Ketua Komisi B DPRD DIY, Andriana Wulandari meminta Pemerintah Daerah (Pemda) DIY bertindak tegas terhadap tambang-tambang ilegal di DIY tanpa menunggu adanya laporan dari masyarakat.

Pasalnya, ia menilai tambang-tambang ini sudah mulai membahayakan masyarakat dan mengancam kelestarian lingkungan, terlebih ada juga tambang ilegal di kawasan karst yang dilindungi.

”Terhadap pertambangan yang di kawasan karst, mohon Pemda melakukan pemantauan serius. Ketika memang tidak diizinkan ya tegas disampaikan,” kata Andriana dikutip dari web DPRD DIY, Rabu (10/7).

“Tidak harus menunggu ada komplain warga,” lanjutnya.

Pertambangan karst menurutnya menjadi perhatian lebih karena lokasinya berada di Kawasan Lindung Karst di Gunungkidul.

“Dimana prosesnya juga membahayakan keselamatan warga, dan bahkan ada Tanah Kasultanan yang juga dijadikan lokasi tambang,” ujarnya.

Andriana juga mendorong Pemda DIY untuk dapat melakukan pembinaan soal pertambangan kepada warga. Misalnya, sosialisasi kepada warga cara mengurus perizinan dan memberikan fasilitas kerja yang memadai sehingga para pekerja aman saat melakukan penambangan.

DIY menurutnya tetap terbuka pada usaha pertambangan, dengan syarat tidak melanggar regulasi maupun lokasi tambangnya tidak boleh merusak lingkungan dalam jangka pendek maupun jangka panjang.

Diketahui berdasarkan data DPUPESDM DIY, per 4 Juli 2024, tercatat ada 32 titik tambang ilegal di DIY. Ada 15 titik penambangan ilegal di Kulon Progo, 11 titik di Bantul sebanyak, 3 titik di Gunungkidul, dan 3 titik di Sleman.

Bisnis.com, JAKARTA – Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) angkat bicara terkait dengan rencana peleburan 7 Badan Usaha Milik Negara (BUMN) lewat pembentukan Holding BUMN Karya.

Juru Bicara Kementerian PUPR, Endra S. Atmawidjaja mengaku bahwa hingga saat ini pihaknya belum menerima surat soal rencana pembentukan holding BUMN Karya.

Endra juga menjelaskan, belum ada pembicaraan yang dibangun antara Kementerian BUMN dengan Kementerian PUPR guna memuluskan rencana pembentukan holding BUMN tersebut.

“Belum ke sini suratnya, belum. Setahu saya belum pernah dibahas di level BUMN dan kita,” kata Endra saat ditemui di Kantor Kementerian PUPR, Jumat (12/7/2024).

Endra menjelaskan, pihak Kementerian PUPR bahkan belum menerima konsep peleburan 7 BUMN Karya tersebut.

“Belum ada konsep yang masuk, yang kita mau komentari apa ya?” pungkasnya.

Sebelumnya, Menteri BUMN, Erick Thohir menyebut rencana peleburan 7 BUMN ke dalam Holding BUMN Karya tengah dilakukan pengecekan oleh Menteri PUPR, Basuki Hadimuljono.

“Saya sudah kirim surat ke Pak Basuki dan sudah di-review oleh Menteri Keuangan [Sri Mulyani]. Kami menunggu saja prosesnya dari Kementerian PUPR,” kata Erick saat ditemui di Kompleks DPR RI, Rabu (10/7/2024).

Sebagai informasi, tujuh BUMN Karya yang akan dilebur adalah PT Hutama Karya (Persero), PT Adhi Karya (Persero) Tbk, PT Waskita Karya (Persero) Tbk., PT PP (Persero) Tbk., PT Wijaya Karya (Persero) Tbk., PT Brantas Abipraya (Persero), dan PT Nindya Karya (Persero).

Adapun, komposisi dari pembentukan holding tersebut dipastikan tidak mengalami perubahan. Artinya, Adhi Karya masih akan menjadi induk holding bagi Brantas dan Nindya, sementara Waskita akan bergabung ke Hutama Karya. Adapun, PTPP akan dipasangkan dengan Wijaya Karya.

Bisnis.com, JAKARTA – Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) angkat bicara terkait dengan rencana peleburan 7 Badan Usaha Milik Negara (BUMN) lewat pembentukan Holding BUMN Karya.

Juru Bicara Kementerian PUPR, Endra S. Atmawidjaja mengaku bahwa hingga saat ini pihaknya belum menerima surat soal rencana pembentukan holding BUMN Karya.

Endra juga menjelaskan, belum ada pembicaraan yang dibangun antara Kementerian BUMN dengan Kementerian PUPR guna memuluskan rencana pembentukan holding BUMN tersebut.

“Belum ke sini suratnya, belum. Setahu saya belum pernah dibahas di level BUMN dan kita,” kata Endra saat ditemui di Kantor Kementerian PUPR, Jumat (12/7/2024).

Endra menjelaskan, pihak Kementerian PUPR bahkan belum menerima konsep peleburan 7 BUMN Karya tersebut.

“Belum ada konsep yang masuk, yang kita mau komentari apa ya?” pungkasnya.

Sebelumnya, Menteri BUMN, Erick Thohir menyebut rencana peleburan 7 BUMN ke dalam Holding BUMN Karya tengah dilakukan pengecekan oleh Menteri PUPR, Basuki Hadimuljono.

“Saya sudah kirim surat ke Pak Basuki dan sudah di-review oleh Menteri Keuangan [Sri Mulyani]. Kami menunggu saja prosesnya dari Kementerian PUPR,” kata Erick saat ditemui di Kompleks DPR RI, Rabu (10/7/2024).

Sebagai informasi, tujuh BUMN Karya yang akan dilebur adalah PT Hutama Karya (Persero), PT Adhi Karya (Persero) Tbk, PT Waskita Karya (Persero) Tbk., PT PP (Persero) Tbk., PT Wijaya Karya (Persero) Tbk., PT Brantas Abipraya (Persero), dan PT Nindya Karya (Persero).

Adapun, komposisi dari pembentukan holding tersebut dipastikan tidak mengalami perubahan. Artinya, Adhi Karya masih akan menjadi induk holding bagi Brantas dan Nindya, sementara Waskita akan bergabung ke Hutama Karya. Adapun, PTPP akan dipasangkan dengan Wijaya Karya.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Pengamat Energi dari Universitas Gadjah Mada (UGM) Yogyakarta Fahmy Radhi mengatakan pemerintah harus memberikan penjelasan mengenai mekanisme pembatasan BBM bersubsidi. Fahmy mengaku belum mengerti maksud pembatasan BBM bersubsidi yang dilontarkan Menko Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan beberapa waktu lalu.

"Saya tidak tahu yang dimaksud itu pembatasan apa, apakah dengan pengurangan kuota yang ini pasti akan menimbulkan kelangkaan BBM di beberapa SPBU dan tentu menimbulkan masalah baru," ujar Fahmy saat dihubungi Republika di Jakarta, Jumat (12/7/2024).

Fahmy menilai kebijakan pembatasan BBM bersubsidi harus disertai dengan mekanisme yang efektif agar tepat sasaran. Fahmy menyebut metode penggunaan aplikasi My Pertamina dan pembatasan berdasarkan silinder mesin kendaraan sejauh ini masih jauh dari kata maksimal.

"Ini yang harus ada sebuah instrumen atau mekanisme yang tepat dan diterapkan di SPBU tanpa juga merepotkan petugas SPBU," ucap Fahmy.

Fahmy memahami urgensi pemerintah membatasi penggunaan BBM bersubsidi yang selama ini membebani keuangan negara. Fahmy mendorong pemerintah bersikap tegas dalam memetakan kelompok masyarakat yang berhak mendapatkan BBM bersubsidi.

"Tegaskan saja kalau misalnya yang berhak membeli BBM bersubsidi itu sepeda motor, kendaraan angkutan barang atau angkutan kota, truk, jadi yang selebihnya tidak boleh (mendapatkan BBM bersubsidi," kata Fahmy.

Rencana pembatasan BBM bersubsidi juga mendapat tanggapan dari PT Pertamina (Persero). Vice President Corporate Communication Pertamina Fadjar Djoko Santoso menegaskan komitmen Pertamina menjalankan apa pun keputusan pemerintah.

"Kalau Pertamina prinsipnya akan mengikuti arahan pemerintah nantinya," ujar Fadjar saat dihubungi Republika di Jakarta, Jumat (12/7/2024).

Fadjar mengatakan Pertamina mendukung segala upaya pemerintah dalam implementasi penyaluran BBM bersubsidi agar lebih tepat sasaran. Fadjar menyampaikan Pertamina juga telah melakukan sejumlah dalam menerapkan penyaluran BBM bersubsidi tepat sasaran.

"Pertamina menggunakan teknologi informasi untuk memantau pembelian BBM Bersubsidi di SPBU-SPBU secara real time untuk memastikan konsumen yang membeli adalah masyarakat yang berhak," ucap Fadjar.

Pertamina, lanjut Fadjar, juga memiliki program penguatan sarana dan fasilitas digitalisasi di SPBU. Fadjar menyebut Pertamina berkomitmen melakukan digitalisasi di seluruh SPBU Pertamina yang mencapai lebih dari 8000 SPBU, termasuk SPBU yang berada di daerah tertinggal, terdepan, terluar (3T).

"Hasilnya, hingga saat ini 82 persen SPBU telah terkoneksi secara nasional," lanjut Fadjar.

Menurut Fadjar, semakin banyak SPBU yang terkoneksi dengan sistem digitalisasi Pertamina akan semakin memudahkan monitoring dan pengawasan atas penyaluran BBM bersubsidi. Selain itu, Pertamina juga terus meningkatkan kerja sama dengan Aparat Penegak Hukum (APH) untuk meningkatkan pengawasan dan penindakan kegiatan penyalahgunaan BBM bersubsidi yang tidak sesuai peruntukannya.

Jakarta -

Aging population di Jepang kian nyata. Sejumlah pengusaha meraup untung dua kali lipat dari penjualan popok dewasa daripada popok bayi.

Karenanya, banyak perusahaan menurunkan lebih banyak sumber daya ke pasar baru yang sedang berkembang. Tren ini terjadi saat angka kelahiran terus menurun ke rekor terendah pada tahun lalu.

Populasi Jepang kemungkinan akan menurun sekitar 30 persen menjadi 87 juta pada 2070, dengan empat dari setiap 10 orang berusia 65 tahun ke atas atau lebih, menurut perkiraan.

Angka-angka tersebut mendorong perusahaan lain untuk juga beralih fokus penjualan.

Produsen popok lainnya, Oji Holdings, menjadi berita utama tahun ini ketika menyatakan akan berhenti membuat popok untuk bayi dan fokus pada orang dewasa.

"Wah, kalau seperti ini, saya akan membelinya, tidak malu untuk membawanya pulang," ujar Nakata, salah satu warga Jepang.

"Kalau aku memakai celana ini aku bisa melakukan hobiku, pergi memancing, bermain golf, berbelanja di Ginza."

Perusahaan memperkirakan pasar popok dewasa akan terus tumbuh.

Selama lima tahun hingga 2027, pasar popok Jepang untuk dewasa diperkirakan akan tumbuh 16 persen menjadi 98,9 miliar yen atau setara US$612 juta, sementara pasar popok bayi diperkirakan akan menyusut 8 persen menjadi 84,6 miliar yen, menurut firma riset Fuji Keizai.

(naf/kna)

JAKARTA, KOMPAS.com - Produsen pesawat asal Amerika Serikat (AS), Boeing, berkomitmen untuk tetap melayani pasar Indonesia.

Hal ini setelah perusahaan mengaku bersalah atas kecelakaan pesawat Lion Air pada 2018 dan Ethiopian Airlines pada 2019 yang melibatkan pesawat Boeing 737 MAX.

Dalam pernyataan tertulis kepada Kompas.com,Boeing menyatakan akan tetap bekerja sama dengan maskapai Indonesia untuk memenuhi kebutuhan pesawat mereka.

"Kami melakukan kontak rutin dengan pelanggan maskapai penerbangan kami di Indonesia dan berkomitmen untuk mendukung kebutuhan mereka," ujar pabrikan pesawat dari AS itu dalam keterangannya, dikutip Jumat (12/7/2024).

Disebutkan juga, Boeing memiliki hubungan kuat dengan Indonesia yang telah terjalin selama 75 tahun dan menghubungkan lebih dari 17.000 pulai di Indonesia dengan dunia.

"Kami terus bekerja sama dengan para pelanggan, pemasok, dan industri, lembaga pemerintah, serta universitas untuk memberikan landasan bagi pertumbuhan kedirgantaraan jangka panjang yang tangguh, dengan fokus pada keselamatan dan kualitas terbaik," tulis Boeing.

Diberitakan sebelumnya, Boeing mengaku bersalah dalam kecelakaan Lion Air 2018 dan Ethiopian Airlines pada 2019.

Dalam sebuah pernyataan, Boeing pada Senin (8/7/2024) mengeklaim telah mencapai kesepakatan dengan Departemen Kehakiman Amerika Serikat (DoJ). Mereka mengaku bersalah dalam persekongkolan menipu AS dalam proses sertifikasi pesawat 737 MAX.

"Kami telah mencapai kesepakatan pada prinsipnya tentang persyaratan resolusi dengan Departemen Kehakiman, tunduk pada memorialisasi, dan persetujuan persyaratan tertentu," kata Boeing dalam sebuah pernyataan kepada AFP.

Kesepakatan ini terjadi setelah jaksa menyimpulkan raksasa penerbangan ini telah melanggar kesepakatan sebelumnya dalam menangani musibah yang menewaskan 346 orang di Ethiopia dan Indonesia.

Sumber-sumber mengatakan kepada AFP pekan lalu bahwa Boeing berada dalam tenggat waktu untuk menerima atau menolak proposal DoJ yang mengharuskannya mengaku bersalah atas penipuan selama sertifikasi pesawat MAX.

Masalah hukum terbaru Boeing dipicu oleh keputusan DoJ pada pertengahan Mei bahwa perusahaan tersebut mengabaikan perjanjian penuntutan yang ditangguhkan (DPA) tahun 2021 dengan tidak memenuhi persyaratan untuk meningkatkan program kepatuhan dan etika setelah kecelakaan MAX.

JAKARTA, KOMPAS com - Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI belum membahas komisioner yang akan menjadi ketua KPU definitif untuk menggantikan Hasyim Asy'ari yang pekan lalu dipecat Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) dari kursi Ketua KPU RI.

Sejak Hasyim dipecat, hingga sekarang, jabatan Ketua KPU RI masih dijabat Mochamad Afifuddin selaku pelaksana tugas (plt), meskipun Presiden RI Joko Widodo telah menerbitkan keppres pemberhentian Hasyim secara tidak hormat pada Selasa (9/7/2024).

"Belum kami bahas secara komprehensif juga apakah akan segera kami definitifkan pembahasan kembali ketua definitif atau menunggu nanti, jadi ini soal pilihan," ujar Afifuddin kepada wartawan pada Jumat (12/7/2024).

Pria yang akrab disapa Afif itu menjelaskan, 6 komisioner tersisa sebetulnya sudah mencukupi kuorum untuk dapat melakukan rapat pleno penentuan ketua KPU RI secara definitif dalam waktu dekat.

Namun, Afif menyebut, saat ini para komisioner KPU RI masih tersebar di sejumlah wilayah memantau persiapan dan pelaksanaan pemungutan suara ulang (PSU) pasca-putusan Mahkamah Konstitusi (MK).

Mereka juga belum menentukan kapan akan melakukan rapat pleno tersebut, termasuk apakah akan terlebih dulu menunggu Komisi II DPR RI menentukan siapa calon anggota KPU RI yang menggantikan Hasyim.

Afif menyebut, dari segi waktu, KPU RI masih punya kesempatan yang cukup lama untuk menentukan Ketua KPU RI secara definitif.

"Kalau persoalan plt itu durasinya 3 bulan dan bisa diperpanjang satu periode lagi/satu putaran lagi--bisa tiga bulan lagi," kata dia menjelaskan.

Untuk diketahui, saat ini ada 6 komisioner KPU yang masih bertugas, yakni Afif, Betty Epsilon Idroos, Parsadaan Harahap, Idham Holik, August Mellaz, dan Yulianto Sudrajat.

Posisi Hasyim yang kosong akan digantikan oleh anggota KPU Kaltim Iffa Rosita yang berstatus cadangan berdasarkan hasil seleksi komisioner KPU pada 2022 lalu.

Namun, pelantikan Iffa sebagai komisioner KPU masih menunggu proses di DPR.

JAKARTA, KOMPAS.com - Deputi Pencegahan dan Monitoring Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Pahala Nainggolan mendaftar seleksi Calon Pimpinan KPK 2024-2029.

Informasi itu Pahala sampaikan ketika menyatakan disclaimer dalam Diskusi Publik; Daftar Capim KPK, Kuatkan Harapan Indonesia yang digelar KPK, Indonesia Corruption Watch (ICW) dan Visi Integritas.

Pahala mengaku, dirinya telah berkomunikasi dengan Humas KPK bahwa dirinya mendaftar sebagai capim.

“Saya barusan komunikasi sama teman-teman Humas, bahwa ini saya daftar, Saya daftar buat pimpinan nih. Jadi saya bilang, ‘waduh saya diajak ngomong (dalam diskusi) tapi daftar gimana nih’,” ujar Pahala sebagaimana dikutip dari YouTube KPK, Jumat (12/7/2024).

Pahala mengatakan, karena dirinya merupakan peserta seleksi Capim KPK maka ia membatasi diri hanya akan menyampaikan seruan agar orang-orang yang berkompeten dan berintegritas ikut mendaftar.

Pahala lantas menjelaskan situasi kemiskinan yang sulit turun dan pertumbuhan ekonomi serta investasi yang stagnan.

“Itu pasti korupsi yang menggelayuti,” ujar Pahala.

Menurutnya, hal ini diperburuk dengan Indeks Persepsi Korupsi (IPK) Indonesia yang 10 tahun terakhir justru kembali ke skor 34 dari 100.

Meski memandang bahwa persoalan korupsi bukan hanya tanggungan KPK, Pahala menyebut KPK mendapatkan mandatori yang dalam mempercepat pemberantasan korupsi.

Mewakili insan KPK, ia menyebutkan jika dalam 10 atau 20 tahun terakhir pemberantasan korupsi jalan di tempat, berarti terdapat masalah dalam instrumen dan kelembagaan komisi antirasuah.

Momentum perbaikan pemberantasan korupsi bisa hilang jika orang-orang di atas usia 50 tahun yang berintegritas dan kompeten tidak mendaftar menjadi Capim atau Dewan Pengawas (Dewas) KPK.

“Oleh karena itu pada semua, jangan cuma protes kenapa negara kita korupsinya begini begitu, jangan cuma protes. Yang di atas 50 tahun daftar segera. Daftar saja. Urusan hasil itu cerita yang lain lah,” ajak Pahala.

Menurut Pahala, pegawai internal KPK berharap orang swasta di atas 50 tahun yang kompeten bersedia mau mengikuti seleksi Capim KPK.

“Katakan sudah (umur) 50, ayo dong habiskan beberapa tahun lah ikut memperbaiki negara,” ajak Pahala.

“Supaya kita keluar dari situasi yang menurut kami sih sudah stagnan, diam, yang kita ributin juga cuma dari itu ke itu,” tambahnya.

Dikonfirmasi Kompas.com, Pahala membenarkan dirinya sudah mendaftar menjadi Capim KPK.

“Register sudah,” tutur Pahala.

Adapun Pahala merupakan Deputi KPK yang sebelumnya berkarir sebagai auditor di Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) hingga Bank Dunia.

Kedeputian yang dinahkodai Pahala juga memeriksa Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) sejumlah pejabat.

Hasil pemeriksaan itu kemudian mengungkap adanya penerimaan tidak wajar yang masuk kategori korupsi.

Di antaranya adalah kasus eks pejabat Direktorat Jenderal Pajak Rafael Alun Tri Sambodo, eks Kepala Bea dan Cukai Makassar Andhi Pramono, dan eks Kepala Bea dan Cukai Yogyakarta Eko Dharmanto.

Masa jabatan pimpinan KPK saat ini akan habis pada Desember mendatang. Jokowi telah membentuk Panitia Seleksi (Pansel) Capim KPK yang terdiri dari 5 unsur pemerintah dan 4 perwakilan masyarakat.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Keluarga Rico Sempurna Pasaribu, wartawan yang tewas karena dibunuh dalam insiden rumah terbakar di Medan, melaporkan seorang anggota TNI AD yakni Koptu HB dari Batalyon Infantri Simbisa 125 Kabanjahe ke Pusat Polisi Militer TNI AD (Puspomad) di Gambir, Jakarta Pusat, Jumat (12/7/2024). HB dilaporkan ke Puspomad lantaran diduga menjadi salah satu dalang dari terbunuhnya Rico bersama keluarganya.

Menurut kuasa hukum keluarga Rico, Irfan Saputra, HB beberapa kali diberitakan oleh Rico lantaran diduga terlibat dalam aktivitas judi di lingkungan TNI. Berita itu pun meluas hingga membuat HB meminta pihak media tempat Rico bekerja untuk menurunkan berita tersebut.

"Ada juga percakapan tentang adanya telepon beberapa kali dari yang kita laporkan ini yang diduga anggota TNI itu kepada pimrednya (Rico) untuk melakukan takedown kepada pemberitaan yang sebelumnya dilakukan," kata Irfan Saputra di Puspomad, Gambir, Jakarta Pusat.

Tidak hanya itu, Rico juga beberapa kali meminta perlindungan dari pihak polisi lantaran kerap menerima ancaman dari oknum yang diyakini sebagai anggota TNI. Ancaman tersebut sering diterima setelah Rico setelah beberapa kali memberitakan soal keterlibatan HB dalam aktivitas judi.

Karena bukti-bukti tersebut, Irfan dan keluarga korban memberanikan diri untuk melaporkan HB ke Puspomad. Irfan melanjutkan, pihaknya sudah menyerahkan beberapa barang bukti berupa bukti percakapan aplikasi media sosial antara Rico dan HB.

Pihaknya juga telah memberikan bukti percakapan HB kepada pimred media tempat Rico bekerja terkait permintaan menurunkan berita. Irfan berharap Puspomad serius menyelidiki laporan tersebut demi mengungkap adanya tersangka lain dibalik tersangka B, RAS dan YT yang sebelumnya sudah tertangkap.

Irfan mengatakan pihaknya sudah diterima Puskomad tetapi lembaga tersebut belum memberikan pernyataan kepada media. Sementara itu pihak keluarga korban diperiksa lagi setelah sholat Jumat. Hingga kini, media masih mencoba konfirmasi ke Kadispenad soal anggota TNI AD yang dilaporkan.

Kemarin, Kepolisian Daerah (Polda) Sumatera Utara kembali menetapkan tersangka baru yang diduga terlibat dalam kasus pembakaran rumah wartawan Rico Sempurna Pasaribu di Jalan Nabung Surbakti, Kabupaten Karo. "Kami sudah tetapkan B sebagai tersangka baru dalam kasus pembakaran rumah Rico Sempurna Pasaribu," ujar Kepala Bidang Humas Polda Sumatera Utara Kombes Pol Hadi Wahyudi di Medan, Kamis (11/7/2024).

Hadi mengatakan B ditangkap di Kabupaten Karo setelah petugas menangkap eksekutor pembakaran rumah korban yakni RAS pada Sabtu (6/7/2024) dan YT, Ahad (7/7/2024). Lebih lanjut, dia mengungkapkan bahwa tersangka B tersebut yang memerintahkan kedua pelaku lainnya membakar rumah korban Rico Sempurna Pasaribu

"Tersangka B menyuruh YST membakar, serta memberikan uang Rp130 ribu kepada RAS untuk dibelikan minyak Pertalite dan solar yang digunakan membakar rumah korban," tutur Hadi.

Kemudian, dia mengatakan, RAS bersiap dengan menggunakan sepeda motor. Setelah api menyala, kedua pelaku kabur dan membuang botol bekas campuran bahan bakar minyak (BBM) sekitar 30 meter dari tempat kejadian perkara.

"Aksi pembakaran ini terekam sangat jelas dari analisa kamera pengawas atau CCTV di sekitar rumah korban Sempurna Pasaribu," kata dia.

Dalam peristiwa kebakaran tersebut mengakibatkan empat korban jiwa, yakni Rico Sempurna Pasaribu, Efprida Boru Ginting (istri), Sudiinveseti Pasaribu (anak), dan Lowi Situngkir (cucu) pada Kamis (27/6) dini hari.

Sebelumnya, Hadi menegaskan, tersangka YHS dan YST bukan dari kalangan militer. “Kedua tersangka itu, RHS dan YST dari sipil,” kata Hadi saat dihubungi Republika, Selasa (9/7/2024).

Hadi menyampaikan kedua tersangka sementara ini dijerat dengan sangkaan Pasal 187 KUH Pidana. Sangkaan tersebut terkait dengan kesengajaan minimbulkan kebakaran, atau ledakan yang menghilangkan nyawa orang lain. Ancamannya penjara seumur hidup, atau sekurang-kurangnya 20 tahun.

“Penanganannya di Polres Tanah Karo. Polda (Sumut) hanya melakukan atensi dan pengawasan saja,” ujar Hadi.

Jakarta: Penyanyi INDAHKUS tampil dalam variety show Tiongkok bertajuk Go For It. Penyanyi asal Bandung itu membawakan lagu miliknya sendiri di atas panggung.

Melalui unggahan di akun Instagram @indahkus_, Kamis, 11 Juli 2024, INDAHKUS membagikan potret penampilannya saat tampil dalam variety show Go For It. Ia membawakan dua lagu miliknya bertajuk "It's You" dalam bahasa Mandarin dan "Aries".

"Aku bawain lagu debutku, 'It's You' (versi bahasa Mandarin) sama 'Aries'," tulis INDAHKUS dalam keterangan unggahannya.
Ia mengaku cukup tegang saat tampil di atas panggung. Hal itu karena lagu "It's You" yang INDAHKUS nyanyikan dalam bahasa Mandarin.

baca juga: Ketika Yasmin Napper dan Indah Kus Berkonflik Akibat Cinta Segitiga

"Tegang? Tentu, pertama kali juga ngenalin laguku dengan bercerita dalam bahasa Mandarin hahaha," tulis INDAHKUS.

Meski begitu, ia menilai bahwa itu adalah pengalaman yang seru. INDAHKUS menganggap itu sebagai salah satu momen yang tidak akan pernah terlupakan.

"Tapi seru, dan salah satu unforgettable moment juga buatku," tulis INDAHKUS.

Ini merupakan kedua kalinya INDAHKUS mengikuti acara televisi di Tiongkok. Sebelumnya, ia pernah mengikuti sebuah acara bertajuk e-Pop Unity pada 2023 lalu.

Sebagai informasi, INDAHKUS mulai dikenal oleh publik setelah mengikuti dan masuk ke dalam 15 besar ajang Miss Indonesia 2014. Setelah itu, ia mulai mencoba memulai kariernya di industri hiburan. Salah satunya sebagai penyanyi.

INDAHKUS telah memiliki deretan single dan sebuah album bernama Once in a Blue Moon yang dirilis pada 2022 lalu. Album tersebut tujuh lagu, termasuk "Aries" dan "Endless Loop".

(ELG)

Bisnis.com, JAKARTA – Pemerhati penerbangan Gerry Soejatman angkat bicara terkait langkah-langkah yang akan dilakukan pemerintah untuk menekan harga tiket pesawat.

Gerry menyebut, harga tiket pesawat di luar negeri cenderung lebih murah ketika di low season. Kemudian, harga tiket akan mengalami kenaikan saat high season.

Gerry menuturkan, harga tiket pesawat di luar negeri saat high season akan jauh lebih mahal dibandingkan dengan periode yang sama di Indonesia.

“Di luar negeri bisa jual murah saat low season karena tidak ada tarif batas atas (TBA) ataupun tarif batas bawah (TBB),” ujar Gerry saat dihubungi, Jumat (12/7/2024).

Gerry menuturkan, langkah pemerintah untuk menekan harga tiket pesawat dapat dilakukan dengan menurunkan harga bahan bakar pesawat atau avtur dan juga menurunkan kurs dolar AS. Hal tersebut karena faktor-faktor lain yang mempengaruhi biaya akan mengikuti pergerakan harga avtur dan juga kurs nilai tukar.

Dia mengatakan, ketimbang mengendalikan harga tiket yang kemungkinan tidak sesuai dengan kebutuhan atau kondisi pasar, pemerintah dapat melakukan revisi TBA dan TBB sesuai dengan pergerakan komponen biaya.

Kemudian, opsi lain adalah mencabut mekanisme TBA dan TBB atau melepas harga tiket ke mekanisme pasar. Meski demikian, dia juga mengingatkan pemerintah harus mempersiapkan konsekuensi dari kedua pilihan tersebut nantinya.

“Jangan yang ada pemerintah maunya bisa dapat enaknya sistem TBA dan sistem harga bebas [mekanisme pasar],” kata Gerry.

Gerry melanjutkan, praktik melepas harga tiket penerbangan domestik ke mekanisme pasar sudah dilakukan oleh banyak negara di dunia. Gerry mengatakan AS, negara-negara di Eropa, dan negara tetangga Indonesia di kawasan Asia Tenggara tidak memberlakukan batas atas dan batas bawah untuk harga tiket pesawat.

Dia menuturkan, pemberlakuan TBA dan TBB secara de facto memberikan kekuatan hukum untuk maskapai dalam menaikkan dan menurunkan harga tiket selama masih berada dalam koridor batas tersebut.

Sementara itu, dalam pengawasannya, negara-negara tersebut memiliki lembaga khusus yang memantau persaingan antar pelaku usaha.

Menurut Gerry, jika Indonesia berniat memberlakukan mekanisme pasar ini, proses pengawasan persaingan usaha dapat dilakukan oleh Ditjen Perhubungan Udara Kementerian Perhubungan (Kemenhub), yaitu pada Direktorat Angkutan Udara.

“Menurut saya pengawasan bisa dilakukan Direktorat Angkutan Udara di Ditjen Perhubungan Udara Kemenhub. Kalau Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) menurut saya masih banyak PR-nya sebelum bisa mengemban tugas ini jika nantinya harga tiket pesawat dilepas ke mekanisme pasar,” ujar Gerry.

Sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan, melalui akun Instagram resminya @luhut.pandjaitan menyebut pemerintah telah menyiapkan sejumlah langkah untuk menurunkan harga tiket pesawat.

Salah satu hal yang akan dilakukan adalah mengkaji operasi biaya pesawat. Luhut mengatakan, Cost Per Block Hour (CBH) yang merupakan komponen biaya operasi pesawat terbesar perlu diidentifikasi rincian pembentukannya. Dia menuturkan, perlu ada strategi untuk mengurangi nilai CBH berdasarkan jenis pesawat dan layanan penerbangan.

Selain itu, pihaknya juga berencana untuk mengakselerasi kebijakan pembebasan Bea Masuk dan pembukaan larangan terbatas (Lartas) barang impor tertentu, untuk kebutuhan penerbangan.

"Karena porsi perawatan pesawat berada di 16% porsi [biaya operasi] keseluruhan setelah avtur," ujar Luhut.

Lanjutnya, mekanisme pengenaan tarif berdasarkan sektor rute berimplikasi pada pada pengenaan PPN hingga iuran Jasa Raharja. Oleh karena itu, perhitungan tarif perlu disesuaikan berdasarkan biaya operasional maskapai per jam terbang.

Dia menuturkan, mekanisme pengenaan tarif berdasarkan sektor rute, berimplikasi pada pengenaan dua kali tarif PPN, Iuran Wajib Jasa Raharja (IWJR), dan Passenger Service Charge (PSC), bagi penumpang yang melakukan transfer/ganti pesawat.

Menurutnya, mekanisme perhitungan tarif perlu disesuaikan berdasarkan biaya operasional maskapai per jam terbang. Hal tersebut akan berdampak signifikan mengurangi beban biaya pada tiket penerbangan.

REPUBLIKA.CO.ID, TANGERANG – Universitas BSI (Bina Sarana Informatika) Kampus BSD benar-benar bikin gebrakan baru. Kali ini, bekerja sama dengan Yayasan Syiar Islam Dalam Gelap (YSIDG), mereka sukses mengadakan acara Tabligh Akbar di Masjid Al Fath BSI, BSD, Tangerang Selatan pada 29-30 Juni 2024. Bukan hanya Tabligh Akbar biasa, acara ini juga disertai bakti sosial berupa pengobatan gratis yang bikin warga setempat sumringah.

Acara ini dipelopori oleh dua dokter super dedikatif, dr Miftahul Huda dan dr Retta Adhimarta Atmaja. Mereka dengan sepenuh hati memberikan pelayanan kesehatan, mulai dari pemeriksaan, konsultasi medis, hingga obat-obatan gratis. Kehadiran mereka benar-benar jadi pahlawan bagi warga yang butuh akses kesehatan.

Tidak cuma dokter keren aja yang hadir, Kepala Kampus Universitas BSI Kampus BSD, Mahmud Safudin dan Ketua pelaksana acara sekaligus Kepala Kampus Universitas BSI Kampus Ciputat Mulyadi, juga ikut meramaikan acara ini. Tak ketinggalan, Ustaz M. Hakim Bawazier, Pembina YSIDG, hadir memberikan tausiyah yang bikin hati adem.

Antusiasme masyarakat terhadap acara ini luar biasa. Mereka merasa terbantu dengan adanya pengobatan gratis ini, terutama buat yang akses kesehatannya terbatas. Terlihat senyum lebar dan rasa syukur dari wajah-wajah yang hadir. Mahmud Safudin pun tak lupa mengucapkan rasa syukur dan harapannya agar kegiatan ini bisa terus diadakan.

Mulyadi menambahkan bahwa kegiatan ini merupakan bagian dari tanggung jawab sosial Universitas BSI dan YSIDG. Ia berharap kolaborasi ini bisa terus berlanjut dan memberikan manfaat yang lebih besar lagi di masa mendatang.

Sementara itu, Ustaz Hakim Bawazier mengajak masyarakat untuk terus menjaga kesehatan dan memperbanyak amal kebaikan. Semangat gotong royong yang ditunjukkan semua pihak benar-benar bikin acara ini sukses besar.

“Dengan terlaksananya bakti sosial pengobatan gratis ini, masyarakat nggak cuma merasakan manfaat langsung, tapi juga semakin tergerak untuk menjaga kesehatan dan meningkatkan keimanan melalui kegiatan-kegiatan positif seperti Tabligh Akbar ini. Semoga ke depannya makin banyak acara keren seperti ini, ya,” tutur Ustaz Hakim.