IDXChannel - Ketua Dewan Penasihat Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia, Hashim Djojohadikusumo, mengatakan ada 300 pengusaha nakal di Indonesia.

Pengusaha nakal tersebut tidak memiliki NPWP, dan rekening Bank di Indonesia, tapi menjalankan usaha di dalam negeri.

Menurut dia, nama-nama pengusaha nakal tersebut sudah dilaporkan Kejaksaan Agung kepada Presiden Prabowo Subianto untuk selanjutnya diambil tindakan, terutama untuk menarik pajak sebagai sumber pendapatan baru negara.

"Jaksa agung sudah siap bertindak, ini pengusaha nakal, dan mudah-mudahan tidak ada di Kadin. Ada 300 lebih pengusaha nakal, beberapa tidak punya NPWP, rekening bank di Indonesia, ini sudah dikasih laporan ke pak Prabowo," kata Hashim di Menara Kadin, Rabu (24/10/2024).

Lebih lanjut, adik Presiden Prabowo Subianto itu memberikan petunjuk bahwa pengusaha nakal tersebut sebetulnya pengusaha yang berada di sektor perkebunan di Indonesia. Namun, uangnya disimpan di luar negeri dan tidak membayar pajak ke negara.

Menurutnya, potensi pajak yang bisa dikumpulkan dari 300 pengusaha nakal tersebut bisa mencapai Rp300 triliun. Pengumpulan itu rencananya akan terbagi dalam dua tahap.

Tahap pertama tahun ini, dengan estimasi yang bisa dikumpulkan sebesar Rp189 triliun. Sisanya akan dibayarkan tahun depan.

"(Pengusaha nakal) segera bisa bayar Rp189 triliun dalam waktu singkat, tahun ini atau tahun depan, akan tambah Rp120 triliun lagi, sehingga sekitar Rp300 triliun itu masuk ke kas negara," kata Hashim.

Dia mengatakan tambahan kas negara itu bisa menjadi sumber pembiayaan untuk mendukung program-program Prabowo dalam rangka peningkatan kualitas SDM, ketahanan pangan, perumahan, hingga ketahanan energi ke depannya.

"Saya yakin, program makanan gizi itu akan dilaksanakan ya, dan program perumahan, yang kemarin saya sebut, tadi pagi saya ikut rapat dengan Maruarar Sirait dan Fahri Hamzah. Mereka targetnya 3 juta unit rumah setahun," tutur Hashim.

(Febrina Ratna)

IDXChannel - Boeing melaporkan kerugian sebesar USD6,2 miliar atau sekitar Rp97 triliun pada kuartal III-2024. Kinerja perusahaan tertekan aksi mogok besar-besaran yang telah berlangsung selama enam pekan.

Dilansir dari AFP pada Kamis (24/10/2024), Boeing mencatatkan penurunan pendapatan sebesar satu persen menjadi USD17,8 miliar pada Juli-September.

Sekitar 30 ribu karyawan dari sejumlah fasilitas produksi Boeing di Amerika Serikat (AS) melakukan aksi mogok sejak awal September. Mereka menuntut kenaikan gaji signifikan dan sejumlah tunjangan.

Selain aksi mogok massal, Boeing juga sedang menghadapi berbagai tantangan lainnya, termasuk insiden keselamatan yang dialami pesawat buatannya.

"Perubahan haluan membutuhkan perubahan budaya yang mendasar," kata CEO Boeing Kelly Otberg.

Awal bulan ini, Ottberg mengumumkan pemutusan hubungan kerja (PHK) massal terhadap 10 persen tenaga kerja Boeing. Dia juga mengumumkan berbagai langkah untuk menstabilkan keuangan, meningkatkan operasi, dan mengembalikan reputasi perusahaan.

Untuk memperkuat likuiditas, Boeing mengumumkan rencana untuk mengumpulkan hingga USD15 miliar dalam bentuk sekuritas. Para analis menyarakan perusahaan untuk melepaskan beberapa aset guna mendapatkan uang tunai. (Wahyu Dwi Anggoro)

IDXChannel - Presiden Prabowo Subianto akan menerbitkan Peraturan Presiden (Perpres) untuk memutihkan utang para nelayan dan petani yang ada di perbankan. Hal ini bertujuan agar mereka tidak lagi meminjam uang kepada rentenir maupun pinjaman online (pinjol).

"Mungkin minggu depan, Pak Prabowo akan teken suatu Perpres pemutihan. Sedang disiapkan oleh Menteri Hukum, semua sudah sesuai, mungkin minggu depan beliau akan tanda tangan pemutihan (utang petani dan nelayan)," kata adik kandung Presiden Prabowo, Hashim Djojohadikusumo di Menara Kadin, Jakarta, Rabu (23/10/2024).

Hashim menjelaskan, setidaknya ada sekitar 6-9 juta petani dan nelayan di Indonesia yang masih terlilit utang dengan perbankan. Utang-utang tersebut sebagian adalah utang di masa lampau sejak terjadinya krisis moneter 1998.

Lebih lanjut, kata Hashim, dengan terganjalnya tagihan para nelayan dan petani itu, membuat mereka mengambil cara untuk meminjam uang kepada rentenir. Sebab, sudah tidak lagi bisa mengambil pinjaman ke bank jika tersangkut tagihan lama tersebut.

"Mereka tidak boleh pinjam lagi ke perbankan, setiap masuk ke SLIK ditolak, ini hak tagih tidak dihapus di bank, sehinga mereka harus ke pinjol," kata dia.

Dengan adanya aturan baru yang akan diterbitkan Prabowo pada pekan depan itu, Hashim berharap, bisa membuat para petani dan nelayan itu bisa kembali mengakses permodalan ke lembaga keuangan formal.

"Sehingga para nelayan dan petani ini bisa mendapatkan hidup baru, dan mereka dapat hak untuk pinjam lagi ke bank. Tidak akan ditutup lagi SLIK di OJK. Ini salah strategi langkah pengentasan kemiskinan," kata dia.

(Dhera Arizona)

IDXChannel - Kementerian Keuangan (Kemenkeu) kini tidak lagi berada di bawah koordinasi Kementerian Koordinator (Kemenko) Bidang Perekonomian. Artinya, Menteri Keuangan Sri Mulyani akan berkoordinasi secara langsung dengan Presiden Prabowo Subianto perihal keuangan negara.

Lantas, apa plus dan minus dari adanya kebijakan terbaru Prabowo ini?

Peneliti Kebijakan Publik dan Ekonomi Politik Center of Economic and Law Studies (Celios) Ahmad Hanif Imadudin mengatakan, keuntungannya yakni Presiden bisa memudahkan penganggaran terhadap program-program prioritas.

"Berbicara keuntungan dari perspektif Presiden dan Wakil Presiden, posisi Menteri Keuangan di bawah mereka dan di atas sejumlah Menteri Koordinator tentu akan memudahkan penganggaran untuk program-program yang dianggap 'strategis' oleh Presiden," ujarnya ketika dihubungi IDXChannel, Kamis (24/10/2024).

Namun di lain sisi, kata Hanif, kerugian nyata akan tampak dalam mekanisme checks and balances. Sebab, Menteri Keuangan memiliki kekuasaan tanpa pengawasan dari Menteri atau institusi lain.

"Jika Menteri Keuangan memiliki kekuasaan yang besar, tanpa pengawasan yang cukup dari Menteri atau institusi lain, maka dapat mengarah pada keputusan yang mungkin tidak sepenuhnya mempertimbangkan kepentingan sektor lain dan terlalu berfokus pada sejumlah kebijakan fiskal saja," kata dia.

Sementara untuk menilai apakah keputusan ini dapat berdampak dalam mengatasi kebocoran anggaran, Hanif menilai hal ini membutuhkan analisis dan riset lebih lanjut.

Sebagai informasi, Kepala Biro Komunikasi dan Layanan Informasi Kementerian Keuangan (Kemenkeu) Deni Surjantoro menyampaikan, saat ini Kemenkeu berada langsung di bawah koordinasi Presiden.

"Iya, Kemenkeu bertanggung jawab langsung kepada Presiden," ujar Deni di Jakarta, Selasa (22/10/2024).

Dalam Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 139 Tahun 2024 tentang Penataan Tugas dan Fungsi Kementerian Negara Kabinet Merah Putih Periode 2024-2029, Pasal 26 Ayat 1 menyebutkan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian saat ini hanya mengoordinasikan tujuh Kementerian teknis, di mana Kemenkeu tidak termasuk di dalamnya.

Menurut Deni, perubahan kedudukan Kemenkeu mempertimbangkan lingkup tugas dan fungsi Kementerian yang dipimpin oleh Sri Mulyani Indrawati itu.

"Serta kapasitas kewenangannya telah melaksanakan koordinasi dan pengendalian yang sifatnya lintas sektor," ujar Deni.

Secara rinci, Perpres yang diteken oleh Prabowo pada 21 Oktober 2024 menyebutkan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian membawahi Kementerian Ketenagakerjaan, Kementerian Perindustrian, Kementerian Perdagangan, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Kementerian Investasi dan Hilirisasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal, dan Kementerian Pariwisata.

Di kabinet Prabowo, Kementerian Pertanian berada di bawah Kementerian Koordinator Bidang Pangan, Kementerian ATR/BPN di bawah Kementerian Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan, lalu Kementerian Koperasi dan Kementerian UKM di bawah Kementerian Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat.

Sinyal pergeseran kedudukan Kementerian teknis telah diungkapkan oleh Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto. Saat ditemui di kantornya kemarin, dia mengatakan ada perubahan konsentrasi dari Kementerian yang dinaunginya.

Salah satu perubahannya mencakup pergeseran Kementerian di bidang energi, investasi, dan pariwisata yang sebelumnya berada di bawah Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Kemenko Marves) kini menjadi di bawah Kemenko Perekonomian.

(Dhera Arizona)

IDXChannel - Wakil Menteri (Wamen) Pekerjaan Umum, Diana Kusumastuti, mengatakan pembangunan Jalan Tol Trans Sumatera (JTTS) akan kembali dilanjutkan hingga tersambung sepanjang 2.998 km dari Lampung hingga Sumatera Bagian Utara.

"Salah satu pembangunan infrastruktur yang menjadi prioritas untuk terus dilanjutkan adalah menyambungkan Jalan Tol Trans Sumatera (JTTS) sepanjang total sepanjang 2.998 km dan diharapkan akan tembus di 1.137 km pada akhir 2024 yang akan datang," kata Diana dalam keterangan resmi, Rabu (24/10/2024).

Diana menjelaskan terdapat 6 bendungan yang dapat diresmikan dalam waktu dekat dari 61 bendungan yang dibangun, di antaranya Bendungan Jlantah di Jawa Tengah, Bendungan Keureuto di Aceh, dan Bendungan Sidan di Bali.

Pada kesempatan berbeda, Menteri Koordinator Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) mengatakan fokus pembangunan sektor jalan tol ke depan yaitu menyambungkan jalan tol yang sudah dibangun sebelumnya, dengan jalan lainnya.

"Jalan tol akan kita lanjutkan karena itu penting. Tapi bukan hanya jalan tol, feeder-feeder ke pusat produksi ini juga penting," kata AHY di Kantor Kementerian PU, Kamis (24/10/2024).

Menurutnya, akses jalan feeder menuju jalan tol menjadi bagian yang tidak boleh luput karena untuk mendukung produktivitas sektor UMKM yang ada di daerah. Sehingga pengiriman komoditas itu bisa punya ongkos logistik yang lebih murah dengan kehadiran jalan tol.

"Kabupaten/Kota juga harus mendapatkan nilai ekonomi yang optimal dengan hadirnya jalan tol, tetapi juga harus ada pendukungnya, jalan feeder, agar hasil produksi bisa lebih cepat dan efisien untuk didistribusikan," kata AHY.

Menurutnya, Presiden Prabowo menekankan pentingnya pembangunan infrastruktur untuk menghadirkan sentra-sentra pertumbuhan ekonomi yang baru dan memperkuat yang sudah ada. Pembangunan infrastruktur juga tidak lepas dari upaya pemerintah untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat.

"Peran Kementerian PU menjadi sangat fundamental. Untuk itu Presiden Prabowo mengharapkan Kementerian PU bisa menjalankan tugasnya dengan baik, mencegah inefisiensi APBN. Kalau ditata dengan baik bisa semakin dirasakan manfaatnya oleh masyarakat," kata AHY.

(Febrina Ratna)

IDXChannel - PT Pertamina (Persero) siap menjalankan perubahan skema penyaluran bahan bakar minyak (BBM) subsidi menjadi bantuan langsung tunai (BLT).

Vp Corporate Communication Pertamina Fadjar Djoko menuturkan perseroan telah menyiapkan infrastrukturnya seperti MyPertamina. Ia mencontohkan, pendaftaran dan penerapan QR Code untuk pembelian Solar Pertalite yang saat ini terus dilakukan melalui aplikasi tersebut.

"Nah ke depan memang jika ada kebijakan seperti itu ya, kita tinggal memanfaatkan data yang sudah kami miliki di MyPertamina, sehingga nanti ya penyaluran subsidi-nya mungkin bisa lebih tepat sasarannya," kata dia dikutip Kamis (24/10/2024).

Menurut Fadjar, pendaftaran QR Code untuk pembeli Solar din aplikasi MyPertamina sudah 100 persen. Namun untuk Pertalite, pihaknya masih terus mendorongnya karena konsumsi terbesar masih di produk tersebut.

"Nanti ketika memang mungkin sudah 100 persen, penerapan QR Code untuk Pertalite, ya datanya sudah ada, berarti tinggal pelaksanaan," kata dia.

Sebelumnya, Presiden Prabowo berencana memangkas subsidi energi serta mengubah skema penyalurannya menjadi BLT. Demikian dilakukannya guna mengurangi mitigasi kemiskinan karena selama ini subsidi masih kurang tepat sasaran.

Ekonom dan Komisaris Utama PLN, Burhanuddin Abdullah, menilai subsidi energi lebih baik diberikan dalam bentuk BLT kepada masyarakat yang berhak sehingga penyalurannya bisa lebih tepat sasaran.

"Kita ingin dengan data yang diperbaiki, data yang disempurnakan, supaya pada mereka itu diberi saja transfer tunai langsung ke mereka, bukan ke komoditinya tetapi kepada keluarganya yang berhak untuk terima itu yang akan kita lakukan," kata dia dalam acara UOB Economic Outlook 2025 dikutip Jumat (27/9/2024) lalu.

Menurutnya, subsidi energi sebesar Rp540 triliun yang dialokasikan pada 2023 belum tepat sasaran. Dia pun bercerita sebelumnya pernah pergi ke Solo dan bertemu dengan salah satu pelanggan PLN yang paling bawah.

"Mereka bayar bulanan paling 30 ribu lampunya hanya satu. Orang miskin mereka tidak dapat keuntungan dari subsidi BBM, mereka tidak punya sepeda motor, mereka beli gas tapi 1 melon ini untuk 2 minggu lalu jadi kecil sekali. Jadi kalau gitu, siapa yang sebetulnya menikmati?" kata Burhanuddin.

Eks Gubernur Bank Indonesia itu mengklaim dengan pemberian subsidi melalui BLT maka negara akan menghemat anggaran hingga Rp200 triliun.

"Dengan cara itu ternyata hitung-hitungan kita subsidi menjadi akan berkurang somewhere around Rp150 sampai Rp200 triliun dan itu akan bisa digunakan untuk hal yang sifatnya lebih produktif," kata dia.

"Kita kurangi subsidi yang diberikan secara langsung tapi kita alihkan ke hal yang produktif. Itu artinya kita leverage pertumbuhan kita melalui pengurangan subsidi tersebut," tambahnya.

(Febrina Ratna)

IDXChannel - BUMN Holding Industri Pertambangan Indonesia MIND ID berkomitmen melanjutkan hilirisasi komoditas mineral untuk mendukung pemerintah dalam menekan impor dan memperkuat sektor industri manufaktur nasional.

Direktur Portofolio dan Pengembangan Usaha MIND ID Dilo Seno Widagdo mengatakan perseroan telah berhasil merealisasikan sejumlah proyek penting guna mendukung hilirisasi komoditas mineral.

Menurutnya, hilirisasi akan menciptakan integrasi rantai nilai komoditas mineral dan batu bara yang berdampak positif pada pengurangan impor serta penguatan industri dalam negeri.

"Hilirisasi yang kami jalankan dalam 5 tahun terakhir ditujukan untuk memenuhi kebutuhan mineral dan batu bara, baik untuk industri maupun masyarakat. Tujuannya adalah mencapai swasembada mineral, sehingga kita tidak lagi perlu mengimpor bahan baku atau bahan setengah jadi dari luar negeri," ujar Dilo dalam keterangan resminya, Kamis (23/10/2024).

Sebagai contoh, Dilo menjelaskan, pasar Indonesia memerlukan lebih dari 70 ton emas setiap tahunnya. Sebelumnya, bahan baku pembentuk emas harus diekspor terlebih dahulu, kemudian diimpor kembali dengan menggunakan harga pasar global.

Dengan beroperasinya Smelter Freeport Indonesia yang berada di bawah naungan Grup MIND ID, Indonesia kini mampu memproduksi 50 hingga 60 ton emas secara mandiri untuk memenuhi kebutuhan domestik.

"Sebelum adanya smelter, Indonesia harus mengimpor emas untuk kebutuhan dalam negeri. Memang masih ada gap, dan ini yang sekarang coba kita kurangi ke depannya," tambahnya.

Selain emas, MIND ID telah mulai memproduksi asam sulfat yang sangat dibutuhkan di sektor pertanian, terutama dalam pembuatan pupuk. Produksi asam sulfat dalam negeri ini diharapkan dapat menggantikan impor yang selama ini diperlukan.

"Kebutuhan ini sebelumnya berasal dari impor. Padahal, kita sangat membutuhkan asam sulfat untuk memproduksi pupuk di dalam negeri," kata dia.

Sebagai informasi, MIND ID tahun ini telah mencapai milestone penting dalam hilirisasi komoditas mineral dengan berhasil merampungkan dua proyek hilirisasi besar.

Pertama, pembangunan pabrik pemurnian konsentrat tembaga PT Freeport Indonesia di Manyar, Gresik, Jawa Timur, yang merupakan smelter tembaga terbesar di dunia dengan investasi sekitar Rp58 triliun.

Smelter ini memiliki kapasitas input sebesar 1,7 juta ton konsentrat per tahun dan mampu menghasilkan 650.000 ton katoda tembaga, 50 ton emas, serta 210 ton perak.

Kedua, pembangunan Smelter Grade Alumina Refinery (SGAR) Fase 1 di Mempawah, Kalimantan Barat, yang menelan investasi sebesar Rp16 triliun. Fasilitas ini mampu menyerap 3,3 juta ton bijih bauksit per tahun dan menghasilkan 1 juta ton alumina sebagai bahan baku aluminium.

Ke depan, MIND ID melanjutkan investasi pada SGAR Fase 2, yang akan memperkuat kapasitas produksi alumina serta membangun pabrik smelter untuk memproduksi aluminium.

"Dengan berbagai inisiatif hilirisasi ini, MIND ID optimistis dapat memberikan kontribusi signifikan terhadap penguatan industri nasional, mengurangi ketergantungan impor, serta meningkatkan daya saing manufaktur dalam negeri," kata Dilo.

(Febrina Ratna)

IDXChannel - Perdana Menteri India Narendra Modi mengatakan ada harapan tinggi dari negara-negara BRICS terhadap negara mitra.

Apapun terkait perluasan blok ekonomi yang sedang berkembang itu harus harus diambil melalui konsensus.

"India siap menyambut negara-negara baru ke dalam BRICS sebagai 'negara mitra'," kata Modi dalam pertemuan puncak para pemimpin negara anggota BRICS di Kota Kazan, Rusia.

Pertemuan yang dipimpin Presiden Rusia Vladimir Putin tersebut dimulai dengan pidatonya selaku tuan rumah kepada para pemimpin BRICS, termasuk dari Mesir, Ethiopia, Iran, dan Uni Emirat Arab, yang baru pertama kali mengikuti KTT sejak menjadi anggota resmi pada Januari.

Modi menyampaikan pidatonya dalam sesi tertutup pertemuan puncak yang dimulai Selasa.

"Dalam hal ini semua keputusan harus diambil secara konsensus, dan pandangan pada pendiri BRICS harus dihormati," kata Perdana Menteri India itu.

Ada permohonan baru yang tertunda untuk bergabung dengan kelompok tersebut.

"Pertemuan kami berlangsung pada saat dunia sedang menghadapi beberapa tantangan mendesak seperti perang, ketidakpastian ekonomi, perubahan iklim, dan terorisme," kata Modi.

Sembari menggarisbawahi diskusi tentang kesenjangan antara negara-negara di Belahan Bumi Utara-Selatan dan Timur-Barat, Modi mengatakan: "Pada saat seperti ini, ada harapan tinggi" dari BRICS yang beragam dan inklusif yang "dapat memainkan peran yang positif di semua bidang."

Seraya menyerukan aturan global terkait keamanan siber dan kecerdasan buatan yang aman dan terlindungi, Modi lebih lanjut mengatakan: "Kita harus menyampaikan pesan kepada dunia bahwa BRICS bukanlah organisasi yang memecah belah, melainkan organisasi yang bekerja demi kepentingan kemanusiaan."

"Kami mendukung dialog dan diplomasi, bukan perang," katanya menambahkan.

(Dian Kusumo Hapsari)

IDXChannel - BUMN Holding Industri Pertambangan Indonesia, MIND ID, berkomitmen mendukung hilirisasi industri mineral dan batu bara yang sejalan dengan visi Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.

Direktur Portofolio dan Pengembangan Usaha MIND ID Dilo Seno Widagdo mengatakan sebagai BUMN Holding yang mendapat mandat penggerak hilirisasi dan industrialisasi, perseroan berkomitmen konsisten melanjutkan upaya peningkatan nilai tambah komoditas mineral dan batu bara melalui hilirisasi dan industrialisasi.

"Hilirisasi mampu menstimulasi investasi, yang menjadi motor utama dalam pertumbuhan ekonomi di masa depan," kata Dilo dalam keterangan resminya, Kamis (23/10/2024).

Apalagi visi dan misi yang diusung oleh Presiden dan Wakil Presiden terpilih ini sejalan dengan roadmap hilirisasi yang telah dijalankan oleh MIND ID.

"Kami bersyukur Presiden dan Wakil Presiden memiliki visi untuk melanjutkan hilirisasi. Ini sejalan dengan MIND ID yang memang ditugaskan sebagai penggerak hilirisasi dan industrialisasi sektor mineral dan batu bara," tuturnya.

Dilo mengatakan hilirisasi dan industrialisasi yang dijalankan MIND ID berfokus pada pengembangan ekosistem baterai kendaraan listrik (EV Battery). MIND ID juga proaktif menjalin kerja sama strategis di tingkat global untuk menarik investasi yang memiliki return optimal di masa depan.

"Dengan masuknya investasi ke Indonesia, lapangan kerja akan bertambah, nilai tambah akan meningkat, dan pemerataan pertumbuhan ekonomi dapat tercapai lebih cepat," ujarnya.

Lebih lanjut, Dilo menerangkan komitmen hilirisasi Grup MIND ID terwujud melalui beroperasinya sejumlah fasilitas smelter baik untuk tembaga maupun bauksit serta pengembangan proyek hilirisasi komoditas lainnya.

Pertama, pabrik pemurnian konsentrat tembaga milik PT Freeport Indonesia (PTFI) di Manyar, Gresik, Jawa Timur dengan nilai investasi sekitar Rp58 triliun.

Smelter tembaga dengan desain jalur tunggal (design single line) terbesar di dunia ini mampu memurnikan konsentrat tembaga dengan kapasitas input 1,7 juta ton konsentrat dan menghasilkan katoda tembaga sekitar 650.000 ton per tahun, memproduksi 50 ton emas dan 210 ton perak.

Kedua, Smelter Grade Alumina Refinery (SGAR) Fase 1 di Mempawah, Kalimantan Barat. Smelter dengan investasi sekitar Rp16 triliun akan menyerap sekitar 3,3 juta bijih bauksit per tahun dengan menghasilkan 1 juta ton alumina sebagai bahan baku aluminium.

Ke depannya, MIND ID melanjutkan investasi pada SGAR Fase 2 yang memperkuat kapasitas produksi alumina serta dilengkapi pabrik smelter untuk memproduksi aluminium sehingga mampu menjadi tulang punggung hilirisasi bauksit di Indonesia.

"Pada tahun depan, Grup MIND ID memiliki beberapa program champion mulai dari ekspansi smelter aluminium, ekspansi kapasitas tin chemical dan tin soldier, hingga pengembangan timah primer blok #1 dan blok #2," kata Dilo.

Sebelumnya, Presiden Prabowo menegaskan pentingnya peningkatan nilai tambah komoditas melalui kebijakan hilirisasi untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

"Dalam menjamin kesejahteraan sejati bagi seluruh rakyat, kita harus memastikan hilirisasi diterapkan pada semua komoditas yang kita miliki," ujar Prabowo saat menyampaikan pidato perdana di Gedung MPR/DPR, Minggu (20/10/2024).

Prabowo juga menegaskan manfaat dari nilai tambah komoditas mineral dan batu bara harus dapat dirasakan oleh seluruh lapisan masyarakat.

(Febrina Ratna)

IDXChannel - PT Pertamina Patra Niaga melakukan penyesuaian harga bahan bakar minyak (BBM) non subsidi pada 1 Oktober 2024 lalu. Penurunan harga berlaku untuk Pertamax (RON 92), Pertamax Green (RON 95), Pertamax Turbo (RON 98), Dexlite, dan Pertamina Dex.

Dikutip dari laman resmi MyPertamina, harga BBM masih tetap sama sejak awal Oktober 2024. Seperti Pertamax di wilayah DKI Jakarta mulai 1 Oktober 2024 turun Rp850 menjadi Rp12.100 per liter dari sebelumnya Rp12.950 per liter.

Pertamax Green 95 kini dibanderol Rp12.700 per liter dari sebelumnya Rp13.650 per liter atau turun harga Rp950. Selanjutnya, Pertamax Turbo mulai 1 Oktober 2024 menjadi Rp13.250 per liter, turun Rp1.220 dari Rp14.470 per liter.

Selain itu, BBM Dexlite dibanderol Rp12.700 atau turun Rp1.350 dari sebelumnya Rp14.050 per liter pada September 2024. Pertamina DEX juga turun harga Rp1.400, dari Rp14.550 per liter menjadi Rp13.150 per liter mulai 1 Oktober 2024.

Sebagaimana diketahui, Penyesuaian harga BBM Non Subsidi Pertamina Patra Niaga mengacu pada tren harga rata-rata publikasi minyak dunia atau ICP dan nilai tukar rupiah terhadap dolar AS.

Untuk harga BBM jenis Pertalite dan BioSolar tidak mengalami perubahan atau tetap, yaitu Pertalite Rp10.000 per liter dan BioSolar Rp6.800 per liter.

Tak hanya di Jakarta, penyesuaian harga BBM Pertamina non subsidi ini juga berlaku di seluruh daerah Indonesia. Namun, harga BBM Pertamina di masing-masing provinsi atau daerah berbeda karena dipengaruhi berbagai faktor seperti biaya distribusi.

Berikut daftar harga BBM Pertamina terbaru yang berlaku di SPBU seluruh Indonesia per hari ini, Kamis (24/10/2024):

Jakarta

Pertalite: Rp10.000

Pertamax: Rp12.100

Pertamax Turbo: Rp13.250

Dexlite: Rp12.700

Pertamina Dex: Rp13.150

Pertamax Green: Rp12.700

Aceh

Pertalite: Rp10.000

Pertamax: Rp12.100

Pertamax Turbo: Rp13.250

Dexlite: Rp12.700

Pertamina Dex: Rp13.150

Free Trade Zone (FTZ) Sabang

Pertalite: Rp10.000

Pertamax: Rp11.100

Dexlite: Rp11.700

Sumatera Utara

Pertalite: Rp10.000

Pertamax: Rp12,400

Pertamax Turbo: Rp13.550

Dexlite: Rp13.000

Pertamina Dex: Rp13.450

Sumatera Barat

Pertalite: Rp10.000

Pertamax: Rp12.650

Pertamax Turbo: Rp13.850

Dexlite: Rp13.250

Pertamina Dex: Rp13.750

Riau

Pertalite: Rp10.000

Pertamax: Rp12.650

Pertamax Turbo: Rp13.850

Dexlite: Rp13.250

Pertamina Dex: Rp13.750

Kepulauan Riau

Pertalite: Rp10.000

Pertamax: Rp12.650

Pertamax Turbo: Rp13.850

Dexlite: Rp13.250

Pertamina Dex: Rp13.750

Free Trade Zone (FTZ) Batam

Pertalite: Rp10.000

Pertamax: Rp11.500

Pertamax Turbo: Rp12.500

Dexlite: Rp12.100

Pertamina Dex: Rp12.500

Jambi

Pertalite: Rp10.000

Pertamax: Rp12.400

Pertamax Turbo: Rp13.550

Dexlite: Rp14.900

Pertamina Dex: Rp13.450

Bengkulu

Pertalite: Rp10.000

Pertamax: Rp12.650

Pertamax Turbo: Rp13.850

Dexlite: Rp13.000

Pertamina Dex: Rp13.750

Sumatera Selatan

Pertalite: Rp10.000

Pertamax: Rp12.400

Pertamax Turbo: Rp13.550

Dexlite: Rp13.000

Pertamina Dex: Rp13.450

Bangka Belitung

Pertalite: Rp10.000

Pertamax: Rp12.400

Pertamax Turbo: Rp13.550

Dexlite: Rp13.000

Pertamina Dex: Rp13.450

Lampung

Pertalite: Rp10.000

Pertamax: Rp12.400

Pertamax Turbo: Rp13.550

Dexlite: Rp13.000

Pertamina Dex: Rp13.450

Banten

Pertalite: Rp10.000

Pertamax Rp12.100

Pertamax Turbo: Rp13.250

Pertamax Green 95: Rp12.700

Dexlite: Rp12.700

Pertamina Dex: Rp13.150

Jawa Barat

Pertalite: Rp10.000

Pertamax: Rp12.100

Pertamax Turbo: Rp13.250

Pertamax Green 95: Rp12.700

Dexlite: Rp12.700

Pertamina Dex: Rp13.150

Jawa Tengah

Pertalite: Rp10.000

Pertamax: Rp12.100

Pertamax Turbo: Rp13.250

Pertamax Green 95: Rp12.700

Dexlite Rp12.700

Pertamina Dex: Rp13.150

Yogyakarta

Pertalite: Rp10.000

Pertamax Rp12.100

Pertamax Turbo: Rp13.250

Pertamax Green 95: Rp12.700

Dexlite: Rp 12.700

Pertamina Dex: Rp13.150

Jawa Timur

Pertalite: Rp10.000

Pertamax: Rp12.100

Pertamax Turbo: Rp13.250

Pertamax Green 95: Rp 12.700

Dexlite: Rp12.700

Pertamina Dex: Rp13.150

Bali

Pertalite: Rp10.000

Pertamax: Rp12.100

Pertamax Turbo: Rp13.250

Pertamax Green 95: Rp12.700

Dexlite: Rp12.700

Pertamina Dex: Rp13.150

Nusa Tenggara Barat

Pertalite: Rp10.000

Pertamax: Rp12.100

Pertamax Turbo: Rp13.250

Pertamax Green 95: Rp12.700

Dexlite: Rp12.700

Pertamina Dex: Rp13.150

Nusa Tenggara Timur

Pertalite: Rp10.000

Pertamax: Rp12.100

Pertamax Turbo: Rp13.250

Pertamax Green 95: Rp12.700

Dexlite: Rp12.700

Pertamina Dex: Rp13.150

Solar Non Subsidi: Rp12.600

Kalimantan Barat

Pertalite: Rp10.000

Pertamax: Rp13.250

Pertamax Turbo: Rp14.800

Dexlite: Rp14.400

Pertamina Dex: Rp14.900

Kalimantan Tengah

Pertalite: Rp10.000

Pertamax: Rp13.250

Pertamax Turbo: Rp14.800

Dexlite: Rp14.400

Pertamina Dex: Rp14.900

Kalimantan Selatan

Pertalite: Rp10.000

Pertamax: Rp12.650

Pertamax Turbo: Rp13.850

Dexlite: Rp13.250

Pertamina Dex: Rp13.750

Kalimantan Timur

Pertalite: Rp10.000

Pertamax: Rp12.400

Pertamax Turbo: Rp13.550

Dexlite: Rp13.000

Pertamina Dex: Rp13.450

Kalimantan Utara

Pertalite: Rp10.000

Pertamax: Rp12.650

Pertamax Turbo: Rp13.850

Dexlite: Rp13.250

Pertamina Dex: Rp13.750

Sulawesi Utara

Pertalite: Rp10.000

Pertamax: Rp12.400

Pertamax Turbo: Rp13.550

Dexlite: Rp13.000

Pertamina Dex: Rp13.450

Gorontalo

Pertalite: Rp10.000

Pertamax: Rp12.400

Pertamax Turbo: Rp13.550

Dexlite: Rp13.000

Pertamina Dex: Rp13.450

Sulawesi Tengah

Pertalite: Rp10.000

Pertamax: Rp12.400

Pertamax Turbo: Rp13.550

Dexlite: Rp13.000

Pertamina Dex: Rp13.450

Sulawesi Tenggara

Pertalite: Rp10.000

Pertamax: Rp12.400

Pertamax Turbo: Rp13.550

Dexlite: Rp13.000

Pertamina Dex: Rp13.450

Sulawesi Selatan

Pertalite: Rp10.000

Pertamax: Rp12.400

Pertamax Turbo: Rp13.550

Dexlite: Rp13.000

Pertamina Dex: Rp13.450

Sulawesi Barat

Pertalite: Rp10.000

Pertamax: Rp12.400

Pertamax Turbo: Rp13.550

Dexlite: Rp13.000

Pertamina Dex: Rp13.450

Maluku

Pertalite: Rp10.000

Pertamax: Rp12.400

Dexlite Rp13.000

Maluku Utara

Pertalite: Rp 10.000

Pertamax: Rp12.400

Dexlite: Rp13.000

Papua

Pertalite: Rp10.000

Pertamax Rp12.400

Pertamax Turbo: Rp13.000

Dexlite: Rp13.450

Papua Barat

Pertalite: Rp10.000

Pertamax: Rp12.400

Dexlite: Rp13.000

Pertamina Dex: Rp13.450

Papua Selatan

Pertalite: Rp10.000

Pertamax: Rp12.400

Dexlite: Rp13.000

Papua Pegunungan

Pertalite: Rp10.000

Pertamax: Rp12.400

Dexlite: Rp13.000

Papua Tengah

Pertalite: Rp10.000

Pertamax: Rp12.400

Dexlite: Rp13.000

Papua Barat Daya

Pertalite: Rp10.000

Pertamax: Rp12.400

Dexlite: Rp13.000

Pertamina Dex: Rp13.450

(Febrina Ratna)

IDXChannel - Kabinet merah putih Prabowo Subianto diminta untuk fokus mengejar kemandirian energi, pangan hingga hilirisasi.

Ekonom Senior Indef Aviliani meyakini kabinet besar yang dibentuk Prabowo-Gibran dapat mewujudkan hal tersebut.

"Karena itu, harus ada sesuatu yang diharapkan dalam beberapa waktu ke depan. Misalnya, Kemandirian pangan, energi dan hilirisasi. Tiga hal itu selalu disampaikan di manapun," ujar Aviliani dalam acara diskusi publik Indef Rabu (23/10/2024).

Menurutnya, ketiga hal itu memiliki spektrum yang luas. Misalnya, publik menilai bahwa kemandirian pagan berarti semua kebutuhan harus diproduksi sendiri di dalam negeri. Padahal, kebijakan itu perlu fokus dan konsentrasi pada pelaksanaan program.

"Jadi dari organisasi yang gemuk, seharusnya terlihat apa target-target yang ingin dicapai. itu yang dalam pidato Prabowo belum terlihat, yang dilihat orang bahwa daftar keinginannya banyak," kata Aviliani.

(DESI ANGRIANI)

IDXChannel - PT Pupuk Indonesia mendapatkan arahan khusus dari Presiden Prabowo Subianto dalam rangka mewujudkan swasembada pangan.Direktur Utama Pupuk Indonesia Rahmad Pribadi mendapat instruksi untuk menjamin ketersediaan pupuk, baik subsidi maupun nonsubsidi.

"Sudah pasti diminta untuk menjamin ketersediaan pupuk, mendukung seluruh upaya pemerintah mencapai ketahanan pangan," ujarnya ketika ditemui di Kementerian BUMN, Jakarta, Rabu (23/10/2024).

Rahmad memastikan pupuk subsidi disalurkan secara tepat sasaran melalui platform digital milik perseroan. Dalam rangka menyukseskan hal ini, pihaknya pun tengah menjalin koordinasi dengan banyak pihak.

"Pupuk subsidinya tentu kita salurkan sesuai dengan aturan. Kemudian juga nanti ada program-program perluasan, kita juga akan dukung. Kita dari sisi produksi siap, sisi distribusi siap, digitalisasi siap. Ini sedang koordinasi antara banyak Kementerian," kata Rahmad.

Saat ini, total kapasitas produksi pupuk perseroan mencapai 14,5 juta ton per tahun yang terdiri dari pupuk urea dan NPK.

"Kalau alokasi pupuk subsidi 9,5 juta, dan yang sudah ada kepastian anggaran ada 7,5 juta. Jadi kita hampir 50 persennya kita gunakan untuk subsidi," tutur dia.

Dirinya memastikan, perseroan akan selalu mendukung kebijakan apapun yang diterapkan oleh pemerintah.

"Tapi apapun yang dibutuhkan pemerintah untuk swasembada pangan, kita siap mendukung," kata Rahmad.

Sebelumnya diberitakan, dalam pidato kenegaraan perdananya usai dilantik, Prabowo menekankan bahwasanya ketahanan dan swasembada pangan adalah prioritas utama pemerintah.

Ketahanan pangan merupakan langkah strategis untuk menjamin kesejahteraan dan kemandirian bangsa di tengah tantangan global yang terus berkembang.

"Saya tekankan, dalam waktu yang sesingkat-singkatnya, kita harus mencapai swasembada pangan. Kita harus mampu memenuhi dan memproduksi kebutuhan pangan seluruh rakyat Indonesia,” ujar Prabowo saat menyampaikan pidato perdananya di Gedung MPR, Senayan, Jakarta, Minggu (20/10/2024).

(NIA DEVIYANA)