Jakarta: Pengguna OVO bisa melakukan top up saldo baik secara online maupun offline.

Secara online pengguna bisa mengisi saldo melalui mobile banking atau internet banking. Sedangkan secara offline pengguna bisa melakukanya dari minimarket.

Baca juga: Kode, Biaya Admin, hingga Cara Transfer Saldo OVO ke Rekening BRI

Melansir dari laman Bank Mega Syariah (megasyariah.co.id), ada beberapa cara mudah untuk melakukan top up OVO serta minimal top up melalui gerai minimarket salah satunya adalah indomaret dan alfamart.

Berikut di bawah ini cara mudah top up-nya.

Cara Top Up Saldo OVO di Indomaret

Perlu diperhatikan, jumlah minimal pengisian saldo di Indomaret adalah Rp10.000, dengan biaya administrasi sebesar Rp1.500 per transaksi. Lalu, inilah berikut caranya top up OVO di Indomaret:
1. Akses aplikasi OVO di perangkat Anda, serta pastikan akun yang Anda miliki udah premium

2. Klik tombol atau tulisan "Top Up".

3. Pilih menu "Indomaret" pada bagian metode top up.

4. Jika sudah, langkah selanjutnya tuliskan nominal saldo yang ingin diisi kemudian lakukan konfirmasi.

5. Lalu, apabila sudah melakukan konfirmasi pada pembayaran, Anda akan ditampilkan atau mendapat notif kode pembayaran dan saat itu kunjungilah Indomaret terdekat serta berikan kode tersebut pada kasir Indomaret.

6. Berikan uang tunai sebagai pembayaran pengisian saldo OVO.

7. Ikuti instruksi lebih lanjut hingga Anda mendapatkan notifikasi transaksi top up berhasil.

Cara Top Up Saldo OVO di Alfamart

Jumlah minimal pengisian saldo di Alfamart adalah sama dengan di Indomart yaitu sebesar Rp20 ribu dengan biaya administrasi sebesar Rp 1.500 yang langsung terpotong dari biaya top up. Berikut cara mudah top up OVO di Alfamart:

1. Kunjungi gerai Alfamart terdekat dari lokasi Anda

2. Sebutkan nomor handphone yang terdaftar di OVO pada petugas kasir

3. Sebutkan nominal isi saldo yang Anda inginkan

4. Bayarkan tagihan pengisian saldo kepada kasir

5. Simpan struk transaksi sampai Anda mendapatkan notifikasi transaksi top up dinyatakan berhasil.

Pastikan untuk menyimpan struk transaksi setidaknya selama 24 jam. Ini penting jika saldo OVO belum bertambah dalam beberapa jam, sehingga Anda dapat mengklaim dan mendapatkan pengembalian dana jika transaksi gagal.

Lalu, apabila Anda membutuhkan saldo cepat masuk, sebaiknya lakukan top up melalui aplikasi mobile banking. (Muhammad Rizky H).


dan followChannel WhatsApp Medcom.id

(SAW)

Bisnis.com, JAKARTA - Bank Indonesia (BI) mencatat dana pihak ketiga (DPK) perorangan terus melambat, bahkan pertumbuhannya tak lebih dari 1% per September 2024. Kondisi ini berbanding terbalik dengan simpanan korporasi yang justru tumbuh stabil di angka dobel digit.

Tercatat, berdasarkan golongan nasabah, DPK atau simpanan nasabah perorangan hanya tumbuh sebesar 0,6% yoy pada September 2024, lebih rendah dibandingkan Agustus 2024 yang tumbuh 1%. Angka ini pun jauh di bawah pertumbuhan Januari 2024 yang sempat mencapai 5,4% yoy.

Sementara itu, pada periode yang sama, DPK korporasi tumbuh sebesar 13,5% yoy relatif stabil dibandingkan pertumbuhan bulan sebelumnya yaitu 13,4% pada Agustus 2024. Bahkan, pertumbuhan ini jauh lebih tinggi dibanding Januari 2024 yang hanya 6,2%.

Menanggapi hal ini, Direktur Kepatuhan PT Bank Oke Indonesia Tbk. (DNAR) Efdinal Alamsyah menyampaikan bahwa DPK korporasi cenderung lebih volatil dibandingkan DPK perorangan. Tercatat, per akhir September 2024 komposisi DPK terdiri dari 45% ritel dan 55% korporasi.

“Perusahaan dapat menarik dana dalam jumlah besar secara tiba-tiba, yang dapat mempengaruhi likuiditas bank,” ujarnya kepada Bisnis, Selasa (29/10/2024).

Selain itu, menurutnya jika DPK bank terlalu terfokus pada segmen korporasi tertentu, bank berisiko terkena dampak negatif apabila sektor tersebut mengalami penurunan atau masalah atau risiko konsentrasi.

Bahkan, kata Efdinal dalam kondisi ekonomi yang lesu, banyak korporasi yang mungkin akan mengurangi simpanan mereka, sehingga mengakibatkan fluktuasi yang signifikan pada DPK bank.

Alhasil, untuk meminimalisir risiko, Bank Oke terus mengutak atik strategi demi menarik nasabah perorangan lewat beragam penawaran produk simpanan seperti bunga kompetitif atau layanan perbankan yang lebih baik.

Perbesar

Karyawan melayani nasabah di salah satu cabang PT Bank Oke Indonesia Tbk. (DNAR) di Jakarta, Jumat (8/5/2020). Bisnis/Abdullah Azzam

Selain itu, Bank Oke juga terus memperkuat platform digital untuk memudahkan nasabah perorangan dalam melakukan transaksi dan manajemen keuangan, sehingga diharapkan dapat menarik lebih banyak nasabah.

“Bank juga mengembangkan program loyalitas untuk nasabah perorangan agar mereka lebih termotivasi untuk menyimpan dana dalam jangka panjang,” ujarnya.

Senada, Direktur Utama PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten Tbk. (Bank BJB) Yuddy Renaldi mengatakan besarnya dana korporasi dalam portofolio DPK berdampak pada risiko konsentrasi apabila komposisi dana nasabah terlampau besar terhadap DPK yang dimiliki.

Namun demikian, kata Yuddy, nasabah korporasi juga dibutuhkan perbankan untuk sebagai dana pelampung untuk mengimbangi permintaan kredit yang tinggi juga menjaga maturity profil yang dimiliki.

“Jika konsentrasi nasabah korporasi terlampau besar, [maka] setiap penarikan dari nasabah tersebut akan berdampak terhadap kondisi likuiditas bank,” ujarnya kepada Bisnis, Selasa (29/10/2024).

Menurutnya, sebagai bank daerah, pihaknya memiliki karakteristik tersendiri terhadap komposisi DPK untuk menopang likuiditas, di mana selain dana korporasi terdapat juga dana pemerintah daerah, sehingga dapat menyeimbangkan komposisi dana yang ada.

Tercatat, untuk komposisi DPK Bank BJB terdiri dari 40% dana korporasi, 30% dana pemda, dan 30% retail individu.

“Untuk dana perorangan di saat daya beli saat ini [yang sedang lesu] kami juga membidik nasabah-nasabah individu besar melalui layanan prioritas,” ujarnya.

Di sisi lain, Head of Research LPPI Trioksa Siahaan menilai pertumbuhan yang beda arah antara perorangan dan korporasi menandakan dari sisi DPK individu banyak terpakai untuk membiayai kebutuhan hidup.

Selain itu, kemungkinan juga terdapat indikasi penurunan income pada kelas middle low sehingga menggunakan tabungannya untuk membiayai kebutuhan hidup.

“Sedangkan, di sisi korporasi dengan semakin banyaknya simpanan menunjukkan adanya perlambatan ekspansi,” katanya.

Trioksa menuturkan bila hal ini terjadi terus menerus akan dapat berdampak pada likuiditas. Solusinya adalah perlu adanya investasi baru atau ekspansi dan memperbesar peluang kelas menengah untuk meningkatkan pendapatannya.

Bisnis.com, JAKARTA — Emiten batu bara PT Bukit Asam Tbk. (PTBA) mencetak peningkatan pendapatan dan kinerja operasional pada periode Januari-September 2024. Pada periode ini, PTBA membukukan laba bersih Rp3,23 triliun dan EBITDA Rp5,65 triliun didukung oleh penjualan batu bara yang meningkat.

Laba bersih PTBA ini tercatat turun 14,5% dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya sebesar Rp37,7 triliun. Corporate Secretary Bukit Asam Niko Chandra menjelaskan pencapaian laba bersih dan EBITDA tersebut didukung oleh pendapatan yang meningkat 11% secara tahunan (year on year/yoy) menjadi Rp30,66 triliun.

"Pencapaian tersebut tak lepas dari kinerja operasional PTBA yang tumbuh positif pada kuartal III/2024," kata Niko dalam keterangan resminya, Rabu (30/10/2024).

Dia melanjutkan total penjualan batu bara PTBA pada Januari-September tahun ini mencapai 31,28 juta ton, naik 16% secara tahunan.

Ekspor batu bara PTBA pada periode ini sebesar 14,29 juta ton, atau naik 27% secara tahunan. Sebagai pembanding, penjualan ekspor pada periode yang sama tahun lalu sebesar 11,25 juta ton.

Sementara itu, realisasi Domestic Market Obligation (DMO) sebesar 16,98 juta ton, tumbuh 8% dibandingkan dengan kuartal III/2023 yang sebesar 15,76 juta ton.

Adapun sampai dengan September 2024, produksi batu bara PTBA mencapai 32,97 juta ton atau tumbuh 3% secara tahunan. Realisasi angkutan dengan kereta api 26,42 juta ton, meningkat 11% secara tahunan.

"Kinerja baik dapat dicapai meski terdapat berbagai tantangan, di antaranya koreksi harga batu bara dan fluktuasi pasar," tutur Niko.

Dia melanjutkan rata-rata indeks harga batu bara ICI-3 terkoreksi sekitar 14% secara tahunan dari US$86,32 per ton hingga kuaratal III/2023 menjadi US$74,59 per ton sampai dengan kuartal III/2024.

Sedangkan rata-rata indeks harga batu bara Newcastle terkoreksi 28% secara tahunan menjadi US$133,89 per ton sampai dengan kuartal III/2024, dari US$185,45 per ton hingga kuartal III/2023.

Niko melanjutkan PTBA terus berupaya memaksimalkan potensi pasar di dalam negeri serta peluang ekspor untuk mempertahankan kinerja baik. PTBA juga konsisten mengedepankan cost leadership di setiap lini perusahaan, sehingga penerapan efisiensi secara berkelanjutan dapat dilakukan secara optimal.

Hal tersebut tercermin dari penurunan cash cost per ton secara tahunan dari Rp853.000 menjadi Rp835.000.

Selain itu, PTBA berharap agar pembentukan Mitra Instansi Pengelola (MIP) dapat segera terealisasi dan memberikan dampak baik bagi kinerja keuangan PTBA.

Disclaimer: berita ini tidak bertujuan mengajak membeli atau menjual saham. Keputusan investasi sepenuhnya ada di tangan pembaca. Bisnis.com tidak bertanggung jawab terhadap segala kerugian maupun keuntungan yang timbul dari keputusan investasi pembaca.

Jakarta -

Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Nusron Wahid berencana menertibkan 537 badan usaha perkebunan sawit yang belum memiliki sertifikat Hak Guna Usaha (HGU). Total para pengusaha nakal ini mengelola sekitar 2,5 juta hektare lahan perkebunan.

Nusron mengatakan para pengusaha nakal ini nantinya akan diberi sanksi oleh pemerintah karena beroperasi tanpa memiliki HGU. Menurutnya sanksi yang diberikan salah satunya bisa berupa denda pajak yang jumlahnya masih dihitung Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP).

"2,5 juta hektare ini sejak tahun 2016, katakanlah tahun 2017 sampai tahun 2024 ini di bulan Oktober ini kan sudah 7 tahun (2024-2017) mereka menanam, berusaha tanpa izin dan di bukan haknya, kan ini tentunya harus ada sanksi, ada hukuman," kata Nusron dalam rapat bersama Komisi II DPR RI, Jakarta, Rabu (30/10/2024).

"Ini sanksinya berapa, hukumnya apa, bentuknya apa, kalau soal sanksinya urusannya pajak. Tapi kalau soal jumlahnya berapa dendanya berapa sedang dihitung oleh BPKP berapa dia harus membayar dan sebagainya," ucapnya lagi.

Di luar pengenaan denda pajak itu, Nusron mengatakan pihaknya belum tentu akan memberikan atau menerbitkan HGU yang diperlukan para pengusaha ini. Sebab menurutnya selama ini para pengusaha perkebunan sawit itu terbukti tidak taat peraturan dengan tidak mengajukan penerbitan sertifikat HGU sejak 2016 hingga 2024 ini.

"Pertanyaannya adalah di kami, masa dia sudah melanggar selama 7 tahun, belum bayar denda selama 7 tahun, menikmati hasil yang bukan haknya kemudian mengajukan pendaftaran (HGU) dan kemudian kita kasih hak kepada mereka yang sudah betul-betul tidak menunjukkan itikad dan ketaatan," terang Nusron.

"Nah ini yang mau kita tuntaskan, jadi bukan berarti pemahamannya 537 itu kita perpanjang (dapat HGU) belum tentu. Tergantung itikad baiknya dan keputusan politik yang diambil pemerintah," paparnya lagi.

Nusron sendiri mengaku belum bisa memberikan kepastian apakah nantinya para pengusaha perkebunan sawit nakal ini akan mendapat kemudahan dalam mengajukan sertifikat HGU atau tidak.

"Itu sedang menjadi pembahasan di tol level, dan bapak Presiden sudah sangat consent dengan masalah ini, dan pak Jaksa Agung sudah masuk ke wilayah ini, dan BPKP sudah melakukan penghitungan-penghitungan tentang kerugian dan mungkin denda yang harus dibayarkan mereka kepada negara. Nah setelah itu treatment-nya adalah apakah HGU-nya akan diperpanjang atau tidak di kami," tuturnya.

(fdl/fdl)

REPUBLIKA.CO.ID, MALANG --Dalam kehidupan sehari-hari, keberadaan waktu menjadi elemen esensial yang tidak dapat dipinggirkan, terutama bagi umat Muslim yang wajib menjalankan sholat lima waktu. Sholat merupakan tiang agama yang harus ditegakkan tepat waktu.

Dalam Al-Qur'an, kewajiban mendirikan shalat ditekankan dalam Surah Al-Baqarah (2:43), yang berbunyi: "Dan dirikanlah shalat, tunaikanlah zakat, dan rukuklah beserta orang-orang yang rukuk."

Pada kesempatan kali ini, kami menghadirkan informasi penting terkait Jadwal Sholat hari ini, 30 Oktober 2024, khusus untuk wilayah Malang dalam zona waktu WIB. Informasi ini diharapkan dapat membantu umat Muslim untuk menunaikan ibadah shalat dengan tepat waktu sebagai wujud ketaatan dan keteguhan iman.

Berikut adalah Jadwal Sholat hari ini:

Menko Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) blak-blakan soal alasan Presiden Prabowo Subianto memerintahkan menteri Kabinet Merah Putih menjadikan Maung sebagai mobil dinas.

AHY menyebut pembicaraan soal Maung sudah ada sejak retreat Kabinet Merah Putih di Akmil Magelang pada 24 Oktober 2024-27 Oktober 2024.

Presiden Prabowo disebut tegas ingin Indonesia bangga menggunakan produk dalam negeri.

"Yang beliau (Prabowo) sampaikan adalah, 'Kita negara besar. Kenapa sih tidak berupaya untuk juga memiliki industri otomotif yang juga maju dan berkembang? Dan siapa yang memulai kalau bukan kita sendiri?'. Kira-kira semangatnya seperti itu, singkatnya," kata AHY dalam Konferensi Pers di Kementerian Perhubungan, Rabu (30/10).

"Maung di antara salah satu ikon kebanggaan kita dan beliau (Prabowo) menunjukkan menggunakan produk kebanggaan Indonesia, dan harapannya bisa digunakan untuk jajaran pembantu-pembantu beliau," tegasnya.

Namun, AHY menekankan dirinya baru berani menyampaikan semangat Presiden Prabowo. Ia mengaku belum tahu bagaimana skema dan peraturan soal mobil dinas menteri di Kabinet Merah Putih.

Ia menegaskan Prabowo mau mempromosikan produk kebanggaan dalam negeri, termasuk di aspek otomotif. Jika mengendarai Maung, jajaran pejabat bisa memberikan contoh sekaligus menyampaikan ulasan demi perbaikan kualitas ke depan.

"Beliau (Prabowo) bukan hanya mengajak, tapi berharap kita semua juga menjadi bagian untuk bisa mempromosikan itu, dengan cara menggunakannya," jelas AHY.

"Semua itu berawal dari nol dan kita sendiri yang harus menjadi bagian dari nol tadi. Menambah jadi satu, dua, tiga, dan seterusnya sampai menjadi kualitas berkelas dunia. Semangat beliau (Prabowo) seperti itu," tambahnya.

Terpisah, Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi menegaskan pemerintah memang berencana membeli Maung buatan PT Pindad (Persero) sebagai mobil dinas para menteri dan wakil menteri Kabinet Merah Putih.

Pras menyebut rencana ini sedang diproses. Mobil buatan Pindad itu diklaim memiliki 70 persen tingkat komponen dalam negeri (TKDN).

Namun, spesifikasi antara Maung yang dipakai Prabowo dengan para pembantunya berbeda. SUV Maung yang akan digunakan para menteri tidak dilapisi antipeluru, sedangkan milik Prabowo dilapisi antipeluru karena untuk RI-1.

Jakarta -

Digitalisasi merupakan salah satu hal yang menjadi prioritas pemerintah saat ini sebagai enabling factor untuk menyelesaikan masalah-masalah yang dihadapi oleh birokrasi, termasuk di dalamnya untuk membangun kualitas SDM unggul melalui layanan ibu dan anak.

Plt Kepala Lembaga Administrasi Negara (LAN) Plt Muhammad Taufiq mengungkapkan digitalisasi dalam penanganan stunting yang berfokus kepada layanan ibu dan anak, mampu meningkatkan akurasi dan kecepatan dalam memperoleh data, dengan demikian keputusan dan kebijakan dapat dilakukan dengan lebih baik.

Di samping itu tentunya dengan digitalisasi akan peningkatan akses dan penyebaran informasi terkait kesehatan ibu dan anak dapat dilakukan secara lebih luas dan cepat.

Dia juga mengingatkan bahwa teknologi hanya merupakan alat untuk mencapai keberhasilan, namun hal yang tidak kalah penting adalah para pimpinan-pimpinan birokrasi yang memiliki mindset kolaboratif, dan kemampuan berpikir holistik serta customer centris, dan apabila kedua hal tersebut dapat digabungkan dengan baik maka transformasi digital di dalam birokrasi akan segera terwujud.

"Seminar ini merupakan sarana untuk berbagi pengalaman dan praktik terbaik antara Indonesia dan Jepang dalam memperkuat digitalisasi layanan publik, terutama dalam mendukung kesehatan ibu dan anak serta mengatasi permasalahan stunting," kata dia dalam siaran pers, ditulis Rabu (30/10/2024).

Deputi Bidang Kajian dan Inovasi Administrasi Negara LAN Tri Widodo menjelaskan dalam mengatasi stunting dan meningkatkan kesehatan masyarakat memerlukan adanya pendekatan lintas sektor, kolaborasi antar pemerintah, serta penguatan kapasitas aparatur hingga peningkatan literasi digital masyarakat.

Seminar ini akan menghasilkan beberapa alternatif rekomendasi yang dapat dipelajari kita bersama diantaranya dalam meningkatkan koordinasi antar lembaga, pemanfaatan big data secara efektif untuk kebijakan berkualitas serta penguatan kolaborasi berbagai pihak untuk berbagi pengetahuan dan teknologi sehingga membawa dampak nyata bagi masyarakat, ujarnya,

Deputy Director International Affairs Office Ministry of Internal Affairs and Communications Japan Tagashira Shinji dalam kesempatan itu menyampaikan, knowledge exchange ini dilaksanakan dalam rangka menjawab berbagai tantangan dalam administrasi lokal yang dihadapi kedua negara selama ini, hal ini juga sebagai upaya mempererat hubungan serta memupuk pertukaran pengetahuan antara Jepang dan Indonesia.

"Di bawah pemerintahan Presiden Prabowo ada beberapa kebijakan penting seperti pengembangan sistem makan siang sekolah, dimana terkait dengan tema-tema yang akan dipresentasikan hari ini, jadi topik-topik seperti kesehatan ibu dan anak adalah tema yang penting bagi kedua belah pihak. Kami bukan hanya menyampaikan pengetahuan dan praktik baik dari Jepang ke Indonesia melainkan juga mendapatkan ilmu di Indonesia untuk dapat diterapkan di Jepang," pungkasnya.

Minister Embassy of Japan in Indonesia, Hoshin Daisuke menyebutkan bahwa Jepang dan Indonesia memiliki kesamaan yaitu negara maritim yang dikelilingi oleh laut dan kaya akan sumber daya alam dan kami terus mendorong adanya pertukaran pengetahuan dan pengalaman di berbagai bidang seperti industri ekonomi, ilmu pengetahuan dan teknologi pendidikan dan budaya.

"Seminar ini diharapkan dapat berkontribusi pada penyelesaian isu masalah yang dihadapi oleh masing-masing pemerintah daerah dan akan menjadi kesempatan yang mengarah pada pertukaran informasi yang berkelanjutan di masa depan untuk membangun fondasi administrasi yang kuat baik di Jepang maupun di Indonesia," ujarnya.

Dalam kesempatan tersebut hadir narasumber dari Pemerintah Daerah di Indonesia dan Jepang. Director for Child-raising Support Division, Kitakyushu City, Nakahara Naoko, yang memaparkan tentang kegiatan kesehatan ibu dan anak berbasis buku kesehatan ibu dan anak serta inisiatif transformasi digital /DX di Kota Kitakyushu. Kemudian ada Director of Children Welfare Department Hirakata City, Tanaka Yuko yang mempresentasikan "Masa Depan Pangan dan Anak: Makna Keberadaan Kantin Anak di Kota Hirakata, Prefektur Osaka"

(kil/kil)

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Sosial (Mensos) Saifullah Yusuf atau Gus Ipul menargetkan, bakal membuat satu data tunggal terkait kemiskinan.

Hal ini diungkap Gus Ipul usai menerima kunjungan Kepala Badan Percepatan Pengentasan Kemiskinan (BP Taskin) Budiman Sudjatmiko.

“Ya dalam 100 hari ini harapan saya, mudah-mudahan nanti semua juga bisa sepakat kita sudah bisa menyelesaikan semacam ada kesepakatan lah, ada data tunggal nanti,” kata Gus Ipul saat ditemui di kantor Kemensos, Rabu (30/10/2024).

Gul Ipul menyampaikan, pihaknya bakal membuat data tunggal yang menjadi referensi bagi semua Kementerian dan Lembaga untuk bisa melaksakan program pengentasan kemiskinan.

Terlebih, Presiden Prabowo Subianto telah menekankan bahwa kemiskinan di Indonesia harus segera dientaskan di periode pemerintahnnya.

“Jadi dengan data ini kita akan kerja lebih terukur. Jadi akan bisa lebih tepat sasaran. Inilah harapannya Presiden,” kata Gus Ipul.

Sementara itu, Budiman menyampaikan, Kemensos merupakan lembaga negara pertama yang dikunjungi oleh BP Taskin.

Di kantor Kemensos, Budiman sempat mendiskusikan data kemiskinan bersama Gus Ipul dan Wakil Menteri Sosial (Wamensos) Agus Jabo.

Ia menyatakan, pihaknya juga akan mengunjungi lembaga negara lain yang mempunyai data Kemiskinan.

“Saya akan silaturahmi dan sowan kepada kementerian-kementerian yang dalam pandangan kami erat kaitan dengan program pengentasan kemiskinan,” kata Budiman.

Budiman bilang, dirinya ingin melihat langsung data kemiskinan yang selalu diperbarui oleh Kemensos.

Pasalnya, aktivis pro demokrasi ini mengaku dirinya ditugaskan oleh Prabowo untuk mengentaskan kemiskinan yang ada di Indonesia.

“Saya ingin mendapatkan gambaran bagaimana selama ini data kemiskinan itu bekerja dan bergerak. Ada yang kekuatan pada pemutakhiran seperti Kemensos 24 jam, ada yang kekuatan pada detailing tapi pemutakhirannya tidak secepat Kemensos,” imbuhnya.

Jakarta -

Menteri Perdagangan Budi Santoso buka suara soal Thomas Trikasih Lembong atau Tom Lembong yang dijadikan tersangka dalam kasus dugaan korupsi impor gula. Kasus ini terjadi kala Tom menjadi Menteri Perdagangan di medio 2015 yang lalu.

Budi Santoso mengatakan sejauh ini belum ada pembahasan internal Kemendag soal hal itu. Yang jelas, pihaknya akan mendukung semua proses hukum yang terjadi.

"Semua proses kita dukung. Proses hukum pasti kita dukung tapi itu tahun 2015-2016," ungkap Budi di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Rabu (30/10/2024).

Kejaksaan Agung sebelumnya menetapkan Tom Lembong sebagai tersangka kasus dugaan korupsi impor gula. Kasus ini terkait dengan impor gula ketika Tom Lembong menjabat Mendag pada 2015-2016. Selain Tom Lembong, Kejagung juga menetapkan Direktur Pengembangan Bisnis PPI periode 2015-2016 CS sebagai tersangka.

"Menetapkan status saksi terhadap dua orang menjadi tersangka karena telah memenuhi alat bukti bahwa yang bersangkutan melakukan tindak pidana korupsi. Adapun kedua tersangka tersebut ialah TTL selaku Menteri Perdagangan 2015-2016," kata Dirdik Jampidsus Kejagung Abdul Qohar.

"Kedua, tersangka atas nama CS (Charles Sitorus) selaku Direktur Pengembangan Bisnis pada PT PPI periode 2015-2016," sambungnya.

Dalam kasus ini, Tom Lembong diduga mengeluarkan izin impor gula saat produksi dalam negeri melimpah alias surplus ketika menjabat sebagai Menteri Perdagangan di 2015. Kala itu, dalam rapat koordinasi antar kementerian produksi gula dalam negeri dalam keadaan surplus, sehingga impor tak diperlukan.

Izin impor gula kristal mentah yang dikeluarkan oleh Tom Lembong disebut sebesar 105.000 ton. Izin impor itu dikeluarkan untuk perusahaan swasta yang kemudian gula tersebut akan diolah menjadi gula kristal putih.

Padahal, sesuai aturan Menteri Perdagangan dan Perindustrian Nomor 57 Tahun 2004, pihak yang diizinkan melakukan impor gula kristal putih hanya BUMN. Buntut dari izin impor tersebut, menurut Kejagung menimbulkan masalah pada stok gula kristal putih pada 2016. Kala itu Indonesia kekurangan gula kristal putih sebanyak 200.000 ton.

Sementara CS selaku Direktur Pengembangan Bisnis Perusahaan Perdagangan Indonesia (PPI), tugasnya disebut memerintahkan bawahannya melakukan pertemuan dengan perusahaan swasta yang bergerak di bidang gula.

Untuk mengatasi masalah gula, yang diimpor adalah gula kristal putih, tetapi impor yang dilakukan gula kristal mentah. Gula itu kemudian diolah oleh perusahaan yang hanya memiliki izin mengelola gula kristal rafinasi.

Setelah mengimpor dan mengolah gula kristal mentah, PT PPI seolah-olah membeli gula tersebut. Padalah, gula itu dijual dengan harga Rp 16.000 yang lebih tinggi dari HET saat itu, yakni Rp 13.000. PT PPI mendapat fee dari perusahaan yang mengimpor dan mengelola gula tersebut. Kerugian negara dalam kasus ini sekitar Rp 400 miliar.

(kil/kil)

TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi menyampaikan bahwa anggota kabinet akan menggunakan mobil dinasMaung produksi PT Pindad (Persero). Menurutnya, Presiden Prabowo ingin menumbuhkan semangat kemandirian melalui penggunaan kendaraan buatan dalam negeri.

"Ya, tentu saja, semangatnya adalah kita harus punya kendaraan buatan sendiri," kata Prasetyo Hadi di Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa, 29 Oktober 2024.

Prasetyo menjelaskan bahwa belum ada keputusan terkait siapa saja di jajaran pemerintahan yang akan menggunakan mobil dinas Maung. Hal ini akan disesuaikan dengan kapasitas produksi PT Pindad.

"Doakan saja agar Pindad segera mampu memproduksi kendaraan dengan kualitas baik," ujarnya.

Ia juga menambahkan bahwa kendaraan dinas Maung akan dibeli, bukan disewa, sehingga menjadi investasi negara. Sedangkan untuk kendaraan dinas lama yang saat ini digunakan, akan dipertimbangkan penggunaannya seiring berjalannya waktu.

"Ya, nanti akan kita pikirkan bagaimana peruntukan mobil yang lama," jelasnya.

Sebelumnya, Direktur Utama PT Pindad Abraham Mose mengatakan pihaknya siap memproduksi Maung untuk kendaraan operasional menteri sesuai instruksi Presiden Prabowo Subianto.

"Kita harus mampu, karena infrastruktur dan dukungan pasti akan disiapkan. Secara prinsip, Pindad sudah memulai dan hasilnya sudah ada," ujar Mose di Jakarta, Senin.

Mose belum menyebutkan berapa unit Maung yang akan disiapkan untuk menteri Kabinet Merah Putih Prabowo-Gibran.

Wakil Menteri Keuangan Anggito Abimanyu menambahkan bahwa Presiden Prabowo akan memfasilitasi menteri dan pejabat eselon 1 dengan mobil Maung sebagai kendaraan dinas. Hal ini ia sampaikan dalam acara puncak Dies Natalis ke-15 Sekolah Vokasi Universitas Gadjah Mada (UGM) di Yogyakarta, Senin, 28 Oktober 2024.

"Minggu depan saya akan menggunakan mobil Maung, kendaraan produksi Pindad itu," kata Anggito.

JAKARTA, investor.id - PT Teladan Prima Agro Tbk (TLDN) berhasil membukukan laba bersih sebesar Rp 393,91 miliar pada periode Januari-September 2024, tumbuh 68,2% year on year (yoy). Kinerja positif ini dikarenakan adanya peningkatan harga jual rata-rata crude palm oil (CPO) dan palm kernel (PK) serta efisiensi biaya produksi.

Rata-rata harga jual CPO sampai dengan akhir September 2024 sebesar Rp 11.755/kg dan PK sebesar Rp 6.046/kg. Keduanya, secara berurutan masing-masing naik 6,7% dan 38,3% dibandingkan harga CPO dan PK di periode sama tahun sebelumnya.

Kenaikan harga ini mampu mengkompensasi penurunan volume penjualan CPO sebesar 8,4% dan PK  sebesar 25%, sehingga bottom line dari kinerja keuangan perusahaan masih tumbuh positif.

“Meskipun volume penjualan lebih rendah, perusahaan dapat membukukan earning before, interest, taxes, depreciation, and amortization (EBITDA) sebesar Rp 766,27 miliar dan laba bersih sebesar Rp 393,91 miliar, masing-masing tumbuh 29,1% dan  68,2% dibandingkan periode yang sama di tahun sebelumnya,” kata Direktur Utama TLDN Wishnu Wardhana dalam keterangan resmi, Rabu (30/10/2024).

Sementara itu, tercatat realisasi beban pokok penjualan Teladan Prima Agro (TLDN) pada Januari-September 2024 sebesar Rp 2,05 triliun, atau lebih rendah 8,6% dari realisasi Januari-September 2023 senilai Rp 2,24 triliun. Hal ini dikarenakan berbagai upaya efisiensi operasional perusahaan dengan tetap menjaga efektifitas praktik perkebunan.

Penurunan yang setara dengan Rp 192,7 miliar tersebut terutama disebabkan oleh selisih nilai persediaan crude palm oil (CPO) dan palm kernal (PK) karena volume penjualan pada sembilan bulan tahun 2024 lebih rendah dibandingkan periode yang sama tahun lalu, disamping adanya efisiensi pada biaya pengolahan.

Dari sisi kinerja operasional, Teladan Prima Agro (TLDN) melaporkan total produksi tandah buah segar (TBS) dalam sembilan bulan di tahun 2024 sebanyak 878.296 ton, naik 0,2% dibandingkan periode sama tahun sebelumnya. Sementara itu, realisasi produksi CPO pada Januari-September 2024 sebesar 235.213 ton, tumbuh 0,1% yoy.

Hasil dari kinerja operasional tersebut tetap berada di level pertumbuhan positif di tengah anomali cuaca yang berlangsung pada tahun ini. Hal ini seiring dengan upaya perusahaan dalam menerapkan praktik-praktik precision agriculture dalam perkebunan kelapa sawit TLDN di Kalimantan Timur.

Editor: Theresa Sandra Desfika (theresa.sandra@investor.id)

Follow Channel Telegram Official kami untuk update artikel-artikel investor.id

Baca Berita Lainnya di Google News

JAKARTA, KOMPAS.com - Per Oktober 2024, sebanyak 119 juta bidang tanah di Indonesia telah terdaftar melalui program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL).

Informasi tersebut sebagaimana diungkapkan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Nusron Wahid dalam Rapat Kerja (Raker) dengan Komisi II DPR RI di Jakarta, Rabu (30/10/2024).

"Kami ditarget 126 juta bidang tanah. Sampai bulan Oktober ini sudah tercapai 119 juta bidang tanah (terdaftar)," tegas Nusron.

Oleh karena itu, Kementerian ATR/BPN perlu mengejar sisa bidang tanah yang belum terdaftar sejumlah 8 juta bidang agar target tersebut dapat tercapai.

Nusron menyebutkan, Indonesia memiliki 70,4 juta hektar Hak Pengelolaan (HPL) area penggunaan lain.

"Kalau yang hutan itu, plus minus sekali lagi karena datanya beda-beda itu 125 juta bidang," lanjutnya.

Dari 70,4 juta hektar HPL area penggunaan lain tersebut, jumlah lahan yang telah terpetakan 55 juta hektar.

Dengan demikian, masih terdapat kekurangan sekitar 14,4 juta hektar tanah yang belum terpetakan sama sekali.

"Nah, ini menjadi pekerjaan lima tahun ke depan itu kita akan melakukan pemetaan dan pendaftaran di 14,4 juta hektar tanah yang targetnya kalau dilihat dari bidang itu mencapai 80 juta bidang sertifikat," tandas Nusron.