ekBis#1

Kominfo - BSSN Tak Transparan soal PDNS, Warga Pemilik Data Berhak Dapat Info - kumparan.com

Ahli keamanan siber menyayangkan pemerintah tidak transparan terkait perkembangan kasus serangan ransomware ke PDNS (Pusat Data Nasional Sementara) 2 di Surabaya. Publik, sebagai pemilik data yang diretas, berhak mengetahui informasinya dengan jelas, termasuk nasib datanya pasca-insiden.

Pratama Pershada, Chairman Communication and Information System Security Research Center (CISSReC), mengatakan Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) hingga Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) harus konsisten menyampaikan informasi baru soal kasus serangan PDNS secara detail.

Saat ini para pengelola PDNS 2 belum berhasil membuka data-data yang terenkripsi oleh geng hacker Brain Cipher. Ditambah, CISSReC mendapatkan informasi dari tim internal BSSN yang menyebutkan ada dua ransomware yang menyerang PDNS 2 secara bersamaan.

"Harusnya BSSN atau penyelenggara PDN bisa menyampaikan hal ini ke masyarakat, apa yang sebenarnya terjadi," kata Pratama kepada kumparanTECH, Sabtu (6/7).

Pernyataan serupa juga pernah disampaikan oleh Wahyudi Djafar, Direktur Eksekutif Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat (ELSAM).

ELSAM menekankan BSSN memastikan proses investigasi yang tuntas untuk mengetahui penyebab terjadinya insiden, memberikan laporan kepada publik secara akuntabel, sekaligus melakukan proses pemulihan atas sistem maupun juga data-data yang disimpan pada infrastruktur PDNS. BSSN juga harus mengaudit keamanan siber secara menyeluruh terhadap infrastruktur informasi vital, khususnya yang berkaitan dengan pemrosesan data-data strategis, maupun data-data pribadi warga negara.

Sementara itu, Kominfo diminta memastikan pemenuhan seluruh standar kepatuhan terkait dengan perlindungan data pribadi. Ini termasuk kewajiban untuk segera memberikan notifikasi kepada subjek data, berkaitan dengan kegagalan perlindungan data pribadi yang terjadi.

"Merujuk pada ketentuan Pasal 46 UU PDP, harus segera memberikan notifikasi kepada publik terkait dengan kegagalan pelindungan data pribadi yang terjadi," ujar Wahyudi dalam pernyataan resmi. "Pemberitahuan tersebut setidaknya mencakup informasi mengenai data pribadi yang terungkap; kapan dan bagaimana data pribadi terungkap; dan upaya penanganan dan pemulihan atas terungkapnya data pribadi oleh pengendali data pribadi."

Jika pemberitahuan tidak dilakukan secara terang dan tuntas, isu serangan ransomware ke PDNS akan semakin liar. Masyarakat pun hanya bisa berasumsi terkait apa yang terjadi dengan PDNS maupun data penting di dalamnya.

"Bahkan di medsos kan mulai banyak bermunculan isu-isu konspirasi yang bisa membuat gaduh kalau tidak segera ada penjelasan dari pemerintah," pungkas Pratama.

Fasilitas PDNS lumpuh pada 20 Juni 2024. Gangguan kala itu membuat layanan publik imigrasi terkendala dan berdampak pada antrean panjang di sejumlah bandara di Indonesia.

Pada Rabu, 3 Juli 2024, geng hacker yang mengatasnamakan Brain Cipher merilis file secara cuma-cuma yang disebutnya sebagai kunci dekripsi untuk mengakses data-data di PDNS 2. Kunci diberikan usai pemerintah RI menolak membayar tebusan uang yang diminta Brain Cipher sebesar Rp 131 miliar.

Eks Dirjen Aplikasi Informatika Kominfo, Semuel Abrijani Pangerapan, sempat berkata bahwa kunci dari Brain Cipher itu bisa membuka spesimen data PDNS 2. Semuel sendiri mengundurkan diri karena merasa bertanggung jawab atas insiden ini.

Layanan publik berbasis digital yang sebelumnya terganggu karena tumbangnya PDNS 2, diklaim Menko Polhukam Hadi Tjahjanto, sudah berjalan lagi per 1 Juli 2024 dengan memanfaatkan data terbatas yang ada. Dia menyebut keamanan siber PDNS ditingkatkan agar tak terulang kejadian serupa.

Rekor Penumpang Whoosh Tembus 24 Ribu, Terbanyak dalam Sejarah

Rekor penumpang Whoosh berhasil mencapai 24.135 orang dalam sehari, menjadi yang terbanyak dalam sejarah kereta cepat ini semenjak beroperasi.

General Manager Corporate Secretary PT Kereta Cepat Indonesia China (KCIC) Eva Chairunisa mengatakan rekor penumpang Whoosh terbanyak itu terjadi pada 5 Juli 2024. Peningkatan penumpang kereta cepat ini seiring dengan momen libur sekolah.

"Angka 24 ribu penumpang per hari mencerminkan kepercayaan dan kepuasan masyarakat terhadap layanan kereta cepat Whoosh yang nyaman, cepat, dan efisien," kata Eva dalam keterangan resmi, Sabtu (6/7).

"Secara total, sejak dioperasikan secara komersial pada 17 Oktober 2023 sampai dengan 5 Juli 2024, KCIC telah melayani 3,9 juta penumpang," sambungnya.

Eva mengatakan momen liburan membuat volume penumpang Whoosh naik sangat signifikan. Padahal, rata-rata harian volume penumpang berkisar 15 ribu-16 ribu orang pada hari kerja dan 18 ribu penumpang di akhir pekan, yang kini melonjak sekitar 30 persen.

KCIC mengklaim banyak wisatawan dan keluarga memilih Whoosh sebagai moda transportasi utama untuk berwisata. Terlebih, Whoosh menawarkan bundling promosi dengan 12 destinasi wisata.

Pada periode 14 Juni 2024 hingga 14 Juli 2024, KCIC sudah menjual sekitar 500 ribu tiket. Sampai akhir pekan kemarin tercatat telah diberangkatkan sekitar 450 ribu penumpang.

"Peningkatan jumlah penumpang ini merupakan bukti nyata dari kepercayaan masyarakat terhadap layanan kami. Kami sangat bangga dapat melayani penumpang dengan standar yang tinggi, terutama di momen liburan ini. Kami berkomitmen untuk terus meningkatkan layanan dan memberikan pengalaman terbaik bagi setiap penumpang," tegas Eva.

Whoosh belakangan memang terus memecahkan rekor penumpang. Misal, pada 27 Juni 2024 lalu mereka melayani 22.249 penumpang per hari, kemudian pada 4 Juli 2024 sukses mengangkut 23.847 orang, dan puncaknya terjadi pada 5 Juli 2024 saat Whoosh melayani 24.135 penumpang.

1. Free entry dan free shuttle Dusun Bambu dari Stasiun Padalarang2. Free entry Farmhouse3. Free entry Floating Market4. Free entry The Great Asia Afrika5. Diskon 15 persen di Baker Street Resto Cabang Cimandiri.6. Free entry Tepi Danau7. Free entry Tepi Kota Healing8. Free entry The Lodge Maribaya & Fairy Garden Bandung9. Diskon 20 persen di zeluruh Restoran The Lodge Maribaya & Fairy Garden Bandung10. Diskon 20 persen dan free shuttle The Lodge Camp & Village dari Stasiun Bandung11. Free entry dan free shuttle Dago Dream Park dari Stasiun Padalarang12. Diskon 10 persen setiap hari dan beli 2 gratis 1 setiap Jumat di Wahoo Waterworld Padalarang.

Megawati Kocok Ulang Formasi DPP PDIP, Strategi Hadapi Pilkada 2024?

Bisnis.com, JAKARTA - Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri memutuskan untuk memperpanjang masa bakti Dewan Pimpinan Pusat (DPP) hingga 2025. Tak hanya memperpanjang masa bakti, Megawati juga merombak susunan DPP PDIP.

Sejumlah pentolan partai Banteng Moncong Putih mendapatkan tugas baru dari Megawati. Salah satunya adalah Adian Napitupulu yang sebelumnya tak memiliki jabatan di DPP, diangkat menjadi Wakil Sekretaris Jenderal (Wasekjen) PDIP.

Anggota Komisi VII DPR itu dipercaya menjadi wasekjen bidang komunikasi. Dia akan membantu kerja-kerja Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristiyanto.

Selain Adian, kader kawakan PDIP lainnya juga untuk pertama kali dilantik menjadi pengurus DPP yaitu seperti Ganjar Pranowo dan Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok.

Megawati melantik Ganjar menjadi ketua DPP PDIP Bidang Pemerintahan dan Otonomi Daerah. Sementara itu, Ahok menjadi ketua DPP Bidang Perekonomian.

"Saudara-saudara sekalian, mereka yang telah dipanggil tadi itu dengan hak prerogatif saya itu akan saya lantik dengan membacakan janji jabatan," ujar Megawati di Jakarta, Jumat (5/7/2024).

Presiden ke-5 RI ini lalu mendiktekan sumpah jabatan yang isinya di antaranya berfokus pada menyukseskan program partai.

"Bahwa saya setia kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Tahun 2019. Bahwa saya akan menjunjung tinggi kehormatan, martabat, dan disiplin partai, serta akan senantiasa mengutamakan keutuhan partai, keberhasilan program perjuangan partai daripada kepentingan pribadi," ucap Megawati diikuti oleh mereka yang dilantik.

Megawati melanjutkan, "Bahwa saya akan memegang rahasia partai yang menurut sifatnya harus saya rahasiakan. Bahwa saya akan berusaha menyelesaikan segala permasalahan partai dengan asas kekeluargaan. Bahwa saya akan bekerja dengan jujur, adil, rajin, dan bersemangat untuk kepentingan partai, negara, dan bangsa."

Sebagai informasi, pelantikan ini dilakukan karena surat keputusan (SK) pengurus DPP PDIP sebelumnya hanya berlaku untuk masa bakti 2019-2024. Pasalnya, Kongres PDIP untuk memilih pengurus pusat partai baru direncanakan akan kembali digelar pada April 2025.

Persiapan Hadapi Pilkada?

Sementara itu, Direktur Eksekutif Indonesia Public Institute (IPI) Karyono Wibowo menilai masuknya sejumlah nama-nama baru tersebut menambah warna politik dalam partai berlambang banteng bermoncong putih tersebut.

“Tentunya masuknya nama-nama seperti Ganjar, Ahok dan Adian diharapkan mampu meningkatkan kinerja PDIP dalam mewujudkan program-program partai ke depan,” ujat Karyono dalam keterangannya, Jumat (5/7/2024).

Menurutnya, Megawati merupakan sosok yang penuh perhitungan dalam mengambil keputusan politik. Oleh sebab itu, dia meyakini aspek kompetensi menjadi pertimbangan penting dalam menentukan pengurus DPP PDIP.

Sementara itu, Ketua Bidang Politik DPP PDIP Puan Maharani tak menampik bahwa perombakan susunan pengurus DPP PDIP juga terkait Pilkada 2024.

"Ini [masa bakti DPP PDIP] diperpanjang karena menyikapi situasi politik tahun 2024 ini kan kita baru saja menyelesaikan Pemilu kemudian akan menjelang Pilkada yang akan datang," ujarnya kepada awak media.

Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto menjelaskan bahwa penambahan struktur jabatan sebagai bentuk keinginan Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri memperkuat kuda-kuda menghadapi tantangan ke depan.

Di dalam rapat tadi, kata dia, Mega mengumumkan perubahan struktur dari DPP PDI Perjuangan dan kepala-kepala badan. Hal itu tidak lain sebagai bagian dari adaptive policy yang bersifat strategis di dalam menghadapi tantangan-tantangan ke depan yang tidak ringan.

Akan tetapi, struktur tersebut juga perlu untuk mempersiapkan pilkada serentak karena yang ingin pihaknya bangun adalah prinsip-prinsip kesetaraan dari setiap anak bangsa untuk dapat didorong melalui proses yang demokratis menjadi pemimpin secara ideal meskipun mereka berasal dari kalangan rakyat biasa.

Menurut Hasto, pentingnya demokrasi ini juga memiliki kandidat yang memiliki kemampuan profesional, komitmen ideologis, dan kemampuan teknokratik untuk membawa perubahan Indonesia.

Politikus asal Yogyakarta itu juga tidak ingin pilkada menjadi konsensus elite yang kemudian melakukan pengaturan-pengaturan dan membawa jarak dengan rakyatnya.

"Pilkada harus menjadi gerakan bagaimana kesetaraan hak yang sama untuk menjadi pemimpin itu dapat ditumbuhkembangkan. Ini sebagai kritik bagaimana sepertinya pilkada ini hanya menjadi konsensus dari elite," ujarnya dilansir dari Antara.

Susunan Pengurus DPP PDIP Masa Bakti hingga 2025

Ketua Umum: Megawati Soekarnoputri

A. Internal

1. Ketua Bidang Kehormatan Partai: Komarudin Watubun

2. Ketua Bidang Pemenangan Pemilu Legislatif: Bambang Wuryanto

3. Ketua Bidang Pemenangan Pemilu Eksekutif: Deddy Yevri Hanteru Sitorus

4. Ketua Bidang Ideologi dan Kaderisasi: Djarot Saiful Hidajat

5. Ketua Bidang Keanggotaan dan Organisasi: Sukur H. Nababan

6. Ketua Bidang Sumber Daya: M. H. Said Abdullah

B. Pemerintahan

1. Ketua Bidang Politik: Puan Maharani

2. Ketua Bidang Pemerintahan dan Otonomi Daerah: Ganjar Pranowo

3. Ketua Bidang Luar Negeri: Ahmad Basarah

4. Ketua Bidang Hukum dan HAM: Yasonna H. Laoly

C. Advokasi Rakyat

1. Ketua Bidang Reformasi Sistem Hukum Nasional: Ronny Berty Talapessy

2. Ketua Bidang Perekonomian: Basuki Tjahaja Purnama

3. Ketua Bidang Kebudayaan: Rano Karno

D. Kerakyatan

1. Ketua Bidang Penanggulangan Bencana: Tri Rismaharini

2. Ketua Bidang Industri dan Tenaga Kerja: Nusyirwan Soejono

3. Ketua Bidang Kesehatan: Ribka Tjiptaning P

4. Ketua Bidang Jaminan Sosial: Sri Rahayu

5. Ketua Bidang Perempuan dan Anak: I Gusti Ayu Bintang Darmawati

6. Ketua Bidang Koperasi dan UMKM: I Made Urip

7. Ketua Bidang Pariwisata: Wiryanti Sukamdani

8. Ketua Bidang Pemuda dan Olahraga: Eriko Sotarduga

9. Ketua Bidang Keagamaan dan Kepercayaan Kepada Tuhan Yang Maha Esa: Zuhairi Misrawi

10. Ketua Bidang Ekonomi Kreatif dan Ekonomi Digital: Prananda Prabowo

11. Ketua Bidang Pangan dan Pertanian: Mindo Sianipar

12. Ketua Bidang Kelautan dan Perikanan: Rokhmin Dahuri

13. Ketua Bidang Kehutanan dan M.Y.E: Esti Wijayanti

14. Sekretaris Jenderal: Hasto Kristiyanto

15. Wakil Sekjen Bidang Internal: Utut Adiyanto

16. Wakil Sekjen Bidang Pemerintahan: Arif Wibowo

17. Wakil Sekjen Bidang Kerakyatan: Sadarestuwati

18. Wakil Sekjen Bidang Komunikasi: Adian Yunus Yusak Napitupulu

19. Wakil Sekjen Bidang Kesekretariatan: Y. Aryo Adhi Dharmo

20. Bendahara Umum: Olly Dondokambey

21. Wakil Bendahara Bidang Internal: Rudianto Tjen

22. Wakil Bendahara Bidang Eksternal: Yuke Yurike

Buruh Vs Pengusaha soal Cuti Melahirkan 6 Bulan

Jakarta -

Aturan cuti melahirkan maksimal 6 bulan bagi pekerja perempuan yang menjadi seorang ibu menimbulkan polemik antara pihak buruh dan pengusaha. Aturan cuti melahirkan 6 bulan sendiri tercantum dalam UU nomor 4 tahun 2024 tentang Kesejahteraan Ibu dan Anak Pada Fase Seribu Hari Pertama Kehidupan. Undang-undang itu diteken langsung oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi) pada 2 Juli 2024.

Dalam beleid tersebut pada pasal 4 ayat 3 huruf a, disebutkan seorang ibu yang bekerja berhak mendapatkan cuti maksimal 6 bulan bila mengandung dan melahirkan anak. Disebutkan cuti hamil paling singkat adalah 3 bulan, sementara itu 3 bulan tambahannya diberikan apabila terdapat kondisi khusus yang terjadi pada ibu atau anak yang dibuktikan dengan surat keterangan dokter.

"Cuti melahirkan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a wajib diberikan oleh pemberi kerja," tulis pasal 4 ayat 4.

Cuti tambahan 3 bulan yang dimaksud dapat diberikan bila ibu mengalami masalah kesehatan, gangguan kesehatan, komplikasi pasca persalinan, atau keguguran. Ataupun anak yang dilahirkan mengalami masalah kesehatan, gangguan kesehatan, dan atau komplikasi lainnya.

Seorang ibu yang mengandung dan mengalami masalah seperti keguguran juga berhak diberikan waktu istirahat selama satu setengah bulan sesuai dengan surat keterangan dokter, dokter kebidanan dan kandungan, atau bidan.

Kebijakan ini memicu polemik antara buruh dan pengusaha. Satu pihak menuntut hak mengurus anak yang manusiawi, pihak lainnya bicara soal produktivitas yang kendor dengan adanya cuti panjang ini. Berikut ulasannya:

Produktivitas Bisa Anjlok

Dari sisi kalangan pengusaha, semua pihak sepakat aturan cuti hingga 6 bulan ini dapat menurunkan produktivitas perusahaan. Wakil Ketua Bidang Kebijakan Publik Apindo Danang Girindrawardana mengatakan jangka waktu cuti yang terlalu panjang akan menyulitkan pengusaha.

Pasalnya, mempersiapkan pengganti seorang pekerja yang cuti panjang tidak mudah. Hal ini akan menimbulkan masalah produktivitas usaha yang menurun.

"Jangka waktu cuti yang panjang itu tentu menyulitkan pengusaha. Karena kami harus mempersiapkan pengganti selama cuti panjang, dan ini menimbulkan masalah-masalah produktivitas," beber Danang kepada detikcom, Minggu (7/7/2024).

Dia juga mengatakan kerugian akan diterima seorang pekerja bila menjalankan cuti yang terlalu lama waktunya. Bisa saja, seorang karyawan tidak mendapatkan insentif atau bonus yang nilainya cukup besar daripada gajinya bila harus cuti berkepanjangan.

"Kami yakin, bahwa pekerja juga merasa kurang nyaman dan kurang safety kalau cuti terlalu lama. Kalau cuti, pekerja tidak mendapatkan bonus atau insentif yang kadang juga nilainya signifikan untuk take home pay mereka," sebut Danang.

Sementara itu, Ketua Umum KADIN Daerah Khusus Jakarta Diana Dewi menyatakan pihaknya menolak kebijakan cuti melahirkan 6 bulan ini. Menurutnya, di dunia kerja seseorang baik laki-laki maupun perempuan dituntut untuk profesional dan memiliki produktivitas tinggi. Bila cuti terlalu lama diizinkan, hal ini dapat mengurangi produktivitas pekerja itu sendiri.

Dia menyarankan utusan cuti melahirkan lebih baik diserahkan kepada masing-masing perusahaan. Menurutnya, setiap perusahaan pasti akan mempertimbangkan kondisi pekerjanya juga. Tidak serta-merta melarang pekerja perempuan yang melahirkan untuk melakukan cuti.

"Baiknya, persoalan seperti itu diserahkan kepada masing-masing perusahaan saja. Mekanismenya bisa dibahas secara internal dan disesuaikan dengan kebutuhan dan para pihak yang sama-sama punya kepentingan. Saya yakin, masing-masing perusahaan akan punya pertimbangan bijak terkait hal tersebut," beber Diana kepada detikcom.

Berbanding terbalik, serikat buruh justru ingin agar kebijakan ini benar-benar dilakukan tanpa perlu banyak alasan dari pengusaha. Presiden Asosiasi Serikat Pekerja Indonesia (ASPEK Indonesia) Mirah Sumirat yang juga merupakan seorang perempuan mengatakan kebijakan ini akan memberikan kepastian hak bagi pekerja perempuan yang butuh waktu untuk mengurus anaknya yang baru lahir.

Dia menegaskan kebijakan ini tidak akan merugikan pengusaha karena menurunkan produktivitas kerja. Menurutnya, di berbagai negara kebijakan ini sudah diterapkan. Bahkan selama ini belum ada kabar bahwa produktivitas perusahaan turun di negara-negara tersebut karena memberikan cuti panjang bagi karyawan yang melahirkan.

"Mereka (pengusaha) mungkin akan berpikir ini akan merugikan dan menambah beban ongkos produksi bagi pelaku usaha, tapi saya yakinkan bahwa di negara Eropa bahkan Asia saja, itu malah tingkatkan produktivitas perusahaannya malah cukup tinggi dan berpengaruh kepada laba dan keuntungan perusahaan itu sendiri," beber Mirah ketika dihubungi detikcom.

Menurutnya praktik semacam ini di beberapa negara Asia juga sudah banyak dilakukan. Bahkan, jumlah waktu cutinya jauh lebih panjang hingga ada yang 6 sampai 9 bulan.

"Seperti Vietnam dan Jepang itu yang sudah memberlakukan hak cuti lebih daripada 4 bulan, 6 bulan, bahkan 9 bulan, suaminya pun ikut cuti. Tak perlu khawatir ada tambahan ongkos produksi atau menurunkan produktivitas gitu ya, tidak akan lah," tegas Mirah.

Lapangan Kerja Perempuan Berkurang

Satu hal yang dikhawatirkan Mirah adalah dengan adanya aturan ini kesempatan kerja untuk perempuan akan berkurang. Pasalnya, perusahaan pasti akan 'mengakali' aturan cuti ini dengan membuat persyaratan yang ketat untuk menerima pegawai perempuan.

Persyaratan ketat itu digunakan untuk menghindari hak cuti melahirkan, misalnya saja syarat pekerja harus tetap lajang dan tidak boleh menikah.

"Sebelum undang-undang ini saja syarat pekerja perempuan menurut saya sudah diperketat. Mungkin akan ada pengusaha yang memperketat syarat kerjanya untuk perempuan. Misalnya lajang, berpenampilan menarik, dan lain-lain," ungkap Mirah.

Menurutnya hal ini bisa terjadi karena pengusaha belum memiliki edukasi mendalam soal betapa pentingnya cuti kehamilan yang berada di dalam UU no 4 tahun 2024. Dia meminta agar pemerintah juga bertindak memberi tahu pengusaha agar tidak serta merta membatasi kesempatan kerja untuk perempuan setelah adanya aturan cuti melahirkan maksimal 6 bulan.

"Ini bisa terjadi mungkin karena pengusaha belum memilih edukasi terkait betapa pentingnya UU Ibu dan Anak. Kita mau meminimalisir itu, maka pemerintah wajib berikan edukasi ke pelaku usaha juga soal UU ini," beber Mirah.

Pengusaha pun mengakui akan melakukan hal itu. Suka tidak suka, kemungkinan perusahaan akan lebih selektif menerima karyawan perempuan.

Kembali ke Danang Girindrawardana, Dia bilang pengusaha secara alami akan makin selektif memilih pekerja perempuan, dia bilang pengusaha cukup berat untuk mempertaruhkan produktivitas kinerja usahanya.

"Apakah pengusaha akan makin selektif memilih pekerja perempuan? Ya tentu saja, secara alami perusahaan tidak akan mempertaruhkan produktivitasnya," kata Danang.

Danang mengatakan akan timbul perilaku pilih-pilih atau menggunakan mekanisme perjanjian kerja yang saling menguntungkan bagi perusahaan dan pekerja perempuan setelah adanya aturan cuti panjang melahirkan maksimal 6 bulan.

"Pada intinya, juga banyak yg sudah melakukan hal itu di perusahaan jasa, misalnya flight attendance atau teller bank, dan banyak lagi yang memiliki ciri pekerjaan khas dilakukan perempuan," beber Danang.

Ketua Umum Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) Hariyadi Sukamdani menambahkan, secara umum pengusaha memang merespons aturan ini dengan pengetatan rekrutmen untuk pegawai perempuan.

Dia bilang kemungkinan saat ini perusahaan akan lebih memilih merekrut pegawai laki-laki. Kalaupun ada pegawai wanita, kemungkinan hanya akan diberikan kontrak saja tidak jadi karyawan tetap. Bila pegawai itu menikah dan punya anak, saat hamil kemungkinan kontraknya berakhir.

"Respons rekan-rekan pengusaha terhadap UU KIA sebagai berikut, satu lebih memilih (merekrut) pegawai laki-laki. Kemudian hanya akan memberikan kontrak bagi yang belum punya anak sehingga kalau hamil ya sudah, kontrak berakhir otomatis," ujar Hariyadi.

Bila memang ada karyawan perempuan yang perlu dipertahankan, kemungkinan perusahaan akan mencari wanita yang tidak mau punya anak lagi.

Menurutnya, bila ada karyawan perempuan yang mendapat cuti melahirkan hingga 6 bulan, tidak ada kepastian jabatannya akan tetap setelah kembali masuk kerja.

"Posisinya kan akan digantikan oleh orang lain karena tidak mungkin perusahaan menunggu sampai 6 bulan, jadi kemungkinan dia masuk sudah tidak ada bangku lagi," lanjut Hariyadi.

(hal/das)

Fakta Seputar Grand Syekh Al-Azhar yang Tiba di Indonesia Hari Ini: Tokoh Reformis Humanis | Republika Online

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA- Grand Syekh Al-Azhar Mesir Prof Dr Ahmed Mohamed Ahmed El Tayeb diagendakan mengunjungi Indonesia. Mulai hari ini, Senin 8 Juli 2024 sampai 11 Juli 2024.

Tokoh kelahiran Desa Al-Qurna, kota Luxor, pada 6 Januari 1946 ini dijadwalkan bertemu dengan tokoh penting dari pejabat pemerintah hingga tokoh lintas agama. Siapakah beliau?

Pendidikan

Besar di desa Al-Qurna dalam bimbingan ayahnya, menghafal Alquran dan matan-matan ilmu turas sesuai dengar metode Al-Azhar. Masuk sekolah agama Al-Azhar di desa Esna dan yang di kota Qena. Melanjutkan kuliah di Jurusan Akidah Filsafat, Fakultas Ushuluddin Universitas Al-Azhar di kota Kairo sampai beliau lulus pada 1969.

Beliau rajin menghadiri majelis-majelis para ulama saleh, termasuk majlis Serambi Attayyeb (Sahah At-Thayyeb) yang dipimpin kakeknya untuk penyelesaian sengketa adat.

Hingga saat ini di serambi tersebut, di bawah bimbingan beliau masih menjadi tempat pengaduan para fakir-miskin, bertemunya orang-orang yang saling mencintai karena Allah Swt. dan tempat mempelajari prinsip-prinsip tarbiah, suluk dan hikmah dalam jalan menuju Allah SWT.

Setelah memperoleh ijazah sarjana (License) jurusan Akidah dan Filsafat, beliau ditunjuk sebagai kader dosen di jurusan yang sama dan pada 1969 beliau meraih gelar Master, lalu diangkat sebagai asisten dosen. Meraih gelar Doktor pada 1977 dan diangkat sebagai dosen di Jurusan Akidah Filsafat.

Desember 1977 memperoleh kesempatan tugas akademik di Universitas Paris selama 6 bulan. Menguasai bahasa Perancis dengan sangat baik, menulis dan menerjemah dari bahasa Perancis ke bahasa Arab. Sebagai profesor Madya pada 1982 dan menjadi guru besar pada Januari 1988.

Jabatan

Syekh El Tayeb beberapa kali sebagai dekan yaitu Dekan Fakultas Studi Islam dan Bahasa Arab Putra provinsi Qena, Dekan Fakultas Studi Islam dan Bahasa Arab Putra provinsi Aswan. Juga pernah bertugas sebagai Guru Besar tamu di Universitas Islam Internasional Pakistan, Universitas Islam Imam Muhammad Ibn Saud, Riyadh, Universitas Qatar, dan Universitas Al-'Ain, Uni Emirat Arab.

Maret 2002, Grand Syekh dilantik sebagai Mufti Negara Mesir. Saat menjadi Mufti, usia beliau 56 tahun dan menduduki jabatan ini sampai awal September 2003. Selama menjadi Mufti, beliau mengeluarkan sekitar 2835 fatwa yang tercatat dalam dokumentasi Lembaga Fatwa Mesir.

Beliau kemudian ditunjuk menjadi Rektor Universitas Al-Azhar sejak September 2003 sampai Maret 2010, untuk kemudian, pada 2010 itu dilantik menjadi Syekh Al-Azhar menggantikan Prof Muhammad Sayyid Thantawi yang wafat. Beliau menjabat sebagai Syeikh Al-Azhar sampai hari ini.

Reformasi Al Azhar

Syekh Tayeb sebagai Imam Besar dan Syekh Al-Azhar telah melakukan berbagai usaha reformasi untuk dan melalui Al-Azhar. Reformasi yang beliau lakukan lebih luas dari apa yang pernah dilakukan oleh Syekh Muhammad Abduh (1849-1905) untuk Al-Azhar.

Masih dengan merujuk pada buku yang ditulis Al-Yamani Al-Fakhrani, majalah Shout Al-Azhar, pidato yang beliau samapaikan di berbagai seminar, dan pengalaman saya saat tugas sebagai Atdikbud, dapat saya ringkas berbagai program strategis dan inovatif yang telah dilaksanakan Syekh Tayeb, Syekh Al-Azhar untuk melaksanakan reformasi aspek dan persoalan tersebut di atas, antara lain:

1. Terus melanjutkan berbagai upaya pengembangan dan perbaikan kurikulum, sistem pembelajaran, peningkatan kompetensi para dosen dan guru Al-Azhar baik di tingkat Universitas maupun di tingkah dasar dan menengah sehingga dapat mengikuti perkembangan zaman dan memperoleh pengakuan lembaga penjaminan mutu pendidikan dengan tetap berprinsip al-ashalah wa al-muashirah (klasik dan kontemporer)

2. Mengembangkan dan memperbaiki sisem pembelajaran di Jami (masjid) Al-Azhar, dengan berbagai Ruaq yang ada sebagai sistem pembelajaran non formal

3. Memperbaiki organisasi semua kelembagaan di bawah Al-Azhar, dengan menempatkan orang-orang yang sesuai dan mengembangkan fasilitas modern yang diperlukan;

4. Memperluas pemberian besiswa bagi mahasiswa asing dari berbagai negara untuk dapat kuliah di Universitas Al-Azhar, terutama untuk fakultas-fakultas keagamaan, dan terus membangun sarana dan prasarana untuk mereka

5. Mendirikan Markaz Tatwir al-Wafidin, sebagai pusat pengembangan mahasiswa asing baik dalam hal akademik maupun non akademik, juga dalam penguatan bahasa Arab terutama untuk mahasiswa baru

6. Mengembangkan kurikulum pendidikan dan pelatihan untuk para dai dari luar negeri, dan terus memperluas kesempatan dan fasilitas bagi bagi mereka

7. Memanfaatkan secara maksimal media sosial, untuk memerangi berbagai pemikiran ekstrem dan radikal yang tidak sesuai dengan ajaran keagamaan Al-Azhar yang moderat dan terbuka;

8. Meluncurkan berbagai program di televisi, sosial dan keagamaan, terutama di bulan Ramadan, dengan bahasa yang mudah, sebagaimana juga melibatkan para dosen dan ulama Al-Azhar untuk mengisi berbagai program keagamaan di berbagai siaran televisi dan radio

9. Mengembangkan pusat penerangan Al-Azhar melalui berbagai kerja sama dengan pusat-pusat penerangan baik dalam maupun luar negeri

10. Mendirikan Pusat Observasi dan Fatwa Elektronik (online) dalam berbagai bahasa asing untuk menangkal radikalisme dan ekstremisme dan memberikan jawaban berbagai persoalan dalam perspektif keislaman yang moderat.

11. Mengembangkan portal elektrotnik Al-Azhar yang dapat memberikan kemudahan semua kalangan dapat mengakses berbagai informasi tentang Al-Azahar dengan berbagai kelembagaan yang dimiki dan karya-karya masing-masing

12. Mengembangkan Majalah Shout Al-Azhar, sebagai corong Al-Azhar yang mengangkat berbagai persoalan dunia Islam; tingkat nasional, regional dan global, dan memerangi pemikiran ekstrim, yang dapat disebarkan baik cetak atau online ke berbagai kedutaan besar di Kairo, dan ke semua cabang kantor organisasi alumni Al-Azhar di berbagai belahan dunia

13.Meluncurkan kanal TV Al-Azhar, yang menjadi suara Al-Azhar dalam menyebarkan Islam moderat, perdamain, dialog, dengan melibatkan para ulama dan dai muda Al-Azhar

14. Menerbitkan berbagai buku khusus untuk membetulkan berbagai pemahaman yang salah tentang Islam

15. Mendirikan Pusat Terjemah Al-Azhar, yang menerjemahkan karya-karya keagamaan para ulama Al-Azhar ke dalam berbagai bahasa dunia, terutama bahasa Internasional yang diakui oleh PBB

16. Memberi peluang yang luas kepada para dai muda untuk mengikuti berbagai program pelatihan, terutama dalam memahami sikap keagamaan yang moderat, keterbukaan, dan menolak berbagai pemikiran radikal atau ekstrim;

17. Mendirikan, mengembangkan dan memperkuat Organisasi Internasional Alumni Al-Azhar, baik yang di pusat maupun yang di berbagai negara

18. Mengadakan berbagai muktamar tingkat dunia yang membahas berbagai persoalan pemikiran Islam, umat Islam di dunia, kemanusian, dialog agama, dan perdamain dunia;

19. Mendirikan dan menjadi ketua pertama yang terpilih untuk memimpin Majelis Orang-Orang Bijak Muslim (Majlis Hukama Al-Muslimin), yang bertujuan untuk memperkuat perdamaian di kalangan Umat Islam, dan

20. Menandatangani Piagam Persaudaraan Manusia untuk Perdamain Dunia dan Koeksistensi, bersama Paus Fransiskus, pemimpin Katolik dunia, di Abu Dabi pada tanggal 4 Februari 2019.

Ahmed El Tayeb, Imam Besar dan Syekh Al-Azhar adalah seorang reformis. Untuk menjadi pribadi reformis, bagi beliau, sesuai dengan tarekat Khalwatiyah yang beliau ikuti, beliau berusaha menjadi pribadi yang soleh dan konsisten, dalam menjalankan ajaran Islam dalam ucapan, praktik dan akhlak.

Terus melakukan reformasi diri baik lahir maupun batin. Reformasi diri itulah yang kemudian menjadi landasan dan awal dari semua usaha reformasi yang telah dan masih beliau lakukan hingga hari ini untuk Al-Azhar, Islam, Umat Islam, dan keseluruhan umat manusia.

Selamat datang di Indonesia, semoga menjadi kunjungan yang membawa manfaat dan keberkahan bagi kita dan sekalian umat manusia.

Pakai APBN, BPH Migas Sebut Penyaluran BBM Subsidi Harus Tepat Sasaran dan Volume

TEMPO.CO, Jakarta - Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) menyebutkan penyaluran BBM jenis subsidi dan kompensasi harus tepat sasaran dan tepat volume, karena menggunakan dana APBN.

"BPH Migas terus berupaya memastikan penyaluran BBM subsidi dan kompensasi yang menggunakan uang negara ini sesuai peruntukannya," ujar Anggota Komite BPH Migas Abdul Halim dalam keterangannya di Jakarta, Ahad, 7 Juli 2024.

Menurut dia, BPH Migas juga selalu berorientasi pada kemudahan akses BBM Subsidi ke seluruh masyarakat dengan aman, lancar, dan tidak disalahgunakan.

"Oleh karenanya, pemerintah daerah dan masyarakat juga berperan penting dalam melakukan pengawasan bersama agar penyaluran BBM subsidi tepat sasaran, tepat volume, dan tepat penggunaannya," tambah Halim di sela kegiatan "Sinergi BPH Migas dan DPR" di Pontianak, Kalimantan Barat, Sabtu, 6 Juli.

Halim menjelaskan kuota jenis BBM tertentu (JBT) yakni minyak solar pada 2024 untuk Provinsi Kalimantan Barat ditetapkan sesuai dengan proyeksi kebutuhan masyarakatnya.Hingga Mei 2024, realisasi minyak solar di Provinsi Kalimantan Barat sudah sebesar 41,80 persen.

Untuk selanjutnya, BPH Migas menjaga ketersediaan BBM subsidi dengan melakukan komunikasi intensif bersama pemerintah daerah dalam rangka mengevaluasi kebutuhan JBT minyak solar di wilayah tersebut, yaitu dengan meminta data-data konsumen pengguna setiap triwulan sesuai Peraturan Presiden Nomor 191 Tahun 2014 tentang Penyediaan, Pendistribusian, dan Harga Jual Eceran Bahan Bakar Minyak.

Selain itu, sesuai Peraturan BPH Migas Nomor 3 Tahun 2023 tentang Penugasan Badan Usaha dalam Penyediaan dan Pendistribusian Jenis Bahan Bakar Minyak Tertentu (JBT) dan Jenis Bahan Bakar Minyak Khusus Penugasan (JBKP), BPH Migas melakukan evaluasi triwulanan penyaluran JBT dan JBKP yang dilaksanakan oleh badan usaha penugasan PT Pertamina (Persero) cq PT Pertamina Patra Niaga dan PT AKR Corporindo Tbk, termasuk lembaga penyalurnya untuk memastikan tepat sasaran dan tepat volume.

Halim melanjutkan, sebagai bagian dari upaya penyaluran BBM subsidi tepat sasaran dan tepat volume, BPH Migas mendorong instansi penerbit surat rekomendasi menggunakan aplikasi XStar dalam rangka melakukan digitalisasi atas surat-surat rekomendasi yang diterbitkan.

Penggunaan aplikasi itu memudahkan instansi penerbit karena telah terintegrasi antara BPH Migas, pemerintah daerah, dan badan usaha penugasan."Sehingga, lebih terukur dan terdokumentasi dengan baik, serta tepat volume, tepat manfaat, dan tepat sasaran bagi konsumen pengguna," ujarnya.

Sementara itu, dalam rangka pengawasan dan pembinaan terhadap SPBU, BPH Migas melalui Keputusan Kepala BPH Migas Nomor 64/KPTS/KA/BPH MIGAS/KOM/2023 tentang Pedoman Pembinaan Hasil Pengawasan kepada Penyalur dalam Pendistribusian Jenis Bahan Bakar Minyak Tertentu dan Jenis Bahan Bakar Minyak Khusus Penugasan, di antaranya memberikan rekomendasi sanksi dalam bentuk penghentian sementara penyaluran kepada SPBU yang terbukti melakukan penyalahgunaan BBM subsidi.

"Subsidi menggunakan dana APBN, sehingga harus dapat dipertanggungjawabkan pemanfaatannya," jelas Halim.

Lebih lanjut, ia pun meminta jika masyarakat melihat dugaan penyalahgunaan BBM subsidi dan kompensasi, membutuhkan penjelasan lebih lanjut tentang pembuatan surat rekomendasi, serta aduan terkait layanan BPH Migas lainnya, dapat disampaikan melalui Helpdesk BPH Migas."Jangan ragu untuk menyampaikan aduan melalui Helpdesk BPH Migas di 081230000136. Kami akan segera tindak lanjuti," sebut Halim.

Masjid ikonik Sumbar Resmi Dinamai Syekh Ahmad Khatib Al Minangkabawi | Republika Online

REPUBLIKA.CO.ID, PADANG -- Masjid ikonik yang diproyeksikan menjadi pusat pembelajaran adat dan agama di Sumatera Barat resmi menyandang nama Syeikh Ahmad Khatib Al Minangkabawi.

"Pada peringatan tahun baru 1 Muharram 1446 H, nama masjid ini secara resmi adalah Masjid Raya Syekh Ahmad Khatib Al Minangkabawi Sumatera Barat," kata Gubernur Sumbar, Mahyeldi Ansharullah di Padang, Ahad.

Gubernur menyampaikan hal itu saat prosesi peresmian nama masjid yang dihadiri langsung oleh 58 orang keturunan Syekh Ahmad Khatib Al Minangkabawi.

Ia mengatakan masjid yang berdiri di atas lahan seluas ±7,5 hektar tersebut awalnya digagas oleh Gubernur Sumbar periode 2005-2009, Gamawan Fauzi pada 2006.

Masjid itu diproyeksikan menjadi sebuah kawasan Islamic Center di Ibukota Provinsi Sumbar di Padang. Saat itu, belum ada Islamic Center yang representatif di Padang.

Desain bangunannya kemudian disayembarakan dan dimenangkan oleh Arsitek Rizal Muslimin, sedangkan pelaksana pembangunan oleh Total Bangun Persada.

Desain arsitektur masjid ini unik, terinspirasi dari bentuk bentangan kain yang digunakan oleh Nabi Muhammad SAW untuk mengusung batu Hajar Aswad dan sudut lancip keempat tiangnya sekaligus mewakili ciri khas gonjong Rumah Gadang.

Mahyeldi menyebut peletakan batu pertama pembangunan masjid itu dilakukan pada Desember 2007 dan secara bertahap selesai pada tahun 2012 , dilaksanakan peletakan batu pertama dimulainya pembangunan Masjid yang secara bertahap selesai pada tahun 2012 pada masa pemerintahan Gubernur Sumbar, Irwan Prayitno.

Masjid itu kemudian dikenal dengan nama Masjid Raya Sumatera Barat. Namun merujuk pada tipologi masjid berdasarkan Keputusan Menteri Agama Nomor 394 Tahun 2004 bahwa masjid yang ditetapkan oleh pemerintah provinsi dan berada di Ibukota Provinsi disebut Masjid Raya, maka Masjid Raya Sumatera Barat belumlah secara resmi memiliki nama. Baru sebatas penyebutan tipologi masjid yang dikelola oleh Pemerintah Provinsi Sumatera Barat.

"Maka hari ini setelah berkomunikasi intens dengan ahli waris, nama Syekh Ahmad Khatib Al Minangkabawi disematkan sebagai nama masjid," katanya.

Mahyeldi mengatakan dengan penamaan itu, ke depan juga akan dilanjutkan rencana sebagai pusat pembelajaran adat dan agama Islam serta pusat ekonomi halal di Sumbar.

Peresmian nama masjid itu juga dihadiri oleh Gubernur Sumbar periode 2005-2009, Gamawan Fauzi, Gubernur Sumbar periode 2010-2021, Irwan Prayitno, Ketua MUI Sumbar, Buya Gusrizal Gazhar, tokoh adat dan tokoh masyarakat Sumbar.

Bersamaan dengan peresmian nama masjid juga diluncurkan buku tentang sejarah Masjid Raya Syekh Ahmad Khatib Al Minangkabawi karya Hasril Chaniago serta buku novel yang berkaitan dengan sejarah Syekh Ahmad Khatib Al Minangkabawi yang ditulis Khairul Jasmi.