IDXChannel - Kementerian Perindustrian (Kemenperin) mengungkapkan, produsen otomotif Indonesia sudah mampu memproduksi mobil yang mampu menenggak bioetanol sepenuhnya. Tapi, mereka memilih mengekspornya ketimbang berjualan di Indonesia karena bahan bakarnya belum siap.

Plt Direktur Jenderal Industri Logam, Mesin, Alat Transportasi dan Elektronika (ILMATE) Putu Juli Ardika mengungkapkan, Indonesia sebenarnya sudah lebih maju dalam hal industri. Namun, pemanfaatan bahan bakar berkelanjutan tidak dikelola dengan baik yang membuat kendaraan ramah lingkungan baru diterapkan beberapa tahun terakhir.

"Kita itu sebenarnya pionir untuk masuk ke etanol, jadi kendaraan-kendaraan yang di Amerika Latin, yang flexy engine untuk etanol itu, tahun 1996 diproduksi di Sunter," kata Putu di ICE BSD City, Tangerang, belum lama ini.

Seperti diketahui, pemerintah saat ini sedang menggenjot peningkatan produksi bioetanol, bahkan akan dinaikkan menjadi B40. Hal ini guna mengurangi impor bahan bakar yang menjadi beban anggaran negara setiap tahunnya.

Putu menyayangkan kendaraan-kendaraan ramah lingkungan yang diproduksi di Indonesia harus dijual ke negara lain. Padahal, itu bisa menjadi solusi atas isu polusi udara yang semakin memburuk.

"(Mobil bioetanol) Diekspor ke Amerika Latin karena kita tidak kunjung datang etanolnya. Kita di 2018-2019, kita sudah siap untuk mengadopsi E10 untuk kendaraan roda empat di 2018-2019. Untuk sepeda motor sudah siap sebenarnya E20," ujarnya.

Untuk mengatasi permasalahan kualitas udara, Putu juga menyarankan pendekatan beragam pilihan mobilitas ramah lingkungan. Selain mobil listrik, kendaraan hybridi dan fuel cell juga perlu didukung oleh pemerintah karena membantu menekan emisi.

Pengembangan kendaraan yang dapat menggunakan bahan bakar nabati (BBM) alias biofuel juga perlu digencarkan. Hal ini diyakini sangat bermanfaat untuk mengurangi emisi dan membuat kualitas udara semakin baik.

"Range extended itu kita dorong karena itu paling memungkinkan untuk pindah dari gasoline ke biodiesel. Nanti fuel cell sudah kita bisa kembangkan tinggal ganti flexy engine range extended-nya saja pakai fuel cell generatornya," kata Putu.

"Itu sudah nanti sebagai suatu transisi yang sangat bagus, kita ke arah mengakuisisi ke teknologi," katanya.

Sebagai informasi, saat ini Indonesia baru menerapkan biodiesel B35 yang mencampurkan bahan bakar nabati sebesar 35 persen. Program ini baru berjalan sejak tahun lalu, meski sebelumnya sudah diterapkan biodiesel B30.

(Dhera Arizona)

IDXChannel - Perusahaan barang mewah terbesar di dunia, LVMH, mengatakan laba bersihnya turun 14 persen pada paruh pertama 2024 di tengah kondisi kondisi geopolitik dan ekonomi yang tidak menentu.

Dilansir dari AFP pada Rabu (24/7/2024), perusahaan asal Prancis tersebut mencetak laba 7,26 miliar euro atau sekitar Rp128 triliun pada paruh pertama 2024.

“Hasil pada paruh pertama tahun ini mencerminkan ketahanan LVMH yang luar biasa dan daya tanggap tim-timnya dalam iklim ketidakpastian ekonomi dan geopolitik,” kata Kepala Eksekutif LVMH Bernard Arnault dalam pernyataannya.

LMVH membawahi sejumlah merek barang mewah terkenal seperti Louis Vuitton, Dior, Celine, dan Moet Hennessy.

Pada periode Januari-Juni 2024, LMVH mencapat penjualan sebesar 41,68 miliar euro atau sekitar Rp733 triliun, turun sekitar satu persen.

Sebelumnya, perusahaan barang mewah lainnya juga mengumumkan penurunan penjualan dan laba. Penyebab utamanya adalah pelehaman ekonomi China.

Perusahaan barang mewah yang mengalami penurunan laba antara lain Burberry, Richemont, dan Swatch Group.

LVMH tidak memberikan rincian lengkap penjualan berdasarkan wilayah. Namun, perusahaan mengatakan penjualan meningkat di Eropa, Amerika Serikat (AS), dan Jepang

Divisi fesyen dan barang-barang kulit, yang menyumbang sekitar setengah pendapatan, mengalami penurunan penjualan sebesar dua persen pada semester pertama tahun ini. Penjualan juga turun di divisi jam tangan dan perhiasan, serta anggur dan minuman keras.

Satu-satunya divisi yang mencatat pertumbuhan adalah divisi parfum dan kosmetik yang mencakup jaringan toko kosmetik Sephora. (Wahyu Dwi Anggoro)

IDXChannel – PT PLN Energi Primer Indonesia (EPI) tengah mengimplementasikan program co-firing, yaitu substitusi batu bara dengan biomassa dengan rasio tertentu. Program ini langkah nyata menuju pencapaian Net Zero Emission (NZE) 2060.

Direktur Utama PT PLN EPI Iwan Agung Fistantara merinci, pada 2021, PLN Group telah menggunakan 250.000 metrik ton biomassa untuk co-firing PLTU, 2022 naik menjadi 500.000 metrik ton, dan 2023 mencapai lebih dari 1.000.000 metrik ton biomassa.

“Tahun ini, target kami adalah menyediakan 2,2 juta ton (biomassa),” ujarnya usai FGD 'Risiko, Tantangan dan Mitigasi pada Tatanan Rantai Pasok dan Komponen Pembentuk Harga Batu Bara dan Biomassa serta Energi Baru Terbarukan (EBT) Lainnya' di Hotel Padma, Kota Semarang, Selasa (23/7/2024) malam.

Menurutnya, biomassa bisa dipastikan tidak akan mengakibatkan deforestasi alias penggundulan hutan. Sebab, bahan yang digunakan adalah limbah rumah tangga, serbuk gergaji, batang singkong dan lainnya sesuai dengan mesin boiler yang digunakan PLTU.

Di Jawa Tengah, PLTU Rembang dan PLTU Adipala Cilacap telah memanfaatkan biomassa sebagai pengganti batu bara.

"Bahan biomassa itu dari hasil limbah, seperti serbuk gergajian kayu, limbah perkebunan, jerami, hingga cangkang sawit. Selain mengurangi CO2, biomassa dapat menggerakkan perekonomian masyarakat," katanya.

Iwan menyebut, Indonesia memiliki potensi besar dalam menghasilkan biomassa. Selain itu, pemanfaatannya untuk subsitusi batu bara juga mendapat dukungan dari Kementerian ESDM, melalui Peraturan Menteri ESDM nomor 12 Tahun 2023 tentang Pemanfaatan Bahan Bakar Biomassa sebagai Campuran Bahan Bakar pada Pembangkit Listrik Tenaga Uap.

”Peraturan ini telah diterbitkan untuk memberikan payung hukum penggunaan biomassa,” ujar dia.

Dalam kesempatan yang sama, Direktur Bioenergi, Direktorat Jenderal Energi Baru, Terbarukan, dan Konservasi Energi (EBTKE) Kementerian ESDM Edi Wibowo mengatakan, peraturan ini masih menunggu harmonisasi dengan Peraturan Menteri Keuangan yang sementara dalam proses untuk direvisi.

“Kami berharap potensi biomassa di Indonesia dapat dikembangkan optimal. Indonesia perlu mengembangkan sumber bioenergi alternatif yang berkelanjutan dan tidak bersaing dengan produksi pangan, yaitu dengan memanfaatkan waste atau sampah/limbah seperti limbah pertanian, perkebunan dan kehutanan serta sampah organik perkotaan, dan tanaman khusus energi," ujar dia.

Deputi Bidang Koordinasi Pengelolaan Lingkungan dan Kehutanan Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Marves) Nani Hendiarti menyebut co-firing dan pemanfaatan biomassa turut meningkatkan penciptaan lapangan pekerjaan.

"Ketersediaan biomassa yang cukup banyak, jika dikelola dengan baik, dapat menjadi sumber energi untuk program co-firing dan menciptakan lapangan pekerjaan," kata dia.

Kemudian, Sekretaris Jenderal Dewan Energi Nasional (DEN) Djoko Siswanto menekankan pentingnya transisi energi menuju penggunaan energi hijau. Dia menjelaskan tujuan revisi Kebijakan Energi Nasional (KEN) adalah memberikan arah dalam upaya mewujudkan kebijakan pengelolaan energi yang berdasarkan prinsip berkeadilan, berkelanjutan, keterpaduan, efisiensi, produktivitas, dan berwawasan lingkungan guna terciptanya Kemandirian Energi nasional, Ketahanan Energi nasional, dan pemenuhan komitmen Indonesia dalam dekarbonisasi.

“Optimalisasi pemanfaatan biomassa melalui program co-firing dapat menjadi strategi yang efektif dalam mengurangi ketergantungan pada batu bara dan meningkatkan pemanfaatan energi terbarukan,” kata dia.

(Dhera Arizona)

IDXChannel - Gelombang Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) di industri tekstil dinilai mulai mengkhawatirkan.

Berdasarkan data Asosiasi Pertekstilan Indonesia, sejak Januari hingga Mei 2024, sebanyak 20 hingga 30 pabrik telah gulung tikar, mengakibatkan 10.800 karyawan kehilangan pekerjaan.

Kementerian Perindustrian (Kemenperin) juga melaporkan enam pabrik besar telah gulung tikar hingga Juni 2024, yaitu PT Dupantex, PT Kusumahadi Santosa, PT Kusuma Putra Santosa, PT Pamor Spinning Mills, PT Sai Aparel di Jawa Tengah, serta PT Alenatex di Jawa Barat, dengan total 11.000 buruh terkena PHK.

Atas kondisi tersebut, Wakil Ketua Komisi IX DPR RI, Kurniasih Mufidayati, meminta pemerintah agar segera mengambil tindakan guna mengatasi hal tersebut.

Jika tidak ada solusi dari pemangku kebijakan, dikhawatikan bakal mendongkrak angka pengangguran di masyarakat, yang justru bakal menjadi beban bagi pemerintah.

"Pekerja dari industri tekstil yang terkena PHK tidak akan mudah menemukan tempat kerja baru jika kondisi industri tekstil secara nasional masih lesu," ujar Kurniasih, dalam keterangan resminya, Selasa (23/7/2024).

Menurut Kurniasih, salah satu penyebab lesunya industri tekstil nasional adalah membanjirnya produk tekstil impor dengan harga yang jauh lebih murah.

Kurniasih mengingatkan jika ada persoalan di hulu terkait sebuah industri padat karya, maka tentu efeknya akan berdampak di hilir dari sisi pekerja.

"Komisi IX berkepentingan untuk memastikan perlindungan bagi pekerja termasuk dari ancaman PHK sepihak. Harap dicatat bahwa setiap kebijakan yang diambil harus diperhatikan dampaknya dari hulu ke hilir, jangan sampai atas nama kemudahan impor justru mengorbankan anak bangsa yang harus kehilangan pekerjaan," ujar Kurniasih.

Kurniasih juga menekankan bahwa skill para pekerja di bidang industri tekstil tidak serta merta bisa dialihkan ke industri lain atau diminta membuka usaha sebagai akibat PHK yang dilakukan industri.

"Pekerja korban PHK masih harus terus menghidup keluarganya. Tidak mudah mencari kerja di Industri tekstil yang lain jika sama-sama sedang lesu. Atau dipaksa menjadi wirausaha UMKM yang belum tentu mendapatkan pendapatan tetap," ujar Kurniasih.

(Taufan Sukma)

IDXChannel - Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir melakukan kocok ulang jajaran Dewan Direksi dan Komisaris perusahaan pelat merah. Sejak awal 2024, sudah ada belasan perseroan yang mengalami perubahan kepengurusan.

Perseroan terdiri BUMN di sektor minyak dan gas bumi (migas), kelistrikan, infrastruktur, perbankan, pertambangan, perkeretaapian, pupuk, kesehatan, jasa pelayaran, pelabuhan, hingga asuransi.

Berikut deretan BUMN yang mengalami kocok ulang jajaran Direksi dan Komisaris hingga per Juli 2024:

PT Pertamina (Persero)

Per Juni 2024, Erick menunjuk Simon Aloysius Mantiri sebagai Komisaris Utama Pertamina. Dia menggantikan Basuki Tjahaja alias Ahok yang sebelumnya mengisi posisi tersebut.

Erick juga mengangkat Condro Kirono sebagai Komisaris Independen di perusahaan yang sama.

PT PLN (Persero)

Di bidang kelistrikan, pemegang saham menunjuk Burhanuddin Abdullah sebagai Komisaris Utama PLN, menggantikan Agus Dermawan Wintarto Martowardojo. Perombakan ini diumumkan per Selasa (23/7/2024) kemarin.

Lalu, mengangkat Andi Arief selaku Komisaris Independen.

MIND ID

Di sektor pertambangan, Erick Thohir menunjuk Grace Natalie Louisa sebagai Komisaris Holding BUMN Pertambangan atau MIND ID. Pemegang saham juga menyetujui pemberhentian Jisman Parada Hutajulu dari Komisaris.

Kemudian, mengangkat Fuad Bawazier Komisaris Utama dan Pamitra Wineka sebagai Komisaris Independen.

PT PGN Tbk (PGAS)

Subholding Gas Pertamina, PT PGN Tbk (PGAS) mengalami perubahan Dewan Direksi dan Komisaris sekaligus. Pemegang saham memberhentikan Luky Alfirman sebagai Komisaris, Beni Syarif Hidayat selaku Direktur SDM dan Penunjang Bisnis, Christian H Siboro sebagai Komisaris Independen.

Selanjutnya, mengangkat Rachmat Hutama sebagai Direktur SDM dan Penunjang Bisnis, Arief Kurnia Risdianto Direktur Manajemen Risiko, Luky Alfirman Komisaris untuk periode kedua, Christian H Siboro Komisaris Independen untuk periode kedua, Tony Setyo Boedi Hoesodo Komisaris Independen, Fadjar Hariyanto Widodo Direktur Keuangan, dan Ratih Esti Prihatini selaku Direktur Komersial

PT Kereta Api Indonesia (Persero) atau KAI

Perombakan Direksi dan Komisaris juga terjadi di PT Kereta Api Indonesia (Persero) atau KAI. Per 5 Maret 2024, Kementerian BUMN mengangkat Elen Setiadi sebagai Komisaris KAI.

Selain itu, Dadan Rudiansyah mengisi posisi Direktur Keselamatan dan Keamanan. Serta Rosma Handayani selaku Direktur SDM dan Umum KAI.

Kementerian BUMN lalu memberhentikan Riza Primadi sebagai Komisaris Independen KAI, Sandry Pasambuna dari Direktur Keselamatan dan Keamanan, dan Suparno sebagai Direktur SDM dan Umum.

PT Timah Tbk (TINS)

Para pemegang saham TINS sepakat memberhentikan Direktur Pengembangan Usaha Koko Wigyantoro dan Direktur Sumber Daya Manusia, Tigor Pangaribuan.

Sebagai gantinya, mengangkat Dicky Octa Zahriadi untuk mengisi kursi Direktur Pengembangan Usaha dan Hendra Kusuma Wardana sebagai Direktur Sumber Daya Manusia.

Sementara itu, tak ada perubahan dalam susunan Dewan Komisaris.

PT Surveyor Indonesia

Erick Thohir merombak Dewan Direksi dan Komisaris Surveyor Indonesia. Dia menunjuk Sandry Pasambuna sebagai Direktur Utama, menggantikan M Harris Witjaksono yang sebelumnya menjabat posisi tersebut.

Wahyu Witjaksono diangkat menjadi Direktur Keuangan dan Manajemen Risiko, menggantikan Rosmanidar Zulkifli.

Untuk Dewan Komisaris, pemegang saham mengangkat Wawan Sunarjo sebagai Komisaris Utama menggantikan Dody Widodo. Lalu, Echsan Sutaji sebagai Komisaris Independen menggantikan Ferry Andrianto.

PT Dirgantara Indonesia (PTDI)

Soal perubahan di BUMN pembuat pesawat, Erick memberhentikan Wildan Arief sebagai Direktur Keuangan, Manajemen Risiko & SDM PTDI, lalu mengangkat Megy Sismandany sebagai Direktur Keuangan, Manajemen Risiko & SDM.

Perum Perhutani

Pada tahun ini, pergantian Direksi juga terjadi di Perum Perhutani. Hal ini ditandai dengan penunjukan Sandy Mukhlisin sebagai Direktur Keuangan dan Manajemen Risiko.

Melalui Keputusan Menteri BUMN Nomor : SK-157/MBU/07/2024, Erick memberhentikan Dewi Fitrianingrum sebagai Direktur Keuangan dan Manajemen Risiko Perhutani.

PT Hutama Karya (Persero)

Di sektor infrastruktur, Erick mengubah nomenklatur Direktur Keuangan dan Direktur Manajemen Risiko PT Hutama Karya (Persero).

Dalam keputusannya, nomenklatur jabatan anggota Direksi perseroan mengalami perubahan yang semula adalah Direktur Keuangan dan Manajemen Risiko, diubah menjadi dua jabatan terpisah yakni Direktur Keuangan dan Direktur Manajemen Risiko.

Eka Setya Adrianto yang semula sebagai Direktur Keuangan dan Manajemen Risiko kini dialih tugaskan menjadi Direktur Keuangan. Kemudian, Sugiarti kini menempati posisi Direktur Manajemen Risiko.

PT Indofarma Tbk (INAF)

Untuk emiten BUMN farmasi, Direktur Utama Agus Heru Darjono, Direktur Keuangan, Manajemen Risiko & Sumber Daya Manusia Ariesta Krisnawan, dan Direktur Produksi & Supply Chain Jejen Nugraha, resmi diberhentikan dari INAF.

Pemberhentian juga berlaku bagi Kamelia Faisal sebagai Direktur Sales dan Marketing dan Akhmad Ghufron Sirodj sebagai Komisaris Independen.

Sedangkan Yeliandriani diangkat sebagai Direktur Utama dan Andi Prazos sebagai Direktur Operasional.

PT Kimia Farma Tbk (KAEF)

Erick Thohir juga melakukan perombakan Dewan Direksi Kimia Farma atau KAEF. Pemegang saham menunjuk Djagad Prakasa Dwialam sebagai Direktur Utama KAEF. Dia menggantikan posisi David Utama.

Lalu menetapkan Disril Revolin Putra selaku Direktur Sumber Daya Manusia (SDM), menggeser Dharma Syahputra yang pernah mengisi posisi ini.

PT Bank Mandiri Tbk (BMRI)

Pemegang saham memberhentikan Susana Indah Kris Indriati sebagai Direksi, serta Andrinof A Chaniago dan Nawal Nely dari komisaris Bank Mandiri.

Pemegang saham kemudian mengalihkan penugasan Wakil Komisaris Utama kepada Zainudin Amali, dan mengalihkan Riduan sebagai Direktur Corporate Banking, lalu mengangkat Deputi Bidang Manajemen SDM, Teknologi, dan Informasi Kementerian BUMN Tedi Bharata sebagai Komisaris perseroan.

Selanjutnya, posisi Direktur Commercial Banking Bank Mandiri yang sebelumnya dijabat oleh Riduan digantikan oleh Totok Priyambodo yang sebelumnya merupakan SEVP Commercial Banking Bank Mandiri.

Erick juga mengangkat Danis Subyantoro sebagai Direktur Manajemen Risiko Bank Mandiri menggantikan Ahmad Siddik Badruddin yang mendapat penugasan sebagai Direktur Manajemen Risiko Pertamina. Danis sebelumnya menjabat sebagai SEVP Internal Audit Bank Mandiri.

PT Pembangunan Perumahan Tbk (PTPP)

Pemegang saham menunjuk I Gede Upeksa Negara sebagai Direktur SDM dan Strategi Korporasi, dan Tommy Wiranata Anwar selaku Direktur Manajemen Risiko dan Legal.

Lalu, ada satu jabatan baru yakni Direktur Risk Manajemen Risiko dan Legal, jabatan itu diisi oleh Tommy Wirananta Anwar.

Tak hanya itu, pemegang saham mengangkat Pundjung Setya Brata sebagai Komisaris Independen, menggantikan Loso Judijanto yang sebelumnya mengisi posisi tersebut.

PT Sucofindo

PT Sucofindo juga resmi memiliki perubahan struktur Direksi dan Komisaris. Komisaris Utama perseroan kini dijabat Moga Simatupang, menggantikan Veri Anggrijono.

Kemudian, Plt Asisten Deputi Bidang Peraturan Perundang-undangan Kementerian BUMN Anas Puji Istanto diamanahkan sebagai Komisaris, menggantikan Himawan Hariyoga, dan adanya penambahan Komisaris Independen yang dijabat oleh Mahatma Gandhi.

Untuk struktur Direksi Sucofindo, pemegang saham David Sidjabat diamanahkan sebagai Direktur Sumber Daya Manusia, menggantikan Johanes Nanang Marjianto. Sebelumnya, David Sidjabat merupakan Direktur Utama PT Phapros Tbk.

Direktur Keuangan dan Manajemen Risiko yang sebelumnya dijabat oleh Budi Hartanto, kini diamanahkan kepada Evi Afiatin, yang sebelumnya adalah Direktur Keuangan PT Kawasan Industri Terpadu Batang (KITB).

Lalu, Direktur Komersial kini berganti menjadi Direktur Layanan Sumber Daya Alam yang dijabat oleh Darwin Abas, dan penambahan struktur Direksi baru, yaitu Direktur Layanan Industri yang diamanahkan kepada Budi Utomo, yang sebelumnya menjabat sebagai Kepala Strategic Business Unit (SBU) Sertifikasi dan Eco Framework PT Sucofindo.

PT Pelayaran Nasional Indonesia (Persero) atau Pelni

Erick merombak Dewan Komisaris dan Direksi Pelayaran Nasional Indonesia atau Pelni. Ada beberapa nama baru yang mengisi posisi struktural perusahaan.

Untuk Dewan Pengawas, Erick mengangkat Muhammad Awaluddin sebagai Komisaris Utama (Komut), sekaligus mencopot Ali Masykur Musa yang sebelumnya menduduki posisi tersebut.

Pemegang saham juga menunjuk Budi Mantoro selaku Komisaris Pelni. Kemudian, mengangkat Heri Purnomo sebagai Direktur SDM dan Umum Pelni. Jabatan ini sebelumnya diisi oleh Rainoc.

PT Bank Negara Indonesia Tbk (BBNI)

Pemegang saham menyetujui pemberhentian dengan hormat Susyanto sebagai Komisaris BNI. Kemudian, mengangkat Mohamad Yusuf Permana sebagai Komisaris.

Lalu, Adi Sulistyowati diberhentikan sebagai Wakil Direktur Utama BNI. Mengalihkan penugasan Putrama Wahju Setyawan sebagai Wakil Direktur Utama BNI dari sebelumnya sebagai Direktur Retail Banking BNI.

Mengalihkan penugasan Corina Leyla Karnalies menjadi Direktur Retail Banking BNI dari sebelumnya sebagai Direktur Digital & Integrated Transaction Banking BNI.

Kemudian, menyetujui pengangkatan Hussein Paolo Kartadjoemena sebagai Direktur Digital & Integrated Transaction Banking BNI. Sebelumnya menjabat sebagai SEVP of Corporate Development & Transformation BNI.

Silvano Winston Rumantir juga diberhentikan sebagai Direktur Wholesale & International Banking BNI. Agung Prabowo diangkat selaku Direktur Wholesale & International Banking BNI. Sebelumnya menjabat sebagai Direktur Utama BNI Sekuritas.

Muhammad Iqbal diberhentikan sebagai Direktur Institutional Banking BNI. Dan menyetujui pengangkatan Munadi Herlambang sebagai Direktur Institutional Banking BNI. Sebelumnya menjabat sebagai Direktur Hubungan Kelembagaan Jasa Raharja.

Sis Apik Wijayanto dicopot sebagai Direktur Enterprise & Commercial Banking BNI. Dan menyetujui pengangkatan I Made Sukajaya sebagai Direktur Enterprise & Commercial Banking BNI. Sebelumnya menjabat sebagai SEVP Remedial & Recovery BNI.

(Dhera Arizona)

IDXChannel - British Broadcasting Corporation (BBC) akan memangkas 500 pekerjaan selama beberapa tahun ke depan dalam upaya untuk merampingkan organisasi.

Dilansir dari AFP pada Rabu (24/7/2024), kebijakan pemutusan hubungan kerja (PHK) massal tersebut diperkirakan dapat menghemat dana hingga 250 juta poundsterling Inggris atau sekitar Rp5,2 triliun.

“Selama dua tahun ke depan, kami akan berupaya untuk mempriotitaskan dana yang kami miliki untuk bidang-bidang yang memberikan nilai nyata bagi penonton,” kata lembaga penyiaran publik Inggris tersebut.

BBC telah mengurangi jumlah pegawainya sebesar 10 persen dalam lima tahun terakhir. Total pekerja yang dipangkas mencapai sekitar 2.000 karyawan.

Dalam laporannya tahun lalu, Direktur Jenderal BBC Tim Davie mengatakan bahwa inflasi yang berkepanjangan mengikis pendapatan dan menekan kondisi keuangan lembaga penyiaran publik tersebut.

“Kami perlu menciptakan organisasi yang lebih ramping, lebih gesit, dan meningkatkan sektor digital,” kata Davie.

BBC sangat bergantung kepada biaya lisensi tahunan sebesar 169,5 poundsterling Inggris yang dibayarkan setiap rumah tangga di Negeri Raja Charles tersebut.

BBC mengumpulkan pendapatan biaya lisensi sebesar 80 juta poundstering Inggris lebih sedikit pada tahun lalu. Selain itu, Jjmlah lisensi aktif turun dari 24,4 juta pada periode 2022-23 menjadi 23,9 juta pada akhir tahun lalu. (Wahyu Dwi Anggoro)

IDXChannel - Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) mencatat perdagangan karbon atau carbon trading di subsektor pembangkit listrik dapat menurunkan emisi gas rumah kaca lebih dari 100 juta ton ekuivalen pada 2030.

"Berdasarkan peta jalan perdagangan karbon subsektor pembangkit listrik yang telah kami susun, dengan adanya perdagangan karbon ini maka berpotensi dapat menurunkan emisi gas rumah kaca sebesar lebih dari 100 juta ton ekuivalen di tahun 2030," kata Sekretaris Jenderal Kementerian ESDM Dadan Kusdiana dalam webinar Perdagangan dan Bursa Karbon Indonesia 2024, Selasa (23/7/2024).

Dadan mengatakan perdagangan karbon di subsektor pembangkit listrik akan diselenggarakan dalam tiga fase. Fase pertama berlangsung pada 2023–2024, fase kedua pada 2025–2027, serta fase ketiga pada 2028–2030.

Menurutnya, perdagangan karbon saat ini memasuki tahun kedua atau periode terakhir dari fase pertama. Adapun pada 2024, jumlah peserta perdagangan karbon menjadi sebanyak 146 unit, dengan adanya tambahan kapasitas unit pembangkit listrik tenaga uap atau PLTU batu bara dengan kapasitas lebih besar atau sama dengan 25 MW.

"Kami terus meningkatkan dari sisi peserta yang ikut di dalam perdagangan karbon secara khusus untuk pembangkit tenaga listrik," kata dia.

Dadan menjelaskan penerapan perdagangan karbon di subsektor pembangkit listrik bertujuan untuk mengurangi dampak negatif bagi lingkungan, mendorong langkah-langkah efisiensi energi, serta meningkatkan peran pelaku usaha dalam melakukan mitigasi perubahan iklim.

Selain itu, ia juga berharap agar perdagangan karbon di subsektor pembangkit listrik dapat mendorong transisi energi nasional, khususnya di sisi suplai energi.

(FRI)

IDXChannel - PT Pertamina (Persero) masih mempertahankan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) non subsidi. Apakah harga Pertamax dan harga Pertalite mengalami perubahan pada hari ini, Rabu (24/7)?

Harga Pertamax saat ini masih dibanderol sama dengan harga bulan sebelumnya, yakni sebesar Rp12.950 per liter, Pertamax Green 95 sebesar Rp13.900 per liter, Pertamax Turbo sebesar Rp14.400 per liter, Dexlite Rp14.550 per liter, dan Pertamina Dex sebesar Rp15.100 per liter.

Harga ini berlaku untuk wilayah Jawa dan wilayah dengan besaran pajak bahan bakar kendaraan bermotor (PBBKB) sebesar 5 persen.

Pun dengan harga BBM jenis Pertalite dan BioSolar tidak mengalami perubahan atau tetap. Rinciannya, Pertalite tetap Rp10.000 per liter dan BioSolar Rp6.800 per liter.

Namun demikian, harga BBM Pertamina di masing-masing provinsi atau daerah berbeda lantaran dipengaruhi berbagai faktor. Salah satunya adalah biaya distribusi.

Berikut daftar harga terbaru BBM Pertamina di SPBU seluruh Indonesia per hari ini, Rabu (24/7):

Aceh
Pertamax Rp13.200
Pertamax Turbo Rp14.400
Dexlite Rp14.550
Pertamina Dex Rp15.100

Free Trade Zone (FTZ) Sabang
Pertamax Rp12.100
Dexlite Rp13.200

Sumatera Utara
Pertamax Rp13.500
Pertamax Turbo Rp14.750
Dexlite Rp14.900
Pertamina Dex Rp15.450

Sumatera Barat
Pertamax Rp13.000
Pertamax Turbo Rp14.750
Dexlite Rp14.900
Pertamina Dex Rp15.450

Riau
Pertamax Rp13.800
Pertamax Turbo Rp15.100
Dexlite Rp15.250
Pertamina Dex Rp15.800

Kepulauan Riau
Pertamax Rp13.800
Pertamax Turbo Rp15.100
Dexlite Rp15.250
Pertamina Dex Rp15.800

Free Trade Zone (FTZ) Batam
Pertamax Rp12.600
Pertamax Turbo Rp13.500
Dexlite Rp13.800
Pertamina Dex Rp14.400

Jambi
Pertamax Rp13.500
Pertamax Turbo Rp14.750
Dexlite Rp14.900
Pertamina Dex Rp15.450

Bengkulu
Pertamax Rp13.800
Pertamax Turbo Rp15.100
Dexlite Rp15.250
Pertamina Dex Rp15.800

Sumatera Selatan
Pertamax Rp13.500
Pertamax Turbo Rp14.750
Dexlite Rp14.900
Pertamina Dex Rp15.450

Bangka Belitung
Pertamax Rp13.500
Pertamax Turbo Rp14.750
Dexlite Rp14.900
Pertamina Dex Rp15.450

Lampung
Pertamax Rp13.500
Pertamax Turbo Rp14.750
Dexlite Rp14.900
Pertamina Dex Rp15.450

Banten
Pertamax Rp12.950
Pertamax Turbo Rp14.400
Dexlite Rp14.550
Pertamina Dex Rp15.100

DKI Jakarta
Pertamax Rp12.950
Pertamax Turbo Rp14.400
Pertamax Green 95 Rp13.900
Dexlite Rp14.550
Pertamina Dex Rp15.100

Jawa Barat
Pertamax Rp12.950
Pertamax Turbo Rp14.400
Dexlite Rp14.500
Pertamina Dex Rp15.100

Jawa Tengah
Pertamax Rp12.950
Pertamax Turbo Rp14.400
Dexlite Rp14.550
Pertamina Dex Rp15.100

DI Yogyakarta
Pertamax Rp12.950
Pertamax Turbo Rp14.400
Dexlite Rp14.550
Pertamina Dex Rp15.100

Jawa Timur
Pertamax Rp12.950
Pertamax Turbo Rp14.400
Pertamax Green 95 Rp13.900
Dexlite Rp14.550
Pertamina Dex Rp15.100

Bali
Pertamax Rp13.200
Pertamax Turbo Rp14.400
Dexlite Rp14.550
Pertamina Dex Rp15.100

Nusa Tenggara Barat
Pertamax Rp13.200
Pertamax Turbo Rp14.400
Dexlite Rp14.500
Pertamina Dex Rp15.100

Nusa Tenggara Timur
Pertamax Rp13.200
Pertamax Turbo Rp14.400
Dexlite Rp14.550
Pertamina Dex Rp15.100
Solar Non Subsidi Rp14.450

Kalimantan Barat
Pertamax Rp13.500
Pertamax Turbo Rp14.750
Dexlite Rp14.900
Pertamina Dex Rp15.450

Kalimantan Tengah
Pertamax Rp13.500
Pertamax Turbo Rp14.750
Dexlite Rp14.900
Pertamina Dex Rp15.450

Kalimantan Selatan
Pertamax Rp13.500
Pertamax Turbo Rp14.750
Dexlite Rp14.900
Pertamina Dex Rp15.450

Kalimantan Utara
Pertamax Rp13.500
Pertamax Turbo Rp14.750
Dexlite Rp14.900
Pertamina Dex Rp15.450

Kalimantan Timur
Pertamax Rp13.500
Pertamax Turbo Rp14.750
Dexlite Rp14.900
Pertamina Dex Rp15.450

Sulawesi Utara
Pertamax Rp13.500
Pertamax Turbo Rp14.750
Dexlite Rp14.900
Pertamina Dex Rp15.450

Gorontalo
Pertamax Rp13.500
Pertamax Turbo Rp14.750
Dexlite Rp14.900
Pertamina Dex Rp15.450

Sulawesi Tengah
Pertamax Rp13.500
Pertamax Turbo Rp14.750
Dexlite Rp14.900
Pertamina Dex Rp15.450

Sulawesi Selatan
Pertamax Rp13.500
Pertamax Turbo Rp14.750
Dexlite Rp14.90
Pertamina Dex Rp15.450

Sulawesi Barat
Pertamax Rp13.500
Pertamax Turbo Rp14.750
Dexlite Rp14.900
Pertamina Dex Rp15.450

Maluku
Pertamax Rp13.500
Dexlite Rp14.900

Maluku Utara
Pertamax Rp13.500
Dexlite Rp14.900

Papua
Pertamax Rp13.500
Pertamax Turbo Rp14.750
Dexlite Rp14.900

Papua Barat
Pertamax Rp13.500
Dexlite Rp14.900
Pertamina Dex Rp15.450

Papua Selatan
Pertamax Rp13.500
Dexlite Rp14.900

Papua Pegunungan
Pertamax Rp13.500
Dexlite Rp14.900

Papua Tengah
Pertamax Rp13.500
Dexlite Rp14.900

Papua Barat Daya
Pertamax Rp13.500
Dexlite Rp14.900
Pertamina Dex Rp15.450.

(Fiki Ariyanti)

IDXChannel - Direktorat Jenderal Pajak (DJP) mulai melaksanakan pembaruan proses bisnis pelaporan Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) melalui Core Tax Administration System.

"Pada sistem yang digunakan saat ini, faktur pajak dan bukti potong pajak dibuat dengan menggunakan dua aplikasi yang disediakan DJP yaitu e-Faktur dan e-Bupot. Sedangkan laporan keuangan disampaikan dengan menggunakan format PDF," tulis DJP dikutip dari laman resminya, Selasa (23/7/2023).

Dengan implementasi sistem yang baru, faktur dan bukti potong pajak dibuat dalam sistem Coretax dengan nomor seri faktur dan nomor bukti potong yang diberikan secara otomatis oleh sistem. Sistem Coretax telah menyediakan fitur bagi Wajib Pajak yang menyelenggarakan laporan keuangan berbasis XBRL sehingga data laporan keuangan fiskal dapat dimanfaatkan pada pelaporan SPT Tahunan PPh.

Dalam hal Wajib pajak tidak menyiapkan laporan keuangan berbasis XBRL, Wajib Pajak dapat mengisi langsung data rekonsiliasi laporan keuangan pada lampiran yang disediakan.

Integrasi faktur dan bukti potong pajak dalam satu sistem memungkinkan data yang ada pada faktur dan bukti potong untuk langsung digunakan sebagai data isian pada formulir SPT (prepopulated) sehingga memudahkan pada tahapan berikutnya yaitu tahap pengisian dan penyampaian SPT.

Sebagaimana diketahui, pelaporan SPT merupakan salah satu kewajiban perpajakan yang harus dipenuhi wajib pajak. Dalam penyampaian SPT, terdapat dua tahapan utama yaitu tahap persiapan dan tahap penyampaian.

"Untuk membantu wajib pajak agar tidak melewatkan kewajiban penyampaian SPT, sistem akan secara otomatis mengirimkan pengingat pada tanggal-tanggal tertentu sebelum jatuh tempo pelaporan SPT," tulis DJP.

Adapun, pelaporan menggunakan Portal Wajib Pajak pada sistem Coretax memiliki sejumlah perbedaan dibandingkan yang berlaku saat ini, antara lain:

1. Adanya menu perhitungan PPh Pasal 25 yang dapat digunakan oleh berbagai entitas termasuk bursa, BUMN, BUMD, dan bank berdasarkan laporan keuangan yang dilaporkan ke otoritas terkait.
2. Pelaporan Surat Pemberitahuan Objek Pajak (SPOP) PBB dilakukan melalui sistem, dengan penyesuaian sektor atau sub-sektor yang diperlukan oleh wajib pajak.
3. Aplikasi untuk SPT Masa PPN, PPN DM, Pemungut PPN non PKP, dan Pemungut PPN PMSE dapat diakses oleh non PKP dan PKP.
4. Kompensasi kelebihan pajak terisi otomatis, dengan informasi saldo kompensasi yang tersedia di sistem.
5. Perhitungan PPh Pasal 21 lebih sederhana dengan tarif efektif.
6. Cabang usaha dapat menerbitkan bukti potong, namun pelaporan dan pembayaran hanya dapat dilakukan oleh entitas pusat.
7. Integrasi data pemotongan PPh Pasal 21 bulanan pegawai tetap dengan bukti pemotongan tahunan A1/A2 pegawai tetap.
8. SPT Masa PPh Unifikasi terintegrasi dengan e-Bupot, termasuk fasilitas PPh yang ditanggung pemerintah.
9. Aplikasi SPT Masa PPh Unifikasi yang sama digunakan oleh instansi pemerintah dan nonpemerintah.
10. Pembuatan kode billing untuk pembayaran terkait dengan kurang bayar pada SPT dilakukan melalui menu SPT.
11. Pengisian SPT Tahunan PPh dimulai dari induk dengan menjawab pertanyaan, kemudian dilanjutkan ke lampiran yang disyaratkan sesuai dengan kondisi wajib pajak.
12. Bukti potong atau pungut yang diterbitkan oleh Pemotong/Pemungut dapat dimanfaatkan langsung pada pengisian SPT Tahunan PPh melalui prefill secara otomatis
13. Bukti potong PPh tersedia secara sistem, termasuk bukti potong yang diterima oleh tanggungan yang berada dalam satu kesatuan Data Unit Keluarga.
14. Tersedia menu pencatatan (simple record of bookkeeping) untuk dapat digunakan oleh Wajib Pajak UMKM.
15. Wajib Pajak Orang Pribadi yang memenuhi syarat tidak perlu menyampaikan SPT Tahunan PPh.

(Febrina Ratna)

IDXChannel - Direktur Jenderal Bina Konstruksi Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Abdul Muis mengakui serangan siber pada Pusat Data Nasional Sementara (PDNS) membuat sertifikasi pekerja konstruksi gagal terbit.

Hal itu membuat para pekerja di sektor konstruksi terlambat untuk mendapatkan sertifikat pekerja konstruksi. Sebab, sebagian data-datanya tersimpan dalam server tersebut.

"Secara keseluruhan saya enggak hafal berapanya. Tetapi yang jelas itu memiliki dampak yang cukup signifikan, terutama terkait proses sertifikasi tenaga kerja konstruksi," ujar Abdul Muis dalam konferensi pers di Jakarta, Selasa (23/7/2024).

Selanjutnya, Abdul Muis mengaku akibat gangguan tersebut juga berdampak pada proses pengadaan beberapa pekerjaan di Kementerian PUPR. Mengingat, proses pengadaan atau tender saat ini dilakukan melalui sistem online.

"Walaupun Alhamdulillah yang terpengaruh tidak sampai 10 persen, karena lelang dan pekerjaan kita sudah 90 persen diselesaikan di tahun 2024 ini," tuturnya.

Abdul Muis menjelaskan beberapa proses pengadaan lelang yang terdampak dari sistem PDNS yang eror itu seperti proyek-proyek pekerjaan di IKN dan Proyek Strategis Nasional (PSN). Meski demikian, proses lelang sempat dilanjutkan meski menggunakan sistem manual.

"Ada (PSN), yang di IKN juga ada. Sehingga karena ada proses kendala di PDN, maka yang tadinya kita menggunakan sistem informasi pendukung tadi kita berubah kembali ke manual," lanjutnya.

Menurutnya, proses pengadaan lelang menggunakan sistem manual ini memang tergolong memakan waktu yang lebih ketimbang menggunakan sistem manual, hal itu akhirnya mengancam pada proses penyelesaian proyek yang mundur.

"Maka kemarin kita secepat mungkin mengambil keputusan kita kembali ke manual. Sehingga proses lelang tetap jalan. Termasuk juga proses sertifikasi, badan usaha, sertifikasi tenaga kerja konstruksi yang dilakukan LPJK juga kembali ke manual," ujarnya.

(FRI)

IDXChannel - Presiden Joko Widodo (Jokowi) meninjau langsung simulasi penggunaan teknologi pesawat nirawak atau drone dalam penyebaran pupuk di hamparan sawah seluas 40.000 hektare di Desa Telaga Sari, Distrik Kurik, Kabupaten Merauke, Provinsi Papua Selatan, pada Selasa, 23 Juli 2024.

Simulasi drone tabur pupuk tersebut merupakan salah satu bentuk implementasi dari konsep pertanian pintar (smart farming).

Kepala Balai Pelatihan Pertanian, Roni menyebut bahwa pertanian pintar berbasis internet of things di mana segala keputusan dieksekusi menggunakan jaringan internet.

"Lalu untuk mewadahi itu kita buat bahas pemrogramannya bahasa Android sehingga bisa di handphone," kata Roni.

Selain penggunaan pesawat nirawak untuk tabur pupuk, Roni juga mengatakan bahwa smart farming memiliki banyak manfaat nyata bagi para petani.

Mulai dari pengendalian jarak jauh, automatic weather station, mengetahui suhu udara, curah hujan, kelembapan arah angin, kecepatan angin, sinar matahari, fluktuasi dan lainnya.

"Dengan menggunakan smart farming, kita melaksanakan kegiatan penyiraman itu ada kontrol namanya kelembaban tanah, batasnya itu 30 persen. Di bawah itu berarti tanah kering, siram. Kalau 30 persen ke atas tanah itu basah, tidak perlu disiram. Begitu juga pupuk eksekusi kita masukan ke program kita lalu bisa dieksekusi di HP," jelasnya.

Dalam kesempatan tersebut, Presiden juga berkesempatan untuk berdialog langsung dengan petani terkait manfaat serta tantangan dalam penerapan teknologi tersebut.

Mereka mengapresiasi upaya kolaboratif antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan para petani dalam menjadikan teknologi sebagai solusi bagi tantangan pertanian di Papua Selatan.

Tenang Wibowo, salah satu petani yang telah merasakan perbedaan yang cukup signifikan setelah menggunakan konsep pertanian pintar. Menurut Tenang, melalui konsep pertanian tersebut, ia dan para petani lainnya mendapatkan potensi hasil pertanian yang lebih baik.

"Alhamdulillah setelah ada kegiatan ini, kami belajar sehingga dengan ini bedanya untuk produksi lebih bagus. Kalau kami dulu satu hektare mentok biasa cuma dapat 80-90 ikat karung, kalau dengan begini alhamdulillah bisa naik sampai 120-130 ikat," katanya.

Tenang juga berharap pemerintah dapat lebih memperhatikan pompanisasi bagi para petani. Tenang menyebut pompanisasi saat ini masih belum mencukupi kebutuhan para petani.

"Alhamdulillah sudah ada (pompanisasi), tapi memang kebutuhan kami di sini untuk 1.000-an hektare. mudah-mudahan ke depannya semua petani bisa merasakan itu," jelasnya.

(SLF)

IDXChannel - Deputi Komisioner Bidang Bidang Pemanfaatan Dana BP Tapera, Sid Herdi Kusuma, mengatakan rencana pemungutan iuran wajib untuk pekerja swasta bakal digunakan mendukung program 3 juta rumah dalam Pemerintahan Prabowo Subianto - Gibran Rakabuming Raka.

Menurutnya, pengumpulan dana itu nantinya akan memberikan kemudahan bagi para pekerja swasta untuk mengakses pembiayaan perumahan dengan memberikan bunga lebih rendah ketimbang bank konvensional. Harapannya, tingkat kemampuan masyarakat membeli rumah bisa semakin meningkat.

"Intinya kan kalau kami ditugaskan untuk menghimpun dana. Kalau memang nanti pemerintahan pak Prabowo dan pak Gibran menentukan jumlahnya dan bentukan dari pembiayaan yang dibutuhkan bisa terhitung," ujarnya dalam acara Rakernas Apersi 2024 di Pullman Jakarta, Selasa (23/7/2024).

Sehingga targetnya realisasi program 3 juta rumah itu nantinya tidak membebani ruang fiskal alias APBN. Sebab, sudah memiliki sumber pendanaan sendiri lewat iuran yang dibayarkan oleh para pekerja swasta.

"Mau sekarang atau nanti (diterapkan), kita sekarang akan mengembangkan sumber-sumber pendanaan. Intinya kami harus siap mensupport program yang dicanangkan Pemerintahan Prabowo dan Gibran," tuturnya.

Nantinya lewat dana yang dihimpun dari kepesertaan pekerja swasta itu akan dikelola oleh manajer investasi, kemudian imbal hasil atas investasi yang dilakukan akan menjadi sumber dana yang digunakan untuk memberikan subsidi selisih bunga.

"Maka di salah satu caranya kita ingin lihat kemungkinan di produk KPR itu kita adjust sedikit. Mungkin kita akan coba mengadopsi skema suku bunga kliring," kata Sid Herdi.

Pada kesempatan yang berbeda, Pengamat Properti Panangian Simanungkalit memproyeksikan kebutuhan biaya untuk merealisasikan program Capres terpilih Prabowo - Gibran membangun 3 juta rumah sekitar Rp120 triliun per tahunnya.

Kebutuhan biaya yang besar tersebut menurutnya tidak akan efektif jika hanya mengandalkan APBN sebagai instrumen pembiayaan. Sehingga diperlukan sumber pembiayaan lain untuk mendukung program 3 juta rumah tersebut.

"Kita butuh setidaknya Rp120 triliun per tahun untuk mendanai sektor perumahan. Jadi dana abadi ini saya kira dapat menjadi salah satu solusi pembiayaan perumahan," ujar Panangian dalam diskusi di Jakarta, Jumat (21/6/2024) lalu.

(FRI)