 juta ton per tahun. Belakangan, Arutmin dikabarkan mengubah proyek hilirisasi ini menjadi coal to ammonia.

Reporter: Dendi Siswanto | Editor: Putri Werdiningsih

KONTAN.CO.ID-JAKARTA. Kementerian Keuangan (Kemenkeu) mencatat Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2024 mengalami defisit sebesar Rp 309,2 Triliun pada Oktober 2024.Angka defisit ini makin melebar jika dibandingkan bulan Agustus 2024 yang tercatat Rp 153,7 triliun.

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan, defisit anggaran per Oktober 2024 ini setara 1,37% terhadap Produk Domestik Bruto (PDB).Defisit APBN ini disebabkan karena pendapatan negara yang lebih rendah dibandingkan kebutuhan belanja negara yang meningkat.

"Ini masih lebih kecil dibandingkan pagu defisit APBN 2024 yang telah ditetapkan bersama-sama dengan DPR," ujar Sri Mulyani dalam Konferensi Pers di Jakarta, Jumat (8/11).

Sri Mulyani mengatakan, pendapatan negara per Oktober 2024 tercatat mencapai Rp 2.247,5 triliun atau naik 0,3% yoy dari periode yang sama tahun lalu. Realisasi ini setara 80,2% dari target APBN 2024.

Sementara itu, realisasi belanja negara mencapai Rp 2.556,7 triliun atau meningkat 14,1% yoy dari periode sma tahun lalu. Realisasi ini setara 76,9 dari target APBN 2024.

Dengan kinerja APBN tersebut, Sri Mulyani menyebut keseimbangan primer masih mencatatkan surplus sebesar Rp 97,1 triliun.

Bisnis.com, BANDUNG - Kementerian Keuangan (Kemenkeu) menyebut pihaknya belum berencana untuk membawa PT Geo Dipa Energi (Persero) melakukan penawaran umum perdana saham atau initial public offering (IPO).

Sebagai informasi, PT Geo Dipa Energi merupakan Special Mission Vehicle (SMV) di bawah Kemenkeu yang bertugas mendukung program pemerintah dalam memenuhi kebutuhan listrik dari energi panas bumi.

Direktur Kekayaan Negara Dipisahkan Ditjen Kekayaan Negara (DJKN) Kemenkeu, Meirijal Nur, mengatakan IPO merupakan salah satu cara untuk mendapatkan tambahan modal bagi sebuah perusahaan.

Namun, Meirijal menyebut sejauh ini belum ada rencana untuk membawa Geo Dipa Energi untuk melantai ke bursa efek. Pasalnya, dia menilai masih cukup banyak alternatif sumber pendanaan lain yang dapat dimanfaatkan perusahaan.

"Dalam jangka pendek ini sepertinya belum ada IPO Geo Dipa, kita melihat sumber modal yang tertarik untuk masuk ke Geo Dipa itu banyak," katanya dalam Media Briefing PLTP Patuha di Soreang, Kabupaten Bandung, dikutip Jumat (8/11/2024).

Dia menuturkan, salah satu sumber pendanaan yang dapat digunakan adalah Penyertaan Modal Negara (PMN). Dia mengatakan, pemerintah terakhir memberikan dukungan kepada PT GDE berupa PMN pada 2015 sebesar Rp607 miliar dan pada 2020 sebesar Rp700 miliar.

Selain itu, Geo Dipa Energi juga dapat memanfaatkan sumber-sumber dana lain seperti investor strategis yang tertarik bermitra dengan Geo Dipa, pinjaman-pinjaman murah serta hibah atau pendanaan filantropis yang dapat menjadi tambahan modal bagi pengembangan perusahaan.

"Itu untuk menggambarkan betapa dunia ini sadar pentingnya ramah lingkungan sehingga mendukung pengembangan Geo Dipa dalam pengembangan energi panas bumi ini," katanya.

Sementara itu, Direktur Jenderal Kekayaan Negara Kementerian Keuangan (Kemenkeu) Rionald Silaban menyatakan bahwa dalam bebepa tahun terakhir ini PT GDE sudah memberikan kontribusi dividen kepada pemerintah.

Rio mengatakan, PT GDE merupakan 'bayi' dari Kementerian Keuangan (Kemenkeu). Dia menuturkan, GDE diadopsi oleh Kemenkeu ketika adanya konflik sengketa.

Dia mengatakan, komitmen pemerintah terkait dengan transisi energi merupakan sesuatu yang mutlak. Sehingga, pemerintah memberikan dukungan ke PT GDE, baik berupa PMN maupun bantuan lainnya.

"Kami berharap pembangkit listrik geotermal di Indonesia terus berkembang. Meskipun tarif listrik yang dijual oleh GDE bisa dianggap concessional, perusahaan tetap berhasil menghasilkan listrik dengan tarif yang efisien," ujar Rionald.

Jakarta: Pengelolaan Beasiswa LPDP (Lembaga Pengelola Dana Pendidikan) ke depan bakal difokuskan untuk sejumlah bidang yang mendukung program Presiden Prabowo Subianto. Mulai dari Swasembada pangan, swasembada energi, ketersediaan air, hingga hilirisasi.

Hal ini disampaikan Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan teknologi (Mendiktisaintek), Satryo Soemantri Brodjonegoro usai Rapat Kerja dengan Komisi X DPR. "Ke depan itu difokuskan untuk mendukung programnya Pak Presiden. Swasembada pangan, swasembada energi, ketersediaan air, dan hilirisasi. Yang utama itu," kata Satryo.

Sedangkan untuk bidang lain, Satryo mengatakan, tetap akan didanai dengan syarat-syarat tertentu. "Kemudian dalam bidang lain kalau ada yang menonjol dan patut didanai, kita danai," terang Satryo.
Sebelumnya, Wakil Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Wamendiktisaintek) Stella Christie telah menyampaikan, saat ini pihaknya sedang meneliti secara seksama terhadap penggunaan dana LPDP berbasis data, dan melakukan analisis berbasis pengeluaran dan manfaat yang didapatkan atau cost-benefit analysis.

"Alokasi dana (LPDP) itu memang perlu kita lihat kembali, apakah dana yang sekarang dipakai, misalnya bahwa kebanyakan dana dipakai untuk program magister itu apakah optimal atau tidak," kata dia.

Stella menekankan asas dari suatu hal yang optimal adalah berkeadilan dan berkualitas, sehingga kedua faktor tersebut juga menjadi hal yang dipertimbangkan dalam pengkajian ulang ini. "Sebentar lagi akan kami keluarkan temuan dan rekomendasi kami, bagaimana untuk bisa mengoptimalkan dana LPDP supaya jelas," ujarnya dikutip dari ANTARA.

Meski demikian, Stella menyebut kewenangan terhadap dana LPDP berada di bawah Kementerian Keuangan (Kemenkeu), sehingga pihaknya tidak dapat membuat kebijakan terkait optimalisasi dana LPDP.

Namun, ia menyatakan pihaknya siap bekerja sama dan berkolaborasi dengan Kemenkeu dalam upaya optimalisasi dana beasiswa LPDP.

"Tujuannya hanya satu, supaya kita bisa mengoptimalkan pendidikan yang berkualitas dan berkeadilan," kata Stella.

Baca juga: Mendiktisaintek Sebutkan Kriteria Penerima Beasiswa LPDP yang Tidak Wajib Pulang

dan followChannel WhatsApp Medcom.id

(CEU)

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Nusron Wahid menegaskan komitmennya untuk bekerja sama dengan Kepolisian RI dalam mengawal eksekusi pemberantasan mafia tanah.

Pertemuan antara Nusron dan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo berlangsung pada Jumat, 8 November 2024, untuk membahas strategi bersama dalam menangani kejahatan di bidang pertanahan.

"Kami dari Kementerian ATR BPN datang untuk berkoordinasi tentang isu-isu strategis kejahatan pertanahan, termasuk yang disebut sebagai mafia tanah," ujar Nusron.

Nusron menambahkan, dalam memberantas mafia tanah, fokus utama adalah memberikan kepastian hukum, baik bagi masyarakat yang bersengketa maupun bagi investor.

"Kepastian hukum ini diperlukan agar investor yang datang ke sini mau berusaha dan beraktivitas ekonomi dengan nyaman, tanpa terganggu oleh ulah-ulah mafia tanah yang setiap hari mencoba menggugat status pertanahannya," jelas Nusron.

Dia juga menegaskan pentingnya dukungan dari kepolisian, yang memiliki dimensi hukum dan pengamanan.

“Kami butuh dua-duanya, yaitu hukum dan pengamanannya,” ujar dia.

Sebagai langkah dukungan, pihak Kepolisian dan Kementerian ATR/BPN akan membentuk satuan tugas.

Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo menyampaikan, Polri akan segera membentuk satgas bersama untuk mendukung kebijakan yang diinisiasi oleh Menteri ATR.

“Kami akan support penuh dan segera membentuk satgas bersama untuk mendukung program kebijakan dari Menteri ATR,” kata Listyo.

Listyo menerangkan komitmen Polri untuk mendukung berbagai program dan kebijakan Menteri ATR yang telah mendapatkan instruksi khusus dari Presiden.

"Kita akan mendukung kepastian hukum bagi masyarakat yang selama ini bersengketa terkait hak keperdataan, baik itu antar korporasi maupun antara masyarakat dan pihak-pihak tertentu," ujar Listyo.

JAKARTA, KOMPAS.com - Beredar di media sosial video yang memperlihatkan sejumlah warga melakukan aksi perusakan truk pengangkut tanah, dengan menjarah barang dan suku cadang. Rekaman itu viral di media sosial salah satunya diunggah oleh akun @fakta.tangerang.

Diketahui kejadian tersebut terjadi di Desa Salembaran Jaya, Kecamatan Teluknaga, Kabupaten Tangerang, Banten, Kamis (7/11/2024).

Perusakan belasan truk di Teluknaga itu dilakukan karena ada seorang bocah berusia 9 tahun yang luka berat akibat terlindas truk tanah.

Tak hanya itu, beberapa pengendara juga mengalami kecelakaan akibat jalan rusak karena dilalui truk. Truk yang melintas juga mengakibatkan debu yang mengganggu aktivitas warga.

“Aksi ini kami lakukan atas keresahan masyarakat terhadap aktivitas kendaraan tambang yang sudah banyak menimbulkan korban jiwa," kata Maman (45), warga Tangerang, dikutip dari Kompas.com, Jumat (8/11/2024).

Terkait hal ini, Pemerhati masalah transportasi dan hukum, Budiyanto mengatakan, perbuatan warga yang merusak dan menjarah barang merupakan perbuatan melawan hukum.

“Prinsip kita adalah negara hukum, semua harus tunduk dan taat kepada hukum. Seharusnya warga tetap mampu mengendalikan diri dan tidak boleh main hakim sendiri, tetapi menjunjung asas praduga tidak bersalah dan menghormati HAM,” ucap Budiyanto, kepada Kompas.com, Jumat (8/11/2024).

View this post on Instagram

A post shared by Fakta Tangerang | Berita Tangerang (@fakta.tangerang)

Perusakan barang secara beramai-ramai dapat dikenakan pasal 170 KUHP, dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 tahun 6 bulan, dan kasus penjarahan dapat dikenakan pasal 362 KUHP (pencurian), dengan pidana penjara 5 (lima) tahun.

Mantan Kasubdit Gakkum Ditlantas Polda Metro Jaya itu menjelaskan, kasus truk tabrak anak 9 tahun merupakan kasus kecelakaan lalu lintas. Atas kelalaian pengemudi truk bisa dikenakan pasal 310 ayat 3.

“Sesuai dengan Undang-undang (UU) Nomor 22 Tahun 2009, (pelaku) dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun,” kata Budiyanto.

Sementara itu, apabila korban sampai meninggal dunia dapat dikenakan pasal 310 ayat 4, dengan pidana penjara paling lama enam tahun.

Budiyanto juga berharap bahwa kasus tersebut bisa ditangani dengan serius, baik dari sisi pidana laka lantas maupun kasus perusakan dan penjarahan.

“Tidak boleh ada pembiaran karena kejadian yang serupa bisa terulang kembali. Dengan penanganan kasus yang adil masyarakat biar sadar bahwa apa yang dilakukan atau main hakim sendiri tidak diperbolehkan atau apa yang dilakukan merupakan perbuatan melawan hukum, dan memiliki konsekuensi hukum yang harus dipertanggung jawabkan,” kata Budiyanto.

Bisnis.com, JAKARTA — Kondisi politik yang telah stabil dan pemangkasan suku bunga yang berlanjut diperkirakan membuat minat perusahaan untuk melantai di Bursa kembali meningkat. Penawaran umum saham perdana atau initial public offering (IPO) dari perusahaan atau anak perusahaan BUMN diperkirakan akan terjadi pada 2025.

Direktur Investment Banking Capital Market PT BRI Danareksa Sekuritas Kevin Praharyawan menuturkan tahun ini dengan berbagai macam faktor seperti tensi geopolitik, makro ekonomi, hingga tahun politik cukup mempengaruhi pasar modal Indonesia.

"Makanya dari satu sisi, saya percaya tahun ini memang bukan waktu yang tepat bagi orang-orang untuk melakukan aksi korporasi," kata Kevin ditemui di Bursa Efek Indonesia (BEI), Jakarta, Jumat (8/11/2024).

Dengan katalis positif yang perlahan muncul, Kevin memperkirakan tahun depan terdapat beberapa perusahaan berkapitalisasi pasar besar hingga besar yang akan mencoba masuk ke Bursa melalui IPO.

Kevin juga mencermati dalam beberapa tahun terakhir, terdapat beberapa perusahaan BUMN dan anak perusahaan BUMN yang mencoba untuk masuk ke pasar modal.

Hanya saja, dengan situasi politik dan ekonomi tahun ini, Kevin melihat BUMN dan anak perusahaan BUMN tersebut menunda aksi mereka masuk ke pasar modal.

"Mungkin saja mereka akan mencoba kembali untuk masuk ke market gitu ya," tutur Kevin.

Kevin juga menuturkan saat ini dalam pipeline IPO BRI Danareksa Sekuritas terdapat perusahaan BUMN atau anak usaha BUMN yang mencoba untuk melakukan IPO.

"Ada [BUMN]. Cuma saya belum bisa bilang," ucap Kevin.

Sebagai informasi, sejumlah BUMN dan anak usaha BUMN dikabarkan berminat untuk melantai di Bursa. BUMN dan anak usaha BUMN tersebut seperti PT Pertamina Hulu Energi, PT Pupuk Kalimantan Timur, hingga PT Perkebunan Nusantara III (Persero) atau PalmCo.

Adapun, PalmCo sebelumnya menuturkan masih akan menunda kegiatan penawaran umum saham perdana mereka. Direktur Utama PTPN III Abdul Gani menuturkan penundaan ini menunggu kebijakan pemerintahan baru Prabowo Subianto.

Sementara itu, Direktur Utama Pupuk Indonesia Rahmad Priadi sebelumnya menuturkan pihaknya terus menyiapkan diri untuk IPO dengan meningkatkan kinerja keuangan Pupuk Kaltim.

Sama seperti PalmCo, Pertamina Hulu Energi juga tercatat menunda aksi IPO mereka. Wakil Menteri BUMN Kartika Wirjoatmodjo menuturkan terdapat beberapa hal yang perlu dipertimbangkan PHE sebelum melakukan IPO.

Kartika menuturkan saat ini PHE difokuskan untuk menggenjot eksplorasi dan produksi, serta meningkatkan aksi merger dan akuisisi di luar negeri.

DUNIA ekonomi global bergetar setiap kali nama Donald Trump dan slogan "America First" kembali menggema.

Di balik ketegasan sikap dan retorika patriotik Trump, tersembunyi ancaman yang tak hanya berisiko mengguncang pasar, tetapi juga mengubah tatanan ekonomi dunia yang telah terbentuk selama puluhan tahun.

Sebagai pemimpin dengan pandangan proteksionis yang kuat, Trump menempatkan kepentingan Amerika di atas segalanya, prinsip yang menarik bagi sebagian besar konstituennya.

Namun, bagi banyak negara di dunia, langkah ini membawa potensi ketidakpastian yang mengancam stabilitas global.

Dengan segala janji untuk “membuat Amerika hebat lagi,” Trump juga meninggalkan jejak ketidakpastian di benak para pelaku ekonomi internasional.

Ketika tarif perdagangan dinaikkan dan kemitraan ekonomi dipertanyakan, efek domino dari kebijakan Trump mulai terasa hingga ke rantai pasokan global dan harga barang kebutuhan.

Bank Dunia dan IMF memperingatkan bahwa pendekatan semacam ini, jika terus berlanjut, dapat memicu perlambatan ekonomi global, peningkatan inflasi, bahkan de-globalisasi.

Apa sebenarnya yang dimaksud dengan “America First” dalam konteks ekonomi dunia, dan apa artinya bagi stabilitas global?

Artikel ini akan membedah lebih dalam bagaimana pendekatan ekonomi Trump mengancam sistem ekonomi dunia yang saling terhubung, dan bagaimana dunia mungkin perlu bersiap menghadapi realitas baru dalam hubungan internasional yang didominasi oleh kebijakan proteksionis.

Di balik slogan 'America First'

Sejak pertama kali mencalonkan diri, Donald Trump mengusung slogan “America First,” yang kemudian menjadi dasar dari hampir seluruh kebijakannya.

Slogan ini mencerminkan pendekatan proteksionis yang menekankan kepentingan domestik Amerika Serikat di atas segalanya, termasuk dalam konteks hubungan ekonomi dan perdagangan global.

Trump menganggap bahwa globalisasi dan perdagangan bebas telah merugikan Amerika, mengorbankan pekerjaan di sektor manufaktur, dan meningkatkan defisit perdagangan, terutama dengan negara-negara seperti China dan Meksiko.

Pada masa kepemimpinannya yang pertama, ia menerapkan tarif impor pada berbagai produk, terutama baja dan aluminium, serta melancarkan perang dagang dengan China.

Pendekatan ini membawa konsekuensi besar, tidak hanya bagi Amerika, tetapi juga bagi ekonomi global.

Misalnya, kenaikan tarif impor untuk produk China menyebabkan biaya produksi meningkat, yang pada gilirannya mengurangi keuntungan perusahaan dan meningkatkan harga produk bagi konsumen di seluruh dunia.