PT KAI Daop 1 Jakarta melakukan rekayasa operasional kereta api jarak jauh di Jakarta. Ada 26 kereta keberangkatan Stasiun Gambir yang berhenti di Stasiun Jatinegara besok, Sabtu (5/10/2024).

Rekayasa operasional ini dilakukan sebagai antisipasi keterlambatan pengguna kereta api karena pengalihan arus lalu lintas di sejumlah ruas jalan raya menuju area Stasiun Gambir. Seperti diketahui akan ada perayaan HUT TNI ke-79 esok hari di Lapangan Monas yang kemungkinan akan membuat kemacetan panjang di sekitar kawasan Stasiun Gambir.

"Pengaturan tersebut dilakukan untuk mengantisipasi terjadinya kemacetan lalu lintas di beberapa titik akses menuju dan dari Stasiun Gambir karena adanya Upacara Peringatan HUT ke - 79 TNI, yang dilaksanakan di Monas Jakarta, Sabtu 5 Oktober 2024," ujar Plh. Manager Humas KAI Daop 1 Jakarta Tohari dalam keterangannya, Jumat (4/10/2024).

Rekayasa operasi tersebut diharapkan bisa menjadi alternatif keberangkatan bagi para penumpang. Tohari menegaskan penumpang juga tetap diminta dapat berangkat tepat waktu dan dapat menyesuaikan waktu keberangkatannya agar tidak tertinggal oleh KA.

"Untuk informasi lebih lanjut terkait jadwal dan perjalanan KA, masyarakat dapat menghubungi Contact Center KAI melalui telepon di 121, WhatsApp 08111-2111-121, email cs@kai.id, atau media sosial KAI121," tutur Tohari.

Daftar dan Jadwal lengkap 26 kereta yang berhenti di Stasiun Jatinegara, Sabtu 5 Oktober:

1. KA 18A Argo Semeru, berangkat Stasiun Gambir pukul 06.20 WIB;
2. KA 7048A Papandayan, berangkat Stasiun Gambir pukul 06.30 WIB;
3. KA 14 Muria, berangkat Stasiun Gambir pukul 07.00 WIB;
4. KA 2 Argo Bromo Anggrek, berangkat Stasiun Gambir pukul 08.20 WIB;
5. KA 26 Argo Cheribon, berangkat Stasiun Gambir pukul 08.30 WIB;
6. KA 68 Taksaka, berangkat Stasiun Gambir pukul 09.20 WIB;
7. KA 7028A Pangandaran, berangkat Stasiun Gambir pukul 09.30 WIB;
8. KA 62A Sembrani, berangkat Stasiun Gambir pukul 09.50 WIB;
9. KA 22A Argo Cheribon, berangkat Stasiun Gambir pukul 10.10 WIB;
10. KA 80F Manahan, berangkat Stasiun Gambir pukul 10.30 WIB;
11. KA 40A Argo Parahyangan, berangkat Stasiun Gambir pukul 14.12 WIB;
12. KA 20F Argo Merbabu, berangkat Stasiun Gambir pukul 14.20 WIB;
13. KA 58 Brawijaya, berangkat Stasiun Gambir pukul 15.40 WIB;
14. KA 60 Bima, berangkat Stasiun Gambir pukul 17.00 WIB;
15. KA 28 Argo Cheribon, berangkat Stasiun Gambir pukul 18.10 WIB;
16. KA 56 Gajayana, berangkat Stasiun Gambir pukul 18.50 WIB;
17. KA 64 Sembrani, berangkat Stasiun Gambir pukul 19.30 WIB;
18. KA 24 Argo Cheribon berangkat Stasiun Gambir pukul 19.55 WIB;
19. KA 78F Pandalungan, berangkat Stasiun Gambir pukul 20.05 WIB;
20. KA 4 Argo Bromo Anggrek, berangkat Stasiun Gambir pukul 20.30 WIB;
21. KA 8 Argo Lawu, berangkat Stasiun Gambir pukul 20.45 WIB;
22. KA 72 Purwojaya, berangkat Stasiun Gambir pukul 21.10 WIB;
23. KA 70 Taksaka, berangkat Stasiun Gambir pukul 21.40 WIB;
24. KA 7046A Argo Parahyangan Tambahan, berangkat Stasiun Gambir pukul 22.15 WIB;
25. KA 16 Argo Muria, berangkat Stasiun Gambir pukul 22.30 WIB; dan
26. KA 82F Manahan, berangkat Stasiun Gambir pukul 22.50 WIB.

Tarif jalan tol Terbanggi Besar-Pematang Panggang-Kayu Agung segera naik. Penyesuaian tarif dilakukan sesuai Surat Keputusan (SK) Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) No.2420/KPTS/M/2024 pada 17 September 2024.

Executive Vice President (EVP) Sekretaris Perusahaan Hutama Karya, Adjib Al Hakim menyampaikan penyesuaian ini dilakukan sebagai bagian dari langkah perusahaan untuk menjaga keberlanjutan investasi, peningkatan kualitas layanan, serta menjaga performa infrastruktur jalan tol sesuai dengan Standar Pelayanan Minimal (SPM).

"Saat ini sudah saatnya dilakukan penyesuaian tarif, dikarenakan hampir 5 tahun jalan tol ini belum pernah dilakukan penyesuaian tarif sejak awal ditetapkan tarif pada tahun 2020, sementara trafiknya terus meningkat sehingga pemeliharaan dan peningkatan kualitas terus berjalan," ungkap Adjib dalam keterangan resminya, Jumat (4/10/2024).

Penyesuaian tarif sendiri merupakan kebijakan yang perlu diambil sesuai ketentuan Pasal 48 ayat (3) dan (4) UU No. 2/2022 tentang Jalan. Penyesuaian tarif tol dilakukan secara berkala setiap dua tahun dengan mempertimbangkan pengaruh inflasi dan evaluasi terhadap pemenuhan SPM.

Lebih lanjut, Adjib menambahkan bahwa untuk memastikan penyesuaian tarif berjalan lancar serta para pengguna dapat teredukasi terlebih dahulu mengenai manfaat dari penyesuaian tarif ini, Hutama Karya telah melakukan sosialisasi secara masif melalui berbagai kanal komunikasi.

Termasuk melakukan high level meeting dengan Pemerintah Provinsi Lampung maupun Sumatra Selatan serta mengadakan Focus Group Discussion (FGD) Internal Terbatas pada Kamis 3 Oktober dengan mengundang regulator, akademisi, pemerintah provinsi dan tokoh masyarakat.

Dalam diskusi tersebut, Dosen Teknik Universitas Lampung Rahayu Sulistyorini menyampaikan bahwa pengembalian investasi jalan tol di luar Jawa, termasuk Tol Terpeka, memang membutuhkan waktu yang lebih panjang. Di Pulau Jawa, investasi bisa kembali dalam sekitar 10 tahun, sedangkan untuk di Tol Trans Sumatera seperti Terpeka, pengembalian bisa mencapai belasan tahun.

Mengingat tol ini belum pernah mengalami penyesuaian tarif sejak beroperasi, langkah penyesuaian tarif yang dilakukan saat ini sudah tepat dan diharapkan dapat diterima oleh masyarakat.

"Meskipun ada kemungkinan dampak pada volume kendaraan, waktu tempuh yang lebih cepat dan keamanan yang ditawarkan jalan tol tetap menjadi alasan utama bagi masyarakat untuk memilih melintas di tol ini, animo masyarakat untuk melintas di tol ini juga cukup tinggi, terlihat dari banyaknya kendaraan berplat luar kota yang melintas serta peningkatan aktivitas pendidikan dengan banyaknya mahasiswa yang datang dari luar daerah," tutur Rahayu.

Di sisi lain, Staf Ahli Menteri PUPR Bidang Teknologi, Industri, dan Lingkungan Endra S. Atmawidjaja juga menambahkan bahwa Tol Terpeka ini merupakan jalan tol generasi ke-3 yang besaran tarifnya berbeda dengan tol generasi ke-2 seperti Tol Cipali.

"Perlu diketahui bahwa setiap generasi jalan tol memiliki besaran tarif yang berbeda, berdasarkan kajian yang mempertimbangkan nilai investasi, perubahan ruang lingkup, dan berbagai faktor lainnya. Jika jalan tol ini dibangun lima tahun kemudian, tarifnya bisa lebih mahal dari saat ini karena akan masuk ke generasi berikutnya dengan pertimbangan biaya dan standar yang berbeda," ungkap Endra.

Penyesuaian tarif ini diharapkan dapat mendukung kelancaran operasional, meningkatkan kualitas perawatan jalan tol, serta memastikan pelayanan yang optimal bagi pengguna.

Tarif Tol Terbanggi Besar Foto: Dok. Instagram Hutama Karya Toll Road

Tarif Tol Terbanggi Besar Foto: Dok. Instagram Hutama Karya Toll Road

Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono mengungkapkan salah satu permasalahan yang hingga saat ini belum berhasil diselesaikan. Permasalahan tersebut ialah menyangkut truk over dimension over loading (ODOL) atau truk obesitas.

Basuki mengatakan penanganan ODOL merupakan salah satu programnya yang hingga saat ini belum dapat teratasi optimal. Menurutnya untuk pemerintahan berikutnya, penanganan ODOL perlu dilakukan dengan lebih kuat.

Lebih dari itu, menurutnya keberadaan Kementerian Koordinator Bidang Infrastruktur bisa menjadi salah satu solusi penyelesaian masalah itu. Adapun Kemenko Infrastruktur sendiri digadang-gadang akan menjadi salah satu kementerian baru di era pemerintahan Presiden Terpilih Prabowo Subianto.

"Strength menurut saya. Harus lebih strength atau kuat. Mungkin dengan Menko Infrastruktur akan bisa, mungkin, itu salah satunya. Karena dia akan mengkoordinasi semua perindustrian, perdagangan, PU, perhubungan, dalam-dalam itu," kata Basuki, ditemui di Kantor Kementerian PUPR, Jakarta Selatan, Jumat (4/10/2024).

Basuki menilai, salah satu persoalan utama yang membuat masalah truk obesitas ini sulit untuk ditangani ialah menyangkut kepentingan. Menurutnya, kendaraan-kendaraan dengan beban muatan berlebihan ini mengangkut berbagai kebutuhan.

"Karena kepentingan semua. Kepentingan dari para penyedia jasa dengan cost logistiknya. Kalau diperkecil kan (jumlah muatan), cost logistiknya menurut mereka akan bertambah," ujar Basuki.

"Jadi kalau kami dari segi kualitas jalan, tapi dengan Kementerian Perhubungan kita sudah sepakat (penanganan ODOL) tapi nggak bisa berhasil juga dari kementerian lainnya," sambungnya.

Sementara menyangkut wacana pembentukan Kemenko Infrastruktur sendiri, menurut Basuki, sebuah organisasi merupakan kendaraan untuk mencapai visi misi dan target yang telah ditetapkan. Dengan demikian, pembentukan kementerian dan lembaga (KL) baru merupakan bagian hak dari pemimpin terkait.

Basuki menilai, bukan suatu masalah apabila pemerintahan mendatang memecah sejumlah kementerian ataupun membentuk badan-badan baru. Tapi ia sendiri mengaku belum mengetahui jumlah final dari kementerian tahun mendatang yang disebut-sebut akan 'menggemuk'.

"Kayak mau Kementerian Keuangan akan dipisah, Menteri PU dengan Perumahan, itu hanya organisasi. Saya kira nggak ada masalah," kata Basuki.

"Maka makin banyak, Pak Menterinya kan juga koordinatornya mesti life span-nya juga harus, yang tadi yang 4 mungkin jadi 6. Karena Kementeriannya dari 34 ke 54, belum final kan? Belum tahu saya. Tapi ini organisasi saya kira masih bisa," sambungnya.

Namun demikian, Basuki juga belum bisa memproyeksikan apakah keberadaan Kemenko Infrastruktur ini akan membuat pemerintahan menjadi lebih efektif atau tidak. Menurutnya, hal ini bergantung pada siapa sosok yang akan menduduki posisi tersebut nantinya.

"Saya kira ya tergantung Menkonya nanti. Sekarang kalau Bapak ibu bandingkan antara Mentor Marves, Mentor PMK, Mentor Perekonomian kan levelnya sama semua," katanya.

Indonesia mengalami deflasi selama lima bulan berturut-turut. Menurut Ketua Umum BPP Gabungan Pelaksana Konstruksi Nasional Indonesia (Gapensi), Andi Rukman Karumpa (ARN), deflasi ini mencerminkan penurunan daya beli masyarakat yang perlu segera diatasi.

"Penurunan daya beli masyarakat menjadi faktor utama dari deflasi yang berkepanjangan ini. Sektor konstruksi, di mana kami berperan aktif, dapat menjadi solusi untuk mendongkrak daya beli masyarakat," ujar pria yang akrab disapa ARN dalam keterangan tertulis, Jumat (4/10/2024).

Andi menekankan pentingnya keterlibatan kontraktor lokal di bawah naungan Gapensi dalam menciptakan lapangan kerja. "Keterlibatan kami tidak hanya akan memberikan pekerjaan, tetapi juga akan mendorong pertumbuhan ekonomi di berbagai daerah," ucap ARN.

Menurut ARN, sektor konstruksi memiliki efek berganda dalam menciptakan lapangan kerja dan mendukung daya beli masyarakat. "Dengan meningkatkan investasi di sektor ini, kita bisa memperbaiki kondisi ekonomi masyarakat secara keseluruhan," kata ARN.

Ia menyebut, Gapensi berkomitmen untuk mendukung pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat. "Kami berharap dapat lebih aktif berkontribusi terhadap perekonomian nasional, meskipun tantangan masih ada," kata ARN.

Melalui upaya kolaboratif, ucap ARN, Gapensi bertekad untuk menjadi bagian dari solusi yang diperlukan untuk meningkatkan daya beli masyarakat dan mengatasi dampak deflasi ini.

Presiden Joko Widodo (Jokowi) dijadwalkan akan kembali melangsungkan prosesi peletakan batu pertama atau groundbreaking proyek investor swasta di Ibu Kota Nusantara (IKN). Proses ini akan berlangsung sebelum purnatugas.

Rencana ini dibocorkan oleh Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) sekaligus Plt Kepala Otorita IKN Basuki Hadimuljono. Namun Basuki belum dapat memastikan berapa jumlah proyek yang akan groundbreaking.

"Groundbreaking sedang kita upayakan untuk ada juga groundbreakingnya, tapi saya belum tahu persis ada berapa groundbreakingnya," kata Basuki, ditemui di Kantor Kementerian PUPR, Jakarta Selatan, Jumat (4/10/2024).

Selain groundbreaking, Basuki mengatakan juga akan dilakukan peresmian untuk sejumlah proyek yang telah rampung pembangunannya. Adapun acara peresmian itu akan dilangsungkan pekan depan.

"Besok yang jelas tanggal 8 dan 9 itu ada peresmian, peresmian prasarana yang sudah selesai pada saat ini," ujarnya.

Akan tetapi Basuki sendiri belum dapat membocorkan proyek-proyek apa saja yang akan diresmikan tersebut. Namun yang pasti, salah satunya akan ada peresmian Training Center PSSI.

Selaras dengan rencana groundbreaking dan peresmian ini, Basuki akan berangkat ke IKN hari ini untuk melakukan serangkaian pengecekan.

"Peresmiannya itu yang tampak Kementerian BUMN? Makanya saya mau cek besok. Bisa saya cek, karena peresmiannya nanti tanggal 9. Jadi tanggal 8 ada CEO Kompas, CEO 100 di sana. Kemudian peresmian PSSI, itu tanggal 8 siang sore, paginya peresmian," katanya.

Adapun beberapa infrastruktur yang akan dicek terkait dengan kesiapan pemindahan pemerintahan ke IKN, antara lain Kantor Kemenko hingga Apartemen ASN/Hankam.

"Saya mengecek kesiapan kantor-kantor Kemenko untuk bisa dilaporkan kepada Pak Presiden, Presiden Terpilih dan MenPAN-RB untuk bisa merencanakan pemindahan ASN, termasuk huniannya. Yang kemarin 17 Agustus sudah selesai 12 tower, sekarang kami mau cek, apakah sudah ada lebih dari itu," ujar Basuki.

Sebelumnya, Jokowi mengatakan belum tentu groundbreaking yang dilakukan hari ini menjadi rangkaian groundbreaking terakhirnya jelang purna tugas. Bisa saja sepekan atau dua pekan ke depan masih ada investor yang mau groundbreaking lagi.

"Ya belum tentu (groundbreaking terakhir). Nanti jangan-jangan seminggu lagi banyak yang pengin groundbreaking lagi," sebut Jokowi usai Groundbreaking Delonix Nusantara di Ibu Kota Nusantara (IKN), Kalimantan Timur, Rabu, (25/9/2024).

Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) tercatat telah membangun jalan nasional baru sepanjang 5.999 km. Pembangunan ini berlangsung selama 10 tahun periode pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi).

Menteri PUPR Basuki Hadimuljono mengatakan, dalam 10 tahun ini pembangunan infrastruktur jalan menjadi salah satu prioritas. Pembangunan jalan nasional sendiri bahkan melebihi dari pembangunan jalan tol.

"Jadi jalan nasional itu ternyata besar sekali. Tadi Bina Marga ya, kalau yang tol 2.432 km baru. Tapi yang nasional itu ada 5.999 km baru. Jadi jauh lebih banyak jalan nasionalnya," kata Basuki, ditemui awak media di Kantor Kementerian PUPR, Jakarta Selatan, Jumat (4/10/2024).

Sedangkan untuk pembangunan jembatan sendiri, tercatat selama 10 tahun ini telah tembus hingga 125 meter. Lalu untuk jembatan gantung mencapai 583 buah, serta pembangunan flyover hingga underpass 27 ribu.

"Jadi nggak hanya di tol jalannya, tapi jalan nasional pun 5 ribu, 6 ribu kilometer," ujarnya.

Lebih lanjut di sektor sumber daya air, pemerintahan Presiden Jokowi menargetkan pembangunan 61 bendungan. Dari total tersebut, saat ini pembangunan yang sudah terealisasi mencapai 53 bendungan, yang mampu mengairi 353 hektare lahan pertanian.

"Padahal masih banyak lagi yang masih belum, jadi belum lengkap. Ada yang sudah ada jaringan irigasinya butuh direhabilitasi, ada yang jaringan irigasinya misalnya 2 ribu hektare, yang sudah berfungsi baru 1 ribu hektare," kata dia.

Dengan demikian, Basuki menyebut, prioritas pembangunan untuk masa pemerintahan ke depan salah satunya ialah pembangunan jaringan irigasi baru. Hal ini utamanya untuk jaringan irigasi yang terhubung ke bendungan-bendungan yang baru diresmikan.

Perlintasan sebidang masih menjadi lokasi rawan kecelakaan lalu lintas, khususnya temper atau tertabrak kereta api yang sedang melintas. Bahkan PT Kereta Api Indonesia (KAI) mencatat ada 535 tragedi temper atau tabrakan di perlintasan kereta api dari periode Januari-Agustus 2024.

VP Public Relations KAI Anne Purba mengatakan setidaknya terdapat empat dampak kecelakaan di perlintasan sebidang kereta api mulai dari timbulnya korban jiwa, kerusakan sarana dan prasarana kereta api, hingga gangguan perjalanan.

Untuk mencegah kecelakaan tersebut terulang kembali di kemudian hari, Anne mengatakan pihaknya sudah melakukan berbagai upaya termasuk secara proaktif menutup sejumlah perlintasan sebidang.

Sejak awal tahun hingga 30 September 2024 kemarin pihaknya sudah menutup 130 perlintasan sebidang liar atau tidak sesuai regulasi. Jika dihitung dari 2020 sampai September 2024, total KAI sudah melakukan penutupan perlintasan sebidang liar dan rawan sebanyak 1.298 titik.

Hal ini dilakukan sesuai Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 94 Tahun 2018 Pasal 2, di mana perlintasan sebidang yang tidak memiliki Nomor JPL, tidak dijaga, dan/atau tidak berpintu yang lebarnya kurang dari 2 m harus ditutup atau dilakukan normalisasi jalur kereta api.

"Sebelum pelaksanaan penutupan, tim KAI telah melakukan sosialisasi kepada masyarakat sekitarnya. Upaya penutupan perlintasan sebidang ilegal ini sejalan dengan aturan pada UU No:23 /2007 tentang Perkeretaapian, UU No: 22 /2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, serta Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 94 Tahun 2018 pasal 5 dan 6," kata Anne dalam keterangan resminya, Jumat (4/10/2024).

Selain itu, Anne mengaku KAI juga sudah mengusulkan kepada pemerintah di bidang terkait untuk membuat perlintasan tidak sebidang. Yaitu dengan membangun flyover atau underpass, serta melakukan perawatan dan perbaikan peralatan di perlintasan sebidang.

"Pada saat ini terdapat 3.693 titik perlintasan sebidang yang terdiri dari titik perlintasan terjaga sebanyak 1.883 (50,98%) dan titik perlintasan yang tidak terjaga sebanyak 1.810 (49,01%)" jelasnya.

Upaya lain yang dilakukan KAI untuk mencegah tragedi temper terulang kembali meliputi sosialisasi keselamatan bersama Dinas Perhubungan, railfans, dan masyarakat; pemasangan 1.553 spanduk peringatan di lokasi rawan; serta penertiban 646 bangunan liar di sekitar jalur KA.

"Kami terus menghimbau kepada masyarakat agar selalu meningkat disiplin berlalu lintas terutama ketika berada di perlintasan sebidang. Alat utama keselamatan di perlintasan tersebut adalah rambu-rambu lalu lintas," terangnya.

"Keberadaan palang pintu dan penjaga pintu hanyalah alat bantu keamanan semata. Jadi solusi utama untuk terhindar dari kecelakaan lalulintas di perlintasan adalah disiplin berlalu lintas," tegas Anne.

Pembangunan infrastruktur menjadi salah satu fokus dari 10 tahun era pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi). Adapun infrastruktur yang dibangun pun beragam, mulai dari bendungan hingga jalan bebas hambatan (jalan tol).

Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono mengatakan pembangunan yang dilakukan dalam 10 tahun ke belakang hanya untuk mengejar ketertinggalan.

"Pembangunan yang kita lakukan selama 10 tahun ini hanya untuk mengejar ketertinggalan. Belum untuk menyediakan sesuai dengan kebutuhan minimal infrastruktur dalam rangka investasi, menurunkan logistik, dalam rangka bersaing di dunia global," kata Basuki, di Kantor Kementerian PUPR, Jakarta Selatan, Jumat (4/10/2024).

Salah satu yang disorotinya ialah pembangunan bendungan. Meski target pembangunan 61 bendungan selama 10 tahun ini terlihat besar, namun menurut Basuki jumlah ini masih sangat jauh dengan kebutuhan masyarakat.

"Itu belum apa-apanya dibandingkan dengan negara lain. Seperti yang juga disampaikan Pak Jokowi, di Korea itu ada 19 ribu, di China ada 98 ribu bendungan," ujarnya.

Begitu juga dengan jalan tol. Basuki bilang, Indonesia tercatat akan mengoperasikan 3.200 km jalan tol. Namun ternyata menurutnya jumlah ini belum ada apa-apanya ketimbang negara lain.

Pembangunan Wilayah Timur Perlu Jadi Prioritas

Basuki sendiri telah menduduki posisi sebagai Menteri PUPR selama 10 tahun, mendampingi Jokowi selama masa pemerintahannya. Menurutnya, salah satu pekerjaan rumah (PR) besar pemerintah yang perlu menjadi fokus berikutnya ialah pembangunan di wilayah timur.

"Kalau saya pelajari di Indonesia bagian barat ini, Jawa, Sumatera, itu infrastruktur dunia sudah ada peninggalan zaman Belanda dan Jepang. Sehingga apa yang kita lakukan sekarang lebih banyak pemeliharaan dan peningkatan. Pembangunannya pun lebih besar. Tapi di Indonesia Timur itu nol," kata Basuki.

Adapun nol yang dimaksud ialah pemerintah perlu membangun infrastruktur baru di Kawasan Timur, berbeda dengan Kawasan Barat yang punya banyak peninggalan. Menurut dia, pembangunannya bisa apa saja, baik itu jalan akses maupun bendungan.

"Dari dulu, dari 10 tahun ini di NTT kan kita bangun 7 (bendungan). Yang sebelumnya cuma 1. Di Buru ya belum ada, di Maluku sekarang sudah bangun," ujar dia.

Berembus isu pembentukan Kementerian Koordinator Bidang Infrastruktur di pemerintahan era Presiden Terpilih Prabowo Subianto. Kementerian ini rencananya akan menaungi sejumlah kementerian, termasuk Kementerian Pekerjaan Umum dan Kementerian Perumahan.

Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono menilai, sebuah organisasi merupakan kendaraan untuk mencapai visi misi dan target yang telah ditetapkan. Dengan demikian, pembentukan kementerian dan lembaga (KL) baru merupakan bagian hak dari pemimpin terkait.

"Terkait Menko Infrastruktur saya kira sekali lagi, yang namanya organisasi itu vehicle untuk manajemen. Jadi tergantung pada pimpinan untuk membentuk," kata Basuki, ditemui awak media, di Kantor Kementerian PUPR, Jakarta Selatan, Jumat (4/10/2024).

Menurutnya, bukan suatu masalah apabila pemerintahan mendatang memecah sejumlah kementerian ataupun membentuk badan-badan baru. Basuki mengaku belum mengetahui jumlah final dari kementerian tahun mendatang yang disebut-sebut akan 'menggemuk'.

"Kayak mau Kementerian Keuangan akan dipisah, Menteri PU dengan Perumahan, itu hanya organisasi. Saya kira nggak ada masalah," ujar Basuki.

"Maka makin banyak, Pak Menterinya kan juga koordinatornya mesti life span-nya juga harus, yang tadi yang 4 mungkin jadi 6. Karena Kementeriannya dari 34 ke 54, belum final kan? Belum tahu saya. Tapi ini organisasi saya kira masih bisa," sambungnya.

Basuki juga belum bisa memproyeksikan apakah keberadaan Kemenko Infrastruktur ini akan membuat pemerintahan menjadi lebih efektif atau tidak. Menurutnya, hal ini bergantung pada siapa sosok yang akan menduduki posisi tersebut nantinya.

"Saya kira ya tergantung Menko-nya nanti. Sekarang kalau Bapak ibu bandingkan antara Menko Marves, Menko PMK, Menko Perekonomian kan levelnya sama semua," katanya.

Basuki juga enggan menjawab saat ditanya kemungkinannya lanjut menjadi menteri di pemerintahan berikutnya. Menurutnya, pertanyaan tersebut sulit untuk dijawab.

"Jangan tanya saya, jawabnya susah," kelakar Basuki.

Sebagai tambahan informasi, bursa calon menteri era pemerintahan Presiden-Wakil Presiden Terpilih Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka beredar di media sosial. Salah satu yang cukup menarik perhatian ialah kehadiran jabatan baru yakni Menko bidang infrastruktur.

Seiring dengan kabar itu, ada wacana pemisahan urusan perumahan dari Kementerian PUPR dengan pembentukan Kementerian Perumahan. Rencana itu juga telah dibenarkan oleh Ketua Satgas Perumahan Presiden Terpilih, Hashim S. Djojohadikusumo. Katanya, Prabowo sudah menyetujui Langkah pemisahan Kementerian Pekerjaan Umum dan Kementerian Perumahan.

"Pak Prabowo sudah setuju kita akan mendirikan Kementerian Perumahan seperti dulu," kata Hashim, dalam acara APEC BAC Indonesia: Optimisme Dunia Usaha dalam Bermitra dan Menyongsong Pemerintahan Prabowo-Gibran, di Hutan Kota Plataran, GBK, Senayan, Jakarta, Sabtu (31/8/2024).

Menurutnya, hal ini sebagai bentuk komitmen Prabowo-Gibran untuk menggenjot pembangunan. Dalam rencana besarnya, pemerintahan berikutnya telah menyiapkan program 3 juta hunian per tahun. Program ini terdiri atas pembangunan 2 juta unit rumah di pedesaan dan 1 juta unit apartemen di perkotaan.

Sedangkan untuk mencapai target pembangunan 1 juta apartemen di kota setiap tahunnya, pemerintah akan bekerja sama dengan pemerintah daerah. Misalnya untuk di DKI Jakarta sendiri, program ini akan membidik kerja sama dengan PD Pasar Jaya.

PT MRT Jakarta (Perseroda) dan Agence Française De Développement AFD) menyepakati Kerja Sama Kajian Studi Kelayakan Pembangunan Kawasan TOD Fase 1 MRT Koridor Utara-Selatan.

Kesepakatan ditandai dengan penandatanganan naskah kerja sama oleh Direktur Pengembangan Bisnis PT MRT Jakarta (Perseroda) Farchad Husein Mahfud, AFD Indonesia Country Director Yann Martres, dan Direktur Utama PT MITJ Fuad Fachroeddin di Gedung Transport Hub, Jakarta Pusat, pada Rabu (2/10/2024).

Direktur Utama MRT Jakarta Tuhiyat menyampaikan apresiasi atas kerja sama antar kedua belah pihak. Menurutnya, sejak pertama kali beroperasi pada Maret 2019, MRT Jakarta telah berhasil menjadi katalis perubahan gaya bermobilitas masyarakat.

"Angka keterangkutan (ridership) yang terus meningkat, ketertiban dan kedisiplinan saat berada di stasiun maupun kereta merupakan nyata perubahan tersebut," kata Tuhiyat, dalam keterangan tertulis, Jumat (4/10/2024).

"Oleh karena itu, saya memberi apresiasi atas kerja sama ini karena melalui mandat untuk mengembangkan kawasan di sekitar stasiun, kita bisa mendorong pembangunan Jakarta menjadi nyaman bagi pengguna transportasi publik, terutama saat berpindah antar moda maupun menikmati ruang-ruang terbuka hijau di sekitarnya," sambungnya.

Nilai kerja sama yang disepakati mencapai € 225.000 atau setara Rp 3,83 miliar (kurs Rp 17.000). Ini mencakup kajian studi kelayakan sejumlah proyek di Kawasan Transit-Oriented Development Dukuh Atas, Blok M- Sisingamangaraja, dan Lebak Bulus. Termasuk aspek-aspek dampak lingkungan dan sosial dari proyek-proyek tersebut.

Senada, Duta Besar Fabien Penone mengatakan, melalui kerja sama ini harapannya kedua negara akan saling bertukar pengalaman dalam menghadapi tantangan kawasan urban perkotaan.

"Saya menyambut baik kemitraan ini. Melalui kemitraan ini, kedua negara akan saling bertukar pengalaman tentang pembelajaran dalam menghadapi tantangan kawasan urban perkotaan," ujar Fabien.

Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) telah menyelesaikan sederet pembangunan infrastruktur selama 10 tahun periode pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi). Infrastruktur tersebut bervariasi mulai dari irigasi hingga jalan tol.

Menteri PUPR Basuki Hadimuljono mengatakan, terdapat dua peran utama infrastruktur. Pertama infrastruktur sebagai sarana produksi dan penunjang pertumbuhan ekonomi, seperti jalan, jalan tol, energi, dan bendungan.

Berikutnya peran kedua ialah sebagai pemenuhan layanan dasar, seperti penyediaan air minum, jalan dan jembatan, perumahan, sanitasi, dan irigasi.

"Infrastruktur dasar sendiri merupakan modal penting untuk mendukung infrastruktur perekonomian," kata Basuki, dalam keterangan tertulis, Kamis (3/10/2024).

1. Bendungan hingga Irigasi

Di bidang sumber daya air, Kementerian PUPR melalui Direktorat Jenderal Sumber Daya Air telah berhasil menyelesaikan pembangunan 53 bendungan dari 61 unit bendungan yang dibangun. Bendungan yang telah selesai di antaranya adalah Bendungan Sepaku Semoi, Bendungan Ameroro, bendungan Leuwikeris, Bendungan Way Sekampung dan Bendungan Kuningan.

"Pembangunan bendungan juga harus diikuti oleh pembangunan jaringan irigasinya. Dengan demikian bendungan yang dibangun dengan biaya besar dapat bermanfaat karena air nya dipastikan mengalir sampai ke sawah-sawah milik petani," ujar Basuki.

Selaras dengan itu, pada periode 2014-2024 Kementerian PUPR membangun 1.228.440 ha jaringan irigasi dan merehabilitasi 4.647.547 ha jaringan irigasi. Di samping itu Kementerian PUPR juga menyelesaikan 1.371 embung, 493 buah pengendali sedimen dan lahar, 2.154 km pengendali banjir dan pengaman pantai.

2. Jalan Tol

Di bidang konektivitas, Kementerian PUPR bersama Badan Usaha Jalan Tol (BUJT) telah menyelesaikan 2.432 km pembangunan jalan tol. Salah satunya yang baru diresmikan oleh Presiden Joko Widodo adalah Jalan Tol Stabat-Tanjung Pura dan Tol Tebing Tinggi-Serbelawan-Sinaksak Sepanjang 72 km yang merupakan bagian dari Jalan Tol Trans Sumatera.

"Kehadiran jalan tol yang terhubung dengan kawasan-kawasan produktif seperti kawasan industri, pariwisata, bandara, dan pelabuhan akan dapat mengurangi biaya logistik dan meningkatkan daya saing produk dalam negeri," katanya.

3. Jalan dan Jembatan

Lebih lanjut, Kementerian PUPR melalui Direktorat Jenderal Bina Marga juga telah menyelesaikan 5.999 km pembangunan jalan baru, 125.904 m pembangunan jembatan, 583 buah jembatan gantung dan 27.673 m pembangunan flyover/underpass. Salah satu flyover yang telah diresmikan oleh Presiden Joko Widodo adalah Flyover Djuanda sepanjang 858 meter di Sidoarjo, Jawa Timur.

4. Air Minum dan Sanitasi

Di bidang permukiman Kementerian PUPR melalui Direktorat Jenderal Cipta Karya telah menyelesaikan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) 36.380 ltr/dtk, sehingga akses air minum layak mencapai 93% dari total populasi. Kemudian, penanganan kawasan permukiman 94.321 ha, penanganan sampah dan sanitasi 13,7 juta KK, sehingga akses sanitasi layak mencapai 82% dari total populasi.

5. Pos Lintas Batas Negara (PLBN)

Selain itu, juga telah dilangsungkan pembangunan Pos Lintas Batas Negara (PLBN) Terpadu di 15 kawasan, serta pembangunan, rehabilitasi atau renovasi sarana pendidikan, olahraga, dan pasar 5.939 unit.

Pada Rabu (2/10), Presiden Jokowi meresmikan 7 PLBN yakni PLBN Napan di NTT dengan biaya Rp 128 miliar, PLBN Serasan di Natuna Kepri dengan biaya Rp 145 miliar, PLBN Jagoi Babang Kalbar Rp 226 miliar, PLBN Sei Nyamuk Kaltara Rp 248 miliar, PLBN Labang Kaltara Rp210 miliar, PLBN Long Nawang Kaltara Rp 243 miliar, dan PLBN Yetetkun Papua Selatan Rp 146 miliar.

6. Hunian

Selanjutnya di bidang perumahan Kementerian PUPR melalui Direktorat Jenderal Perumahan membangun sebanyak 10,2 juta unit rumah dengan kontribusi APBN melalui Program Sejuta Rumah. Lalu ada 1,49 juta unit rumah melalui program Rumah Swadaya/Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS), 40.347 unit rumah khusus dan 71.731 unit rumah susun.

Adapun salah satu infrastruktur rusun yang baru saja diresmikan adalah Rusun Universitas Muhammadiyah Sorong yang terdiri dari 1 tower setinggi 3 lantai dengan 43 unit. Rusun ini mampu menampung 168 orang mahasiswa.

PT PP (Persero) Tbk (PTPP) telah menyelesaikan Proyek Pelabuhan East Java Multipurpose Terminal dan Grand Opening bersama East Java Multipurpose Terminal (EJMT), anak usaha dari International Container Terminal Services, Inc. (ICTSI) yang mengelola terminal pelabuhan di 19 negara.

Proyek East Java Multipurpose Terminal Development merupakan proyek swasta asing yang memiliki nilai kontrak sebesar Rp 767 miliar. Adapun masa pelaksanaan konstruksi dibagi menjadi dua bagian. Pertama, meliputi pengerukan (dredging) dengan volume 1.800.000 m³ dan pembangunan jetty sepanjang 180 m dan Container Yard seluas 0,9 hektare selama 16 bulan. Kedua, mencakup pembangunan jetty sepanjang 120 meter dan container yard seluas 0,6 hektare selama 18 bulan.

Direktur Utama PTPP Novel Arsyad mengaku bangga dalam penyelesaian proyek Pelabuhan East Java Multipurpose Terminal. Mengingat proyek ini merupakan pelabuhan multipurpose dengan harbour crane terbesar di Jawa Timur dan salah satu proyek swasta asing yang telah diselesaikan oleh PTPP.

"Proyek Pelabuhan multipurpose EMTJ di Lamongan ini merupakan salah satu bukti bahwa PTPP berhasil dalam menyelesaikan amanah tidak hanya pada pembangunan Proyek Strategis Nasional (PSN) di Indonesia atau proyek dengan sumber dana APBN saja, namun PTPP juga menyelesaikan proyek dengan sumber dana swasta dengan kualitas yang baik, tepat waktu, dan zero accident. Dengan penyelesaian ini juga, PTPP telah berhasil membuktikan bahwa standard kualitas pengerjaan proyek telah sesuai dengan standard owner asing," ujar Novel dalam keterangan tertulis, Kamis (3/10/2024).

Adapun proses konstruksi pada proyek ini menerapkan metode inovasi, yang salah satunya diterapkan pada pekerjaan stone column di laut. Inovasi ini terbukti menjadi salah satu inovasi autentik dan solusi dari tantangan faktor alam perairan lamongan yang memiliki ombak tinggi pada periode tahunan angin barat.

Berkat inovasi ini, PTPP mampu menyelasikan proyek ini tepat waktu pada 3 September lalu dengan tetap mengedepankan kualitas dan keselamatan. Ke depannya, Pelabuhan EJMT diharapkan dapat mendukung kemajuan perekonomian di bidang manufaktur, bahan mentah, hingga barang olahan, seperti produk beku, makanan, serta produk dan bahan baja dan bangunan khususnya di Kawasan Jawa Timur dan sekitarnya.

Novel menambahkan PTPP akan terus meningkatkan kompetensi untuk meningkatkan daya saing. Pihaknya juga berkomitmen dalam penyelesaian proyek-proyek yang telah diamanahkan kepada perseroan sebagai bentuk tanggung jawab.

"Dengan kompetensi ini, PTPP optimistis dalam mendapatkan serta menyelesaikan proyek-proyek yang diamanahkan baik proyek strategis nasional maupun proyek swasta. Serta, kami berharap pelabuhan ini ke depannya dapat bermanfaat bagi semua pihak dan berkontribusi pada kemajuan perdagangan serta perekonomian Indonesia," papar Novel.

Sementara itu, CEO East Java Multipurpose Terminal (EJMT) Patrick Chan menyampaikan apresiasi kepada PTPP yang telah menyelesaikan proyek ini tepat waktu dan dengan kualitas yang baik.

"Saya sangat mengapresiasi kinerja PTPP dalam menyelesaikan proyek ini dengan sangat baik. Dengan dilaksanakannya Grand Opening ini, EJMT mengajak rekan-rekan untuk dapat bekerja sama dan menjadikan pelabuhan ini sebagai alternatif dalam menjalankan bidang usaha rekan sekalian. Infrastruktur dan alat penunjang telah siap digunakan, dan perlu saya sampaikan bahwa pelabuhan ini dilengkapi dengan dua unit Harbour Mobile Crane (HMC) dengan kapasitas terbesar yang ada di Jawa Timur," paparnya.

Di sisi lain, GM Operasional Divisi Infrastruktur 2 PTPP Indra Jadi Simanjuntak berterima kasih kepada EJMT yang telah mempercayakan PTPP sebagai kontraktor utama proyek ini dan atas kolaborasi antar tim yang kompeten.

"Kami merasa bangga telah dipercaya sebagai kontraktor utama dalam pembangunan East Java Multipurpose Terminal Phase 1A. Kolaborasi yang baik antara EJMT selaku Employer, PT Haskoning Indonesia Indonesia selaku Employer Representative, PTPP selaku kontraktor utama, serta pihak-pihak lainnya seperti KSOP dan komunitas lokal, menjadi faktor utama dalam keberhasilan pelaksanaan proyek ini," ucap Indra.

Sebagai informasi, acara tersebut turut dihadiri oleh Executive Vice President Compliance Officer ICTSI Christian Razon Gonzalez, CEO EJMT Patrick Chan, President Director PT Eastern Logistic David Lim, Senior Vice President Divisi Infrastruktur 2 PTPP Pande Ketut Gede Karmawan GM Operasional Divisi Infrastruktur 2 PTPP Indra Jadi Simanjuntak, serta perwakilan dari KSOP Tanjung Pakis beserta jajaran.