Jakarta: Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengatakan kerja sama logam nikel dengan Persatuan Emirat Arab (Uni Emirat Arab/UEA) dapat membawa Indonesia menguasai mayoritas pangsa pasar dunia.

"Saya kira kalau hal ini berhasil, kita harapkan bisa menguasai 80 hingga 85 pasar dunia. Itu yang kita harapkan," kata Jokowi di sela pembukaan Piala Presiden 2024 di Kabupaten Bandung, Jawa Barat, yang diikuti melalui rekaman video dari Sekretariat Presiden, dilansir Antara, Sabtu, 20 Juli 2024.

Kepala Negara mengatakan, kerja sama yang diperoleh dari hasil pertemuan bilateral dengan Presiden UEA Mohamed bin Zayed Al Nahyan (MBZ) di Qasr Al Watan, Abu Dhabi, PEA, Rabu, 17 Juli 2024 itu menyangkut perdagangan nikel dari hulu sampai hilir.

Baca juga: Indonesia Jadi Penyebab Naiknya Populasi EV di Amerika, Kok Bisa?

Dikatakan Jokowi, kerja sama perdagangan nikel mulai dari sektor pertambangan, prekursor, baterai kendaraan listrik hingga produksi kendaraan listrik.

"Dan itu kerja sama UEA-Indonesia, dan nanti ada dua negara lagi yang baru kita dekati," ucap dia.

Kerja sama penting lainnya yang juga didapat Jokowi dari kunjungan tersebut berupa pembangunan financial center atau pusat keuangan di Ibu Kota Nusantara (IKN), Kalimantan Timur.

Menurut Jokowi, Indonesia ingin menduplikasi sistem hingga proses rekrutmen yang dikelola Dubai International Financial Center Authority untuk mendatangkan investor ke IKN.

"Artinya, financial center yang ada di IKN ini nanti akan kita harapkan segera terbentuk dan segera bisa berjalan," ungkap dia.

(ANN)

Jakarta: Indonesia AirAsia calon penumpang untuk dapat tiba di bandara lebih awal untuk memitigasi gangguan sistem layanan.

Indonesia AirAsia membenarkan terjadinya gangguan sistem pada layanan penerbangannya pada hari ini. Sejauh ini gangguan sistem dikarenakan oleh dampak gangguan layanan IT yang terjadi secara masal di seluruh dunia.

Baca juga: Imbas Microsoft Down, Pelayanan AirAsia Dilakukan Manual

Melayani manual

Head of Indonesia Affairs and Policy Indonesia AirAsia, Eddy Krismeidi mengatakan pihaknya telah mengambil langkah antisipasi untuk mengatasi permasalahan ini dengan melakukan pelayanan secara manual untuk calon penumpang yang akan terbang.

"Indonesia AirAsia memohon maaf atas ketidaknyamanan yang telah ditimbulkan. Kami imbau kepada seluruh calon penumpang untuk dapat tiba di bandara keberangkatan lebih awal demi mengantisipasi antrean panjang pada saat check-in,” kata Eddy dalam keterangan tertulis, Sabtu, 20 Juli 2024.

Ia juga memastikan Indonesia AirAsia kenyamanan seluruh penumpang dan memberikan pelayanan terbaik di setiap penerbangannya.

Indonesia AirAsia juga akan terus memantau keadaan dan memberikan informasi secara berkala.

(ANN)

Jakarta: Stasiun Pengisian Kendaraan Listrik Umum (SPKLU) di Kawasan Industri Terpadu Batang (KITB), Jawa Tengah, yang direncanakan menjadi super electric mobility hub pertama di Indonesia, ditargetkan selesai dibangun pada kuartal II tahun depan.

PT KITB selaku pengelola kawasan industri tersebut menandatangani perjanjian kerja sama pengembangan fasilitas itu di Jakarta, Jumat, dengan penyedia sistem pengisian daya kendaraan listrik PT Utomo Chargeplus Indonesia (Utomo Charge+).

baca juga: 28 Perusahaan Swasta Dukung Penyediaan Charging Station di Indonesia

“KITB merupakan kawasan industri terdepan di Indonesia dengan komitmen kuat terhadap keberlanjutan. Hal ini sejalan dengan visi Utomo Charge+ sebagai mitra kluster komersial pertama di KITB untuk mempercepat transisi ke era mobilitas ramah lingkungan di Indonesia,” ujar Direktur Pemasaran dan Pengembangan PT KITB Indri Septa Respati dikutip dari Antara, Sabtu, 20 Juli 2024.

Ia mengatakan kolaborasi tersebut merupakan wujud komitmen pihaknya untuk mendukung pembangunan ekosistem kendaraan listrik yang kuat dan berkelanjutan di Indonesia. Pihaknya pun berharap bahwa fasilitas super electric mobility hub tersebut akan menjadi ikon baru mobilitas ramah lingkungan di Indonesia.
Managing Director Utomo Charge+ Anthony Utomo menuturkan bahwa pusat pengisian daya kendaraan listrik pertama di Indonesia tersebut rencananya mulai dibangun pada kuartal IV 2024 dan akan dilengkapi dengan 60 gun charging station. Ia menyatakan bahwa dengan kemampuan ultra-fast charging, SPKLU ini mampu menampung berbagai jenis kendaraan listrik, mulai dari mobil listrik, bus komersial listrik, hingga truk listrik.

“Kami optimis kehadiran super electric mobility hub ini tidak hanya akan meningkatkan kenyamanan dan aksesibilitas bagi para pengguna EV, tetapi juga akan memberikan kontribusi signifikan terhadap upaya pelestarian lingkungan di Indonesia,” ucapnya.

sejalan dengan target pembangunan 32 ribu SPKLU

Anthony mengatakan bahwa pembangunan fasilitas tersebut sejalan dengan target pemerintah untuk membangun 32 ribu unit SPKLU hingga 2030 untuk mengakomodasi potensi 2,2 juta unit kendaraan listrik berbasis baterai (KBLBB) roda empat yang diproyeksikan akan beredar di Indonesia pada tahun tersebut.

Menurut dia, kehadiran super electric mobility hub di KITB merupakan langkah besar dalam meningkatkan penggunaan kendaraan listrik di Indonesia serta mendukung upaya pemerintah dalam mengurangi emisi karbon dan mencapai target energi bersih.

Ia menyatakan bahwa kendaraan komersial berbasis listrik dapat berkontribusi besar terhadap upaya dekarbonisasi di sektor industri karena memiliki emisi karbon yang rendah. Tidak hanya bermanfaat bagi para pelaku industri di Kawasan Industri Terpadu Batang, Anthony berharap fasilitas SPKLU tersebut dapat berkontribusi mengurangi emisi karbon pada sektor transportasi secara umum.

“Upaya ini tidak hanya mendukung dekarbonisasi industri, tetapi juga menciptakan akses infrastruktur moda transportasi umum yang bersih dan berkelanjutan di sepanjang jalur Jakarta-Semarang,” imbuhnya.

(SAW)

Jakarta: Shopee merupakan salah satu aplikasi belanja online yang menyediakan program afiliasi untuk mewadahi para penggunanya. Program Shopee affiliate diklaim hanya membutuhkan yang tergolong mudah.

Cara kerjanya cukup mudah, kamu akan menerima komisi setelah memasarkan produk-produk Shopee di akun media sosial kamu.

Untuk mengetahui lebih lengkap mengenai program Shopee affiliate, simak penjelasannya di bawah ini.

Apa itu program Shopee affiliate

Melansir laman Shopee, Shopee affiliate program adalah salah satu program Shopee untuk para content creator agar bisa mendapatkan penghasilan tambahan berupa komisi dengan cara mempromosikan produk-produk di Shopee melalui media sosial. Platform yang digunakan sangat beragam, mulai dari Instagram, YouTube, Facebook TikTok, hingga Twitter (X).

Para konten kreator diberi kebebasan untuk memilih produk yang ingin mereka promosikan dan platform yang ingin mereka gunakan. Program Shopee affiliate bisa diikuti oleh siapa saja tanpa ada minimum followers, dan proses yang mudah serta tidak ada kontrak eksklusif yang mengikat. Dengan demikian, Shopee affiliate program ini cocok untuk Kamu yang ingin memiliki penghasilan tambahan tanpa harus keluar rumah.

Baca juga: Sebar Link Shopee Bisa Dapat Penghasilan Tambahan, Gimana Caranya?

Syarat Shopee affiliate

Meskipun program afiliasi Shopee ini bisa diikuti oleh semua kalangan, tentunya tetap terdapat syarat dan ketentuan yang harus Kamu perhatikan dan patuhi ketika hendak menjadi shopee affiliate. Berikut adalah syaratnya:

1. Ketentuan bergabung:

- Pastikan media sosial Kamu aktif serta terbuka untuk umum dan memiliki konten yang orisinal
- Pastikan akun Shopee yang terdaftar adalah akun pribadi, bukan toko atau penjual Shopee.

2. Ketentuan produk dan konten yang dilarang:

- Produk dan konten yang berkaitan dengan kegiatan illegal (narkoba dan obat-obatan terlarang, penipuan, terorisme, tindakan kriminal dan lain-lain).
- Produk dan konten yang berkaitan dengan tembakau, perjudian, dan senjata.
- Produk dan konten yang berkaitan dengan pornografi atau cabul.
- Produk dan konten yang berkaitan dengan kekerasan.
- Produk dan konten yang mengandung ujaran kebencian bersifat memfitnah atau mencemarkan, dan diskriminatif.

Cara daftar Shopee affiliate

1. Buka situs affiliate.shopee.co.id di browser.
2. Login ke akun Shopee Kamu yang sudah terdaftar. Jika belum punya, silakan daftar terlebih dahulu.
3. Pilih 'Saya Seorang Afiliasi'. Lalu isi informasi mengenai akun Shopee Kamu, mulai dari nama akun, alamat rumah, alamat email, dan nomor telepon.
4. Kemudian isi informasi media sosial kamu, gunakan minimal satu akun media sosial seperti Instagram, TikTok, YouTube, Facebook atau Twitter. Kamu juga bisa memilih salah satu kategori produk yang ingin dipromosikan, atau bisa juga kamu memilih semua kategori.
5. Notifikasi dan email konfirmasi terkait akun Shopee Affiliate kamu akan dikirim maksimal 3 hari. Jika diterima, kamu bisa langsung mempromosikan produk-produk Shopee.

Modal dan komisi Shopee affiliate

Afiliasi yang bergabung pada program Shopee Affiliate akan mendapatkan komisi Shopee hingga empat persen untuk semua pesanan.

Afiliasi juga dapat menikmati komisi tambahan lebih dari lima persen dari penjual dengan membagikan link affiliate dari produk bertanda Komisi XTRA.

Perlu diperhatikan, komisi terhitung setelah selesainya transaksi yang tervalidasi atas produk non digital yang berasal dari Shopee Mall, Shopee Supermarket, Star+, dan Star Seller.

Komisi dengan nilai dibawah Rp500 ribu akan dibayarkan langsung melalui ShopeePay dan komisi dengan nilai di atas Rp500 ribu akan dibayarkan melalui transfer bank.

Komisi berlaku untuk pesanan di luar Shopee Live dan Shopee Video.

Itulah beberapa informasi lengkap mengenai program Shopee affiliate. Semoga informasi ini bermanfaat ya. (Syarief Muhammad Syafiq)

(ANN)

Jakarta: Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman memastikan Indonesia akan tetap menjadi penyedia minyak sawit mentah (crude palmoil/CPO) meski tengah menyiapkan industri biofuel.

Seperti diketahui, industri biofuel disiapkan untuk mendukung program B50, yang merupakan salah satu program pemerintahan selanjutnya.

Amran mengatakan, kebijakan itu diyakini tidak akan menimbulkan masalah yang berarti, seiring dengan pasokan CPO di Indonesia aman dan tidak akan terganggu.

"Kita tahu, sumber bahan baku kita untuk CPO terbesar dunia. Kita punya 58 persen bahkan 60 persen untuk CPO. Nanti kalau itu saya kira tidak ada masalah, Insya Allah aman," kata Amran dilansir Antara, Sabtu, 20 Juli 2024.

Sementara itu, sejumlah kalangan menilai keberlanjutan program biodesel sebagai bahan bakar nabati yang dicanangkan pemerintah memerlukan penanganan masalah di sektor hulu sawit.

Baca juga: Mentan Siapkan Industri Biofuel untuk Program B50 Prabowo-Gibran

Sektor hulu sawit kunci keberlanjutan biodiesel

Head Of Sustainability Division Asosiasi Produsen Biofuel Indonesia (Aprobi), Rapolo Hutabarat menegaskan penanganan masalah di sektor hulu sawit merupakan kunci keberlanjutan program biodiesel karena menyangkut ketersediaan bahan baku.

"Permasalahan ini memang harus segera diselesaikan, terutama dari sisi hulu. Kita tahu bahwa banyak yang harus dikerjakan di sektor hulu, terutama karena inilah yang menentukan ada tidak bahan bakunya," tutur dia dalam Focus Group Discussion (FGD) bertemakan 'Biodiesel untuk Negeri' yang digelar Badan Pengelola Dana Kelapa Sawit (BPDPKS) dan Sawit Setara.

Menurut dia, keberlanjutan program blending biofuel, seperti B40 dan kemungkinan peningkatan lebih lanjut ke B45 atau B50 sangat penting.

Namun demikian, keberhasilan program tersebut sangat bergantung pada ketersediaan bahan baku pada sektor hulu.

Dia mengatakan Aprobi berharap pemerintah dapat segera menyelesaikan permasalahan pada sektor hulu agar Indonesia dapat mencapai cita-cita besar dalam industri sawit, termasuk target produksi CPO sebesar 100 juta ton pada 2045.

Sekretaris Jenderal Dewan Pengurus Pusat Asosiasi Petani Kelapa Sawit Indonesia (Apkasindo) Rino Afrino menambahkan perlunya peningkatan produktivitas melalui langkah-langkah pembenahan sektor hulu.

Menurut dia, terdapat beberapa tantangan dalam peningkatan produktivitas sawit, di antaranya legalitas lahan yang saat ini sekitar 3,4 juta hektar lahan sawit tervonis dalam kawasan hutan dan terancam hilang.

Kemudian, kata dia, realisasi program peremajaan sawit rakyat (PSR) yang masih di bawah 10 persen dari target atau 390 ribu hektare dari 2,4 juta hektare yang ditetapkan.

(ANN)

Jakarta: Kebijakan Badan Pangan Nasional (Bapanas) dan Bulog yang akan mengutamakan produksi beras dalam negeri, namun tetap membuka keran impor hingga Desember 2024 dipertanyakan. Kedua lembaga tersebut dinilai hanya mencoba melakukan retorika karena mencuat dugaan mark up impor beras.

Hal ini disampaikan Direktur Eksekutif Center for Budget Analysis (CBA) Uchok Sky Khadafi merespons klaim pelaksana tugas (plt) Sekretaris Utama Bapanas Sarwo Edhy yang ingin mengutamakan penyerapan produksi dalam negeri untuk stok pangan nasional namun tetap berencana impor beras pada Juni hingga Desember 2024 dengan total 2,1 juta ton.

“Main-main saja gitu retorika hanya untuk menyenangkan para petani. Padahal yang dikasih petani itu bukan madu tapi racun dengan beras impornya,” kata Uchok, Sabtu, 20 Juli 2024.
Uchok tak habis pikir dengan langkah Bapanas-Bulog yang tetap ingin melakukan impor beras dari Juni hingga Desember 2024. Dia meyakini stok beras di dalam negeri sudah cukup tanpa harus melakukan impor.

“Ini sebetulnya beras kita cukup. Beras kita cukup untuk kita sendiri, tapi impor beras ini keliatanya mencari apa?” ujar Uchok.

Dia menyarankan Bapanas-Bulog berhenti melakukan impor beras lantaran dapat merugikan petani Indonesia. Selain itu, kata Uchok, impor akan merugikan negara karena berpotensi terjadinya permainan.

“Seharusnya impor di-stop, karena impor ini bukan hanya akan merugikan negara dengan adanya dugaan mark up tapi juga sangat merugikan petani,” papar Uchok.

Baca Juga: Ekonom Sebut Skandal Bapanas-Bulog Gate Berpotensi Bebani Devisa Negara

Uchok berharap Bapanas-Bulog dapat fokus melayani dan meningkatkan kesejahteraan petani Indonesia melalui penyerapan hasil pangan di dalam negeri. Dia menegaskan hal tersebut menjadi tugas dan kewajiban Bulog sebagai lembaga negara.

“Harusnya Bapanas- Bulog dapat melayani dan meningkatkan kesejahteraan para petani kita sendiri,” ujar dia.

Sebelumnya, Plt Sekretaris Utama Badan Pangan Nasional (Bapanas) Sarwo Edhy mengungkapkan realisasi beras impor periode Januari hingga Mei 2024 mencapai 2,2 juta ton.

Rencana impor yang tersisa, yakni pada Juni hingga Desember 2024, sekitar 2,1 juta ton. Namun, dia menekankan penyerapan produksi dalam negeri akan selalu diutamakan dalam upaya penyediaan stok pangan nasional.

"Tentunya realisasi impor ini disesuaikan dengan keadaan produksi dalam negeri. Artinya, kalau nanti bisa dipenuhi dari produksi dalam negeri, impor tidak kita lakukan," jelas Sarwo di sela-sela Focus Group Discussion (FGD) Membangun Sistem Kebijakan Pupuk Subsidi yang Lebih Adaptif dan Efektif Demi Menjaga Ketahanan Pangan Nasional yang digelar di Jakarta, Rabu, 17 Juli 2024.

(AZF)

Jakarta: Karyawan sangat memperhatikan bukan saja gaji kotor yang mereka terima, namun juga aneka potongan dan tambahan yang berdampak pada penghitungan gaji bersih (take home pay). Dengan kehadiran teknologi digital, perusahaan bisa transparan dan akurat dalam memproses dan membayar gaji karyawan.

Head of Business Mekari Talenta Stevens Jethefer mengatakan, sensitivitas karyawan terhadap penghitungan potongan dan tambahan gaji menjadi pengingat bagi perusahaan. Terlebih bagi karyawan, pergerakan inflasi juga mempengaruhi real income, yang kemudian akan mendikte daya beli mereka.

“Wajar jika mereka menginginkan transparansi dan akurasi terkait penghitungan gaji. Karena itu, perusahaan harus bisa menjabarkan bukan saja komponen potongan dan tambahan, namun juga faktor-faktor yang mempengaruhi besaran potongan dan tambahan,” katanya dalam keterangan tertulisnya, Sabtu, 20 Juli 2024.
Stevens menyebut, komponen potongan umumnya terdiri dari pajak dan asuransi, baik dari pemerintah dan swasta. Selain itu, karyawan kerap menerima tambahan seperti uang makan dan lembur. Selama Januari hingga Mei 2024, data dari Mekari Talenta menunjukan pola potongan dan tambahan di penghitungan gaji.

Data Mekari menunjukkan bahwa rata-rata gaji kotor karyawan berada di Rp7 juta yang kemudian dikenakan berbagai potongan dan tambahan. Ia mengungkapkan, setiap potongan dan tambahan akan mempengaruhi gaji nett, yaitu gaji yang dibawa pulang pada akhir bulan.

“Gaji nett sangat penting bagi karyawan karena hal tersebut menentukan pemasukan pribadi, atau personal income, yang mereka kantongi untuk membiayai hidup,” katanya.

Selanjutnya, gaji kotor umumnya terkena dua hingga empat macam potongan. Di luar pajak dan iuran wajib dari pemerintah seperti BPJS, JHT, dan PPH, gaji karyawan juga terkena potongan yang berkenaan dengan biaya asuransi swasta, iuran koperasi karyawan, serta tabungan atau simpanan karyawan.

Baca juga: Dukung Pengembangan Kompetensi ASN, LAN Dorong Widyaiswara Manfaatkan AI

Di sisi lain, data menunjukkan bahwa terdapat sejumlah tambahan ke gaji kotor, misalnya uang makan, transport, dan lembur, selain dana dari fasilitas kredit perusahaan. Penambahan tersebut, lanjut dia, dapat menyeimbangkan potongan terhadap gaji kotor, sehingga gaji nett tetap mencukupi.

Stevens menjelaskan, setiap industri juga memiliki struktur penghitungan gaji yang lazim digunakan perusahaan di industri tersebut. Berdasarkan pengamatan Mekari, lima industri dengan potongan gaji terbesar adalah startup dan software, layanan keuangan, informasi teknologi, otomotif, serta real estate.

“Jika diperhatikan, kelima industri ini memiliki standar gaji dasar yang cukup tinggi, dan potongan akan bergerak lurus sesuai basic pay,” ungkap dia.

Berbagai komponen yang mempengaruhi besaran gaji menegaskan pentingnya perusahaan mempunyai sistem dan proses yang transparan serta akurat untuk penghitungan remunerasi. Perusahaan dapat dengan mudah menjalankan proses dan sistem penggajian yang transparan dan akurat dengan menggunakan solusi HR.

“Selain itu, solusi HR menunjang transparansi antara perusahaan dan karyawan dengan memudahkan pengiriman slip gaji atau payslip, yang dilengkapi rincian penghitungan komponen gaji, termasuk potongan pajak dan tambahan uang lembur,” tutupnya.

(END)

Jakarta: Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman mengatakan sudah menyiapkan industri biofuel untuk mendukung program B50 yang diusung oleh Presiden Terpilih Prabowo Subianto.

"Sekarang perusahaannya sudah siap. Kita siapkan dari sekarang perusahaan yang nantinya seperti arahan Bapak Presiden (Joko Widodo) dan presiden terpilih (Prabowo Subianto) itu kita capai B50 ke depan," kata Amran dilansir Antara, Sabtu, 20 Juli 2024.

Amran menjelaskan, program B50 merupakan inisiatif untuk meningkatkan penggunaan bahan bakar nabati hingga 50 persen dari total konsumsi bahan bakar solar. Program itu harus didukung dengan kesiapan industri biofuel dalam negeri.

"Upaya persiapan tersebut telah dilakukan sejak sekarang, dengan menyiapkan perusahaan yang akan berperan penting dalam mencapai target B50 yang diinstruksikan oleh Presiden Joko Widodo dan Presiden terpilih Prabowo Subianto," jelas dia.

Namun, detail terkait lokasi dan daerah industri yang telah disiapkan untuk mendukung program tersebut tidak dijelaskan secara rinci oleh Amran.

Baca juga: Program Biofuel Sukses Pangkas Impor Minyak Indonesia

Program B50

Dia menjelaskan program B50 bertujuan untuk mengurangi ketergantungan Indonesia terhadap impor solar dengan menggantikannya dengan biofuel yang berasal dari minyak sawit mentah (CPO).

Saat ini, kata Amran, produksi biofuel Indonesia mencapai 46 juta ton per tahun, dengan sekitar 26 juta ton diekspor ke pasar global. Sementara itu, negara masih mengimpor sekitar 5,3 juta ton solar setiap tahunnya.

"Kalau biofuel sekarang ini produksi kita 46 juta. Kita ekspor 26 juta. Kalau kita konversi lagi karena kita impor 5,3 juta ton solar, itu artinya apa? Nanti harga CPO dunia naik ujungnya adalah dinikmati petani Indonesia," ujar dia.

Ia mengungkapkan harapannya, implementasi program B50 nanti tidak hanya mengurangi ketergantungan impor solar, tetapi juga dapat meningkatkan harga CPO di pasar internasional.

Menurut dia, hal ini dianggap sebagai langkah yang menguntungkan bagi para petani di Indonesia, yang merupakan produsen terbesar CPO dunia dengan pangsa pasar mencapai 58-60 persen.

(ANN)

Jakarta: PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk atau BRI terus berkomitmen menghadirkan layanan perbankan terbaik bagi seluruh lapisan masyarakat. Kali ini, BRI menjalin sinergi dengan Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah terkait penyediaan dan pemanfaatan jasa dan layanan perbankan.

Sinergi ini ditegaskan dengan penandatanganan Nota Kesepahaman antara BRI dengan PP Muhammadiyah di Yogyakarta pada 17 Juli 2024.

Adapun layanan perbankan yang diberikan antara lain, penggunaan Giro BRI untuk operasional baik pada Pimpinan Pusat Muhammadiyah beserta Amal Usaha Muhammadiyah, pembayaran gaji dan tunjangan bagi pegawai Muhammadiyah, layanan pinjaman pegawai, fasilitas kredit modal kerja dan/atau bank garansi kepada supplier/vendor/kontraktor rekanan Muhammadiyah, serta fasilitas perbankan lain untuk menunjang kebutuhan transaksi perbankan Muhammadiyah.
Terkait dengan hal tersebut, Direktur Retail Funding & Distribution BRI Andrijanto mengatakan, kerja sama ini merupakan bentuk komitmen BRI dalam menyediakan transaksi yang mudah, nyaman, dan inovatif kepada seluruh lapisan masyarakat.

"Kerja sama ini tidak hanya menjadi momentum penting bagi BRI dan PP Muhammadiyah, tetapi juga memperlihatkan dedikasi BRI untuk memberikan layanan terbaik kepada seluruh masyarakat Indonesia," ungkapnya.

Di samping itu, diharapkan dengan adanya kerja sama tersebut dapat meningkatkan volume transaksi, value chain, dan CASA BRI.

Ketua Pimpinan Pusat Muhammadiyah Agung Danarto dalam sambutannya juga mengungkapkan persamaan antara Muhammadiyah dan BRI. Menurutnya, Muhammadiyah dan BRI sama-sama berdiri pada era kolonialisme. Muhammadiyah berdiri tahun 1912, sementara BRI dibangun tahun 1895.

"Kesamaaan BRI dam Muhammadiyah sama-sama berdiri di era Kolonial Belanda. Jadi keduanya sesungguhnya sudah merasakan pahit getirnya mengawal bangsa ini," ucap Agung.

Selain itu, Muhammadiyah dan BRI memiliki jaringan cabang yang tersebar di seluruh Indonesia.

"Muhammadiyah dan BRI sama-sama punya cabang yang banyak. Di Muhammadiyah, AUM juga banyak, PTMA (Perguruan Tinggi Muhammadiyah ‘Aisyiyah) ada sejumlah 172, belum rumah sakit dan lain-lain," terang Agung.

Persamaan lainnya ialah berkomitmen memajukan rakyat Indonesia. Dengan jaringan yang luas, kebermanfaatan Muhammadiyah dan BRI begitu dirasakan masyarakat.

"Dalam perkembangan IT (Informasi Teknologi), BRI semakin terdepan, sehingga hal ini akan menjadi nilai tambahan dalam kerjasama ini," tutur Agung.

Agung mengungkapkan bahwa Nota Kesepahaman ini akan semakin meneguhkan kerja sama antara Pimpinan Pusat Muhammadiyah dan BRI yang selama ini sudah dijalankan dengan baik. Dengan adanya kerja sama ini, ia berharap Muhammadiyah dan BRI dapat lebih optimal dalam memajukan bangsa dan negara.

(ROS)

Jakarta: Sebagian besar pendapatan negara saat ini bersumber dari pajak. Adanya pajak tentu sangat mempengaruhi keberlanjutan program-program pembangunan di Indonesia

Pajak terbagi menjadi dua jenis, yakni pajak subjektif, dan juga pajak objektif. Untuk membahasnya lebih lanjut, simak penjelasannya di bawah ini.

Apa itu pajak subjektif

Melansir laman Ajaib, pajak subjektif merupakan pajak yang didasarkan pada subjeknya. Sebuah pungutan pajak disebut pajak subjektif jika memperhatikan atau melihat dari keadaan diri wajib pajak tersebut.

Lebih kanjut, subjek pajak menjadi pihak yang mendapatkan hak perpajakan serta yang akan dikenakan pajak. Berdasarkan Pasal 2A Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 mengenai Pajak Penghasilan (PPh), yang berisikan di antaranya:

- Orang pribadi serta untuk warisan yang dinyatakan belum terbagi untuk dikategorikan telah menggantikan yang berhak.
- Badan (dalam negeri maupun luar negeri).
- Bentuk Usaha Tetap (BUT).

Baca juga: Sejarah Hari Pajak Nasional

Perbedaan pajak subjektif dan objektif

Menurut penjelasan tertulis di laman pajakku, terdapat beberapa perbedaan yang cukup signifikan antara pajak subjektif dengan pajak objektif. Berikut adalah perbedaannya:

1. Dasar perhitungan

Pajak subjektif: Besarnya pajak bergantung pada karakteristik atau keadaan subjek yang dikenai pajak, seperti penghasilan, kekayaan, atau transaksi spesifik subjek.

Pajak objektif: Besarnya pajak ditentukan oleh nilai atau karakteristik objek pajak itu sendiri, tidak dipengaruhi oleh karakteristik subjek yang membayar pajak.

2. Contoh pajak

Pajak subjektif: PPh (Pajak Penghasilan), pajak kekayaan, pajak warisan, dan pajak hadiah.

Pajak objektif: PPN (Pajak Pertambahan Nilai), pajak penjualan, pajak properti, pajak atas transaksi keuangan, dan pajak atas konsumsi barang mewah.

3. Faktor penentu besarnya pajak

Pajak subjektif: Besarnya pajak bergantung pada faktor-faktor seperti penghasilan, kekayaan, atau transaksi spesifik subjek yang membayar pajak.

Pajak objektif: Besarnya pajak ditentukan oleh nilai atau jenis objek pajak tersebut, tanpa memperhitungkan keadaan atau karakteristik subjek yang membayar pajak.

4. Tanggung jawab pemenuhan kewajiban pajak

Pajak subjektif: Kewajiban pajak terletak pada subjek yang memiliki karakteristik atau melakukan transaksi yang dikenai pajak.

Pajak objektif: Kewajiban pajak terletak pada pemilik objek pajak atau pihak yang terlibat dalam transaksi yang dikenai pajak.

Contoh pajak subjektif

Contoh pajak subjektif yang kerap kita temui di kehidupan adalah Pajak Penghasilan (PPh). PPh adalah pajak yang dikenakan pada penghasilan individu atau entitas yang memperoleh pendapatan dari berbagai sumber, seperti gaji, bisnis, investasi, atau kegiatan lainnya.

Contoh pajak objektif

Sementara itu, contoh pajak objektif diantaranya seperti Pajak Pertambahan Nilai (PPN), pajak kekayaan, pajak warisan dan hibah, pajak penjualan barang mewah, pajak penjualan properti.

Itulah informasi mengenai pajak subjektif serta pajak objektif yang wajib Kamu ketahui agar tidak keliru. Semoga dapat menambah wawasan Kamu dan bisa bermanfaat ya. (SyariefMuhammad Syafiq)

(ANN)

Jakarta: Sejumlah berita ekonomi pada Jumat, 19 Juli 2024 menjadi sorotan pembaca Medcom.id dan menjadi berita terpopuler.

Mulai dari harga minyak goreng yang dikeluarkan oleh pemerintah naik menjadi Rp15.700 per liter, upaya pemerintah mendung peredaran barang impor, hingga ciri-ciri investasi bodong.

Berikut rangkuman berita selengkapnya:

1. Mendag: Harga Baru MinyaKita Rp15.700/Liter Sudah Berlaku

Menteri Perdagangan (Mendag) Zulkifli Hasan mengatakan, Harga Eceran Tertinggi (HET) minyak goreng rakyat atau MinyaKita sebesar Rp15.700 per liter sudah berlaku.

Baca berita selengkapnya di sini.

Baca juga: 5 Trader Terkaya di Dunia yang Bisa Jadi Inspirasi

2. 2 Jurus Jitu Pemerintah Bendung Peredaran Barang Impor, Apa Itu?

Mendag Zulkifli Hasan dan Menperin Agus Gumiwang Kartasasmita sepakat melakukan dua langkah cepat untuk membendung peredaran barang-barang impor yakni dengan pembentukan satuan tugas (satgas) dan pengawasan terhadap tujuh komoditas.

Baca berita selengkapnya di sini.

3. Jangan Jadi Korban! Ini Ciri-ciri Investasi Bodong

Masyarakat masih harus berhati-hati dalam merencanakan investasi keuangan. Pasalnya, investasi bodong masih mengintai dengan menawarkan sejumlah keuntungan instan dalam waktu cepat.

Baca berita selengkapnya di sini.

4. Ada Dua Wamenkeu? Normal Kok di Kementerian Keuangan!

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan di beberapa periode sebelumnya, posisi Wakil Menteri Keuangan (Wamenkeu) pernah dijabat oleh dua orang. Airlangga merespons pelantikan Thomas Djiwandono sebagai Wamenkeu II.

Baca berita selengkapnya di sini.

5. OJK Wajibkan Kendaraan Bermotor Punya Asuransi, Apa Saja Manfaatnya?

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) bakal mewajibkan para pengendara bermotor maupun mobil harus memiliki asuransi third party liability (TPL) mulai Januari 2025.

Baca berita selengkapnya di sini.

(ANN)

Jakarta: Aparatur Sipil Negara (ASN) batal pindah ke ke IKN (Ibu Kota Nusantara), Kalimantan Timur pada Juli 2024 karena infrastruktur kota baru tersebut masih belum siap.

Asal tau saja, sebelumnya pemerintah merencanakan pemindahan ASN akan dilakukan secara bertahap mulai Juli 2024.

Kapan ASN pindah ke IKN?

Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (MenPAN RB) Abdullah Azwar Anas mengatakan, perpindahan ASN disesuaikan dengan kesiapan infrastruktur di IKN.

"Jadi sekarang kita sedang siapkan tentu kepindahan disesuaikan dengan kesiapan infrastruktur, yang mestinya, bulan ini kan sudah finishing untuk penyelesaian," kata Azwar Anas, saat di Makassar, dilansir Media Indonesia, Sabtu, 20 Juli 2024.

Hanya saja menurutnya, berdasarkan laporan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono, yang juga Penjabat Kepala Otorita IKN, di sana kondisinya terus terjadi hujan lebat yang luar biasa.

"Jadi, dalam sebulan, yang tidak hujan paling delapan hari, sehingga itu menunda penyelesaian infrastruktur," ungkap dia.

Saat ditanya, kapan jadi pemindahan jika Juli ini diundur, Azwar menjawab akan menyesuaikan waktunya,

"Nanti kita sesuaikan waktunya," jawab dia.

(ANN)