JAKARTA, KOMPAS.com - Otoritas Jasa Keuangan (OJK) telah membubarkan 6 dana pensiun (dapen) sepanjang semester I 2024. Hal ini dilakukan karena keenam dana pensiun tersebut tidak bisa memenuhi kewajibannya.

Adapun 6 dapen yang telah dibubarkan yaitu Dana PensiunLEN Industri, Dana Pensiun Jasa Tirta II, Dana Pensiun Natour, Dana Pensiun Hotel Indonesia Internasional, Dana Pensiun LKBN Antara, dan Dana Pensiun Rajawali Nusantara Indonesia.

Deputi Komisioner Bidang Pengawasan Perasuransian, Penjaminan, dan Dana Pensiun OJK, Iwan Pasila menerangkan secara umum dana pensiun tersebut tidak dapat memenuhi ketentuan tingkat kesehatan keuangan.

Selain itu, kata Iwan, ada kondisi dimana perusahaan memproyeksikan potensi kesulitan pendanaan dalam jangka panjang dan memutuskan untuk membubarkan dana pensiun selagi kewajiban masih dapat dipenuhi. Hal ini dapat dilakukan dengan mengajukan permohonan ke OJK.

"Tak dapat terpenuhinya tingkat kesehatan keuangan disebabkan karena ketidakdisiplinan pendiri dalam membayarkan iuran berkala dan iuran tambahan yang dibutuhkan. Sebab, kewajiban yang meningkat sejalan dengan perubahan skala gaji dan asumsi aktuaria," kata Iwan dikutip dari Kontan, Minggu (7/7/2-24).

Iwan menjelaskan kondisi itu menjadi lebih sulit karena investasi tidak dilakukan secara disiplin pada instrumen investasi yang berkualitas, memenuhi aspek durasi kewajiban, dan aspek likuiditas.

Menurutnya OJK terus mendorong pengurus dan pendiri dana pensiun untuk memahami dengan baik kesesuaian kewajiban dan aset dana pensiun yang ada.

Khususnya, dari sisi proyeksi kewajiban ke depan dan dari sisi kualitas aset yang sesuai dengan durasi kewajiban serta dapat mendukung likuiditas dana pensiun untuk dapat membayarkan semua kewajiban yang akan jatuh tempo ke depan. (Reporter: Ferry Saputra | Editor: Putri Werdiningsih)

Artikel ini telah tayang di Kontan.co.id dengan judul 6 Dana Pensiun Dibubarkan Selama Semester I, OJK Beberkan Alasannya

JAKARTA, KOMPAS.com - Otoritas Jasa Keuangan (OJK) telah membubarkan 6 dana pensiun (dapen) sepanjang semester I 2024. Hal ini dilakukan karena keenam dana pensiun tersebut tidak bisa memenuhi kewajibannya.

Adapun 6 dapen yang telah dibubarkan yaitu Dana PensiunLEN Industri, Dana Pensiun Jasa Tirta II, Dana Pensiun Natour, Dana Pensiun Hotel Indonesia Internasional, Dana Pensiun LKBN Antara, dan Dana Pensiun Rajawali Nusantara Indonesia.

Deputi Komisioner Bidang Pengawasan Perasuransian, Penjaminan, dan Dana Pensiun OJK, Iwan Pasila menerangkan secara umum dana pensiun tersebut tidak dapat memenuhi ketentuan tingkat kesehatan keuangan.

Selain itu, kata Iwan, ada kondisi dimana perusahaan memproyeksikan potensi kesulitan pendanaan dalam jangka panjang dan memutuskan untuk membubarkan dana pensiun selagi kewajiban masih dapat dipenuhi. Hal ini dapat dilakukan dengan mengajukan permohonan ke OJK.

"Tak dapat terpenuhinya tingkat kesehatan keuangan disebabkan karena ketidakdisiplinan pendiri dalam membayarkan iuran berkala dan iuran tambahan yang dibutuhkan. Sebab, kewajiban yang meningkat sejalan dengan perubahan skala gaji dan asumsi aktuaria," kata Iwan dikutip dari Kontan, Minggu (7/7/2-24).

Iwan menjelaskan kondisi itu menjadi lebih sulit karena investasi tidak dilakukan secara disiplin pada instrumen investasi yang berkualitas, memenuhi aspek durasi kewajiban, dan aspek likuiditas.

Menurutnya OJK terus mendorong pengurus dan pendiri dana pensiun untuk memahami dengan baik kesesuaian kewajiban dan aset dana pensiun yang ada.

Khususnya, dari sisi proyeksi kewajiban ke depan dan dari sisi kualitas aset yang sesuai dengan durasi kewajiban serta dapat mendukung likuiditas dana pensiun untuk dapat membayarkan semua kewajiban yang akan jatuh tempo ke depan. (Reporter: Ferry Saputra | Editor: Putri Werdiningsih)

Artikel ini telah tayang di Kontan.co.id dengan judul 6 Dana Pensiun Dibubarkan Selama Semester I, OJK Beberkan Alasannya

Mantan Menkopolhukam, Mahfud MD, menilai Indonesia perlu memperjuangkan keadilan dan kemakmuran sebagai syarat untuk dapat mewujudkan Indonesia Emas 2045.

Kini, kata Mahfud, Indonesia baru berhasil mewujudkan tiga syarat sebagai Indonesia Maju yakni negara yang merdeka, bersatu, dan berdaulat. Sementara itu, dua syarat lainnya yakni keadilan dan kemakmuran belum terwujud.

"Indonesia kalau menuju Indonesia Emas modal satu, dua dan tiga sudah ada, tapi modal keempat dan kelima belum. Belum adil dan belum makmur," kata dia dalam kegiatan Gebyar Hijriah Tahun Baru Islam 1446 H di Masjid Istiqlal, Jakarta, Minggu (7/7).

"Merdekanya sudah ada, bersatunya sudah ada, berdaulatnya sudah ada. Semua sudah diperoleh secara hukum dan konstitusi, merdeka sudah. Hukum internasional juga sudah. Tapi keadilan? Masih agak tertinggal," lanjut dia.

Maka dari itu, Mahfud mengajak agar pemerintahan di tingkat pusat hingga daerah mengutamakan keadilan dalam menjalankan programnya. Dia pun menilai 1 Muharram merupakan momentum tepat untuk berjuang menciptakan keadilan.

"Kalau mau jadi Indonesia Emas, lima ini saja, ini sudah bersumber dari syariat, itu sudah Islami karena tujuannya tadi sudah terpenuhi," ucap dia.

Selain itu, dalam momentum 1 Muharram, Mahfud juga mengajak semua pihak agar dapat membangun rasa nasionalisme dengan mempunyai kecintaan terhadap tanah air.

"Yang pertama adalah ketuhanan dan tujuan akhirnya adalah keadilan sosial," kata dia.

Bisnis.com, PALEMBANG – Pemerintah menargetkan penyelesaian pembangunan Kereta Api Logistik Lahat-Kertapati di Sumatra Selatan pada tahun 2027. Proyek ini termasuk dalam daftar proyek strategis nasional (PSN) Pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang diprioritaskan untuk mendukung mobilitas pengangkutan batubara di wilayah tersebut.

Staf Khusus Bidang Percepatan Pembangunan Wilayah, Pembangunan Infrastruktur, dan Investasi Kementerian Perekonomian RI, Wahyu Utomo, menekankan pentingnya pembangunan kereta api logistik ini. "Pengangkutan batubara melalui jalan darat dan laut sudah sangat padat dan merusak jalan. Kereta api adalah salah satu solusi terbaik," ujarnya saat kunjungan ke Palembang dikutip Minggu (7/5/2024).

Untuk memastikan kereta api ini tidak mengganggu lalu lintas di perlintasan sebidang, beberapa jembatan akan dibangun. "Ada beberapa persimpangan yang sangat padat yang perlu menjadi perhatian utama. Realisasi pembangunan ini harus dipercepat dan ditargetkan selesai pada tahun 2027," tambah Wahyu.

Wahyu juga menjelaskan bahwa proyek kereta api logistik ini telah dinilai dari sisi ekonomisnya, terutama terkait dengan keberlanjutan pertambangan batubara di Sumsel. Meskipun pemerintah berupaya mengurangi penggunaan batubara untuk Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU), batubara akan tetap dimanfaatkan untuk keperluan lain seperti hilirisasi batubara di Muara Enim. "Kandungan batubara di Sumsel cukup banyak dan masa penambangannya bisa lebih dari 20 tahun," jelasnya.

Data dari Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Provinsi Sumatra Selatan menunjukkan produksi batubara hingga kuartal I/2024 mencapai 19,8 juta ton, atau 15% dari target tahunan sebesar 131,2 juta ton. Kepala Dinas ESDM Sumsel, Hendriansyah, menyatakan bahwa target produksi tahun ini lebih tinggi dibandingkan hasil produksi tahun 2023 yang mencapai 105,8 juta ton, produksi tertinggi dalam sejarah batubara di Sumsel.

Badan Pusat Statistik Sumsel mencatat ekspor batubara pada Mei 2024 mencapai US$253,47 juta, meningkat 5,92% secara tahunan.

Eks Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan, menghadiri pernikahan putri ketujuh Habib Rizieq Syihab, Syarifah Zahra Syihab dengan Habib Husein Bin Anies Assegaf di Markas Syariah, Petamburan, Jakarta Pusat, Minggu (7/7).

Anies terlihat duduk sejajar dengan imam besar Front Persaudaraan Islam (FPI) itu. Ia mengaku kehadirannya di sana memenuhi undangan sebagai saksi pernikahan Syarifah Zahra Syihab.

"Tadi saya diminta menjadi saksi," kata Anies di lokasi.

Anies menjelaskan, kehadirannya karena diundang langsung oleh Habib Rizieq Syihab. Ia berharap pernikahan putri Habib Rizieq berjalan dengan baik.

"[Diundang Habib Rizieq] Betul, saya menerima undangan. Saya mengucapkan selamat atas pernikahan Syarifah Zahra dengan Sayid Husein. Semoga pernikahan ini nanti menghadirkan keluarga sakinah," ucapnya.

Adapun Habib Rizieq Syihab hari ini menikahkan putri ketujuhnya, Syarifah Zahra Syihab dengan putra dari Habib Anies Assegaf, Habib Husein Bin Anies Assegaf.

Selain acara pernikahan, pada hari ini Front Persaudaraan Islam (FPI) juga sekaligus menggelar acara tablig akbar peringatan 1 Muharram 1446 H.

Selain Anies turut hadir pula dalam acara itu, Sekjen PKS Habib Aboe Bakar Al-Habsyi, Ketua Majelis Syuro PKS Salim Segal Al-Jufri dan Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Habiburokhman.

Reporter: Noverius Laoli | Editor: Noverius Laoli

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. AirMacau, bekerja sama dengan Kantor Pariwisata Pemerintah Makau (MGTO), sukses mengadakan mini-road show di Central Park Mall, Jakarta, pada 4 hingga 7 Juli 2024.

Acara ini bertujuan untuk mempromosikan penerbangan langsung antara Jakarta dan Makau, melanjutkan kesuksesan road show sebelumnya pada Mei 2024.

Sejak peluncuran rute langsung Jakarta-Makau pada 28 November 2023, AirMacau telah mengoperasikan tiga penerbangan pulang-pergi setiap minggu.

Rute ini telah meningkatkan konektivitas antara kedua kota secara signifikan, dengan penerbangan dari Jakarta berangkat setiap Senin, Rabu, dan Jumat pukul 07:40 dan tiba di Makau pada pukul 13:40.

Sebaliknya, penerbangan dari Makau ke Jakarta dijadwalkan berangkat setiap Selasa, Kamis, dan Sabtu pukul 15:50 dan tiba di Jakarta pada pukul 20:10.

Alan, Manajer Penjualan AirMacau, mengungkapkan kegembiraannya atas respons positif dari masyarakat Jakarta.

"Penerbangan langsung antara Jakarta dan Makau telah membuka peluang baru bagi pelancong bisnis dan rekreasi. Mini-road show kami kali ini berhasil menarik perhatian banyak pengunjung dan lebih mempromosikan kemudahan serta daya tarik rute ini," ujarnya dalam keterangannya, Minggu (7/7).

Mini-road show "Experience Macao" menampilkan berbagai atraksi wisata dan produk-produk menarik dari Makau. Pengunjung road show memiliki kesempatan untuk berpartisipasi dalam berbagai aktivitas offline dan memanfaatkan promosi eksklusif.

Salah satu kampanye promosi yang menarik minat banyak orang adalah penawaran "Beli Satu Gratis Satu" untuk penerbangan langsung dari Jakarta ke Makau, dengan harga Rp 6.500.000. Penawaran spesial ini berlaku dari 4 hingga 14 Juli 2024, dengan periode perjalanan hingga 31 Maret 2025.

Selain diskon penerbangan, pelanggan yang membeli tiket di tempat dari tanggal 4 hingga 7 Juli juga menerima tiket Studio City Golden Reel gratis dan kesempatan untuk berpartisipasi dalam undian berhadiah.

Hadiah yang ditawarkan termasuk akomodasi hotel mewah di Makau, tiket hiburan, dan suvenir eksklusif. "Kami sangat antusias dengan keberhasilan road show ini dan sambutan hangat dari masyarakat Jakarta," tambah Alan.

"Dengan menawarkan penawaran perjalanan yang menarik dan aktivitas yang melibatkan, kami berharap dapat mendorong minat terhadap Makau sebagai destinasi perjalanan utama."

Dengan keberhasilan mini-road show ini, AirMacau optimis bahwa penerbangan langsung antara Jakarta dan Makau akan semakin diminati oleh pelancong Indonesia.

Jakarta: Biaya sekolah di Indonesia hingga kini masih menjadi salah satu faktor yang sangat membebani ekonomi masyarakat. Penyebab utama siswa putus sekolah atau anak tidak sekolah, didominasi oleh faktor ekonomi.

Data Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan, terdapat 76 persen keluarga mengakui anaknya putus sekolah karena alasan ekonomi. Dari angka tersebut, sebagian besar (67,0 persen) di antaranya tidak mampu membayar biaya sekolah, sementara sisanya (8,7 persen) harus mencari nafkah. (Susenas, 2021).

Kenyataan problem “sekolah berbiaya” ini juga tercermin dalam hasil penelitian Arus Survei Indonsia (ASI, 2023), bahwa tiga persoalan paling pokok yang dihadapi warga Indonesia saat ini adalah harga kebutuhan pokok mahal (23,4 persen), biaya pendidikan mahal (20,1 persen), dan susah mencari lapangan kerja (18,6 persen).
Juru bicara Koalisi Masyarakat Sipil untuk Pendidikan Jakarta dan Indonesia yang Berkeadilan (Kopaja), Ubaid Matraji mengatakan, hal senada juga tercermin dari data Jaringan Pemantau Pendidikan Indonesia (JPPI). Berdasarkan pemantauan dan pengaduan masyarakat, dari Januari 2022-Juni 2024, terhimpun 1.479 kasus pendidikan yang berkaitan dengan beban biaya ekonomi keluarga.

Kasus tertinggi adalah ijazah ditahan sekolah karena belum melunasi tunggakan (41 persen). Penahanan ijazah ini tidak hanya terjadi di sekolah swasta, tapi juga banyak ditermukan di sekolah negeri.

Selanjutnya, disusul kasus putus sekolah karena tak punya biaya (27 persen), orang tua siswa terjerat pinjol untuk tutupi biaya sekolah (18 persen), tidak boleh ikut ujian karena belum bayar tagihan sekolah (9 persen), dan juga ditemukan kasus anak-anak yang jadi korban perundungan dan intimidasi di sekolah karena tak bayar pungutan (5 persen).

“Kami menyesalkan ini semua masih terjadi di sekolah. Mestinya kan sekolah itu bebas biaya, kenapa jadinya masih berbiaya dan mahal pula. Di sekolah negeri ada banyak pungutan liar. Sementara di sekolah swasta, tagihan bulanannya terus menteror orang tua murid,” tandas Ubaid Matraji.

Sebelumnya, Koalisi Masyarakat Sipil untuk Pendidikan Jakarta dan Indonesia yang Berkeadilan (Kopaja) menggelar jalan santai untuk meningkatkan kesadaran, sekaligus mengajak partisipasi masyarakat untuk terlibat aktif dalam advokasi pendidikan yang berkeadilan. Kampanye ini juga mendorong pemerintah agar memenuhi amanah konstitusi dalam mewujudkan akses sekolah bebas biaya bagi semua.

Sekolah bebas biaya merupakan mandat dari Pasal 31 UUD 1945 yang menyatakan, setiap warga negara berhak mendapat pendidikan, dan pemerintah wajib membiayainya. “Amanah konstitusi ini, dipertegas lagi dalam Pasal 34 UU Sisdiknas, bahwa pemerintah dan pemerintah daerah menjamin terselenggaranya pendidikan tanpa memungut biaya,” kata Juru bicara Koalisi Masyarakat Sipil untuk Pendidikan Jakarta dan Indonesia yang Berkeadilan (Kopaja), Ubaid Matraji dalam keterangannya di Jakarta, Minggu, 7 Juli 2024.

Baca juga: Kampanye 'Sekolah Bebas Biaya' Ingatkan Pemerintah Soal Amanah Konstitusi

Baca juga: Mohammad Nuh Soroti Ada 'Dana Desa' di Anggaran Pendidikan: Jujur, Ini Untuk Apa?

(CEU)

Warta Ekonomi, Jakarta -

PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk (BTN) meraih penghargaan Asian Banking & Finance (ABF) Retail Banking Awards 2024. Dalam ajang tersebut BTN Prioritas meraih pengharagaan untuk kategori Customer Experience Initiative of The Year.

“Penghargaan ini membuktikan BTN mampu bersaing tidak hanya di dalam negeri tetapi juga dalam kancah internasional. Hal ini juga membuktikan BTN masih on the track dalam mewujudkan visi menjadi The Best Mortgage Bank in Southeast Asia pada tahun 2025,” ujar Direktur Utama BTN Nixon LP Napitupulu dalam keterangan tertulisnya, Jumat (5/7/2024).

Menurut Nixon, berbagai penghargaan yang diterima BTN dalam ajang internasional juga membuktikan transformasi yang diimplementasikan telah berhasil membuat kinerja perseroan semakin baik termasuk inovasi yang dilakukan BTN Prioritas.

“Kami sangat mengapresiasi penghargaan Customer Experience Initiative of The Year yang diberikan ABF dalam ajang Retail Banking Awards 2024. Penghargaan ini akan lebih memotivasi seluruh insan BTN untuk bekerja lebih baik lagi,” katanya.

Wealth Management Division Head BTN Meru Arumdalu menambahkan, penghargaan Customer Experience Initiative of The Year ini membuktikan bahwa inisiatif yang dilakukan oleh BTN Prioritas melalui peluncuran unique value proposition baru yaitu Defining Your Priority dan diikuti dengan PLUS by BTN Prioritas sejalan dengan tujuan awal kami untuk meningkatkan customer engagement, experience, kepuasan dan loyalitas,” ujar Meru usai menerima penghargaan ABF Retail Banking Awards 2024 di Marina Bay Sands, Singapura, Kamis (4/7/2024).

Meru menegaskan, BTN Prioritas akan senantiasa menghadirkan inovasi-inovasi terbaik agar sejalan dengan perkembangan teknologi dengan mengoptimalkan kinerja dan fitur PLUS by BTN Prioritas. Saat ini PLUS by BTN Prioritas tidak hanya berfungsi sebagai loyalty platform tapi juga acquisition platform dengan hadirnya fitur PLUS Acquisition yang juga telah live sejak Oktober 2023 untuk memberikan fleksibilitas bagi Nasabah dalam melakukan penempatan dana dengan pilihan benefit yang dapat disesuikan dengan kebutuhan Nasabah dan dapat dipilih melalui PLUS by BTN Prioritas.

"Beberapa fitur yang akan dikembangkan seperti Global Access Lounge, Interior Design Service, Hotel & Gym Membership, Complimentary Gift di Airport, PLUS Acquisition dengan benefit layanan seperti Airport Lounge, Airport Transfer Domestik dan Internasional, Medical Check Up hingga Airport Handling dengan tambahan dana dari nasabah," ungkap Meru. Hingga Mei 2024, total dana kelolaan nasabah BTN Prioritas mencapai lebih dari Rp48 triliun dengan total nasabah sekitar 37.000.

Hi!Pontianak - Mahmud bin Supu' Ahmad (74), jama'ah haji asal Kabupaten Mempawah, Kalimantan Barat, meninggal dunia di Arab Saudi pada Sabtu, 6 Juli 2024.

Warga jalan Parit Berahima Desa Wajok Hulu, Kecamatan Jongkat, itu meninggal dunia dalam perjalanan dari Makkah menuju Madinah sekitar pukul 12.30 waktu Arab Saudi.

"Almarhum meninggal dunia di dalam bus pada saat dalam perjalanan dari Makkah akan menuju Madinah," ungkap Kepala Seksi Penyelenggara Haji dan Umrah Kantor Kemenag Kabupaten Mempawah, Mulyadi, saat dikonfirmasi pada Minggu, 7 Juli 2024.

Mulyadi menambahkan, almarhum sebelumnya sempat mengalami sesak napas setelah selesai puncak pelaksanaan haji dan mendapatkan perawatan di rumah sakit.

"Kemarin setelah selesai puncak pelaksanaan haji sempat dirawat 2 hari di rumah sakit Makkah karena ada sesak napas. Setelah sehat lalu tawaf Ifadah dan berangkat bersama-sama rombongan di bus karena sudah segar bugar," tambahnya.

Jenazah jamaah haji yang keberangkatannya didampingi sang anak itu, Yenni Mahmud Supu', akan dimakamkan di Makkah, Arab Saudi.

"Almarhum rencananya akan di salatkan di Masjidil Haram selanjutnya akan dimakamkan di pemakaman Al Ma'la, Makkah," ujar Mulyadi.

"Semoga Almarhum mendapat tempat yang terbaik disisi Allah dan dikumpulkan beserta orang orang yang saleh. Serta keluarga yang ditinggalkan diberikan ketabahan," lanjutnya.

Mahmud tergabung dalam rombongan 1 regu 1, kloter 21 yang merupakan rombongan jamaah haji asal Kota Pontianak, Kabupaten Sambas serta Kabupaten Mempawah.

Jakarta -

Nama Miriam Adelson jadi perbincangan di tengah hiruk pikuk pemilihan presiden di Amerika Serikat. Miriam disebut-sebut sebagai bohir atau donatur terbesar calon presiden Donald Trump.

Miriam selama ini dikenal sebagai miliarder yang kekayaannya didapatkan dari bisnis kasino dan perjudian di Las Vegas. Dia adalah janda dari mendiang Sheldon Adelson yang memiliki bisnis Las Vegas Sands. Melansir Forbes, diperkirakan harta keluarga Adelson mencapai US$ 28,7 miliar atau sekitar Rp 466 triliun (kurs Rp 16.250)

Miriam dan suaminya sebelumnya juga tercatat pernah menjadi pendonor kampanye Partai Republik pada 2020 dengan donasi sebesar US$ 180 juta atau sekitar Rp 2,92 triliun. Kini, Miriam kembali akan melakukan donasi lagi untuk membeking Donald Trump di pemilihan Presiden 2024.

Dilansir dari laporan Reuters, Dave Carney, ahli strategi Partai Republik, mengatakan pihaknya melalui organisasi Super PAC berencana bakal mengumpulkan dana hingga lebih dari US$ 100 juta untuk memodali Trump. Carney menegaskan Adelson bakal ikut bagian cukup besar dalam target itu.

"Tujuan kami adalah mengumpulkan lebih banyak dana dibandingkan sebelumnya, yaitu sekitar $100 juta," kata Carney. Namun, dia menolak merinci berapa banyak yang akan disumbangkan Adelson.

Miriam Adelson lahir dengan nama Miriam Farbstein di Tel Aviv, Israel pada tahun 1945 dari orang tua yang melarikan diri dari Polandia sebelum Holocaust. Ayahnya adalah anggota terkemuka Mapam, sebuah partai politik sayap kiri di Israel.

Sebelum menikah dengan taipan judi Sheldon Adelson, Miriam dikenal sebagai dokter spesialis penyakit dalam. Adelson juga pernah menjadi dokter asosiasi yang mengkhususkan diri dalam kecanduan narkoba.

Pada tahun 1993, Adelson mendirikan pusat penyalahgunaan zat dan klinik penelitian bersama Sheldon. Miriam telah menerbitkan banyak makalah ilmiah tentang topik kecanduan narkoba selama kariernya dan telah menjadi peneliti tamu di Universitas Rockefeller.

Kini seluruh kekayaannya didapatkan dari usaha suaminya yang berjaya di Las Vegas. Dia dan keluarganya sekarang memiliki lebih dari separuh kerajaan perjudian yang terdaftar di Bursa Efek New York, bahkan perusahaannya juga memiliki kasino di Singapura hingga Makau.

(hal/rrd)

JAKARTA, KOMPAS.com - Eks penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Yudi Purnomo Harahap menilai, tidak ada yang salah jika Ketua Umum Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) Megawati Soekarnoputri bertemu dengan penyidik KPK, Rossa Purbo Bekti.

Hal ini disampaikan Yudi Purnomo menanggapi pernyataan Megawati yang meminta bertemu dengan penyidik Komisi Antirasuah dari Institusi Polri berpangkat ajun komisaris besar polisi (AKBP) tersebut.

Rossa merupakan penyidik perkara suap dengan tersangka Harun Masiku. Ia menyita ponsel Sekretaris Jenderal (Sekjen) PDI-P Hasto Kristiyanto saat menjadi saksi kasus Harun Masiku.

"Ada permintaan Megawati untuk bertemu dengan AKBP Rossa Purbo Bekti sah-sah saja," kata Yudi Purnomo kepada Kompas.com, Minggu (7/7/2024).

Yudi pun menjelaskan bahwa Rossa sebagai penyidik bekerja berdasarkan surat perintah perintah penyidikan (sprindik) yang ditandatangani oleh pimpinan KPK.

Oleh sebab itu, setiap langkah hukum yang dilakukan penyidik seperti melakukan pemeriksaan sampai dengan penyitaan telah mengantongi dasar hukum yang jelas.

Rossa merupakan salah satu Kepala Satuan Tugas (Kasatgas) di KPK. Tindak tanduk Rossa berdasarkan izin dari pimpinan Komisi Antirasuah tersebut.

"Pimpinan KPK yang menunjuk dan menyetujui Rossa bukan kasatgas lainnya, sehingga Kasatgas beserta timnya yang tidak mendapatkan sprindik dari pimpinan tentu tidak akan bisa menangani kasus Harun Masiku," kata Yudi.

Mantan Ketua Wadah Pegawai (WP) KPK ini meyakini pertemuan Rossa dengan Megawati bisa meredam isu perburuan Harun Masiku bersifat politis.

Anggota Satgas Pencegahan Korupsi Polri ini pun mendorong pimpinan KPK untuk tidak gentar menerima permintaan Presiden RI ke-5 tersebut.

"Pertemuan Megawati dan AKBP Rossa Purbo Bekti penting untuk meredakan isu-isu bahwa perburuan Harun Masiku politis karena memang ini murni penegakan hukum sebab kasus suap Komisioner KPU sampai kapan pun tidak akan selesai tanpa tertangkapnya Harun Masiku," kata Yudi.

"Bahwa pernyataan Megawati agar AKBP Rossa bertemu dengan dirinya harus dianggap sebagai permintaan dari tokoh bangsa, mantan presiden RI, sehingga tidak perlu KPK takut bertemu karena anggapan conflict of interest jabatannya selalu Ketum Partai, namun cermin transparansi dan akuntanbilitas," tutur dia.

Sebelumnya, Megawati Soekarnoputri menantang AKBP Rossa Purbo Bekti menghadap dirinya.

Hal ini disampaikan dalam pidatonya di hadapan kader-kader PDI-P pada acara pengucapan sumpah janji jabatan pengurus DPP PDI-P masa bakti 2019-2024 yang diperpanjang hingga 2025, Jumat (5/7/2024).

"Saya berani kalau umpamanya suruh datang Rossa, ngadepin aku," kata Megawati.

Ia menyinggung bahwa KPK merupakan lembaga yang dibentuk saat masa pemerintah dirinya sebagai presiden kelima RI, sedangkan Rossa yang berpangkat AKBP dianggap setara dengan letkol.

"Gile, orang KPK yang bikin itu saya. Gile deh. Panggil dia saja, pangkatnya apa? Apa ini baru letkol saja, belum jenderal," kata dia.

"Saya panglima tertinggi (sebagai presiden saat itu), yang misahin polisi (dari ABRI) itu saya. Keren lho, saya ini," imbuh Megawati.

Dalam kasus ini, Sekretaris Jenderal PDI-P Hasto Kristiyanto sudah dua kali diperiksa sebagai saksi oleh KPK.

Lembaga antirasuah itu juga menyita ponsel serta buku catatan Hasto yang diklaim terdapat informasi internal partai di dalamnya.

"Saya bilang sama si Hasto, 'Lo berani dateng enggak, To? Masak kalah sama aku. Aku aja dateng sampai 3 kali, lho, To', ku bilang. 'Yo dateng lo, ini, Bu'. Terus siapa sih yang manggil kamu? Tanyain namanya, gitu kan. Namanya Rossa. Tulis tuh, kamu (wartawan). Ibu bilang yang manggil Pak Hasto namanya Rossa," ungkap Megawati.

Ia meminta agar kader-kadernya tidak takut menghadapi pemanggilan aparat penegak hukum. Megawati juga menantang awak media menulis soal tantangannya ini terhadap Rossa.

"Enak saja, memangnya siapa dia? Hehe, betul enggak? Lho iya orang dia manusia juga," ucap dia.

Megawati juga beranggapan, jika ucapannya ini ramai diberitakan, akan ada pihak yang berupaya memanggil dirinya pula. Ia mengaku tak gentar dan siap memanggil semua ahli hukum.

"Mau ikut saya?" tantang Megawati kepada para kadernya.

"Ikuuuttt," sahut mereka.

Jakarta: Kasus penerimaan gratifikasi, suap, dan pemerasan oleh Firli Bahuri kepada mantan Menteri Pertanian (Mentan) Syahrul Yasin Limpo (SYL) tak Kunjung selesai. Pegiat Antikorupsi Herdiansyah Hamzah Castro menilai kasus itu mandeg dan digantung Polda Metro Jaya.

"Bukan berpotensi, tapi sudah mandeg dan digantung. Ini sudah diprediksi sejak awal," kata Pegiat antikorupsi Herdiansyah Hamzah Castro kepada Medcom.id, Minggu, 7 Juli 2024.

Menurut Herdiansyah, Polda Metro menggantungkan kasus ini karena ada tawar-menawar dengan kekuasaan. Hal ini, kata dia, tidak hanya karena firli bagian dari kepolisian, tapi juga dulu bagian dari kekuasaan.
Lebih lanjut, Pakar Hukum dari Universitas Mulawarman ini mengatakan ada semacam tarik menawar kepentingan dalam perkara Firli, yang membuat Polda Metro "masuk angin". Salah satu kesalahan terbesarnya lantaran Firli tidak ditahan sejak ditetapkan sebagai tersangka.

"Padahal potensi melarikan diri, mengulangi perbuatan, dan menghilangkan barang bukti, sangat besar. Ini yang mengkonfirmasi Polda Metro sengaja menggantung kasus Firli ini," ungkapnya.

Firli Bahuri ditetapkan sebagai tersangka kasus penerimaan gratifikasi, suap, dan pemerasan mantan Mentan SYL pada Kamis, 23 November 2023. Dia tidak ditahan, namun dicegah dan tangkal (cekal) ke luar negeri.

Firli dijerat Pasal 12 huruf e atau Pasal 12 huruf B, atau Pasal 11 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 65 KUHP. Dengan ancaman hukuman penjara seumur hidup.

Polda Metro masih memberkas perkara Firli. Berkas mantan Ketua KPK itu dua kali dikembalikan Jaksa Penuntut Umum (JPU) Kejaksaan Tinggi (Kejati) DKI Jakarta karena belum lengkap. Terakhir dikembalikan JPU pada 2 Februari 2024.

Di samping itu, dalam persidangan terdakwa SYL, terungkap telah memberikan uang kepada Firli Bahuri senilai total Rp1,3 miliar. SYL menyebut uang tersebut sebagai bentuk persahabatan dirinya dengan eks pucuk pimpinan lembaga antirasuah itu. Apalagi, kata dia, ia bersama Firli sering duduk bersama saat rapat kabinet.

(ADN)