Port Moresby: Bantuan kemanusiaan dari Pemerintah Indonesia yang dikirim dengan pesawat kargo akhirnya tiba di Bandara Internasional Jacksons di Port Moresby, Papua Nugini pada Selasa, 9 Juli 2024, sekitar pukul 09.05 waktu setempat

Sesaat setelah pesawat mendarat, Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Letjen TNI Suharyanto S.Sos., M.M., bersama rombongan turun dan disambut Menteri Luar Negeri Papua Nugini Justin Tkatchenko, Menteri Pertahanan selaku Menteri Koordinator Bidang Kebencanaan Papua Nugini Dr. Billy Joseph, PhD dan Duta Besar Republik Indonesia untuk Papua Nugini dan Kepulauan Solomon Andriana Supandi.

Ihwal kedatangan Kepala BNPB sebagai perwakilan Pemerintah Indonesia di Port Moresby itu adalah untuk mengantarkan langsung bantuan kemanusiaan dan memastikan bahwa dukungan internasional yang dibawa telah tiba kemudian diserahterimakan dalam kondisi baik. Sebelumnya, bantuan kemanusiaan senilai 17,5 miliar itu dilepas Presiden Joko Widodo dari Lanud Halim Perdanakusuma di Jakarta pada Senin kemarin.
Setibanya di Port Moresby, pihak otoritas Bandara Internasional Jacksons segera membongkar isi pesawat kargo yang membawa bantuan kemanusiaan disaksikan Kepala BNPB, Menteri Luar Negeri Papua Nugini, Menteri Pertahanan selaku Menteri Koordinator Bidang Kebencanaan Papua Nugini, Duta Besar Indonesia untuk Papua Nugini dan para pejabat setempat.

Bantuan yang diberikan dengan total 80,5 ton itu terdiri dari 20 set tenda pengungsi, 300 set tenda keluarga, 50 set genset 5kVA, 15 unit lampu solar, 500 paket obat-obatan, 1.000 paket peralatan kebersihan, 1.000 set peralatan memasak, 2.000 lembar matras, 2.000 lembar selimut, 1.000 paket sembako, 4.000 paket makanan siap saji, 500 box air mineral kemasan 600 ml, 1.000 box mie instan dan 1.000 tas beras dengan masing-masing seberat 5kg.

Selain itu, bantuan obat-obatan lebih dari 9 ton dari Kementerian Kesehatan Republik Indonesia senilai 1,5 miliar turut disalurkan dan terdiri dari paket makanan tambahan untuk ibu hamil dan balita, peralatan kebersihan, water purifier, serta obat-obatan pelayanan dasar.

Upacara serah terima bantuan kemudian dilaksanakan di ruang VIP Bandara Jacksons. Kepala BNPB menunjuk Deputi Bidang Logistik dan Peralatan BNPB Lilik Kurniawan untuk menandatangani Berita Acara Serah Terima (BAST) bersama Lusate Laso Mana yang bertindak sebagai Direktur Penanggulangan Bencana Nasional Papua Nugini. Agenda dilanjutkan dengan penyerahan plakat diplomatik kedua negara tersebut antara Kepala BNPB dan Menteri Pertahanan Papua Nugini.

Hubungan Indonesia-Papua Nugini

Suharyanto menyampaikan bahwa pemberian bantuan kemanusiaan ini merupakan bentuk inisiatif Pemerintah Indonesia untuk memperkuat upaya penanggulangan bencana tanah longsor di Provinsi Enga yang terjadi pada akhir Mei 2024 dan telah menewaskan lebih dari 600 jiwa.

Pada kesempatan itu, Kepala BNPB juga menyampaikan rasa keprihatinan dan duka yang mendalam dari Presiden Joko Widodo atas bencana yang telah berdampak kepada 70.000 lebih warga di Papua Nugini. Pengiriman bantuan ini juga merupakan bentuk simpati dan solidaritas Pemerintah Indonesia terhadap negara-negara sahabat yang sedang dilanda bencana alam.

“Bantuan ini merupakan wujud komitmen Pemerintah Indonesia dalam memperkuat hubungan antara kedua negara dalam bidang penanggulangan bencana," ujar Suharyanto, dalam keterangan tertulis BNPB yang diterima awak media.

Melalui bantuan tersebut diharapkan dapat meringankan beban penderitaan warga terdampak sekaligus guna memperkokoh hubungan antara Indonesia dan Papua Nugini sebagai mitra di bidang ekonomi, keamanan, pertahanan dan politik internasional di kawasan Pasifik.

"Selain untuk membantu meringankan penderitaan masyarakat terdampak, Pemerintah Indonesia juga bermaksud untuk mendorong dan mengenalkan konsep ketahanan berkelanjutan di kawasan Asia-Pasifik," terangnya.

Dalam lawatan itu, Kepala BNPB Letjen TNI Suharyanto mengatakan bahwa pemberian bantuan kepada negara sahabat sebelumnya juga sering dilakukan Pemerintah Indonesia. Tidak hanya terkait kebencanaan saja, Pemerintah Indonesia juga pernah memberikan bantuan kemanusiaan atas konfilk yang terjadi di Gaza.

Hal itu menjadi komitmen Pemerintah Indonesia yang menjunjung tinggi asas keselamatan rakyat adalah hukum tertinggi sekaligus menciptakan keamanan dan perdamaian dunia, sebagaimana yang disebutkan dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945.

"Kami akan terus mendukung upaya untuk mewujudkan penanggulangan bencana lebih baik di Asia-Pasifik, prestasi dan kekuatan kita terbentuk atas kolaborasi maju bersama dan tidak meninggalkan seorang pun," tegasnya.

"Hal yang selalu menjadi prinsip utama penanggulangan bencana, Solus Populi Suprema Lex, keselamatan rakyat adalah hukum tertinggi," pungkas Suharyanto.

Apresiasi Pemerintah Papua Nugini

Menhan Papua Nugini Dr. Billy Joseph, PhD., menyambut baik kehadiran Kepala BNPB dan para delegasi Indonesia yang membawa langsung bantuan kemanusiaan bagi warga Papua Nugini. Menurutnya, hal ini menjadi bukti kekuatan hubungan Indonesia dan Papua Nugini yang dinilai sangat kuat.

"Bantuan ini menunjukan kekuatan dan nilai-nilai yang dijalin antara Indonesia dan Papua Nugini. Tidak diragukan lagi, bantuan yang diberikan memberikan harapan bahwa kami tidak sendirian dalam perjuangan bangkit lebih baik lagi," tutur Billy.

Dirinya berharap bantuan yang diberikan Pemerintah Indonesia dapat membawa perubahan signifikan untuk penanganan bencana di daerah terdampak.

"Tentunya bantuan yang diberikan akan membawa dampak signifikan dalam memberikan pertolongan kepada masyarakat yang terdampak bencana," ungkapnya.

Tanah Longsor di Enga

Bencana tanah longsor yang melanda Desa Yambali dan Desa Kaokalam di Provinsi Enga pada akhir Mei 2024 terjadi setelah sebelumnya wilayah itu dilanda cuaca ekstrem yang ditandai dengan intensitas curah hujan tinggi selama beberapa hari.

Menurut otoritas badan penanggulangan bencana Papua Nugini, petaka itu telah menimbun lebih dari 150 rumah. Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) menyebut bahwa korban hilang mencapai 670 jiwa meski sebenarnya menurut dugaan masih ada ribuan warga lainnya yang terjebak material longsoran.

Daerah yang terdampak bencana itu berada di dataran tinggi di Enga atau bagian utara Papua Nugini dan dekat dengan wilayah Indonesia. Jika ditarik garis lurus, Provinsi Enga berjarak kurang lebih 600 kilometer dari Ibu Kota Papua Nugini, Port Moresby.

Bencana paling parah dalam satu dekade terakhir di Papua Nugini itu telah berdampak pada 70.000 warga dan sedikitnya 1.250 warga terpaksa harus mengungsi.

Upaya penyelamatan dan penanganan darurat juga memiliki kendala tersendiri karena akses menuju Enga hanya terdapat satu jalur saja. Di samping itu, kondisi tanah yang masih labil ditambah tingginya intensitas curah hujan menjadi tantangan tim penyelamat gabungan.

Baca juga: Papua Nugini Sebut 2.000 Warga Dilaporkan Terkubur Akibat Longsor

(WIL)

Reporter: Diki Mardiansyah | Editor: Wahyu T.Rahmawati

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. PT RMK Energy Tbk (RMKE) memuat 115 kapal dengan kapasitas volume sebesar 916.800 metrik ton batubara pada Juni 2024 atau meningkat 53% YoY dibandingkan dengan periode yang sama tahun lalu.

Direktur Utama RMKE Vincent Saputra mengatakan, pada kuartal kedua tahun ini cuaca semakin ramah. Alhasil, volume segmen jasa batubara pada bulan Juni 2024 berlanjut meningkat signifikan.

“Kinerja operasional bulan Juni sangat positif, bahkan volume muat batubara ke tongkang bulan ini mencapai volume tertinggi selama RMKE beroperasi. Semoga kondisi cuaca semakin membaik di bulan-bulan berikutnya, sehingga kami dapat mencapai target tahun ini pada semester kedua tahun 2024,” kata Vincent dalam keterangan resmi, Senin (8/7).

Hingga Juni 2024, RMKE telah memuat 3,9 juta batubara ke 495 kapal tongkang dan membongkar 1.627 rangkaian kereta dengan total kapasitas 4,04 juta MT batubara. Volume muatan kapal tongkang dan bongkaran kereta ini telah mencapai target tahun 2024 masing-masing sebesar 42% dan 40%.

Peningkatan kinerja operasional dari segmen jasa batubara ini tidak terlepas dari on-time performance (OTP) bongkar kereta yang dikelola dengan rata-rata waktu 3 jam per kereta hingga periode Juni 2024.

Sejalan dengan manajemen waktu, penggunaan bahan bakar menurun sebesar 14,0% YoY hingga akhir Juni 2024 sehingga rasio penggunaan bahan bakar per MT batubara lebih efisien dari 0,88 liter/MT pada tahun lalu menjadi 0,84 liter/MT atau lebih efisien sebesar 5.0% YoY.

Menurut Vincent, dengan kinerja operasional yang membaik, hal ini akan berdampak positif bagi kinerja keuangan di kuartal kedua tahun ini. RMKE juga akan mengembangkan usaha logistik batubara di luar area Sumatra Selatan pada tahun ini dengan kolaborasi bersama tambang-tambang baru.

"Dengan peluang ekspansi di luar Sumatra Selatan dan kolaborasi yang lebih banyak, kami semakin optimistis untuk dapat menjaga pertumbuhan kinerja operasional dan keuangan yang berkelanjutan,” pungkas Vincent.

Bisnis.com, JAKARTA — Presiden Joko Widodo atau Jokowi menyetujui rencana kewajiban pasok domestik atau domestic market obligation atau DMO gas bumi sebesar 60% untuk kebutuhan industri manufaktur dan kelistrikan domestik.

Selain itu, harga wajib pasok gas domestik itu juga nantinya bakal dibarengi dengan ketetapan harga kebijakan harga gas bumi tertentu (HGBT) yang lebih rigid, mulai dari sisi kepala sumur (wellhead) sampai dengan di titik serah (plant gate) dengan industri pengguna.

Aturan itu tertuang dalam Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) tentang Gas Bumi untuk Kebutuhan dalam Negeri. Rancangan aturan itu didorong Kementerian Perindustrian sejak 2 tahun terakhir.

Menteri Perindustrian (Menperin) Agus Gumiwang Kartasasmita menuturkan, rancangan beleid setingkat peraturan pemerintah itu telah disetujui Jokowi dalam rapat terbatas terkait dengan HGBT di Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (8/7/2024) kemarin.

“Berita baik bagi kita semua, Bapak Presiden dalam ratas kemarin menyetujui pembentukan RPP Gas Bumi untuk kebutuhan domestik,” kata Agus dalam acara peluncuran PP No.20 Tahun 2024 Tentang Perwilayahan Industri, Selasa (9/7/2024).

Menurut Agus, selama ini kewajiban pasok atau ketersediaan gas untuk industri manufaktur tidak diatur secara tegas.

Konsekuensinya, pasokan gas untuk industri dari lapangan kelolaan kontraktor kontrak kerja sama (KKKS) tidak berkelanjutan dan belakangan harga gas justru naik hampir dua kali lipat dari amanat HGBT di level awal US$6 per juta per British Thermal Unit (MMBtu).

“Kalau kita lihat sekarang dalam neraca dari total produksi gas nasional, sekarang yang diperuntukkan atau yang dialokasikan untuk manufaktur dan termasuk pupuk baru 40%, ini terjadi secara alamiah seperti itu belum ada regulasi,” kata Agus.

Di sisi lain, dia menambahkan, pemerintah turut membuka opsi impor gas untuk memenuhi keperluan industri manufaktur domestik. Dia menegaskan, nantinya beleid itu bakal membuka lebar kompetisi harga antara gas produksi di dalam negeri dengan harga impor.

Dia menilai aturan ini terbilang krusial di tengah proyeksi peningkatan kebutuhan gas domestik untuk industri manufaktur. Dia memperkirakan kebutuhan gas untuk industri naik dua kali lipat pada 2030 mendatang jika dibandingkan dengan neraca tahun ini.

“RPP Gas Bumi untuk kebutuhan dalam negeri ini juga mendorong sektor hulu gas bisa sehat, ada kompetisi, tidak lagi monopoli,” kata dia.

Seperti diberitakan sebelumnya, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) mencatat realisasi pemanfaatan gas bumi dalam negeri sepanjang 2023 telah menyentuh 3.745 juta kaki kubik per hari (MMscfd) atau 68,2% dari keseluruhan produksi. Sisanya, produksi gas dalam negeri itu dijual untuk pasar ekspor.

Pemanfaatan gas bumi dalam negeri tersebut mayoritas dialokasikan untuk sektor industri sebesar 1.516 MMscfd, sedangkan untuk jaringan gas (jargas) rumah tangga sekitar 16 MMscfd. Saat ini, jargas yang telah terpasang untuk sekitar 900.000 sambungan rumah (SR), dan akan terus diperluas ke depan.

Sementara itu, Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas) melaporkan potensi penerimaan bagian negara yang hilang dari kebijakan harga gas bumi tertentu (HGBT) sepanjang 2023 mencapai lebih dari US$1 miliar atau minimal sekitar Rp15,67 triliun (asumsi kurs Rp15.667 per dolar AS).

Deputi Keuangan dan Komersialisasi SKK Migas Kurnia Chairi mengatakan, potensi hilangnya pendapatan negara itu masih hitung-hitungan awal dan perlu rekonsiliasi lanjutan.

Hilangnya pendapatan negara yang cukup besar itu dibarengi dengan pengembalian sejumlah kontrak volume dan gas ke perjanjian jual beli gas (PJBG) awal sebelum beleid HGBT terbit pertama kali lewat Kepmen ESDM No.89/2020.

“Kalau saya mencatat mungkin jumlahnya di 2023 ini bisa mencapai lebih dari US$1 miliar ada potensi penurunan penerimaan negara atau penyesuaian penerimaan negara,” kata Kurnia saat webinar, Rabu (28/2/2024).

Lewat beleid teranyar Keputusan Menteri (Kepmen) ESDM Nomor 91.K/MG.01/MEM/2023, HGBT tidak lagi dipatok US$6 per juta metrik british thermal unit (MMBtu). Sebagian industri saat ini mendapat penyusutan alokasi volume dan harga gas bisa di level tertinggi US$7 per MMBtu.

Secara berturut-turut, Kementerian ESDM telah mencatat pengurangan bagian negara dari program gas murah industri ini mencapai Rp29,39 triliun selama 2021 dan 2022. Bagian negara yang hilang itu turun rata-rata sebesar 46,81% selama dua periode program itu berjalan.

Kendati demikian, Kurnia menerangkan, serapan HGBT sepanjang 2023 telah naik ke level sekitar 96%. Artinya, ada peningkatan penerima insentif gas murah itu yang cukup signifikan dibandingkan penyaluran 2021 dan 2022.

Sepanjang 2021, jumlah penyerahan harian pasokan gas bumi untuk sektor industri sebesar 87,06% dari alokasi saat itu 1.241,01 BBtud, sementara penyaluran gas pada 2022 melorot ke level 81,38% dari alokasi volume sebesar 1.253,81 BBtud.

JAKARTA, KOMPAS.com - Badan Anggaran Dewan Perwakilan Rakyat (Banggar DPR) memperingatkan potensi pelebaran defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2025.

Salah satu pemicunya ialah nilai utang jatuh tempo pemerintah yang bakal melebar pada tahun depan.

Wakil Ketua Banggar DPR Cucun Ahmad mengatakan, berdasarkan hasil pembahasan bersama dengan pemerintah, defisit APBN tahun pertama kepemimpinan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka ditetapkan di kisaran 2,29 sampai 2,82 persen terhadap produk domestik bruto (PDB).

Namun demikian, pemerintah ke depan dinilai perlu mencermati nilai utang jatuh tempo tahun depan.

"Potensi utang yang jatuh tempo pada tahun 2025 akan memberikan dampak terhadap defisit APBN 2025," kata dia, dalam pembacaan Laporan Pembicaraan Pendahuluan RAPBN TA 2025, di Gedung DPR, Jakarta, Selasa (9/7/2024).

Sebagai informasi, berdasarkan data Kementerian Keuangan (Kemenkeu) per 30 April 2024, nilai utang jatuh tempo pada tahun depan mencapai Rp 800,33 triliun.

Nilai ini berasal dari utang surat berharga negara (SBN) sebesar Rp 705,5 triliun dan utang pinjaman Rp 100,19 triliun.

Nilai itu jauh lebih tinggi nilai utang jatuh tempo pada tahun ini, yakni sebesar Rp 434,29 triliun. Namun demikian, yang perlu menjadi catatan, nilai utang jatuh tempo ini dihitung sejak 30 April 2024, sehingga tidak mempertimbangkan nilai utang jatuh tempo sebelum tanggal tersebut.

Melihat data tersebut, Cucun menilai, pemerintah perlu berhati-hati dalam melaksanakan APBN. Pasalnya, pos penerimaan negara masih berpotensi mengalami tekanan dari ketidakpastian global.

Tekanan terhadap pendapatan belanja pun telah terlihat dari proyeksi pendapatan perpajakan negara tahun ini yang tidak mencapai target. Pemerintah memproyeksi, pendapatan perpajakan hingga akhir tahun ini mencapai Rp 2.218,4 triliun, setara dengan 96 persen dari target yang ditetapkan.

"Kondisi global akan mempengaruhi penerimaan negara," katanya.

Jakarta: Wakil Presiden (Wapres) Ma'ruf Amin mengatakan keberadaan bendungan tidak hanya berfungsi sebagai sumber air baku, namun juga berperan penting dalam mendukung ketahanan pangan dan energi.

"Keberadaan bendungan memiliki peran strategis dalam mendukung kehidupan manusia dan perekonomian. Tidak hanya berfungsi sebagai sumber air baku, bendungan juga berperan penting dalam mendukung ketahanan pangan dan energi," ucap Wapres dalam sambutannya saat peresmian Bendungan Cipanas, Jawa Barat, yang dipantau secara daring di Jakarta, Selasa, 9 Juli 2024.

Ia menjelaskan bendungan membantu suplai air ke lahan pertanian, sehingga meningkatkan produksi pertanian dan akhirnya berdampak bagi peningkatan kesejahteraan petani.

Selain itu, sebut Wapres, pemanfaatan bendungan sebagai pembangkit listrik tenaga air (PLTA) juga menjadi bagian upaya pemerintah dalam mendorong transisi energi menuju energi baru dan terbarukan (EBT).

"Demi meningkatkan kontribusi EBT dalam memasok kebutuhan energi nasional, pemerintah juga membuka peluang pemanfaatan bendungan untuk pembangkit listrik tenaga surya terapung," ucap Wapres.

Kemudian, Wapres mengatakan bendungan juga dapat digunakan sebagai sarana pengelolaan banjir saat musim hujan dan penampungan air saat musim kemarau. "Untuk itu, bendungan sangat penting dalam manajemen sumber daya air di Indonesia," katanya.

Baca juga: Dua Periode Jokowi, 43 Bendungan Tuntas Dibangun

Bendungan Cipanas

Sementara terkait keberadaan Bendungan Cipanas, Wapres mengatakan bendungan itu akan menyediakan berbagai fungsi pemenuhan kebutuhan masyarakat mulai dari sumber irigasi pertanian, sumber air baku, pengendali banjir, dan pembangkit listrik.

"Selain itu, bendungan ini akan membantu meningkatkan intensitas tanam dan produktivitas lahan pertanian di daerah ini. Tidak lupa, bendungan ini juga berpotensi untuk dijadikan daerah wisata baru. Jadi, tempat wisata di sini," ujar Wapres.

Lokasi administratif Bendungan Cipanas terletak di dua kabupaten, tepatnya di Desa Cikawung, Kecamatan Terisi, Kabupaten Indramayu, dan Desa Cibuluh, Kecamatan Ujungjaya, Kabupaten Sumedang.

Proyek pembangunan Bendungan Cipanas dimulai sejak 2016 hingga 2023. Berkapasitas mencapai 250 juta meter kubik, keberadaan bendungan mampu mengairi 9.273 hektare lahan pertanian di kedua kabupaten, sehingga diharapkan dapat meningkatkan intensitas tanam dari satu kali menjadi dua kali dalam setahun.

Bendungan Cipanas akan menyuplai air baku sebesar 850 liter/detik bagi kawasan industri, pemukiman, Bandara Kertajati di kawasan Rebana (Cirebon-Patimban-Kertajati). Jumlah itu terdiri atas 650 liter/detik untuk Kabupaten Sumedang dan 200 liter/detik untuk Kabupaten Indramayu.

Selain itu, bendungan ini juga bermanfaat dalam mereduksi banjir sekaligus berpotensi menjadi pembangkit listrik sebesar tiga megawatt.

(HUS)

REPUBLIKA.CO.ID, CIREBON – Sidang praperadilan yang dipimpin hakim tunggal Eman Sulaeman di Pengadilan Negeri (PN) Bandung, Senin (8/7/2024) membebaskan Pegi Setiawan dari tuduhan sebagai pelaku pembunuhan Vina dan Muhammad Rizky atau Eky. Menanggapi putusan tersebut, keluarga Vina meminta ayah kandung Eky, yakni Iptu Rudiana, untuk muncul di hadapan publik guna memberikan keterangan terkait kasus yang terjadi di Cirebon pada 2016 silam.

Kakak kandung Vina, Marliyana, mengatakan, sejak awal peristiwa pembunuhan yang menimpa adiknya, keluarganya menyerahkan sepenuhnya penanganan kasus tersebut kepada Rudiana.

"Kalau kata saya pribadi dan keluarga, Pak Rudiana harus muncul ya, karena memang dari awal kami menyerahkan semuanya ke Pak Rudiana kasus ini," kata Marliyana, Selasa (9/7/2024).

Marliyana mengungkapkan, Rudiana harus muncul untuk memberikan keterangan yang sesungguhnya dalam kasus pembunuhan Vina dan Eky. Apalagi, saat ini isu yang berkembang di masyarakat adalah petugas kepolisian telah melakukan salah tangkap.

"Pak Rudiana harus memberikan penjelasan, karena ini isunya salah tangkap semua. Harusnya sedikitnya dia muncul untuk kasih klarifikasi, kasih keterangan," ucapnya.

Seperti diketahui, hakim tunggal sidang praperadilan di Pengadilan Negeri Bandung, Eman Sulaeman, mengabulkan gugatan terhadap penetapan tersangka Pegi Setiawan dalam kasus pembunuhan Vina dan Eky di Cirebon, Senin (8/7/2024).

"Mengadili, memutuskan mengabulkan gugatan praperadilan Pegi Setiawan," ujar Eman.

Menanggapi putusan itu, keluarga Vina juga meminta petugas kepolisian kembali mencari ketiga DPO yang sempat dirilis dalam kasus pembunuhan Vina. "Ibu sih serahkan ke kepolisian. Harapan ibu, (polisi) mau mencari tiga DPO itu, mencari pelaku yang sebenarnya," kata ibu kandung Vina, Sukaesih.

Sebelumnya, kuasa hukum Pegi Setiawan, Toni RM mengatakan, pihaknya akan melaporkan Iptu Rudiana. Laporan akan dibuat terkait keterangan dalam putusan PN Cirebon yang menyatakan CCTV ada namun belum dibuka.

"Kami akan melaporkan Pak Rudiana dengan tuduhan dugaan perintangan penyidikan, obstruction of justice," cetus Toni.

Selain melaporkan Rudiana dengan pasal perintangan penyidikan, lanjut Toni, pihaknya juga akan melaporkan Rudiana dengan pasal 317 KUHP tentang laporan yang dipalsukan. "Kalau kemudian dia sudah mengetahui CCTV, terus isinya dia tahu misalnya, lalu dia tetap memproses orang yang sudah terlanjur ditangkap, berarti rangkaian ceritanya diduga palsu. Artinya ada rekayasa kalau memang benar sudah dibuka. Sehingga dugaan itu akan clear kalau kami laporkan dengan Pasal 317 KUHP tentang laporan yang dipalsukan," kata Toni.

"Jadi peristiwanya benar ada, pembunuhan. Tetapi kronologinya yang disampaikan termasuk pelaku-pelakunya, seandainya Pak Rudiana sudah membuka CCTV, berarti paling tidak dari situ tahu siapa yang ada dalam CCTV, lalu beda dengan orang yang sudah terlanjur diamankan, berarti kan ada kebohongan di situ. Jadi tidak sesuai dengan yang sebenarnya, itu bisa dilaporkan dengan Pasal 317 KUHP,’’ tegas Toni.

Setelah sempat tak diketahui keberadaannya, Rudiana sempat muncul dalam sebuah foto yang beredar di grup Whatsapp Humas Polres Cirebon Kota, dalam rilis kegiatan turnamen bulutangkis pada akhir Juni lalu. Rudiana, yang merupakan Kapolsek Kapetakan, Kabupaten Cirebon, diketahui turut serta dalam Turnamen Bulutangkis Kapolres Cirebon Kota Cup, dalam rangka HUT Bhayangkara ke-78.

Turnamen itu digelar di salah satu GOR Bulutangkis di Jalan Tuparev, Kota Cirebon, Selasa (25/6/2024). Dalam foto tersebut, Rudiana terlihat berfoto bersama dengan Kapolres Cirebon Kota, AKBP Rano Hadiyanto dan sejumlah jajarannya.

Rudiana memakai kaos olah raga berwarna putih dengan corak warna biru bertulisan 'Samawa'. Rudiana juga mengenakan celana selutut berwarna hitam dan memegang sebuah raket.

Kapolres Cirebon Kota, AKBP Rano Hadiyanto, mengungkapkan, turnamen bulutangkis itu bertujuan untuk mempererat silaturahmi di antara anggota Polres Cirebon Kota.

"Dalam rangkaian HUT Bhayangkara ke-78, Polres Cirebon Kota melaksanakan kejuaraan badminton antara Polsek dengan satuan yang ada di Polres. Tujuannya adalah untuk mempererat silaturahmi. Kemudian, dengan berolahraga, kita berharap semua anggota Polres menjadi sehat, segar, semangat, dan bahagia," katanya dalam rilis tertulis.

JAKARTA, KOMPAS.com – Bersamaan dengan perayaan 50 tahun di Tanah Air, PT Yamaha Indonesia Motor Manufacturing (YIMM) mencatatkan pencapaian baru dalam perkembangan industri sepeda motor nasional.

Dari sisi ekspor, Yamaha mengklaim telah mencapai ekspor lebih dari 3 juta unit. Angka ini disebut menjadikan Yamaha sebagai merek otomotif dengan capaian ekspor roda dua terbesar di Indonesia.

“Per 30 Juni 2024, Kami (YIMM) berhasil mencapai rekor penjualan tertinggi di dunia dalam Yamaha Group, yaitu lebih dari 44 juta motor dan meraih rekor baru eksportir motor terbesar, nomor satu di Indonesia dengan ekspor lebih dari 3 juta motor,” ujar Dyonisius Beti, President Director & CEO PT YIMM, dalam keterangan resmi (8/7/2024).

Atas pencapaian tersebut, Dyon mengucapkan terima kasih kepada konsumen, komunitas pecinta Yamaha, rekan media partner, para banker, para perusahaan suppliers, diler utama, diler-diler Yamaha, perusahaan pembiayaan, dan semua mitra.

“Yamaha sukses bertumbuh besar dan kuat, menjadi Brand terkemuka di Indonesia,” kata dia.

Sebagai informasi, produk-produk YIMM lahir dari dua pabrik yang berlokasi di Pulogadung, Jakarta Timur dan di Karawang, Jawa Barat.

Adapun untuk motor yang diekspor antara lain Xmax, Nmax, Lexi, Aerox, YZF-R3, YZF-R25, MT-03, MT-25, YZF-R15, MX King serta beberapa model lain.

Sedangkan negara yang menjadi tujuan ekspor di antaranya adalah Jepang, Amerika Serikat, Rusia, Jerman, Perancis dan negara di Asia, Afrika serta Australia.

REMBANG, iNews.id - Ketua DPRD Rembang Supadi dilaporkan ditangkap otoritas Arab Saudi saat melaksanakan ibadah haji. Beredar kabar, Supardi ditahan karena diduga melanggar keimigrasian dan keterkaitan haji tidak resmi. 

Pantauan di lokasi, suasana ruangan ketua DPRD Rembang tampak sepi. Pintu ruangan tertutup rapat. Supadi mengajukan cuti haji mulai 31 Mei sampai 25 Juni 2024. Seharusnya ia sudah aktif kembali masuk ke Kantor DPRD Rembang pada 26 Juni 2024. 

Namun, sejak 9 Juni 2024 lalu, DPRD Rembang sudah putus komunikasi dengan Supadi.

Muncul informasi, Supadi ditahan oleh otoritas Arab Saudi karena diduga melanggar keimigrasian dan haji tidak resmi. Hal itu menyusul upaya pemerintah Arab Saudi memperketat pengawasan dan mengintensifkan razia jemaah haji yang menggunakan visa ziarah atau umrah.

Wakil Sekretaris DPRD Rembang, Nur Purnomo Mukdi Widodo mengatakan, masih menelurusi dugaan ditahannya Supadi oleh otoritas Arab Saudi.

“Kami sudah mendatangi pihak Kementerian Luar Negeri guna mencari informasi valid atas kejadian itu,” katanya, Selasa (9/7/2024).

Dia mengatakan, hasil dari koordinasi dengan Kementerian Luar Negeri, pihak konsulat jenderal (konjen) di Jeddah, Arab Saudi sudah melakukan pendampingan terhadap sekelompok orang warga negara Indonesia (WNI) yang ditahan, termasuk Supadi.

“Kita masih menunggu, apakah (Supadi) akan dideportasi atau menjalani proses hukuman di sana. Kami (DPRD Rembang) masih menunggu kabar lebih lanjut,” ujarnya.

Dia menuturkan, untuk sementara, tugas-tugas ketua DPRD Rembang akan diserahkan kepada wakil ketua DPRD. 

Diperoleh informasi, pihak Kementerian Agama Kabupaten Rembang memastikan Supadi bukan jemaah haji reguler tahun ini, sehingga tidak mengetahui keberadaan yang bersangkutan.

Supadi (57) selama ini memiliki sejumlah pekerjaan sampingan. Selain bertani, d ia juga aktif di bidang usaha layanan umrah dan haji. Pada Pemilu 2024, Supadi kembali terpilih menjadi anggota DPRD.

Editor: Kastolani Marzuki

Presiden Jokowi dan Grand Syekh Al-Azhar, Imam Akbar Ahmed Al Tayeb, sepakat bahwa gencatan senjata permanen di Gaza harus terus disuarakan.

"Bapak Presiden menyampaikan bahwa saat ini perang dan konflik terjadi di mana-mana, termasuk di Gaza. Oleh karena itu, Bapak Presiden menekankan pentingnya kita untuk terus menyuarakan gencatan senjata yang permanen," kata Menlu Retno Marsudi dalam keterangannya di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa (9/7).

Selain gencatan senjata permanen, Jokowi dan Al Tayeb sepakat agar akses bantuan kemanusiaan dipermudah dan pentingnya mewujudkan perdamaian segera.

"Di dalam menanggapi hal ini, Grand Syekh sangat setuju dengan pandangan Bapak Presiden bahwa perang harus segara diakhiri dan perdamaian harus diwujudkan. Oleh karena itu, diperlukan sebuah persatuan di dunia ini," ujarnya.

"Negara-negara di dunia semua harus mendorong perdamaian di Gaza, perdamaian di bangsa Palestina, termasuk juga persatuan di antara negara-negara muslim," lanjutnya.

Jokowi juga mengapresiasi pemerintah Mesir yang banyak memfasilitasi pengiriman bantuan kemanusiaan untuk Palestina.

"Bapak Presiden menyampaikan ajakan perdamaian dari Grand Syekh akan sangat berarti bagi bangsa Palestina," pungkasnya.

Jakarta: Kota Bandung, Jawa Barat masih menjadi daerah yang diminati untuk melanjutkan studi. Saat ini, semakin banyak kampus yang didirikan di Bandung.

Nama besar seperti Institut Teknologi Bandung (ITB) telah menjadi wajah dunia pendidikan tinggi di Bandung. Namun, studi pendidikan tinggi di Bandung tak cuma milik ITB.

Keberadaan Perguruan Tinggi Swasta (PTS) juga menghiasi Bandung. Bahkan sejumlah PTS di Bandung telah menujukkan kapasitasnya sebagai kampus terbaik di Indonesia.
Melansir laman edurank.org, saat ini banyak PTS bonafide di Bandung. Bahkan tak sedikit di antaranya masuk dalam 100 besar kampus terbaik di Indonesia versi EduRank 2024.

Berikut 20 PTS terbaik di Bandung versi EduRank 2024:

1. Telkom University (Ranking 3 Nasional)
2. Universitas Katolik Parahyangan (Ranking 62 Nasional)
3. Universitas Kristen Marantha (Ranking 65 Nasional)
4. Institut Teknologi Nasional (Ranking 118 Nasional)
5. Universitas Islam Bandung (Ranking 125 Nasional)
6. Universitas Advent Indonesia (Ranking 144 Nasional)
7. Universitas Komputer Indonesia (Ranking 149 Nasional)
8. Universitas Langlangbuana (Ranking 161 Nasional)
9. Universitas Ismal Nusantara (Ranking 194 Nasional)
10. Universitas Widyatama (Ranking 240 Nasional)
11. Universitas Bale Bandung (Ranking 324 Nasional)
12. Universitas Nurtanio (Ranking 347 Nasional)
13. Universitas Sangga Buana (Ranking 348 Nasional)
14. Universitas Al Ghifari (Ranking 359 Nasional)
15. Universitas Muhammadiyah Bandung (Ranking 362 Nasional)
16. Universitas Kebangsaan (Ranking 347 Nasional)
17. Universitas Informatika dan Bisnis Indonesia (Ranking 452 Nasional)
18. Universitas Bandung Raya (Ranking 472 Nasional)
19. Universitas Bina Sarana Informatika (Ranking 495 Nasional)
20. International Women University (Ranking 509 Nasional).

EduRank merilis 100 perguruan tinggi terbaik di Indonesia pada Februari 2024. Pemeringkatan berdasarkan penilaian terhadap 562 universitas di Tanah Air.

Pemeringkatan dilakukan dengan berbagai indikator. "Pemeringkatan oleh EduRank berdasarkan hasil penelitian, keunggulan non-akademik, dan pengaruh dari alumni," dikutip dari laman edurana.org, Selasa, 9 Juli 2024.

Adapun pemeringkatan juga ditentutkan dari analisis kutipan yang memuat nama kampus. Edurank telah melakukan analisis terhadap 1,71 juta kutipan yang diterima dari 996 publikasi akademik. Edurank juga melihat popularitas dari 700 alumni yang diakui. Pemeringkatan juga berdasarkan basis data referensi terbesar yang tersedia.

Itulah 20 PTS terbaik di Bandung. Adakah kampus kamu?

Baca juga: 20 PTS Terbaik di Jakarta Versi EduRank 2024

(REN)

TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan alias Zulhas merespons tuntutan buruh dan pelaku industri untuk merevisi kembali Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) tentang Kebijakan dan Pengaturan Impor. Beleid itu dituding menjadi penyebab banjirnya impor yang merugikan industri dalam negeri.

Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN) itu mengklaim telah memenuhi semua permintaan tentang impor yang diajukan kepadanya. Dia mencontohkan, aturan telah diubah dari post-border menjadi border, memberlakukan pertimbangan teknis (Pertek), dan merelaksasi barang kiriman pekerja migran Indonesia (PMI).

“Yang belum saya kasih apa?” ujar Zulhas, ditemui di Kantor Kementerian Perdagangan, Jakarta Pusat, Selasa, 9 Juli 2024.

Aturan impor tercatat telah tiga kali mengalami revisi. Pada 11 Desember 2023, Kemendag menetapkan Permendag Nomor 36 Tahun 2023 tentang Kebijakan dan Pengaturan Impor. Aturan itu diubah oleh Permendag Nomor 3 Tahun 2024 pada 5 Maret 2024. Sebulan berikutnya, Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan kembali merevisi aturan menjadi Permendag Nomor 7 Tahun 2024. Saat ini, aturan teranyar adalah Permendag Nomor 8 Tahun 2024 yang resmi diundangkan pada 17 Mei 2024.

Asosiasi Pengelola Pusat Belanja Indonesia (APPBI) menilai beleid itu terus menjadi masalah karena tak pernah mengatur impor ilegal. “Kami simpulkan direvisi karena tidak menemukan masalah sebenarnya,” ujar Ketua Umum APBI, Alphonzus Widjaja, dalam bincang media di sebuah restoran di Sarinah, Menteng, Jakarta Pusat, Jumat, 5 Juli 2024.

Alphonzus menuturkan, imbas absennya pemerintah mencegah impor ilegal itu adalah stagnasi pertumbuhan industri retail Indonesia, khususnya setelah Idul Fitri. Stagnasi itu, menurut dia, disebabkan pemerintah hanya fokus membatasi impor resmi. Sementara, impor ilegal tidak pernah disentuh.

Pembatasan impor oleh pemerintah yang tak menyentuh impor ilegal, Alphonzus mengatakan, berdampak kepada produk impor resmi dan lokal. Produk impor resmi terganggu karena dibatasi. Sementara produk lokal terganggu oleh masuknya produk impor ilegal.

Jakarta: Komitmen PT Pupuk Kalimantan Timur (Pupuk Kaltim) dalam mendukung pertanian berkelanjutan dan ramah lingkungan melalui inovasi sosial pemberdayaan masyarakat, kembali mendapatkan pengakuan Internasional melalui penghargaan Asia Responsible Enterprise Awards (AREA) 2024, kategori Social Empowerment.

Selain itu Pupuk Kaltim juga meraih penghargaan ESG Champion of ASIA, dengan predikat Silver Emblem of Sustainability, setelah enam kali berturut mendapatkan penghargaan AREA untuk program pemberdayaan masyarakat dan lingkungan yang dilaksanakan secara konsisten dengan berbagai pengembangan setiap tahun.

VP TJSL Pupuk Kaltim Sugeng Suedi mengungkapkan capaian ini merujuk pada inovasi program Pertanian Kompos Terpadu untuk Babadan Inovatif dan Sejahtera (PKT BISA), yang sengaja digagas untuk mendorong perbaikan kualitas lahan secara berkelanjutan, sekaligus mewujudkan ekonomi sirkular sektor pertanian dalam memaksimalkan potensi komoditas dan kesejahteraan petani.

Program ini sebagai tindak lanjut project Agro Solution yang dilaksanakan Pupuk Kaltim di Dusun Babadan Desa Kepuhrejo, Kecamatan Takeran, Kabupaten Magetan Jawa Timur. Dimana masyarakat di lokasi ini memiliki persoalan yang hampir sama dengan petani pada umumnya, yakni terkait kesehatan tanah yang berdampak pada menurunnya hasil produksi komoditas.

Melalui program PKT BISA, Pupuk Kaltim membantu para petani untuk meningkatkan kembali daya dukung lahan, dengan menggiatkan pemanfaatan kompos untuk menekan penggunaan pupuk kimia secara berlebih. Dari hal itu, tata kelola lahan yang lebih ramah lingkungan pun bisa diterapkan para petani dalam memaksimalkan potensi komoditas pertanian.

"Terlebih di Dusun Babadan terdapat limbah peternakan sapi dan kambing yang melimpah, bahkan mengganggu masyarakat karena tidak diolah maksimal. Potensi ini yang dilirik PKT BISA, dengan mengolah limbah peternakan menjadi kompos menggunakan Bioaktivator produksi Pupuk Kaltim yakni Biodex," tutur Sugeng, dikutip dari keterangan tertulis, Selasa, 9 Juli 2024.

Masyarakat Babadan dibekali keterampilan untuk mengolah kompos dari limbah peternakan mulai tahap awal, dengan pendampingan secara bertahap. Dan akhirnya masyarakat pun mampu memproduksi kompos bernilai tinggi untuk dimanfaatkan pada lahan garapan masing-masing sebagai bentuk nilai tambah yang diberikan.

Secara perlahan, kondisi lahan pertanian Dusun Babadan yang bertekstur pasir dan kurang produktif kembali mulai menunjukkan perubahan, sehingga luas lahan pertanian produktif yang mencapai 40 hektare (Ha) pun bisa digarap optimal dengan komoditas utama kacang tanah, padi dan jagung.

"Seiring perubahan pola pertanian dan kondisi lahan, pengetahuan serta keterampilan warga mengenai sektor agrikultur juga semakin pesat. Dan potensi kompos pun dikembangkan melalui unit usaha masyarakat agar makin berdampak pada kesejahteraan petani," lanjut Sugeng.

Baca juga: Presiden Jokowi: Pompanisasi di Bantaeng untuk Antisipasi Kekeringan

Dorong kesejahteraan petani

Dari awalnya hanya segelintir orang, kini usaha kompos hasil binaan PKT BISA di Dusun Babadan mulai bertumbuh dalam kelompok besar yang diberi nama 'Babadan Makmur'. Terdiri dari beberapa kelompok binaan seperti Koperasi Mandiri Lintas Generasi, Kelompok Pertanian Dusun Babadan, Kelompok Peternakan Muda Mandiri, Kelompok Perikanan Tirto Wening, Kelompok UMKM Ibu-Ibu Milenial, dan Kelompok Kompos Tabur Makmur.

Seluruh kelompok tersebut menjalin kerja sama strategis, yang akhirnya antarsatu kegiatan dan lainnya terhubung dalam menciptakan rantai nilai yang berkesinambungan. Mereka juga menyadari jika gagasan ini membutuhkan kolaborasi yang kuat antarseluruh unsur, agar percepatan realisasi target dapat tercapai secara optimal. Hal ini yang kemudian ditindaklanjuti seluruh anggota kelompok di Babadan Makmur, yang kini mencapai 100 orang lebih.

"Dengan inisiatif ini Pupuk Kaltim tidak hanya mendukung kesejahteraan petani tetapi juga berkontribusi pada upaya perbaikan kualitas lahan maupun tanaman, melalui tata kelola pertanian yang lebih ramah lingkungan," terang Sugeng.

Dalam upaya penguatan kapasitas binaan, Pupuk Kaltim pun menggandeng karyawan untuk memberikan bekal tambahan bagi anggota Babadan Makmur, sebagai bentuk kesinambungan pendampingan agar usaha kompos yang dikelola semakin mandiri dan berdaya saing. Dari hal tersebut, potensi agrikultur di wilayah Babadan mampu mendorong terciptanya swasembada pangan secara berkelanjutan, sebagai bentuk nilai tambah dalam mewujudkan ekonomi sirkular bidang pertanian.

"Upaya seperti ini terus diperkuat Pupuk Kaltim sebagai bentuk nilai tambah bagi masyarakat dan lingkungan, dengan mengedepankan pendekatan ekonomi melalui pemberdayaan. Termasuk mendorong sistem pertanian yang lebih ramah lingkungan dan berkelanjutan," tutur Sugeng.

(HUS)