Para pendukung Anies Baswedan yang dikenal dengan sebutan anak abah membuat gerakan golput mengajak mencoblos tiga pasangan calon atau paslon di pemilihan gubernur (Pilgub) Jakarta. Pakar politik menyebut gerakan anak abah coblos tiga paslon tersebut memberikan keuntungan kepada satupun kandidat yang berlaga.

Pakar politik Universitas Al Azhar Ujang Komarudin beranggapan gerakan golput anak abah, membuat dampak politik merata dirasakan paslon cagub dan cawagub Ridwan Kamil-Suswono, Pramono Anung-Rano Karno, dan Dharma Pongrekun-Kun Wardana.

“Tidak ada yang diuntungkan, semuanya rugi karena kalau coblos tiga paslon maka suaranya tidak sah. Tidak ada yang mendapatkan untung dari gerakan itu,” kata Ujang lewat pesan suara WhatsApp pada Selasa (10/9).

Para pemilih dalam episode Pilgub Jakarta cenderung lebih cair daripada ajang Pilgub sebelumnya. Dia mengatakan pendukung Anies Baswedan yang berbasis Partai Keadilan Sejahtera (PKS) saat Pilgub Jakarta 2017 berpotensi memilih pasangan Ridwan Kamil-Suswono.

Namun, para pendukung Anies yang sakit hati dengan keputusan PKS yang batal mengusungAnies di Pilgub, cenderung memilih pasangan di luar Ridwan Kamil-Suswono. “Pemilih Anies ini menyebar karena sifat pemilih itu cair,” ujar Ujang.

Dia juga melihat potensi hal serupa pada sikap simpatisan Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) dalam Pilgub Jakarta tahun ini. Ujang mengatakan pendukung Ahok tak serta-merta mencoblos kertas suara bergambar pasangan Pramono Anung-Rano Karno. “Faktor-faktor Pilgub saya melihat cair saja, pemilih menyebar ke yang lain biasanya tidak suka kepada kandidat tertentu,” kata Ujang.

Pakar Politik Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) Wasisto Raharjo Jati menyampaikan bahwa munculnya narasi gerakan ‘anak abah’ coblos tiga paslon adalah bentuk ekspresi politik dari para pendukung Anies Baswedan.

Menurutnya, meskipun narasi itu berasal dari pendukung Anies, wacana tersebut kemungkinan besar tidak secara khusus ditujukan atau mengarah pada paslon tertentu dalam konteks politik Pilgub Jakarta.

Wasisto menyampaikan, ekspresi politik itu cenderung bersifat umum dan tidak secara langsung mendukung atau menyerang paslon lain secara spesifik. “Saya pikir narasi itu lebih pada ekspresi politik para pendukung Anies Baswedan yang mungkin tidak mengarah pada paslon tertentu,” kata Wasisto lewat pesan singkat WhatsApp pada Selasa (10/9).

Tim Jaksa Penyidik pada Direktorat Penyidikan Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus (Jampidsus) Kejaksaan Agung melanjutkan pengusutan perkara dugaan tindak pidana korupsi pada pengelolaan kegiatan usaha komoditi emas tahun 2010 hingga 2022. Pada Selasa (10/9), Kejagung memeriksa empat orang saksi.

Kepala Pusat Penerangan Hukum (Kapuspenkum) Kejagung Harli Siregar mengungkapkan empat orang saksi yang diperiksa merupakan petinggi PT Antam Tbk dan dari PT Bank Mandiri Tbk. Mereka adalah SM selaku Branch Operation Manager Bank Mandiri Cabang Graha Rekso, AH selaku Product Logistic Management Manager pada Unit Bisnis Pengolahan dan Pemurnian Logam Mulia (UBPP LM) PT Antam Tbk, GAG selaku Operation Senior Manager PT Antam Tbk, dan PWT selaku General Manager Logam Mulia Business PT Antam Tbk periode April 2022 sampai saat ini.

"Keempat orang saksi diperiksa terkait penyidikan perkara dugaan tindak pidana korupsi pada pengelolaan kegiatan usaha komoditi emas tahun 2010 - 2022 atas nama tersangka MA dkk," kata Harli dalam keterangan resmi, Rabu (11/9).

Harli mengatakan, pemeriksaan saksi dilakukan untuk memperkuat pembuktian dan melengkapi pemberkasan dalam perkara tersebut. Dalam perkara ini penyidik telah menetapkan 13 orang tersangka.

Enam tersangka merupakan mantan General Manager UBPP LM PT Antam Tbk yang berinisial TK, HN, DM, AHA, MA, dan ID. Tujuh tersangka lainnya merupakan pelanggan jasa manufaktur UBPP LM PT Antam Tbk berinisial LE, SL, SJ, JT, GAR, DT, dan HKT.

Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) akan meningkatkan investasi di sektor hulu migas. Salah satu caranya dengan memangkas perizinan.

“Perizinan kita terlalu banyak, jumlahnya sekitar 300. Ini yang akan kami pangkas dan potong,” kata Menteri ESDM Bahlil Lahadalia dalam sambutan di acara detikcom Leaders Forum yang disampaikan secara virtual pada Rabu (11/9).

Selain itu, pemerintah juga akan membuka komunikasi dengan kontraktor kontrak kerja sama untuk membahas masalah yang dihadapi. "Kami akan memberikan dukungan atau sweetner mumpuni yang dapat ditawarkan pemerintah kepada investor," katanya.

Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi melaporkan kinerja investasi hulu migas pada semester pertama 2024 mencapai US$ 5,6 miliar atau Rp 86,3 triliun (kurs Rp 15.409 per dolar Amerika Serikat).

Jumlah itu baru mencapai 75% dari target paruh pertama tahun ini yang ditetapkan pemerintah. “Diperkirakan saat akhir tahun ini investasinya menjadi US$ 15,7 miliar,” kata Kepala SKK Migas Dwi Soetjipto pada 19 Juli lalu.

Sebagai informasi, target investasi migas pada paruh pertama 2024 sebesar US$ 7,43 miliar, sedangkan untuk sepanjang tahun angkanya di US$ 17,7 miliar. Meski belum mencapai target, namun Dwi optimistis realisasi tahun ini akan lebih baik dibandingkan 2023.

“Karena pada 2024 akan ada peningkatan 15% investasi dari realisasi 2023. Capaian ini juga lebih baik dari pada peningkatan investasi global yang berkisar 5%,” ujarnya.

Dalam paparannya, SKK Migas mencatat capaian investasi migas 2023 sebesar US$ 13,7 miliar belum memenuhi target tahun lalu. Hal ini disebabkan oleh kendala pengeboran sumur pengembangan.

Dwi memperkirakan investasi tahun depan akan lebih baik. “Posisi 2025 di US$ 15,7 miliar, masih sejalan dengan target jangka panjang kami,” ucapnya.

Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) mengatakan jumlah anggaran yang dikeluarkan negara untuk memenuhi kebutuhan gas minyak cair atau liquified petroleum gas sangat besar.

“Devisa kita setiap tahun keluar sekitar Rp 450 triliun hanya untuk membeli minyak dan gas khusus untuk LPG,” kata Menteri ESDM Bahlil Lahadalia saat menyambut acara detikcom Leaders Forum secara virtual pada Rabu (11/9).

Pada 2023, Indonesia mengimpor sekitar 6 juta metrik ton LPG atau elpiji untuk mencukupi kebutuhan nasional. Impor terpaksa dilakukan karena produksi Pertamina hanya 1,98 juta metrik ton di saat kebutuhannya mencapai 8 juta metrik ton.

Pemerintah akan membangun industri LPG domestik melalui pemanfaatan propana (C3) dan butana (C4) dari lapangan migas domestik. “Ini harus kami bangun supaya bisa mengurangi impor LPG. Kalau impor terlalu banyak maka akan berdampak terhadap neraca perdagangan dan pembayaran kita,” ujarnya.

Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas) sebelumnya mengatakan Indonesia memiliki sejumlah lapangan migas yang mengandung potensi LPG.

“Ada 15 lapangan potensial, terdiri atas tujuh lapangan prioritas dan delapan lapangan lainnya,” kata Kepala SKK Migas Dwi Soetjipto saat dihubungi Katadata.co.id, Kamis (29/8).

Ke-15 lapangan potensi LPG ini tersebar di seluruh wilayah Indonesia. Ada dua lapangan migas yang potensinya paling besar, yaitu East Kalimantan dan Senoro.

Dwi juga menyebut potensi produksi elpijinya besar. "Kira-kira sekitar 900 ribu sampai 1 juta ton per tahun,” kata Dwi.

Presiden Joko Widodo (Jokowi) meresmikan pembangunan moda transportasi massal kereta bawah tanah atau mass rapid transit (MRT) Jakarta fase 1 tahap 1 Lin Timur - Barat di Stasiun Interkoneksi Thamrin, Jakarta Pusat pada Rabu (11/9). Proyek ini akan memperluas jangkauan MRT dengan menghubungkan kawasan di Jakarta bagian timur hingga Jakarta bagian barat.

Jalur MRT nantinya akan melintas dari Stasiun Medan Satria, Kota Bekasi hingga Stasiun Tomang di Jakarta Barat. Penambahan jalur MRT dari Stasiun Medan Satria Hingga Tomang melewati 21 stasiun sepanjang 24,5 kilometer (km).

Pembangunan lintasan MRT teranyar ini akan melengkapi jalur MRT lainnya seperti jalur Jakarta Utara- Jakarta Selatan yang sudah ada saat ini, yakni dari Stasiun Lebak Bulus-Bundaran HI. Saat ini pemerintah juga sedang membangun pengembangan lintasan MRT Utara-Selatan Fase 2A dari Stasiun Bundaran HI hingga Jakarta Kota.

"Ini akan memberikan dukungan pada Jakarta sebagai sebuah kota global, Jakarta sebagai sebuah kota aglomerasi dengan di sekitarnya," kata Jokowi saat memberikan pidato sambutan.

Pada momen tersebut, Jokowi menyampaikan sejak dioperasikan pada 2019, MRT Jakarta telah mengangkut dan melayani mobilitas 120 juta penumpang. MRT Jakarta pertama kali dioperasikan pada 24 Maret 2019.

Trayek pertama MRT yang dibuka adalah Fase 1 yang menghubungkan Stasiun Lebak Bulus di Jakarta Selatan hingga Stasiun Bundaran HI di Jakarta Pusat. Jalur itu memiliki panjang 16 KM dengan total 13 stasiun yang melayani rute tersebut.

Beroperasi Awal 2031

Penjabat Gubernur Jakarta Heru Budi Hartono menyampaikan struktur modal pembangunan (MRT) Jakarta Fase Lin Timur-Barat yang menghubungkan Stasiun Medan Satria-Tomang menggunakan skema pendanaan bersama. Dana berasal dari pinjaman Japan Internasional Cooperation Agency (JICA) dan Bank Pembangunan Asia (ADB).

Di sisi lain, pembangunan Stasiun MRT Jakarta Medan Satria di Kota Bekasi sepanjang 800 meter didanai oleh hibah dari pemerintah pusat. Proyek MRT Jakarta Fase 1 tahap 1 ini akan mulai beroperasi pada 2031 dengan perkiraan waktu tempuh 90 menit dari Stasiun Medan Satria-Tomang pulang-pergi (PP).

Heru menjelaskan, setelah proyek selesai, biaya operasional akan dibebankan kepada Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jakarta dengan menggunakan skema public service obligation (PSO). Mekanisme itu mewajibkan pemerintah agar memberikan subsidi atau dukungan finansial untuk memastikan layanan publik tetap beroperasi dan terjangkau bagi masyarakat.

"Nantinya Kementerian Perhubungan sebagai executing agency, dan Pemprov Jakarta sebagai implementing agency, dan PT MRT Jakarta sebagai sub-implementing agency," ujar Heru Budi.

Duta Besar Jepang untuk Indonesia Masaki Yasushi menyampaikan bahwa Pemerintah Jepang telah menyalurkan pinjaman sebesar ¥140 miliar yen atau sekira Rp 15,3 triliun dengan bunga rendah. "MRT adalah simbol kebijakan ekonomi antara Indonesia dan Jepang selama pemerintahan Presiden Joko Widodo," kata Yasushi.

Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Basuki Hadimuljono mengatakan pembentukan Kementerian Perumahan akan mempercepat penanganan masalah kebutuhan atau backlog perumahan. Basuki meyakini program tiga juta rumah per tahun dapat tercapai dengan pembentukan Kementerian Perumahan.

Basuki mengatakan, angka backlog perumahan masih tinggi atau sekitar 9,9 juta unit. Menurutnya, pembentukan Kementerian Perumahan akan menekan angka backlog baik yang ada di perkotaan maupun pedesaan.

"Dengan Kementerian Perumahan, menurut saya penanganan backlog perumahan akan lebih bagus, karena jadi lebih fokus," kata Basuki dalam rapat kerja bersama Komisi V DPR, Rabu (11/9).

Ia menyampaikan, salah satu permasalahan backlog yang diatasi adalah mengisi perumahan subsidi yang belum dihuni sampai sekarang.

Berdasarkan Sistem Informasi Kumpulan Pengembang, total ketersediaan rumah subsidi secara nasional mencapai 723,6 ribu unit per tanggal 30 Mei 2024. Sementara itu, angka kebutuhan rumah subsidi hanya 203,8 ribu orang.

Kelebihan pasokan ini juga tercatat di seluruh provinsi, kecuali DKI Jakarta. Per tanggal 30 Mei 2024 ketersediaan rumah subsidi di DKI Jakarta hanya 225 unit, sedangkan kebutuhannya 861 orang.

Presiden Joko Widodo telah meluncurkan program 1 juta rumah per tahun sejak 2015. Basuki menyampaikan program tersebut telah dipenuhi setidaknya dalam beberapa tahun terakhir.

Kamar Dagang dan Industri sebelumnya menilai, perlu ada inovasi mendasar untuk mewujudkan target pembangunan 3 juta rumah per tahun yang menjadi salah satu program presiden terpilih Prabowo Subianto.

Wakil Ketua Umum Bidang Pekerjaan Umum, Perumahan Rakyat, dan Infrastruktur Kadin Indonesia Insannul Kamil mengatakan tata kelola pemerintah dalam pembangunan rumah harus berubah.

Target Presiden Terpilih Prabowo lebih besar menjadi tiga kali lipat dari target Presiden Joko Widodo yang "hanya" 1 juta rumah per tahun.

"Pembentukan badan atau pemisahan divisi perumahan itu memerlukan kajian. Namun kedua pilihan tersebut past mengakselerasi pencapaian 3 juta rumah per tahun lebih cepat," ujarnya di Menara Kadin, Jakarta, Selasa (7/5).

Kementerian Komunikasi dan Informatika menyebut menantu Presiden Joko Widodo, Erina Gudono, tengah hamil. Karena itu, saat pergi ke Amerika Serikat pada pertengahan Agustus lalu, Erina bersama suaminya, Kaesang Pangarep, memilih menggunakan pesawat jet pribadi.

"Pokoknya udahlah. Satu, istrinya Mas Kaesang itu kan hamil sudah delapan bulan. Kan enggak boleh naik angkutan umum, pesawat umum, mana boleh?" kata Menteri Kominfo Budi Arie Setiadi di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (10/9). Hal ini ia sampaikan menanggapi polemik dugaan gratifikasi yang diterima Kaesang dan Erina berupa fasilitas jet pribadi.

Budi juga menyebut fasilitas yang diterima oleh Kaesang itu tak bisa diklasifikasikan sebagai gratifikasi. Alasannya, Kaesang bukanlah pejabat publik.

Selain itu, jet pribadi tersebut dimiliki oleh kawan Kaesang. "Lho enggak bisa (dugaan gratifikasi), itu temannya kok. Sama kayak saya pinjemin kamu," kata dia.

Ada sejumlah syarat bagi ibu hamil untuk dapat bepergian menggunakan pesawat terbang komersil. Katadata.co.id merangkum persyaratannya dari lima maskapai, yaitu Garuda Indonesia, Citilink, Pelita Air, Superjet Air, dan Lion Group.

Berikut persyaratan umumnya:

1. Seluruh maskapai mewajibkan ibu hamil untuk memberitahu kondisi kehamilan kepada petugas
2. Seluruh maskapai memperbolehkan ibu hamil tanpa kondisi khusus dengan usia di bawah 28 minggu dapat terbang
3. Seluruh maskapai mewajibkan ibu hamil memiliki surat keterangan sehat atau layak terbang dari dokter sebelum terbang yang berlaku tujuh hari sejak surat dibuat hingga waktu penerbangan.
4. Seluruh maskapai mewajibkan ibu hamil untuk membuat surat pernyataan pertanggungjawaban terbatas atau form of indemnity (FoI) sebelum terbang

Terkait usia kehamilan, maskapai memiliki persyaratan berbeda-beda, yaitu:

1. Untuk Superjet Air dan Lion Group: ibu dengan usia kehamilan lebih dari 35 minggu tidak diperkenankan terbang. Khusus kehamilan kembar, hanya bisa terbang ketika usia kehamilan ibu maksimal 31 minggu
2. Untuk Garuda Indonesia, Citilink, dan Pelita Air: ibu dengan usia kehamilan lebih dari 36 minggu tidak diperkenankan terbang

Maskapai Pelita Air dan Garuda Indonesia dapat menerima penumpang dengan kondisi ibu hamil dengan kondisi khusus, seperti gangguan atau komplikasi. Sedangkan, maskapai Lion Group dan Super Air Jet tidak menerima kondisi tersebut.

Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat mendapat tambahan anggaran senilai Rp 40,59 triliun pada tahun depan. Menteri PUPR Basuki Hadimuljono menyebut tambahan ini untuk tiga alokasi, yaitu bendungan dan irigasi; revitalisasi sekolah; dan pembangunan Ibu Kota Nusantara.

"Anggaran untuk menyelesaikan bendungan dan jaringan irigasi mencapai Rp 11,98 triliun," katanya dalam rapat kerja bersama Komisi VI DPR di Jakarta, Rabu (11/9). Untuk infrastruktur air, DPR hanya menyetujui 63,41% dari usulan Kementerian senilai Rp 18,89 triliun.

Alokasi terbesar untuk renovasi sekolah sebesar Rp 19,5 triliun. Seluruhnya akan ditempatkan pada Direktorat Jenderal Cipta Karya. Terakhir, untuk pembangunan IKN nilainya Rp 9,11 triliun. Total pagu indikatif Kementerian PUPR untuk membangun ibu kota baru pada 2025 mencapai Rp 13,3 triliun.

Angka itu hanya sekitar 54,3% dari kebutuhannya. Basuki sempat menyebut dana lanjutan pembangunan IKN pada tahun depan mencapai Rp 24,51 triliun. Dana ini untuk infrastruktur konektivitas jalan dan pemukiman. "Pembangunan jalan tol di sektiar IKN, jalan di kawasannya, sistem penyediaan air minum, dan sebagainya," ucap Basuki.

Komisi V Dewan Perwakilan Rakyat sebelumnya menyetujui 66,2% pagu anggaran Kementerian PUPR . Dengan demikian, totalnya mencapai Rp 116,22 triliun.

Basuki telah mengusulkan tambahan anggaran Rp 22,19 triliun untuk pembangunan jalan dan jembatan di seluruh Indonesia pada tahun depan. Namun, usulan ini ditolak oleh Badan Anggaran DPR.

Padahal, menurut dia, dukungan anggaran jalan dan jembatan diperlukan untuk pengembalian investasi jalan bebas hambatan pada 2025. Pmerintah berharap fokus pendanaan jalan tol tahun depan berasal dari swasta. Namun, Basuki mengakui, tidak semua lokasi jalan tol memiliki pengembalian investasi yang sama.

Dalam pagu indikatif, total dukungan pembangunan jalan tol hanya Rp 4,08 triliun untuk tiga ruas, yakni Tol Serang-Panimbang, Tol Semarang-Demak, dan Tol Padang-Pekanbaru.

Muhammad Saifullah Yusuf alias Gus Ipul menyampaikan mundur dari jabatannya dari Wali Kota Pasuruan, Jawa Timur. Ia mundur setelah dilantik menjadi Menteri sosial oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi) di Istana Merdeka Jakarta pada Rabu (11/9).

Gus Ipul saat ini merupakan Sekretaris Jenderal Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU). Ia menjadi mensos mengisi posisi yang dilepas oleh Tri Rismaharini yang maju sebagai calon gubernur Jawa Timur.

"Per hari ini juga saya mundur sebagai Walikota Pasuruan, otomatis itu," kata Gus Ipul saat ditemui wartawai seusai pelantikan.

Ketetapan terkait pelantikan Gus Ipul tertulis dalam Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 102 P tahun 2024 tentang Pengangkatan Menteri Sosial Kabinet Indonesia Maju Sisa Masa Jabatan periode tahun 2019-2024. Keppres tersebut dibacakan oleh Deputi Bidang Administrasi dan Aparatur Kementerian Sekretariat Negara Nanik Purwanti.

Gus Ipul mengaku baru mendapat kabar terkait pelantikan dirinya menjadi Menteri Sosial dalam dua hari belakangan. "Ini merupakan satu kepercayaan ya. Saya juga tidak meneruskan di Pasuruan," ujarnya.

Gus Ipul merupakan keponakan dari Presiden ke-4 RI, KH. Abdurrahman Wahid (Gus Dur). Ia lahir di Pasuruan pada Agustus 1964 dan tumbuh di lingkungan keluarga NU sejak dini.

Dia menyelesaikan pendidikan sarjana di Fakultas Ilmu Sosial dan Politik (FISIP) Universitas Nasional Jakarta pada 1985. Semasa mahasiswa Gus Ipul aktif dalam organisasi kemahasiswaan serta menjabat sebagai ketua senat pada 1988–1990.

Karier organisasi Gus Ipul dimulai ketika ia menjadi Ketua Pimpinan Pusat Ikatan Pelajar NU pada 1990-1995, diikuti dengan dua periode sebagai Ketua Umum Gerakan Pemuda Ansor dari 2000 hingga 2010.

Selain aktif di bidang sosial keagamaan, Gus Ipul juga memiliki karier politik yang panjang. Pada 1999, ia mencalonkan diri sebagai anggota DPR dari PDIP, namun kemudian pindah ke PKB pada 2001 dan menjabat sebagai Sekretaris Jenderal partai tersebut pada 2002.

Pada periode 2004-2007, Gus Ipul diangkat sebagai Menteri Negara Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal di era Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Ia juga memiliki pengalaman eksekutif yang mumpuni sebagai Wakil Gubernur Jawa Timur dua periode, mendampingi Soekarwo dari 2009 hingga 2018.

Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) dengan partai politik lain di DPR sepakat tak akan merevisi Undang-Undang tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (UU MD3). Ketua DPP PDIP Said Abdullah meyakini para partai politik berkomitmen untuk tak mengubah UU MD3 hingga pelantikan anggota DPR baru pada awal Oktober nanti.

"Insya Allah saya yakin, semua bersepakat bahwa MD3 akan tetap sampai pelantikan 1 Oktober yang akan datang," kata Said di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (10/9).

Said mengatakan berdasarkan pengalaman masa lalu, perubahan UU MD3 membuat DPR menjadi arena konflik. "Semua fraksi apa ya, kami tidak ingin DPR itu menjadi arena konflik. Kami punya pengalaman buruk soal MD3 dulu," katanya.

Berdasarkan aturan UU MD3 yang saat ini berlaku, partai dengan suara terbanyak hasil Pemilu bisa menduduki kursi Ketua DPR. Berdasarkan hasil Pemilu Legislatif 2024, PDIP mendapat suara terbanyak, sehingga berhak mendapatkan kursi Ketua DPR nantinya.

Sebelumnya, revisi UU MD3 sebelumnya masuk dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas) Prioritas periode 2023-2024. Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad sempat menyebut Said yang mengusulkan revisi UU MD3 karena perlunya perubahan pada pasal yang berkaitan dengan keuangan.

Beriringan dengan pernyataannya itu, Dasco menegaskan bahwa usulan revisi bukan berasal dari pimpinan DPR.

"Itu permintaannya dari Pak Said, PDIP, untuk memasukkan UU MD3," kata Dasco di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis, (1/8).

Presiden Joko Widodo (Jokowi) melantik Irjen Pol. Eddy Hartono sebagai Kepala Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) pada Rabu (11/9). Pelantikan dilakukan bersamaan dengan pengangkatan Saifullah Yusuf atau Gus Ipul menjadi Menteri Sosial.

Pelantikan dilakukan di Istana Negara pada pukul 09.00 WIB. Pada kesempatan itu Jokowi melantik Aida Suwandi Budiman sebagai anggota Dewan Komisioner Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) melalui Keppres Nomor 101P tahun 2024 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Anggota Dewan Komisioner LPS.

Eddy yang saat ini berusia 57 tahun didapuk menggantikan Komjen Rycko Amelza Dahniel yang telah memasuki masa purna tugas. Sejak lulus dari Akademi Kepolisian pada 1990, Eddy tercatat berpengalaman di bidang yang berkaitan dengan penanganan terorisme.

Kariernya dimulai sebagai Penyidik Muda Subdit V/Siber Dittipideksus Bareskrim Polri pada 2008. Setahun setelahnya, Eddy dipercaya menjadi Kapolres Hulu Sungai Selatan di Polda Kalimantan Selatan pada 2009.

Namanya mulai dikenal luas saat menjabat sebagai Kepala Densus 88 pada 2015 hingga 2017. Kemudian, kariernya berlanjut dengan menjabat sebagai Wakil Kepala Densus 88 Anti Teror dari 2017 hingga 2018.

Setelah berkarier di Densus 88, Eddy melebarkan sayapnya di BNPT. Pada 2018, Eddy menduduki kursi Direktur Penegakan Hukum Kedeputian Bidang Penindakan dan Pembinaan Kemampuan BNPT.

Lanjut, pada 2021 Eddy ditunjuk menjadi Widyaiswara Kepolisian Utama Tingkat I di Sespim Lemdiklat Polri, peran Eddy dalam bidang sisi pembinaan dan pengembangan pendidikan personel Polri.

Presiden Joko Widodo (Jokowi) melantik Irjen Pol. Eddy Hartono sebagai Kepala Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) pada Rabu (11/9). Pelantikan dilakukan bersamaan dengan pengangkatan Saifullah Yusuf atau Gus Ipul menjadi Menteri Sosial.

Pelantikan dilakukan di Istana Negara pada pukul 09.00 WIB. Pada kesempatan itu Jokowi melantik Aida Suwandi Budiman sebagai anggota Dewan Komisioner Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) melalui Keppres Nomor 101P tahun 2024 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Anggota Dewan Komisioner LPS.

Eddy yang saat ini berusia 57 tahun didapuk menggantikan Komjen Rycko Amelza Dahniel yang telah memasuki masa purna tugas. Sejak lulus dari Akademi Kepolisian pada 1990, Eddy tercatat berpengalaman di bidang yang berkaitan dengan penanganan terorisme.

Kariernya dimulai sebagai Penyidik Muda Subdit V/Siber Dittipideksus Bareskrim Polri pada 2008. Setahun setelahnya, Eddy dipercaya menjadi Kapolres Hulu Sungai Selatan di Polda Kalimantan Selatan pada 2009.

Namanya mulai dikenal luas saat menjabat sebagai Kepala Densus 88 pada 2015 hingga 2017. Kemudian, kariernya berlanjut dengan menjabat sebagai Wakil Kepala Densus 88 Anti Teror dari 2017 hingga 2018.

Setelah berkarier di Densus 88, Eddy melebarkan sayapnya di BNPT. Pada 2018, Eddy menduduki kursi Direktur Penegakan Hukum Kedeputian Bidang Penindakan dan Pembinaan Kemampuan BNPT.

Lanjut, pada 2021 Eddy ditunjuk menjadi Widyaiswara Kepolisian Utama Tingkat I di Sespim Lemdiklat Polri, peran Eddy dalam bidang sisi pembinaan dan pengembangan pendidikan personel Polri.