Hasyim Asy'ari dipecat dari ketua dan anggota KPU karena kasus asusila. Kasus ini mengingatkan lagi soal proses perekrutan komisioner KPU yang perlu diperbaiki ke depan.

“Saat penjaringan komisioner KPU kan, calon dipilih oleh tim pansel yang dibuat Pemerintah. Lalu diserahkan ke DPR untuk dipilih melalui fit and proper test. Nah kasus asusila kaya gini baru sekali ini terjadi. Ini jadi pelajaran buat kita bersama,” kata Anggota Komisi II DPR RI, Guspardi Gaus, dalam keterangannya, Senin (7/7).

“Bahwa dalam penjaringan calon, tidak cukup hanya dengan memperhatikan kemampuan dalam UU, kemampuan terkait kepemiluan dan sebagainya, tapi perlu juga ditelusuri rekam jejak yang bersangkutan termasuk dari sisi etikanya. Jadi perlu dikuliti lebih mendalam lagi,” lanjutnya.

Karena itu, politisi PAN itu meminta proses seleksi ke depan harus dilakukan tak hanya terpaku pada kemampuan saja, tapi juga dari rekam jejaknya.

Proses perekrutan Komisioner KPU diawali seleksi oleh Panitia Seleksi bentukan pemerintah. Hasilnya kemudian diajukan ke DPR. Calon yang lolos ini akan menjalani uji kelayakan oleh Komisi II DPR.

“Bisa di pansel langsung diperas [diseleksi lebih ketat]. Kalau itu kebobolan juga, di Komisi II DPR harus lebih diperhatikan lagi juga urusan etika calon,” ungkap Guspardi.

DKPP menjatuhkan putusan pemberhentian terhadap Hasyim karena melakukan tindak asusila terhadap korban perempuan berinisial CAT. Tindakan asusila itu terjadi saat CAT masih menjadi bawahan Hasyim, yakni sebagai anggota Panitia Pemilihan Luar Negeri (PPLN) Den Haag, Belanda.

Sebelum kasus tersebut, Hasyim juga berkali-kali mendapat sanksi peringatan etik dari DKPP.

Surabaya: Upaya Pemerintah Provinsi Jawa Timur (Pemprov Jatim) menurunkan kemiskinan di wilayahnya makin menunjukkan hasil positif. Terbaru, Badan Pusat Statistik mencatat angka kemiskinan di Provinsi Jatim per Maret 2024 mencapai 9,79 persen, atau mengalami penurunan 0,56 persen dibandingkan periode Maret 2023 di angka 10,35 persen.

Tren penurunan kemiskinan di Jatim patut diapresiasi. Sebab, untuk pertama kalinya, angka kemiskinan di provinsi tersebut berada di bawah 10 persen atau berada di angka satu digit.

Penjabat (Pj.) Gubernur Jawa Timur Adhy Karyono mengaku gembira melihat penurunan kemiskinan di wilayahnya. Untuk itu, pihaknya sangat mengapresiasi kinerja jajaran Pemprov Jatim, Pemerintah Pusat, Kabupaten/Kota hingga di level desa/keluarah yang sudah bekerja keras mengurangi kemiskinan, terutama dalam beberapa tahun terakhir.
"Ini merupakan penurunan angka kemiskinan yang sangat tinggi, dan ini merupakan kerja keras dan akumulasi dari beberapa tahun, terutama lima tahun terakhir. Kami berupaya agar kemiskinan di Jawa Timur turun menjadi satu digit. Alhamdulillah ini terjadi," ujar Adhy.

Adhy membeberkan kunci keberhasilan Pemprov Jawa Timur dalam mengurangi angka kemiskinan di wilayahnya. Dijelaskan, ada tiga strategi yang diterapkan Pemprov Jatim. Pertama yaitu dengan berupaya mengurangi beban pengeluaran masyarakat miskin.

Adhy Karyono jelaskan strategi dan tantangan turunkan angka kemiskinan di Jatim. (Foto: Dok. Pemprov Jatim)

"Banyak bantuan sosial yang kami upayakan, ada PKH Plus, ada bantuan pangan, ada juga bantuan pangan plus, kemudian ada bantuan asistensi sosial yang kita berikan pada disabilitas. Termasuk bagaimana kita memberikan bantuan operasional pendidikan, tambahan dari BOS, kemudian Pembiayaan Kesehatan Untuk Masyarakat Miskin (BIAKESMASKIN), dan bantuan dari Pemerintah pusat melalui program Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan (PBIJK)," jelas Adhy.

Strategi kedua adalah meningkatkan pendapatan masyarakat dengan berbagai macam bantuan. Baik berupa pemberdayaan ekonomi yang sifatnya langsung, kemudian pemberian modal, serta kemudahan akses untuk bisa melakukan kewirausahaan.

Baca juga: Penurunan Tertinggi Nasional, Jatim Cetak Sejarah Pertama Kali Angka Kemiskinan Tembus 1 Digit

"Intervensi yang kami berikan berupa Bantuan Usaha untuk Kelompok Usaha Bersama (KUBE), juga bantuan untuk Wanita Rawan Sosial Ekonomi (WRSE), dan lain sebagainya," ungkap Adhy.

Selanjutnya, strategi ketiga adalah dengan cara mengurangi wilayah kantong-kantong kemiskinan. Khususnya, dengan memperhatikan lingkungannya, mulai dari lingkungan kesehatan dan lingkungan rumah. Salah satu upaya yang dilakukan lewat Rehabilitasi rumah tidak layah huni (Rutilahu) melalui kerjasama dengan berbagai pihak.

“Melalui ketiga strategi yang kita lakukan, alhamdulillah per Maret 2024 mampu menurunkan angka kemiskinan Jawa Timur hingga 206.120 jiwa. Bahkan, penurunan Jawa Timur ini berkontribusi 30,4 persen terhadap penurunan angka kemiskinan nasional," kata Adhy.

Upaya Pemprov Jatim hadapi tantangan tangani kemiskinan

Adhy Karyono jelaskan strategi dan tantangan turunkan angka kemiskinan di Jatim. (Foto: Dok. Pemprov Jatim)

Terlepas dari pencapaian dalam mengatasi kemiskinan di wilayahnya, Adhy pun mengaku banyak tantangan yang dihadapi Pemprov Jatim. Tantangan terbesarnya adalah bagaimana menangani permasalahan wilayah Jatim yang begitu luas dengan memiliki 38 kabupaten dan kota.

Menurutnya, ini menjadi tantangan besar karena setiap kabupaten dan kota memiliki permasalahan berbeda. Mulai dari yang kronis, sedang, hingga rendah.

"Yang kedua, persoalannya adalah ketersediaan data yang akurat. Karena ini membuat kita kurang efisien dalam penganggaran. Untuk itu kita masih memerlukan beberapa data. Selain DTKS sebetulnya, insya Allah ada data Regsosek yang sudah cukup yang kita bisa olah. Maka kalau ini bisa selesai, sebetulnya tantangan itu semakin berkurang," kata Adhy.

Tantangan lainnya adalah bagaimana mengatur APBD Pemprov Jatim untuk ketersediaan jumlah bantuan sosial di Jatim. Ini penting karena support dalam APBD sangat dibutuhkan baik untuk perlindungan sosial maupun pemberdayaan ekonomi.

“Kami ingin sebanyak-banyaknya bisa teranggarkan. Tapi tentu ada keterbatasan, baik Dana Transfer maupun Pendapatan Asli Daerah (PAD) Pemprov Jatim. Memang seharusnya memerlukan minimal 3 kali APBD, baru kita bisa menyelesaikan dengan cepat," jelas dia.

Adhy Karyono jelaskan strategi dan tantangan turunkan angka kemiskinan di Jatim. (Foto: Dok. Pemprov Jatim)

Pada kesempatan itu, Adhy juga menjelaskan pentingnya mengatur dan memiliki program-program agar penanganan kemiskinan di Jatim bisa berjalan dengan baik. Ia menegaskan, program harus memiliki target yang terarah.

"Jadi semua program harus targeted. Dimana ketersediaan data dengan multi program yang dibutuhkan harus termapping dengan jelas," ungkap Adhy.

Lebih jauh ia menjelaskan, program harus terintegrasi. Jadi masing-masing program harus saling mendukung dengan satu data yang memang dibutuhkan. Misalnya berbasis keluarga, jadi jika keluarga itu miskin akan didata terkait jenjang pendidikannya, ekonominya, lingkungannya, dan lain sebagainya.

“Oleh karena itu, yang paling akan membuat nendang sebetulnya adalah terintegrasi dengan baik antara pusat, program-program provinsi dan kebupatan, dan saling simultan," kata dia.

Adhy juga menilai ketersediaan data warga yang terintegrasi juga menjadi faktor penting untuk mengatasi kemiskinan. Hal ini menjadi bagian dari rencana khusus yang dirancang Pemprov Jatim.

"Kami berharap Satu Data Jawa Timur yang ada sekarang bisa di-integrasikan dengan database yang lebih luas lagi. Termasuk data yang lain, DTKS, data depodik, dan data-data lainnya, sehingga bisa ditentukan targetnya. Insha Allah pada tahun 2025, dengan data-data tersebut kita akan betul-betul bisa memetakan yang prioritas, dan mana kewajiban provinsi. Jadi, dengan memanfaatkan cross-cutting issue dari data tersebut, maka strategi program penolongan kemiskinan akan bisa dilaksanakan. Dengan lebih cepat," jelas Adhy.

(KIE)

Reporter: Leni Wandira | Editor: Anna Suci Perwitasari

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Perusahaan satelit swasta, PT Pasifik Satelit Nusantara (PSN) melakukan ekspansi strategis dengan memasuki bidang navigasi.

Direktur Teknologi PSN, Satrio Adiwicaksono menjelaskan, sebagai perusahaan anak bangsa, PSN terus mengembangkan diri dalam memberikan layanan berbasis satelit.

Selama 33 tahun berkiprah, PSN fokus dalam layanan komunikasi. Dengan rekam jejak yang panjang serta melihat masih adanya potensi besar yang bisa dimaksimalkan dari industri satelit.

PSN terus mengembangkan layanan berbasis satelit di Tanah Air dengan menjalin kolaborasi bersama Elena Geo Tech Pvt Ltd, perusahaan manufaktur produk berbasis navigasi terkemuka dari Bengaluru, India.

"Kolaborasi internasional antara PSN dan Elena untuk memperkuat ekosistem bidang antariksa dengan membangun kemampuan manufaktur di industri satelit Indonesia, salah satunya Positioning, Navigation dan Timing (PNT) berbasis satelit. Dengan dikelola secara mandiri, kami percaya akan mendukung pemerintah dalam menciptakan kemandirian ekonomi di industri satelit nasional,” kata Satrio dalam keterangan resminya, Senin (7/7).

Direktur Utama PSN, Adi Rahman Adiwoso menyampaikan, latar belakang PSN berkolaborasi dengan Elena mempertimbangkan rekam jejak perusahaan tersebut dalam menghasilkan manufaktur sistem navigasi berbasis satelit.

Aspek lainnya adalah majunya industri satelit di India. Hal tersebut berkat dukungan kuat dari Pemerintah India memajukan industri satelit dalam negeri. Hasilnya, India berhasil memiliki sistem navigasi satelit (Navigation with Indian Constellation) yang dikembangkan Organisasi Penelitian Ruang Angkasa India (ISRO).

“Kedua aspek tersebut menjadi pertimbangan kuat bagi kami berkolaborasi dengan Elena. Melalui momentum ini, kami juga akan memaksimalkan untuk alih teknologi sehingga kedepannya Indonesia bisa menghasilkan sistem Positioning, Navigation dan Timing (PNT) berbasis satelit sendiri,” kata Adi Rahman.

Dengan pengembangan sistem navigasi satelit bersama partnernya, nanti akan ditujukan pada sektor jasa transportasi, navigasi udara dan laut serta pertahanan.

Dengan mengaplikasikan navigasi satelit di Indonesia, maka semua sektor yang memerlukan dan menggunakan PNT akan mendapatkan kemudahan dalam menentukan posisi, kecepatan, arah, dan ketepatan waktu secara akurat sehingga menciptakan ketepatan dan efisiensi yang tinggi.

“Bersama Elena, kami akan mendalami program perencanaan secara komprehensif dan memetakan potensi kolaborasi dalam pembuatan sistem Positioning, Navigation dan Timing (PNT) Indonesia dan pasarnya sehingga dapat diserap dengan baik saat diluncurkan ke pasar,” pungkasnya.

Bisnis.com, JAKARTA — Masa depan bisnis data center dalam negeri diselimuti tanda tanya setelah pusat data nasional sementara (PDNS) diretas. Pemain data center lokal dituntut untuk meningkatkan keamanan guna menadah limpahan 'kue' bisnis data center Singapura, juga menjaga kepercayaan penyewa.

Laporan Statista memperkirakan pendapatan bisnis data center di Singapura pada 2024 mencapai US$1,06 miliar. Pasar data center Singapura akan terus tumbuh dengan tingkat pertumbuhan tahunan (CAGR 2024-2028) sebesar 6,82%, menghasilkan volume pasar sebesar US$1,38 miliar pada 2028.

Sementara itu dalam perkembangannya Singapura membatasi pembangunan data center karena keterbatasan lahan dan listrik. Data center menyerap banyak energi khususnya untuk pendingin.

Mengenai nasib bisnis data center dalam negeri,Ketua Bidang Infrastruktur Telematika Nasional Mastel Sigit Puspito Wigati Jarot memproyeksikan bisnis pusat data masih sangat prospektif, seiring dengan permintaan pertumbuhan data yang terus meningkat.

Namun, Sigit menilai perlu lebih banyak pelaku usaha pusat data dengan kualitas dan rekam jejak yang jelas. Dia pun menyarankan agar pusat data dikelola oleh ahlinya.

“Proyeksi bisnis pusat data menurut saya masih sangat prospektif, karena demand pertumbuhan data Indonesia dari tahun ke tahun sangat tinggi meningkatnya, sementara kapasitas total pusat data nasional masih sedikit,” kata Sigit kepada Bisnis, Senin (8/7/2024).

Berdasarkan catatan Bisnis, Asosiasi Data Center Indonesia (IDPRO) pernah memperkirakan kapasitas energi data center di Indonesia akan mencapai 210 megawatt (MW) pada 2024, atau naik 44,83% dibandingkan tahun sebelumnya.

Sederet pemicu peningkatan kapasitas data center di tahun ini seiring angka penetrasi internet Indonesia yang per tahun ini telah mencapai 77% hingga transformasi digital yang digeber Indonesia.

Sementara itu, Real Estate Asia memperkirakan bisnis data center Indonesia pada 2026 diramalkan bisa bernilai hingga US$3,07 miliar atau Rp45,9 triliun.

Adapun untuk mencegah berulangnya insiden yang terjadi pada PDNS 2 di Surabaya, Sigit mengimbau perlu dilakukan pendekatan security-by-design.

“Jadi pertimbangan keamanan harus dilibatkan sejak awal. Dalam hal ini BSSN [Badan Siber dan Sandi Negara] harus terlibat sejak awal, jangan hanya diberi tugas monitoring saja,” jelasnya.

Sigit juga mendorong agar kasus tersebut diselidiki dan diusut hingga tuntas mengikuti regulasi dan standar operasional prosedur (SOP) yang sudah ada.

“Jangan sampai terjadi distrust [ketidakpercayaan] di masyarakat, karena instansi yang dianggap menjadi contoh menerapkan standar keamanan, malah diserang dan dilumpuhkan, apalagi jika penanganannya kurang baik,” tuturnya.

Ke depan, lanjut Sigit, perlu ada kejelasan antara fungsi regulator dengan pelaksana agar aturan bisa lebih ditegakkan.

Pasca penemuan ransomware di PDNS 2, ditemukan upaya penonaktifan fitur keamanan Windows Defender mulai 17 Juni 2024 pukul 23.15 WIB yang memungkinkan aktivitas malicious (berbahaya) beroperasi.

Jika dilihat dari urutan kejadiannya, aktivitas malicious mulai terjadi pada 20 Juni 2024 pukul 00.54 WIB, di antaranya melalui instalasi fail malicious, penghapusan filesystem penting, dan penonaktifan layanan berjalan.

Kemudian pada 20 Juni 2024 pukul 00.55 WIB, diketahui Windows Defender mengalami crash dan tidak bisa beroperasi. Insiden ini membuat sejumlah layanan publik terganggu, termasuk berdampak pada layanan keimigrasian

Pada 20 Juni 2024, layanan keimigrasian pada unit pelaksana teknis (kantor imigrasi, unit layanan paspor, unit kerja keimigrasian) serta tempat pemeriksaan imigrasi pada bandar udara dan pelabuhan untuk sementara mengalami kendala.

Bukan hanya itu, lumpuhnya sistem PDNS 2 juga berdampak pada sistem layanan Kartu Indonesia Pintar Kuliah (KIP Kuliah) Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek), yang mengharuskan 853.393 mahasiswa melakukan reclaim akun KIP Kuliah serta mengunggah kembali dokumen dan pendaftaran KIP Kuliah.

REPUBLIKA.CO.ID, GARUT -- Sebanyak 438 jamaah haji Kelompok Terbang (Kloter) 31 asal Kabupaten Garut, Jawa Barat kembali ke Tanah Air dengan selamat.

"Untuk Kloter 31 JKS Kabupaten Garut sebanyak 438 orang, ditambah dengan petugas delapan," kata Kepala Seksi (Kasi) Penyelenggaraan Haji dan Umroh Kantor Kementerian Agama (Kemenag) Kabupaten Garut Indra Azwar Mawardi di Garut, Senin (8/7/2024).

Ia menuturkan jamaah haji dari Garut sudah pulang dan berkumpul dengan keluarganya sebanyak tiga kloter. Untuk saat ini pemulangan kali ketiga, Kloter 31, tiba di Pendopo Garut pada Ahad (7/7/2024) sekitar pukul 23.30 WIB.

Proses pemulangan jamaah haji Kloter 31, kata dia, berjalan lancar dari mulai pemberangkatan di Makkah sampai tiba di Bandara Soekarno-Hatta pada Ahad dini hari, kemudian dilanjutkan perjalanan ke Embarkasi Bekasi.

"Alhamdulillah semua lancar perjalanan, penerimaan di embarkasi, dan diterima oleh Pak Sekda," katanya.

Ia menyebutkan jamaah haji Kloter 31 tercatat sebelumnya sebanyak 440 orang, namun ada dua orang meninggal dunia karena sakit saat di Makkah. Dua peserta haji itu yakni Idjah binti Toha dan Somar bin Salim.

"Seharusnya itu ada 440 karena ada yang meninggal dua orang, itu jadi 438 orang," katanya.

Ia menyampaikan sebanyak tiga kloter jamaah haji dari Garut sudah pulang. Sisanya sebanyak dua kloter lagi masih persiapan proses pemulangan dari Makkah ke Indonesia.

Indra Azwar mengimbau kepada jamaah haji yang sedang persiapan pemulangan untuk selalu menjaga kesehatan, tidak tergesa-gesa, dan tidak mementingkan diri sendiri agar pelaksanaan pemulangan dapat berjalan dengan lancar.

"Harapan kami dari Kementerian Agama adalah agar berjalan dengan lancar dan sukses tanpa ekses," katanya.

Jakarta: Hampir satu dekade Joko Widodo (Jokowi) menjadi orang nomor satu di Indonesia sebagai Presiden. Namun Jokowi mengakui bahwa birokrasi di Indonesia masih rumit dan ruwet.

Jokowi menyoroti proses deregulasi dan debirokratisasi yang dilakukan. Proses penyederhanaan dan sinkronisasi itu ternyata masih memicu keresahan.

Ia mencontohkan terkait perizinan. Ia mengakui ada perubahan "kata" dari perizinan menjadi pertimbangan atau rekomendasi.
Baca juga: Jokowi Titip Pesan ke BPK Soal Pemerintahan Baru

"Izin' diganti 'pertimbangan', 'izin' diganti 'rekomendasi', sama saja. Mengurusnya ruwet itu. Baik ini di (birokrasi tingkat) pusat maupun di daerah," kata Jokowi dalam acara penyerahan LHP LKPP Tahun 2023 di Jakarta Convention Center (JCC), Senayan, Jakarta Pusat, Senin 8 Juli 2024.

Jokowi menyadari kerumitan ini terjadi lantaran birokrasi takut salah dalam menjalankan tugas. Sehingga kesan yang muncul, birokrasi di Indonesia rumit dan ruwet.

"Prosedur birokrasi yang rumit juga masih ada dalam praktik di lapangan. Hal seperti ini mudah disalahkan dalam pemeriksaan (BPK dll) dan menjadi sumber ketakutan bagi aparat pemerintah kita," ungkap Jokowi.

Jokowi mendorong keberlanjutan reformasi struktural. Ia meyakini hal ini dapat menyelesaikan kerumitan di lapangan jika konsisten dan disiplin dilakukan.

"Lanjutkan sinkronisasi regulasi. Lanjutkan penyederhanaan prosedur agar pemerintah berjalan lebih efektif. Agar pemerintah berjalan lebih efisien dan berorientasi pada hasil, bukan pada prosedur," tegas

(DHI)

Pembahasan Rancangan Undang-Undang Energi Baru Energi Terbarukan (RRU EBET) diperkirakan tidak akan rampung pada Masa Sidang V tahun 2023/2024 yang berlangsung hingga 11 Juli ini. Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) dan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) belum menyepakati pasal mengenai power wheeling.

Power wheeling merupakan mekanisme yang memperbolehkan pihak swasta atau Independent Power Producer (IPP) untuk membangun pembangkit listrik dan menjual secara langsung terhadap masyarakat melalui jaringan transmisi milik negara.

Salah satu yang menolak aturan tersebut adalah Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) DPR RI. Anggota Komisi VII DPR RI, Mulyanto, mengatakan dalam rapat antara pemerintah dan DPR belum ada kesepakatan mengenai pasal yang di dalamnya mengatur tentang skema power wheeling.

"Fraksi PKS menolak masuknya pasal ini dan minta pembahasan dilakukan di tingkat rapat kerja," ujar Mulyanto dikutip dalam keterangan tertulis, Senin (8/7).

Namun mengingat jadwal Masa Sidang V yang padat dan berakhir pada tanggal 11 Juli 2024, maka dapat diperkirakan baik rapat tim perumus, tim sinkronisasi, maupun rapat kerja terkait RUU EBET ini tidak dapat diselenggarakan pada masa sidang ini. Dengan demikian, pembahasan akan dilanjutkan pada masa sidang berikutnya.

Mulyanto mengatakan, PKS menolak dimasukkannya pasal terkait power wheeling bukan sekedar mengatur soal sewa jaringan transmisi PLN oleh pihak swasta. Namun, terdapat implikasi yang krusial yaitu dimungkinkannya pihak pembangkit listrik swasta untuk menjual listrik secara langsung kepada pengguna listrik dengan mengambil peran PLN.

Jika aturan tersebut diterapkan, Mulyanto mengatakan, PLN tidak lagi menjadi satu-satunya lembaga dalam sistem single buyer and single seller (SBSS). Nantinya akan ada banyak pihak swasta yang membeli dan menjual listrik serta membentuk multi buyer and multi seller system (MBMS).

Dengan kata lain, pengusahaan listrik tidak lagi hanya dimonopoli oleh PLN, tetapi berpotensi diliberalisasi kepada pihak swasta dengan mengikuti mekanisme pasar.

"Ini soal penting dan prinsip karena norma tersebut tidak sesuai dengan semangat konstitusi yang menempatkan sektor kelistrikan sebagai cabang usaha penting dan strategis yang dikuasai oleh negara sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat, yang pengusahaannya dilakukan oleh perusahaan negara," ucapnya.

Mulyanto mengatakan, memasukkan pasal power wheeling sama dengan membuka kotak Pandora yang menjadikan listrik sebagai komoditas pasar. Pengusahaannya bisa dilakukan oleh orang per orang yang harganya ditentukan oleh mekanisme pasar.

Hal tersebut juga mengarah kepada upaya Mahkamah Konstitusi yang dua kali melakukan Judicial Review (JR) terhadap UU Ketenagalistrikan pada tahun 2003 terhadap UU No. 20 tahun 2002, dan tahun 2015 terhadap UU No. 30 Tahun 2009.
Hasilnya, MK menolak prinsip unbundling atau tidak terintegrasi dan menegaskan, bahwa sektor ketenagalistrikan harus dikuasai oleh Negara.

Oleh sebab itu, Mulyanto meminta pemerintah tidak memaksakan untuk memasukkan skema power wheeling tersebut.

Kementerian ESDM Ajukan Power Wheeling

Sebelumnya, Kementerian ESDM mengajukan skema power wheeling di dalam RUU EBET. Direktur Jenderal Energi Baru Terbarukan dan Konservasi Energi (EBTKE), Kementerian ESDM, Eniya Listiani Dewi mengatakan, permasalahan terkait sewa transmisi sebenarnya sudah dengan jelas tercantum dalam Undang-Undang (UU) Ketenagalistrikan yang telah diterapkan di Indonesia.

"Sewa transmisi itu sudah dijelaskan di Undang-Undang Ketenagalistrikan. Itu sama persis yang kita cantumkan di RUU EBET ini," ujar Eniya saat ditemui di JCC, Kamis (4/7).

Eniya menyebut dalam RUU EBET skema power wheeling hanya ditambahkan penekanan khusus untuk EBT. Harapannya mampu mendorong akselerasi EBT di Indonesia.

"Kita bahas sewa jaringan, terus ketentuan-ketentuan yang tercantum itu sama dengan yang sudah di Undang-Undang Ketenagalistrikan," ujarnya.

Lanjutnya, mengenai harga dan ketentuan penggunaan transmisi PLN untuk listrik EBT akan ditentukan dan diatur oleh Menteri ESDM.

Mengenai informasi yang beredar terkait dampak kerugian yang akan dialami PLN jika diterapkan skema power wheeling dalam RUU EBET, Eniya menyatakan hal tersebut sudah dapat diantisipasi. Ia menjelaskan pemerintah dan DPR sudah menghitung bahwa PLN tetap akan menerima keuntungan dengan sistem power wheeling.

Pada tahun lalu, skema power wheeling sempat dihapus dari daftar inventarisasi masalah (DIM) RUU EBET dengan dalih PLN sedang mengalami kelebihan pasokan atau oversupply listrik.

Direktur Utama PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk atau BTN, Nixon Napitupulu, menuturkan progres rencana spin off Unit Usaha Syariah (UUS).

Spin off UUS masuk dalam rentang waktu tentatif aksi korporasi BTN yang akan dilakukan pada semester I 2025. Nixon mengatakan pihaknya akan menggelontorkan modal Rp 1,5 triliun hingga Rp 6 triliun untuk aksi korporasi ini.

"Kami juga sedang mempersiapkan spin of UUS Rp 1,5 sampai Rp 6 triliun total capitalnya," kata Nixon saat Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Komisi VI DPR RI, Senin (8/7).

Nixon menjelaskan tujuan dari penggelontoran modal ini agar unit syariah BTN tidak jatuh ke dalam deretan usaha dengan modal inti kurang dari Rp 1 triliun atau buku 1 dan tetap pada buku 2 dengan usaha modal inti lebih dari Rp 1 triliun dan kurang dari Rp 5 triliun.

"Supaya dia enggak turun ke buku 1, kita harapkan tetap di buku 2," jelas Nixon.

Spin off BTN Syariah ditargetkan akan selesai pada 2024, setelah mundur dari target sebelumnya pada 2023 karena masalah teknis.

Selain melakukan spin off unit syariah, Nixon juga menjelaskan sederet aksi korporasi yang akan dilakukan oleh BTN pada 2025.

"Untuk memperkuat permodalan karena kita punya aspirasi tahun depan, kita sudah baca visi misi pemerintahan 3 juta rumah, berarti kami juga kami harus mempersiapkan pemodalan tanpa meminta PMN (Penyertaan Modal Negara)," ujar Nixon.

Nixon mengungkapkan pihaknya juga tengah menyiapkan penerbitan obligasi subordinasi atau Junior Global Bonds (Tier 2 Capital) kurang lebih USD 300 juta dan penjualan Non Performing Loan atau NPL asset sales senilai Rp 1,5 triliun. Nixon berkaca pada keberhasilan BTN menjual NPL pada 2023 lalu yang mencapai angka Rp 1 triliun.

"Tahun lalu kami berhasil menjual NPL dengan mekanisme aset sales hampir Rp 1 triliun, ini kita akan dorong lagi tahun depan Rp 1,5 triliun sehingga NPL BTN akan mendekati angka 2,5 persen di tahun depan," terang Nixon.

Untuk mendukung target 3 juta KPR pemerintah, Nixon mengatakan BTN akan menerbitkan reguler bonds sebesar Rp 5 triliun. Aksi korporasi ini diproyeksikan akan dilakukan pada semester II 2025.

Terakhir, BTN juga akan sekuritisasi KPR melalui PT Sarana Multigriya Finansial (SMF) yang merupakan perusahaan pembiayaan sekunder perumahan pelat merah di bawah Kementerian Keuangan senilai Rp 1 triliun. Sama halnya dengan penerbitan reguler bonds, aksi korporasi ini juga diprediksi digelar pada semester II 2025.

"Kami juga akan menerbitkan reguler bonds sebesar Rp 5 triliun, kami sudah menghitungnya. Kemudian melakukan sekuritisasi KPR melalui SMF sebesar Rp 1 triliun," tutur Nixon.

Bisnis.com, JAKARTA – Merayakan Hari Ulang Tahun ke-54 yang jatuh pada 10 Juli 2024 mendatang, KB Bank berbagi kebahagiaan dengan menebar serangkaian promo dan potongan harga menarik untuk nasabah setianya.

Nasabah setia KB Bank dapat menikmati berbagai potongan harga yang bervariasi hingga 54% atau Rp540.000 di berbagai merchant favorit, mulai dari restoran, e-commerce, SPBU, hotel, hingga supermarket. Promo HUT KB Bank ini merupakan bentuk apresiasi kepada nasabah yang telah mendampingi perjalanan pertumbuhan KB Bank selama ini.

Direktur KB Bank Helmi Fahrudin mengatakan, “Kami sangat bersyukur dan bangga bisa berbagi momen spesial ulang tahun KB Bank dengan nasabah melalui beragam promo dan diskon yang menarik. Perjalanan panjang KB Bank selama 54 tahun ini tidak lepas dari dukungan dan kepercayaan yang telah diberikan oleh semua nasabah setia kami. Oleh karena itu, kami ingin memberikan sesuatu yang istimewa dan keuntungan lebih untuk mengapresiasi kesetiaan seluruh nasabah.”

Berikut ini daftar promo HUT Ke-54 KB Bank serta syarat dan ketentuannya:

Blibli (Periode: 10 Juli 2024)

• Berlaku untuk transaksi menggunakan Kartu Kredit KB Bank dengan BIN: 421167, 421168, 489781, 408862, 526853, 523940, 552695, 527146, 539275.
• Berlaku untuk pembelian dengan pembayaran penuh dan cicilan dengan tenor hingga 12 bulan.
• Diskon Rp540.000 dengan minimal transaksi Rp5.000.000.
• Berlaku untuk 1x transaksi/kartu /periode.
• Kuota 54 transaksi/periode.

Tokopedia (Periode: 10 Juli 2024)

• Berlaku untuk transaksi menggunakan Kartu Kredit KB Bank dengan BIN: 421167, 421168, 489781, 408862, 526853, 523940, 552695, 527146, 539275.
• Berlaku untuk pembelian dengan pembayaran penuh dan cicilan dengan tenor hingga 12 bulan.
• Diskon Rp154.000 dengan minimal transaksi Rp1.500.000.
• Berlaku untuk 1x transaksi/user /periode.
• Kode promo: HUTKB54.
• Landing page: tkp.me/promokbbank.
• Kuota 345 transaksi/periode.

Shopee (Periode: 10 Juli 2024)

• Berlaku untuk transaksi menggunakan Kartu Kredit KB Bank dengan BIN: 421167, 421168, 489781, 408862, 526853, 523940, 552695, 527146, 539275.
• Berlaku untuk pembelian dengan pembayaran penuh dan Cicilan dengan tenor hingga 12 bulan.
• Diskon Rp154.000 dengan minimal transaksi Rp1.500.000.
• Berlaku untuk 1x transaksi/user /periode.
• Kode promo: KBHUT54.
• Landing page: https://shopee.co.id/kbbank.
• Kuota 100 transaksi/periode.

Samsung.com (Periode: 10 Juli 2024)

• Berlaku untuk Kartu Kredit KB Bank dengan BIN: 421167, 421168, 489781, 408862, 526853, 523940, 552695, 527146, 539275.
• Cashback Rp540.000 dengan minimal transaksi Rp5.000.000.
• Berlaku untuk 1x transaksi/user /periode.
• Berlaku untuk pembelian online melalui website www.samsung.com/id.
• Landing page: https://shop.samsung.com/id/multistore/idcdm/kbbukopin_offer.
• Cashback akan di kreditkan pada tagihan bulan berikutnya.
• Kuota 54 transaksi/periode.

Tiket.com (Periode: 10 Juli 2024)

• Berlaku untuk Kartu Kredit KB Bank dengan BIN : 421167, 421168, 489781, 408862, 526853, 523940, 552695, 527146, 539275.
• Diskon Rp 154.000 dengan minimal transaksi Rp1.500.000.
• Berlaku untuk 1x transaksi/user /periode.
• Kode promo: KBANNIV54.
• Kuota 154 transaksi/periode.

KFC (Periode: 8-10 Juli 2024)

• Berlaku untuk semua jenis Kartu Kredit & Debit KB Bank.
• Diskon 54% untuk paket Jagoan Hemat 2.
• Berlaku setiap hari untuk 1x transaksi/kartu/hari.

Burger King (Periode: 6-10 Juli 2024)

• Berlaku untuk semua jenis Kartu Kredit & Debit KB Bank
• Cashback 54% dengan minimal transaksi Rp100.000, maksimal diskon yang didapatkan Rp54.000.
• Cashback akan di kreditkan pada tagihan bulan berikutnya.

Popeyes (Periode: 6-10 Juli 2024)

• Berlaku untuk semua jenis Kartu Kredit & Debit KB Bank.
• Cashback 54% dengan minimal transaksi Rp100.000, maksimal diskon yang didapatkan Rp54.000.
• Cashback akan di kreditkan pada tagihan bulan berikutnya.

Llaollao (Periode: 6-10 Juli 2024)

• Berlaku untuk semua jenis Kartu Kredit & Debit KB Bank.
• Cashback 54% dengan minimal transaksi Rp100.000, maksimal diskon yang didapatkan Rp54.000.
• Berlaku setiap hari untuk 1x transaksi/kartu/hari.
• Cashback akan di kreditkan pada tagihan bulan berikutnya.

Xing Fu Tang (Periode: 6-10 Juli 2024)

• Berlaku untuk semua jenis Kartu Kredit & Debit KB Bank.
• Cashback 54% dengan minimal transaksi Rp100.000, maksimal diskon yang didapatkan Rp54.000.
• Berlaku setiap hari untuk 1x transaksi/kartu/hari.
• Cashback akan di kreditkan pada tagihan bulan berikutnya.

Solaria (Periode: 8-10 Juli 2024)

• Berlaku untuk semua jenis Kartu Kredit & Debit KB Bank.
• Cashback 54% dengan minimal transaksi Rp100.000, maksimal diskon yang didapatkan Rp54.000.
• Berlaku setiap hari untuk 1x transaksi/kartu/hari.

The Harvest (Period: 6-10 Juli 2024)

• Berlaku untuk semua jenis Kartu Kredit & Debit KB Bank.
• Cashback Rp54.000 dengan minimal transaksi Rp200.000 untuk Kartu Kredit KB Bank.
• Berlaku setiap hari untuk 1x transaksi/kartu/hari.
• Cashback akan di kreditkan pada tagihan bulan berikutnya.

Maxx Coffee (Periode: 6-10 Juli 2024)

• Promo berlaku untuk semua jenis Kartu Kredit & Kartu Debit KB Bank.
• Berlaku di seluruh outlet Maxx Coffee, kecuali outlet TransHub (Bandara dan Stasiun Kereta Api).
• Special Price Rp18.000 untuk setiap pembelian minuman berukuran Medium. (Tidak berlaku untuk RTD, Manual Brew, Nitro & 1L Bottle).
• Berlaku setiap hari untuk 1x transaksi/kartu/hari.

Super Indo (Periode: 6-10 Juli 2024)

• Berlaku untuk semua jenis Kartu Kredit dan Kartu Debit KB Bank.
• Cashback Rp100.000, dengan minimal transaksi Rp1.000.000 untuk Kartu Kredit KB Bank.
• Cashback Rp50.000 dengan minimal transaksi Rp1.000.000 untuk Kartu Debit KB Bank.
• Berlaku setiap hari untuk 1x transaksi/kartu/hari.
• Cashback akan di kreditkan pada tagihan bulan berikutnya.

SPBU (Periode: 8-10 Juli 2024)

• Berlaku untuk semua jenis Kartu Kredit KB Bank.
• Cashback Rp54.000 dengan minimal transaksi Rp400.000.
• Berlaku setiap hari untuk 1x transaksi/kartu/hari.
• Cashback akan di kreditkan pada tagihan bulan berikutnya.

Swiss-Belresort Dago Heritage Bandung (Periode: 1 Juli 2024 - 30 Juni 2025)

• Diskon hingga 50% dari harga Publish Rate untuk seluruh tipe kamar + Sarapan untuk 2 orang, berlaku Blackout Dates.
• Diskon 15% untuk F&B Ala Carte Menu at Swiss-Kitchen Restaurant.
• Diskon 20% untuk Spa untukk semua perawatan.
• Harus menunjukan Kartu Kredit dan Kartu Debit KB Bank saat melakukan check in hotel.
• Diskon hanya berlaku untuk 1x Transaksi/Kartu/Hari.
• Disesuaikan dengan ketersediaan kamar.
• Tidak dapat digabung dengan promo lainnya.

Selain menebar promo untuk seluruh nasabah, dalam rangka meramaikan HUT KB Bank ke-54, Perseroan juga menggelar acara syukuran di seluruh kantor cabang KB Bank di Indonesia dengan mengundang beberapa nasabah untuk hadir merayakan momen spesial ini. KB Bank percaya bahwa dukungan dari seluruh nasabah akan mampu memberikan dorongan bagi KB Bank untuk terus bertumbuh kedepannya.

Bisnis.com, JAKARTA — Saham GOLF milik anak Tommy Soeharto, saham BLES milik Hermanto Tanoko, serta saham ISEA kompak pesta cuan usai resmi melantai di Bursa (IPO) hari ini, Senin (8/7/2024). Pada saat yang sama IHSG sesi I hari ini justru melemah.

Mengacu data RTI Business, IHSG sesi I hari ini melemah tipis 0,07% atau 5,37 poin ke level 7.248. Adapun, IHSG bergerak di rentang 7.215 hingga 7.265 sepanjang sesi.

Tercatat sebanyak 286 saham menguat, 278 saham melemah, dan 224 saham bergerak di tempat pada awal perdagangan hari ini. Kapitalisasi pasar terpantau menjadi Rp12.446 triliun.

Saham PT Intra Golflink Resorts Tbk. (GOLF) milik anak Tommy Soeharto, Darma Mangkuluhur Hutomo terpantau melesat 26% atau 52 poin ke level Rp252 per saham usai resmi melantai di BEI pada hari ini.

Kemudian, saham PT Superior Prima Sukses Tbk. (BLES) yang terafiliasi konglomerat Hermanto Tanoko juga tembus auto rejection atas (ARA) dengan naik 34,43% ke posisi Rp246 per saham. Disusul PT Indo American Seafoods Tbk. (ISEA) yang naik 20,80% ke level Rp302 per saham.

Dari jajaran saham big caps, saham PT Telkom Indonesia (Persero) Tbk. (TLKM) jadi penopang dengan penguatan 1,66% ke Rp3.070 per saham. Diikuti PT Astra International Tbk. (ASII) yang naik 0,87% ke posisi Rp4.620 per saham.

Sementara itu, saham PT Amman Mineral Internasional Tbk. (AMMN) milik Grup Panigoro-Salim melemah 1,73% ke posisi Rp11.350 per saham. Disusul PT Bayan Resources Tbk. (BYAN) milik Low Tuck Kwong melemah 1,72% ke Rp18.525 per saham.

Dari jajaran saham terlaris dihuni oleh emiten bank jumbo seperti BBRI dengan nilai transaksi Rp487 miliar, disusul BMRI dan BBCA senilai masing-masing Rp309,2 miliar dan Rp239,3 miliar.

Saham BBRI turun 0,83% ke Rp4.760, diikuti saham BMRI melemah 1,56% ke Rp6.325. Sementara itu, saham BBCA naik 0,25% ke Rp9.975 per saham.

Financial Expert Ajaib Sekuritas, Ratih Mustikoningsih mengatakan IHSG hari ini, Senin (8/7/2024) diprediksi bergerak mixed dalam range 7.225-7.300.

Sentimen yang mempengaruhi pergerakan IHSG hari ini antara lain, dari dalam negeri, selama sepekan periode 1-5 Juli 2024 IHSG menguat +2,69%, secara kumulatif IHSG menguat dalam 3 minggu beruntun secara mingguan.

"Akselerasi IHSG mengikuti pergerakan Indeks dolar AS dan Yield US Treasury yang mengalami penurunan pasca pidato Jerome Powell dan meredanya data tenaga kerja yang rilis akhir di pekan lalu. Katalis positif tersebut membuat Investor asing dalam sepekan inflow sebesar Rp2,63 triliun," ujar Ratih dalam riset harian.

Dari mancanegara, pada akhir pekan, Wall Street menguat signifikan setelah data tenaga kerja periode Juni 2024 mencerminkan potensi landainya inflasi di AS. Tingkat pengangguran naik ke level 4,1%, setelah bulan sebelumnya di level 4%. Sementara itu, non farm payroll turun ke level 206 ribu dari posisi Mei 2024 sebesar 218.000.

___________

Disclaimer: berita ini tidak bertujuan mengajak membeli atau menjual saham. Keputusan investasi sepenuhnya ada di tangan pembaca. Bisnis.com tidak bertanggung jawab terhadap segala kerugian maupun keuntungan yang timbul dari keputusan investasi pembaca.

Di tengah penguatan rupiah, aliran modal asing mengalir deras ke pasar keuangan Indonesia dalam sepekan. Bank Indonesia (BI) mencatat aliran modal asing masuk sebesar Rp 8,34 triliun pada periode 1-4 Juli 2024.

Kepala Departemen Komunikasi BI Erwin Haryono menjabarkan, aliran modal itu dari modal asing masuk bersih di pasar saham Rp 2,08 triliun dan Sekuritas Rupiah Bank Indonesia (SRBI) Rp 8,15 triliun.

"Sedangkan modal asing keluar di pasar Surat Berharga Negara (SBN) mencapai Rp 1,89 triliun," kata Erwin dalam keterangan resmi dikutip Senin (8/7).

Dengan perkembangan tersebut, sejak awal 2024 sampai dengan 4 Juli 2024, aliran modal asing keluar bersih di pasar SBN mencapai Rp 32,58 triliun dan di pasar saham Rp9,06 triliun, sedangkan modal asing masuk bersih di SRBI Rp 139,79 triliun.

Selain itu, Erwin menuturkan premi risiko investasi atau premi credit default swaps (CDS) Indonesia 5 tahun per 4 Juli 2024 sebesar 73,58 basis poin (bps), turun dibandingkan 28 Juni 2024 sebesar 77,05 bps.

Sementara imbal hasil atau yield SBN Indonesia tenor 10 tahun turun ke 7,06% dan imbal hasil surat utang AS alias US Treasury Note tenor 10 tahun juga turun ke level 4,359%.

Intervensi Pasar Valas

Pada hari ini nilai tukar rupiah dibuka pada posisi Rp 16.271 per dolar Amerika Serikat (AS) pada perdagangan spot. Mata uang Garuda ini naik 6 poin atau plus 0,04% dibandingkan penutupan hari sebelumnya.

Dengan realisasi ini, BI akan terus mengoptimalkan seluruh instrumen moneter termasuk peningkatan intervensi di pasar valas serta penguatan strategi operasi moneter pro-market untuk memperkuat nilai tukar rupiah.

Gubernur BI Perry Warjiyo menyebut strategi tersebut dengan mendorong optimalisasi instrumen Sekuritas Rupiah BI (SRBI), Sekuritas Valas BI (SVBI), dan Sukuk Valas BI (SUVBI).

"Kemudian melakukan intervensi di pasar valas pada transaksi spot, Domestic Non-Deliverable Forward (DNDF), dan Surat Berharga Negara (SBN) di pasar sekunder," Perry dalam Pengumuman Hasil Rapat Dewan Gubernur BI Bulan Juni 2024 di Jakarta, Kamis (20/6).

BI juga memperkuat koordinasi dengan pemerintah, perbankan, dan dunia usaha untuk mendukung implementasi instrumen penempatan valas Devisa Hasil Ekspor Sumber Daya Alam (DHE SDA) sejalan dengan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 36 Tahun 2023.

Perry menilai stabilitas nilai tukar rupiah tetap terjaga sesuai dengan komitmen kebijakan BI. Sehingga, stabilitas rupiah ke depan akan didukung oleh aliran masuk modal asing, imbal hasil yang menarik, inflasi rendah dan pertumbuhan ekonomi Indonesia yang tetap baik.

"Ke depan, nilai tukar rupiah diprakirakan akan bergerak stabil sesuai dengan komitmen Bank Indonesia untuk terus menstabilkan nilai tukar rupiah," kata Perry.

JAKARTA, KOMPAS.com - Anggota Komisi III DPR Fraksi PDI-P Trimedya Pandjaitan menilai, para penyidik yang menangani perkara Pegi Setiawan perlu diberi sanksi oleh Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo.

Pasalnya, menurut dia, penetapan Pegi sebagai tersangka dalam kasus dugaan pembunuhan Vina di Cirebon, Jawa Barat, telah mendapat perhatian nasional. Belakangan, hakim tunggal praperadilan Pengadilan Negeri Bandung justru menetapkan bahwa penetapan tersangka itu tidak sah.

"Penyidik dari atas sampai bawah diberikan sanksi oleh Kapolri. Karena ini sudah jadi isu nasional ya, harus Kapolri yang bertindak. Karena apapun ini sudah merusak nama institusi Polri," ujar Trimedya saat dihubungi Kompas.com, Senin (8/7/2024).

"Karena seperti yang Mas bilang, kasus ini kan sudah viral, banyak kejanggalan dan sebagai macam. Ya tapi kan polisi juga ngotot bahwa dia benar. Makanya langkah hukum yang diambil keluarga Pegi dan para pengacaranya kan bagus," sambungnya.

Menurut Trimedya, bukan hanya penyidik yang harus disanksi oleh Kapolri, melainkan juga para pejabatnya, seperti Kapolda Jawa Barat (Jabar) Irjen Akhmad Wiyagus dan Dirkrimum Polda Jabar Kombes Surawan.

Dia menegaskan harus ada punishment yang diberikan Kapolri kepada mereka yang salah menetapkan seseorang sebagai tersangka.

"Harus ada punishment. Sanksi itu kan dari terendah peringatan bisa, tertinggi pemecatan. Tapi kasus ini enggak mungkin pemecatan. Yang jelas harus ada demosi. Kalau enggak, enggak ada efek jera. Kalau gini terus, tergerus nama Polri," jelas Trimedya.

Lalu, Trimedya mendesak agar Pegi Setiawan segera dibebaskan dari penjara dan dipulihkan nama baiknya.

Dia meminta polisi untuk segera menangkap pelaku pembunuhan Vina yang sebenarnya.

Lebih jauh, Trimedya menyebut hakim yang mengabulkan praperadilan status tersangka Pegi ini harus diapresiasi.

"Saya beberapa kali nonton sidangnya, live di Kompas. Bijak sekali hakimnya, kooperatif. Kalau lihat mukanya sih muka hakim yang bagus. Dan dia bisa memutuskan dengan bijaksana. Karena dia pasti tidak gampang dalam memutuskan itu, apalagi yang dihadapin kan polisi," katanya.

Dihubungi terpisah, anggota Komisi III DPR Fraksi PDI-P Johan Budi mengatakan semua pihak, termasuk polisi, harus menghormati putusan pembatalan status tersangka Pegi Setiawan.

Menurutnya, dengan hasil praperadilan tersebut, maka alat bukti untuk menetapkan Pegi sebagai tersangka pembunuhan Vina tidak terpenuhi.

"Menurut saya semua harus menghormati, termasuk Polri. Bahwa memang dalam proses penyidikan di dalam kacamata hakim itu belum terpenuhi 2 alat buktinya, meskipun baik Polri maupun pihak lawyer-nya Pegi sudah sampaikan apa yang diminta oleh hakim. Kemudian hakim lihat proses penyidikan belum terpenuhi status tersangkanya, sehingga dibatalkan," ucap Johan Budi.

Sebelumnya, Hakim Pengadilan Negeri Bandung mengabulkan gugatan praperadilan Pegi Setiawan, tersangka kasus pembunuhan Vina dan Eky di Cirebon pada 2016.

Hakim tunggal Eman Sulaeman menilai, tidak ditemukan bukti satu pun Pegi pernah diperiksa sebagai calon tersangka oleh Polda Jabar.

Menurut hakim, penetapan tersangka tidak hanya dengan bukti permulaan yang cukup dan minimal dua alat bukti, tapi harus diikuti adanya pemeriksaan calon tersangka yang termaktum dalam putusan Mahkamah Konstitusi.

"Mengabulkan praperadilan pemohon untuk seluruhnya. Menyatakan proses penetapan tersangka terhadap pemohon berdasarkan surat ketetapan atas nama Pegi dinyatakan tidak sah dan batal demi hukum," ujar Eman di PN Bandung, Senin (8/7/2024).

Hakim juga menyatakan tindakan Polda Jabar menetapkan Pegi sebagai tersangka dugaan tindakan perlindungan anak, pembunuhan berencana, dan pembunuhan, tidak sah dan tidak berdasarkan atas hukum.

"Menetapkan surat ketetapan tersangka batal demi hukum. Menyatakan tidak sah segala keputusan yang dikeluarkan lebih lanjut oleh termohon terhadap penetapan tersangka," ujar Eman.