KOMPAS.com -Overtourism melanda ibu kota Korea Selatan, Seoul. Pemerintah pun sampai turun tangan.

Otoritas setempat akan melakukan pengendalian lebih ketat dan langkah-langkah untuk melindungi distrik desa tradisional bersejarah di kota Seoul dari banyaknya wisatawan yang memenuhi jalanan dan menyebabkan gesekan dengan penduduk setempat.

Salah satunya adalah Desa Hanok Bukchon yang dikenal punya rumah tradisional khas Korea. Ini adalah salah satu tujuan wisata paling populer di Seoul, menarik ribuan pengunjung setiap hari.

Terletak di distrik Jongno di pusat kota Seoul, Bukchon berada di dekat ikon budaya lainnya seperti kuil leluhur kerajaan Jongmyo dan istana megah Gyeongbokgung dan Changdeokgung.

Pembatasan jumlah wisatawan

Namun, jumlah wisatawan jauh melebihi jumlah penduduk dan keluhan tentang kebisingan, sampah, dan masalah privasi, terus meningkat.

Dalam upaya untuk meredakan ketegangan dan mengendalikan keramaian, pejabat distrik akan mulai membatasi jumlah wisatawan ke desa populer tersebut mulai Oktober 2024.

Lihat postingan ini di Instagram

Sebuah kiriman dibagikan oleh Kompas Travel (@kompas.travel)

Desa tersebut akan ditetapkan sebagai "area manajemen khusus" pertama di negara itu di bawah Undang-undang Promosi Pariwisata Korea Selatan.

Jam malam untuk wisatawan akan diberlakukan setiap hari antara pukul 17.00 hingga 10.00 waktu setempat.

Bus sewaan yang membawa wisatawan akan dibatasi di beberapa bagian. Tujuannya adalah untuk mengurangi lalu lintas dan membuat Bukchon menjadi lebih ramah pejalan kaki.

Tiga zona berwarna merah, oranye, dan kuning juga akan diterapkan untuk memungkinkan otoritas lokal mengendalikan dan memantau keramaian di area paling padat. Denda juga akan dikenakan pada pelanggar, kata pejabat.

Papan peringatan dalam empat bahasa tentang tingkat kebisingan juga sudah dipasang pada tahun 2018.

Namun, beberapa orang yang tinggal dan bekerja di area tersebut menolak langkah-langkah baru tersebut dan menganggapnya sebagai omong kosong.

Pemilik kafe Lee Youn-hee mengatakan kepada CNN Travel bahwa wisatawan biasanya datang setelah matahari terbenam karena mereka kebanyakan datang untuk berfoto.

“Di musim dingin, pengunjung sudah datang pukul 5 sore dan selama musim panas mungkin pukul 6 sore karena hari lebih lama. Ini tidak akan membuat banyak perbedaan,” ujar Lee

Masalah Global yang Berkembang

Seoul tidak sendirian. Banyak kota besar di dunia sedang berjuang menemukan keseimbangan antara pendapatan pariwisata dan kesejahteraan penduduk

Wisatawan yang mengunjungi Barcelona, disiram dengan air oleh para pengunjuk rasa yang berbaris melalui area populer untuk menunjukkan penolakan terhadap pariwisata massal di kota tersebut.

Kota laguna Italia, Venesi juga memperkenalkan biaya percobaan pada bulan April untuk membatasi jumlah pengunjung harian.

Overtourism telah lama menjadi masalah di Jepang, dengan situasi yang memburuk dengan cepat sejak negara tersebut dibuka kembali pasca-pandemi.

Lereng Gunung Fuji telah mengalami kemacetan manusia yang meningkat, kaki gunung penuh dengan sampah, serta perilaku wisatawan yang buruk.

Adapun sekitar 6,6 juta wisatawan domestik dan luar negeri diperkirakan mengunjungi Bukchon pada tahun 2023, menurut data pemerintah.

“Saya pikir penting bagi wisatawan untuk menghormati mereka yang tinggal di sini,” kata Sindere Schoultz, seorang turis dari Swedia, kepada CNN.

Turis Swedia lainnya, Emma Hägg, mengatakan dia memahami alasan di balik rencana pembatasan tersebut.

KOMPAS.com - Layanan internetsatelit milik Elon Musk, Starlink, merilis perangkat penerima sinyal satelit (dish) terbaru bernama Starlink Mini.

Seperti namanya, Starlink Mini memiliki ukuran lebih kecil dan bobot lebih ringan dari dish Starlink "reguler", sehingga bisa dibawa bepergian.

Berdasarkan laman spesifikasi Starlink Mini, perangkat ini memiliki ukuran panjang sekitar 430 mm, tinggi 334 mm, dan lebar 79 mm, serta bobot sekitar 1,10 kg. Apabila terpasang dengan dudukan (kickstand) dan kabel 15 meter, bobotnya menjadi sekitar 1,53 kg.

Ukuran ini serupa dengan dimensi sebuah laptop. Artinya, perangkat Starlink Mini ini bisa dibawa menggunakan tas punggung.

Ukuran ini berbeda dengan dish Starlink standar yang memiliki panjang sekitar 513 mm, tinggi 303 mm, dan bobot 2,9 kg (tanpa kabel) atau 3,6 kg (dengan kabel).

Selain lebih kecil, Starlink Mini juga lebih praktis karena sudah terintegrasi dengan Wi-Fi router. Komponen ini sederhananya akan menjadi "jembatan" supaya sinyal internet bisa diterima oleh perangkat smartphone, laptop, dan lain sebagainya.

Di perangkat Starlink standar, Wi-Fi router ini tidak terintegrasi dan tersedia secara terpisah. Sehingga, butuh ruang tambahan untuk meletakkan router ini.

Pada aspek daya, Starlink Mini mendukung teknologi daya USB-Power Delivery dengan dukungan daya hingga 100 watt. Meski demikian, perangkat ini hanya mengkonsumsi daya sekitar 25-40 watt ketika beroperasi.

Artinya, pengguna bisa memakai power bank atau adapter alias charger smartphone untuk menyalakan Starlink Mini.

Spesifikasi pendukung Starlink Mini lainnya mencakup bidang pandang penerimaan satelit hingga 110 derajat, ketahanan terhadap temperatur ekstrem -30 derajat Celcius hingga 50 derajat Celcius, dan tingkat ketahanan terhadap air dan debu IP67.

Perangkat ini juga memiliki mendukung teknologi Wi-Fi 5, Dual Band 3x3 MU-MIMO, lampu indikator LED, serta mampu menampung hingga 128 perangkat secara bersamaan dalam radius hingga 112 meter persegi.

Untuk ketersediaan, Starlink Mini saat ini bisa dibeli di pasar Amerika Serikat (AS) dengan harga 599 dolar AS (sekitar Rp 9,6 juta), sebagaimana dirangkum KompasTekno dari TheVerge, Jumat (12/7/2024).

Pengguna bisa memakai perangkat ini untuk berlangganan beberapa layanan internet Starlink yang ada di AS, seperti Regional dan Mini Roam. Belum ada informasi kapan Starlink Mini akan menyambangi pasar Indonesia.

DEPOK, KOMPAS.com - Angkutan umum perkotaan (angkot) baru di Depok yang dilengkapi penyejuk udara atau air conditioner (AC) akan melayani rute Terminal Depok Baru-Terminal Jatijajar.

“Trayeknya direncanakan dari Terminal Depok melalui Siliwangi, belok kanan di KSU, masuk ke Grand Depok City (GDC), melewati Alun-Alun Depok, dan berakhir dengan belok kiri menuju Terminal Jatijajar,” ucap Kepala Dinas Perhubungan (Dishub) Kota Depok Zamrowi saat dikonfirmasi, Jumat (12/7/2024).

Zamrowi mengungkapkan, Dishub telah menyiapkan 10 armada angkot AC.

“Kita sudah persiapkan untuk satu trayek dulu ya, tersedia kurang lebih ada 10 angkot yang kesetaraan layanannya sama kayak bus,” tutur Zamrowi.

Sejauh ini, Zamrowi berujar, pihaknya sedang menyiapkan konsep tempat pemberhentian angkot.

“Sedangkan yang angkot AC sekarang memang kita masih ada beberapa persiapan teknis. Satu, menentukan tempat tempat pemberhentiannya,” tutur Zamrowi.

Peluncuran angkot AC juga dimanfaatkan sebagai feeder Biskita Trans Depok.

“Iya, dia akan jadi feeder (Biskita Trans Depok) ya. Tapi kan kita bilang bahwa kajian kita melahirkan koridor utama dan koridor feedernya,” jelas Zamrowi.

Kajian yang dimaksud adalah kajian RIRU-SIG atau Revitalisasi Angkutan Umum dengan Sistem Informasi Grafis, yang menjadi dasar pengembangan angkot AC untuk rute yang optimal di Kota Depok.

Namun, Dishub Depok belum bisa menentukan tanggal peluncurannya sebab masih berfokus pada peresmian Biskita Trans Depok yang rencananya digelar pada Minggu (14/7/2024).

Jakarta: Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melakukan penggeledahan di sejumlah lokasi di Jawa Timur (Jatim) pada 8 Juli 2024 sampai dengan 12 Juli 2024. Upaya paksa itu berkaitan dengan dugaan suap dana hibah.

“KPK melakukan serangkaian tindakan berupa penggeledahan pada beberapa rumah,” kata juru bicara KPK Tessa Mahardhika Sugiarto di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selatan, Jumat, 12 Juli 2024.

Tessa enggan memerinci pemilik rumah yang digeledah. Yang jelas, lokasinya ada di Surabaya, Pasuruan, Probolinggo, Tulungagung, Gresik, Blitar, Madura, Bangkalan, Kabupaten Sampang, dan Kabupaten Sumenep.
Dari sejumlah lokasi itu, KPK menyita beberapa barang. Salah satunya, duit ratusan juta rupiah yang diyakini penyidik berkaitan dengan kasus ini.

"Uang kurang lebih Rp380 juta, dokumen terkait pengurusan dana hibah, kuitansi, dan catatan penerimaan uang bernilai miliaran rupiah, bukti setoran uang ke bank, bukti penggunaan uang untuk pembelian rumah,” ujar Tessa.

Ada juga ponsel dan sertifikat rumah yang disita penyidik. Tak dijelaskan dari lokasi mana sejumlah barang itu disita.

“(Turut disita) salinan sertifikat rumah dan dokumen-dokumen lainnya serta barang elektronik berupa handphone dan media penyimpanan yang diduga punya keterkaitan dengan perkara yang sedang disidik dan akan terus didalami oleh penyidik," ucap Tessa.

Baca juga: KPK Persilakan Penggeledahan Rumah Tim Hukum PDIP Dilaporkan ke Dewas

Informasi penggeledahan oleh KPK di Jatim sudah terdengar sebelumnya. Upaya paksa itu dipastikan bukan operasi tangkap tangan (OTT) seperti kabar yang beredar di sana.

Kasus ini sebelumnya menjerat mantan Wakil Ketua DPRD Jawa Timur Sahat Tua Simanjuntak. Dia sudah dinyatakan bersalah dan divonis sembilan tahun penjara oleh Majelis Hakim Pengadilan Tipikor Surabaya, Selasa, 29 September 2023. Sahat didakwa bersalah menerima suap dana hibah Pemprov Jatim senilai Rp39,5 miliar.

"Menjatuhkan pidana kepada terdakwa Sahat T Simanjuntak dengan penjara selama 9 tahun," kata Ketua Majelis Hakim I Dewa Suardhita. Vonis 9 tahun penjara ini lebih rendah daripada tuntutan jaksa KPK. Pada sidang sebelumnya 8 September, Sahat dituntut jaksa 12 tahun penjara.

Selain vonis penjara 12 tahun, terdakwa Sahat juga dikenai denda Rp1 milliar subsider 6 bulan. Politisi Partai Golkar tersebut juga diwajibkan membayar uang pengganti senilai Rp39,5 miliar.

Apabila tidak mampu membayar, harta benda terdakwa akan disita jaksa untuk dilelang dan hasilnya diserahkan negara. Jika hartanya tidak mencukupi maka harus diganti dengan pidana penjara selama 4 tahun.

(AGA)

Nilai yang dimiliki jika sebuah saklar listrik dalam kondisi off merupakan penanda adanya arus yang mengalir atau tidak. Saklar listrik adalah perangkat sederhana yang memainkan peran penting dalam kehidupan sehari-hari.

Fungsi utama sakar adalah untuk mengendalikan aliran listrik, memungkinkan atau memutus aliran tersebut sesuai kebutuhan. Contoh penggunaan saklar meliputi lampu, alat elektronik, peralatan rumah tangga, sistem kontrol industri, dan teknologi komunikasi.

Berdasarkan buku Dasar Teknik Elektro Jilid 2: Elektronika, Budiono Mismail, (2011), saklar adalah komponen atau alat penting dalam teknologi listrik dan elektronik yang memungkinkan kontrol yang fleksibel terhadap aliran listrik atau sinyal dalam suatu rangkaian.

Ketika saklar dalam kondisi off, artinya aliran listrik terputus, kondisi ini biasanya direpresentasikan dengan angka 0. Jadi, nilai yang dimiliki jika sebuah saklar listrik dalam kondisi off adalah 0

Mengapa kondisioff direpresentasikan dengan angka o? Jawabannya adalah karena konsep ini berasal dari dasar-dasar logika digital dan elektronik. Dalam sistem digital, hanya ada dua kondisi: on dan off, yang masing-masing direpresentasikan dengan angka 1 dan 0.

Angka 1 mewakili adanya aliran listrik atau keadaan aktif (on), sedangkan angka 0 menunjukkan tidak adanya aliran listrik atau keadaan tidak aktif (off). Kesimpulannya, ketika saklar dalam kondisi off, nilai logikanya adalah 0.

Pemahaman ini penting terutama dalam dunia elektronik dan teknologi informasi. Misalnya, komputer bekerja berdasarkan sistem biner yang hanya mengenal dua nilai, yaitu 0 dan 1.

Setiap operasi dan perhitungan dalam komputer dilakukan dengan menggunakan kombinasi dari dua nilai ini. Oleh karena itu, saklar yang dalam kondisi off dan bernilai 0 menjadi dasar dari operasi logika komputer.

Selain itu, dalam sistem keamanan listrik di rumah atau gedung, saklar yang off memastikan bahwa tidak ada aliran listrik yang dapat menyebabkan bahaya seperti korsleting atau kebakaran. Nilai 0 pada saklar ini menandakan keamanan dan ketenangan.

Kesimpulannya, nilai yang dimiliki jika sebuah saklar listrik dalam kondisi off adalah 0. Nilai 0 pada saklar off bukan hanya sebuah angka, tetapi juga menjadi konsep yang menjelaskan tidak adanya aliran listrik. (DNR)

Hi!Sekadau - Kapolsek Nanga Mahap, Ipda Eric Ibrahim Pattimura, mengapresiasi serta mendukung pelatihan pengolahan pangan bergizi seimbang dan aman yang digelar Puskesmas Nanga Maha di GPU Desa Tembesuk, Kecamatan Nanga Mahap, Kabupaten Sekadau, Kalbar, Jumat, 12 Juli 2024.

Kegiatan ini bertujuan untuk memberdayakan kader posyandu akan pentingnya memahami pangan bergizi seimbang. Ini juga sebagai upaya meningkatkan kesadaran masyarakat untuk menurunkan angka stunting.

Eric mengatakan, pentingnya kolaborasi dan sinergitas antara kepolisian, puksesmas, dan masyarakat dalam menurunkan angka stunting, khususnya di Kecamatan Nanga Mahap.

"Kami dari Polsek Nanga Mahap sangat mendukung program ini. Program ini tidak hanya tentang kesehatan, tapi juga tentang masa depan genarasi muda kita," kata Eric.

Kegiatan ini sejalan dengan program Polri Presisi Peduli Stunting. Tujuannya, yakni membantu pemerintah untuk menurunkan angka stunting.

"Dengan adanya pelatihan ini, diharapkan dapat menekan angka stunting, khususnya di wilayah Nanga Mahap, serta meningkatkan kesadaran akan pentingnya gizi seimbang," ucapnya.

Sementara itu, Kepala Puskesmas Nanga Mahap, Arifuddin Anshory, menyampaikan materi pelatihan kepada sejumlah kader posyandu. Mereka juga mengelola langsung bahan pangan yang bergizi seimbang serta memberikan makanan tambahan kepada anak-anak stunting.

Jakarta: Berdasarkan data Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Ditjen Dukcapil) per Desember 2023, jumlah penduduk di Indonesia mencapai 280 juta jiwa. Namun hanya 6,68 persen atau 18,74 juta jiwa yang menempuh pendidikan hingga perguruan tinggi.

Padahal, pendidikan yang lebih tinggi merupakan salah satu kunci untuk meningkatkan produktivitas masyarakat yang tentunya akan berdampak pada kondisi ekonomi negara. Untuk mengatasi masalah ini, diperlukan pendekatan yang holistik dan berkelanjutan.

Tak bisa dimungkiri, pendidikan di Indonesia terus menghadapi berbagai tantangan fundamental, seperti paradoks globalisasi, kesenjangan ekonomi, kualitas yang kontradiktif, dan divergensi kesempatan yang tidak terbuka luas.
Gita Wirjawan, Menteri Perdagangan Republik Indonesia 2011-2014 yang hadir dalam Talkshow-1 Cakap Blitz mengatakan, tak hanya menekankan peran teknologi sebagai pendukung dalam pendidikan, namun juga pentingnya berkomunikasi secara global untuk menghadapi tantangan masa kini. "Kita harus lebih berinvestasi di apapun yang sifatnya itu scientific atau STEM (science technology engineering mathematics). Tentunya juga dibekali kapasitas berkomunikasi, karena kalau kita tidak bisa berkomunikasi, kita hanya tahu sains saja kita tanpa bisa bernegosiasi," ujar Gita dalam siaran persnya, Jumat, 12 Juli 2024.

Sayangnya, mengenyam pendidikan yang berkualitas dan terjangkau bukanlah hal yang dapat dinikmati seluruh masyarakat Indonesia. Seringkali, faktor ekonomi maupun geografis menjadi hambatan dalam mendapatkan ilmu yang berkualitas namun tetap ramah kantong. Hal ini tentunya merupakan salah satu faktor penting yang perlu diperhatikan dan mendapatkan solusi.

Menanggapi hal tersebut, CEO and Co-Founder Cakap, Tomy Yunus menggarisbawahi pentingnya peran edtech dalam mengatasi kesenjangan pendidikan di Indonesia. "Karena memang tantangan yang kita hadapi di landscape Indonesia ini sangat unik ya, kita punya berbagai suku bangsa dan etnis. Jadi, sangat berbeda antara east part of Indonesia dan west partof Indonesia itu cara masuknya aja beda. Jadi, memang harus hyper local dan menurut saya cara masuk ke relevansinya. Kalau mau masuk ke satu market pasti harus affordable dan accessible," kata Tomy.

Ia pun menyatakan, selain memberikan edukasi, sang pelajar pun harus diberikan bayangan akan apa yang dapat mereka capai setelah mendapatkan ilmu tersebut. “Karena ini kan menyangkut investasi juga ke diri sendiri jadi harus ada clear return invest nya apa. Dalam hal ini, the biggest motivation untuk student itu kan harus ada peningkatan taraf hidup, peningkatan potensi atau income,” jelas Tomy.

Memanifestasikan hal ini tentunya tidak dapat dilakukan seorang diri. Investasi juga memainkan peran yang sangat penting dalam pembangunan ekosistem pendidikan yang berkelanjutan. Investasi yang tepat dapat mempercepat adopsi teknologi dan memperluas akses ke pendidikan berkualitas.

Di sisi lain, investasi yang berkelanjutan juga memastikan bahwa program dan inisiatif pendidikan dapat terus berkembang dan memberikan dampak jangka panjang agar berbagai ilmu yang diberikan kepada masyarakat tidak tiba-tiba terhenti di tengah jalan.

Chief Investment Officer Mandiri Capital Indonesia, Dennis Pratistha menyampaikan pandangannya, dampak dari pendidikan yang didukung oleh teknologi ditentukan oleh dua hal, yaitu kualitas dan kuantitas. “Quality definitely needs to be there but of course quantity needs to follow. kalau kualitas saja itu idealism, of course that doesn't really always translate to success. You need to combine both idealism and pragmatism in short," kata Dennis.

Baca juga: Forum Guru Besar ITB: Profesor Adalah Jabatan Fungsional Akademik, Bukan Gelar

(CEU)

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Presiden Joko Widodo telah menyetujui perpanjangan program HGBT dalam Rapat Terbatas pada 8 Juli 2024. Selain itu juga akan dilakukan kajian lebih mendalam dalam rangka penambahan sektor-sektor penerima HGBT di luar tujuh sektor industri yang saat ini sudah menerima.

Dalam penjelasannya seusai rapat terbatas, Menteri Perindustrian RI menyebutkan keputusan tersebut merupakan penantian besar bagi pelaku industri dan pihaknya dalam upaya pemenuhan kebutuhan gas bagi industri dengan harga bersaing sebesar USD6/MMBTU.

“Kebijakan Harga Gas Bumi Tertentu (HGBT) yang merupakan upaya transformasi dari keuntungan komparatif menjadi keuntungan kompetitif nasional, terbukti bermanfaat dalam meningkatkan pertumbuhan industri maupun ekonomi secara keseluruhan,” ujar Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita di Jakarta.

Agus menyampaikan total dampak positif HGBT terhadap sektor industri pada kurun waktu 2020-2023 adalah sebesar Rp147,11 Triliun, dengan perincian peningkatan ekspor sebesar Rp88,12 Triliun, peningkatan penerimaan pajak sebesar Rp8,98 Triliun, peningkatan investasi sebesar Rp36,67 Triliun, serta penurunan subsidi pupuk sebesar Rp13,3 Triliun.

Adapun, tujuh kelompok industri yang dimaksud adalah pupuk, petrokimia, oleokimia, baja, keramik, gelas kaca dan sarung tangan karet. Sedangkan usulan perluasan masih dalam pembahasan.

Berkaitan perpanjangan kebijakan HGBT ini, Ketua Umum Asosiasi Produsen Oleochemical Indonesia (Apolin) Norman Wibowo mengapresiasi langkah pemerintah untuk meneruskan harga gas murah bagi tujuh sektor industri. Pasalnya, kebijakan hilirisasi industri sawit membutuhkan faktor penunjang seperti gas murah agar dapat berkompetisi dan melakukan penetrasi produk ke negara lain.

“Kebijakan HGBT memang perlu diperpanjang sebagai strategi penguatan daya saing industri di pasar global. Melalui HGBT, kami meyakini hilirisasi sawit akan semakin bertumbuh dan mampu memberikan tambahan devisa kepada negara,” ujar Norman dalam keterangan tertulis.

Menurut Norman, perusahaan oleokimia anggota Apolin sangat membutuhkan dukungan kebijakan HGBT karena komponen gas ini sangat diperlukan sebagai bahan baku penolong dalam dua jalur. Jalur pertama adalah produk fatty acid, komponen gas ini diperlukan 20%-23%. Sedangkan, jalur kedua adalah produk fatty alcohol, komponen gas dibutuhkan 40%-43%.

“Saat ini dari 13 anggota Apolin, baru 9 perusahaan mendapatkan fasilitas gas murah, kami berharap ke depan semua anggota kami bisa mendapatkan fasilitas tersebut”, ujar Norman.

Perpanjangan kebijakan gas murah akan memberikan dampak positif bagi efisiensi biaya produksi. Sehingga, perusahaan oleokimia dapat fokus kepada perluasan kapasitas produksi dan/atau investasi dalam rangka memenuhi permintaan global yang tumbuh sekitar 15%-17% per tahun.

Norman memastikan bahwa keberlanjutan gas murah akan memberikan nilai tambah bagi perekonomian nasional, terutama dalam konteks peningkatan volume dan nilai ekspor di sektor oleokimia.

Berkaitan penugasan Pemerintah kepada PT Pertamina (Persero) untuk membuat infrastruktur regasifikasi gas alam cair (liquefied natural gas/LNG), dikatakan Norman, kami berharap LNG dapat masuk ke dalam skema kebijakan gas murah sebagai alternatif selain gas alam yang sumbernya relatif terbatas. Kendati demikian, kepastian LNG masuk skema kebijakan gas murah ini masih menunggu regulasi dari pemerintah.

“Kami berharap pembangunan infrastruktur regasifikasi LNG ini akan memperkuat dan mengintegrasikan pemanfaatan infrastruktur gas pipa maupun beyond pipeline bagi pemenuhan kebutuhan domestik. Terkait rencana LNG masuk kepada skema HGBT, kami menunggu kebijakan pemerintah,” ujarnya.

Sejak dijalankan pada 2020, terjadi kenaikan volume ekspor oleokimia sebanyak 3,87 juta ton pada 2020, lalu 4,19 juta ton pada 2021, dan 4,26 juta ton pada 2022.

Seiring kenaikan volume, nilai ekspor oleokimia juga bertambah setiap tahunnya. Pada 2020, nilai ekspor sebesar US$ 2,63 miliar lalu naik menjadi US$ 4,41 miliar pada 2021 dan US$ 5,4 miliar pada 2022.

Dari segi realisasi pajak dan investasi, data Apolin menunjukkan adanya pertumbuhan dalam 3 tahun terakhir. Realisasi pajak dari sektor oleokimia sebesar Rp 1,25 triliun pada 2020 lalu naik menjadi Rp2,2 triliun pada 2021 dan Rp2,9 triliun pada 2022.

Begitupula realisasi investasi sebesar Rp 1,34 triliun pada 2020 lalu tumbuh menjadi Rp 1,76 triliun pada 2021 dan Rp 2,3 triliun pada 2022.

Reporter: Arif Ferdianto | Editor: Tri Sulistiowati

KONTAN.CO.ID – JAKARTA. Presiden Joko Widodo (Jokowi) diisukan batal pindah ke Ibu Kota Nusantara (IKN) pada Juli 2024, infrastruktur air hingga listrik yang belum memadai menjadi alasan batalnya kepindahan RI 1.

Juru Bicara Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), Endra S. Atmawidjaja mengatakan pihaknya tengah mengusahakan percepatan infrastruktur air di IKN, hal ini demi mewujudkan Presiden untuk berkantor di sana.

“Kita lagi usahain, kan masih ada bulan Juli, pak Menteri sudah jawab, sesuai jadwal kita pertengahan Juli comissioning, mudah-mudahan nggak ada masalah lagi,” ujarnya saat ditemui di Gedung Kementerian PUPR, Jakarta, Jumat (12/7).

Terkait kemungkinan Presiden berkantor di IKN pada bulan Agustus nanti, Endra pun belum bisa memastikan hal tersebut dan meminta untuk ditanyakan langsung ke Presiden Jokowi.

Dilansir dari Kompas.com, Presiden Jokowi mengaku siap berkantor di IKN bila air, listrik dan lokasi kantor Presiden telah siap.

Namun Jokowi bilang, berdasarkan laporan Kementerian PUPR bahwa sarana dan prasarana itu belum siap.

“Airnya sudah siap belum? Listriknya sudah siap belum? Tempatnya sudah siap belum? Kalau siap, pindah,” kata Jokowi di Pangkalan Udara Halim Perdana Kusuma, pekan lalu.

“Sudah (dapat laporan dari Kementerian PUPR), tapi belum (belum siap). Sudah, tapi belum,” tegas dia.

JAKARTA, KOMPAS.com - Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) belum menerima surat dari Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) terkait peleburan 7 BUMN Karya.

Juru Bicara Kementerian PUPR Endra S Atmawidjaja mengatakan, pihaknya belum ada pembahasan mengenai peleburan ini dengan perusahaan terkait maupun Kementerian PUPR.

"Belum ke sini suratnya. Setahu saya belum pernah dibahas di level BUMN-an kita. Belum pernah ada yang dibawa ke sini konsepnya, belum ada konsep yang masuk," ujarnya saat ditemui di kantornya, Jakarta, Jumat (12/7/2024).

Sebagai informasi, ketujuh BUMN Karya itu terdiri dari PT Waskita Karya (Persero) Tbk, PT Hutama Karya (Persero), PT Nindya Karya (Persero), PT Brantas Abipraya (Persero), PT Adhi Karya (Persero) Tbk, PT Wijaya Karya (Persero) Tbk, dan PT Pembangunan Perumahan (Persero) Tbk atau PT PP.

Rencananya, ADHI masih akan menjadi induk holding bagi Brantas dan Nindya. Sementara itu, WSKT bakal bergabung ke Hutama Karya dan PTPP bakal bersatu dengan WIKA.

Adapun Kementerian BUMN menargetkan peleburan 7 BUMN Karya ini dapat rampung September 2024.

Sebelumnya, dikutip dari Kontan.co.id, Menteri BUMN Erick Thohir menjelaskan, pihaknya telah mengirimkan surat kepada Menteri PUPR terkait pembentukan Holding BUMN Karya.

“Saya sudah kirim surat ke Menteri PUPR sudah ditinjau lebih dalam Menteri Keuangan,” ucapnya saat ditemui di Kompleks Parlemen Senayan, Rabu (10/7/2024) malam.

Erick bilang pihaknya sedang menunggu kelanjutannya dari Kementerian PUPR. Dia pun masih belum bisa memastikan kapan Holding BUMN Karya ini bakal rampung.

Menurut Erick, kebijakan pembentukan Holding BUMN Karya tidak berada di bawah kementerian BUMN. Namun Erick berharap proses peleburan akan tuntas lebih cepat.

Ketum PPP Muhammad Mardiono menanggapi penahanan Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Rembang, Supadi bin Taslim Rawi, oleh otoritas Arab Saudi. Supandi yang juga kader PPP melakukan pelanggaran keimigrasian—berhaji bukan menggunakan visa haji, tapi visa ziarah.

Mardiono masih memantau perkembangan kasus tersebut. Dia pun mengatakan tengah melakukan mediasi agar Supadi dibebaskan oleh Arab Saudi.

"Ya kita memantau ya, kita akan melakukan pantauan tetapi memanglah tentu itu tidak mudah karena itu di negara kerajaan seperi di Arab Saudi dan kita selalu mantau melalui Pak Sekjen [Sekjen PPP Arwani Thomafi] tentang bagaimana kita bisa memberikan bantuan-bantuan," kata Mardiono di Kantor DPP PPP, Jalan Diponegoro, Jakarta Pusat, Jumat (12/7).

"Termasuk nanti tentu memberikan pendampingan hukum Arab Saudi, kita sambil usaha untuk mudah-mudahan nanti mereka bisa diberi pengampunan oleh kerajaan Arab Saudi," sambungnya.

Terkait sanksi yang bakal diberikan partai kepada Supadi yang berhaji secara ilegal, ia mengaku belum memutuskan hal tersebut.

"Ya ya kita sedang melakukan kajian-kajian itu, ya," tutur Utusan Khusus Presiden Presiden Bidang Kerja Sama Pengentasan Kemiskinan dan Ketahanan Pangan itu.

Saat ini, kata dia, pihaknya tengah fokus melakukan mediasi. Meskipun Mardiono tidak membenarkan apa yang dilakukan Supadi.

"Memang di satu pihak kita juga mendorong untuk tertibnya para jemaah khususnya dari Indonesia yang menjalankan ibadah haji, tetapi kemudian terdapat suatu pelangaran nanti itu kan akan melakukan wilayah hukum, ya. Kalau ada pelanggaran, ya, kita akan berikan pendampingan sepenuhnya," pungkas dia.

Kemlu RI menyatakan, Supadi ditangkap bersama 4 WNI lainnya pada 9 Juni atau sebelum puncak haji yang dimulai pada 14 Juni. Mereka telah menjalani dua kali sidang, yaitu pada 4 Juli dan 11 Juli. Sidang ketiga akan berlangsung dalam waktu dekat.

JAKARTA, KOMPAS.com - Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) belum menerima surat dari Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) terkait peleburan 7 BUMN Karya.

Juru Bicara Kementerian PUPR Endra S Atmawidjaja mengatakan, pihaknya belum ada pembahasan mengenai peleburan ini dengan perusahaan terkait maupun Kementerian PUPR.

"Belum ke sini suratnya. Setahu saya belum pernah dibahas di level BUMN-an kita. Belum pernah ada yang dibawa ke sini konsepnya, belum ada konsep yang masuk," ujarnya saat ditemui di kantornya, Jakarta, Jumat (12/7/2024).

Sebagai informasi, ketujuh BUMN Karya itu terdiri dari PT Waskita Karya (Persero) Tbk, PT Hutama Karya (Persero), PT Nindya Karya (Persero), PT Brantas Abipraya (Persero), PT Adhi Karya (Persero) Tbk, PT Wijaya Karya (Persero) Tbk, dan PT Pembangunan Perumahan (Persero) Tbk atau PT PP.

Rencananya, ADHI masih akan menjadi induk holding bagi Brantas dan Nindya. Sementara itu, WSKT bakal bergabung ke Hutama Karya dan PTPP bakal bersatu dengan WIKA.

Adapun Kementerian BUMN menargetkan peleburan 7 BUMN Karya ini dapat rampung September 2024.

Sebelumnya, dikutip dari Kontan.co.id, Menteri BUMN Erick Thohir menjelaskan, pihaknya telah mengirimkan surat kepada Menteri PUPR terkait pembentukan Holding BUMN Karya.

“Saya sudah kirim surat ke Menteri PUPR sudah ditinjau lebih dalam Menteri Keuangan,” ucapnya saat ditemui di Kompleks Parlemen Senayan, Rabu (10/7/2024) malam.

Erick bilang pihaknya sedang menunggu kelanjutannya dari Kementerian PUPR. Dia pun masih belum bisa memastikan kapan Holding BUMN Karya ini bakal rampung.

Menurut Erick, kebijakan pembentukan Holding BUMN Karya tidak berada di bawah kementerian BUMN. Namun Erick berharap proses peleburan akan tuntas lebih cepat.

“Makin cepat semakin baik, seperti juga penutupan perusahaan-perusahaan BUMN. Kalau bisa jangan terlalu lama, kalau sudah sakit harus tutup segera,” tegasnya.