Presiden Prabowo Subianto menghapus utang macet nelayan. Hal ini ditandai dengan ditekennya Peraturan Presiden (PP) Nomor 47 Tahun 2024 tentang Penghapusan Piutang Macet kepada UMKM dalam Bidang Pertanian, Perkebunan, Peternakan, Perikanan dan Kelautan, serta UMKM.

Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono mengatakan berdasarkan data pembiayaan Badan Layanan Umum (BLU), utang nelayan mencapai Rp 600 miliar. Angka ini belum termasuk utang nelayan di bank dan lembaga keuangan lainnya.

"Kalau di kita di BLU, ada sekitar Rp 600 miliar," kata Trenggono di Gedung DPR RI, Jakarta Pusat, Rabu (6/11/2024).

Sayangnya, Trenggono belum mengetahui pasti angka itu merupakan utang dari berapa nelayan. KKP memang memiliki Lembaga Pengelola Modal Usaha Kelautan dan Perikanan (LPMUKP). Lembaga ini juga mengelola, atau memberikan pembiayaan kepada UMKM sektor kelautan dan perikanan.

Kemudian, terkait syarat nelayan yang bisa mendapatkan fasilitas penghapusan kredit macet tersebut, Trenggono mengatakan akan disusun lagi dalam aturan turunan. Tetapi salah satu sasaran atas kebijakan itu bagi nelayan yang terdampak akibat COVID-19.

"Yang akibat dari karena COVID-19, dan lain sebagainya, tapi yang seperti apanya kan saya belum bisa bicara, karena itu menunggu PP, PP-nya sedang proses. Jadi dari situ nanti kemudian kita akan lihat" ungkapnya.

Sebagai informasi, Presiden Prabowo Subianto meneken Peraturan Pemerintah (PP) yang menghapus tagihan kredit UMKM di bidang Pertanian, Perkebunan, Peternakan hingga kelautan hari ini. Hal ini dilakukan Prabowo setelah mendengar saran dan aspirasi dari berbagai pihak.

"Pada hari ini Selasa 5 November 2024, saya akan tanda tangani PP Nomor 47/2024 tanggal 5 November 2024 tentang Penghapusan Kredit Piutang Macet kepada UMKM di Bidang Pertanian Perkebunan Peternakan dan Kelautan dan UMKM lainnya," katanya di Istana Merdeka, Jakarta Pusat, Selasa (5/11/2024) kemarin.

Prabowo berharap kebijakan ini akan membantu memuluskan UMKM di sektor tersebut. Adapun aturan teknisnya bakal ditindaklanjuti oleh kementerian dan lembaga (K/L) terkait.

Presiden Prabowo Subianto mulai membahas lanjutan kerja sama proyek tersebut dengan PM Singapura Lawrence Wong. Pembahasan dilakukan saat kunjungan kenegaraan Wong untuk menemui Prabowo di Istana Merdeka, Jakarta Pusat.

Prabowo bilang Indonesia akan menindaklanjuti kerja sama tangkap simpan karbon dengan Singapura.

"Kami juga sepakat menindaklanjuti kerja sama penangkapan dan penyimpanan karbon, carbon capture storage," ungkap Prabowo usai melakukan pertemuan bilateral di Istana Merdeka, Jakarta Pusat, Rabu (6/11/2024).

Senada, Lawrence Wong mengatakan potensi kerja sama antara Singapura dan Indonesia soal simpan tangkap karbon memang dibahas dalam pertemuan hari ini. Dia mengatakan proyek energi bersih bisa menjadi mesin pertumbuhan ekonomi baru bagi kedua negara.

"Kami juga berdiskusi tentang bagaimana kita bekerja sama di sektor energi bersih dan keberlanjutan. Ini akan menjadi mesin pertumbuhan baru bagi negara kita, terutama saat kita mewujudkan proyek penangkapan dan penyimpanan karbon lintas batas di tahun-tahun mendatang," tegas Wong.

Dalam catatan detikcom, pada Februari 2024 yang lalu, Singapura sudah meneken komitmen letter of intent (LOI) dalam rangka kegiatan Carbon Capture and Storage (CCS) cross border dengan Indonesia. Kesepakatan ini ditandatangani oleh Wakil Sekretaris (Industri) Kementerian Perdagangan dan Industri Singapura Keith Tan dengan perwakilan Kemenko Kemaritiman dan Investasi.

Dalam LOI tersebut, Indonesia dan Singapura menegaskan pentingnya CCS sebagai metode dekarbonisasi, dan potensi CCS untuk mendukung kegiatan industri yang berkelanjutan dan menciptakan peluang ekonomi baru. Salah satu poinnya juga menyebut soal potensi ekspor impor karbon di Indonesia.

(hal/fdl)

Presiden Prabowo Subianto meneken Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 47 Tahun 2024 tentang Penghapusan Kredit Piutang Macet kepada UMKM di Bidang Pertanian Perkebunan Peternakan dan Kelautan. Aturan ini menandai langkah penghapusan utang atau tagihan kredit UMKM di bidang tersebut.

Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan (Zulhas) menyambut baik langkah tersebut. Menurutnya, hal ini sebagai aksi nyata pemerintah untuk mendukung masyarakat pertanian hingga nelayan.

"PP penghapusan itu bagus sekali, itu lihat kesungguhannya Pak Presiden (Prabowo) untuk keseriusan berpihak kepada UMKM, khususnya pertanian dan perikanan," kata Zulhas di Kementerian Pertanian, Jakarta Selatan, Rabu (6/11/2024).

Pandangan serupa juga disampaikan oleh Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman. Ia mewakili para petani dan nelayan mengucapkan terima kasih atas perhatian besar terhadap sektor pertanian. Hal ini termasuk juga visi swasembada pangan hingga pemberian fasilitas pertanian.

"Ini perhatian Bapak Presiden di sektor pertanian itu luar biasa. Yang pertama adalah swasembada, yang kedua dia memberikan fasilitas atau fasilitas seperti pupuk, benih, alat mesin pertanian diberikan luar biasa. Pupuk contohnya dinaikkan dua kali lipat yaitu 100%," kata Amran dalam kesempatan yang sama.

Amran mengatakan, langkah ini juga mendapat respons positif dari para petani dan nelayan. Menurutnya, langkah penghapusan utang ini dibutuhkan untuk kesinambungan bisnisnya agar tidak meminjam ke tempat lain.

"Bisa sudah meminjam bisa meminjam ke perbankan kembali. Jangan meminjam ke rentenir yang bunganya lebih tinggi. Jadi sudah bisa berkelanjutan berusaha UMKM di sektor pertanian," kata dia.

Saat ditanya lebih lanjut terkait mekanisme penghapusan utang tersebut, Amran belum dapat menjelaskannya. Menurutnya hal ini akan diatur oleh Menteri Keuangan Sri Mulyani dengan BUMN perbankan. Ia juga berharap, langkah ini bisa menjadi awalan agar ke depan tidak ada lagi utang-utang yang menunggak.

"Ya kita doakan, kita support dari hulu agar saudara-saudara kita, yang punya utang bisa bekerja produktif sehingga mereka tidak lagi ada utang menunggak," ujar Amran.

Saksikan juga video: Kesan Zulhas-Cak Imin Ikuti Retret Kabinet Merah Putih di Magelang

[Gambas:Video 20detik]

Nilai Utang yang Dihapus

Sebagai informasi, Menteri Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) Maman Abdurrahman menjelaskan, nilai utang yang dihapuskan maksimal Rp 500 juta untuk usaha dan Rp 300 juta untuk perorangan. Penghapusan utang ini akan dilakukan melalui bank-bank pelat merah atau himbara.

"Rata-rata maksimal untuk badan usaha itu maksimal Rp 500 juta yang utang piutangnya berutang maksimal Rp 500 juta. Untuk perorangan 300 juta," kata Maman di Istana Kepresidenan Jakarta Pusat, Selasa (5/11/2024).

Ia menekankan, kebijakan ini hanya akan menyasar golongan masyarakat yang memenuhi syarat dan kualifikasi tertentu. Pertama, masyarakat yang terdampak bencana.

"Ini bagi para pelaku UMKM yang bergerak di sektor pertanian dan perikanan maupun perkebunan yang memang notabene terkena beberapa permasalahan yaitu misalnya gempa bumi bencana alam dan Covid," ujarnya.

Kedua, penghapusan utang akan diberikan kepada para pelaku-pelaku UMKM yang bergerak di sektor pertanian dan perikanan yang notabene memang sudah tidak memiliki kemampuan bayar, serta sudah jatuh tempo.

"Jadi ini yang memang yang betul-betul sudah tidak memiliki kemampuan lagi dan itu rentangnya sekitar 10 tahunan. Jadi saya mau sampaikan ini tidak semua pelaku UMKM (dihapuskan utangnya)," kata dia.

"Artinya bagi pelaku-pelaku UMKM lainnya yang memang memiliki dan dinilai oleh Bank Himbara kita masih memiliki kekuatan untuk terus jalan ya tidak diberikan," sambungnya.

Menteri Koperasi (Menkop) Budi Arie Setiadi membeberkan program 100 hari kerja usai dilantik menjadi pembantu Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Setidaknya ada tiga program yang akan dicapai.

"Dalam 100 hari ke depan Kementerian Koperasi menargetkan 3 program untuk dicapai," kata BudiArie dalam rapat kerja dengan Komisi VI DPR RI, Jakarta, Rabu (6/11/2024).

Target pertama dalam 100 hari kerja yakni memastikan konsistensi produk minyak untuk rakyat. Produk tersebut kemudian akan didistribusikan ke wilayah sekitar produksi dan sisanya dipasarkan melalui marketplace.

"Salah satu produk koperasi binaan Kementerian Koperasi adalah minyak untuk rakyat. Dalam 100 hari ke depan, Kementerian Koperasi akan fokus menjaga kontinuitas produksi untuk kemudian didistribusikan ke wilayah sekitar lokasi produksi. Surplus dari produksi tersebut akan dipasarkan melalui marketplace," beber Budi Arie.

Target kedua yakni melakukan uji coba atau piloting di 10 titik lokasi untuk memastikan koperasi terlibat dalam penyediaan bahan pangan untuk mendukung program makan bergizi gratis (MBG). "Kementerian Koperasi akan melakukan piloting di 10 titik lokasi untuk memastikan koperasi terlibat sebagai supplier penyedia bahan pangan untuk mendukung program MBG," imbuhnya.

Target ketiga yakni menyelesaikan tunggakan Kredit Usaha Tani (KUT) berupa hapus buku dan hapus tagih. Berdasarkan catatannya, terdapat Rp 5,70 triliun tunggakan KUT di perbankan.

"Berdasarkan pemetaan Kementerian Koperasi dan pihak perbankan, terdapat jumlah tunggakan KUT sebesar Rp 5,699 triliun. Dalam 100 hari kerja kami akan melakukan koordinasi dengan pihak BPKP dan Kejaksaan Agung untuk menentukan solusi kebijakan guna memfasilitasi penyelesaian tunggakan KUT," jelas Budi Arie.

Simak juga video: Budi Arie Tak Ingin Makan Bergizi Gratis Ada Barang Impor

[Gambas:Video 20detik]

Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono bertemu sejumlah perwakilan nelayan Pantura usai ditekennya Peraturan Presiden (PP) Nomor 47 Tahun 2024 tentang Penghapusan Piutang Macet kepada UMKM dalam Bidang Pertanian, Perkebunan, Peternakan, Perikanan dan Kelautan, serta UMKM lainnya, Selasa (5/11) malam.

Trenggono menyebut, terbitnya kebijakan penghapusan utang sebagai bentuk pembelaan pemerintah kepada masyarakat kecil, termasuk para nelayan. Pihaknya akan segera mengkaji lebih detail mengenai PP itu dan akan melakukan tindak lanjut.

"Langkah Presiden Prabowo jelas sekali, pembelaan kepada masyarakat kecil. Kami akan mempelajari secara detail mekanisme penghapusan utang ini dan segera tancap gas melakukan tindak lanjutnya," ungkap Trenggono dalam keterangannya, Rabu (6/11/2024).

Trenggono menjelaskan, syarat dan mekanisme penghapusan utang para nelayan bisa saja dibuatkan dalam regulasi Peraturan Menteri. Terpenting, penghapusan utang memberikan kesempatan kepada nelayan untuk bisa kembali bahkan lebih produktif.

Terkait jumlah UMKM yang berutang, pihaknya masih menghitung. Dia berjanji hitungan dan mekanismenya dapat segera diselesaikan dalam waktu dekat. "Segera kita hitung dan siapkan aturannya secara detail," ujarnya.

Sejalan dengan keberpihakan yang sudah ditunjukkan oleh Prabowo di sektor kelautan dan perikanan, Trenggono menerapkan model intervensi pemerintah untuk meningkatkan produktivitas masyarakat nelayan dan pembudidaya sebagai produsen pangan biru.

Intervensi yang dimaksud berupa pembangunan sarana prasarana atau infrastruktur perikanan modern menggunakan anggaran KKP. Sejauh ini KKP sudah membangun modeling budi daya rumput laut, udang, lobster, dan nila salin di berbagai daerah Indonesia. Program modeling masih akan terus dilanjutkan hingga lima tahun mendatang.

"Kuncinya memang intervensi, pemerintah harus turun tangan. Kalau itu untuk kepentingan ketahanan pangan enggak bisa enggak, pemerintah harus melakukan itu, dan tidak akan pernah rugi karena dampak pertumbuhan yang dihasilkan akan sangat besar," pungkasnya.

Perwakilan Serikat Nelayan Tradisional, Kajidin mengatakan nelayan di wilayahnya menyambut baik kebijakan penghapusan utang yang diteken oleh Presiden Prabowo. Dia mengakui banyak nelayan yang berutang ke perbankan untuk memenuhi biaya operasional melaut.

"Bagi nelayan ini sangat disambut gembira sekali, terlebih di kondisi saat ini penghasilan menurun sementara kebutuhan operasional tetap tinggi. Lalu ada penandatanganan kebijakan ini, tentu kita sangat menyambut antusias sekali," terangnya.

Dia berharap program penghapusan utang ini nantinya berjalan tepat sasaran. Untuk itu dia meminta kementerian dan lembaga (K/L) yang menangani untuk turun langsung ke lapangan memastikan siapa-siapa saja yang berhak menerima bantuan penghapusan utang tersebut.

"Mungkin dari kementerian terkait datang ke lokasi untuk melihat mana-mana saja sih yang memang layak utangnya diselesaikan. Artinya ada nelayan kecil, menengah dan juga modern, dan ini bisa dilihat, jadi programnya tepat sasaran dan memiliki skala prioritas," harapnya.

PT AXA Mandiri Financial Services (AXA Mandiri) meluncurkan Asuransi Mandiri Masa Depan Sejahtera. Produk asuransi dwiguna ini memberikan perlindungan jiwa dengan manfaat meninggal dunia dan manfaat akhir masa asuransi, di mana jumlah serta waktu pembayaran manfaat dapat disesuaikan dengan rencana kebutuhan keluarga.

Presiden Direktur AXA Mandiri, Handojo G. Kusuma mengatakan lewat deretan manfaat tersebut, produk asuransi ini dapat turut membantu melindungi nasabah sekaligus mewujudkan cita-cita keluarga seperti memberikan pendidikan berkualitas untuk anaknya.

"Sejalan dengan tagline yang kami bawa, 'Bangga Anakku Pasti Bisa Kuliah!', AXA Mandiri percaya Asuransi Mandiri Masa Depan Sejahtera dapat menjadi solusi perencanaan keuangan dengan melindungi masyarakat dari risiko keuangan kedepannya. Khususnya, mendukung para orang tua memberikan masa depan yang lebih baik, sehingga anak-anaknya bisa mengenyam bangku kuliah," kata Handojo G. Kusuma dalam keterangan tertulis, Rabu (6/11/2024).

Sementara itu, Direktur AXA Mandiri Rudi Nugraha mengatakan pihaknya produk teranyar ini mampu meringankan beban orang tua dan memberikan perlindungan dari inflasi biaya pendidikan yang terus meningkat. Pasalnya, Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat biaya pendidikan setiap tahunnya terus naik antara 10-15%. Melalui kondisi ini, para orang tua pun harus mulai menyiapkan rencana keuangan sedini mungkin, salah satunya dengan menggunakan manfaat asuransi dwiguna.

"Asuransi Mandiri Masa Depan Sejahtera memberikan kemudahan dan fleksibilitas kepada nasabah dalam menentukan besaran jumlah manfaat akhir masa asuransi dan waktu pembayaran manfaat. Kemudahan dan fleksibilitas ini memudahkan orang tua yang sedang menyiapkan rencana pendidikan anaknya di masa depan," tutur Rudi Nugraha.

Di sisi plan, Asuransi Mandiri Masa Depan Sejahtera menawarkan dua pilihan yaitu Plan Optima dan Plan Maksima. Ada banyak manfaat yang diberikan Plan Maksima jika nasabah terjadi risiko meninggal dunia pada nasabah adalah manfaat meninggal dunia, manfaat pembebasan premi , dan manfaat akhir masa asuransi.

Sedangkan, deretan manfaat yang diberikan Plan Optima jika nasabah terjadi risiko meninggal dunia pada nasabah adalah manfaat meninggal dunia dan manfaat tunai sekaligus.

Namun jika tidak terjadi risiko meninggal dunia nasabah tidak perlu merasa rugi karena Asuransi Mandiri Masa Depan Sejahtera tetap memberikan Manfaat Akhir Masa Asuransi baik untuk Plan Optima maupun Plan Maksima.

"Selain itu, AXA Mandiri juga memberikan kesempatan kepada nasabah untuk berkontribusi membantu anak-anak berkebutuhan khusus. Dalam program ini, untuk setiap pembelian produk Asuransi Mandiri Masa Depan Sejahtera oleh nasabah, AXA Mandiri akan menyisihkan dana sebesar Rp 250.000 yang akan digunakan untuk pemberian beasiswa bantuan pendidikan ke Sekolah Luar Biasa (SLB) Budi Daya Jakarta Timur untuk peserta didik berkebutuhan khusus/penyandang disabilitas," tutupnya.

Sebagai informasi tambahan, produk teranyar AXA Mandiri ini bisa ditemukan di seluruh cabang Bank Mandiri. Informasi lebih lengkap tentang Asuransi Masa Depan Sejahtera dapat dilihat melalui tautan berikut https://bit.ly/AsuransiMandiriMasaDepanSejahtera.

Wakil Menteri Ketenagakerjaan (Wamenaker) Immanuel Ebenezer Gerungan kunjungan kerja ke kawasan industri smelter Indonesia Morowali Industrial Park (IMIP) di Sulawesi Tengah. Immanuel berharap industri smelter berperan aktif mewujudkan pembangunan ketenagakerjaan yang fokus pada perlindungan dan pemenuhan hak pekerja.

Namun sebagai sektor dengan risiko tinggi, industri smelter memerlukan tata kelola yang baik untuk memastikan kontribusi positif terhadap pertumbuhan ekonomi dan penciptaan lapangan kerja.

"Industri smelter memiliki potensi besar dalam mendukung ekonomi nasional. Namun, hal ini hanya bisa tercapai jika industri ini mengedepankan norma ketenagakerjaan dan penerapan K3 yang ketat," ujar Immanuel dalam siaran persnya, ditulis Selasa (5/10/2024).

Ia juga menyoroti beberapa isu negatif yang sering mengiringi industri smelter, seperti penggunaan tenaga kerja asing yang tidak sesuai, penerapan K3 yang tidak memadai, serta kondisi hubungan kerja yang kurang kondusif.

Ia meminta industri smelter untuk terus berbenah dan menjadi contoh dalam penerapan norma ketenagakerjaan dan K3 yang baik guna memastikan kelangsungan usaha serta kenyamanan bekerja bagi para tenaga kerja.

Ia juga mengingatkan insiden kecelakaan kerja yang terjadi harus menjadi pelajaran penting. "Keselamatan kerja adalah segalanya. Tidak boleh ada lagi kecelakaan kerja di sektor ini. Perusahaan harus berbenah dan mematuhi regulasi serta SOP yang berlaku," tambahnya.

Selain itu, ia mengajak pengusaha dan serikat pekerja untuk berperan aktif dalam meningkatkan penerapan K3 di industri smelter. Kolaborasi yang kuat antara kedua pihak diharapkan mampu menciptakan standar keselamatan yang tinggi, menjaga kesejahteraan pekerja, dan mendukung produktivitas perusahaan.

Untuk mencegah potensi pelanggaran di industri smelter, Wamenaker memaparkan beberapa langkah konkret yang perlu dijalankan oleh perusahaan. Pertama, seluruh industri smelter diwajibkan menerapkan dan melakukan audit Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (SMK3) secara terstruktur.

Kedua, perusahaan perlu melakukan pemeriksaan dan pengujian berkala terhadap potensi bahaya di lingkungan kerja, baik yang bersifat fisik, kimia, biologi, ergonomi, maupun psikologi, untuk memastikan keamanan peralatan kerja. Ketiga, mendorong pembentukan Panitia Pembina K3 (P2K3) diharapkan dapat memperkuat pengawasan K3 di tempat kerja.

Keempat, terus melakukan pembinaan untuk memastikan kepatuhan terhadap norma ketenagakerjaan dan K3 di industri smelter. Kelima, perusahaan diharapkan berkontribusi dalam penyediaan tenaga kerja yang kompeten melalui pelatihan kerja untuk skilling, upskilling, dan reskilling. Terakhir, mendorong industri smelter pengembangan forum dialog sosial guna mencegah dan menyelesaikan permasalahan hubungan industrial.

Salah satu produsen yang menggeber penanaman wood pallet yakni PT Biomasa Jaya Abadi di Gorontalo. Bersama kedua mitranya, PT Bayan Tumbuh Lestari (BTL) dan PT Inti Global Laksana (IGL), menanam sebanyak 25.500 pohon gamal di area seluas 5 hektare. BTL pertama kali menanam gamal pada 20 Mei 2022 lalu. Hingga saat ini, jumlah pohon gamal yang telah BTL tanam mencapai sekitar 11.014.500 pohon di area seluas ±2.145 hektare.

Direktur BJA Group Burhanuddin mengatakan, penanaman pohon gamal yang ke-11 juta ini untuk mengembangkan bioenergi dan menjaga pelestarian lingkungan. Melalui langkah nyata ini, BJA Group mewujudkan dan memberikan kontribusi positif bagi keberlanjutan sumber daya energi di masa depan.

"Dalam setiap pohon gamal yang ditanam, kita menanam komitmen untuk menghijaukan masa depan kita semua dan membangun lingkungan kita serta menanam harapan untuk masa depan yang berkelanjutan sebagai sumber penghidupan anak negeri di Kabupaten Pohuwato," ujar Burhanuddin, di Jakarta, Minggu (3/11/2024).

Pohon gamal merupakan tanaman yang nantinya akan menjadi bahan baku untuk diolah menjadi wood pellet oleh BJA. Tanaman gamal termasuk tanaman Terubusan yang dapat dilakukan 4 hingga 5 kali panen dalam satu kali tanam dengan siklus panen 4 tahun sekali.

Di samping merupakan sumber bahan baku energi baru terbarukan, gamal juga merupakan tanaman yang sangat signifikan untuk menjaga konservasi karena tumbuh cepat dengan densitas 5.000 pohon per hektare atau jarak tanam 2x1 meter dan penyebaran perakaran yang luas.

Saat ini BJA bersama IGL dan BTL telah menyerap tenaga kerja sebanyak 1.130 orang, setara dengan 27% dari jumlah tenaga kerja di Pohuwato. Dari jumlah tersebut, jumlah tenaga kerja asal Pohuwato mencapai sekitar 76% dari total karyawan sedangkan jumlah tenaga kerja asal Provinsi Gorontalo mencapai 85%. Dari penghasilan yang diperoleh karyawan BJA Group, perputaran uang di Pohuwato mencapai lebih dari Rp4 miliar per bulan yang berdampak terhadap peningkatan ekonomi daerah dan kesejahteraan masyarakat.

(rrd/rir)

Aset industri asuransi di Indonesia tembus Rp 1.142 triliun pada bulan September 2024. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mencatat jumlah tersebut naik sebesar 2,46% dibandingkan periode yang sama tahun lalu.

"Aset industri asuransi di September 2024 mencapai Rp 1.142 triliun atau naik 2,46% year-on-year," kata Kepala Eksekutif Pengawas Perasuransian, Penjaminan, dan Dana Pensiun (PPDP) OJK Ogi Prastomiyono dalam konferensi pers RDKB secara virtual, Jumat (1/11/2024).

Kemudian dari sisi asuransi komersil, total aset mencapai Rp 922,48 triliun atau naik 3,81% year-on-year. Sementara akumulasi pendapatan premi mencapai Rp 245,42 triliun atau naik 5,77%.

"Adapun kinerja asuransi komersil berupa akumulasi pendapatan premi mencapai Rp 245,42 triliun atau naik 5,77% year-on-year yang terdiri dari premi asuransi jiwa yang tumbuh sebesar 2,73%% year-on-year dan premi asuransi umum dan reasuransi yang tumbuh sebesar 9,78% year-on-year," bebernya.

Ogi menyebut kinerja tersebut didukung permodalan yang solid, yang mana secara agregat industri asuransi jiwa dan asuransi umum melaporkan risk-based capital (RBC) masing-masing sebesar 458,31% dan 329,89%, atau masih berada di atas threshold sebesar 120 persen.

Di sisi asuransi non-komersil, total aset tercatat Rp 220,02 triliun atau menurun sebesar 2,80% year-on-year. Lalu pada industri dana pensiun, total aset per September 2024 tumbuh sebesar 10,10% year-on-year dengan nilai sebesar Rp 1.500,06 triliun.

"Untuk program pensiun sukarela, total aset mencatatkan pertumbuhan sebesar 5,60% year-on-year dengan nilai mencapai Rp 380,80 triliun. Untuk program pensiun wajib, total aset mencapai Rp 1.119,26 triliun atau tumbuh sebesar 11,72% year-on-year," terang Ogi.

Sedangkan pada perusahaan penjaminan, nilai aset tumbuh 3,65% year-on-year dengan nilai mencapai Rp 47,58 triliun pada September 2024.

Ungkapan pelaut ulung tak terlahir dari laut yang tenang cocok dikaitkan dengan kapabilitas Direktur Teknologi Informasi (TI) PT Bank Syariah Indonesia Tbk. (BSI) Saladin Dharmanugraha Effendi. Kemampuan Saladin yang mumpuni di bidang cybersecurity, information security, juga IT risk management, terasah karena pengalamannya menghadapi berbagai tantangan terkait TI di sepanjang kariernya.

Saladin berpengalaman lebih dari dua dekade dalam menjalankan berbagai domain TI mulai dari operasi digital hingga IT support, perencanaan strategis TI dan keuangan, hingga pengembangan dan keamanan TI. Pengalaman itu terhimpun setelah Saladin menamatkan pendidikan tinggi dan mendapatkan gelar sarjananya di Swinburne University of Technology, Melbourne, Australia (1994 - 1999).

"Saya kuliah di Melbourne, dalam perjalanan sekolah itu saya senang sama robotik. Saya senang sama engineering seperti bikin die cast pada mesin Plastic Injection Molding. Akhirnya saya banyak dealing bikin bahasa pemrograman dan dengan software design CAD/CAM (Computer Aided Design dan Computer Aided Manufacturing). Saya jadi senang di area sana," ujar Saladin dalam keterangan tertulis, Jumat (1/11/2024).

Saladin memulai kariernya di perusahaan swasta nasional di bidang perangkat hardware dan software. Pada akhir 2000-akhir 2003, dia berkarier di salah satu anak usaha Astra Group, dengan jabatan terakhir sebagai Senior Technology Consultant.

Pada 2003, Saladin berkarier di Bank Mandiri, menangani special project untuk roll out Core Banking, Electronic Channel, sehingga pengalaman Saladin di dunia TI kian ditempa. Pada 2006, Saladin memiliki jabatan Head of Competence (HoC) Bank Mandiri. Lalu, Saladin berkarir di HSBC sejak 2006 hingga 2014. Ia menduduki posisi Head of Information Technology, Senior Vice President (SVP) HSBC IMO (Indonesia Management Office).

Setelah HSBC, Saladin berkarier sebagai Chief Information Office di Bank Muamalat Indonesia (2014-2018). Pada 2018, ia kembali ke Bank Mandiri untuk membangun cybersecurity. Dia semakin tertantang karena sistem keamanan siber yang dibangun adalah IT security management secara bankwide di bawah Chief Information Security Officer (CISO).

Karier cemerlang Saladin tak lepas dari peran dan dukungan keluarga. Saladin adalah anak tunggal yang dibesarkan di keluarga dokter. Ayahnya, seorang dokter spesialis penyakit dalam, sedangkan ibunya seorang dokter umum dan menjadi dosen di Institut Pertanian Bogor.

Tantangan Adalah Keberuntungan

Menurut Saladin, tantangan yang dia hadapi di dunia kerja dan pengalamannya terkait IT adalah sebuah keberuntungan dan anugerah. Dia menilai Allah SWT selalu mempersiapkan kapasitas dan kapabilitasnya sebelum menerima suatu tantangan yang lebih besar.

"Buat saya blessing dari Allah. Maksudnya, tidak banyak orang yang akan diberikan opportunity seperti saya. Apa lagi saat masuk kembali ke Bank Mandiri, saya diberi kesempatan membangun CISO," kata dia mengenang.

Pada 2022, Saladin mendapat kesempatan untuk mengikuti course CISO selama 6 bulan di Carnegie Mellon University, Amerika Serikat (AS). Program ini diikuti melalui seleksi ketat, dengan peserta dari berbagai lembaga internasional seperti Federal Bureau of Investigation (FBI) AS, Drug Enforcement Administration (DEA) AS, hingga Department of Justice (DOJ) AS. Ia satu-satunya peserta dari Indonesia.

Untuk memperkaya kemampuannya, pada 2023 Saladin 'sekolah' lagi, masih di Carnegie Mellon University mengambil topik Chief Data Officer (CDataO). Dia menyadari bahwa data adalah komoditas berharga di masa depan, data ini perlu di-maintain integritasnya oleh pihak yang memiliki integritas dan kredibilitas tinggi, dalam hal ini melindungi data data bank dan nasabah.

Jatuh Cinta kepada BSI

Ketika anak usaha Bank Mandiri yaitu BSI mengalami gangguan IT pada 2023, Saladin menjadi bagian tim yang menangani masalah tersebut.

"Sebenarnya cinta pertama saya terhadap BSI itu tumbuh dan menguat sejak hari pertama BSI ini lahir," kenangnya.

Kecintaan terhadap BSI juga tumbuh karena ikatan batinnya dengan Bumi Serambi Mekkah. Saladin kecil menempuh pendidikan sekolah dasar di Aceh. Saat masalah keamanan siber mengganggu operasional BSI, Saladin dihubungi oleh temannya di Aceh yang menanyakan apakah layanan digital BSI bisa kembali beroperasi.

Di sisi lain, temannya tersebut tidak mau berpindah bank. Dari pengalaman itu Saladin kian menyadari, BSI memiliki value mendasar yang besar di mata nasabahnya.

"Saya orangnya gak sentimental. Tapi saat itu saya sedih sekali. Ternyata bank ini (BSI) dari dasarnya sudah punya value. Nasabahnya begitu loyal," kenangnya.

Semangat Saladin makin menyala untuk menyelesaikan masalah yang ditimbulkan gangguan tersebut. Karena itu pula Saladin ditawari menjadi Direktur IT BSI. Perjalanan baru dimulai, Saladin semakin memahami BSI, termasuk terkait produk layanan sosial dan spiritual.

Hal ini membuat Saladin semakin mencintai BSI. Dia melihat BSI memiliki value baik terhadap dirinya dan Indonesia secara umum. Dia berpikir, bekerja di tempat yang baik, hasilnya pun akan baik secara dunia maupun akhirat.

Saladin semakin mencintai BSI, ketika kedua orang tuanya meninggal di tahun yang sama pada 2021. Saat itu dia berpikir Allah SWT telah memanggil kedua ladang pahala baginya. Saladin pun berdoa, meminta diberi ladang pahala di dunia.

BSI adalah jawabannya. Karena BSI mengemban amanah besar, memajukan perekonomian syariah Indonesia dengan potensi besar demi kesejahteraan bangsa. BSI diproyeksikan menjadi bank kebanggaan Indonesia yang mengglobal, sehingga Saladin tak ragu turut serta membangunnya.

Transformasi Digital Terus Dijalankan

Saladin pun menegaskan, kepercayaan yang didapat BSI karena value mendasar dari Perseroan harus dijaga pula melalui upaya atau strategi TI yang dirumuskan melalui roadmap yang jelas dan berdampak jangka panjang.

Untuk itu, dia mengatakan perlu SDM yang memiliki kapabilitas terbaik. Menurutnya, cara terbaik untuk memenuhi kebutuhan tersebut adalah melakukan transformasi culture dan digital secara beriringan dengan mendorong timnya agar mengambil pendidikan terkait TI yang lebih advance.

Karena kepercayaan stakeholder dari nasabah hingga pemerintah harus dijaga. Dia berkomitmen untuk mengawal implementasi core banking yang mumpuni. BSI terus melakukan progressive improvement dan bangkit dari insiden Mei 2023.

Transformasi digital harus terus dijalankan, adopsi teknologi terkini seperti AI dan robotik sudah menjadi roadmap agar dapat beradaptasi dalam ekosistem digital.

"Sekarang menjaga trust bagaimana? Kemudahan sudah pasti. Keamanan sudah pasti. Yang ketiga, bank ini harus sejalan keinginan nasabah. Bank ini punya fondasi yang bagus, dikasih amanah negara, punya sebuah sistem, produk yang bagus. Disempurnakan dengan penguatan roadmap-nya ke depan mau seperti apa. Masyarakat biar trust," lanjutnya.

Pria pecinta kucing ini kini harus memastikan stabilitas operasional digital terjaga dan menjadi program utamanya. Upaya strategis menjaga stabilitas ini disebutnya sebagai Hygiene Factor. Hygiene Factor terus berkembang seiring dinamika teknologi dan menjadi bagian dari roadmap pengembangan TI Perseroan.

Nasib pembangunan calon tol terpanjang di Indonesia, Tol Gedebage-Tasikmalaya-Cilacap (Getaci), masih belum jelas usai beberapa kali gagal lelang. Pemerintah berencana memangkas prioritas pembangunan tol ini hanya sampai Tasikmalaya.

"Itu yang sekarang lagi kita kaji. Tadinya memang sampai Ciamis, ada wacana kita pendekkan sedikit sampai Tasikmalaya. Ini bertahap, jadi kita kerjakan dulu sampai Tasikmalaya, beberapa tahun kemudian baru kita lanjutkan lagi. Angkanya belum keluar, nanti akhir tahun," ujar Direktur Jenderal Pembiayaan Infrastruktur (DJPI) Kementerian Pekerjaan Umum Triono Junoasmono, Selasa (29/10/2024).

Pembangunan Tol Getaci bila ditotal dari Gedebage sampai Cilacap berjarak 206,65 kilometer, dan akan menghubungkan Provinsi Jawa Barat dan Jawa Tengah. Kemudian, prioritas pembangunan tol ini dipangkas sampai ke Ciamis dan hanya berjarak 108 km. Rencananya, lelang pembangunan Tol Getaci akan diperpendek lagi, hanya sampai Tasikmalaya.

Sebagai informasi, Getaci belum menjadi tol terpanjang di Indonesia karena hanya memiliki panjang 108 km jika pembangunan bertahap sampai Ciamis. Sedangkan Tol Cikopo-Palimanan atau Cipali membentang sepanjang 116,75 kilometer.

Dengan dipangkasnya prioritas penyelesaian proyek ini, angka investasi yang dibutuhkan berkurang, dari semula Rp 56,2 triliun menjadi Rp 37,64 triliun. Triono belum merincikan angka investasi bila dipangkas lagi sampai Tasikmalaya.

Berdasarkan catatan detikcom, proyek tol tersebut sempat mengalami gagal lelang karena badan usaha jalan tol (BUJT) peserta pra-kualifikasi terafiliasi dengan BUJT terdahulu yang telah membatalkan tender. Selain itu, Triono mengakui permasalahan gagal lelang karena biaya proyek yang terbilang mahal.

"Karena tidak boleh ada conflict of interest dari yang sebelumnya, jadi sekarang harus betul-betul tidak ada aliansi dari yang sebelumnya. Getaci lagi kita finalkan kajiannya, mudah-mudahan tahun ini bisa selesai dan tahun depan bisa lelang," tandas Triono.

Badan Kepegawaian Negara (BKN) mengingatkan para Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) 2024 yang sekitar nanti lolos seluruh tahapan seleksi untuk menyiapkan dana darurat.

"Early warning buat pelamar #SeleksiCPNS2024 siapa tahu jadi salah satu yang lolos sampai tahap akhir. Siapkan dana darurat terutama awal-awal masuk kerja," tulis BKN dalam Instagram resminya (@bkngoidofficial).

Dana darurat ini menjadi penting mengingat para CPNS yang berhasil lolos seleksi ini masih harus menjalani masa percobaan selama 1 (satu) tahun sebelum diangkat menjadi PNS.

Selama masa percobaan inilah para CPNS lolos seleksi ini hanya mendapat 80% dari gaji normalnya jika sudah resmi diangkat sebagai PNS. Sehingga dianggap belum stabil secara finansial. "Dianggap sudah mapan financial sama circle padahal baru diangkat CPNS, gaji masih 80%" terang BKN.

Sebagai informasi, aturan terkait pemberian gaji CPNS sudah tertuang dalam Peraturan BKN Nomor 1 Tahun 2024. Dalam aturan ini lah para Calon PNS diberikan gaji pokok sebesar 80% dari gaji pokok yang diberikan kepada PNS selama masa percobaan berlangsung.

"Penyesuaian gaji pokok calon pegawai negeri sipil dihitung 80% (delapan puluh persen) dari gaji pokok baru dengan masa kerja golongan yang dimiliki calon pegawai negeri sipil yang bersangkutan," tulis Pasal 10 aturan itu.

Sedangkan untuk aturan terkait para CPNS yang lolos seleksi harus mengikuti masa percobaan selama 1 tahun tertuang dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 11 Tahun 2017.

"Calon PNS sebagaimana dimaksud dalam pasat 33 wajib menjalani masa percobaan selama 1 (satu) tahun," tulis Pasal 34 Ayat 1 PP 11 Tahun 2017.