Jakarta: Pemerintah terus mengebut pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) melalui pemberian insentif untuk calon investor.

Presiden RI Joko Widodo telah meneken Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 75 Tahun 2024 tentang Percepatan Pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN), yang secara umum mengatur pemberian insentif tersebut.

Melansir regulasi itu pada Jumat 12 Juli, pada Pasal 2 dijelaskan pelaksanaan percepatan pembangunan Ibu Kota Nusantara bertujuan untuk membentuk ekosistem kota
layak huni khususnya di KIPP yang meliputi penyediaan dan pengelolaan layanan dasar dan/atau sosial serta fasilitas komersial.

Lalu pada Pasal 3 dijelaskan, pemerintah akan memberikan insentif dan fasilitas perizinan berusaha kepada pelaku usaha yang melaksanakan pembangunan penyediaan dan pengelolaan layanan dasar/atau sosial serta fasilitas komersial tersebut.

Baca juga: Potret Istana Negara IKN yang Dapat Fungsional pada Akhir Juli

Pemerintah memberikan insentif dan fasilitas perizinan berusaha itu melalui Otorita Ibu Kota Nusantara (OIKN), kementerian/lembaga, dan pemerintah daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dalam beleid yang resmi diundangkan pada 11 Juli 2024, dijelaskan, Menteri PUPR Basuki Hadimuljono yang ditunjuk sebagai Plt. Kepala OIKN, dapat menetapkan pelaku usaha pelopor dengan kriteria telah menyatakan minat dan menandatangani "letter of intent" dengan pihak OIKN.

Lalu pada Pasal 5 ayat 2, pelaku usaha pelopor yang turut melakukan pembangunan di IKN dengan sumber biaya di luar APBN itu juga bersedia memulai pelaksanaan pembangunan di IKN paling lama lima tahun sejak berlakunya UU Nomor 21 Tahun 2023 tentang Ibu Kota Negara.

Kemudian pada pasal 7, pelaku usaha pelopor dapat dikenakan tarif atas pengelolaan aset dalam penguasaan (ADP) oleh OIKN hingga Rp0 atau dengan pembayaran secara angsuran.

Kepastian jangka waktu hak atas tanah

Selain itu, pelaku usaha juga diberikan jaminan kepastian jangka waktu hak atas tanah yang disebutkan dalam Pasal 9.

Pada Pasal 9 ayat 2, hak guna usaha diberikan hingga 190 tahun yang diberikan melalui dua siklus atau selama 95 tahun dalam satu siklus pertama dan 95 tahun pada siklus kedua.

"Hak guna usaha untuk jangka waktu paling lama 95 (sembilan puluh lima) tahun melalui satu siklus pertama dan dapat dilakukan pemberian kembali untuk satu siklus kedua dengan jangka waktu paling lama 95 tahun berdasarkan kriteria dan tahapan evaluasi," demikian bunyi Pasal 9 ayat 2 dalam Perpres tersebut.

Sementara itu, pemerintah juga memberikan jaminan hak guna bangunan dengan jangka waktu paling lama 80 tahun pada siklus pertama dan dapat dilakukan pemberian kembali pada siklus kedua dengan jangka waktu paling lama 80 tahun, sehingga totalnya 160 tahun untuk HGB.

Hak pakai bangunan juga diberikan dengan jangka waktu paling lama 80 tahun pada siklus pertama dan 80 tahun berikutnya pada siklus kedua. Ketiga hak atas tanah tersebut tentunya diberikan berdasarkan kriteria dan tahapan evaluasi.

Pemerintah juga mengatur mengenai Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) yang akan ditetapkan oleh OIKN pada saat menyelenggarakan pemerintahan daerah khusus.

Peraturan Presiden ini berlaku saat diundangkan yaitu pada 11 Juli 2024.

(ANN)

Jakarta: Kebijakan pembatasan subsidi Bahan Bakar Minyak (BBM) yang baru diumumkan oleh Menko Marves Luhut Binsar Pandjaitan perlu dilihat dari perspektif yang lebih luas untuk mengukur dampaknya secara menyeluruh bagi masyarakat.

baca juga: Pembatasan BBM Subsidi, Legislator: Kriterianya akan Diatur

Mantan Menteri Perdagangan Indonesia dan Braintrust Think Policy Mari Elka Pangestu menyampaikan reformasi subsidi BBM tidak berdiri sendiri dan harus dipahami dalam konteks yang lebih luas.

"Isu ini bukan hanya tentang kesehatan dan polusi, tetapi juga ekonomi. Polusi yang menurunkan hasil kesehatan akan berdampak pada produktivitas dan pertumbuhan ekonomi," tegas dia dalam keterangan tertulis, Jumat, 12 Juli 2024.

Dia mengatakan untuk memiliki subsidi yang produktif, ada dua hal yang perlu diperhatikan, termasuk penargetan yang tepat dan cara penyampaian subsidi.
"Perlu dicermati siapa yang harus dikompensasi dan bagaimana subsidi disampaikan perlu dibahas secara mendalam, termasuk timeline menuju zero subsidy yang harus dilakukan secara bertahap," jelas dia.

Deputi Bidang Koordinasi Infrastruktur dan Transportasi Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Kemenko Marves) Rachmat Kaimuddin menyampaikan latar belakang di balik rencana kebijakan itu.

Dia menuturkan filosofi subsidi seharusnya menambah daya beli bagi yang rentan, namun ada pola di mana subsidi lebih besar dinikmati oleh mereka yang memiliki daya ekonomi tinggi. Salah satunya adalah subsidi BBM di mana pengguna kendaraan roda empat menikmati jauh lebih besar daripada pengguna roda dua per kendaraan.

"Kita harus melihat bagaimana subsidi BBM bisa direformasi tanpa mengganggu ekonomi dan daya beli masyarakat. Caranya adalah dengan realokasi subsidi BBM yang lebih tepat sasaran dan lebih adil. Jika dilakukan, dapat terbuka ruang fiskal yang dapat dialokasikan untuk memperbaiki kualitas udara, mendorong transportasi umum, dan kepentingan umum lainnya. Tentu ini bukan sesuatu yang mudah dan harus kita kerjakan dengan bijak tapi juga segera.” tegas dia.

CEO Think Policy Andhyta Firselly Utami menjelaskan secara teknokratis, kebijakan ini memiliki dasar ekonomi dan lingkungan yang masuk akal. Namun, pemerintah harus mempelajari tantangan, kesempatan, dan dampak implementasinya agar dapat disesuaikan dengan kebutuhan rakyat.

"Oleh karena itu, kami mengadakan diskusi untuk menyediakan ruang aman bagi para teknokrat di lintas sektor untuk berbagi pandangan ahli mereka. Dengan masukan dari berbagai pihak, kami berharap dapat memastikan kebijakan ini akan memberikan manfaat yang maksimal bagi masyarakat dan lingkungan," kata dia.

Diskusi pun menghasilkan beberapa rekomendasi relokasi dana subsidi BBM, yaitu:

1. Program Bantuan Langsung

Sejak hari pertama implementasi, harus sudah ada program bantuan langsung untuk memastikan dampak terhadap kelompok paling rentan dan miskin, termasuk dalam bentuk bantuan langsung tunai (BLT).

2. Transisi Energi

Relokasi dana bisa diarahkan ke transportasi umum dan/atau integrasi sistem transportasi.

3. Sektor Produktif dengan Efek ‘Multiplier’ Pertumbuhan Ekonomi

Selain BLT, realokasi subsidi bisa diarahkan ke sektor produktif termasuk namun tidak terbatas pada manufaktur, pertanian, perikanan, dan sebagainya.

4. Program Pendidikan dan Kesehatan

Kelas menengah yang sebelumnya paling banyak mengkonsumsi subsidi BBM dapat menikmati kompensasi yang lebih membawa ‘eksternalitas positif’ seperti program pendidikan atau kesehatan.

(SAW)

Jakarta: PT Hutama Karya (Persero) berkomitmen mengoptimalkan implementasi Keterbukaan Informasi Publik dalam upaya penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik (GCG) secara berkelanjutan. Untuk mewujudkan pembangunan infrastruktur yang transparan, Hutama Karya menggandeng Komisi Informasi Pusat RI.

EVP Sekretaris Perusahaan dan Atasan PPID Hutama Karya Adjib Al Hakim mengatakan, kinerja dan strategi layanan informasi publik di lingkungan perusahaan, yang berhasil membawa perusahaan mempertahankan predikat “Informatif” dari Komisi Informasi Pusat sejak 2022 hingga 2023.

“Penguatan layanan informasi publik terus menjadi fokus perusahaan yang menitikberatkan pada tiga aspek yakni layanan, kualitas informasi, dan peningkatan sumber daya. Alhamdulillah, hingga semester I-2024, lebih dari 50 persen rencana action telah berjalan semua dan masih sesuai target,” ujar Adjib dalam keterangan tertulisnya, Jumat, 12 Juli 2024.
Hutama Karya dan Komisi Informasi Pusat Pusat RI menggelar Workshop Keterbukaan Informasi Publik kepada seluruh Perangkat Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID). Kegiatan ini mengangkat tema “Mewujudkan Pembangunan Infrastruktur yang Transparan”.

Baca juga: Daftar 16 Perusahaan BUMN yang Bakal Peroleh PMN Tahun Depan

Sementara Direktur Human Capital & Legal (DHCL) Hutama Karya Muhammad Fauzan menyebutkan, manajemen mendukung penuh implementasi Keterbukaan Informasi Publik. Ia menegaskan, transparansi informasi bukan hanya sekedar kewajiban, tetapi juga merupakan salah satu pilar penting.

“Karena saat ini Hutama Karya sedang mengemban mandat pemerintah untuk membangun dan mengoperasikan Jalan Tol Trans Sumatera. Melalui hal ini, kita dapat membangun kepercayaan publik dan menciptakan hubungan yang lebih baik dengan seluruh pemangku kepentingan,” jelas Fauzan.

Selanjutnya, kegiatan ini dilanjutkan dengan sosialisasi dan edukasi terkait Standar Layanan Informasi Publik. Terakhir, kegiatan ini ditutup dengan penjelasan dan simulasi klasterisasi terhadap Daftar Informasi Publik (DIP) dan Daftar Informasi Dikecualikan (DIK) oleh Tim Teknis Keterbukaan Informasi Publik.

(END)

Jakarta: Langkah Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dalam menangani kasus PT Asuransi Jiwa Kresna (Kresna Life) dinilai sudah sesuai. Sayangnya langkah OJK ini justru digugat oleh bos Kresna Group Michael Steven yang tidak terima atas sanksi denda dan surat peringatan tertulis yang dikeluarkan OJK.

Pengamat Hukum Denny Indrayana menilai kasus gugatan bos Kresna Group terhadap putusan OJK ini juga terbilang ''aneh bin ajaib'. Sebab meskipun sudah ditetapkan menjadi tersangka dan buronan Bareskrim Polri, Michael Steven masih bisa menggugat dan memenangkan bandingnya dari OJK di pengadilan.

"Kalau dia mau melakukan langkah-langkah hukum dia mesti menghadapi dong! Sepertinya dia enggak berani hadapi hukum pidana, dia gugat perdata padahal yang dirugikan banyak kepentingan. Nah OJK sudah melindungi kepentingan masyarakat malah dikalahkan oleh buron," kata Denny dilansir Jumat, 12 Juli 2024.
Padahal lanjutnya, dalam UU pencucian uang sudah ada soal pembatasan hak hukum bagi buronan dan Mahkamah Agung juga melarang buronan mengajukan praperadilan. Bahkan dalam konsep-konsep di negara maju dan negara umumnya bahwa seseorang yang mau mengambil langkah hukum mereka harus taat hukum.

"Ini dia (Michael Steven) gugat ke PTUN, dianya malah lari (buron). Kalau dalam konteks atau istilahnya ini fugitive disentitlement, artinya dia dihilangkan hak-hak hukumnya karena dia buron," ungkapnya.

Denny juga menilai dalih Michael Steven sebagai ultimate beneficial owner di Kresna Group adalah modus yang disengaja untuk menempatkan dirinya sebagai pemilik manfaat terakhir di PT Kresna Asset Management. Hal ini dilakukan Michael Steven sebagai modus agar kejahatannya terlindungi.

Berdasarkan hasil pemeriksaan OJK, Michael Steven terbukti sebagai ultimate beneficial owner meski tidak tercantum dalam anggaran dasar. Michael Steven diduga melakukan serangkaian intervensi atas kontrak pengelolaan dana demi kepentingan Kresna Group, sehingga merugikan konsumen.

"Memang beneficial owner kan mereka tidak mau muncul namanya supaya mereka kalau melakukan kejahatan tidak terdeteksi atau tidak bisa ditangkap. Yang ditangkap nanti namanya disitu sopir, orang enggak jelas," ujar Denny.

Baca juga: Sebagai Ultimate Beneficial Owner, Bos Kresna Group Michael Steven Harus Tanggung Jawab

Untuk menyeret ultimate beneficial owner ini, ada Peraturan Presiden (Perpres) atau aturan-aturan hukum yang menyatakan bahwa pemilik manfaat harus bertanggung jawab meskipun namanya tidak ada di dalam anggaran dasar. Namun sayang ini tidak dipertimbangkan Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) dan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara (PTTUN).

"Bahwa dia yang mengatur, mengintervensi investasi saham di mana, modal ditanam ke anak-anak perusahaan afiliasi dia kan clear dibuktikan oleh OJK. Jadi jangan dikelabui karena sebenarnya dia pemilik manfaat dari transaksi-transaksi yang diselewengkan Michael Steven ini," tegas Denny.

Sementara terkait sanksi denda sebesar Rp5,7 miliar dan larangan sebagai pemegang saham, pengurus, dan/atau pegawai di Lembaga Jasa Keuangan bidang Pasar Modal selama lima tahun yang dijatuhi OJK, menurutnya sudah tepat. Apalagi yang bersangkutan juga sudah menjadi tersangka.

(END)

Jakarta: PT Adi Sarana Armada Tbk (ASSA) terus mengembangkan kapasitas anak usahanya, Cargoshare Logistics, untuk memperkuat jaringan rantai pasok pada konsumen. Cargoshare Logistics mengantongi sertifikat halal, untuk memenuhi kebutuhan pasar yang makin beragam, sekaligus memperkuat ekosistem halal di Tanah Air.

Direktur Logistik ASSA Suyanto Tjoeng mengatakan, perseroan telah mendapatkan sertifikat halal sejak November 2023. Sertifikasi ini sangat penting, untuk mengakomodir kebutuhan masyarakat Indonesia yang mayoritas muslim. Terutama pengiriman Fast Moving Consumer Goods, atau produk keseharian yang paling banyak dilayani perusahaan.

"Karena masyarakat Indonesia majority muslim, kita ingin supaya ketika mereka mengonsumsi makanan sehari-hari kehalalannya itu lebih terjamin," kata Suyanto, dilansir keterangan tertulis, Jumat, 12 Juli 2024.
Sebagai badan usaha penerima sertifikat halal, Cargoshare Logistics menjamin tiap proses pengiriman logistik, termasuk penggunaan teknologinya, telah memenuhi seluruh syarat yang ditetapkan.

"Secara operasional, sistem, dan teknologinya kita pastikan tetap comply pada proses halal. Misalnya memastikan historical kendaraan yang dipakai tidak terkontaminasi. Kalau pernah, harus dilakukan penyucian," ujar dia.

Baca juga: Diundur Jadi 2026, Menkop Teten Blak-blakan soal Kewajiban Sertifikasi Halal

Pengiriman logistik umum

Suyanto tidak menampik, Cargoshare Logistics masih melayani pengiriman logistik umum. Dia menjelaskan, Cargoshare Logistics sebagai perusahaan penyedia jasa transportasi logistik, telah hadir di ratusan titik di seluruh Indonesia.

"Jumlah mobil ada sekitar 1.800 unit, titiknya lebih dari 150 di seluruh Indonesia. Selain network yang banyak, kemudian pengelolaan gudangnya, pendistribusiannya, transport planningnya, salah satu keunggulan kita adalah teknologi. Jadi dengan teknologi itu kita bisa membantu menganalisis dan meng-improve proses logistiknya customer," tutur dia.

Dengan tren kinerja yang terus menanjak, Suyanto optimis, Cargoshare Logistics berpeluang tumbuh semakin besar di tengah persaingan industri logistik Tanah Air.

"Melihat potensi bisnis logistik yang sangat besar, termasuk pesatnya permintaan akan produk halal, kami yakin Cargoshare Logistics mampu merebut pangsa pasar yang makin luas," jelas Suyanto.

(AHL)

Jakarta: Direktur Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan (PKH) Kementan Nasrullah mengatakan perwakilan sembilan negara di Afrika mengikuti workshop untuk mempelajari inseminasi buatan yang diselenggarakan oleh Balai Besar Inseminasi Buatan (BBIB) Singosari di Malang.

baca juga: Mentan Minta Keseriusan Pemda Antisipasi Krisis Pangan Dunia

Dia mengatakan workshop tersebut sebagai implementasi kesepakatan kerja sama Indonesia-Afrika yang ditandatangani oleh Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) saat melakukan kunjungan kenegaraannya pada akhir 2023.

"Hari ini kita implementasikan hasil kunjungan Bapak Presiden untuk kerja sama di subsektor peternakan. Dalam hal ini, untuk peternakan difokuskan kepada teknologi inseminasi buatan di mana negara-negara Afrika sangat membutuhkan untuk peningkatan mutu genetik dan juga peningkatan populasi," kata Nasrullah, dilansir Antara, Kamis, 12 Juli 2024.

Kementerian Pertanian melalui Balai Besar Inseminasi Buatan (BBIB) Singosari menyelenggarakan Workshop on Artificial Insemination Management for African Countries yang dihadiri oleh 18 High Level Officer dari negara-negara Afrika.
Kegiatan yang berlangsung 9 sampai 21 Juli 2024 itu diikuti perwakilan dari negara-negara Afrika yakni Madagaskar, Senegal, Tanzania, Mozambik, Kenya, Zimbabwe, Sudan, Nigeria dan Ethiopia. Workshop tersebut merupakan kerja sama antara Lembaga Dana Kerjasama Pembangunan Internasional (LDKPI) dengan BBIB Singosari.

Menurut Nasrullah, teknologi inseminasi buatan Indonesia sudah berkembang sangat baik didukung dengan peralatan-peralatan yang sangat memadai sehingga bisa ditransformasikan ke peternak di negara-negara peserta workshop.

"Pelatihan ini kita bagi dua, ada yang sifatnya manajerial yang hari ini dan juga nanti secara teknis. Selanjutnya kita akan melakukan pendampingan ke negara tersebut," imbuhnya.

Bagian dari diplomasi

Sementara itu, Direktur Utama LDKPI Tormarbulang Lumbantobing menyampaikan workshop itu merupakan bagian dari diplomasi dalam upaya Indonesia terlibat dalam proses pembangunan khususnya peternakan di negara-negara Afrika.

"Intinya kami sangat mendukung bagaimana skill ataupun pengalaman best practice yang sudah kita punya, kita bagikan dengan negara lain, karena kita kan bangsa yang senang berbagi, bahkan pada saat kita susah pun kita masih memikirkan negara lain," kata Tormarbulang.

BBIB Singosari adalah salah satu Badan Layanan Umum (BLU) di bawah Ditjen Peternakan dan Kesehatan Hewan Kementan yang memiliki tugas melaksanakan produksi, pemasaran dan pemantauan mutu semen unggul ternak, serta pengembangan inseminasi buatan.

Kepala BBIB Singosari Akbar mengatakan bahwa pihaknya mengerahkan berbagai upaya dalam rangka mendukung terwujudnya swasembada daging sapi, khususnya mengembangkan potensi sapi lokal.

"Melalui penggunaan semen beku sexing diharapkan populasi terutama sapi perah angka kelahiran ternak betina yang akan digunakan sebagai akseptor meningkat jumlahnya untuk meningkatkan percepatan populasi ternak sapi potong dan perah nasional,” kata Akbar.

(SAW)

Jakarta: Nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat (AS) semakin menguat. Pagi ini rupiah menguat 0,25 persen.

Mengacu data Bloomberg, Jumat pagi, 12 Juli 2024 rupiah menguat 40,5 poin atau 0,25 persen menjadi Rp16.154 per USD.

Berdasarkan data Yahoo Finance, rupiah menguat 40 poin atau 0,25 persen menjadi Rp16.149 per USD. Pada penutupan perdagangan kemarin rupiah berada di posisi Rp16.189 per USD.
Adapun rentang rupiah pada perdagangan hari ini akan berkisar di level Rp16.119-Rp16.190 per USD.

Baca juga: Hore! Menguat Banyak, Rupiah Balik ke Level Rp16.100-an

AS alami deflasi

Melansir Antara, rupiah naik setelah rilis data inflasi Amerika Serikat (AS) yang lebih rendah.

"Indeks Harga Konsumen (IHK) AS pada Juni 2024 mencatat deflasi sebesar 0,1 persen month on month (mom), lebih rendah dibandingkan ekspektasi konsensus yang memperkirakan inflasi sebesar 0,1 persen mom," kata Kepala Ekonom Bank Permata Josua Pardede.

Josua menuturkan, deflasi pada Juni 2024 merupakan deflasi pertama sejak 2020. Secara tahunan, inflasi AS turun menjadi tiga persen year on year (yoy), di bawah perkiraan sebesar 3,1 persen yoy dan lebih rendah dari inflasi tahunan pada Mei 2024 sebesar 3,3 persen yoy.

Selain itu, inflasi inti juga tercatat menurun menjadi 3,3 persen yoy dari 3,4 persen yoy.

Ia mengatakan, data IHK yang lebih rendah dari perkiraan menunjukkan perkembangan disinflasi yang konsisten di AS, meningkatkan kemungkinan penurunan suku bunga pada September 2024, sehingga semakin mendorong sentimen risk-on di pasar.

Investor terus mempertahankan ekspektasi mereka mengenai dua kali penurunan suku bunga kebijakan pada 2024. Sentimen tersebut mendorong pelemahan dolar AS pada Kamis malam.

(ANN)

Bogor: PT Bank Danamon Indonesia Tbk mengadakan Danamon Hadiah Beruntun (DHB) untuk ketiga kalinya, dalam rangka mengapresiasi loyalitas dan dukungan nasabah, dan menargetkan pertumbuhan double digit dari sisi pendanaan dengan profitabilitas yang berkelanjutan.

baca juga: Danamon-BPJS Ketenagakerjaan Kolaborasi Permudah Pembayaran Iuran

Consumer Funding & Wealth Business Head PT Bank Danamon Indonesia Tbk Ivan Jaya menjelaskan selama dua kali penyelenggaraan, program DHB selaras dengan target Danamon untuk mencapai pertumbuhan double digit dengan profitabilitas berkelanjutan.

"Hingga kuartal I-2024, dari sisi pendanaan (funding) Danamon mencatatkan peningkatan total Dana Pihak Ketiga (DPK) bank wide sebesar 14 persen YoY atau sebesar Rp143,2 triliun,” kata Ivan, dilansir Antara, Jumat, 12 Juli 2024.

Sementara itu, lanjut dia, sejak pertama diluncurkan pada April 2023 hingga kini, program DHB telah berkontribusi terhadap kenaikan DPK Consumer Banking dalam mata uang rupiah sebesar 13 persen.
"Secara periode, program DHB periode ketiga dilaksanakan lebih lama, yaitu selama delapan bulan sejak awal Juni 2024 hingga 31 Januari 2025,” ujarnya.

Ivan menyebut, DHB kali ini juga dilengkapi berbagai fitur tambahan yang menarik, termasuk skema hadiah yang memungkinkan lebih banyak orang menjadi pemenang di segmen masyarakat yang lebih inklusif.

"Karena nasabah cukup melakukan penempatan dana sebesar Rp5 juta dan menjaga saldo rata-rata di atas jumlah tersebut selama minimal empat bulan,” ucapnya.

(SAW)

Sumedang: Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Bahlil Lahadalia memastikan bandara di Ibu Kota Nusantara siap beroperasi sebelum 17 Agustus 2024.

baca juga: Lapangan Upacara 17 Agustus di IKN Diklaim Bisa Tampung 8.000 Orang

"Kita akan upacara pada 17 Agustus di IKN dan sekarang untuk bandaranya akan jadi sebelum 17 Agustus, kita akan mendarat di sana,” kata Bahlil, dilansir Antara, Jumat, 12 Juli 2024.

Dia menyatakan bandara tersebut akan menjadi salah satu fasilitas bagi para tamu yang akan mengikuti kegiatan upacara di IKN.

Bahlil mengungkapkan saat ini pemerintah terus berupaya untuk memastikan seluruh proyek infrastruktur di IKN berjalan sesuai jadwal termasuk Jalan Tol Akses IKN dapat dimanfaatkan untuk perayaan HUT Kemerdekaan RI.
"Kemudian akses tol juga hampir jadi, ya kita doakan mudah-mudahan tinggal sekitar hampir kurang lebih sekitar 10 kilometer," kata dia.

Penghubung kota Balikpapan dengan KIPP IKN

Dia menambahkan jalan tol ini dapat menghubungkan Kota Balikpapan dengan Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP) IKN di Penajam Paser Utara, utamanya melintasi jalan Tol IKN dan Jembatan Pulau Balang.

Selain itu, ia juga memastikan kehadiran presiden terpilih Prabowo Subianto pada agenda Upacara HUT Ke-79 RI di Ibu Kota Nusantara (IKN), Provinsi Kalimantan Timur, 17 Agustus 2024.

"Yang jelas Pak Prabowo akan upacara 17 Agustus di IKN," kata dia.

Adapun pelaksanaan Upacara HUT Ke-79 RI digelar IKN dan di Istana Kepresidenan Jakarta. Untuk pelaksanaan upacara di IKN dipimpin langsung oleh Presiden Jokowi dengan didampingi presiden terpilih Prabowo Subianto.

Sedangkan, Upacara HUT Ke-79 RI di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta dipimpin oleh Wakil Presiden Ma'ruf Amin dengan didampingi wakil presiden terpilih Gibran Rakabuming Raka.

Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengatakan yang menjadi alasan upacara HUT Ke-79 RI pada 17 Agustus 2024 digelar di dua lokasi, karena saat ini masih dalam masa transisi perpindahan dari Jakarta ke IKN.

(SAW)

Jakarta: Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan bakal mengkaji penerapan innovative credit scoring (ICS) untuk pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) dengan Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK).

baca juga: Penerbitan SBN Lebih Rendah, Pemerintah Banyak 'Gali Lobang' Demi Biayai Kebutuhan Negara!

Hal itu menindaklanjuti hasil diskusi bersama Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Teten Masduki mengenai upaya menyelesaikan persoalan kredit UMKM.

"Saya sampaikan kepada Menteri Teten, saya menyambut baik penerapan ICS bagi UMKM ini. Saya akan diskusikan lebih lanjut dengan rekan-rekan Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK) terkait ICS ini," kata Sri Mulyani, dilansir Antara, Jumat, 12 Juli 2024.

Menkeu menjelaskan UMKM berkontribusi besar terhadap pertumbuhan ekonomi melalui penyerapan tenaga kerja yang mencapai 97 persen dari total tenaga kerja di Indonesia. Untuk itu, pertumbuhan UMKM yang merupakan tulang punggung perekonomian negara perlu dijaga.
Sementara itu, UMKM kerap menghadapi persoalan kredit. Menurut Sri Mulyani, Pemerintah dalam upaya menyokong pertumbuhan UMKM sering kali bertemu dengan masalah kerugian kredit yang disebabkan oleh Non-Performing Loan (NPL).

"NPL ini menjadi kendala bagi bank penyalur Kredit Usaha Rakyat (KUR). KUR sendiri merupakan salah satu intervensi langsung pemerintah dalam memberikan stimulus pertumbuhan UMKM di Indonesia," ujar dia.

Bendahara Negara menambahkan kolaborasi ini akan menjadi sebuah upaya yang besar. “Kerja sama diperlukan dalam mendesain berbagai instrumen keuangan negara untuk membantu masyarakat, terutama di era yang sudah sangat terkoneksi dan digital ini,” tutur Sri Mulyani.

Melengkapi ekosistem credit scoring

Sebelumnya, Kepala Eksekutif Pengawas Inovasi Teknologi Sektor Keuangan (ITSK), Aset Keuangan Digital, dan Aset Kripto (IAKD) OJK Hasan Fawzi mengatakan bahwa kehadiran innovative credit scoring (ICS) atau Lembaga Pemeringkat Kredit Alternatif (LPKA) akan melengkapi ekosistem credit reporting system di Indonesia.

ICS dalam hal ini memiliki model bisnis berbasis digital untuk dapat memberikan layanan dalam penilaian kelayakan konsumen dalam menerima kredit melalui pemrosesan data alternatif, seperti data-data yang bersumber dari data telekomunikasi, data pemanfaatan utilitas maupun e-commerce.

Hasan mengatakan data alternatif ini relatif lebih banyak tersedia dan dimiliki oleh segmen unbank dibandingkan dengan data historis kredit dan turunannya. Maka dalam hal ini, ICS akan memberikan kemudahan kepada LJK untuk dapat menyalurkan kredit dan pembiayaan kepada masyarakat.

(SAW)

Jakarta: Sebagai pebisnis atau pengusaha tentu sangat berharap bisa meraup keuntungan sebanyak-banyaknya, baik itu seorang perintis usaha ataupun pengusaha senior.

Dengan berbagai kemungkinan yang dapat terjadi dalam bisnis atau usaha, mereka telah menyadari salah satu risiko terbesar dalam dunia bisnis adalah kerugian bahkan kebangkrutan. Ini adalah sebuah hal yang tak terduga dan tak diharapkan.

Lebih lanjut, bisnis merupakan suatu hal yang dibutuhkan perencanaan dan pengelolaan matang sebelum memulainya. Namun, bisnis juga dapat mengalami kerugian ataupun masalah didalamnya.

5 tips menghadapi bisnis yang merugi

Terdapat banyak faktor yang menjadi penyebab sebuah bisnis mengalami kerugian. Namun ada beberapa cara untuk memulihkan kembali agar bisnis Kamu tetap berjalan semestinya.
Melansir laman Ninjaxpress, berikut adakah lima tips menghadapi bisnis yang tengah diambang kebangkrutan, antara lain:

1. Kaji ulang strategi yang dijalankan

Penting untuk Kamu mengolah strategi guna mendatangkan pelanggan dan mencegah mereka beralih ke kompetitor. Lakukan evaluasi secara keseluruhan terkait pemasaran yang sedang dilakukan dan cari cara baru untuk menarik perhatian pelanggan.

2. Tetap kerja keras dan kerja cerdas

Cara berikutnya adalah kerja keras dan kerja cerdas. Setiap bisnis sangat memperlukan upaya serta komitmen kuat untuk dapat bertahan dan berkembang.

Tingkatkan produktivitas dan efisiensi kerja untuk mengoptimalkan kinerja bisnis. Buatlah target yang realistis dan lakukan langkah-langkah yang dibutuhkan untuk mencapainya jika kamu ingin mempertahankan bisnis yang merugi.

Baca juga: Mau Jadi Pengusaha Sukses? Cek Dulu Tipsnya

3. Jangan panik, tetap tenang

Hal utama yang penting Kamu perhatikan adalah tetap tenang dan jaga cara berpikir agar tetap jernih. Ketika bisnis merugi, stres dan kepanikan seringkali dapat menghambat kemampuan seorang pebisnis untuk berpikir dengan jelas. Dengan menerapkan hal ini, Kamu dapat menghadapi masalah dengan lebih baik serta mencari solusi yang tepat untuk bisnis yang merugi.

4. Gunakan marketing 4.0

Selanjutnya, inovasi dalam strategi pemasaran juga perlu dilakukan dalam bisnis yang merugi. Seiring perkembangan digital yang semakin canggih seperti saat ini, teknik marketing 4.0 dapat menjadi pilihan yang tepat.

Gunakan media sosial dan teknologi lainnya untuk meningkatkan visibilitas bisnis milik Kamu. Dengan inovasi terbaru tersebut, Kamu dapat menarik perhatian konsumen baru dan pelanggan lama Kamu bisa mendapatkan teknik pemasaran yang segar.

5. Reviu bisnis yang dimiliki

Langkah terakhir adalah mereviu bisnis yang merugi secara keseluruhan. Cari tahu dimana letak kekurangan yang dimiliki oleh bisnis Kamu. Dengan mengetahui kelemahan yang terdeteksi, Kamu bisa memperbaiki pernasalahan bisnis Kamu dengan baik.

Itulah lima tips yang bisa kamu terapkan ketika bisnis Kamu tengah diterpa kerugian yang membuat masalah serius. Semoga informasi ini bermanfaat ya. (Syarief Muhammad Syafiq)

(AHL)

Jakarta: Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) Bursa Efek Indonesia (BEI) dibuka menguat. IHSG mendapatkan sentimen dari rilis data Paman Sam yang di bawah ekspektasi.

baca juga: Asyik! Tembus 7.300, IHSG Bagi-bagi Cuan Lagi

IHSG Jumat pagi dibuka menguat 36,06 poin atau 0,49 persen ke posisi 7.336,47. Sementara itu, kelompok 45 saham unggulan atau indeks LQ45 naik 6,89 poin atau 0,75 persen ke posisi 922,25.

Financial Expert Ajaib Sekuritas Ratih Mustikoningsih menjelaskan sentimen yang mempengaruhi pergerakan IHSG hari ini antara lain, dari dalam negeri, IHSG mengalami apresiasi dari rilis data inflasi Amerika Serikat.

"IHSG hari ini diprediksi bergerak mixed dalam range 7.250-7.350," tegas dia.
Indeks Harga Konsumen (CPI) turun 0,1 persen bulan lalu setelah pembacaan datar 0,0 persen di Mei. Biro Statistik Tenaga Kerja AS mengatakan data inflasi terbaru lebih baik dari perkiraan, karena para ekonom memperkirakan kenaikan sebesar 0,1 persen.

Laporan tersebut menyatakan dalam 12 bulan terakhir, inflasi umum naik tiga persen, di bawah ekspektasi sebesar 3,1 persen dan lebih lambat dibandingkan angka Mei sebesar 3,3 persen.

Di sisi lain, pemerintah berupaya membatasi pembelian Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubsidi yang rencananya akan diumumkan pada 17 Agustus 2024. Tujuannya untuk penyaluran yang lebih tepat sasaran sehingga mengurangi anggaran subsidi. Aturan tersebut nantinya akan merevisi Peraturan Presiden (Perpres) No.191 tahun 2014.

Nasdaq terkoreksi

Dari mancanegara, Wall Street bergerak bervariasi pada penutupan perdagangan kemarin (Jumat WIB). Namun indeks Nasdaq terkoreksi cukup dalam. Penurunan tersebut akibat dari aksi profit taking saham Nvidia yang turun hingga 5,5 persen.

Di sisi lain, Amerika Serikat (AS) melaporkan data inflasi yang lebih landai pada Juni 2024. Tingkat inflasi tahunan AS pada Juni 2024 turun ke level 3 persen dari posisi bulan sebelumnya sebesar 3,3 persen, sekaligus berada di bawah ekspektasi konsensus 3,1 persen.

Sinyal turunya inflasi telah tercermin dari data tenaga kerja yang rilis di akhir pekan lalu. Dari Asia, Bank Sentral Korea (BOK) menahan suku bunga tetap di level 3,5 persen untuk ke-12 kalinya secara beruntun pada pertemuan Juli 2024. Keputusan tersebut bertujuan untuk memperlambat laju inflasi dan mempertimbangkan volatilitas pasar valuta asing di era suku bunga tinggi.

(SAW)