JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Agama RI, Nasaruddin Umar membuka Mudzakarah Perhajian 2024 dan membahas kebijakan yang bisa meringankan jemaah haji asal Indonesia pada musim haji 1446 H/ 2025 M.

"Saya berharap melalui mudzakarah ini kita dapat menghasilkan sesuatu kebijakan yang memberikan kemudahan dan meringankan bagi umat," kata Menag Nasaruddin dalam keterangannya, Jumat (8/11/2024).

Dia menekankan, kaidah kebijakan adalah untuk kemaslahatan masyarakat. Nasaruddin tak ingin kebijakan ini justru membuat para jemaah semakin kesulitan.

Ada tiga isu krusial yang menjadi pokok bahasan, seperti skema murur, tanazul, dan respon hasil Ijtima Majelis Ulama Indonesia (MUI) yang memberikan fatwa haram nilai manfaat dana haji.

Untuk skema murur atau bermalam di kendaraan saat berada di Muzdalifah diterapkan pada 2024 dan berhasil mempercepat proses mobililsasi jemaah.

Kebijakan ini mendapatkan apresiasi dan akan diterapkan kembali di tahun depan. Karenanya, lanjut Menag, sebelum skema murur ini dimatangkan pelaksanaanya, perlu pandangan para ahli fikih.

"Masalah murur, kami membutuhkan legitimasi para ahli dan ulama," kata Menag.

Selanjutnya terkait skema tanazul atau bermalam di hotel dekat Mina. Menurut Menag, kebijakan ini dalam rangka mengurangi kepadatan jemaah saat mabit (menginap) di tenda Mina.

Konsepnya, jemaah yang tinggal di hotel dekat area jamarat, akan kembali ke hotel dan tidak menempati tenda di Mina.

"Itu akan kita bicarakan secara detail," kata Menag.

Satu hal lagi yang menjadi perhatian Menag untuk dibahas dalam Mudzakarah Perhajian adalah terkait dengan Ijtima Komisi Fatwa MUI Se-Indonesia VIII Nomor 09/Ijtima Ulama/VIII/2024.

Ijtima tersebut mengharamkan penggunaan hasil investasi setoran awal biaya haji (Bipih) untuk membiayai penyelenggaraan haji jemaah lain. Menag berharap Mudzakarah hasilkan titik temu.

"Perhitungkan dan pertimbangkan apa dampaknya, apa maslahatnya. Apa akibatnya kalau kita tidak komprehensif mempertimbangkan banyak hal. Tiba-tiba mengharamkan sesuatu atau menghalalkan sesuatu," kata Menag.

Reporter: Lailatul Anisah | Editor: Handoyo .

KONTAN.CO.ID - JAKARTA, Menteri Koperasi (Menkop) Budi Arie Setiadi menargetkan pertumbuhan jumlah anggota koperasi bertambah menjadi 60 juta atau dua kali lipat dari jumlah eksisting saat ini.

Hal itu disampaikan Budi saat menerima audiensi dengan Forum Komunikasi Koperasi Besar Indonesia (Forkom KBI) di Kantor Kemenetrian Koperasi, Jum'at (8/11).

"Saya ingin tingkatkan jumlah anggota koperasi capai 60 juta orang," kata Budi.

Dalam catatannya, perkembangan koperasi di Indonesia stagnan bahkan cenderung mengalami penurunan citra akibat beberapa kasus koperasi besar yang mengalami mismanagement. Bahkan menurutnya saat ini jumlah orang berkoperasi di tanah air hanya mencapai 25 juta orang atau tak lebih dari 10 persen dari total masyarakat Indonesia.

Untuk itu, pihaknya berkomitmen untuk melakukan pembenahan secara total terhadap koperasi di Indonesia. Pihaknya pun berencana membuat forum khusus yang fokus berdiskusi terkait pembenahan koperasi yang akan disesuaikan dengan kemajuan zaman.

Ketua Umum Projo ini, juga menyampaikan tugas yang menjadi penting saat ini adalah menyelesaikan pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) Perkoperasian untuk segera disahkan menjadi Undang-Undang (UU).

“Sudah 32 tahun, koperasi hanya mengacu pada UU No 25 Tahun 1992. Dan saya kira ini sudah kuno dan tak sesuai lagi dengan tuntutan digitalisasi dewasa ini. UU Koperasi yang baru harus selesai dalam 100 hari kerja,” tutupnya.

Diketahui, rencana revisi Undang-Undang Koperasi memang sempat direncanakan akan mulai dibahas bersama dengan DPR RI pada September lalu.

Namun, hingga masa pemerintahan berganti, rencana ini belum juga dilaksanakan.

Menteri Koperasi dan UKM Periode 2019 -2024, Teten Masduki sempat meminta dukungan Komisi VI DPR RI agar legislatif segera membahas Rancangan Undang-Undang atau RUU tentang Perubahan Ketiga Atas UU No 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian. Perubahan ini didesak karena aturan yang berlaku sudah tidak relevan.

Dalam rapat kerja dengan Komisi VI DPR RI, Teten menegaskan, Presiden Joko Widodo telah mengirimkan Surat Presiden atau Surpres Nomor R- 46/Pres/09/2023 pada 19 September 2023 ke Ketua DPR RI. Namun, hingga kini DPR RI belum merespons lebih lanjut.

"Terkait dengan RUU Perkoperasian, kami harap pimpinan dan anggota DPR Komisi VI berkenan segera melakukan pembahasan, mengingat Presiden sudah mengirimkan Surpres," ujar Teten, Selasa (19/3).

Hamamatsu: Suzuki resmi memperkenalkan mobil listrik berbasis baterai (BEV) produksi massal pertamanya, Suzuki e Vitara. Mobil ini merupakan hasil pengembangan mobil konsep eVX yang sudah diperkenalkan di Auto Expo India pada awal tahun 2023.

Mengusung bahasa desain Emotional Versatile Cruiser, e Vitara hadir dengan tampilan memadukan teknologi canggih, kekuatan, serta pengalaman berkendara yang gesit dan tajam khas BEV.

“Pengenalan e Vitara merupakan tonggak penting dalam mencapai netralitas karbon. Setelah peluncurannya, kami akan terus memperluas jajaran BEV kami dan mengusulkan solusi mobilitas yang disesuaikan dengan kebutuhan negara dan wilayah tertentu,” ujar President Suzuki Global, Toshihiro Suzuki, seperti yang tertuang di laman resmi Suzuki.
Dari sisi eksterior, mobil ini memiliki desain mencolok dengan ban berdiameter besar dan wheelbase panjang yang memberikan kesan gagah. Masuk ke bagian interior, e Vitara menampilkan layar yang terhubung dengan perangkat canggih, serta panel dan konsol tengah yang kokoh yang mencerminkan filosofi desain High-Tech & Adventure.

Baca Juga: Fitur Evasive Steering Assist Untuk Membantu Menghindari Kecelakaan

SUV listrik ini menggunakan teknologi eAxle yang menghubungkan motor dan inverter, didukung oleh baterai lithium iron-phosphate. Kombinasi ini memungkinkan akselerasi gesit dari posisi diam dan performa lincah saat menyalip dalam berbagai kecepatan.

Para insinyur di Jepang menawarkan e Vitara dengan tiga pilihan powertrain, yaitu dua opsi penggerak dua roda (2WD) masing-masing bertenaga 106 kW dan 128 kW dengan torsi 189 Nm, serta penggerak empat roda (4WD) AllGrip-e bertenaga 135 kW dengan torsi puncak 300 Nm.

Untuk pilihan baterai, e Vitara hadir dengan kapasitas 49 kWh dan 61 kWh. Meskipun jarak tempuh pastinya belum diungkapkan oleh Suzuki, SUV ini diperkirakan dapat menempuh jarak hingga 400 km dalam sekali pengisian daya.

Suzuki merencanakan penjualan e Vitara di beberapa pasar utama, termasuk Eropa, India, dan Jepang, mulai musim panas 2025.


dan followChannel WhatsApp Medcom.id

(UDA)

JAKARTA, KOMPAS.com - PT Bursa Efek Indonesia (BEI) akan meluncurkan produk derivatif terbaru yakni Single Stock Futures (SSF) pada pekan depan, Selasa (12/11/2024).

Hal tersebut disampaikan Direktur Perdagangan dan Pengaturan Anggota Bursa (AB) BEI Irvan Susandy ketika ditemui dalam acara Capital Market Summit & Expo (CMSE) 2024, Kamis (7/11/2024).

"Selasa (12/11/2024) besok, Single Stock Futures," kata dia, ditulis Jumat (8/11/2024).

Sedikit catatan, SSF adalah perjanjian atau kontrak antara dua belah pihak untuk menjual atau membeli suatu saham di masa depan dengan harga yang telah ditentukan.

Efek yang mendasari SSF adalah saham. Hal ini berbeda dengan produk derivatif BEI lainnya yang didasari oleh indeks saham dan Surat Utang Negara (SUN).

Selain itu, SSF juga memiliki satuan kontrak yang paling rendah dibandingkan produk derivatif lainnya. Dengan demikian, modal yang dibutuhkan investor untuk dapat mulai berinvestasi SSF lebih kecil.

Ia menambahkan, selaian SSF, BEI juga akan meluncurkan beberapa produk derivatif sebagai upaya untuk meningkatkan transaksi di pasar modal Indonesia.

Salah satu di antaranya adalah produk derivatif Put Warrant yang rencananya akan diluncurkan juga pada 2024 ini.

Dilansir dari Kontan, put warrant adalah hak untuk menjual saham underlying di harga yang ditentukan. Put warrant ini akan memberikan manfaat pada investor ketika pasar dalam keadaan bearish.

Put warrant pada investasi saham diberikan saat nilainya meningkat ketika saham underlying sedang menurun. Put warrant memberikan hak kepada investor untuk menjual aset dasar pada harga dan jangka waktu tertentu.

Put warrant dapat digunakan sebagai sarana lindung nilai dengan mengunci harga jual aset dasar, ketika harga aset turun, investor bisa mendapatkan keuntungan dari perdagangan atau exercise put warrant.

Lebih lanjut, Irvan bilang, BEI juga berencana akan meluncurkan produk derivatif Short Selling pada 2025.

"Ini lagi proses beberapa Anggota Bursa (AB) untuk jadi AB Short Selling," ujar dia.

Sebagai informasi, short selling adalah transaksi penjualan efek atau saham yang belum dimiliki oleh penjual pada saat transaksi dilakukan.

Investor yang melakukan short selling akan meminjam efek dari pihak lain dan menjualnya di pasar dengan harapan harga akan turun. Strategi ini biasanya diterapkan ketika pasar sedang dalam tren melemah (bearish).

JAKARTA, KOMPAS.com - Asosiasi Pemerintah Desa Seluruh Indonesia (Apdesi) mendesak agar pemerintah melibatkan kepala desa dalam pendataan warga miskin.

Hal ini bertujuan agar penyaluran bantuan sosial (bansos) dapat dilakukan dengan tepat sasaran.

Apdesi mengungkapkan bahwa selama ini pendataan warga miskin seringkali tidak melibatkan kepala desa, yang merupakan pihak yang paling memahami kondisi masyarakat di wilayahnya.

Keinginan ini disampaikan Apdesi dalam audiensi bersama Badan Percepatan Pengentasan Kemiskinan (BP Taskin) di Gedung Kementerian Sekretariat Negara, Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, pada Jumat (8/11/2024).

"Ada banyak persoalan yang tadi disampaikan mengenai masalah pendataan orang miskin yang seringkali tidak melibatkan kepala desa atau pemerintah desa. Hal-hal seperti ini yang memang harus kita koreksi," ujar Kepala BP Taskin Budiman Sudjatmiko usai audiensi.

Budiman menjelaskan, ketidaklibatan Apdesi dalam pendataan ini berakibat pada penyaluran bantuan sosial yang tidak tepat sasaran.

Ia menyebutkan bahwa kepala desa sering kali menjadi sasaran protes dari warganya akibat kesalahan data tersebut.

"Seringkali kepala desa didemo oleh warganya karena data kemiskinan yang ada di Kementerian tidak tepat, sehingga yang dibagikan juga tidak tepat sasaran," ucap Budiman.

Aspirasi untuk melibatkan kepala desa dalam pendataan ini, menurut Budiman, sudah lama terdengar dan menjadi perhatian Presiden Prabowo.

Sebagai respons, BP Taskin dibentuk untuk membantu kementerian-kementerian dalam memastikan penyaluran bantuan sosial dan program-program lainnya tepat sasaran.

"Kenapa badan ini dibentuk adalah untuk membantu mem-backup kementerian-kementerian supaya di dalam penyaluran bantuan sosial, program-program apapun tepat sasaran," tuturnya.

Lebih lanjut, Budiman mengungkapkan bahwa BP Taskin akan melakukan kunjungan lapangan untuk menyerap aspirasi masyarakat sekaligus memverifikasi laporan yang diterima.

Ia juga mengajak kelompok-kelompok masyarakat lain yang memiliki kepedulian terhadap masalah kemiskinan untuk memberikan aspirasi.

"Tentu saja ini yang pertama, tapi bukan yang terakhir. Ada kelompok-kelompok masyarakat lain yang concern dengan soal kemiskinan agar ini bisa ditangani," jelas Budiman.

JAKARTA, KOMPAS.com - PT Bursa Efek Indonesia (BEI) akan meluncurkan produk derivatif terbaru yakni Single Stock Futures (SSF) pada pekan depan, Selasa (12/11/2024).

Hal tersebut disampaikan Direktur Perdagangan dan Pengaturan Anggota Bursa (AB) BEI Irvan Susandy ketika ditemui dalam acara Capital Market Summit & Expo (CMSE) 2024, Kamis (7/11/2024).

"Selasa (12/11/2024) besok, Single Stock Futures," kata dia, ditulis Jumat (8/11/2024).

Sedikit catatan, SSF adalah perjanjian atau kontrak antara dua belah pihak untuk menjual atau membeli suatu saham di masa depan dengan harga yang telah ditentukan.

Efek yang mendasari SSF adalah saham. Hal ini berbeda dengan produk derivatif BEI lainnya yang didasari oleh indeks saham dan Surat Utang Negara (SUN).

Selain itu, SSF juga memiliki satuan kontrak yang paling rendah dibandingkan produk derivatif lainnya. Dengan demikian, modal yang dibutuhkan investor untuk dapat mulai berinvestasi SSF lebih kecil.

Ia menambahkan, selaian SSF, BEI juga akan meluncurkan beberapa produk derivatif sebagai upaya untuk meningkatkan transaksi di pasar modal Indonesia.

Salah satu di antaranya adalah produk derivatif Put Warrant yang rencananya akan diluncurkan juga pada 2024 ini.

Dilansir dari Kontan, put warrant adalah hak untuk menjual saham underlying di harga yang ditentukan. Put warrant ini akan memberikan manfaat pada investor ketika pasar dalam keadaan bearish.

Put warrant pada investasi saham diberikan saat nilainya meningkat ketika saham underlying sedang menurun. Put warrant memberikan hak kepada investor untuk menjual aset dasar pada harga dan jangka waktu tertentu.

Put warrant dapat digunakan sebagai sarana lindung nilai dengan mengunci harga jual aset dasar, ketika harga aset turun, investor bisa mendapatkan keuntungan dari perdagangan atau exercise put warrant.

Lebih lanjut, Irvan bilang, BEI juga berencana akan meluncurkan produk derivatif Short Selling pada 2025.

"Ini lagi proses beberapa Anggota Bursa (AB) untuk jadi AB Short Selling," ujar dia.

Sebagai informasi, short selling adalah transaksi penjualan efek atau saham yang belum dimiliki oleh penjual pada saat transaksi dilakukan.

Investor yang melakukan short selling akan meminjam efek dari pihak lain dan menjualnya di pasar dengan harapan harga akan turun. Strategi ini biasanya diterapkan ketika pasar sedang dalam tren melemah (bearish).

JAKARTA, KOMPAS.com - PT Bursa Efek Indonesia (BEI) akan meluncurkan produk derivatif terbaru yakni Single Stock Futures (SSF) pada pekan depan, Selasa (12/11/2024).

Hal tersebut disampaikan Direktur Perdagangan dan Pengaturan Anggota Bursa (AB) BEI Irvan Susandy ketika ditemui dalam acara Capital Market Summit & Expo (CMSE) 2024, Kamis (7/11/2024).

"Selasa (12/11/2024) besok, Single Stock Futures," kata dia, ditulis Jumat (8/11/2024).

Sedikit catatan, SSF adalah perjanjian atau kontrak antara dua belah pihak untuk menjual atau membeli suatu saham di masa depan dengan harga yang telah ditentukan.

Efek yang mendasari SSF adalah saham. Hal ini berbeda dengan produk derivatif BEI lainnya yang didasari oleh indeks saham dan Surat Utang Negara (SUN).

Selain itu, SSF juga memiliki satuan kontrak yang paling rendah dibandingkan produk derivatif lainnya. Dengan demikian, modal yang dibutuhkan investor untuk dapat mulai berinvestasi SSF lebih kecil.

Ia menambahkan, selaian SSF, BEI juga akan meluncurkan beberapa produk derivatif sebagai upaya untuk meningkatkan transaksi di pasar modal Indonesia.

Salah satu di antaranya adalah produk derivatif Put Warrant yang rencananya akan diluncurkan juga pada 2024 ini.

Dilansir dari Kontan, put warrant adalah hak untuk menjual saham underlying di harga yang ditentukan. Put warrant ini akan memberikan manfaat pada investor ketika pasar dalam keadaan bearish.

Put warrant pada investasi saham diberikan saat nilainya meningkat ketika saham underlying sedang menurun. Put warrant memberikan hak kepada investor untuk menjual aset dasar pada harga dan jangka waktu tertentu.

Reporter: Dadan M. Ramdan | Editor: Khomarul Hidayat

KONTAN.CO.ID - BALI. Uni Eropa akan memberlakukan peraturan antideforestasi Uni Eropa (EUDR). Tujuannya untuk mencegah komoditas yang terkait dengan deforestasi untuk dapat memasuki pasar Uni Eropa.

Hanya saja, Parlemen Uni Eropa (EU) tidak bisa menjelaskan sistem pengukuran risiko (risk benchmarking) sebagaimana disyaratkan dalam EUDR. Tidak hanya mendiskriminasi industri kelapa sawit, namun secara umum aturan antideforestasi mirip Uni Eropa tersebut berpotensi diberlakukan negara lain.

Duta Besar Indonesia untuk UE, Andri Hadi mengatakan pemberlakuan benchamarking ini akan berpotensi bermasalah. Pasalnya, di satu negara saja tidak bisa diberlakukan benchmarking yang sama. Artinya, sama dengan negara-negara lain, Indonesia juga mempunyai wilayah yang berbeda.

"Tidak bisa benchmarking yang sama dilakukan misalnya pada suatu kebun kopi di Sumatra dan kebun kopi di Nusa Tenggara Timur,” katanya Konferensi Kelapa Sawit Indonesia ke-20 dan Outlook Harga 2025 (IPOC) di Nusa Dua, Bali, Kamis (7/11/2024).

Menurut Hadi, sebagai akibat benchamarking suatu negara dikategorikan sebagai high risk dalam hal deforestasi, maka konsekuensinya adalah kemungkinan negara-negara mitra dagangnya di luar UE bisa ikut mengambil tindakan yang merugikan negara tersebut. “Ya, memang EUDR itu dari awal memaksakan one size fit all, yakni satu ukuran diberlakukan untuk semua," jelasnya.

Sebenarnya dari awal Indonesia, sudah meminta perundingan untuk menyamakan persepsi tentang aturan deforestasi ini. Tapi UE tetap memaksakan pemberlakuannya. Hanya saja, ada rencana untuk ditunda sementara karena banyak negara yang keberatan.

Sekretaris Jenderal Dewan Negara-Negara Penghasil Minyak Kelapa Sawit (CPOPC) Rizal Affandi Lukman berujar, pelaksanaan EUDR dipastikan berdampak pada negara-negara Asia Tenggara, kecuali Brunai Darussalam.

“Ada tujuh komoditas yang terdampak oleh EUDR ini, termasuk sawit, kopi dan karet. Indonesia adalah produsen terbesar sawit di dunia, Vietnam produsen besar kopi, sementara Thailand karet,” paparnya.

Yang terang, pemberlakuan EUDR ini tidak hanya akan berdampak pada ekspor Indonesia ke Eropa, tapi juga impor Indonesia dari Eropa. “Ini karena EUDR mensyaratkan bebas deforestasi bagi semua barang komoditi pertanian, perkebunan dan kehutanan di Eropa, baik barang impor dan ekspor,” ungkapnya.

Rizal menuturkan, ekspor Indonesia ke Eropa dalam bentuk produk pertanian, perkebunan dan kehutanan hanya mencapai US$4.4 miliar akibat terdampak kebijakan antideforestasi UE.

Pietro Paganini, Pengamat Minyak Nabati dari Universitas John Cabot, Roma, Italia bilang, negara-negara produsen sawit harus mengintensifkan perundingan dengan Uni Eropa dalam semangat kerja sama untuk menemukan cara terbaik dalam mematuhi peraturan bebas deforestasi. "Sebab, penerapannya diperkirakan tidak hanya akan di Eropa tapi di luar Eropa," sebutnya.

Ian Suwarganda, penasehat bidang sawit untuk Golden Agri-resources (GAR) menambahkan, saat ini negara-negara lain tampaknya sedang mempersiapkan aturan yang sama. “Saya kira negara-negara seperti Amerika Serikat, China dan India pun sedang berusaha merumuskan peraturan yang mirip dengan EUDR itu,” katanya.

Presiden Prabowo Subianto menambah direktorat jenderal baru di Kementerian ESDM, yakni Ditjen Penegakan Hukum Energi dan Sumber Daya Mineral.

Ini tertuang dalam Peraturan Presiden Nomor 169 Tahun 2024 tentang Kementerian ESDM. Beleid tersebut diteken Prabowo pada 5 November 2024.

"Direktorat Jenderal Penegakan Hukum Energi dan Sumber Daya Mineral mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang penegakan hukum energi dan sumber daya mineral," tulis pasal 24 beleid tersebut, dikutip Jumat (8/11).

Kepala Biro Komunikasi, Layanan Informasi Publik, dan Kerja Sama (KLIK) Kementerian ESDM Agus Cahyono mengatakan pihaknya masih menunggu Struktur Organisasi dan Tata Kerja (SOTK). Setelah itu rampung, baru akan diumumkan direktur jenderal baru di kementerian pimpinan Bahlil Lahadalia itu.

Pria yang akrab disapa Aca itu menyebut pembentukan ditjen gakum sudah cukup lama dibahas. Ia menegaskan tambahan direktorat jenderal baru di ESDM ini bukan tiba-tiba di era pemerintahan Presiden Prabowo.

"Kalau punya (ditjen) gakum, bisa menindak langsung. Kalau gak ada kan harus koordinasi agak panjang," kata Aca saat ditemui Kementerian ESDM, Jakarta Pusat.

"Iya untuk itu, (menindak) tambang ilegal, ilegal drilling," sambungnya.

Aca belum bisa memastikan apakah aturan turunan dari Perpres 169 Tahun 2024 itu berupa peraturan menteri ESDM atau keputusan presiden (kepres). Ia hanya menegaskan bakal segera ada dirjen gakum jika SOTK-nya sudah rampung.

Ia tak menjawab kapan anak buah Bahlil yang baru akan diumumkan. Kendati, Aca tak menutup kemungkinan pengumuman siapa yang menjadi dirjen gakum itu bisa dilakukan di 2024 ini.

"SOTK itu ibaratnya gimana sih bentuknya, berapa direktorat, apa saja isinya. Sedang proses ke sana," tutup Aca.

Bisnis.com, JAKARTA – Kolektor prangko atau filatelis dapat bersenang hati dengan hadirnya seri terbaru untuk dikoleksi, sebab belum lama ini hadir prangko dengan gambar Presiden Prabowo Subianto.

Namun, bukan beredar di Indonesia melainkan di Ukraina. Badan Pos Nasional Ukraina, Ukrposhta atas usulan dari LSM The Ukrainian Initiative merilis prangko yang menampilkan Presiden Prabowo Subianto.

Hal ini merupakan bentuk penghormatan dalam menyambut pelantikan Presiden Republik Indonesia ke-8.

Sekretaris Kedua Bidang Diplomasi Publik dan Media Ukrainian embassy menyebut kiranya hubungan diplomatik antara Indonesia dan Ukraina makin erat dan saling menguntungkan pada masa mendatang

“Ya, itu benar [ada prangko Prabowo]. Kedutaan besar Ukraina di sini juga pernah bikin sesuatu seperti itu,” ujarnya kepada wartawan melalui pesan teks, Jumat (8/11/2024).

Tak hanya Prabowo, edisi prangko dengan Presiden dan Wakil Presiden (Wapres) memang sering dijadikan salah satu barang koleksi dalam memperingati momentum tertentu.

Misalnya, memperingati hari Hari Ulang Tahun (HUT) Indonesia ke-75, Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) meluncurkan Prangko Seri Joko Widodo dan Ma'ruf Amin.

Tidak hanya menampilkan Presiden dan Wakil Presiden terkini, para pemimpin negara sebelumnya akan ada prangko khususnya. Prangko lainnya adalah 75 tahun Indonesia merdeka, penanggulangan Covid-18 serta artis dan grup musik ternama.

Lalu, pada 2008, PT Pos Indonesia meluncurkan perangko baru bergambar Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) dan Ibu Ani Yudhoyono sedang bersepeda untuj peringatan Hari Peduli Lingkungan Hidup Sedunia pada 2008.

Lebih jauh, saat rangkaian acara peringatan Hari Ulang Tahun Proklamasi ke-57 RI, dilakukan peluncuran sampul dan perangko berbentuk segi lima itu bergambar Presiden Ke-5 RI Megawati Soekarnoputri dan Wakil Presiden Hamzah Haz pada 2002.

Selain itu, di tengah perhelatan Muktamar ke-33 NU, Kantor wilayah PT Pos Indonesia Jawa Timur memberikan hadiah khusus berupa prangko bergambar Presiden RI Keempat KH Abdurrahman Wahid.

Kemudian, PT Pos Indonesia juga sempat meluncurkan perangko BJ Habibie-Hasri Ainun Besari, di CoHive Filateli, Jakarta, Jumat (20/12/2019) yang bertepatan dengan 100 hari wafatnya Presiden ketiga Republik Indonesia itu.

Perangko Presiden Soeharto pernah juga sempat dirilis pada 1996 dengan tema Kirab Remaja Nasional. Perangko ini dijual dengan harga Rp15.000.

Tak hanya itu, momen bersejarah juga diabadikan dalam perangko berjudul, "Kunjungan Presiden Soekarno ke Kuba Tahun 1960". Perangko itu adalah hasil kerjasama PT Pos Indonesia, Direktorat Amselkar Deplu serta Ditjen Postel Depkominfo. Perangko tersebut resmi diluncurkan pada 14 Mei 2008.

Bisnis.com, JAKARTA – Kolektor prangko atau filatelis dapat bersenang hati dengan hadirnya seri terbaru untuk dikoleksi, sebab belum lama ini hadir prangko dengan gambar Presiden Prabowo Subianto.

Namun, bukan beredar di Indonesia melainkan di Ukraina. Badan Pos Nasional Ukraina, Ukrposhta atas usulan dari LSM The Ukrainian Initiative merilis prangko yang menampilkan Presiden Prabowo Subianto.

Hal ini merupakan bentuk penghormatan dalam menyambut pelantikan Presiden Republik Indonesia ke-8.

Sekretaris Kedua Bidang Diplomasi Publik dan Media Ukrainian embassy menyebut kiranya hubungan diplomatik antara Indonesia dan Ukraina makin erat dan saling menguntungkan pada masa mendatang

“Ya, itu benar [ada prangko Prabowo]. Kedutaan besar Ukraina di sini juga pernah bikin sesuatu seperti itu,” ujarnya kepada wartawan melalui pesan teks, Jumat (8/11/2024).

Tak hanya Prabowo, edisi prangko dengan Presiden dan Wakil Presiden (Wapres) memang sering dijadikan salah satu barang koleksi dalam memperingati momentum tertentu.

Misalnya, memperingati hari Hari Ulang Tahun (HUT) Indonesia ke-75, Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) meluncurkan Prangko Seri Joko Widodo dan Ma'ruf Amin.

Tidak hanya menampilkan Presiden dan Wakil Presiden terkini, para pemimpin negara sebelumnya akan ada prangko khususnya. Prangko lainnya adalah 75 tahun Indonesia merdeka, penanggulangan Covid-18 serta artis dan grup musik ternama.

Lalu, pada 2008, PT Pos Indonesia meluncurkan perangko baru bergambar Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) dan Ibu Ani Yudhoyono sedang bersepeda untuj peringatan Hari Peduli Lingkungan Hidup Sedunia pada 2008.

Lebih jauh, saat rangkaian acara peringatan Hari Ulang Tahun Proklamasi ke-57 RI, dilakukan peluncuran sampul dan perangko berbentuk segi lima itu bergambar Presiden Ke-5 RI Megawati Soekarnoputri dan Wakil Presiden Hamzah Haz pada 2002.

Selain itu, di tengah perhelatan Muktamar ke-33 NU, Kantor wilayah PT Pos Indonesia Jawa Timur memberikan hadiah khusus berupa prangko bergambar Presiden RI Keempat KH Abdurrahman Wahid.

Kemudian, PT Pos Indonesia juga sempat meluncurkan perangko BJ Habibie-Hasri Ainun Besari, di CoHive Filateli, Jakarta, Jumat (20/12/2019) yang bertepatan dengan 100 hari wafatnya Presiden ketiga Republik Indonesia itu.

Perangko Presiden Soeharto pernah juga sempat dirilis pada 1996 dengan tema Kirab Remaja Nasional. Perangko ini dijual dengan harga Rp15.000.

Tak hanya itu, momen bersejarah juga diabadikan dalam perangko berjudul, "Kunjungan Presiden Soekarno ke Kuba Tahun 1960". Perangko itu adalah hasil kerjasama PT Pos Indonesia, Direktorat Amselkar Deplu serta Ditjen Postel Depkominfo. Perangko tersebut resmi diluncurkan pada 14 Mei 2008.

Bisnis.com, JAKARTA — Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menuturkan telah memeriksa dugaan transaksi perdagangan saham semu pada PT Barito Renewables Energy Tbk. (BREN). OJK menuturkan tidak menemukan afiliasi antara pemegang saham BREN.

Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal OJK Inarno Djajadi menuturkan pihaknya telah memeriksa transaksi saham BREN sejak tahun lalu. Menurut pemeriksaan tersebut, kedua pihak yang diperiksa tidak terafiliasi.

"Sampai saat ini sih kami melihat kedua pemegang saham tersebut tidak terafiliasi ya," kata Inarno, dihubungi Jumat (8/11/2024).

Akan tetapi, Inarno tidak menyebutkan siapa saja kedua pihak yang dimaksud tersebut.

Sebelumnya, Deputi Komisioner Pengawas Pengelolaan Investasi Pasar Modal dan Lembaga Efek OJK Aditya Jayaantara mengatakan pemeriksaan sedang dilakukan dari berbagai aspek.

"[Pemeriksaan] sudah beberapa minggu ini dilakukan," ujarnya.

Menurutnya, pemeriksaan yang dijalankan oleh OJK menyasar pada berbagai pola dan periode transaksi. "Ada periode-periodenya. Kita cek," tutur Aditya.

Sebagaimana diketahui, saham BREN menjadi perhatian setelah FTSE Russel melakukan kajian terhadap saham BREN dari sisi panduan 'Free Float Restrictions' atau restriksi batas minimal saham yang dimiliki oleh pemegang saham publik.

Kajian itu didasarkan pada 'FTSE Russell Recalculation Policy and Guidelines' untuk menghindari konsentrasi tinggi pemegang saham tertentu dalam saham yang masuk dalam konstituen indeks FTSE.

Hasilnya, BREN dinilai tidak sesuai dengan panduan 'Free Float Restrictions' yang disusun FTSE karena empat pemegang saham pengendali menguasai 97% dari total saham yang diterbitkan oleh Barito Renewables Energy.