Bisnis.com, JAKARTA — Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo) menyatakan bahwa pembangunan Pusat Data Nasional (PDN) pertama di Cikarang akan tetap berlanjut. Isu peretasan PDNS 2 Surabaya tidak mengganggu proses konstruksi PDN senilai Rp2,7 triliun tersebut.

Sebagaimana diketahui, pembangunan PDN yang berlokasi di Greenland International Industrial Centre, Deltamas, Cikarang memiliki luas kurang lebih 15.994 m2.

Adapun, proyek pembangunan PDN itu merupakan pinjaman dari Pemerintah Perancis dengan total nilai EUR164.679.680 atau sekitar Rp2,7 triliun dengan waktu pengerjaan 24 bulan mulai dari 22 Oktober 2022.

“Lanjut, dong [pembangunan PDN di Cikarang],” kata Plt Direktur Jenderal Aplikasi Informatika Kemenkominfo Ismail singkat saat ditemui di Jakarta, Selasa (9/7/2024).

Sayangnya, Ismail mengaku tidak mengetahui progres dari pembangunan PDN di Cikarang sudah sejauh mana. Meski demikian, Ismail menyampaikan bahwa Kemenkominfo sudah memiliki beberapa lokasi lain untuk pembangunan PDN selanjutnya, yaitu di Batam dan Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara.

Sebelumnya, Kemenkominfo menargetkan pembangunan PDN di Cikarang akan tuntas pada Agustus 2024. Artinya, hanya tersisa waktu sebulan lagi untuk merampungkan keberadaan pusat data.

Pada Februari 2024, Plt. Direktur Layanan Aplikasi Informatika Pemerintahan Direktorat Jenderal Aplikasi Informatika Kemenkominfo Aries Kurniawan menyatakan PDN yang berlokasi di Cikarang itu akan diresmikan oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi).

“Secara keseluruhan kita sudah mendekati angka 32 persen, ya. Insyaallah Agustus siap resmikan. Rencananya Pak Presiden Joko Widodo yang akan meresmikan sebagai salah satu tonggak pertama kali kita mempunyai pusat data terintegrasi,” kata Aries, dikutip dari laman resmi Kemenkominfo pada Selasa (9/7/2024).

Aries menjelaskan bahwa percepatan pembangunan PDN dilakukan dengan metode design, supply, dan installation. Nantinya, setelah desain disetujui secara paralel proses lain mengikuti untuk mengejar waktu dan menjaga kualitas pekerjaan.

“Kita perkirakan pada 17 Agustus 2024 gedung sudah selesai dibangun dengan kondisi arsitek luar atau fasad dan interior sudah selesai dilaksanakan, termasuk, area jalan parkir, taman dan lanskap keliling gedung,” tuturnya.

Selain itu, Aries menyampaikan bahwa perangkat kelistrikan juga sudah siap dan dilakukan commissioning test. Nantinya, PDN di Cikarang dibangun dengan kapasitas prosesor 25.000 Cores, memory 200 TeraByte, storage 40 PetaByte, mechanical electrical 20 Mega Watt (MW) pada kesempatan operasi optimal.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Anggota Fraksi PDIP DPRD DKI Jakarta, Manuara Siahaan mendorong Penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono diberi ruang untuk menjadi kepala daerah di Jakarta secara definitif. Menurut dia, Heru memiliki kemampuan untuk memimpin DKI Jakarta.

"Heru layak diberikan kesempatan untuk mengikuti kontestasi Pilgub DKI Jakarta, sehingga memiliki ruang dan waktu yang cukup untuk menuntaskan Jakarta sebagai kota global, berjuta pesona," kata Manuara melalui keterangan di Jakarta, dikutip pada Senin (7/8/2024).

Dia menilai, Heru telah memiliki bekal yang cukup sebagai birokrat di Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta. Karena itu, Manuara ingin Heru harus mencoba mengikuti kontestasi politik untuk merealisasikan visinya dalam menata Jakarta.

Manuara mengaku, telah lama mengenal sosok Heru, bahkan jauh sebelum menjadi pj gubernur DKI Jakarta. Dia menyebut, Heru sebagai tekno birokrat yang bekerja dengan orientasi kepada tugas, pokok, dan fungsi, sudah teruji di birokrasi. Karena itu, ia menganggap, Heru ideal untuk menjadi kepala daerah di Jakarta.

"Sekarang, dia lah yang paling paham untuk saat ini di antara birokrat yang ada, karena beliau besar dari bawah, mengikuti perkembangan Jakarta ini mulai zamannya Gubernur Pak Wiyogo," kata Manuara.

Menurut dia, Heru juga sebagai sosok yang berani mengeksekusi program yang dirancang untuk kepentingan warganya. Di sisi lain, Heru juga dinilai memiliki kemampuan berkomunikasi dan bersinergi dengan Forkopimda.

"Ke depan misalnya kalau kami mengharapkan sinergi dalam mengakselerasi proses pembangunan Jakarta menjadi Kota Global, saya kira di tangan beliau akan lebih cocok," ujar Manuara.

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Ketua Badan Legislasi (Baleg) DPR Achmad Baidowi mengungkapkan bahwa DPR tengah menggulirkan revisi Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2006 tentang Dewan Pertimbangan Presiden (UU Wantimpres.

"Namanya politik peluang selalu ada. Hari ini kita merevisi UU tentang Wantimpres," kata Baidowi di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Selasa (9/7/2024).

Politikus PPP itu tidak menjelaskan lebih lanjut mengenai ketentuan apa saja yang akan diubah melalui revisi UU Wantimpres.

Ia hanya menjelaskan bahwa DPR belum berencana merevisi Undang-Undang MPR, DPR, DPD, dan DPRD (UU MD3)

"Sampai saat ini belum ada pembicaraan untuk mau direvisi (UU MD3). Enggak tahu masa sidang yang akan datang," kata dia.

Berdasarkan agenda kegiatan DPR yang diterima Kompas.com, Baleg memiliki tiga agenda rapat pada siang ini.

Pertama, Baleg mengagendakan rapat panitia kerja (Panja) penyusunan RUU Wantimpres siang ini pukul 13.00 WIB.

Lalu, pada pukul 15.00 WIB, Baleg dijadwalkan melanjutkan rapat dengan agenda pengambilan keputusan atas hasil penyusunan RUU Wantimpres.

Kemudian, pada pukul 16.00 WIB, Baleg akan menggelar rapat tim perumus (Timus) pembahasan daftar inventarisasi masalah (DIM) dengan pemerintah dan Komite IV DPD terkait RUU Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045.

Pada Mei 2024 lalu, muncul wacana untuk mengembalikan Wantimpres seperti Dewan Pertimbangan Agung (DPA) yang eksis pada masa sebelum Reformasi.

Isu ini pertama kali digulirkan oleh Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) Bambang Soesatyo. Bamsoet, sapaan akrabnya menyebutkan bahwa DPA dapat dihidupkan kembali untuk mengakomodasi ide presiden terpilih Prabowo Subianto membentuk presidential club.

Nantinya, kata Bamsoet, DPA dapat diisi oleh para mantan presiden dan wakil presiden sebagaimana keinginan Prabowo mewadahi para mantan presiden ke dalam satu forum.

“Malah kalau bisa mau diformalkan, kita pernah punya lembaga Dewan Pertimbangan Agung, yang bisa diisi oleh mantan-mantan presiden maupun wakil presiden. Kalau mau diformalkan, kalau Pak Prabowo-nya setuju,” kata Bamsoet di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Selasa (7/5/2024).

Pabrik tekstil BUMN PT Primissima (Persero) di Kabupaten Sleman merumahkan hingga mem-PHK pekerjanya. Kabar dibenarkan oleh Kepala Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Sleman (Disnaker Sleman), Sutiasih.

"Yang PHK 15 (orang), kalau yang lain masih berharap perusahaan itu bisa beroperasional lagi, ini yang dirumahkan belum putusan hubungan kerja. Status masih ada hubungan kerja," kata Sutiasih ditemui di kantornya, Selasa (9/7).

Kasus ini sempat viral di media sosial setelah salah seorang karyawan bercerita nasibnya yang terombang-ambing karena dirumahkan manajemen PT Primissima.

"Kasusnya PT Primissima itu sudah kami tangani, mediasi ya. Pertama konsultasi-konsultasi, bipartit sampai ke mediasi dan berakhir ada kesepakatan tapi ternyata belum bisa dipenuhi oleh PT Primissima, sehingga mereka (pekerja) masih menuntut haknya untuk dipenuhi tapi belum bisa karena belum ada dana," jelas Sutiasih.

Lanjutnya, saat ini kewenangan sudah diambil alih oleh PT Perusahaan Pengelola Aset (PPA).

"Itu tinggal menunggu dari sana, manajemen sini bingung juga mau diajak bipartit juga belum siap. Intinya itu, kewenangan kami sudah kami laksanakan bersama pengawas. Kemarin kan rapat bersama pengawas ada perwakilan," bebernya.

Dia menjelaskan perusahaan BUMN ini belum bisa membayar 15 orang yang di-PHK.

"Belum bisa memenuhi mereka yang PHK dan belum bisa membayar yang masih aktif untuk produksi juga," ujarnya.

Kelima belas pekerja itu dipanggil untuk masuk kerja tetapi tak hadir sehingga dianggap mangkir dan di-PHK.

"Tapi karena memang kayaknya pengennya di PHK. Jadi upayanya seperti itu mungkin," jelasnya.

Di pabrik tersebut, Sutiasih mengatakan ada ratusan pekerja. "(Total pekerja) iya (ratusan). (Yang dirumahkan) semua, kecuali mungkin manajemen ya, yang produksi, saya kira kantor masih," bebernya.

Sampai saat ini status PT Primissima belum pailit, tapi memang sudah tak sehat sejak bertahun-tahun lalu.

"Kalau akhir-akhir ini 3 tahunan, akhir-akhir ini, tapi dari dulu sudah ada tanda-tanda. Setelah COVID (paling terasa)," bebernya.

Sutiasih tak tahu pasti mulai kapan perusahaan ini merumahkan pekerjaannya. Pekerja yang tak sabar dirumahkan lalu ada yang memilih untuk mencari pekerjaan lain. Pekerja yang dirumahkan ini hanya diberi 25 persen dari gaji.

"Tapi dirumahkan tetap ditanggung walaupun sedikit. Itu aja nanti bisa bayar atau tidak kurang tahu, kami kan tidak bisa sampai kepada uang berapa yang dimiliki enggak bisa sampai intervensi ke sana," jelasnya.

"Harapannya hak pekerja bisa dipenuhi, diprioritaskan. Apalagi yang sudah enggak bekerja tapi yang dirumahkan juga kasihan, belum ada kepastian, sampai kapannya enggak tahu," jelasnya.

Dirinya pun telah mengundang pemimpin perusahaan. Tetapi jawabannya pun hanya 'keputusan dari pusat'. kumparan telah berupaya menghubungi pihak PT Primissima tetapi tak kunjung ada jawaban.

Berdasarkan laman resmi perusahaan, PT Primissima didirikan sebagai perusahaan patungan antara Pemerintah Republik Indonesia (RI) dengan Gabungan Koperasi Batik Indonesia (GKBI) dalam rangka pelaksanaan Undang-Undang Nomor 9 tahun 1969 dan Peraturan Pemerintah Nomor 12 tahun 1969.

Penyertaan Pemerintah RI berupa mesin-mesin pemintalan dan pertenunan serta perlengkapannya yang merupakan grant dari Pemerintah Belanda.

Grant tersebut berasal dari para pengusaha tekstil Belanda yang ditujukan kepada GKBI untuk melestarikan produksi mori berkualitas tinggi (Primissima cap “Cent”), sedangkan penyertaan dari GKBI berupa tanah, bangunan pabrik, biaya pemasangan dan modal kerja.

Pendirian PT Primissima dituangkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 54 tahun 1970 dan direalisasikan dengan Akte Nomor 31 tanggal 22 Juni 1971 dihadapan Notaris Raden Soerojo Wongsowidjojo, SH

IDXChannel - Rapat Paripurna DPR ke-21 menyetujui Hasil Pembahasan Pembicaraan Pendahuluan RAPBN Tahun Anggaran 2025 dan RKP Tahun 2025 di Badan Anggaran (Banggar) pada hari ini, Selasa (9/7).

Dalam Rapat Paripurna kali ini, DPR juga menerima sejumlah surat presiden (surpres) terkait pencalonan duta besar luar biasa hingga usul hak angket tentang pengawasan haji.

Wakil Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPR, Cucun Ahmad Syamsurijal mengatakan, Banggar dengan pemerintah dan Bank Indonesia (BI) menyepakati bahwa DPR berkomitmen memberikan kelonggaran seluasnya pada presiden terpilih agar bisa menjalankan visi misinya.

"Dalam kaitan memberikan kelonggaran presiden terpilih untuk menjalankan visi misinya sesuai aturan perundangan, RKP perlu memuat arah kebijakan yang menampung program-program presiden terpilih," ujar Cucun dalam paripurna di Gedung DPR Jakarta, Selasa (9/7).

DPR menyepakati defisit fiskal untuk tahun depan diperkirakan berada pada kisaran 2,45 persen-2,82 persen dari Produk Domestik Bruto (PDB).

Sementara itu, pendapatan negara ditarget pada rentang 12,30 persen-12,36 persen dari PDB. Sementara belanja negara dipatok pada rentang 14,59 persen-15,18 persen dari PDB.

Kemudian, rasio utang diproyeksikan akan terkendali dalam batas terkelola pada kisaran 37,98-38,71 persen dari PDB.

Lebih lanjut, untuk pertumbuhan ekonomi, pemerintah menargetkan berada pada kisaran 5,1 persen-5,5 persen pada RAPBN 2025. Lalu, imbal hasil yield Surat Berharga Negara (SBN) dengan tenor 10 tahun diperkirakan akan berada pada kisaran 6,9 persen-7,3 persen

Dalam asumsi makro 2025, nilai tukar Rupiah terhadap dolar AS diperkirakan akan berada pada kisaran Rp15.300-Rp16.000 per USD. Inflasi pada 2025 diperkirakan akan dapat dikendalikan di kisaran 1,5 persen-3,5 persen.

Untuk harga minyak mentah Indonesia (ICP), pemerintah memproyeksikan berada pada USD75-USD85 per barel dan lifting minyak bumi, pemerintah menargetkan berada pada 580.000-601.000 barel per hari. Sementara itu, lifting gas berada pada 1.004.000-1.047.000 barel setara minyak per hari.

Berikut Rincian Asumsi Makro 2025:

Pertumbuhan ekonomi: 5,1 persen - 5,5 persen
Laju inflasi: 1,5 persen - 3,5 persen
Nilai tukar Rupiah: Rp15.300 - Rp15.900 per USD
Tingkat Suku Bunga SBN 10 tahun: 6,9 persen - 7,2 persen
Harga Minyak Mentah Indonesia: USD75 - USD85 per barel
Lifting minyak bumi: 580 ribu - 605 ribu barel per hari
Lifting gas bumi: 1.004 ribu - 1.047 ribu barel setara minyak per hari

RKP 2025:

Pertumbuhan ekonomi: 5,3 persen - 5,6 persen
Tingkat pengangguran terbuka: 4,5 persen - 5,0 persen
Tingkat kemiskinan: 7 persen - 8 persen
Nilai tukar petani: 113 - 115
Rasio Gini: 0,379 - 0,382
Nilai tukar nelayan: 104 - 105
Indeks modal manusia: 0,56
Emisi gas rumah kaca: 38,6.

(FAY)

Bisnis.com, JAKARTA - Menteri Perdagangan (Mendag) Zulkifli Hasan (Zulhas) menjelaskan tugas awal Satgas Impor Ilegal yang akan dibentuk dengan Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia.

Zulhas menuturkan belum bisa memerinci pihak-pihak yang akan dilibatkan dalam satgas pemberantasan barang selundupan ilegal tersebut.

"Namun, sebagai langkah awal, nantinya Satgas tersebut akan melakukan sidak ke lapangan untuk mengecek keberadaan produk impor ilegal," katanya, Selasa (9/7/2024).

Selain itu, lanjutnya, satgas tersebut juga akan menelusuri ihwal dugaan penyalahgunaan kode HS untuk produk impor. Terlebih, saat ini Indonesia mengalami banjir produk selundupan dan menjadi persoalan yang belum terselesaikan.

Dia menilai banjir impor ilegal menjadi masalah utama menyusul adanya perbedaan data yang signifikan antara data impor resmi yang tercatat oleh Badan Pusat Statistik (BPS) dengan data ekspor dari negara asal.
"Kita temukan, data impor kita kalau dari luar dengan data yang ada di dalam negeri bedanya jauh, jomplang. Jadi misalnya impor kita US$100 juta data kita BPS, data dari luar itu bisa US$300 juta, jadi jauh sekali," katanya.

Sementara itu, Ketua Umum Kadin, Arsjad Rasjid menyebut pembentukan satgas menjadi upaya bersama antara pemerintah dan dunia usaha untuk menyelesaikan masalah yang merugikan industri dalam negeri.

Di sisi lain, pembentukan Satgas impor ilegal diyakini bisa membantu pemerintah dalam penentuan safeguard yang lebih tepat sasaran atau sesuai dengan sektor terkait.

"Di sinilah kita mencari solusi bukan saling menyalahkan," kata Arsjad.

Transaksi paylater di Indonesia naik 33,764% secara tahunan atau year on year (yoy) menjadi Rp 6,81 triliun per Mei. OJK alias Otoritas Jasa Keuangan pun berencana menerbitkan aturan baru.

Rasio kredit macet atau Non Performing Financing (NPF) Gross dan NPF Neto piutang pembayaran paylater masing-masing 3,22% dan 0,84%.

“Pembiayaan paylater di Indonesia memiliki potensi pasar yang cukup besar sejalan dengan perkembangan perekonomian berbasis digital,” kata Kepala Eksekutif Pengawas Lembaga Pembiayaan, Perusahaan Modal Ventura, Lembaga Keuangan Mikro dan Lembaga Jasa Keuangan Lainnya atau PVML Agusman dalam keterangan pers, Senin malam (8/7).

OJK pun berencana membuat aturan baru terkait paylater, yang mencakuo:

• Persyaratan perusahaan pembiayaan yang menyelenggarakan kegiatan paylater
• Kepemilikan sistem informasi
• Pelindungan data pribadi
• Rekam jejak audit
• Sistem pengamanan
• Akses dan penggunaan data pribadi
• Kerja sama dengan pihak lain
• Manajemen risiko

Menurut riset Kredivo dan Katadata Insight Center alias KIC, metode pembayaran paylater menempati urutan kedua yang paling banyak digunakan di Indonesia. Paylater juga mulai masif digunakan di toko offline.

Berikut daftar metode pembayaran yang paling banyak digunakan di Indonesia tahun ini:

1. Dompet digital atau e-wallet 74,1%
2. Paylater 70,5%
3. Tunai/Cash on Delivery (COD) 51,1%
4. Transfer Bank/Virtual Account 47,6%
5. Alfamart/Indomaret 18%
6. Kartu Debit 17,2%
7. Kartu Kredit 9,5%
8. Lainnya 0,2%

Paylater juga menjadi salah satu metode pembayaran yang digunakan untuk transaksi ke merchant langsung atau offline. Rinciannya sebagai berikut:

1. Tunai/COD 66,6%
2. E-wallet 56,1%
3. Kartu Debit 30,7%
4. Transfer Bank/Virtual Account 22,1%
5. Kartu Kredit 13,6%
6. Paylater 4,1%
7. Lainnya 1,6%

Meski di urutan keenam, transaksi offline berkontribusi 27,7% terhadap total transaksi paylater sepanjang tahun lalu.

Kelompok usia di atas 36 tahun lebih banyak bertransaksi menggunakan paylater secara offline, karena cenderung lebih nyaman berbelanja di toko. Penggunaan paylater secara offline paling banyak di kota tier 2 dan 3 yakni 39,9% dan 13,2%.

“Paylater menjadi alternatif bagi masyarakat di kota tersebut yang ingin berbelanja tanpa hambatan digital dan tingginya ongkos kirim,” demikian dikutip dari laporan Kredivo dan KIC.

Executive Director Katadata Insight Center Adek Media Roza menjelaskan, transaksi paylater secara offline mencapai puncak pada kuartal empat tahun lalu yaitu 44% dari total.

Transaksi menggunakan paylater secara offline paling tinggi pada saat musim liburan, sedangkan secara online ketika periode promosi seperti 12.12.

Kredivo dan KIC mencatat, pamor paylater masih kalah dibandingkan dengan pembayaran digital lain seperti e-wallet, virtual account, dan QRIS. Akan tetapi, ada beberapa alasan pelanggan memilih untuk menggunakan paylater, di antaranya:

• Untuk membeli kebutuhan mendesak (58%)
• Belanja dengan cicilan jangka pendek atau kurang dari satu tahun (52%)
• Mendapatkan lebih banyak promo menarik (45%)
• 85% milenial dan 88% dari gen Z tidak memiliki kartu kredit

“Sebanyak 68% responden menyebut paylater sebagai bentuk kredit pertama yang mereka dapatkan. Angka ini meningkat dari 60,9% pada 2022,” demikian dikutip.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA — PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk again received recognition for its positive and sustained performance. BRI won Bisnis Indonesia Award (BIA) 2024 as the best performing company for Bank Persero category.

Citing an official release from Bisnis Indonesia, BIA 2024 carries the theme of Agility in Uncertainty, highlighting the importance of adaptability and innovation in the face of uncertainty. This theme is particularly relevant to the conditions of the business world over the past five years, where companies have had to adapt quickly and effectively to stay afloat and thrive.

The BIA event held in Jakarta, in mid-June 2024, was an annual agenda as a form of appreciation to the corporation, especially whose shares are traded on the Indonesia Stock Exchange. In this award, Bisnis Indonesia Award 2024 awards the best performing companies from various industry categories, namely 39 non-bank issuer categories and 7 banking categories. The winners were selected based on independent judging by experts experienced in the business world, capital markets, and finance.

Related to the achievement, BRI President Director Sunarso revealed that the award is dedicated to all BRiLiN people or BRI workers. It gives the highest appreciation to Insan BRiliN for contributing optimally to the company and providing the best service for its customers.

“This award is achieved for Insan Brilliant's contribution and hard work so that BRI's performance remains able to grow sustainably,” he said.

He continued, BRI, as the bank with the widest network in Indonesia, continues to innovate and carry out continuous transformation. In terms of performance, BRI managed to make a profit of Rp 15.98 trillion until the end of the first quarter of 2024. The Company also managed to channel credit of Rp 1,308.65 trillion or double digit growth of 10.89 percent year-on-year (yoy).

Of these loans, 83.25 percent of which or Rp 1,089.41 trillion is a loan portfolio for the MSME segment. The issuance of loans that grew in double digits had an impact on the increasing assets of the company, where BRI's assets reached Rp 1,989.07 trillion or grew 9.11 percent yoy.

When detailed, all BRI loan segments recorded positive growth, micro segment recorded growth of 10.51 percent yoy to Rp 622.61 trillion, consumer segment grew 11.62 percent yoy to Rp 193.96 trillion, small and medium segment grew 8.06 percent yoy to Rp 272.85 trillion and corporate segment grew 15.10 percent yoy to Rp 219.24 trillion.

“Looking ahead, the BRI remains optimistic amid global economic conditions that remain mired in uncertainty. The Company has great optimism to enter the business climate in 2024, as BRI has strong fundamentals,” concluded Sunarso.

KOMPAS.com – Anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) Republik Indonesia dari daerah pemilihan (dapil) Daerah Khusus Ibu Kota (DKI) Jakarta Fahira Idris mengapresiasi langkah yang diambil Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dalam melakukan pemblokiran rekening nasabah di berbagai bank yang terindikasi melakukan transaksi judi online (judol).

“Saya mengapresiasi OJK dan semua pihak terkait yang terus mengambil langkah taktis dan strategis dalam upaya besar kita memberantas judi online,” ujarnya dalam siaran pers yang diterima Kompas.com, Selasa (9/7/2024).

Meski demikian, Fahira menyarankan agar strategi pemblokiran rekening terus berkembang untuk mengatasi inovasi yang dilakukan oleh pelaku kejahatan judol.

Strategi pemblokiran yang dimaksud, seperti mengembangkan regulasi yang lebih ketat terhadap penggunaan mata uang kripto, berkolaborasi dengan penyedia layanan pembayaran digital, implementasi teknologi analisis data besar (big data) dan kecerdasan buatan (AI).

Menurut Fahira, berbagai strategi tersebut akan dapat membantu mengidentifikasi pola transaksi yang mencurigakan.

“Sistem big data dapat memproses jumlah data yang besar dan mendeteksi anomali yang mungkin terlewatkan oleh sistem konvensional dalam mendeteksi transaksi terkait judi online,” jelasnya.

Sebelumnya, Fahira menyatakan bahwa jika rekening bank terbukti melakukan pelanggaran berat, seperti menjadi bandar atau fasilitator judi online, akan dikenakan konsekuensi blacklisting atau masuk daftar hitam.

Menurutnya, dengan memblokir rekening yang terkait dengan judi online, pemerintah dapat menghambat bandar dan pemain untuk mengakses dana yang mereka butuhkan untuk berjudi.

“Namun, kita perlu waspada terhadap adaptasi yang mungkin dilakukan bandar judi online untuk menghindari deteksi, seperti menggunakan mata uang kripto atau metode pembayaran alternatif lainnya,” ujar Fahira Idris di Komplek Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa.

Menurut Senator Jakarta ini, dengan adanya pemblokiran dan penempatan dalam daftar hitam rekening, bandar judi online kemungkinan akan mencari cara baru untuk menghindari deteksi.

Para bandar judi online, kata Fahira, adalah pelaku kejahatan yang cerdas dan inovatif yang terus berupaya mencari celah untuk mengelak dari penindakan oleh otoritas.

Waspadai penggunaan mata uang kripto dan e-wallet

Pada kesempatan tersebut, Fahira menjelaskan bahwa penggunaan mata uang kripto memberikan keuntungan anonimitas dan kemudahan dalam transaksi lintas batas, yang membuatnya sulit untuk melacak pihak yang terlibat dalam transaksi judi online.

Transaksi kripto yang dienkripsi dan didistribusikan melalui jaringan blockchain juga sulit untuk diintervensi atau diretas.

“Mata uang kripto dapat ditransfer ke mana saja di dunia tanpa batasan geografis atau regulasi perbankan tradisional, menjadi tantangan tersendiri bagi penegakan hukum dalam menghadapi judi online,” ucap Fahira.

Selain menggunakan kripto, para bandar judi online mungkin juga mengadopsi metode pembayaran alternatif seperti e-wallet atau dompet digital, layanan pembayaran digital, voucher, dan kartu prabayar.

E-wallet menyediakan cara mudah untuk menyimpan dan mentransfer uang secara digital, sering kali dengan regulasi yang lebih longgar dibandingkan perbankan tradisional.

Sementara itu, voucher prabayar dan kartu hadiah yang bisa dibeli dengan uang tunai dan digunakan secara anonim memberikan lapisan perlindungan tambahan bagi bandar judi untuk menyembunyikan jejak transaksi mereka.

Sebagai informasi, OJK telah memblokir 6.056 rekening nasabah di berbagai bank yang terindikasi melakukan transaksi judi online, sebagai bagian dari upaya mereka untuk memberantas praktik tersebut.

JAKARTA, KOMPAS.com - Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) menyetujui penerimaan hibah alat peralatan pertahanan dan keamanan (Alpalhankam) dari dan ke luar negeri. Hal itu diputuskan dalam rapat paripurna ke-21 DPR Masa Persidangan V Tahun 2023-2024, Selasa (9/7/2024).

Wakil Ketua DPR Muhaimin Iskandar atau Cak Imin memimpin jalannya rapat paripurna yang menyetujui penerimaan hibah Alpalhankam tersebut.

"Selanjutnya, saya menanyakan kepada sidang yang terhormat, apakah laporan Komisi I atas hasil persetujuan penerimaan hibah alat peralatan pertahanan dan keamanan dari dan ke luar negeri, dapat disetujui?" tanya Cak Imin dalam rapat.

"Setuju," jawab seluruh peserta rapat paripurna diiringi ketukan palu Cak Imin tanda persetujuan.

Sebelum pengambilan keputusan, anggota Komisi I DPR Nurul Arifin menyampaikan laporan terhadap hasil pembahasan persetujuan penerimaan dan pemberian hibah Alpalhankam.

Sesuai dengan ketentuan Pasal 23 ayat (1) UU Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara yang menyatakan pemerintah pusat dapat memberikan hibah/pinjaman kepada atau menerima hibah/pinjaman dari Pemerintah/lembaga asing dengan persetujuan DPR.

"Sehubungan dengan hal tersebut, rapat konsultasi Pengganti Bamus DPR pada 25 Maret 2024 telah memutuskan menugaskan Komisi I DPR untuk membahas Surat Menteri Pertahanan RI," ucap Nurul.

Nurul menyampaikan surat tersebut sebagai berikut:

1. Nomor B/2045/M/X/2023 tanggal 30 Oktober 2023 hal persetujuan penerimaan dan pemberian hibah Alpalhankam dari dan ke luar negeri yaitu;

a. Penerimaan dari Pemerintah Brunei Darussalam kepada Kemhan RI.

b. Pemberian hibah senjata dan amunisi dari Kemhan RI kepada pasukan khusus Angkatan Darat Kerajaan Kamboja.

2. Nomor B/2471/M/XII/2023 tanggal 19 Desember 2023 dalam hal persetujuan penerimaan dan hibah alpalhankam dari luar negeri dalam surat disampaikan permohonan penerimaan persetujuan hibah satu unit kapal Patrol Combat Convertte (PCC) Eks ROK Bucheon-773 dari pemerintahan Korea Selatan kepada TNI AL.

Menindaklanjuti penugasan rapat konsultasi Pengganti Bamus DPR, lanjut Nurul, Komisi I DPR melaksanakan rapat kerja dengan Menteri Pertahanan yang diwakili Wamenhan, Menteri Keuangan yang diwakili Dirjen PPR Kemenkeu dan Panglima TNI pada 6 Juni 2024.

Rapat tersebut dalam rangka mendapatkan penjelasan mengenai penerimaan dan pemberian hibah Alpalhankam dari dan ke luar negeri tersebut.

"Setelah mendengarkan penjelasan dari Wamenhan dan Panglima TNI, dan setelah mendengarkan pandangan dari fraksi-fraksi, Komisi I DPR memutuskan menyetujui penerimaan dan pemberian hibah Alpalhankam dari dan ke luar negeri sesuai Surat Menteri Pertahanan nomor B/2045/M/X/2023 tanggal 30 Oktober 2023 dan Nomor B/2471/M/XII/2023 tanggal 19 Desember 2023," tutur politikus Partai Golkar ini.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA — Wali Kota Bandar Lampung Eva Dwiana membuka Bandar Lampung Expo 2024, Senin (8/7/2024) malam. Meski cuaca kurang bersahabat ditandai dengan turunnya hujan, tidak mengurangi antusiasme masyarakat untuk menyaksikan pameran pembangunan ini.

Dalam kegiatan yangakan dimeriahkan oleh sejumlah artis lokal sampai nasional ini, warga sangat antusias. Walau hujan rintik-rintik mereka tetap mengikuti acara.

“Hujan berkah… berkah, alhamdulillah… ini berkah,” kata Eva Dwiana yang biasa disapa Bunda Eva, saat memasuki lapangan Saburai Enggal, untuk membuka kegiatan. Ia kemudian menyalami para tokoh masyarakat dan pejabat yang juga hadir di acara itu.

Dalam sambutannya, yang didahului pantun selamat datang, Eva Dwiana mengungkapkan, pendapatan asli daerah (PAD)membaik,kesejahteraan membaik, yang semuanya akan ditingkatkan di segala bidang. Ia mengisyaratkan pentingnya keberlanjutan pembangunan di semua bidang untuk kesejahteraan.

Dijelaskannya, Kota Bandar Lampung bakal diramaikan oleh 10 hotel berbintang lagi, di antaranya 2 hotel bintang 5, dan 8 bintang 3. Lainnya, Grand Lampung yang akan dilengkapi jaringan hotel, berbagai wahana permainan.

Ia berharap iklim investasi terus bertumbuh dengan bertumbuhnya dunia usaha. Dari atas panggung, ia berjanji memberikan kemudahan berusaha, agar lahir para pelaku usaha, yang pada gilirannya bisa meningkatkan PAD Bandar Lampung.

“Ayo hadir di acara expo ini. Semoga semua aktivitas usaha berjalan dengan baik, danbisa meningkatkan PAD. Kita harus mengisi semua pembangunan, sesuai dengan bidang masing-masing,” kata dia, seperti disampaikan dalam siaran pers, Selasa (9/7/2024).

Bandar Lampung Expo 2024 yang dihelat pada 8-15 Juli 2024, di Lapangan Saburai Enggal, menurut Bunda Eva, masih dalam rangkaian HUT ke-342 Kota Bandar Lampung. Rangkaian HUT tersebut di antaranya kegiatan tembang kenangan, upacara bendera, ziarah ke makam pahlawan, jalan sehat, dan pawai budaya.

Sebelumnya, ribuan warga mengikut jalan sehat dalam rangka HUT ke-342 Kota Bandar Lampung. Masyarakat dari 20 kecamatan se Bandar Lampung berjalan mulai dari Jalan Ahmad Yani, dan Jalan Kartini. Lalu masuk ke Jalan Katamso menuju Jalan Raden Intan dan tuntas di Tugu Adipura.

Antusiasme masyarakat dipicu antara lain oleh penampilan sejumlah musisi, dan band, yang bisa disaksikan warga secara gratis. Sebelumnya, kepada pers, Kabag Administrasi Pembangunan Pemkot Bandar Lampung, Welly Hariadi, mengatakan, penampilan pertama oleh Hijau Daun Band, Senin malam.

Selanjutnya, Batas Senja, pada Kamis (11/7/2024), dan esoknya Jumat (12/7/2024), Teh Manis, Sabtu (13/7/2024), DJ Wyana dan Aline Sha, dan Kipas Tua, pada Minggu (14/7/2024), serta Senin (15/7/2024) oleh Findi Artika dan Mahatma Production.

Pansus hak angket haji 2024 resmi dibentuk dan disahkan dalam sidang Paripurna ke-21 yang digelar pada Selasa (9/7).

Wakil Ketua DPR, Muhaimin Iskandar alias Cak Imin, mengungkapkan tujuan dibentuknya pansus hak angket tersebut untuk mencegah penyelewengan dalam penyelenggaraan haji.

“Tujuannya agar tidak ada lagi penyelewengan dan penyalahkebijakan yang merugikan jemaah haji yang sudah mengantre puluhan tahun,” kata Cak Imin di kawasan DPR, Senayan, Jakarta, Selasa (9/7).

Cak Imin menyebut bahwa pada penyelenggaraan haji 2024 lalu ada penyelewengan kuota haji visa reguler yang sudah mengantre tapi justru dialihkan untuk jemaah haji khusus dengan biaya yang tinggi.

“Justru tiap tahun itu harus dilakukan tindakan-tindakan khusus melalui Pansus ini supaya tidak terulang dan terulang lagi,” ungkapnya.

Selain itu, Ketum PKB itu juga menyebut bahwa pansus akan tetap bekerja meski sebentar lagi DPR akan memasuki masa reses.

“Mulai besok akan disusun roadmap kerja pansus angket haji ini yang akan melibatkan nama-nama yang sudah ada tadi dari seluruh fraksi-fraksi yang ada di DPR yang akan bekerja dalam waktu secepat-cepatnya dalam menyusun target-target agar kesalahan pelaksanaan haji tidak terulang-ulang di setiap tahunnya,” ujarnya.

Sebelumnya, juru bicara Komisi VIII fraksi PDIP Selly Andriany Gantina dalam rapat paripurna membacakan usulan hak angket tersebut.

“Hak angket merupakan hak konstitusional dewan dalam rangka melakukan pengawasan terhadap kebijakan pemerintah,” kata Selly membacakan usulan angket tersebut.

“Hal yang mendasar jadi pertimbangan gunakan hak angket haji 2024 atau 1445 H adalah pertama pembagian dan penetapan kuota haji tambahan tidak sesuai dengan Undang-Undang 8 tahun 2019,” sambungnya.

Selly yang mewakili Komisi VIII tersebut menilai bahwa pemenuhan kuota haji khusus tambahan dan sisa kuota haji tidak sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

“Bahwa kuota haji khusus ditetapkan sebesar 8 persen dari kuota haji Indonesia sehingga keputusan Menteri Agama Nomor 118 tahun 2024 tentang petunjuk pelaksanaan pemenuhan kuota haji khusus tambahan dan sisa kuota haji 2024 bertentangan dengan Undang-Undang,” ucapnya.