Jakarta: Kepolisian Resor (Polres) Lampung Tengah, Polda Lampung, menahan anggota DPRD Lampung Tengah berinisial MSM (42) yang melepaskan tembakan saat tradisi pernikahan, sehingga mengakibatkan seorang warga meninggal dunia.

Sebelumnya, Anggota DPRD Lampung Tengah MSM melepaskan tembakan sebagai bagian dari tradisi penyambutan besan dalam pesta pernikahan adik iparnya di Dusun 1 Mataram Ilir, Kecamatan Seputih Surabaya, Sabtu, 6 Juli 2024 sekitar pukul 10.00 WIB.

Akibatnya, seorang warga bernama Salam, 35, meninggal dunia terkena peluru nyasar MSM. Diketahui bahwa korban merupakan paman dari tersangka MSM.

Selain menangkap MSM, petugas kepolisian juga mengamankan barang bukti berupa satu pucuk senjata api jenis Zoraki MOD 914-T, satu buah magasin, empat buah selongsong amunisi, satu pucuk senjata api laras panjang FNC Belgia, satu buah magasin dan satu buah tas senjata warna hijau.

Selanjutnya, satu pucuk senjata api HS + magasin, satu pucuk senjata api Revolver Cobra, dua buah magasin, dua boks senjata api kosong, satu boks alat pembersih senjata api, satu buah surat Garuda Shooting Club, empat butir selongsong amunisi kaliber 5, 56 mm serta tiga butir selongsong amunisi kaliber 9 mm. Semua senjata tersebut ternyata ilegal.

Sumber: Redaksi Metro TV

(WWD)

Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan DIY (ORI DIY) telah menerima aduan soal 39 anak difabel di Kota Yogya tak diterima SMP negeri. Menurut ORI DIY, para calon siswa ini masih memiliki peluang masuk SMP negeri.

"Jadi mereka melapor ke kita ada sekitar 39 anak yang mendaftar melalui jalur afirmasi disabilitas tapi tidak mendapatkan sekolah sedangkan di satu sisi berdasarkan informasi itu masih ada sekolah yang masih kosong kuotanya," kata Kepala Keasistenan Pencegahan dan Koordinator Tim Pemantau PPDB ORI DIY, Chasidin, di kantornya, Senin (8/79.

Chasidin mengatakan dalam juknis PPDB disebutkan kursi yang masih kosong akan dibuka kembali. Sehingga para anak ini masih memiliki kesempatan untuk masuk sekolah negeri.

"Berdasarkan juknis kalau kuotanya misalnya sisa pendaftarnya 100 kuotanya ada 110 berarti kan ada 10 yang kosong, nah akan ada seleksi tahap kedua iya untuk semua SMP negeri," jelasnya.

ORI DIY akan segera ke Disdikpora Kota Yogyakarta agar kuota ini tidak terus dilempar ke zonasi radius karena tak ada lagi disabilitas yang mendaftar.

"Masih ada peluang sebelum tanggal 9 makanya kita akan langsung ke sana itu jadi nanti afirmasi terutama untuk yang kuota afirmasi disabilitas di beberapa sekolah yang masih belum penuh itu kan masih bisa diakses," katanya.

"Jangan sampai nanti kuota ini dilempar ke radius karena dianggap sudah tidak ada lagi disabilitas yang mendaftar," jelasnya.

Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY), Sri Sultan Hamengku Buwono X, menanggapi proyek pembangunan Intermediate Treatment Facility (ITF) di Bawuran, Pleret, Bantul, yang belum dimulai sampai saat ini.

Padahal, ITF Bawuran yang akan jadi TPST terbesar di DIY itu awalnya ditargetkan sudah bisa beroperasi mengolah sampah pada Juni kemarin dan akan dilakukan lagi pembangunan tahap kedua pada Agustus mendatang.

Sultan menegaskan bahwa TPST ini akan tetap dilanjutkan. Namun, anggaran yang ada memang tidak bisa dicairkan satu tahap.

"Pembangunan tahap kedua baru tahun ini. Ya anggarane kan raiso satu tahap (Anggarannya kan tidak bisa satu tahap). Harus dua tahap," kata Sultan di Gedung DPRD DIY, setelah acara Rapat Paripurna, Senin (8/7).

"Nanti kan dimulai. Kita kan sudah sepakat untuk pelaksanaan itu," lanjutnya.

Ia juga mengatakan bahwa ITF Bawuran tidak hanya akan menjadi tempat pembuangan sampah seperti TPST Piyungan. ITF Bawuran akan menjadi tempat pengolahan sampah menjadi bahan baku industri dan pupuk.

“Dan karena tanah itu luas harapan saya tidak hanya Bantul sama Kota (yang bisa mengolah di Bawuran). Siapa tahu nanti Sleman juga lari ke situ, Kulon Progo, Gunungkidul pun bisa lari ke situ. Karena itu sifatnya nanti jadi produk industri,” tegas Sultan.

Sementara itu, Sekda DIY, Beny Suharsono menjelaskan bahwa pembangunan ITF Bawuran ini membutuhkan proses. Sebab, nantinya proyek ini berjalan dalam skala besar.

Saat ini, Pemda DIY menurutnya tengah menyelesaikan permasalahan yang sedang terjadi di masyarakat baru-baru ini. Meski demikian, Beny mengatakan proyek tersebut sudah memiliki investor.

"Butuh proses karena bukan (program) jangka pendek. Investor sudah ada dari Amerika. Sudah datang ke Kepatihan," kata Beny.

“Kita menyelesaikan yang sekarang terjadi, nanti bergeser ke Bawuran. Rencananya begitu," ujarnya.

Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) turun 2,39 poin atau 0,03% ke level 7.250 pada penutupan perdagangan awal pekan ini, Senin (8/7).

Data perdagangan Bursa Efek Indonesia (BEI) menunjukkan nilai transaksi saham hari ini mencapai Rp 10,76 triliun dengan volume 18,85 miliar saham dan frekuensi sebanyak 1.273.187 kali. Sebanyak 318 saham menguat, 256 saham terkoreksi, dan 223 saham tidak bergerak. Adapun kapitalisasi pasar IHSG pada sesi I hari ini mencapai Rp 12.450 triliun.

Tak hanya itu, dari sebelas sektor saham yang ada di BEI, delapan sektor justru terpantau terapresiasi. Saham-saham sektor properti mencatat kenaikan terbesar, yakni sebanyak 2,25%. Saham emiten sektor tersebut yang berada di zona hijau misalnya, PT Bumi Serpong Damai Tbk (CTRA) yang naik 4,29% ke level Rp 1.215 per lembarnya,

Di sisi lain, bursa saham Asia seluruhnya kompak melemah. Indeks Hang Seng terkoreksi 1,55%, Strait Times tergelincir 0,19%, Shanghai Composite terkoreksi 0,93%, dan Nikkei turun 0,32%

Saham top gainers:

• PT Wijaya Karya Tbk (WIKA) naik 34,75% ke Rp 190
• PT PP Tbk (PTPP) naik 21,69% ke Rp 404
• PT Adhi Karya Tbk (ADHI) naik 18,92% ke Rp 264
• PT Semen Indonesia Tbk (SMGR) naik 6,33% ke Rp 4.200
• PT Telkom Indonesia Tbk (TLKM) naik 1,99% ke Rp 3.080

Saham top losers:

• PT Barito Pacific Tbk (BRPT) turun 8,20% ke Rp 1.120
• PT Petrindo Jaya Kreasi Tbk (CUAN) turun 5,80% ke Rp 9.100
• PT Amman Mineral Internasional Tbk (AMMN) turun 3,90% ke Rp 11.100
• PT Bank Syariah Indonesia Tbk (BRIS) turun 1,61% ke Rp 2.450
• PT Bank mandiri Tbk (BMRI) turun 3,11% ke Rp 6.225

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Polda Jawa Barat (Jabar) wajib tunduk pada putusan praperadilan Pengadilan Negeri (PN) Kota Bandung yang membebaskan Pegi Setiawan (PS) dari status tersangka terkait pembunuhan Vina dan Eky di Kota Cirebon pada 2016. Hal itu lantaran ada kesalahan prosedur dalam penetapan tersangka Pegi oleh penyidik Polda Jabar.

Bareskrim Polri akan melakukan evaluasi atas kinerja tim penyidikan Direktorat Reserse Kriminal Umum (Direskrimum) Polda Jabar dalam penetapan Pegi sebagai tersangka. Apalagi dalam persidangan terungkap ada cacat syarat formal maupun prosedural yang dilakukan penyidik dalam kasus Pegi.

Direktur Tindak Pidana Umum (Dirtipidum) Bareskrim Polri Brigjen Djuhandhani Rahardjo Puro mengatakan, proses evaluasi akan dilakukan segera. "Penegak hukum wajib tunduk dengan putusan yang sudah ada," kata Djuhandhani saat ditemui di Mabes Polri, Jakarta Selatan, Senin (8/7/2024).

"Dan kita melihat evaluasi-evaluasi terhadap penyidik yang ada tentang bagaimana proses ini. Tetapi, yang pasti kita akan tunduk pada putusan hakim yang sudah ada saat ini," ujar Djuhandhani melanjutkan.

Menurut dia, selama proses penyidikan yang dilakukan oleh Polda Jabar, tim Dittipidum Bareskrim Polri sebetulnya sudah melakukan asistensi di lapangan. Meski begitu, Djuhandhani mengakui, di sidang praperadilan muncul pembuktian yang dilakukan kuasa hukum hingga menguatkan adanya catat syarat formal dalam penetapan Pegi sebagai tersangka.

Dia menyebut, kecacatan prosedural tersebut yang menjadi dalil bagi hakim tunggal Eman Sulaeman dalam mengabulkan permohonan praperadilan yang diajukan. "Karena kalau kita melihat sejauh mana materi dari praperadilan itu, tentu terlihat ada syarat-syarat formil yang bagi penyidik tidak melaksanakan," ujar Djuhandhani.

Karena itu, ia memerintahkan penyidik Polda Jabar mematuhi apa yang sudah menjadi ketetapan hakim. "Ini adalah putusan hakim yang bagi penegak hukum wajib tunduk dengan putusan yang sudah ada," kata Djuhandhani.

Hakim praperadilan PN Kota Bandung pada Senin, membebaskan Pegi Setiawan dari status tersangka kasus pembunuhan Vina dan Eky. Selain bebas dari status tersangka, hakim juga memutuskan Polda Jabar agar menghentikan semua proses hukum maupun penyidikan atas kasus pembunuhan berencana yang menyeret Pegi sebagai tersangka.

JAKARTA, KOMPAS.com - Karyawan toko ponsel di Pusat Grosir Cililitan (PGC), Kramatjati, Jakarta Timur, menyalahgunakan data pribadi 26 pelamar kerja untuk pinjaman online.

Kapolres Metro Jakarta Timur Kombes Nicolas Ary Lilipaly mengatakan, karyawan tersebut berpura-pura membantu orang lain yang ingin bekerja di toko ponsel di PGC.

Pelaku pun meminta data para korban sebagai syarat melamar kerja.

"Kami sampaikan bahwa si terlapor, dalam hal ini R, melakukan modus operandi berupa dia berlagak seperti penyalur tenaga kerja di konter handphone," kata Nicolas Ary Lilipaly saat jumpa pers di Mapolres Metro Jakarta Timur, Senin (8/7/2024).

Data pribadi yang diminta meliputi foto KTP dan swafoto si pelamar. Data itu kemudian disalahgunakan untuk mengajukan pinjaman online.

"Demikian dia mencari mangsa dengan catatan korban atau mangsa ini dapat memberikan identitas aslinya berupa KTP dan membuat foto swafoto (selfie) dirinya dari setiap korban itu sendiri," sambung dia.

Kasus ini telah dilaporkan pada tanggal 5 Juli 2024.

Menurut Nicolas, dengan modusnya tersebut, pelaku mendapat korban lebih kurang 26 orang dengan jumlah kerugian lebih dari Rp 1 miliar.

"Kerugiannya ada sampai Rp 1 miliar lebih," ujarnya.

Selain itu, berdasarkan pemeriksaan terhadap saksi, polisi juga mendapati bahwa terlapor melakukan aksinya tersebut sendiri.

Lebih lanjut, untuk saat ini, tim penyidik Polres Metro Jakarta Timur masih memeriksa para saksi yang berjumlah enam orang, yakni pelapor berinisial MJ beserta saksi lainnya.

"Dan selanjutnya, kami akan memanggil terlapor, yang dalam hal ini, satu orang nama berinisial R untuk diambil keterangannya sebagai saksi," terang Nicolas.

"Ini sesuai dengan Peraturan Kapolri (Perkap) di Polri, sesuai dengan Perkap Nomor 6 Tahun 2019. Dan pasal yang ditersangkakan kepada yang bersangkutan adalah penipuan dan penggelapan," imbuh dia.

Kulon Progo: Petugas Pemutakhiran Data Pemilih (Pantarlih) di Kabupaten Kulon Progo, Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) diduga kerap bekerja di balik layar. Dalam beberapa Pemilu, ada warga di Kulon Progo yang tidak pernah dicoklit.

"Saya Pemilu 2019 dan 2024 memang masuk DPT, bisa milih, tapi tidak pernah ada Partarlih datang untuk coklit," kata seorang warga Kulon Progo inisial I pada Senin, 7 Juli 2024.

Kendati demikian, ia tak menyoal hal itu sebab tetap bisa menyalurkan hak politik di bilik suara. Namun sesuai aturan KPU, coklit mewajibkan Pantarlih mendatangi setiap KK guna memverifikasi data calon pemilih yang bersumber dari Dinas Kependudikan dan Pencatatan Sipil. Data itu bisa berkurang atau bertambah tergantung kondisi di lapangan.
Sementara, setelah coklit rumah warga tersebut ditandai dengan stiker yang menandakan terdaftar sebagai pemilih dan berhak menyalurkan hak politik saat pemungutan suara.

"Sampai dalam beberapa pemilu tak ada stiker bukti coklit di rumah saya," ujarnya.

Baca juga: Petugas Coklit Pemilih Berusia 104 Tahun di Gunung Mas Kalteng

I tak mengetahui apakah akan dicoklit Pantarlih atau tidak dalam tahapan Pilkada 2024. Meski tak begitu peduli, ia berharap Pantarlih yang diberikan honor dari negara bekerja sesuai aturan.

"Kan coklit bisa pagi sebelum orang berangkat bekerja, atau bisa sorean waktu orang-orang pulang kerja. Kalau tidak ya bisa konfirmasi pakai nomor WA bisa kan," ucap dia.

Komisioner Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kabupaten Kulon Progo, Djoko Dwiyogo Soeryopoetro, mengakui adanya kasus itu. Sebelum menjadi komisioner Bawaslu, ia juga pernah tidak dicoklit Pantarlih.

"Pemilu kemarin memang banyak (Pantarlih) tak melakukan (coklit) dengan baik karena merasa sudah tahu apa yang akan dicoklit. Tidak bekerja semestinya," ungkap Koordinator Divisi Penanganan Pelanggaran dan Penyelesaian Sengketa Bawaslu Kabupaten Kulon Progo ini.

Djoko mengingatkan Pantarlih bekerja sesuai aturan main KPU. Ia mengatakan sudah menyampaikan persoalan itu ke KPU setempat.

Baca juga: Pantarlih di Kendari Diminta Kebut Proses Coklit Pemilih Pilkada

"KPU juga mewajibkan setiap penempelan stiker harus didokumentasikan. Itu dilaporkan tiap mingguan. Itu dilaporkan ke PPS dan disaksikan PKD (pengawas tingkat kelurahan) untuk minimalisasi Pantarlih tak bekerja," terang dia.

Komisioner KPU Kabupaten Kulon Progo, Hidayatut Thoyyibah menambahkan Pantarlih harus datang ke rumah-rumah warga dalam proses coklit. Warga yang telah dicoklit diberikan tanda stiker.

"Setiap minggu kami lakukan monitoring. PPK biasanya ada yang menyertai. Kami juga membuka helpdesk atau pengumuman terbuka dan masukan masyarakat terkait persoalan (tahapan pemilu) itu," jelasnya.

(MEL)

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mencatat total aset dana pensiun telah mencapai Rp 1.439,71 triliun per Mei 2024. Nilai tersebut tumbuh 8,36 persen secara tahunan atau year on year (YoY).

Kepala Eksekutif Pengawasan Perasuransian, Penjaminan dan Dana Pensiun OJK, Ogi Prastomiyono, mengatakan pencapaian ini diiringi jumlah penyelenggara program pensiun berjumlah 222, dengan 3 penyelenggara program pensiun wajib dan 3 penyelenggara program pensiun sukarela yang meng-cover 28,29 juta peserta dari seluruh program tersebut.

"Jika melihat compounded annual growth rate (CAGR) pada periode 2020 sampai 2023 mencapai 9,95 persen," kata Ogi dalam acara Peta Jalan Pengembangan dan Penguatan Dana Pensiun Indonesia 2024-2028 di Yogyakarta, Senin (8/7).

"Secara replacement ratio, dari hasil analisis dan kajian yang dilakukan estimasinya baru sekitar 15-20 persen dari take home pay, walaupun jika dibandingkan dengan basic income-nya sekitar 60- 65 persen," sambungnya.

Ogi menyebut dari perspektif demand, salah satu tantangan utama yang dihadapi adalah tingkat literasi dan tingkat inklusi dana pensiun yang masih tergolong rendah.

"Apabila dikaitkan dengan struktur ketenagakerjaan Indonesia yang didominasi oleh tenaga kerja dari sektor informal, terdapat tantangan berupa akses dan spesifikasi program pensiun yang belum sepenuhnya kompatibel dengan karakteristik pekerja pada sektor informal," kata Ogi.

Dari perspektif suplai, industri dana pensiun dihadapkan pada isu pada penyelenggara program pensiun itu sendiri, antara lain dari sisi infrastuktur dan kapabilitas dalam pengelolaan investasi serta kemampuan pemenuhan pendanaan dana pensiun oleh pemberi kerja, khususnya pada program pensiun manfaat pasti.

Selain itu, terdapat pula hal mendasar yang menjadi sebuah isu, yaitu terkait rendahnya replacement ratio.

"Umumnya, Penghasilan Dasar Pensiun (PhDP) hanya menggunakan unsur basic income, sehingga replacement ratio pun menjadi sangat kecil di kisaran 15-20 persen dari take home pay. Sedangkan, rekomendasi International Labour Organization, adalah 40 persen," kata Ogi.

Jakarta -

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengubah beberapa outlook Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2024 seiring kondisi terkini. Defisit diperkirakan mencapai Rp 609,7 triliun atau 2,70% terhadap Produk Domestik Bruto (PDB), lebih tinggi dari target awal Rp 522,8 triliun atau 2,29% PDB.

Sri Mulyani mengatakan kenaikan defisit itu terjadi karena kombinasi dari pendapatan negara yang mengalami beberapa koreksi atau tidak mencapai target. Di sisi lain belanja negara mengalami kenaikan.

"Defisit total mencapai Rp 609,7 triliun, ini artinya terjadi kenaikan defisit dari 2,29% ke 2,70% dari GDP," kata Sri Mulyani dalam rapat kerja dengan Badan Anggaran DPR RI, Senin (8/7/2024).

Meski begitu, Sri Mulyani menyebut kebutuhan tambahan anggaran untuk menambal defisit tidak akan menambah penarikan utang. Melainkan memanfaatkan Saldo Anggaran Lebih (SAL) Rp 100 triliun.

"Jadi meskipun defisitnya naik, penerbitan SBN-nya tidak naik, malah justru lebih rendah Rp 214,6 triliun. Ini lah kenapa tahun 2022-2023 waktu kami mampu mengumpulkan SAL cukup besar, dipakai pada saat situasi seperti sekarang," jelas Sri Mulyani.

Berikut outlook APBN 2024:

1. Pendapatan negara Rp 2.802,5 triliun, naik 0,2 triliun dibandingkan target awal Rp 2.802,3 triliun

1. Penerimaan pajak Rp 1.921,9 triliun, lebih rendah Rp 66,9 triliun dari target awal Rp 1.988,9 triliun
2. Penerimaan kepabeanan dan cukai Rp 296,5 triliun, turun Rp 24,5 triliun dari target awal Rp 321 triliun
3. Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Rp 549,1 triliun, naik Rp 57,1 triliun dibandingkan target awal Rp 492 triliun
   d. Penerimaan hibah Rp 34,9 triliun, naik Rp 34,5 triliun untuk penyelenggaraan Pilkada.

2. Belanja negara Rp 3.412,2 triliun, naik Rp 87,1 triliun dar target awal Rp 3.325,1 triliun

1. Belanja pemerintah pusat Rp 2.558,2 triliun, naik Rp 90,7 triliun. Kenaikan ini sudah memperhitungkan dampak depresiasi rupiah terhadap subsidi energi dan kompensasi Rp 37,1 triliun
2. Transfer ke Daerah Rp 854 triliun, lebih rendah Rp 3,6 triliun karena adanya optimalisasi kontrak DAK Fisik

3. Defisit Rp 609,7 triliun (2,70% PDB) dengan defisit keseimbangan primer Rp 110,8 triliun

4. Pembiayaan anggaran Rp 609,7 triliun (116,6% dari target APBN)

(aid/das)

Tangerang Selatan: Pemerintah Kota Tangerang Selatan melakukan pembangunan masif di bawah kepemimpinan Wali Kota Benyamin Davnie dan Wakil Wali Kota, Pilar Saga Ichsan.

Puluhan infrastruktur itu untuk berbagai bidang seperti pendidikan, kawasan lingkungan, pembangunan jalan, tandon, ruang terbuka hijau, hingga sarana prasarana penunjang bagi seluruh kegiatan masyarakat di 7 kecamatan.

Dimulai dari Kecamatan Setu, 5 pembangunan infrastruktur telah diresmikan oleh Benyamin Davnie. Pembangunan itu di antaranya Gedung Kantor Kecamatan Setu, Gedung Kantor Kelurahan Babakan, Pembangunan Kolam Retensi Perumahan Puri Sentosa, dan dua Balai Warga di Kelurahan Bakti Jaya, dan Kelurahan Muncul.
"Untuk Kecamatan Setu ada 5, salah satunya ada kolam retensi atau tandon ya ini berfungsi menampung air hujan dan mengurangi risiko banjir sehingga memberikan keamanan dan kenyamanan bagi warga sekitar," kata Benyamin usai meresmikan pembangunan infrastruktur di Setu, Senin, 8 Juli 2024.
Sedangkan dua kantor pelayanan untuk warga yakni Kantor Kecamatan Setu dan Kantor Kelurahan Babakan menjadi komitmen untuk menghadirkan pengoptimalan pelayanan yang diberikan kepada masyarakat.

"Kantor Kelurahan Babakan kita bangun yang representatif ya, panteslah gitu jadi Kantor Kecamatan. Ini dalam rangka memberikan pelayanan administrasi yang lebih baik lagi. Lalu, Kantor Kecamatan Setu dibangun dengan fasilitas yang modern, sehingga pelayanan publik yang lebih efisien dan lebih nyaman dan sangat mendukung pelayanan administratif publik bagi masyarakat," jelasnya.

Pembangunan juga berlanjut di Kecamatan Ciputat Timur. Kali ini, bidang pendidikan menjadi prioritas Pemerintah Kota Tangerang Selatan. Masyarakat Ciputat Timur patut berbahagia, karena dibangunnya gedung baru SMP Negeri 10 Tangsel yang terletak di Pondok Ranji, terbangun secara megah.

"Ini dibuat menjadi 3 lantai karena untuk dapat menampung lebih banyak putra dan putri kita untuk bersekolah. Memang betul tiap tahun perbandingan antara SD dan SMP tidaklah sesuai, karena SD ada ratusan dan SMP Negeri hanya 24," jelas Benyamin.

Tak hanya gedung baru sekolah, di Ciputat Timur juga dibangun dua balai warga sebagai sarana penunjang kegiatan masyarakat yang terletak di Kelurahan Rengas dan Kelurahan Cirendeu.

Pembangunan kemudian berlanjut di Kecamatan Pondok Aren. Pemkot Tangsel membangun ruang terbuka hijau yakni Alun-alun Pondok Aren yang selama ini diharapkan oleh masyarakat, akhirnya dapat direalisasikan oleh Wali Kota Benyamin Davnie dan Wakil Wali Kota Pilar Saga Ichsan.

Kehadiran Alun-alun Pondok Aren menambah daftar Alun-alun yang dibuat oleh Pemerintah Kota Tangerang Selatan setelah Alun-alun Pamulang.

Di Kecamatan Pondok Aren, Pemkot Tangsel menaruh prioritas penting di bidang pendidikan. Pembangunan gedung baru sekolah berhasil diwujudkan di SD Negeri 03 Jurang Mangu Barat.

Pembangunan ini kata Benyamin mengedepankan fasilitas-fasilitas yang modern dan mendukung proses belajar-mengajar. Karena bagi Benyamin, pendidikan adalah pondasi utama dalam pembangunan suatu kota. Oleh karena itu, Pemerintah Kota Tangerang Selatan terus berupaya menyediakan sarana dan prasarana pendidikan yang memadai.

"Kondisinya ini dulu bangunan lama yang sudah dibangun tahun 1980-an, satu lantai data tampungnya terbatas, tadinya sering kebanjiran, sekarang kita tinggikan. Dan dengan rehabilitasi sekolah ini berharap anak-anak di Kecamatan Pondok Aren dapat menikmati pendidikan yang lebih baik sejak usia dini," ujarnya.

(DEN)

Reporter: Dendi Siswanto | Editor: Khomarul Hidayat

KONTAN.CO.ID-JAKARTA. Realisasi subsidi energi diperkirakan membengkak tahun ini. Hal ini berdasarkan beberapa parameter perubahan mulai dari harga minyak dunia, lifting minyak dan nilai tukar dolar Amerika Serikat (AS).

"Belanja dari subsidi dan kompensasi yang diperkirakan juga akan mengalami kenaikan karena adanya faktor tadi volume maupun kurs dan harga," ujar Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati dalam Rapat Kerja Badan Anggaran (Banggar) DPR RI, Senin (8/7).

Asal tahu saja, realisasi volume penyaluran bahan bakar minyak (BBM) hingga semester I-2024 telah mencapai 7,16 juta kilo liter (kl) atau turun 0,05% dibandingkan realisasi 2023 sebesar 7,17 juta kl.

Sementara untuk LPG 3 kg terealisasi 3.365,8 juta kg, atau naik 1,4% dari 3.318,2 juta kg. Begitu juga untuk subsidi listrik dari 39,2 juta pelanggan menjadi 40,6 juta pelanggan atau naik 3,4%.

"Untuk subsidi dan kompensasi energi, fluktasi harga ICP, depresiasi nilai tukar serta kenaikan volume LPG dan listrik bersubsidi diperkirakan akan tercermin pada semester II," kata Sri Mulyani.

IDXChannel - LRT Jabodebek melakukan penerapan tarif bagi pengguna yang melakukan tap in dan tap out di stasiun yang sama. Bagi pengguna yang melakukan tap in dan tap out di stasiun yang sama dengan durasi kurang dari 60 menit dikenakkan tarif minimum, sedangkan durasi lebih dari 60 menit akan dikenakan tarif maksimum.

Manager Public Relations LRT Jabodebek Mahendro Trang Bawono mengatakan kebijakan ini berlaku untuk mendorong efisiensi penggunaan layanan serta meminimalkan potensi penyalahgunaan fasilitas.

"LRT Jabodebek berkomitmen untuk terus meningkatkan pelayanan dan kenyamanan bagi seluruh pengguna. Sosialisasi mengenai penerapan tarif ini akan dilakukan secara intensif melalui berbagai media agar pengguna dapat memahami dan mematuhi kebijakan yang berlaku," katanya dalam keterangan resmi, Senin (8/7/2024).

1. Tarif Maksimal:

a. Rp10.000: Berlaku untuk waktu tap in dan tap out lebih dari 60 menit di stasiun yang sama pada hari kerja (Senin sampai dengan Jumat) saat off peak hour, serta pada hari Sabtu, Minggu, dan libur nasional.

b. Rp20.000: Berlaku untuk waktu tap in dan tap out lebih dari 60 menit di stasiun yang sama pada hari kerja (Senin s.d Jumat) saat peak hour.

2. Tarif Minimum:

a. Rp5.000: Berlaku untuk waktu tap in dan tap out kurang dari 60 menit di stasiun yang sama.

Para pengguna dapat melakukan pembayaran LRT Jabodebek menggunakan KMT KAI Commuter maupun Katru Uang Elektronik (KUE) Perbankan. LRT Jabodebek mengimbau pengguna memperhatikan waktu yang dibutuhkan untuk perjalanan agar dapat menghindari biaya tambahan yang tidak perlu.

(SLF)