IDXChannel - Solidaritas Hakim Indonesia (SHI) menyambangi kantor Kementerian Keuangan (Kemenkeu) terkait tuntutan peningkatan kesejahteraan para hakim di seluruh Indonesia, Selasa (8/10/2024).

Juru Bicara SHI, Bagus Sujatmiko, menjelaskan dalam kunjungannya hari ini diterima oleh Sekretaris Jenderal Kemenkeu Heru Pambudi hingga Staf Khusus Menteri Keuangan Bidang Komunikasi Strategis Yustinus Prastowo.

"Kita di Kemenkeu bertemu pak Sekjen, dan pejabat lain termasuk Yustinus Prastowo. Kita membicarakan banyak hal, salah satunya kita sharing pandangan, termasuk bagaimana Kemenkeu mengatur kesejahteraan pegawainya," ujarnya saat ditemui di Kemenkeu.

Lebih lanjut, Bagus menilai adanya pemahaman yang berbeda antara Kemenkeu selaku pengelola keuangan negara, dengan perspektif para hakim soal kemerdekaan anggaran di bidang Hukum.

"Mungkin karena kita punya latar belakangyang berbeda, kita juga menjelaskan bagaimanakonsep kemerdekaan anggaran di bidang hukum, agar ke depan badan peradilan kita itu betul-betul independen, baik secara peradilan maupun anggaran," kata Bagus.

Lebih lanjut, dia mengungkapkan tidak ada hasil spesifik terkait tuntutan SHI untuk meningkatkan kesejahteraan dengan para hakim di Indonesia.

"Kalau mengenai hal itu (sinyal positif tuntutan hakim), tadi disampaikan, hal tersebut masih menjadi informasi yang dikecualikan untuk dibuka ke publik, kami jugaharus memahami hal tersebut," tutur Bagus.

(Febrina Ratna)

IDXChannel - Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Muhadjir Effendy mengatakan pemerintah terus memantau kelas menengah. Dengan begitu, dia berharap tidak terjadi penurunan hingga miskin ekstrem.

“Kita terus memantau jangan sampai penurunan kelas menengah itu kemudian merosot sampai tingkat paling bawah yakni hampir miskin, miskin, sampai miskin ekstrem,” tegas Muhadjir kepada awak media di Kantor Kemenko PMK, Jakarta, Selasa (8/10/2024).

Sebelumnya, Badan Pusat Statistik (BPS) melaporkan 9,48 juta warga kelas menengah Indonesia turun kelas menjadi kelas menengah bawah atau aspiring middle class dalam lima tahun terakhir.

BPS mencatat pada 2019 masyarakat kelas menengah di Indonesia mencapai 57,33 juta, jumlah tersebut menurun dalam lima tahun terakhir hingga mencapai 47,85 juta orang pada 2024 atau berkurang 9,48 juta orang.

“Sekarang kan alhamdulillah masih bisa ditahan penurunannya itu pada level yang aspiring middle class. Ini tuh kelas menengah bawah tapi belum sampai bawah. Mudah-mudahan tidak. Karena sampai merosot lebih bawah hampir miskin nanti untuk jatuhnya ke miskin cepat sekali,” ujarnya.

Lebih lanjut, Muhadjir mengatakan bahwa salah satu upaya yang dilakukan pemerintah adalah membuka luas lapangan pekerjaan. Dia mengakui bahwa tingkat pengangguran di Indonesia masih menjadi tantangan.

“Sebetulnya yang paling dapat disentuh ya lapangan kerja. Sekarang kan tingkat pengangguran cenderung jadi tantangan sendiri. Dan tugas saya jangan sampai yang di aspiring middle class itu nanti turun ke bawah sampai ke lower class. Dan ini suatu pekerjaan yang sedang kita lakukan,” kata dia.

(Febrina Ratna)

IDXChannel - Tinggal di apartemen telah menjadi tren populer bagi masyarakat urban di berbagai kota besar. Kepraktisan, lokasi yang strategis, serta akses ke berbagai fasilitas penunjang gaya hidup menjadi faktor utama yang membuat banyak orang, terutama kaum profesional muda, memilih tinggal di apartemen.

Perkembangan ini menjadi peluang besar bagi para investor properti. Dengan melihat potensi keuntungan yang menjanjikan, banyak investor memutuskan untuk membeli unit apartemen, baik untuk disewakan maupun dijual kembali di masa mendatang.

Investasi di sektor apartemen menawarkan dua jenis keuntungan utama. Pertama, keuntungan dari capital gain, yaitu peningkatan nilai jual unit dari waktu ke waktu.

Kedua, penghasilan pasif yang berasal dari pendapatan sewa yang rutin. Kombinasi kedua potensi keuntungan ini menjadikan investasi apartemen sebagai pilihan cerdas di pasar properti.

Saat ini, banyak pengembang menawarkan berbagai program promosi menarik, menjadikan waktu ini sebagai momen yang ideal untuk mulai berinvestasi di apartemen. Harga yang masih relatif terjangkau, ditambah dengan kemudahan skema pembayaran, memberikan keuntungan tambahan bagi para calon investor.

Bagi yang tertarik berinvestasi di Yogyakarta, Apartemen NexCity menawarkan pilihan unit hunian yang menarik di lokasi strategis, yaitu di jalan Laksda Adisucipto. Lokasi ini sangat dekat dengan beberapa universitas terkemuka seperti Universitas Atma Jaya, Universitas Negeri Yogyakarta, dan Universitas Gadjah Mada, sehingga menjadi pilihan ideal untuk kalangan mahasiswa maupun profesional muda.

NexCity menawarkan dua tipe unit yang dapat disesuaikan dengan kebutuhan, yakni NexStudio yang dirancang efisien untuk hunian pribadi, serta NexPrime yang menyediakan dua kamar tidur untuk kenyamanan lebih. Fasilitas yang ditawarkan sangat lengkap, setara dengan hotel berbintang, mulai dari kolam renang, pusat kebugaran, coworking space, hingga layanan concierge untuk kemudahan sehari-hari.

Dengan harga yang mulai dari Rp300 jutaan serta pilihan cicilan yang ringan, apartemen yang merupakan member dari MNC Land ini menjadi opsi tepat, baik untuk hunian maupun sebagai investasi. Unit apartemen ini juga memiliki akses transportasi yang mudah, baik menggunakan kendaraan pribadi maupun umum. Keberadaan hotel berbintang yang terintegrasi dengan area apartemen turut menambah daya tarik investasi.

Apartemen NexCity juga memiliki akses mudah untuk kendaraan umum maupun pribadi dan terintegrasi dengan hotel berbintang, menambah nilai investasinya. Keunggulan lainnya, Apartemen NexCity dikelilingi oleh area hijau dengan pemandangan gunung, memberikan udara yang lebih sejuk dan nyaman.

Jangan lewatkan kesempatan untuk memiliki hunian di Apartemen NexCity. Segera hubungi kami melalui 08888 188100 atau kunjungi akun Instagram kami di @nexcityapartement untuk informasi lebih lanjut.

(Dhera Arizona)

IDXChannel - Asosiasi Pengembang Perumahan dan Permukiman Seluruh Indonesia (Apersi) menyambut baik penambahan dana kuota tambahan Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) sebanyak 34 ribu unit atau senilai Rp4,3 triliun. Diharapkan bisa segera cair paling lambat akhir pekan ini.

Ketua Umum Apersi Junaidi Abdilah mengatakan, Peraturan Menteri Keuangan (PMK) terkait hal tersebut sudah ditandatangai oleh Menteri Keuangan Sri Mulyani pada pekan lalu.

"Semoga bisa cair di minggu ini karena kita Apersi sudah menunggu-nunggu kuota tambahan FLPP ini," kata Junaidi kepada awak media di Jakarta, Selasa (8/10/2024).

Dengan telah cairnya tambahan dana kuota FLPP ini, jelas dia, akan memberikan manfaat besar dan mendorong perekonomian dalam negeri. Sebab, sektor properti memberikan dampak ikutan yang besar.

Sebelumnya, Dewan Pengurus Pusat (DPP) Apersi bersama Dewan Perwakilan Daerah DPD) Apersi pada akhir September 2024 lalu melakukan audiensi ke perwakilan Kementerian Keuangan dan Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat (BP Tapera) di kantor BP Tapera di kawasan SCBD, Jakarta.

"Alhamdulillah, perjuangan Apersi yang melakukan audiensi dan lainnya akhirnya berujung dengan ditandatanganinya Keputusan Menteri keuangan (KMK) nomor 380 Tahun 2024 yang diterbitkan pada 3 Oktober 2024," ujar Junaidi.

Junaidi menambahkan, info yang diterima Apersi per hari ini terkait revisi DIPA kuota FLPP sudah selesai di Kemenkeu, selanjutnya proses penetapan dan dilanjutkan proses di Tapera untuk diedarkan kepada bank penyalur.

"Estimasi saya pada Jum'at mendatang sudah bisa realisasi akad KPR FLPP," katanya.

Berdasarkan KMK tersebut, alokasi anggaran investasi pemerintah untuk FLPP dinaikkan menjadi Rp17,02 triliun dari sebelumnya Rp13,72 triliun.

Dengan tambahan anggaran ini, target kuota program FLPP bertambah sebanyak 34 ribu unit rumah. Sehingga, total kuota untuk tahun 2024 meningkat dari 166 ribu unit menjadi 200 ribu unit rumah.

"Apersi mengucapakan terima kasih kepada pemerintah yang telah melakukan penambahan kuota FLPP ini. Dengan tambahan ini tak hanya membantu konsumen atau masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) mendapatkan rumah. Selain itu juga membantu pelaku industri perumahan yang ergabung dalam Apersi," kata Junaidi.

(Dhera Arizona)

IDXChannel - Asosiasi Tol Indonesia (ATI) memberikan lima catatan utama terkait capaian pembangunan jalan tol di masa kepemimpinan Presiden Joko Widodo (Jokowi). Adapun Jokowi telah membangun jalan tol sepanjang 2.432 km selama 10 tahun pemerintahannya.

Ketua Umum ATI, Subakti Syukur, menuturkan lima hambatan yang dialami selama proses pembangunan tol.

Pertama, proses pembebasan lahan sering menjadi penghambat utama dalam pembangunan. Kedua, potensi peningkatan biaya. Ketiga, keterlambatan jadwal penyelesaian proyek. Keempat, rendahnya minat investor. Kelima, nilai ekonomi yang berbeda dengan ekspektasi investor.

"Dengan mengatasi tantangan-tantangan ini, sektor jalan tol Indonesia dapat mencapai efisiensi yang lebih tinggi dan memberikan dampak ekonomi yang lebih besar ke depannya," ujarnya saat dihubungi, Selasa (8/10/2024).

Menurutnya, ke depan pengelolaan bisnis jalan tol masih memerlukan optimalisasi perizinan dan birokrasi. Mengingat, pengembangan jalan tol di Indonesia tidak hanya mengandalkan uang negara, tetapi juga pendanaan dari para investor.

Sehingga, iklim investasi menjadi hal yang penting untuk dijaga agar prospek investasi jalan tol di Indonesia tetap menarik. Terutama untuk wilayah-wilayah di Indonesia bagian timur, yang menurutnya masih memerlukan 'pemanis' agar investor mau melakukan investasi ke wilayah tersebut.

"Selain itu, perlu upaya peningkatan investasi di luar Pulau Jawa, seperti di Tol Trans Sumatera. Hal yang penting juga, perlu dukungan lebih kuat dari pemerintah, baik melalui dukungan konstruksi, insentif fiskal, maupun penjaminan risiko, untuk memastikan kelayakan proyek jalan tol," ujar Dirut Jasa Marga tersebut.

Subakti juga mengatakan penundaan kenaikan tarif tol sebetulnya juga berdampak pada iklim investasi di sektor jalan tol. Sebab, kepastian hukum menjadi pertimbangan investor sebelum menanamkan modalnya di Indonesia.

"(Faktor rendahnya minat investor) komitmen yang diragukan terhadap penyesuaian tarif, kompensasi kenaikan biaya, dan lamanya perizinan," kata dia.

Meski demikian, Subakti mengapresiasi pembangunan jalan tol selama 10 tahun terakhir yang telah mampu meningkatkan konektivitas.

"Dalam 10 tahun terakhir, sektor infrastruktur jalan tol di Indonesia telah mencapai kemajuan signifikan, terutama melalui percepatan pembangunan jalan tol seperti Tol Trans Jawa, Tol Trans Sumatera, dan Jalan Tol lain di luar pulau Jawa dan Sumatera, yang berhasil meningkatkan konektivitas dan mendukung mobilitas ekonomi," tutur dia.

(NIA DEVIYANA)

IDXChannel - Presiden Joko Widodo (Jokowi) buka suara mengenai investasi di Ibu Kota Nusantara (IKN) yang baru sebesar Rp58,4 triliun. Angka tersebut masih jauh dari target yang ditetapkan sebesar Rp100 triliun.

"Memang benar baru Rp58 triliun, tapi angkanya udah gede banget, duit gede lho Rp58 triliun," ujar Jokowi dalam BNI Investor Daily Summit 20204, Selasa (8/10/2024).

Jokowi pun optimistis target investasi di IKN ini akan dapat tercapai pada 2024. Dia menuturkan, pemerintah menyeleksi dan melihat keseriusan investor yang ingin berinvestasi di IKN.

"Ya harus tetap optimis lah, kan yang masuk banyaknya itu harus diseleksi, serius tidak? Kalau serius baru diberi peluang," kata dia.

Adapun Jokowi telah resmi melakukan peletakan batu pertama atau grounbreaking proyek swasta di IKN ke-8 pada Rabu (25/9/2024).

Groundbreaking melibatkan satu investor asing murni, dua kemitraan asing, dan dua investor domestik dengan total investasi yang mengalir hingga Rp1,075 triliun.

Adapun investasi swasta luar negeri masuk pertama kali melalui sektor mixed use, yaitu Delonix Bravo Investment dari China yang akan membangun hotel, apartemen, kantor, dan pusat perbelanjaan.

Sementara dua perusahaan dalam negeri yang memeriahkan groundbreaking ini yaitu Primahotel Manajemen Indonesia yang akan membangun hotel bintang 3 dan PT Plataran Boga Rasa yang akan membangun venue.

Sedangkan dua perusahaan yang bermitra dengan internasional, yakni Australia Independent School yang akan membangun sekolah internasional dari jenjang PAUD hingga SMA, dan PT Magnum Investment Nusantara yang akan membangun kawasan hunian & komersial.

Peletakan batu pertama ke-8 sektor swasta ini melanjutkan rangkaian pembangunan yang sebelumnya telah mencapai tahap ke-7.

(NIA DEVIYANA)

IDXChannel - Kebutuhan transportasi massal menjadi kebutuhan di tengah peningkatan emisi dan kemacetan. Lead BRT Expert Gopainfra, Karl Fjellstrom, sistem transportasi massal seperti Bus Rapid Transit (BRT) menjadi solusi yang sangat dibutuhkan di Indonesia saat ini.

BRT disebut dapat memberikan kenyamanan dan kapasitas angkut yang besar.

Dalam pendekatan teknis, Indonesia sebagai negara pertumbuhan pesat sangat memerlukan BRT. Sistem transportasi massal ini dinilai dapat diimplementasikan dengan jangka waktu yang lebih cepat dengan biaya yang lebih rendah.

"Kami melihat kebutuhan di Indonesia ke depan, negara yang cepat berkembang, kota besar, itu butuh BRT dengan kualitas dan kapasitas tinggi. Bukan sekedar bus seperti yang ada sebelumnya, jadi betul-betul sistem yang baru," ujarnya dalam simposium bertajuk 'Diseminasi Capaian SUTRI NAMA & INDOBUS', Selasa (8/10/2024).

Karl mengatakan Indonesia membutuhkan konsep BRT yang bisa keluar dari koridor. Dengan begitu, armada bus bisa memenuhi kebutuhan masyarakat yang tinggi mobilitasnya untuk bisa menjangkau banyak tempat di dalam kota.

Selain itu, Indonesia perlu memiliki sistem BRT yang didukung kebijakan Pemerintah. Hal ini guna memberikan dampak positif dari BRT secara maksimal serta mengurangi risiko kegagalan sistem dalam jangka panjang.

(NIA DEVIYANA)

IDXChannel - Kepala Badan Gizi Nasional Dadan Hindayana mengklarifikasi pernyataan adik Presiden Terpilih Prabowo Subianto, Hashim Djojohadikusumo, terkait pembagian makan bergizi gratis sebanyak dua kali sehari bagi setiap anak.

Menurutnya, pernyataan Hashim terkait dua kali merupakan jadwal pembagian kepada anak sekolah. Sebab, pembagian makanan bergizi gratis akan berbeda setiap jenjang pendidikan dan disesuaikan dengan waktu kepulangan.

Berdasarkan uji coba yang berlangsung 9 bulan, makan gratis untuk anak PAUD hingga kelas 2 SD dibagikan pada pukul 8 pagi alias sarapan. Kemudian kelas 3-6 SD pukul 9.30 pagi. Pembagian tersebut dijalankan karena anak PAUD dan SD tidak bersekolah melebihi jam 12 siang.

Sementara untuk anak SMP dan SMA akan diberikan makan gratis pada pukul 12 siang hari. Itu lantaran mereka bersekolah hingga pukul 2 siang bahkan sampai sore.

Dengan begitu, Dadan menegaskan setiap anak sekolah tetap hanya akan mendapatkan satu porsi makan gratis per hari.

"Anak PAUD sama anak Sekolah Dasar (SD) kelas 2 itu kan makannya jam 08.00, itu kan pagi. Nah, anak SD yang lainnya dari kelas 3 sampe kelas 6 kan makannya jam setengah 10.00 Anak Sekolah Menengah Pertama (SMP).

(SMP) dan Sekolah Menengah Atas (SMA) makannya siang.”

“Jadi yang anak SD makan pagi, yang SMP-SMA makan siang," papar Dadan ketika ditemui dalam acara BNI Investor Daily Summit 2024 di Jakarta Convention Center, Selasa (8/10/2024).

Oleh karena itu, waktu pembagian makan bergizi gratis akan dilakukan seperti itu sesuai dengan kebijakan awal. Sehingga bukan dua kali seperti yang dikatakan Hashim.

"Iya (dapatnya sekali). Kita memenuhi sepertiga kebutuhan kalori anak setiap hari, sementara ini," tuturnya.

Sebelumnya, Wakil Ketua Umum Partai Gerindra sekaligus bagian dari tim transisi Presiden Terpilih Prabowo, Hashim Djojohadikusumo, mengatakan program makan gratis bagi anak sekolah bakal diberikan pagi dan siang.

Seluruh biaya dari program tersebut akan ditanggung oleh pemerintah. "Ini makan gratis itu 2 kali sehari, untuk pagi dan siang," kata Hashim di Menara Kadin Jakarta, Senin (7/10/2024).

Menurutnya, kebijakan tersebut diambil sebagai respons dari data Kementerian Kesehatan yang menyebut 41 persen anak sekolah di Indonesia tidak sarapan sebelum pergi ke sekolah.

(Febrina Ratna)

IDXChannel - PT Hutama Karya (Persero) melaporkan progres pembangunan bendungan Meninting mencapai 87,7 persen. Konstruksi bendungan tersebut ditargetkan rampung pada akhir 2024.

Executive Vice President (EVP) Sekretaris Perusahaan Hutama Karya Adjib Al Hakim mengatakan, proyek senilai Rp902,1 miliar ini telah memasuki tahap akhir yaitu pekerjaan bendungan utama.

"Dalam proyek pembangunan Bendungan Meninting, Hutama Karya mengerjakan bendungan utama, temporary cofferdam, bangunan fasilitas, alur akses kiri dan kanan, serta landscaping," ujar Adjib dalam keterangan resmi, Senin (8/10/2024).

Adjib mengatakan terdapat beberapa tantangan selama proses pengerjaan proyek, seperti kondisi lahan yang sempit dan terjal, keterlambatan pembebasan lahan, cuaca yang ekstrem, kurangnya ketersediaan material inti dari area bendungan, serta akses jalan yang masih dalam proses pengerjaan oleh Balai Pelaksanaan Jalan Nasional (BPJN).

"Untuk memastikan percepatan penyelesaian proyek ini, Hutama Karya melakukan koordinasi intensif dengan berbagai pihak terkait, serta mengoptimalkan penggunaan teknologi yang ada," tuturnya.

Setelah terbangunnya Bendungan Meninting, masyarakat sekitar akan merasakan berbagai manfaat, seperti peningkatan pasokan air untuk irigasi seluas 1559,29 hektare yang mendukung pertanian, pengendalian banjir, penyediaan air baku bagi kebutuhan rumah tangga dan industri, serta potensi pengembangan pariwisata.

Sehingga dengan demikian, bendungan ini tidak hanya menjadi infrastruktur vital, tetapi juga pendorong kesejahteraan dan pertumbuhan ekonomi di wilayah Lombok Barat.

"Kami yakin dengan dukungan dan sinergi dari semua pihak, proyek ini akan rampung sesuai target," kata Adjib.

(NIA DEVIYANA)

IDXChannel - Kementerian Perhubungan (Kemenhub) akan mulai melakukan pembangunan pelabuhan di Ibu Kota Nusantara (IKN). Pelabuhan ini akan berlokasi strategis yang dekat dengan Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP).

"Kami sudah dapat perintah dari pimpinan dan dari Pak Menteri untuk membantu penyediaan, salah satunya pelabuhan terdekat dengan IKN. Nah tentu saja kami Ditjen Hubla juga mencoba untuk melaksanakan perintah itu dengan cara menyiapkan pelabuhan yang sangat dibutuhkan di IKN," ujar Direktur Lalu Lintas dan Angkutan Laut Ditjen Perhubungan Laut Kementerian Perhubungan Hartanto dalam media briefing di Kantor Kementerian Perhubungan, Selasa (8/10/2024).

Kehadiran pelabuhan baru di IKN nantinya untuk memperlancar arus pengiriman barang atau orang yang ke depan diperkirakan bakal semakin meningkat.

"Jarak dengan pelabuhan kita ke IKN itu kira-kira hanya sekitar 15 menit, kalau jalan sudah bagus. Kalau sampai hari ini jalan memang belum terkoneksi dengan baik. Kemarin kira-kira sampai 30-45 menit," tuturnya.

Selain lewat pembangunan pelabuhan baru, upaya memperlancar arus logistik ke IKN juga dilakukan melalui penandatanganan Adendum Konsesi Penyediaan dan/atau Pelayanan Jasa Kepelabuhanan pada Terminal Indika Logistic & Support Service di Pelabuhan Balikpapan, antara Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan (KSOP) Kelas I dengan PT Indika Logistic & Support Services.

Dirjen Perhubungan Laut Antoni Arif Priadi menjelaskan, penandatanganan ini merupakan tindak lanjut dari hasil evaluasi terhadap perjanjian konsesi pada 23 Maret 2023.

Perjanjian Konsesi tersebut ditandatangani sebagai wujud upaya Kementerian Perhubungan untuk meningkatkan kuantitas, kualitas, dan efisiensi dalam pengelolaan dan pemeliharaan penyediaan jasa kepelabuhanan di area konsesi di Pelabuhan Balikpapan.

"Ini juga merupakan langkah nyata Kementerian Perhubungan melalui Direktorat Jenderal Perhubungan Laut dalam mendukung pembangunan IKN Nusantara," kata dia.

(NIA DEVIYANA)

IDXChannel - PT Jasa Marga (Persero) Tbk (JSMR) melalui anak usahanya PT Jasamarga Tollroad Operator (JMTO) berhasil membukukan pendapatan usaha sebesar Rp984 miliar lewat pengoperasian jalan tol sepanjang 1.446 km pada Semester I-2024.

Direktur Utama PT Jasamarga Tollroad Operator, Yoga Tri Anggoro, mengatakan pendapatan usaha sepanjang semester I-2024 ini meningkat 4 persen jika dibandingkan dengan semester I-2023 (yoy).

Sejalan dengan hal tersebut, PT JMTO membukukan laba bersih sebesar Rp108,5 miliar pada Semester I-2024, atau meningkat 15 persen dibandingkan Semester I-2023.

Pencapaian ini didukung upaya peningkatan layanan operasional berbasis teknologi yang terus dilakukan untuk memberikan kenyamanan dan keamanan bagi pengguna jalan tol.

"Selain fokus pada layanan pengoperasian jalan tol, JMTO juga terus berinovasi di sektor pengembangan inovasi dan pelayanan berbasis teknologi," ujar Yoga melalui keterangan resmi, Selasa (8/10/2024).

Salah satu inovasi yang menjadi prioritas perusahaan adalah GetPark yaitu pengembangan sistem parkir di luar badan jalan (off-street parking). Pada Semester I-2024, GetPark mulai beroperasi di Kementerian Badan Usaha Milik Negara (KBUMN) dengan menggunakan teknologi deteksi Electronic Vehicle (EV) dan sinkronisasi dengan Stiker Radio Frequency Identification (RFID) yang ditempelkan di bagian depan kendaraan.

Sebagai komitmen dari JMTO dalam mendukung transformasi digital di sektor transportasi, JMTO memperkenalkan pembaruan pada Aplikasi Travoy dengan fitur baru yaitu Travoy Journey.

Fitur ini dirancang untuk memandu pengguna dalam merencanakan dan memantau perjalanan pengguna di jalan tol khususnya di ruas-ruas tol yang ada di Pulau Jawa.

Dengan Travoy Journey pengguna dapat melihat estimasi waktu perjalanan, informasi lalu lintas secara real-time serta mendapatkan rekomendasi rute alternatif yang lebih efisien.

Inovasi ini diharapkan dapat meningkatkan kenyamanan dan keamanan bagi pengguna jalan tol, sekaligus mendukung kelancaran mobilitas di ruas-ruas tol yang dikelola oleh JMTO.

Menurut Yoga, hasil positif ini merupakan bukti nyata dari komitmen JMTO untuk terus berinovasi, bekerja keras, dan memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat.

"Kami optimis dengan strategi yang tepat dan kerja sama yang solid, PT Jasamarga Tollroad Operator akan terus berkembang dan memberikan manfaat yang signifikan bagi seluruh pemangku kepentingan," tuturnya.

(NIA DEVIYANA)

IDXChannel – Presiden Terpilih Prabowo Subianto disebut-sebut bakal membentuk superholding BUMN. Lembaga baru ini bakal menggantikan Kementerian BUMN selaku pemegang saham perusahaan pelat merah.

Associate Director BUMN Research UI, Toto Pranoto menilai, perubahan Kementerian BUMN menjadi superholding harus memiliki payung hukum alias regulasi, terutama kebijakan otoritas menyangkut perubahan nomenklatur.

Menurutnya, bila pemerintah memutuskan mengubah nomenklatur dari Kementerian BUMN menjadi badan baru, maka badan tersebut perlu dibentuk.

“Ya, kalau misalnya nomenklatur berubah menjadi badan, ya kan berarti pengelola menjadi badan ya, bukan lagi Kementerian BUMN,” ujar Toto saat ditemui di kawasan Jakarta Pusat, Selasa (8/10/2024).

Kendati begitu, perubahan harus dilakukan secara hati-hati dan bertahap. Toto menilai, pemerintah tidak perlu melakukan perubahan secara ekstrem. Dalam konteks transisi, posisi Kementerian BUMN tetap diperlukan sebagai regulator atau policy maker.

Sementara itu, Kepala Badan menjalankan fungsi eksekutif dan mengeksekusi berbagai aksi korporasi (corporate action) dalam konteks pengelolaan perusahaan pelat merah.

“Menurut pendapat saya supaya perubahannya tidak terlalu ekstrem, jadi mungkin secara transisi ya, Kementerian BUMN mungkin tetap ada dalam jangka waktu pendek ini fungsinya sebagai regulator, sebagai policy maker,” kata dia.

“Jadi mungkin nomenklaturnya bisa menjadi Kementerian BUMN/Kepala Badan,” ujarnya menambahkan.

Toto memandang skema di masa transisi bisa diimplementasikan selama 1-2 tahun. Setelah itu, fungsi policy making yang ada di Kementerian BUMN bisa dilebur ke dalam Superholding.

“Dengan model semacam ini mungkin jangka pendek, 1-2 tahun transisinya bisa dijalankan, nanti setelah 2 tahun maka kemudian fungsi policy making yang ada di Kementerian BUMN bisa dilebur ke dalam badan ini. Sehingga badan ini seutuhnya akan bisa seutuhnya bisa menjadi lembaga seperti Temasek atau Khazana,” kata dia.

(Febrina Ratna)