Bisnis.com, PEKANBARU - Kantor Cabang BPJS Ketenagakerjaan (BPJAMSOSTEK) Pekanbaru Panam memberikan perlindungan kepada seluruh mahasiswa Kuliah Kerja Nyata (Kukerta) Universitas Riau (Unri) Angkatan Tahun 2024.

Penyerahan kartu kepesertaan secara simbolis diserahkan langsung oleh Pj Gubernur Riau, SF Hariyanto diwakili Kepala Dinas Kepemudaan dan Olahraga Riau Erisman Yahya bersama Rektor Universitas Muhammadiyah Riau, Prof. Sri Indarti.

Kepala Cabang BPJS Ketenagakerjaan Pekanbaru Panam, Ruszian Dedy mengatakan seluruh mahasiswa Kukerta Unri Tahun 2024 kini terlindungi dalam dua program, yaitu Jaminan Kematian (JKM) dan Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK).

"Tujuan dari perlindungan ini adalah untuk memberikan ketenangan dan kenyamanan bagi mahasiswa dalam menjalankan aktivitas Kukerta, terutama untuk melindungi mereka dari risiko yang mungkin terjadi selama mengikuti program Kukerta," ungkapnya Kamis (11/7/2024).

Dia menambahkan memang mahasiswa bukanlah pekerja seperti umumnya, tetapi kegiatan Kuliah Kerja Nyata atau Kukerta merupakan aktivitas kerja yang pelaksananya berhak terlindungi dalam jaminan sosial tenaga kerja.

Rektor Unri, Prof Sri Indarti mengatakan program Kukerta Unri tahun ini diikuti oleh 5.203 mahasiswa, yang nantinya tersebar di kabupaten/kota di Riau.

Dia berharap seluruh peserta Kukerta dapat melaksanakan tugas dengan baik dan kembali ke kampus dengan selamat. Dia juga mengingatkan agar dalam menjalankan tugas, para peserta Kukerta tetap menjaga marwah dan martabat universitas.

Acara penyerahan kartu kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan ini menandai komitmen Pemprov Riau dan Unri dalam melindungi para mahasiswa yang terlibat dalam program Kukerta. Dengan perlindungan ini, diharapkan para peserta Kukerta dapat menjalankan tugas mereka dengan tenang dan fokus, serta merasa aman dari risiko yang mungkin timbul selama menjalankan program Kukerta.

teman kumparan seru-seruan lagi di acara kumparan Hangout Tur Museum DPR RI pada Rabu, 10 Juli 2024 kemarin. Sebanyak 30 peserta, termasuk dari komunitas Sobat Healing dan Neo Historia, hadir untuk meramaikan acaranya.

Tur dimulai dengan registrasi di pos pemeriksaan tamu DPR RI. Sambil menunggu pengarahan, peserta saling kenalan dan ngobrol-ngobrol singkat.

Setelah itu, peserta masuk ke Gedung Nusantara 3 buat mendengarkan materi tentang tugas dan fungsi DPR RI. Materi ini disampaikan langsung oleh Sekretariat Jenderal DPR RI, lho.

Keseruan berlanjut ketika peserta diajak keliling Gedung DPR. Enggak hanya menjelajahi Museum, mereka juga diajak mengunjungi ruang rapat paripurna 1. Lewat sesi tur ini, peserta jadi tahu deh bagaimana tampilan ruang rapat DPR RI dari dekat.

Azara Nandita dari Youniverse Community ditanya soal perasaannya mengikuti acara kumparan Hangout ini. Katanya, "Seru selalu banyak kamera jadi ada momen diabadikan terus walaupun jarang kesorot."

Setelah tour building, peserta menikmati makan siang yang sudah disiapkan tim humas DPR. Acara ditutup dengan foto bareng dan pengumuman IGS competition di grup teman kumparan.

Peserta yang nge-post keseruan acara di Instagram dengan mention akun @kumparancom berhak mendapatkan hadiah menarik. Wahyu Kurniawan dari Sobat Healing bilang kesempatan mengikuti Kumparan Hangout di Gedung DPR-RI adalah pengalaman yang sangat berharga.

kumparan Hangout Tur Museum DPR enggak cuma kasih pengetahuan soal fungsi dan tugas DPR RI, tapi juga mempererat hubungan antar komunitas. Bahkan, acara ini juga kasih pengalaman yang tak terlupakan buat peserta.

Penasaran dengan keseruan acaranya? Yuk, simak kumpulan foto teman kumparan di kumparan Hangout Tur Museum DPR RI berikut ini:

KPK akan mengusut aliran hasil korupsi pungli yang mengalir ke keluarga Syahrul Yasin Limpo (SYL). Penyidik akan mendalaminya dalam perkara dugaan pencucian atau TPPU SYL yang juga sedang berproses di KPK.

“Sementara didalami di TPPU SYL yang masih berjalan,” kata jubir KPK Tessa Mahardhika kepada wartawan, Kamis (11/7).

Dalam sidang, Hakim meyakini SYL menikmati keuntungan Rp 14 miliar dari hasil pungli pejabat Kementerian Pertanian. Pihak yang disebut turut menikmati uang itu adalah keluarga SYL.

Berikut beberapa keuntungan yang diperoleh keluarga SYL berdasarkan pertimbangan Hakim:

Dalam putusan, Hakim juga mengungkapkan adanya pengembalian uang yang dilakukan dua anak SYL ke rekening KPK. Yakni Indira Chunda Thita dan Kemal Redindo Syahrul. Adapun masing-masing jumlahnya adalah sebesar Rp 293,2 juta dan Rp 253 juta.

Atas perbuatan korupsi itu, SYL divonis 10 tahun penjara dan harus membayar uang pengganti Rp 14 miliar subsider 2 tahun penjara.

Selain kasus korupsi yang sudah divonis ini, SYL juga masih harus menghadapi kasus lain, masih di KPK, yakni Pencucian Uang. Dia diduga menyamarkan dan membelanjakan hasil gratifikasi yang didapatkan.

AKBP Rossa Purbo Bekti, Penyidik KPK yang memeriksa Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto selaku saksi kasus Harun Masiku, dilaporkan ke Propam Polri. Pelapornya adalah staf Hasto bernama Kusnadi.

Sebelum pelaporan tersebut, Rossa juga dilaporkan ke Dewas KPK terkait dugaan intimidasi saat menggeledah rumah advokat sekaligus eks Caleg PDIP Donny Tri Istiqomah.

KPK menilai pelaporan-pelaporan itu mengganggu penyidikan kasus Harun Masiku.

"Mengganggu rencana penyidikan yang sudah dibuat, karena yang bersangkutan (Rossa) harus memenuhi panggilan-panggilan tersebut," ujar juru bicara KPK Tessa Mahardhika kepada wartawan, Kamis (11/7).

"Tetapi, penyidikan tetap akan terus berjalan sebagaimana rencana penyidikan. Satgas dan tim yang lain tetap akan terus mengerjakan penyidikan tersangka HM [Harun Masiku], termasuk mencari keberadaan tersangka HM," jelas dia. Harun telah buron sekitar 4 tahun.

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto mengatakan, pihaknya menyiapkan pengusaha Jusuf Hamka untuk mendampingi Ketua Umum PSI Kaesang Pangarep untuk maju di Pilkada Jakarta 2024.

Airlangga menyebut opsi itu bakal diambil apabila Kaesang bersedia maju di Jakarta.

"Untuk mendukung tadi Mas Kaesang, seandainya beliau memilih Jakarta, saya siapkan kader Golkar yang sudah malang melintang di infrastruktur, yaitu Babah Alun (Jusuf Hamka)," ujar Airlangga dalam jumpa pers, usai bertemu Kaesang di DPP Golkar, Jakarta Barat, Kamis (11/7/2024).

Adapun Jusuf Hamka turut dipamerkan oleh Airlangga dalam jumpa pers. Jusuf Hamka tampak mengenakan kemeja berwarna kuning.

Airlangga menjelaskan, Jakarta memiliki tantangan yang sangat besar karena penduduknya mencapai 10 juta orang.

Dia menyebut Jakarta harus bisa memiliki solusi dalam memecah kemacetan.

"Khusus untuk Jakarta, Golkar tentu melihat tantangan Jakarta besar sekali, termasuk kita ingin Jakarta ini salah satu kota dengan penduduk 10 juta. Kita harus bisa kalahkan Thailand untuk mengatasi kemacetan sehingga tantangan utama Jakarta adalah infrastruktur," imbuhnya.

Sementara itu, Airlangga mengaku tidak terburu-buru dalam memutuskan siapa yang akan diusung di Jakarta.

Pasalnya, kata dia, masih ada waktu kurang lebih 2 bulan lagi.

Terlebih, Airlangga masih harus berbicara dengan Koalisi Indonesia Maju (KIM) terlebih dahulu untuk pencalonan di Jakarta ini.

Sebagai Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dengan mandat penugasan Jalan Tol Trans Sumatera (JTTS) dan pembangunan infrastruktur, PT Hutama Karya (Persero) (Hutama Karya) berkomitmen mengoptimalkan implementasi Keterbukaan Informasi Publik dalam upaya penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik atau Good-Corporate-Governance (GCG) secara berkelanjutan.

Komitmen tersebut ditunjukkan melalui penyelenggaraan kegiatan Workshop Keterbukaan Informasi Publik kepada seluruh Perangkat Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Hutama Karya bersama Komisi Informasi Pusat RI, pada hari ini, Kamis (11/07), di Jakarta.

Mengangkat tema “Mewujudkan Pembangunan Infrastruktur yang Transparan”, kegiatan ini dihadiri langsung oleh Wakil Ketua Komisi Informasi RI, Arya Sandhiyudha; Komisioner Komisi Informasi Pusat RI Bidang Advokasi, Sosialisasi, dan Edukasi, Samrotunnajah Ismail; Direktur Human Capital & Legal (DHCL) Hutama Karya, Muhammad Fauzan; serta Executive Vice President (EVP) Sekretaris Perusahaan dan Atasan PPID Hutama Karya, Adjib Al Hakim.

Wakil Ketua Komisi Informasi Pusat RI Arya Sandhiyudha menyampaikan bahwa keterbukaan informasi merupakan hak bagi seluruh anak bangsa.

“Hal ini ditekankan pada Undang-Undang (UU) No. 14 Tahun 2008 bahwa informasi itu adalah hak bagi human rights atau dalam Sustainable Development Goals (SDGs) termasuk dalam hak universal,” ujar Arya.

Dibuka dengan Laporan mengenai Implementasi Layanan Informasi Publik di Perusahaan, EVP Sekretaris Perusahaan dan Atasan PPID Hutama Karya Adjib Al Hakim menjelaskan kinerja dan strategi layanan informasi publik di lingkungan perusahaan, yang berhasil membawa perusahaan mempertahankan predikat “Informatif” dari Komisi Informasi Pusat dari tahun 2022 hingga 2023.

“Penguatan layanan informasi publik terus menjadi fokus perusahaan yang menitikberatkan pada 3 aspek yakni layanan, kualitas informasi, dan peningkatan sumber daya. Alhamdulillah, hingga Semester I Tahun 2024, lebih dari 50% rencana action telah berjalan semua dan masih sesuai target,” ujar Adjib.

Kegiatan yang disambut antusias oleh 40 perangkat PPID HK Group ini juga mendapatkan perhatian penuh dari DHCL Hutama Karya Muhammad Fauzan. Ia menyebutkan, manajemen sangat mendukung penuh implementasi Keterbukaan Informasi Publik dan mengapresiasi pendampingan aktif yang diberikan oleh Komisi Informasi Pusat RI.

“Transparansi informasi bukan hanya sekedar kewajiban, tetapi juga merupakan salah satu pilar penting, utamanya dalam pembangunan infrastruktur yang kami lakukan, karena saat ini Hutama Karya sedang mengemban mandat pemerintah untuk membangun dan mengoperasikan Jalan Tol Trans Sumatera. Melalui hal ini, kita dapat membangun kepercayaan publik dan menciptakan hubungan yang lebih baik dengan seluruh pemangku kepentingan,” jelas Fauzan.

Selanjutnya, kegiatan ini dilanjutkan dengan sosialisasi dan edukasi terkait Standar Layanan Informasi Publik oleh Komisioner Komisi Informasi Pusat RI Bidang Advokasi, Sosialisasi, dan Edukasi Samrotunnajah Ismail.

“Sebagai badan publik yang informatif, ini merupakan refreshment bagi PPID Hutama Karya untuk dapat mempertahankan predikatnya, bahkan meningkatkan lagi layanan informasi publik yang telah dilakukan,” jelas Samrotunnajah Ismail.

Terakhir, untuk memperdalam pengetahuan PPID Hutama Karya, kegiatan ini ditutup dengan penjelasan dan simulasi klasterisasi terhadap Daftar Informasi Publik (DIP) dan Daftar Informasi Dikecualikan (DIK) yang dikemas secara seru dan menarik oleh Tim Teknis Keterbukaan Informasi Publik.

Artikel ini dibuat oleh kumparan Studio

Bisnis.com, MALANG—Universitas Brawijaya (UB) mengembangkan pita mulsa organik dari limbah pisang, enceng gondok dan daun paitan (crotalaria sp) untuk mencegah pertumbuhan gulma dan mengurangi laju evaporasi di Nusa Tenggara Timur (NTT).

Dosen Fakultas Pertanian, Rita Parmawati, mengatakan pita mulsa organik merupakan sebuah teknologi yang menggantikan mulsa dari plastik yang dianggap tidak ramah lingkungan karena tidak bisa terurai dengan baik.

“Kelemahan dari penggunaan mulsa plastik terhadap pertumbuhan tanaman adalah dapat menurunkan pertumbuhan dan hasil tanaman, meningkatkan serangan hama, meningkatkan kontaminasi mikroplastik, genangan air, hilangnya struktur tanah dan mengurangi aktivitas mikroorganisme tanah,” katanya, Kamis (11/7/2024).

Dia menjelaskan, teknologi itu akan diterapkan pada saat mendekati musim tanam ke dua di Kabupaten Malaka Nusa Tenggara Timur (NTT), sebab di wilayah itu limbah pisang sangat melimpah.

"Oleh karena itu, kita manfaatkan bersama enceng gondok dan daun paitan untuk dihancurkan, dicacah dan di cetak menjadi sebuah lembaran se lebar 25 cm," katanya.

Fungsinya, kata dia, untuk menekan pertumbuhan gulma dan mengurangi laju evaporasi sampai dengan 40% dan jika terkena matahari pita mulsa organik akan terurai menjadi pupuk.

Saat ini, proses penerapan pita mulsa dilakukan pada skala laboratorium dan sudah pada tahap sosialisasi pada bupati Kabupaten Malaka, dan beberapa gapoktan serta kepala dinas di lingkungan Kabupaten Malaka.

"Kenapa kita pilih Kabupaten Malaka sebagai lokasi penerapan teknologi Pita Mulsa Organik karena berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) pertumbuhan pertanian di daerah tersebut masih rendah. Padahal masyarakat Kabupaten Malaka menggantungkan sistem perekonomiannya dari bidang pertanian," katanya.

Rita menambahkan, Kabupaten Malaka juga termasuk wilayah perbatasan dengan tingkat pertumbuhan ekonomi rendah.

"Permasalahannya disana Produktifitas padi itu mulai tahun 2020 sampe 2022 mengalami penurunan dan kesulitan untuk pasokan benih padi dan ada permasalahan pertanian lain seperti gulma, evaporasi, suhu tanah, dan sistem irigasi. Hal itulah yang saat ini berusaha kita pecahkan dan harapannya produktiftas padi di tahun 2024 itu mengalami kenaikan," ujarnya.

"Kami akan ke Malaka akhir Juli ini. Untuk proses penbuatan Pita Mulsa bagi lahan 10 hektar kami bekerjama dengan pabrik mesin PT. Widjaya Teknik Indonesia (Witech)," katanya.

Untuk keberlanjutan penerapan teknologi, dia menegaskan, masyarakat akan diajarkan pembuatan pita mulsa organic mulai dari pengenalan bahan, mencacah, pembuatan bubur pita, pengeringan dan pengepresan sehingga harapannya masyarakat mampu memproduksi secara mandiri pita mulsa organik. (K24)

Perbesar

Reporter: Akhmad Suryahadi | Editor: Noverius Laoli

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. PT Sumber Global Energy Tbk (SGER) kembali mengirim batubara ke Vietnam. Kali ini, SGER mengirim 70.000 ton batubara kepada Vinacomin Northern Coal.

Untuk diketahui, ini merupakan bagian dari kontrak pengiriman kepada Vinacomin senilai US$ 22,51 juta. Batubara ini dibeli SGER dari produsen yang berbasis di Laos, yakni dari Xekong Power Plant Company. Perusahaan ini beroperasi di Provinsi Saravan, sekitar 800 km di selatan Vientiane, Ibu Kota Laos.

Batubara yang dibeli memiliki spesifikasi nilai kalori alias net calorific value sebesar 4.833 (kcal)/kg, memiliki kandungan abu 28,65%, dan memiliki kandungan sulfur sebesar 0,43%.

Direktur Utama Sumber Global Energy Welly Thomas mengatakan, sebagai perusahaan trading batubara, SGER senantiasa selektif dalam memilih penjual.

Welly menilai, batubara yang dibeli dari Laos ini memiliki daya saing yang cukup kompetitif. Selain memiliki nilai jual yang cukup bersaing, permintaan terhadap batubara kalori rendah ini masih cukup baik, terutama dari negara berkembang.

Di negara Asia Tenggara, Vietnam menjadi negara dengan laju pertumbuhan permintaan tertinggi.

Di sisi lain, Laos memiliki cadangan batubara yang cukup banyak. Laos memiliki sekitar 554 juta ton cadangan batubara terbukti, dimana negara ini menduduki peringkat ke-37 di dunia. Sisa batubara Laos bisa bertahan untuk sekitar 106 tahun.

"Laos menjadi salah satu negara yang kami bidik sebagai sumber pembelian batubara. Ke depan kami akan terus menjajaki peluang pengiriman ke Vietnam dan juga negara lain, khususnya di Asia Tenggara, mengingat potensi kebutuhan batubara di wilayah ini masih cukup tinggi,” terang Welly dalam siaran pers, Kamis (10/7).

Dengan melihat prospek batubara yang masih baik, Welly menargetkan pendapatan SGER bisa tumbuh 10% tahun ini.

MEDAN, iNews.id – Polisi telah menahan B alias Bulang, tersangka kasus pembakaran rumahwartawan, Rico Sempurna Pasaribu di Kabupaten Karo. Bulang merupakan pemberi perintah pembakaran rumah kepada dua tersangka yang sebelumnya sudah ditangkap.

"Iya benar, sudah ditahan," kata Kabid Humas Polda Sumut, Kombes Pol Hadi Wahyudi, Kamis (11/7/2024).

Hadi sebelumnya menyebut bahwa peran tersangka B ini terungkap setelah Polisi melakukan pengembangan penyidikan terhadap 2 eksekutor pembakaran yang sudah terlebih dahulu ditangkap dan ditetapkan sebagai tersangka.

"Kita melakukan analisis terhadap hubungan komunikasi antara salah seorang eksekutor dan kita menemukan keterlibatan tersangka B dalam pembakaran itu," katanya.

Menurut Hadi, polisi terus mengembangkan penyelidikan kasus tersbeut untuk mencari tahu pihak-pihak lain yang patut diduga terlibat dalam aksi pembakaran yang menewaskan Rico Sempurna Pasaribu dan tiga anggota keluarganya itu.

"Iya, kita masih terus kembangkan penyelidikan. Untuk menemukan fakta-fakta atas aksi pembakaran tersebut. Termasuk pihak-pihak lain yang terlibat,” katanya.

Dengan penahanan tersangka B, kata dia, sudah 3 tersangka yang ditahan dalam kasus pembakaran rumah wartawan tersebut. Mereka yakni, tersangka B, RAS (37) dan YT (36) yang berperan sebagai eksekutor pembakaran. 

Editor: Kastolani Marzuki

JAKARTA, KOMPAS.com - Mantan Menteri Pertanian (Mentan) Syahrul Yasin Limpo (SYL) mengeklaim, kasus yang menjeratnya menjadi terdakwa bukanlah tindak pidana korupsi seperti izin impor ataupun bagi-bagi proyek.

SYL berpandangan, jaksa penuntut umum (JPU) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengaitkan pembelian barang-barang yang dibeli oleh dirinya dan keluarga bersumber dari hasil pemerasan.

"Saya ingatkan ini bukan proyek, ini bukan rekomendasi-rekomendasi dan izin-izin impor yang ratusan triliun, kalau saya mau korupsi ini, bukan yang ditarik adalah skincare, yang ditarik adalah pembelian parfum dan lain-lain," kata SYL seusai sidang putusan di Pengadilan Tipikor Jakarta, Kamis (11/7/2024).

SYL pun mengeklaim dirinya tidak pernah menerima uang dari patungan pejabat Kementan sebagaimana yang dituduhkan.

Ia menegaskan bahwa seluruh pengeluaran untuk keperluan pribadi bersumber dari pendapatan yang sah.

"Saya tidak pernah menerima atau megang uang yang dituduhkan untuk saya bayar-bayar sendiri," kata SYL.

Di sisi lain, SYL berharap tidak ada pejabat negara yang khawatir mengambil kebijakan lantaran takut dipenjara. Ia mengingatkan bahwa setiap kebijakan yang diambilnya pasti memiliki risiko.

"Mudah-mudahan tidak ada pejabat yang takut mengambil kebijakan untuk kepentingan rakyat dan bangsa hanya karena persoalan saya,” kata SYL.

“Mungkin saya salah, tapi semua demi bangsa, demi negara, demi kepentingan rakyat, kamu adili saya di saat Indonesia normal, kau tidak melihat bagaimana Indonesia pada saat kondisi kerawanan pangan yang ada," ucap dia.

Majelis hakim Pengadilan Tipikor Jakarta menjatuhi hukuman 10 tahun penjara dan denda Rp 300 juta subsider empat bulan kurungan kepada SYL.

SYL dinilai terbukti melakukan korupsi dengan memeras para pegawai Kementerian Pertanian.

Majelis hakim pun membebankan SYL untuk membayar uang pengganti sebesar Rp 14,1 miliar dan 300 juta dollar AS.

Forest Wacth Indonesia (FWI) menilai masa transisi kepemimpinan suatu pemerintahan baik presiden hingga bupati menjadi titik rawan bagi hutan di Indonesia.

Manager Kampanye, Advokasi, dan Media FWI, Anggi Putra Prayoga, mengatakan izin kawasan hutan menunjukkan tren yang tinggi saat transisi pemerintahan, baik itu pemerintahan presiden, gubernur, bupati, atau walikota. Tren tersebut terjadi saat transisi pemerintahan pada 2014, 2019, hingga 2024.

“Dalam masa transisi ini, ini yang kita sebut sebagai obral izin baru. Jadi, yang terakhir ini kita identifikasi sebagai channel-channel izin baru yang akan muncul,” ujar Anggi dalam diskusi virtual, Kamis (11/7).

Anggi mengatakan, dalam praktiknya setidaknya ada tiga jalur yang biasa digunakan oleh pemangku kebijakan dalam konteks mengobral izin kawasan hutan. Pertama, berkaitan dengan izin pelepasan kawasan hutan. Sementara kedua, izin yang berkaitan dengan arahan pemanfaatan hutan.

Kemudia yang ketiga adalah melalui aktifasi mantah Aparat Penegak Hukum (APH). Anggi menjelaskan, terdapat banyak APH yang sudah tidak memiliki izin untuk mendapatkan konsesi untuk menebang hutan.

Anggi mengatakan, APH tersebut mayoritas mendapatkan konsesi untuk dapat memanfaatkan hutan dalam rentan waktu 1990 sampai dengan 2005. Izin inilah yang banyak diaktifkan saat masa transisi pemerintahan.

“Nah, ketika Pemda, pemerintah, atau dalam konteks ini KLHK mengetahui ada setiap juta hektare APH yang tidak aktif, maka itu salah satu indikasi akan digunakan izin baru,” ujarnya.

Sementara itu, pelepasan kawasan hutan menjadi suatu yang harus diwaspadai. Pelepasan Kawasan hutan sebagai bagian dari upaya untuk memperpanjang izin konsesi, melanggengkan kekuasaan dan juga termasuk bagian dari upaya untuk eksploitasi sumber daya alam yang ada.

“Jadi, banyak juga perlepasan hutan yang di dalam kawasan hutan itu masih berupa hutan sebetulnya. Karena sebetulnya mereka juga tidak mampu untuk melakukan operasionalisasi usaha mereka,” ucapnya.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Kementerian Kesehatan (Kemenkes) RI menyatakan saat ini Indonesia mulai memasuki era aging population. Apa itu aging population? Aging population atau penuaan penduduk adalah fenomena di mana terjadi peningkatan jumlah penduduk berusia lanjut (lansia) dalam suatu wilayah atau negara.

"Indonesia kini mulai memasuki aging population, masyarakatnya mulai menua," kata Direktur Kesehatan Usia Produktif dan Lanjut Usia Kemenkes RI Nida Rohmawati dalam taklimat media menjelang Pameran Kesehatan Lansia Internasional Indonesia (Senior Expo) di Jakarta, Kamis (11/7/2024).

Nida mengungkapkan, Organisasi Kesehatan Dunia atau WHO telah memberikan batasan di mana sebuah negara dikatakan memasuki era aging population, bila terdapat lebih dari 10 persen penduduknya yang berada dalam kategori lansia. Indonesia sendiri, katanya, berdasarkan data Badan Pusat Statistik 2023 memiliki hampir 12 persen penduduk lansia.

"Artinya masyarakat kita mulai menua. Dulu -diagramnya- terlihat seperti piramida, dari yang tertua paling sedikit, hingga termuda paling banyak. Sekarang sudah mulai bergeser menjadi seperti vas bunga," ujarnya.

Hal tersebut, kata Nida, juga meningkatkan angka harapan hidup masyarakat Indonesia, dari sebelumnya 68,2 tahun pada 2022 menjadi 74 tahun pada saat ini, yang juga menandakan kian membaiknya akses kesehatan di Indonesia. Meski demikian, lanjutnya, torehan tersebut bukan tanpa catatan. Ia menyebut pada usia harapan hidup 68 tahun, masyarakat lansia Indonesia pada umumnya hanya mengalami masa sakit sebelum meninggal selama 8 tahun, yang angkanya lebih kecil dibandingkan era sekarang yang memiliki angka harapan hidup hingga 74 tahun, dengan masa sakit sebelum meninggal pada umumnya selama 11 tahun.

"Meskipun hidupnya tambah lama, tapi juga tambah menderita. Berusia panjang, tapi sakit-sakitan, itu yang kita cegah sekarang," ujarnya.

Karena itu, Nida menyatakan Kemenkes telah berupaya dalam meningkatkan taraf hidup para lansia, agar selain berusia panjang, para lansia juga memiliki kualitas hidup yang baik. Salah satunya, kata dia, melalui Program Puskesmas Santun Lansia, yang melaksanakan pelayanan kesehatan kepada pra-lansia dan lansia yang meliputi pelayanan promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitatif, yang merupakan bagian dari transformasi kesehatan yang dilalukan oleh Kemenkes RI. Kepada masyarakat, Nida berpesan untuk merawat para lansia dengan baik, karena jika diperlakukan dengan baik, para lansia juga bisa menjadi produktif sebagaimana masyarakat pada umumnya.