Yogyakarta: Seorang calon siswa yang disebut merupakan anak dari direktur perusahaan pengelola rumah sakit, mengundurkan diri dari SMAN 3 Yogyakarta. Hal itu terjadi setelah proses PPDB zona radius dilakukan secara curang.

"Yang bersangkutan telah mengundurkan diri," ujar Kepala Keasistenan Pencegahan, Koordinator Tim Pemantau PPDB, Ombudsman RI (ORI) Perwakilan DIY, Chasidin, Senin, 8 Juli 2024.

Yang bersangkutan diduga berpolemik dalam PPDB di SMA Negeri karena pindah KK dan wali murid. Keluarga inti tinggal di kawasan Jalan Kaliurang Kabupaten Sleman, sedangkan KK baru yang diterbitkan pada 2023 pindah domisili ke Kecamatan Gondokusuman, Kota Yogyakarta.
Selain pindah KK dengan menumpang di keluarga temannya, juga perpindahan wali dilakukan melalui notaris. Namun, anak direktur itu tetap diterima di SMA N 3 Yogyakarta karena dianggap memenuhi ketentuan.

Usai pengunduran diri itu, Chasidin mengatakan tetap membuat laporan kasus. Salah satu yang disorot yakni pentingnya meninjau petunjuk teknis (juknis) PPDB.

Baca juga: Subsidi Siswa Tak Lolos SMP Negeri di Denpasar Disalurkan Lewat Sekolah

"Karena memang di juknisnya itu kan tidak boleh itu ya setelah mencabut tidak boleh tapi ini bisa diperbolehkan mendaftar melalui zonasi radius untuk pemenuhan daya tampung. Itu yang akan kita dalami Apakah memenuhi syarat di juknisnya atau tidak," kata Chasidin..

Sementara, Wakil Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga (Disdikpora) DIY Suhirman mengonfirmasi mundurnya anak bersangkutan dari SMA N 3 Yogyakarta. Ia mengakui pengunduran diri itu terkait dugaan kecurangan yang dilakukan.

"Iya (terkait polemik PPDB), itu kan dari orangtuanya yang mengundurkan diri, kemarin Jumat, 5 Juli," ujar Suhirman

Ia mengatakan sekolah yang akan dituju anak tersebut itu masih dalam tahap koordinasi. Dua sekolah yang potensial dituju dan sesuai ketentuan zonasi radius yakni SMAN 6 dan SMAN 9 Yogyakarta.

"(Lokasi SMAN 6 dan SMAN 9 Yogyakarta) ada di zonasinya, jadi tidak di luar zonasi kok," jelas dia.

(MEL)

TANGERANG, KOMPAS.com - Keluarga terduga pelaku pelecehan seksual sesama jenis yang melibatkan anak di bawah umur di Cisauk, Kabupaten Tangerang, melaporkan balik orangtua korban ke polisi.

Laporan dibuat keluarga terduga pelaku ke Polsek Cisauk pada 1 Juli 2024.

"Setelah selesai saya bikin laporan di polsek (Cisauk), malamnya keluarga pelaku melaporkan balik keluarga korban," ujar salah satu keluarga korban, I, saat dihubungi Kompas.com, Senin (8/7/2024).

I mengatakan, orangtua terduga pelaku tidak terima atas tuduhan yang ditujukan ke pelaku. Menurut orangtua terduga pelaku, anaknya tidak bersalah.

"Orang tuanya beranggapan bahwa anaknya tidak bersalah dan korban fitnah. Malah mereka melapor balik dengan pencemaran nama baik," kata dia.

Terpisah, Kapolsek Cisauk AKP Dhady Arysa membenarkan adanya laporan keluarga terduga pelaku terhadap korban. Laporan itu berkaitan dengan dugaan penganiayaan.

"Bukan pencemaran nama baik, tapi laporan penganiayaan. Terlapor dari salah satu korban," kata Dhady Arysa saat di konfirmasi, Senin(8/7/2024).

Dhady mengatakan, laporan tersebut saat ini sudah diteruskan ke penyidik.

"Ranahnya penyidik," kata dia.

Sebelumnya diberitakan, bocah laki-laki berinisial MR (13) diduga melakukan tindakan pencabulan sesama jenis terhadap teman-temannya yang berusia 8 tahun.

Peristiwa tersebut terjadi pada April 2024 di sebuah taman jajan di Kampung Cibelut, Cisauk, Kabupaten Tangerang, yang sudah lama terbengkalai.

Saat itu, MR menyuruh para korban untuk masuk ke salah satu warung di taman jajan tersebut.

"Pada saat itu, waktu malam-malam abis pulang tarawih, mereka main ke taman jajan yang udah enggak terpakai, kosong. Nah, abis itu anak saya disuruh masuk ke warung," ujar I, keluarga salah satu korban saat dihubungi Kompas.com, Jumat (5/7/2024).

Selain putranya, I menyebutkan, pelaku juga melakukan pelecehan seksual sesama jenis ke anak laki-laki lain. Pelecehan itu dilakukan secara bergilir di hadapan korban yang lain.

"Disaksikan sama teman-teman yang lain, yang juga korban. Abis itu gantian, ada beberapa anak lainnya, cuma saya enggak tahu siapa-siapanya," jelasnya.

I menyebut, peristiwa itu baru terungkap pada Senin (1/7/2024), setelah teman anaknya yang juga korban pelecehan bercerita ke sang kakak. Mendengar cerita adiknya, sang kakak melapor ke orangtua mereka.

"Terungkapnya itu hari Senin kemarin, soalnya ada salah satu anak yang ngobrol sama kakaknya korban. Nah kakaknya korban itulah mengadu ke orang uanya si korban itu, nanyalah diinterogasi anaknya itu," jelas I.

"Setelah diinterogasi, dia mengakui. Bahkan korbannya bukan dia saja, banyak, termasuk anak saya juga," sambungnya.

Atas kejadian tersebut, I bersama dengan orangtua korban lainnya melaporkan kejadian ini ke Polres Tangerang Selatan pada Kamis(4/7/2024).

"Korbannya hampir 12 orang tapi yang melapor hanya 7 orang karena cuma enggan melapor, karena ada juga yang korban masih saudara dengan pelaku," ucap I.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA - Pemerintah memutuskan kebijakan harga gas bumi tertentu (HGBT) atau harga gas murah di bawah 6 dolar AS per MMBTU bagi tujuh kelompok industri dilanjutkan.

Hal tersebut disampaikan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto usai rapat internal bersama Presiden Joko Widodo (Jokowi) membahas keberlanjutan dari kebijakan HGBT di Istana Kepresidenan Jakarta, Senin (8/7/2024).

"Keputusannya HGBT itu dilanjutkan pada sektor eksisting yang sekarang, tujuh sektor," kata Airlangga. Tujuh kelompok industri tersebut, yaitu industri pupuk, petrokimia, oleokimia, baja, keramik, gelas kaca dan sarung tangan karet.

Sementara itu perihal usulan program HGBT juga diperluas ke semua sektor industri, ia mengatakan masih dalam proses pengkajian.

"Itu akan dikaji satu per satu industrinya. Sekarang masih tujuh (kelompok industri)," katanya.

Dalam rapat tersebut, kata dia, pemerintah juga akan memberikan penugasan kepada PT Pertamina (Persero) untuk membuat infrastruktur gas, terutama untuk regasifikasi gas alam cair (liquefied natural gas/LNG).

"Kedua, nanti diberikan izin dan penugasan kepada Pertamina untuk membuat infrastruktur gas, terutama untuk regasifikasi LNG dan ketiga terkait dengan kawasan industri juga diizinkan untuk membuat regasifikasi LNG plus bisa untuk pengadaan LNG dari luar negeri," ucap Airlangga.

Kebijakan HGBT sebesar 6 dolar AS per MMBTU secara khusus diberlakukan pemerintah sejak 2020 bagi tujuh kelompok industri.

Berdasarkan Keputusan Menteri ESDM RI Nomor 91.K/MG.01/MEM.M/2023 tentang Pengguna Gas Bumi Tertentu dan Harga Gas Bumi Tertentu di Bidang Industri, HGBT akan berakhir pada 31 Desember 2024.

Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Arifin Tasrif pada Mei lalu, menyatakan bahwa kebijakan HGBT atau harga gas murah di bawah 6 dolar AS per MMBTU bagi tujuh kelompok industri akan dilanjutkan.

Sementara itu, Menperin Agus Gumiwang Kartasasmita menilai perluasan HGBT untuk seluruh sektor industri tidak membebani APBN dan mengurangi penerimaan negara karena kebutuhan gas untuk industri hanya 30 persen dari total suplai gas nasional. Oleh karenanya, Menperin meminta Program HGBT dapat diperluas untuk seluruh 24 sub sektor industri manufaktur.

Program HGBT yang berjalan sejak 2020 itu, kata Agus, memiliki dampak berganda tiga kali lipat kepada industri, baik investasi, ekspor hingga penyerapan tenaga kerja.

Presiden Jokowi belum meneken Keppres pemberhentian Hasyim Asy'ari sebagai Ketua KPU. Hasyim diputuskan DKPP bersalah terkait dugaan kasus asusila ke PPLN Den Haag, CAT.

"Belum sampai di meja saya. Kalau sudah sampai di meja saya, saya buka, saya tanda tangan," kata Jokowi di Lanud Halim Perdanakusuma, Jakarta, Senin (8/7).

Jokowi tidak bisa memastikan apakah Keppres pemberhentian Hasyim dapat ditandatangani secepatnya. Ia menyebut, penandatanganan Keppres baru akan dilakukan ketika surat pemberhentian sudah diserahkan ke mejanya.

"Wong belum sampai di meja saya," pungkasnya.

Dalam sidang pada Rabu (3/7), majelis sidang DKPP menilai dalil permohonan pengadu dapat dibuktikan dalam persidangan. Majelis memandang Hasyim melanggar Kode Etik Penyelenggara Pemilu (KEPP).

Hasyim disebut memberikan fasilitas khusus kepada pengadu untuk kepentingan pribadi. Termasuk melakukan eksploitasi seksual terhadap pengadu saat bimbingan teknis PPLN Den Haag di Belanda pada 3 Oktober 2023.

Hasyim dinilai tidak menjaga kehormatan dan kredibilitas KPU sebagai penyelenggara Pemilu. Ia melanggar Pasal 6 ayat 1 dan Pasal 17 ayat 1, Pasal 12 ayat a, Pasal 16 huruf e, dan Pasal 19 huruf e.

Bisnis.com, JAKARTA - Pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) resmi memutuskan untuk melanjutkan kebijakan harga gas bumi tertentu (HGBT) selepas 2024.

Menko Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan, pemerintah akan melanjutkan program harga gas murah industri US$ 6 per million british thermal unit (MMBtu) bagi tujuh sektor industri. Ketujuh sektor yang dimaksud, yaitu pupuk, petrokimia, oleochemical, baja, keramik, kaca, dan sarung tangan karet.

“Keputusannya HGBT itu dilanjutkan pada sektor existing sekarang tujuh sektor, sedangkan yang lain nanti dikaji,” kata Airlangga di Istana Negara, Senin (8/7/2024).

Airlangga menyampaikan, pemerintah bakal memberikan izin dan penugasan kepada PT Pertamina (Persero) untuk membuat infrastruktur gas. Salah satunya untuk regasifikasi liquefied natural gas (LNG) atau gas alam cair.

Selain itu, pemerintah akan mengizinkan kawasan industri untuk membuat regasifikasi LNG agar dapat melakukan pengadaan LNG dari luar negeri.

Lebih lanjut, terkait dengan pemberian HGBT diluar tujuh sektor yang sudah diberikan, Airlangga menuturkan bahwa pemerintah masih melakukan kajian akan hal tersebut.

“Itu akan dikaji satu per satu industrinya. Sekarang masih 7,” ujar Airlangga.

Bisnis.com, JAKARTA – Holding BUMN Danareksa menyatakan 14 perusahaan yang gagal sehat setelah proses restrukturisasi akan diserahkan kepada Menteri BUMN Erick Thohir guna mendapatkan rekomendasi lebih lanjut.

Direktur Utama Danareksa Yadi Jaya Ruchandi, dalam keterangan tertulis pada Senin (8/7/2024), menyatakan pihaknya mendorong penyelesaian restrukturisasi 14 BUMN berstatus titip kelola di PT Perusahaan PT Pengelola Aset atau PPA.

Menurutnya, BUMN yang memiliki model bisnis berkelanjutan dan menunjukkan perbaikan kondisi keuangan akan diserahkan ke Danareksa untuk ditingkatkan, sehingga menjadi perusahaan pelat merah yang dapat berkontribusi bagi perekonomian.

“Sedangkan, bagi BUMN Titip Kelola yang tidak dapat menjalankan amanat tujuan pendirian BUMN setelah dilakukan upaya restrukturisasi, maka akan direkomendasikan kepada Kementerian BUMN untuk mendapatkan kebijakan lebih lanjut,” tuturnya.

Adapun 14 BUMN Titip Kelola itu adalah PT Amarta Karya (Persero), PT Barata Indonesia (Persero), PT Boma Bisma Indra (Persero), PT Djakarta Lloyd (Persero), PT Dok dan Perkapalan Kodja Bahari (Persero), serta PT Dok dan Perkapalan Surabaya (Persero).

Selanjutnya adalah PT Industri Kapal Indonesia (Persero), PT Indah Karya (Persero), PT Industri Telekomunikasi Indonesia (Persero), PT Semen Kupang (Persero), PT Pengusahaan Daerah Industri Pulau Batam (Persero), Perum Percetakan Negara Republik Indonesia (PNRI), PT Primissima (Persero), dan PT Varuna Tirta Prakasya (Persero).

PPA sejauh ini tengah melakukan penanganan lebih lanjut untuk menyelesaikan permasalahan ke-14 BUMN tersebut, antara lain stabilisasi kondisi keuangan terhadap BUMN yang dalam proses PKPU, penyelesaian permasalahan hukum ataupun tata kelola, menentukan model bisnis yang berkelanjutan, penguatan organisasi dan SDM, serta efisiensi operasional.

Direktur Investasi PPA Ridha Farid Lesmana mengatakan bahwa pihaknya berkomitmen menyelesaikan mandat Surat Kuasa Khusus (SKK) dari Menteri BUMN untuk melakukan restrukturisasi atas 14 BUMN Titip Kelola.

Dia menuturkan restrukturisasi dilakukan secara menyeluruh dengan mengedepankan manajemen risiko terukur dan tata kelola. Hal ini bertujuan mendapatkan model bisnis yang tepat, sehingga dapat menstabilkan kondisi keuangan BUMN tersebut.

“Dalam melaksanakan mandat SKK, PPA telah melakukan kajian komprehensif untuk menentukan roadmap penanganan terhadap masing-masing BUMN Titip Kelola dengan mengedepankan tata kelola yang baik,” kata Ridha.

Adapun langkah itu ditindaklanjuti dengan melakukan penanganan BUMN Titip Kelola sesuai roadmap yang telah dibahas dan disetujui oleh Kementerian BUMN selaku pemberi mandat.

Sebagai informasi, saat ini terdapat lima BUMN Titip Kelola yang sedang menjalankan putusan homologasi PKPU, yakni Dok dan Perkapalan Kodja Bahari, Industri Telekomunikasi, Dok dan Perkapalan Surabaya, Amarta Karya, dan Barata Indonesia.

Sementara itu, kata Ridha, terdapat dua perusahaan pelat merah berstatus titip kelola yang sedang dalam proses PKPU yakni Djakarta Lloyd dan Indah Karya.

“Kami berharap dukungan dari seluruh pihak agar program restrukturisasi yang sedang dijalankan dapat terlaksana sesuai dengan roadmap yang telah disusun,” pungkasnya.

Reporter: Dendi Siswanto | Editor: Noverius Laoli

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Pada masa transisi peralihan pemerintahan, sebaiknya proyek-proyek kejar tayang yang tidak signifikan menjadi daya ungkit pertumbuhan ekonomi, dan pembukaan lapangan kerja, tidak dipaksakan pelaksanaan-nya.

Saran tersebut disampaikan Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPR RI Said Abdullah dalam keterangan resmi yang diterima KONTAN, Senin (8/7).

Menurutnya, hal ini perlu dilakukan agar APBN tetap sehat dan tidak membebani pemerintahan berikutnya.

"Langkah ini semata mata agar ruang fiskal tetap sehat di tengah sentimen eksternal yang kurang menguntungkan, serta tidak mewariskan beban keuangan bagi pemerintahan berikutnya," ujar Said.

Di sisi lain, politisi PDI-Perjuangan tersebut mengatakan, realisasi pertumbuhan ekonomi pada kuartal I-2024 mencapai 5,1%. Realisasi tersebut tampaknya sejalan dengan prediksi IMF yang memproyeksi pertumbuhan ekonomi Indonesia hingga akhir tahun mencapai 5%.

"Capaian ini ini patut kita syukuri. Sebab bangsa yang tidak bersyukur berarti kufur nikmat. Namun sebagai cermin diri, capaian pertumbuhan lima persenan selama 1 dekade ini belum cukup menjadi titian tangga untuk menuju high income country di 2045. Dibutuhkan pertumbuhan ekonomi 6% hingga 7% tiap tahun untuk menuju ke sana," katanya.

Kemudian, ia mengatakan, badai suku bunga tinggi menghantam berbagai kawasan, arusnya membawa negara emergingmarket menuju gelombang pasang suku bunga.

Namun sejumlah negara peers, para tetangga sebelah bisa bertahan. Interest rate Thailand masih sangat rendah, hanya 2,5%, dengan skor business confidence 48 point.

Malaysia interest rate 3%, business confidence 94point, sedangkan Vietnam interestratenya 4,5% dan business confidence 54 point.

Sementara Indonesia, Said bilang, interestratenya mencapai 6,25% dan business confidence hanya 14,11 point, terendah dari negara negara peers.

"Kenapa business confidence kita rendah dibanding negara peers ? Sebab kita belum bisa keluar dari berbagai problema struktural (ekonomi biaya tinggi, ketidakpastian kebijakan, rentang birokrasi yang berbelit, tenaga kerja skil rendah, menurunnya demokrasi, dan persepsi korupsi, dll)," terang Said.

Padahal kata Said, konfidensi bisnis yang sangat baik, akan menjadi modal bagi pemerintah dan Bank Indonesia mengelola kebijakan makro, terutama suku bunga dan nilai tukar.

IDXChannel - Otoritas Jasa Keuangan (OJK) merespons usulan Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang meminta agar program restrukturisasi kredit Covid-19 dilanjutkan atau diperpanjang hingga 2025.

Ketua Dewan Komisioner OJK, Mahendra Siregar mengatakan, OJK resmi mengakhiri program relaksasi tersebut untuk industri perbankan pada 31 Maret 2024, sedangkan bagi industri pembiayaan berakhir pada 17 April 2024.

"Pada saat OJK menetapkan pengakhiran kebijakan relaksasi terhadap kredit yang berpengaruh oleh pandemi covid-19, maka juga dihitung seberapa besar luka lebam dari pandemi itu pada kondisi perbankan dan perekonomian secara menyeluruh," kata dia dalam Konferensi Pers Asesmen Sektor Jasa Keuangan & Kebijakan OJK Hasil RDK Bulanan Juni 2024, Jakarta, Senin (8/7).

Mahendra melaporkan data nilai restrukturisasi kredit covid-19 per Mei 2024 yang mengalami penurunan setelah dua bulan pengakhiran program tersebut.

"Dua bulan setelah pengakhiran tadi, nilai restrukturisasi tercatat Rp192,52 triliun, terus menurun dibanding saat pengakhirannya di Maret dan April 2024. Dengan pembagian, jumlah restrukturisasi yang sifatnya ada sebesar Rp72,7 triliun, dan secara menyeluruh untuk covid-19 sebesar Rp119,8 triliun," paparnya.

Menurut Mahendra, nilai restrukturisasi tersebut jauh lebih kecil dibanding saat puncak kebutuhan restrukturisasi pada 2020 yang sebesar Rp820 triliun.

Selain itu, sambungnya, jumlah debitur juga terus menurun di kisaran 702 ribu debitur dibanding puncaknya hampir mendekati 7 juta debitur. Jadi, hampir 10 kali lipat penurunannya.

"Perbankan telah membentuk CKPN yang telah memadai, coverage rasionya mencapai 33,84 persen. Ini menunjukkan secara umum perbankan menerapkan manajemen risiko dan prinsip kehati-hatian yang baik," ujar Mahendra.

Dia menegaskan, kinerja industri perbankan secara umum baik, didukung tingkat permodalan yang tinggi.

"Dan kami menilainya bisa mempertahankan daya tahan yang baik terhadap risiko ke depan, dan target-target untuk 2024 yang telah ditetapkan, seperti DPK dan penyaluran kredit sampai saat ini perbankan optimistis bisa mencapainya," kata Mahendra.

(FAY)

Bursa Efek Indonesia (BEI) dan analis buka suara soal kenaikan harga saham PT Wijaya Karya Tbk (WIKA) akhir-akhir ini. Bursa akan meminta perusahaan menyampaikan keterbukaan informasi mengenai alasan di balik lonjakan harga saham perusahaan konstruksi pelat merah itu.

Pada penutupan perdagangan saham sore ini, Senin (8/7), harga saham WIKA terpantau meroket 34,75% ke level Rp 190 per saham dan hampir menyentuh batas atas atau Auto Reject Atas (ARA). Volume saham WIKA yang diperdagangkan tercatat 400,46 juta dengan nilai transaksi Rp 68,09 miliar. Nilai kapitalisasi pasarnya mencapai Rp 7,58 triliun. Tak hanya itu, dalam sepekan terakhir, harga saham WIKA sudah melesat 79,25% sedangkan dalam sebulan terakhir kenaikan harga saham WIKA mencapai 71,17%.

Direktur Pengawasan Transaksi dan Kepatuhan BEI Kristian Manullang mengatakan bursa pasti akan meminta keterbukaan informasi kepada perusahaan tersebut. Terkait kemungkinan suspend atau penghentian sementara perdagangan saham, Kristian menilai akan melihat perkembangan saham BUMN tersebut di masa depan.

Ia menegaskan hingga sampai saat ini belum terlihat anomali pada saham infrastruktur itu. “Kita lihat ke depan. Tidak bisa sembarangan suspensi, kemarin baru (melihat) fundamental. Secara objektif kita lihat perilaku transaksinya bagaimana, semua saham kita pantau,” kata Kristian kepada wartawan di Gedung Bursa Efek Indonesia (BEI), Jakarta, Senin (8/7).

Sementara itu, Senior Investment Information Mirae Asset Sekuritas Nafan Aji Gusta menilai ada anomali di saham WIKA. Hal ini disebabkan oleh kinerja laporan keuangan emiten BUMN infrastruktur itu belum menunjukkan performa progresif. Selain itu, ada juga masalah aliran kas negatif pada saham BUMN itu.

“Tapi, kalau misalnya emiten-emiten tersebut berkomitmen untuk memperbaiki good corporate governance, ini juga merupakan suatu hal yang memang patut diapresiasi, ya,” kata Nafan kepada Katadata.co.id, Senin (8/7).

Sentimen Positif dari Proyek IKN

Selain itu, Nafan mengatakan kepastian mengenai keberlanjutan program Ibu Kota Nusantara (IKN) memberikan sentimen yang kuat sehingga emiten-emiten infrastruktur naik dalam beberapa hari terakhir.

Meskipun sebelumnya indeks saham-saham sektor infrastruktur melemah, kini pelemahan tersebut mulai berbalik. Kenaikan harga saham bukan hanya terjadi pada WIKA, tetapi juga terlihat pada saham emiten konstruksi lainnya, seperti PT PP Tbk (PTPP) dan PT Adhi Karya Tbk (ADHI).

Harga saham PT PP Tbk (PTPP) melesat 21,69% ke Rp 404 per lembar saham. Dalam sepekan terakhir, harga saham PTPP telah menguat 33,77%. Hari ini harga saham PT Adhi Karya Tbk (ADHI) naik 18,92% ke Rp 264, sedangkan dalam sepekan terakhir saham ADHI sudah naik 24,53%.

Namun, Nafan juga memproyeksikan bahwa investor akan khawatir dengan kinerja laporan keuangan emiten-emiten tersebut karena masih kurang progresif. Selain itu, dinamika arus kas negatif juga mempengaruhi tren penurunan harga saham sektor konstruksi. Untungnya, kata Nafan, harga saham emiten konstruksi saat ini tengah mengalami rebound, berkat sentimen positif dari proyek IKN yang sedang berjalan.

“Tentunya, peruwsahaan konstruksi harus mengurangi potensi terjadi negative cash flow, memang sempat dulu ada wacana terkait dengan merger emiten BUMN konstruksi. Tapi ini masih wacana, ya,” tambahnya.

Di sisi lain, Nafan juga menyebut naiknya saham WIKA disebabkan komitmen emiten BUMN untuk meraih kontrak baru. Menurut Nafan, hal ini membuat emiten berbasis BUMN konstruksi ini relatif berkelanjutan. Misalnya, seperti pekerjaan proyek IKN serta pembangunan proyek strategis nasional lainnya.

JAKARTA, KOMPAS.com - Presiden Joko Widodo mengatakan, draf keputusan presiden (keppres) soal pemberhentian Hasyim Asy'ari sebagai Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI belum sampai ke mejanya hingga Senin (8/7/2024) ini.

Menurut Presiden, jika draf keppres itu sudah ada, ia akan langsung menandatanganinya.

"Belum sampai di meja saya. Kalau sudah sampai di meja saya, saya buka, (lalu) saya tanda tangani," ujar Jokowi saat memberikan keterangan pers di Lanud Halim Perdanakusuma, Jakarta, Senin (8/7/2024).

Saat ditanya apakah keppres yang dimaksud akan ditandatangani secepatnya, Kepala Negara tidak menjawab secara pasti.

Ia hanya kembali menyatakan, saat ini draf keppres belum sampai di mejanya.

"Wong belum sampai di meja saya," kata Jokowi.

Sebelumya, Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) memutuskan untuk menjatuhkan sanksi pemberhentian tetap terhadap Hasyim Asy'ari dari jabatan sebagai Ketua KPU RI.

Sanksi tersebut diberikan karena Hasyim terbukti melakukan pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu (KEPP) karena melakukan tindakan asusila terhadap seorang perempuan anggota Panitia Pemilihan Luar Negeri (PPLN) Den Haag, Belanda.

Bisnis.com, JAKARTA – Presiden Joko Widodo (Jokowi) dikabarkan bakal mulai berkantor di Ibu Kota Nusantara (IKN) pada Juli 2024 atau tepatnya sebulan jelang perhelatan Upacara HUT Kemerdekaan ke-79 RI.

Menanggapi hal itu, Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), Basuki Hadimuljono mengaku bakal mempercepat penyiapan sarana dan prasarana kantor presiden di IKN.

“Kami siapkan prasarananya, kalau beliau ke sana kita siapkan dulu. Insya Allah [sudah siap kantornya],” kata Basuki saat ditemui di Kantor Kementerian PUPR, Jakarta, Senin (8/7/2024).

Basuki menyebut dirinya bakal bertolak ke IKN pada 18 Juli 2024 untuk mengecek progres pembangunan. Khususnya, terkait dengan kesiapan distribusi air minum jelang penyelenggaraan Upacara 17 Agustus di Ibu Kota baru RI tersebut.

Adapun, Kementerian PUPR menargetkan bahwa distribusi air bersih di IKN dapat mulai dilakukan pada 15 Juli 2024.Proses distribusi air bersih di IKN itu sedikit mengalami perlambatan dari target awal yang ditetapkan untuk commissioning Juni 2024.

Basuki menjelaskan, tingginya curah hujan di wilayah Penajam Paser Utara menjadi hal yang cukup menghambat realisasi tersebut.

“Kira-kira tanggal 18 Juli saya ke sana, mau mengecek air minum. Air minumnya kalau sudah bisa Insya Allah [Presiden bisa pindah]. Karena hujan terus di sana, tiap hari kan saya monitor,” ujarnya.

Dalam kabar terbaru, progres konstruksi Kantor Presiden di IKN hingga saat ini telah mencapai 92%.

Sebelumnya, Presiden Jokowi memang telah menyampaikan kesanggupannya untuk pindah dan mulai berkantor di IKN pada Juli 2024. Hal itu disampaikan usai dirinya melakukan peninjauan pengecekan kesiapan lokasi untuk pelaksanaan Upacara HUT ke-79 RI pada 17 Agustus 2024.

Jokowi mengaku, saat ini konstruksi Kantor Presiden telah memasuki tahap akhir dan mulai memasuki proses pengerjaan pemasangan saluran perpipaan.

“Kemarin kita sudah resmikan Bendungan Sepaku Semoi, tinggal menunggu pompa untuk menaikkan air kemudian dialirkan ke bangunan dan rumah-rumah di IKN,” ungkap Jokowi.

IDXChannel - Ketua DPD Serikat Pekerja Nasional (SPN) Jakarta Andre Nasrullah mengatakan, dahulu terdapat enam perusahaan tekstil dan produk tekstil (TPT) di Jakarta. Namun, kini tersisa satu yakni PT Century Textile Industry Tbk (CNTX) atau Centex, di Ciracas, Jakarta Timur yang juga terseok-seok untuk bertahan.

Andre menjelaskan, enam perusahaan TPT tersebut memang sudah mulai tidak efektif beroperasi semenjak pandemi Covid-19. Kondisi ini pun kian diperparah dengan adanya penerapan Permendag Nomor 8 Tahun 2024.

"Pabrik tekstil itu sebelumnya kita ada enam. Jadi memang terhitung semenjak Covid ya. Nah dalam kondisi-kondisi seperti itu, kita ditekan lagi dengan Permendag 8/2024 ini kan. Perusahaan juga melihat bahwa kondisi dengan Permendag 8 ini, wah kondisinya udah luar biasa nih, tekstil dan lain-lain ini," kata Andre kepada awak media usai berorasi di depan Kemendag, Jakpus, Senin (8/7/2024).

Andre menuturkan, kelima pabrik yang tutup tersebut sudah tidak lagi beroperasi. Proses tutupnya pabrik tekstil tersebut diawali dengan mengurangi jam kerja para pekerjanya.

"Akhirnya mereka tidak bisa bertahan. Mulai mengurangi jam kerja, mengurangi pekerjanya, merumahkan pekerjanya. Jadi artinya di situ, akhirnya semua tutup. Tutup, bukan relokasi lho," kata Andre.

Andre pun menuturkan, situasi terkini pabrik di PT Centex tak ada ubahnya dengan tahapan yang terjadi dengan pabrik-pabrik tekstil sebelumnya.

"Tadinya jam kerja sampai di hari Sabtu, Sabtu sekarang setengah hari, dan sekarang dihilangkan Sabtu, sampai Jumat. Jumat pun sekarang mau dipotong lagi, mau dikurangi sampai Kamis. Dengan upahnya juga, upah juga diminta untuk dikurangi, tapi teman-teman lagi bertahan. Bertahannya artinya supaya perusahaan selamat, pekerja selamat," ujar Andre.

Meski demikian, Andre belum bisa mengungkapkan kelima perusahaan tekstil di Jakarta yang telah gulung tikar tersebut. Dia mengaku akan memberikan data lengkapnya setelah mengecek kembali rincian kondisi perusahaan-perusahaan tekstil tersebut.

(YNA)