JAKARTA - Pemerintah Amerika Serikat (AS) telah menghabiskan USD1 triliun atau setara Rp15.435 triliun tahun ini untuk pembayaran bunga utang. Bahkan nilai utang tersebut telah melampaui USD35,3 triliun dengan kekhawatiran menghadapi krisis yang akan datang.

Baca Juga: Putin Minta Dikawal Jet Tempur saat Sambangi Negara NATO, Khawatir Ditembak Jatuh Ukraina

Departemen Keuangan AS melaporkan, pembayaran bunga utang senilai USD1 triliun tersebut untuk pertama kalinya dalam sejarah. Angka tersebut naik 30% dari tahun lalu. Selain itu, total pembayaran utang diperkirakan akan lebih besar lagi hingga akhir tahun ini.

Perekonomian AS berada dalam posisi memprihatinkan. Di tengah perjuangannya melawan inflasi, Federal Reserve telah mempertahankan suku bunga pada level tertinggi selama 23 tahun. Meskipun penurunan suku bunga akan dilakukan pada bulan September, rapuhnya ekonomi AS tidak bisa diremehkan.

Secara keseluruhan, pembayaran cicilan utang AS mendekati USD1,160 triliun pada 2024. Bahkan jika pendapatan pemerintah dari investasi dikurangi dari jumlah tersebut, pembayaran tersebut masih berjumlah lebih dari USD843 miliar melebihi seluruh pembayaran pemerintah lainnya di luar Medicare dan Jaminan Sosial.

Baca Juga: Arab Saudi Mau Terima Yuan untuk Pembelian Minyak, Bye Petrodolar?

Menyitir WatcherGuru, perkembangan utang tersebut tidak baik untuk defisit anggaran AS. Pada Agustus defisit anggaran meningkat mendekati USD2 triliun naik sebesar USD380 miliar terjadi perubahan yang mencolok dari bulan Juli, ketika mereka mengalami surplus sebesar USD89 miliar.

LONDON - Utang nasional Inggris diproyeksikan bakal meningkat tiga kali lipat selama setengah abad ke depan atau 50 tahun lagi. Menurut prediksi resmi pemerintah, utang Inggris berada dalam jalur peningkatan seiring banyaknya tekanan.

Beban yang harus ditanggung di antaranya termasuk populasi yang menua, perubahan iklim, dan meningkatnya ketegangan geopolitik. Hal itu diungkapkan dalam sebuah laporan yang dirilis oleh Office for Budget Responsibility (OBR).

Disebut utang nasional Inggris bakal meledak, apabila kondisi saat ini terus berjalan tanpa adanya peningkatan pendapatan pajak, atau belum kembalinya produktivitas. Ditambah keuangan publik tidak berkelanjutan dalam jangka panjang.

Kepala Sekretaris Keuangan, Darren Jones mengatakan: "OBR telah mengungkapkan keadaan mengejutkan bahwa keuangan publik kita ditinggalkan oleh pemerintah sebelumnya."

Jones menambahkan, bahwa Inggris menghadapi "utang tertinggi sejak 1960-an, pajak tertinggi sejak 1940-an, dan utang di jalur yang tepat untuk menjadi hampir tiga kali lipat terhadap PDB,".

OBR mengatakan, skenario dasarnya adalah utang nasional bakal menjadi sebesar 274% dari PDB pada tahun 2071, seiring adanya risiko dari perang, penyakit, konflik dunia maya, dan ketegangan perdagangan bakal mendorongnya lebih tinggi.

Pada tahun 2071, OBR memproyeksikan ada peningkatan setara dengan lebih dari 200 miliar pounds per tahun yang dikeluarkan untuk kepentingan publik seperti kesehatan, perawatan sosial, pensiun, dan tunjangan terkait.

Laporan Risiko Fiskal dan Keberlanjutannya mengklaim aspirasi pemerintah Inggris sebelumnya dan saat ini untuk meningkatkan pengeluaran pertahanan menjadi 2,5% dari PDB dapat menambah tekanan pada keuangan publik.

"Selain itu, biaya transisi energi bersih, memerangi cuaca ekstrem yang terkait dengan perubahan iklim, dan penurunan tingkat kelahiran juga dapat menyebabkan lebih banyak pengeluaran dan lebih sedikit pendapatan," katanya.

RUU untuk pensiun negara dan perawatan sosial akan meningkat secara substansial. Beberapa di antaranya akan dikurangi dengan anggaran pendidikan yang lebih rendah dan pengeluaran tunjangan usia kerja.

Keuangan publik sudah berada di bawah tekanan karena "serangkaian guncangan luar biasa" selama dua dekade terakhir, catat laporan tersebut. Semua itu termasuk di dalamnya krisis keuangan global, pandemi, dan krisis energi.

Berdasarkan rencana kebijakan dari Maret 2024, analisis tersebut memperingatkan bahwa keuangan publik akan berada pada "jalur yang tidak berkelanjutan".

JAKARTA - Presiden Joko Widodo ( Jokowi ) mengajak pejabat TNI dan Polri se-Indonesia ke Ibu Kota Nusantara ( IKN ). Hal ini dalam rangka memberikan gambaran wajah pembangunan proyek Ibukota baru Indonesia kedepannya.

Presiden Jokowi menyebut, pembangunan IKN akan menjadi percontohan pembangunan kota-kota lainnya di Indonesia. Sebab konsep pembangunan yang diarahkan menjadi kota modern serta kota yang ramah lingkungan.

"Kenapa saya mengajak untuk pertemuannya di IKN yang pertama memang saya ingin saudara-saudara semuanya melihat IKN.
Melihat progres kota masa depan itu seperti apa," ujar Presiden Jokowi dalam memberikan arahan kepada Pejabat TNI dan Polri di Istana Negara IKN, Kamis (12/9/2024).

Presiden mengatakan, saat ini proses pembangunan IKN memang belum rampung dikerjakan, meskipun dipilih sebagai penyelenggaraan upacara HUT Kemerdekaan RI ke-79 pada 17 Agustus lalu.

Sebab menurutnya, pembangunan IKN sendiri masih membutuhkan waktu sekitar 15-20 tahun lagi sebelum membentuk satu ekosistem perkotaan baru. Adapun pada tahap awal, ekosistem akan dibentuk dengan upaya memindahkan ASN ke IKN.

"IKN ini belum jadi masih dalam proses pembangunan mungkin bisa memakan waktu 10 tahun, 15 tahun dan bahkan 20 tahun," tambahnya.

Meski demikian, Presiden Jokowi memastikan, pembangunan IKN akan terus berlanjut di bawah kepemimpinan Presiden dan Wakil Presiden terpilih Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka, baik dari sisi dukungan politik maupun anggaran.

"Bapak presiden terpilih pernah menyampaikan kepada saya "akan saya percepat pak (pembangunan IKN)," pungkasnya.

JAKARTA - Presiden Republik Indonesia, Joko Widodo ( Jokowi ) menargetkan, Indonesia bakal menjadi negara maju dalam 20 tahun ke depan seiring visi Indonesia emas 2045. Maka untuk mendapatkan label sebagai negara maju, pendapatan per kapita Indonesia didorong untuk mencapai USD23.000 atau setara Rp352,6 juta per tahun (Kurs Rp15.334 per USD).

Jokowi menyebutkan hal tersebut saat menyampaikan arahannya di depan para pejabat TNI dan Polri Tahun 2024 yang digelar di Istana Negara, Ibu Kota Nusantara atau IKN, Kamis (12/9/2024). Jokowi menuturkan, target pencapaian Indonesia emas 2045 yakni pendapatan per kapita bisa melewati USD23 ribu.

"Kemudian juga mewujudkan Indonesia emas di 2045, 20 tahun yang akan datang, target kita sudah mencapai GDP lebih dari 23 ribu GDP per kapita," ujar Jokowi dalam arahannya.

Kebanyakan negara maju saat ini memiliki pendapatan per kapita USD12.000 atau sekitar Rp184,9 juta per tahun.

Mantan Wali kota Solo itu mengungkapkan target visi Indonesia emas 20245, adalah tujuan besar demi kemajuan dan kemakmuran bangsa. Baginya, visi Indonesia emas 20245 adalah satu contoh cita-cita yang menjadi mimpi besar dari setiap pemimpin.

"Misalnya mewujudkan pembangunan Indonesia sentris dalam rangka pemerataan dan keadilan. Bukan hanya Jawa sentris, tapi Indonesia sentris," sebut Jokowi menyebut cita-citanya.

Oleh karena itu, Jokowi mengungkapkan setiap visi besar selalu memiliki tantangan dan risiko yang besar. Baginya, apabila menghadapi tantangan dan risiko tersebut, diperlukan pertaruhan dalam setiap keputusan yang besar.

"Dan dimana untuk menggapai itu tidak jarang kita mempertaruhkan banyak hal karena keputusan-keputusan besar apapun pasti ada risiko, pasti ada tantangan," tegas Jokowi.

JAKARTA - Presiden RI Jokowi menyebut banyak negara di dunia masih berjuang mengatasi krisis ekonomi akibat dampak pandemi Covid-19, lonjakan inflasi, dan pengangguran.

Kondisi dunia yang tidak baik-baik saja ini, terang Jokowi, membutuhkan sinergi dari berbagai pemangku kepentingan, dengan harapan dapat terwujud ketahanan dan stabilitas ekonomi.

"Dampak dari Covid-19 itu sampai sekarang belum berhenti terhadap growth, terhadap inflasi, terhadap pengangguran, terhadap lapangan kerja dampaknya sampai sekarang di negara lain masih berdampak dan dirasakan langsung oleh rakyat. Betapa beratnya," kata Jokowi dalam Pengarahan Presiden Jokowi Kepada Pejabat TNI dan Polri, Istana Negara IKN, Kamis (12/9/2024).

Ketidakpastian ekonomi membuat negara-negara masuk dalam jeratan utang Dana Moneter Internasional (IMF). Jokowi mengulangi lagi pernyataan lamanya, bahwa terdapat 96 negara yang menjadi pasien IMF.

"Saudara-saudara bisa buka di Google kondisi sekarang di Eropa, di Amerika, seperti apa kondisi di beberapa negara di Afrika seperti apa tidak mudah 96 negara masuk menjadi pasiennya IMF," terangnya.

Di hadapan TNI dan Polri, Jokowi meminta aparat untuk bersinergi menjaga stabilitas ekonomi yang dibutuhkan dalam mengakselekrasi pembangunan.

"Untuk menjaga stabilitas itu butuh TNI dan Polri yang profesional butuh TNI dan Polri yang dipercaya oleh rakyat Sekali lagi apalagi di tengah dunia yang sedang baik-baik saja," tutur Jokowi.

JAKARTA - Rapat Dewan Gubernur Bank Indonesia (RDG BI) pada 17-18 September 2024 ini punya dua pilihan, antara menahan suku bunga acuannya di 6,25 persen atau menurunkan BI Rate sebesar 0,25 basis poin.

Ekonom Senior dan Associate Faculty LPPI, Ryan Kiryanto mengungkapkan bahwa jika BI ingin tetap mendorong stimulus pertumbuhan ekonomi, sebetulnya ada ruang untuk menurunkan BI Rate ke 6 persen.

"Pertimbangannya adalah memasuki semester kedua ini, ada indikasi terjadi pelemahan ekonomi atau perlambatan. Beberapa pertimbangannya mendukung angka pengangguran. Kita juga setiap hari, kita dengar berita-berita dari Anda-Anda sekalian, PHK nambah terus, kemudian PMI-nya juga sudah di bawah ambang patas 50, sudah masuk zona kontraksi," ungkap Ryan saat ditemui di Sarinah, Jakarta, Kamis (12/9/2024).

Pertimbangan lainnya, menurut Ryan adalah yang paling serius, yaitu terjadinya deflasi selama empat bulan berturut-turut. Ryan menilai deflasi tersebut sudah menunjukkan sinyal kuat bahwa memang kegiatan konsumsi masyarakat, ada kecenderungan menurun atau melemah.

"Siapa yang melemah menurut BPS? Yaitu mereka yang masuk kategori kelas menengah. Kelas menengah adalah mereka yang membelanjakan uangnya setiap hari minimal USD3, nah USD3 itu ekuivalen dengan berapa? Kalikan saja dengan 15.500. Nah itulah kelompok kelas menengah yang sekarang sudah mulai, sebagian sudah downgrade. Tidak lagi masuk kelas menengah, tapi masuk kelas pra kelas menengah," jelasnya.

Adanya ruang penurunan suku bunga ke 6 persen juga berdampak ke ekonomi karena cepat atau lambat, akan tertransmisi ke sektor bunga pinjaman atau bunga kredit.

"Kalau bunga kredit, mudah-mudahan ini mendorong, mensimulasi pelaku usaha, termasuk pribadi-pribadi kita untuk berani mengajukan kredit," kata Ryan.

Untuk pengusaha, Ryan menilai akan lebih mudah mengajukan kredit modal kerja dan kredit investasi, tapi bagi orang-orang individu, berani mengajukan kredit konsumtif.

Kembali lagi, lanjut Ryan, jika suku bunga itu bisa turun, ini memberikan stimulus atau dorongan kepada sektor perbankan untuk juga menyesuaikan suku bunga sesuai dengan arah kebijakan Bank Indonesia.

"Dan BI, saya lihat, sekarang kecenderungannya, karena kemarin sudah pro-stability, rupiahnya sudah menguat, inflasi sudah terkendali, saatnya mungkin BI harus pro growth," pungkasnya.

JAKARTA - Gelombang besar pemutusan hubungan kerja (PHK) di berbagai industri terus berlanjut hingga tahun ini. Data dari Kementerian Tenaga Kerja mencatat bahwa jumlah pekerja yang terkena PHK sepanjang Januari hingga Agustus 2024 meningkat sebesar 23,72 persen dibandingkan periode yang sama pada tahun sebelumnya. Jika pada 2023 terdapat 37.375 pekerja yang kehilangan pekerjaan, angka tersebut melonjak menjadi 46.240 pada 2024.

Provinsi dengan jumlah PHK terbesar sepanjang semester pertama 2024 adalah DKI Jakarta, dengan 7.469 pekerja terkena dampak. Diikuti oleh Banten (6.135 pekerja), Jawa Barat (5.155 pekerja), Jawa Tengah (4.275 pekerja), Sulawesi Tengah (1.812 pekerja), dan Bangka Belitung (1.527 pekerja). PHK yang terjadi sebagian besar dipicu oleh krisis di berbagai lini pada sektor manufaktur.

Wakil Ketua Asosiasi Pertekstilan Indonesia (API) Jawa Tengah Liliek Setiawan mengungkapkan, jumlah kasus PHK di lapangan kemungkinan lebih besar dari angka yang dicatat oleh Kementerian Tenaga Kerja.

Berdasarkan data API, per awal Agustus 2024, sekitar 15 ribu buruh terkena PHK akibat penutupan 10 pabrik tekstil di wilayah Jawa Tengah, termasuk Ungaran, Karanganyar, dan Boyolali. Liliek menyebut banyak perusahaan yang kesulitan bertahan karena serbuan barang impor, yang menyebabkan produk dalam negeri kalah bersaing di pasar sendiri.

"Segala upaya dilakukan melalui efisiensi, tapi akhirnya banyak yang tutup usaha," ujar dia, dalam keterangannya, Kamis (12/9/2024).

Baca Juga: 46.000 Pekerja Diterjang Badai PHK, Korban Terbanyak Jateng dan Jakarta

Ketua Bidang Ketenagakerjaan Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Bob Azam, menyatakan bahwa pelemahan industri manufaktur juga diperparah oleh melemahnya daya beli masyarakat. Pertumbuhan konsumsi rumah tangga sepanjang 2023 hanya mencapai 4,82 persen, lebih rendah dibandingkan tahun 2022 yang sebesar 4,94 persen. Penurunan daya beli ini menyebabkan permintaan terhadap produk manufaktur menurun drastis memaksa banyak perusahaan untuk melakukan efisiensi dan PHK.

Selain itu, Bob menjelaskan bahwa ketidakpastian politik selama masa transisi pemerintahan juga membuat investor enggan menanamkan modal mereka, yang pada akhirnya memperlambat pemulihan sektor industri. Penurunan Purchasing Managers' Index (PMI) ke level 48,9 pada Agustus 2024 menjadi indikator nyata pelemahan sektor manufaktur di Tanah Air.

Lucia Nanny Lusida, seorang Organization Strategist dan Director D?Impact Indonesia, menjelaskan bahwa dalam beberapa kasus, keputusan PHK harus diambil untuk mempertahankan daya saing perusahaan dan kelangsungan bisnis di masa depan.

"Di banyak perusahaan khususnya multinasional, PHK hanya akan diambil jika semua opsi lain, seperti efisiensi dan optimalisasi, sudah tidak memberikan hasil yang diharapkan," jelas Lucia berdasarkan pengalamannya sebagai praktisi HR.

Hal ini juga sejalan dengan tren di mana banyak perusahaan saat ini terpaksa melakukan efisiensi besar-besaran sebagai respons terhadap kondisi industri yang lesu, khususnya manufaktur.

Lucia juga menyoroti pentingnya responsible restructuring, yakni restrukturisasi yang dilakukan secara bertanggung jawab, sebagai solusi untuk menyelesaikan kewajiban industri dan ketenagakerjaan. Langkah ini tidak hanya membantu perusahaan menjaga kelangsungan bisnis, tetapi juga memastikan pekerja mendapatkan hak-hak mereka. Dalam kondisi sulit seperti ini tambah Lucia, Perusahaan harus sangat bijaksana, khususnya dalam memastikan penyediaan jaring pengaman dan pembekalan skill setelah restrukturisasi terjadi. Penting untuk mempersiapkan keterampilan dan mental para karyawan terdampak, agar dapat tetap mandiri pasca kehilangan pekerjaan.

Baca Juga: Dugaan Gratifikasi Jet Pribadi Kaesang, Jokowi Mania Membela

Sekretaris Eksekutif Indonesia Labor Institute, Andy William Sinaga, menjelaskan bahwa peningkatan PHK di Indonesia tidak lepas dari dampak ketidakstabilan geopolitik internasional serta pelemahan ekonomi global dan nasional. Ketatnya persaingan dengan negara-negara seperti Tiongkok, Kamboja, dan Vietnam yang menerapkan kebijakan low cost production menjadikan produk Indonesia sulit bersaing di pasar internasional karena kebijakan produksi murah dari negara lain, yang menyebabkan permintaan menurun dan perusahaan-perusahaan di Indonesia terpaksa melakukan efisiensi, termasuk PHK

Dalam menghadapi gelombang PHK yang masif, Indonesia Labor Institute mendorong implementasi Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP) sebagai solusi bagi pekerja yang terdampak. Andy mengingatkan pentingnya sinergi antara BPJS Ketenagakerjaan dan Kementerian Ketenagakerjaan dalam menjalankan program ini.

"Kami mengimbau BPJS Ketenagakerjaan dan Kemnaker segera bersinergi dan bertindak agar program JKP dapat tepat sasaran. JKP harus menjadi solusi yang tepat bagi para pekerja yang terkena PHK," tegasnya.

Andy juga menekankan perlunya penyediaan fasilitas pelatihan kerja dan kemudahan transformasi kepesertaan Jamsostek agar perlindungan sosial bagi pekerja tetap berjalan.

JAKARTA - Menteri Kehakiman Maroko, Abdellatif Ouahbi memicu kontroversi setelah menyarankan agar para wanita yang bekerja dengan berpenghasilan tinggi diwajibkan membayar tunjangan kepada mantan suami.

Dalam sebuah wawancara dengan saluran 2M, Ouahbi menjawab pertanyaan-pertanyaan mengenai hukum keluarga dan sikapnya terhadap pembayaran tunjangan setelah perceraian.

Baca Juga: 159 Negara Siap Ceraikan Dolar AS, Gabung Sistem Pembayaran BRICS

"Agar seorang wanita mendapatkan semua haknya, kita harus mengetahui apa yang dimiliki dan tidak dimiliki oleh pria, dan apa yang dimiliki dan tidak dimiliki oleh wanita, karena tanggung jawab keuangan dibagi bersama," kata dia, dilansir dari Middle East Monitor, Kamis (12/9/2024).

Dia menjelaskan, "Jika pendapatan wanita melebihi pendapatan pria, dia akan diminta untuk membayar tunjangan karena dia berkontribusi dalam proses keuangan."

Baca Juga: Kisah Cinta Jenderal Hoegeng, Tolak Dimakamkan di Makam Pahlawan demi Bisa Bersanding dengan Sang Istri

Persoalan tersebut sedang dalam pembahasan, dan harus ada semacam keseimbangan dan keadilan dalam masalah tunjangan. Pernyataan menteri tersebut memicu perdebatan dengan banyak pihak, yang menyoroti bahwa di bawah hukum Islam pria membayar tunjangan setelah perceraian, dan wanita muslim yang sudah menikah tidak diwajibkan untuk membelanjakan uang dari pendapatan atau hartanya untuk suami atau rumah tangganya.

JAKARTA - Ketika BRICS melanjutkan upaya dedolarisasi, Arab Saudi sedang mempertimbangkan yuan China untuk pembayaran minyak meninggalkan petrodolar. Negara ini terbuka untuk mencoba gagasan baru sehubungan dengan kerja sama dengan China. Riyadh telah menerima undangan untuk menghadiri Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) BRICS 2024 di Kazan, Rusia pada Oktober mendatang dan meningkatkan hubungan dengan China.

Selama dua tahun terakhir, BRICS telah meningkatkan posisi global. Salah satu bagian penting dari hal tersebut, ialah upaya untuk mengurangi ketergantungan pada dolar AS. Secara khusus, blok ini telah berusaha untuk meningkatkan penggunaan mata uang asli mereka menggeser standar ekonomi global dari Barat.

Baca Juga: 159 Negara Siap Ceraikan Dolar AS, Gabung Sistem Pembayaran BRICS

Saat ini, diskusi sedang berlangsung untuk meningkatkan upaya-upaya tersebut. BRICS akan segera melihat Arab Saudi merangkul petroyuan untuk penyelesaian minyak meninggalkan petrodolar. Sebuah laporan baru yang diterbitkan pada Rabu mencatat keterbukaan pejabat Arab Saudi terhadap gagasan tersebut.

Menteri Perindustrian Arab Saudi Bandar Al-Khourayef menegaskan bahwa mereka terbuka terhadap ide-ide baru termasuk peningkatan penggunaan mata uang Yuan. Diskusi ini terjadi ketika negara ini ingin merangkul teknologi China, seperti kendaraan listrik. Kedua belah pihak telah merangkul kerja sama yang berkelanjutan meskipun ada ketegangan antara China dan Barat.

"Kami percaya Arab Saudi akan melakukan apa yang menjadi kepentingan terbaik," kata Khorayef dalam sebuah wawancara baru-baru ini, dilansir dari WatcherGuru, Kamis (12/9/2024).

"Namun, saya pikir Arab Saudi akan selalu mencoba hal-hal baru dan terbuka terhadap ide-ide baru dan kami mencoba untuk tidak mencampuradukkan politik dengan perdagangan."

Baca Juga: Rusia Gelar Latihan Angkatan Laut Terbesar dalam Sejarah Modern Mereka

Keputusan untuk meninggalkan petrodolar akan memiliki implikasi yang sangat besar. Negara kaya minyak ini akan memiliki efek yang tidak diragukan lagi pada adopsi yuan secara internasional. Selain itu, hal ini akan melanjutkan penurunan keunggulan greenback di panggung global.

JAKARTA - Mendengar BRICS Pay , sebagian orang tentu masih merasa asing. Istilah tersebut mengacu pada sistem pembayaran independen untuk memfasilitasi transaksi lintas batas antar anggota.

Sebagaimana diketahui, BRICS selama ini berusaha mengurangi ketergantungan negara anggotanya terhadap dolar AS. Nah, sejalan dengan kebijakan dedolarisasi tersebut, kelompok ekonomi ini secara aktif mempersiapkan pembentukan sistem pembayaran independen yang kemudian dikenal sebagai BRICS Pay.

Saat ini, keberadaan BRICS Pay memang masih dalam tahap perencanaan. Kendati begitu, proyek ini diklaim masih terus bergulir dan bakal berjalan sesuai rencana ke depannya.

Apa itu BRICS Pay?

BRICS Pay adalah sistem pembayaran independen yang bertujuan memfasilitasi transaksi lintas batas antar negara-negara anggota yang awalnya hanya terdiri dari Brasil, Rusia, India, China, dan Afrika Selatan hingga meluas hingga Mesir, Ethiopia, Iran, Arab Saudi, serta Uni Emirat Arab.

Prakarsa ini menjadi bagian dari upaya konkret BRICS dalam mengurangi ketergantungan pada dolar AS dan sistem keuangan lain yang didominasi Barat.

BRICS Pay dirancang agar negara anggota bisa melakukan transaksi lintas batas tanpa menggunakan dolar AS. Sebagai platform pembayaran digital, negara-negara anggota nantinya dapat melakukan pembayaran atau transaksi dengan aman dan lancar melalui mata uang lokal mereka.

Selain itu, proyek ini juga ditujukan untuk mengurangi biaya dan kompleksitas pembayaran internasional. Singkatnya, BRICS Pay akan menjadi cara yang aman dan andal bagi anggota ketika bertransaksi.

Menariknya lagi, BRICS Pay nantinya didukung teknologi canggih seperti blockchain. Keberadaannya tentu bisa menjadi alternatif sempurna terhadap jaringan SWIFT .

Rencananya, sistem pembayaran yang diinisiasi BRICS itu akan diumumkan pada Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) 2024 di Kazan, Rusia. Menurut beberapa laporan, tercatat sudah ada sejumlah negara yang mengonfirmasi bakal ikut serta dalam BRICS Pay.

Sistem pembayaran baru BRICS ini sangat penting bagi upaya dedolarisasi yang mereka gencarkan. Sistem tersebut akan memberikan jalan bagi negara-negara yang berpartisipasi untuk berdagang dalam mata uang lokal.

JAKARTA - Wakil Menteri Keuangan II Thomas Djiwandono membeberkan isi pertemuan dirinya bersama dengan Menteri Keuangan Sri Mulyani dan Presiden Terpilih Prabowo Subianto.

Diakui Thomas, dalam pertemuan itu tidak ada pembahasan atau tawaran Sri Mulyani untuk kembali bergabung menjadi kabinet Presiden terpilih Prabowo Subianto.

"Tidak ada. Kita tidak memberikan, tidak ada bahasan sama sekali mengenai posisi dan apa, baik itu antara Menkeu Sri Mulyani dan Pak Prabowo maupun secara keseluruhan kabinet," tuturnya saat diskusi dengan para media, Rabu (11/9/2024).

Thomas menuturkan, pertemuan itu hanya membicarakan substansi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2024 dan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2025 yang sebelumnya memang telah dibahas dengan DPR RI.

"Kenapa ini penting dua-duanya? Karena ini adalah masa transisi, Pak Presiden Terpilih akan nanti menjadi Presiden tanggal 20 Oktober dan Ibu menkeu merasa perlu memberikan Presiden Terpilih saat ini posisi-posisi APBN kita di tiga bulan terakhir," paparnya.

"Tapi tentu dilanjutkan dengan pembahasan yang sangat dalam mengenai RAPBN 2025 yang mudah-mudahan akan diketok oleh DPR di minggu depan," lanjutnya.

Pria yang akrab disapa Tommy itu juga menambahkan, pembahasan lainnya yaitu meminta arahan dari Prabowo mengenai program-program tahun depan.

"Juga menginformasikan ke Presiden Terpilih mengenai dinamika ekonomi global. Jadi sekali lagi pertemuan itu sangat baik, sangat hangat dan sangat substantif," pungkas Tommy.

JAKARTA - Wakil Menteri Keuangan atau Wamenkeu II Thomas Djiwandono mengungkapkan, pemerintahan saat ini telah memberikan ruang anggaran untuk pembentukan kementerian baru atau lembaga menyusul revisi UU Kementerian Negara.

"Semua sudah dikoordinasikan dalam hal ini Kemenkeu sudah koordinasi, harmonisasi dengan Kementerian PANRB dan itu sudah dilakukan supaya apapun yang akan diputuskan oleh presiden terpilih atau presiden nanti akan bisa dilakukan secara handal," terangnya saat diskusi dengan para media, Rabu (11/9/2024).

Sebagaimana diberitakan sebelumnya, Presiden terpilih Prabowo Subianto disebut-sebut akan mendirikan beberapa lembaga baru, salah satunya Badan Penerimaan Negara. Rencana itupun dipastikan Adik Kandung Presiden terpilih Prabowo Subianto di Hutan Kota Plataran, Senayan, Jakarta, Sabtu (31/8/2024) lalu.

Menurut Hasim, Prabowo juga telah setuju dengan pendirian Badan Penerimaan Negara . Hashim mengatakan, badan baru ini bukan sebagai bagi-bagi kursi, melainkan meningkatkan penerimaan negara.

"Pak Prabowo-Gibran akan mendirikan kementerian atau badan baru. Yaitu namanya Badan Penerimaan Negara," jelas Hasim.

Terbaru, Menteri Perdagangan sekaligus Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN) Zulkifli Hasan alias Zulhas mengungkapkan, jumlah menteri akan bertambah di dalam kabinet pemerintahan Presiden Terpilih Prabowo Subianto mendatang.

Namun, Zulhas belum mengetahui jumlah kementerian secara pasti pada pemerintahan periode 2024-2029 itu. Seperti diketahui, DPR RI pun kini tengah menuntaskan Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara.

"Penambahan iya. Mungkin sekitar itu (jadi 44 menteri)," kata Zulhas di Kompleks Parlemen, Jakarta, Rabu (11/9/2024).

Zulhas juga menegaskan, bahwa pengisian nama-nama untuk jabatan menteri merupakan hak prerogatif dari Presiden nantinya. Dia pun menyerahkan sepenuhnya kepada Prabowo terkait jumlah jabatan menteri yang akan diberikan kepada PAN.

"Kita tahu itu haknya Bapak Presiden," tutup Zulhas.