Kepala Badan Gizi Nasional Dadan Hindayana mengungkapkan bakal menggelar makan bergizi gratis lagi di 100 titik. Uji coba itu akan berjalan akhir tahun ini.

Dadan mengatakan uji coba dengan skala besar itu akan dilakukan menggunakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dari Kementerian Keuangan (Kemenkeu).

"Alhamdulillah sudah mendapatkan komitmen untuk mendapatkan dana operasional serta dana piloting yang akan diberikan oleh Dirjen Anggaran (Kemenkeu). Kami sedang bahas secara detail untuk melaksanakan piloting di 100 wilayah di seluruh Indonesia di akhir tahun ini," kata Dadan dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Komisi IX DPR, Kamis (31/10/2024).

Dadan menyebut uji coba di akhir 2024 ini bakal mencontoh uji coba yang sudah dilaksanakan sebelumnya. Ini meliputi proyek percontohan makan gratis di Warung Kiara, Sukabumi serta Bojong Koneng, Bogor.

Badan Gizi Nasional mengaku uji coba di 100 titik itu bakal terfokus di Pulau Jawa. "Mulai dari Sabang sampai Merauke, dengan mayoritas tetap di Pulau Jawa karena sekolah (dan) anak sekolah mayoritas ada di Pulau Jawa," jelasnya.

Dadan lalu menjelaskan tiga skema penyaluran makan bergizi gratis di Indonesia. Pertama, akan dibangun central kitchen yang terpusat.

Opsi kedua adalah penempatan central kitchen di sekolah atau pesantren. Ini dilakukan jika sasarannya minimal 2.000 anak.

"Ketiga, kami akan layani daerah-daerah terpencil yang sulit dijangkau dalam waktu setengah jam. Bahkan, ada daerah-daerah yang nanti harus dijangkau dalam waktu satu hari," ungkap Dadan.

"Nanti akan kami pikirkan dengan menggunakan makanan yang sekarang berkembang dengan vakum, yang bisa tahan selama satu tahun sehingga kami bisa kirim sekali dalam waktu 1 minggu atau 1 bulan dengan variasi menu sehingga makanan itu tinggal dibuka (dan) makan," tambahnya.

Mahkamah Konstitusi (MK) baru saja mengabulkan permohonan judical review uji materi terhadap UU Cipta Kerja yang diajukan kalangan buruh dan beberapa pemohon lainnya.

MK meminta mengubah sejumlah pasal dalam UU Cipta Kerja. Hal itu seperti dalam putusan perkara nomor: 168/PUU-XXI/2023 tentang Cipta Kerja.

Kalangan buruh pun menyambut baik putusan tersebut. Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI) Andi Gani Nena Wea menberikan apresiasi kasih pada hakim MK atas gugatan UU Cipta Kerja.

"Putusan ini sangat luar biasa buat kami. Kami juga mengucapkan terima kasih kepada seluruh buruh Indonesia yang telah menjalani perjuangan panjang bersama. Kemenangan gugatan ini menjadi milik seluruh buruh dan rakyat Indonesia," kata Andi Gani dalam keterangannya, Jumat (1/11/2024).

Adapun, ada tujuh poin yang dikabulkan MK sesuai dengan tuntunan buruh yaitu, sistem pengupahan, ⁠outsourcing, masalah PHK, PKWT (soal kontrak kerja), tenaga kerja asing, istirahat panjang dan cuti, serta kepastian upah untuk pekerja perempuan yang menjalani cuti haid dan cuti melahirkan.

Andi Gani memaparkan dalam poin tuntutan pengupahan, setelah ada putusan MK seharusnya pemerintah dapat menentukan UMP akan kembali mempertimbangkan survei Kebutuhan Hidup Layak (KHL) dengan melibatkan dewan pengupahan.

"Ada survei kehidupan layak yang akan dikembalikan karena dihitung kebutuhan masing-masing dasar di masing-masing daerah dan itu sudah lama hilang," tutur Andi Gani.

Kemudian, pria yang juga menjabat sebagai Presiden ASEAN Trade Union Council (ASEAN TUC) ini mengatakan putusan MK mengabulkan tuntutan mengenai PHK. Setelah tuntutan dikabulkan seharusnya perusahaan tidak bisa lagi melakukan PHK secara semena-mena dan wajib dimusyawarahkan dengan serikat pekerja.

Lalu, untuk poin perekrutan Tenaga Kerja Asing (TKA) kini akan kembali dibatasi dan memiliki tenggat masa kerja. Sebelumnya, Andi Gani bilang selama ada UU Cipta Kerja, TKA bekerja di Indonesia begitu saja meski tanpa memiliki kemampuan.

"Tenaga kerja asing bisa masuk begitu saja tanpa ada skill. Dengan adanya keputusan ini semua terbatas sekarang, dan mesti ada batas waktu, ada tenaga kerja pendamping dari tenaga kerja Indonesia," jelas Andi Gani.

Selain itu, MK juga mengabulkan tuntutan terkait pekerjaan alih daya atau outsourcing yang harus diatur dalam UU untuk memberikan perlindungan hukum terhadap pekerja.

Dalam pembacaan putusan yang dilakukan Kamis 31 Oktober 2024 kemarin, MK meminta pembentuk undang-undang harus segera membentuk UU Ketenagakerjaan yang baru dan memisahkan atau mengeluarkan dari yang diatur dalam UU 6/2023. MK mengatakan hal itu dapat mengatasi ketidakharmonisan aturan.

"Menurut mahkamah, pembentuk undang-undang segera membentuk undang-undang ketenagakerjaan yang baru dan memisahkan atau mengeluarkan dari yang diatur dalam UU 6/2023," ujar Hakim MK Enny Nurbaningsih.

MK juga menguraikan pasal-pasal mana saja yang gugatannya dianggap beralasan menurut hukum sebagian. Ada 21 pasal yang diubah MK.

"Mengabulkan permohonan pemohon untuk sebagian," ujar Ketua MK Suhartoyo saat membacakan amar putusan.

Berikut poin-poin lengkap amar putusan MK:
1. Menyatakan frasa 'Pemerintah Pusat' dalam Pasal 42 ayat (1) dalam pasal 81 angka 4 UU 6/2023 bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai 'menteri yang bertanggung jawab di bidang (urusan) ketenagakerjaan in casu menteri Tenaga Kerja'

2. Menyatakan pasal 42 ayat (4) dalam pasal 81 angka 4 UU 6/2023 yang menyatakan 'tenaga kerja asing dapat dipekerjakan di Indonesia hanya dalam hubungan kerja untuk jabatan tertentu dan waktu tertentu serta memiliki kompetensi sesuai dengan jabatan yang akan diduduki' bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai 'Tenaga kerja asing dapa dipekerjakan di Indonesia hanya dalam hubungan kerja untuk jabatan tertentu dan waktu tertentu serta memiliki kompetensi sesuai dengan jabatan yang akan diduduki, dengan memerhatikan pengutamaan penggunaan tenaga kerja Indonesia'

3. Menyatakan pasal 56 ayat (3) dalam pasal 81 angka 12 UU 6/2023 yang menyatakan 'Jangka waktu atau selesainya suatu pekerjaan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditentukan berdasarkan perjanjian kerja', bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai 'Jangka waktu selesainya suatu pekerjaan tertentu dibuat tidak melebihi paling lama 5 (lima) tahun, termasuk jika terdapat perpanjangan'

4. Menyatakan pasal 57 ayat 1 dalam pasal 81 angka 13 UU 6/2023 yang menyatakan 'Perjanjian kerja waktu tertentu dibuat tertulis serta harus menggunakan secara Bahasa Indonesia dan huruf Latin', bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai 'Perjanjian kerja waktu tertentu harus dibuat secara tertulis dengan menggunakan bahasa Indonesia dan huruf Latin'

5. Menyatakan pasal 64 ayat 2 dalam pasal 81 angka 18 UU 6/2023 yang menyatakan 'Pemerintah menetapkan sebagian pelaksanaan pekerjaan dimaksud pada ayat (1)' bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai 'Menteri menetapkan sebagian pelaksanaan pekerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan jenis dan bidang pekerjaan alih daya yang diperjanjikan dalam perjanjian tertulis alih daya'

6. Menyatakan pasal 79 ayat 2 huruf b dalam pasal 81 angka 25 UU 6/2023 yang menyatakan 'Istirahat mingguan 1 (satu) hari untuk 6 (enam) hari kerja dalam 1 (satu) minggu' bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai mencakup frasa 'atau 2 (dua) hari untuk 5 (lima) hari kerja dalam 1 (satu) minggu'

7. Menyatakan kata 'dapat' dalam pasal 79 ayat 5 dalam pasal 81 angka 25 bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat

8. Menyatakan pasal 88 ayat 1 dalam Pasal 81 angka 27 UU 6/2023 yang menyatakan 'Setiap pekerja/Buruh berhak atas penghidupan yang layak bagi kemanusiaan' bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai 'termasuk penghasilan yang memenuhi penghidupan yang merupakan jumlah penerimaan atau pendapatan pekerja/buruh dari hasil pekerjaannya sehingga mampu memenuhi kebutuhan hidup pekerja/buruh dan keluarganya secara wajar yang meliputi makanan dan minuman, sandang, perumahan, pendidikan, kesehatan, rekreasi dan jaminan hari tua'

9. Menyatakan Pasal 88 ayat 2 dalam Pasal 81 angka 27 UU 6/2023 yang menyatakan 'Pemerintah Pusat menetapkan kebijakan pengupahan sebagai salah satu upaya mewujudkan hak pekerja/buruh atas penghidupan layak bagi kemanusiaan' bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai 'dengan melibatkan dewan pengupahan daerah yang di dalamnya terdapat unsur pemerintah daerah dalam perumusan kebijakan pengupahan yang menjadi bahan bagi pemerintah pusat untuk penetapan kebijakan pengupahan'

10. Menyatakan frasa 'struktur dan skala upah' pasal 88 ayat 3 huruf b dalam pasal 81 angka 27 bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai 'struktur dan skala upah yang proporsional'

11. Menyatakan pasal 88C dalam Pasal 81 angka 28 UU 6/2023 bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai 'termasuk gubernur wajib menetapkan upah minimum sektoral pada wilayah provinsi dan dapat untuk kabupaten/kota'

12. Menyatakan frasa 'indeks tertentu' dalam pasal 88D ayat 2 dalam pasal 81 angka 28 UU 6/2023 bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai 'indeks tertentu merupakan variabel yang mewakili kontribusi tenaga kerja terhadap pertumbuhan ekonomi provinsi atau kabupaten/kota dengan memperhatikan kepentingan perusahaan dan pekerja/buruh serta prinsip proporsionalitas untuk memenuhi kebutuhan hidup layak (KHL) bagi pekerja/buruh'

13. Menyatakan frasa 'dalam keadaan tertentu' dalam pasal 88F dalam pasal 81 angka 28 UU 6/2023 bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai 'Yang dimaksud dengan 'dalam keadaan tertentu' mencakup antara lain bencana alam atau nonalam, termasuk kondisi luar biasa perekonomian global dan/atau nasional yang ditetapkan oleh Presiden sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan'

14. Menyatakan Pasal 90A dalam pasal 81 angka 31 yang menyatakan 'upah di atas upah minimum ditetapkan berdasarkan kesepakatan antara pengusaha dan pekerja/buruh di perusahaan' bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai 'upah di atas upah minimum ditetapkan berdasarkan kesepakatan antara pengusaha dan pekerja/buruh di perusahaan atau serikat pekerja/serikat buruh di perusahaan'

15. Menyatakan pasal 92 ayat 1 dalam pasal 81 angka 33 UU 5/2023 yang menyatakan 'Pengusaha wajib menyusun struktur dan skala upah di perusahaan dengan memperhatikan kemampuan perusahaan dan produktivitas' bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai 'pengusaha wajib menyusun struktur dan skala upah di perusahaan dengan memperhatikan kemampuan perusahaan dan produktivitas, serta golongan, jabatan, masa kerja, pendidikan dan kompetensi'

16. Menyatakan pasal 95 ayat 3 dalam pasal 81 angka 36 UU 6/2023 yang menyatakan 'Hak lainnya dari pekerja/buruh sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didahulukan pembayarannya atas semua kreditur kecuali para kreditur pemegang hak jaminan kebendaan' bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai 'Hak lainnya dari pekerja/buruh sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didahulukan pembayarannya atas semua kreditur termasuk kreditur preferen kecuali para kreditur pemegang hak jaminan kebendaan'

17. Menyatakan pasal 98 ayat 1 dalam pasal 81 angka 39 UU 6/2023 yang menyatakan 'untuk memberikan saran dan pertimbangan kepada Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah dalam perumusan kebijakan pengupahan serta pengembangan sistem pengupahan dibentuk dewan pengupahan' bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai 'Untuk memberikan saran dan pertimbangan kepada pemerintah pusat atau pemerintah daerah dalam perumusan kebijakan pengupahan serta pengembangan sistem pengupahan dibentuk dewan pengupahan yang berpartisipasi secara aktif'

18. Menyatakan frasa 'wajib dilakukan melalui perundingan bipartit antara pengusaha dengan pekerja/buruh dan/atau serikat pekerja/serikat buruh' dalam pasal 151 ayat (3) dalam pasal 81 angka 40 UU 6/2023 bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai 'wajib dilakukan melalui perundingan bipartit secara musyawarah untuk mufakat antara pengusaha dengan pekerja/buruh dan/atau serikat pekerja/serikat buruh'

19. Menyatakan frasa 'Pemutusan hubungan kerja dilakukan melalui tahap berikutnya sesuai dengan mekanisme penyelesaian perselisihan hubungan industrial' dalam pasal 151 ayat (4) dalam pasal 81 angka 40 UU 6/2023 bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai 'Dalam perundingan bipartit sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak mendapatkan kesepakatan maka pemutusan hubungan kerja hanya dapat dilakukan setelah memperoleh penetapan dari lembaga penyelesaian perselisihan hubungan industrial yang putusannya telah berkekuatan hukum tetap'

20. Menyatakan frasa 'dilakukan sampai dengan selesainya proses penyelesaian perselisihan hubungan industrial sesuai tingkatannya' dalam norma pasal 157A ayat (3) dalam pasal 81 angka 49 UU 6/2023 bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai 'sampai berakhirnya proses penyelesaian perselisihan hubungan industrial yang berkekuatan hukum tetap sesuai dengan ketentuan dalam undang-undang PPHI'

21. Menyatakan frasa 'diberikan dengan ketentuan sebagai berikut' pasal 156 ayat 2 dalam pasal 81 angka 47 UU 6/2023 bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai 'paling sedikit'.

Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan mengatakan bakal memiliki kantor baru. Namun, kantor tersebut baru bisa digunakan 2 bulan lagi.

Lokasi kantor Kementerian Koordinator Bidang Pangan di Graha Mandiri, Jalan Imam Bonjol, Menteng, Jakarta Pusat.

Untuk diketahui Kementerian Koordinator Bidang Pangan merupakan kementerian baru yang dibentuk oleh Presiden Prabowo Subianto. Kementerian ini menjadi pendukung visi-misi dari Prabowo yakni swasembada pangan secara cepat.

"Di Graha Mandiri (kantor), (akan pindah) dua bulan lagi," jelas pria yang biasa disapa Zulhas itu di Sukamandi, Subang, Jawa Barat, Kamis (31/10/2024).

Saat ditanya anggaran Kemenko Bidang Pangan, Zulhas menjawab belum ada. Namun tengah di urus untuk anggarannya ke depan. "Belum-belum, lagi diurus," ucapnya singkat.

Sebagai informasi Zulkifli Hasan kini menjabat sebagai Menteri Koordinator Bidang Pangan. Ada sejumlah kementerian, instansi dan lembaga yang akan dikoordinasikan di bawah kementeriannya.

"Pangan itu sudah pasti Pertanian, Bulog, Bapanas, Kelautan, Kehutanan, Lingkungan, terus ada Badan Usaha Bidang Pangan dan instansi lain yang terkait. Lebih jelas tugasnya itu 5 tahun harus swasembada, " kata Zulhas di Kantor Kementerian Perdagangan Jakarta, Senin (21/10/2024).

Sementara itu, saat ditanya terkait kantor tempat Kemenko Pangan berada di Jakarta atau Ibukota Nusantara dirinya juga enggan menjawab dan memastikan akan diumumkan lebih lanjut.

"Pokoknya target kita itu 5 tahun ini di Kemenko Pangan itu Swasembada ya. Untuk kantor sedang disiapkan, nanti kalo kantornya udah rapih teman-teman media ikut ya saat peresmian," tutupnya.

Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Yassierli menyampaikan sebanyak 59.796 orang terkena pemutusan hubungan kerja (PHK) hingga akhir Oktober 2024. Angka ini melonjak sebanyak 25.000 orang dalam tiga bulan.

Lonjakan PHK tersebut telah dibahas dalam rapat koordinasi (rakor) bersama dengan Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian dan seluruh kepala daerah di tingkat provinsi, kabupaten, dan kota. D

Rakor ini diadakan untuk menyelaraskan kebijakan ketenagakerjaan antara pemerintah pusat dan daerah, serta untuk meningkatkan koordinasi terhadap lonjakan jumlah Pemutusan Hubungan Kerja (PHK).

"Hingga Oktober 2024 terdapat 59.796 orang pekerja yang terkena PHK. Jumlah ini mengalami peningkatan sebanyak 25.000 orang pekerja dalam tiga bulan terakhir," kata Yassierli dalam keterangannya, Kamis (31/10/2024).

Untuk menekan bertambahnya jumlah PHK, Menaker Yassierli mendorong setiap daerah untuk membangun sistem peringatan dini (early warning system) terhadap potensi PHK di perusahaan-perusahaan.

"Dengan adanya sistem peringatan dini, diharapkan dapat memitigasi dampak sosial dan ekonomi yang diakibatkan oleh tingginya angka PHK," tuturnya.

Direktur Jenderal Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker), Indah Anggoro Putri pernah mengatakan penyebab gelombang PHK masih terus terjadi di Indonesia, seperti ekspor produk tekstil dan garmen yang melemah, efisiensi perusahaan karena persaingan global.

"Perubahan cara marketing dan penjualan sebagai dampak dari digitalisasi. Kemudian banyak ilegal impor garmen produk masuk ke pasar Indonesia," terangnya.

Menteri ESDM Bahlil Lahadalia buka suara soal Thomas Trikasih Lembong atau Tom Lembong yang dijadikan tersangka dalam kasus dugaan korupsi impor gula. Sebagai junior di Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM), Bahlil mengaku prihatin.

Tom Lembong lebih dulu menjabat sebagai Kepala BPKM pada tahun 2016 hingga 2019. Bahlil mulai menggantikan Tom sejak 2019 hingga tahun 2024.

"Saya sebagai junior juga turut prihatin, sebagai junior beliau karena kami sama-sama sebagai mantan Kepala BKPM jadi kami mendoakan yang terbaik," ungkap Bahlil di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Kamis (31/10/2024).

Soal permasalahan impor gula yang menyeret Lembong, Bahlil mengaku tak tahu menahu karena dia juga tidak pernah menjabat di Kementerian Perdagangan.

"Saya sendiri nggak tahu apa masalah, apa segala macam apalagi saya kan tidak pernah di perdagangan. Jadi mungkin kita serahkan kepada proses hukum yang baik aja lah," tegas Bahlil.

Ketua Umum Golkar tersebut juga meminta agar semua pihak menaruh kepercayaan kepada para aparatur hukum. Semua proses pasti berjalan sesuai aturan yang berlaku.

"Saya melihatnya kita harus percaya pada aparatur negara. Lihat proses aja," sebut Bahlil.

Indonesia kembali menjadi tuan rumah Aquabike Jetski World Championship. Event tersebut akan digelar di Danau Toba, Sumatera Utara pada 13-17 November 2024.

Menteri Pariwisata Widiyanti Putri Wardhana mengatakan, pengembangan terhadap kawasan wisata bukan hanya untuk meningkatkan jumlah kunjungan wisatawan. Namun, kata dia, akan meningkatkan kesejahteraan masyarakat setempat melalui pertumbuhan ekonomi kreatif dan sektor UMKM.

"Peyelenggaraan event seperti Aquabike mendorong terciptanya peluang ekonomi bagi masyarakat sekitar mulai jasa transportasi, penginapan," kata Putri di Sarinah, Jakarta, Kamis (31/10/2024).

Pada kesempatan yang sama, Wakil Menteri BUMN Kartika Wirjoatmodjo mengatakan, Kementerian BUMN bersama InJourney mendorong seluruh Destinasi Pariwisata Super Prioritas (DPSP) agar menjadi destinasi kelas dunia. Dia berharap, dengan pengembangan infrastruktur yang telah dilakukan akan meningkatkan jumlah kunjungan wisatawan.

"Kita berharap penyelenggaraan event ini perbaikan infrastruktur yang telah dilaksanakan bersama pemerintah bisa menghasilkan traffic yang terbaik terutama traffic wisatawan mancanegara kepada Danau Toba," katanya.

Pada tahun lalu, terang dia, pada gelaran F1 Powerboat telah terdapat 25 ribu kunjungan dari wisatawan dalam dan luar negeri. Event itu memberikan dampak ekonomi sekitar Rp 1,7 triliun.

"Kami percaya bahwa multiplier effect daripada event sangatlah besar," katanya.

Sementara, Plt Direktur Utama InJourney Maya Watono menuturkan, event yang sama pada tahun lalu menghasilkan 150 ribu kunjungan. Ia berharap, jumlah kunjungan akan meningkat.

"Tahun lalu pengunjung mencapai 150.000, dan ini saya kami harapkan lebih lagi, dan exposure lebih lagi, peningkatan traffic dari sisi bandara dan ini lebih dari 25% dari satu event internasional ini," katanya.

Lihat Video: Danau Toba Menjadi Destinasi Water Sport Tourism "Gelar Pesta Rakyat Terbesar Hingga Balap Jetski Internasional"

[Gambas:Video 20detik]

Kepala Badan Gizi Nasional Dadan Hindayana mengungkapkan uji coba atau pilot project makan bergizi gratis bakal dilakukan di 100 titik pada akhir 2024. Uji coba dengan skala besar itu akan dilakukan setelah Kementerian Keuangan (Kemenkeu) merestui pendanaannya.

"Alhamdulillah sudah mendapatkan komitmen untuk mendapatkan dana operasional serta dana piloting yang akan diberikan oleh Dirjen Anggaran (Kemenkeu). Kami sedang bahas secara detail untuk melaksanakan piloting di 100 wilayah di seluruh Indonesia di akhir tahun ini," kata Dadan dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Komisi IX DPR RI, Kamis (31/10/2024).

Dadan menyebut uji coba di akhir 2024 ini bakal mencontoh uji coba yang sudah dilaksanakan sebelumnya. Ini meliputi proyek percontohan makan gratis di Warung Kiara, Sukabumi serta Bojong Koneng, Bogor.

Badan Gizi Nasional mengaku uji coba di 100 titik itu bakal terfokus di Pulau Jawa. "Mulai dari Sabang sampai Merauke, dengan mayoritas tetap di Pulau Jawa karena sekolah (dan) anak sekolah mayoritas ada di Pulau Jawa," jelasnya.

Dadan lalu menjelaskan tiga skema penyaluran makan bergizi gratis di Indonesia. Pertama, akan dibangun central kitchen yang terpusat.

Opsi kedua adalah penempatan central kitchen di sekolah atau pesantren. Ini dilakukan jika sasarannya minimal 2.000 anak.

"Ketiga, kami akan layani daerah-daerah terpencil yang sulit dijangkau dalam waktu setengah jam. Bahkan, ada daerah-daerah yang nanti harus dijangkau dalam waktu satu hari," ungkap Dadan.

"Nanti akan kami pikirkan dengan menggunakan makanan yang sekarang berkembang dengan vakum, yang bisa tahan selama satu tahun sehingga kami bisa kirim sekali dalam waktu 1 minggu atau 1 bulan dengan variasi menu sehingga makanan itu tinggal dibuka (dan) makan," tambahnya.

Lihat Video: Komisi X DPR Bakal Kawal Program Makan Bergizi Gratis

[Gambas:Video 20detik]

Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan atau Zulhas mengungkap ada berbagai upaya yang harus dilakukan untuk mengejar target Indonesia swasembada pangan. Adapun target pemerintah Indonesia bisa swasembada pangan pada 2028.

Zulhas mengatakan untuk mencapai itu, banyak hal yang harus diperbaiki, mulai dari irigasi, kebijakan untuk bibit, pengadaan pupuk subsidi, penggunaan teknologi, hingga cetak sawah baru. Dengan begitu, diyakini swasembada dapat tercapai.

"Ini nanti yang akan kita perbaiki tentu dengan Pak Mentan (Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman). Saya sebagai Menko tentu akan merapatkan ini, sehingga nanti ada kebijakan yang tepat agar kita sebagaimana Presiden, perintah, bahwa kita 2028 swasembada pangan," kata Zulhas saat meninjau lahan sawah di Sukamandi, Subang, Jawa Barat, Kamis (31/10/2024)

Zulhas menyebut teknologi untuk pertanian juga diperlukan. Terutama terkait dengan combine harvester yang merupakan alat pemanen padi yang mampu menggabungkan pemotongan, pengangkutan, perontokan, pembersihan, sortasi, dan pengemasan dalam satu proses kegiatan yang terkontrol. Dengan teknologi modern meminimalisir padi yang terbuang.

"Jadi kalau pakai arit, food loss 15%. Tetapi itu (combine harvester) 5%. Jadi bayangin 10% hilangnya. Jadi itu, memang teknologi tidak terhindarkan," jelasnya.

Mantan Menteri Perdagangan itu juga mengungkapkan salah satu cara meningkatkan produksi beras yakni dengan penggunaan bibit unggul. Menurutnya, jika bibit yang digunakan mutunya bagus, maka produksi bisa meningkat 10%.

"Jadi kalau 10% saja, kita kan (produksi) 31 juta ton Kalau 10% saja kan 3 juta ton berarti kan kita bisa 34 juta ton. Kalau 34 juta ton, kita nggak impor lagi. Jadi saya ke sini, apa sih problemnya pembibitan itu kok tidak bisa lancar," terang dia.

Oleh karena itu, petani diminta tidak mengelola bibit sendiri, tetapi bisa mencari bibit unggul dari BUMN dan swasta. Menurutnya dengan bibit padi yang unggul, produksi padi bahkan bisa naik 20%.

"Jadi untuk pembibitan di sini, Mas Arief (Kepala Badan Pangan Nasional) bilang kalau bibitnya semua bagus, kita bisa naik 20%. Wah kalau 20%, dari 31 juta produksi ditambah 6 juta ton (jadi 37 juta ton). Nggak usah impor lagi kita," ungkapnya.

Lihat Video: Prabowo: Saya Bertekad untuk Swasembada Pangan

[Gambas:Video 20detik]

Kepala Badan Gizi Nasional Dadan Hindayana mengungkapkan pihaknya telah memiliki kantor. Kantor badan baru tersebut terletak di Gedung E Kementerian Pertanian (Kementan), Pasar Minggu, Jakarta Selatan.

"Kami sekarang berkantor di gedung E komplek Kementerian Pertanian," kata Dadan dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Komisi IX DPR RI, Kamis (31/10/2024).

Seperti diketahui, Badan Gizi Nasional merupakan lembaga yang baru dibentuk untuk menjalankan program makan bergizi gratis di bawah pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.

Dadan menyebut pihaknya telah mengisi jajaran eselon I secara lengkap. Sementara jajaran eselon II dan III akan diputuskan dalam waktu dekat.

"Kami dalam waktu dekat, minggu-minggu depan ini akan mengisi personel eselon II dan eselon III yang kami sedang intens berkoordinasi dengan K/L lain karena ini harus diisi oleh ASN. Jadi kami sedang berusaha untuk mencari orang yang cocok yang bisa bekerja sama dengan baik," ucap Dadan.

Terkait Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Badan Gizi Nasional, Dadan berharap bisa menerimanya pada akhir tahun ini. Dengan begitu Januari 2025 program tersebut bisa langsung jalan.

"Kami sedang menginput rancangan kerja anggaran melalui aplikasi Krisna dan juga sedang input aplikasi SAKTI. Sehingga insyaallah DIPA kami barangkali akan bisa kami terima di akhir November atau awal Desember (2024)," ucap Dadan.

Lihat Video: Dadan Hindayana Dosen IPB jadi Kepala Badan Gizi Nasional

[Gambas:Video 20detik]

Komisi Pengawasan Persaingan Usaha (KPPU) menyampaikan ada sekitar Rp 280 miliar denda yang belum dibayarkan oleh pelaku usaha nakal. Hal ini disampaikan oleh Ketua KPPU M Fanshurullah Asa saat Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Komisi VI DPR RI hari ini.

Fanshurullah mengatakan jumlah dana yang belum ditarik oleh KPPU itu berasal dari 100-an pelaku usaha yang nakal atau belum membayar. Dia menyebut hal ini terjadi lantaran KPPU tidak mempunyai kekuatan untuk menyita aset bagi pelaku usaha yang tak membayar denda.

"Sebagai informasi ada dana yang belum bisa kami tarik kurang lebih Rp 280 miliar dari total sekitar 100an pelaku usaha yang tidak membayar. Karena tadi tidak ada daya paksa untuk penyitaan aset," kata Fanshurullah di Gedung DPR RI, Jakarta Pusat, Kamis (31/10/2024).

Untuk itu, dia mendorong agar adanya revisi Undang-Undang Nomor 5 tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat. Dalam revisi beleid tersebut, dia meminta agar KPPU mempunyai wewenang penyitaan aset apabila pelaku usaha tidak melaksanakan putusan KPPU, dalam hal ini membayar denda kepada KPPU.

"Pelaksanaan eksekusi putusan KPPU yang berkekuatan hukum tetap berupa denda harus dibayar ke kas negara apabila tidak dilaksanakan KPPU memiliki wewenang penyitaan atas aset jika pelaku usaha tidak melaksanakan putusan KPPU," jelasnya.

Dia menjelaskan usulan revisi beleid tersebut sudah diajukan dalam penyusunan kerangka regulasi dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025-2029 kepada Kementerian PPN/Bappenas. Namun, dia juga mendorong anggota DPR RI agar berinisiatif mengajukan revisi peraturan tersebut.

Adapun beberapa poin untuk revisi tersebut. Di antaranya, pengaturan ekstrateritorialitas dalam definisi pelaku usaha yang dapat menjangkau pelaku usaha di luar wilayah hukum Indonesia, pengaturan post-notifikasi merger menjadi pre-notifikasi merger agar sesuai dengan best practice international. Kemudian pengaturan program leniensi dalam rangka memberikan pengampunan dan/ pengurangan hukum bagi pelaku usaha yang mengakui dan atau melaporkan perbuatan pelanggaran hardcore cartel.

"Pengaturan mengenai kewenangan upaya paksa dalam rangka memperoleh alat bukti dalam perkara persaingan usaha. Kemudian penambahan ketentuan mengenai lisensi lisensi hak kekayaan intelektual dan prinsip-prinsip persaingan yang sehat. Ketujuh, pengakuan bahwa praktik-praktik tertentu dalam pemilihan lisensi dapat bertentangan dengan persaingan usaha yang sehat. Terakhir, penggabungan prinsip-prinsip rule of reason ke dalam regulasi yang untuk memberikan panduan konkret kepada industri," imbuh dia.

Menteri Pertanian Amran Sulaiman mengatakan ada investor Vietnam yang mau masuk berinvestasi ke proyek pengadaan susu dan sapi di Indonesia. Hal ini baru saja dilaporkan ke Presiden Prabowo Subianto.

Laporan itu diberikan Amran secara langsung di Istana Kepresidenan Jakarta Pusat siang ini. Dia mengatakan pihaknya diminta untuk mempermudah perusahaan tersebut membuka proyek di Indonesia.

"Ada investor dari Vietnam untuk sapi perah kami mengawal agar bisa permudah mereka dan mau investasi di Indonesia," papar Amran usai pertemuan, Kamis (31/10/2024).

Dia belum mau membeberkan berapa besar investasi yang mau disuntikkan perusahaan Vietnam tersebut. Perusahaan yang akan berinvestasi di proyek pengadaan susu dan sapi sendiri adalah TH (True Happines) Group.

Saat ditanya berapa sapi yang bisa disiapkan TH Group, Amran mengatakan semua tergantung dengan lahan yang disiapkan di Indonesia. Beberapa opsi lahannya pun sudah dibahas, mulai dari Poso, Sulawesi Tengah, Kalimantan Tengah, dan Kalimantan Selatan.

"Kalau sapi itu di Poso 12 ribu hektare, kalau di Sulsel ada kurang lebih 20-30 ribu. Kalteng mungkin 50 ribu," beber Amran.

Dalam keterangan resmi Kementerian Pertanian, saat ini terdapat 140 perusahaan yang berkomitmen mendatangkan sapi dengan total komitmen mencapai sekitar 2 juta ekor. Bila dirinci, 1,3 juta sapi yang diimpor akan berupa sapi perah dan 700 ribu sisanya merupakan sapi potong.

Berbagai inovasi teknologi dan program yang dihadirkan oleh perusahaan e-commerce terus membantu memberikan pengalaman belanja yang lebih mudah dan tanpa batas.

Sepanjang tahun 2024 ini saja, para pemain e-commerce di Indonesia seperti Tokopedia, Shopee, Lazada dan TikTok Shop terus menghadirkan rangkaian kampanye dan penawaran menarik yang menjadi strategi mereka dalam mengakuisisi pengguna baru. Akan tetapi, memenuhi kepuasan dan menciptakan retensi konsumen yang loyal dibutuhkan pendekatan yang lebih holistik.

Ipsos membeberkan aspek esensial bagi responden dalam menentukan tingkat kepuasan belanja online mereka, serta e-commerce mana yang memiliki strategi tepat dan konsisten. Hasil yang disampaikan nantinya diharapkan akan membantu masyarakat dalam menyambut festival belanja online akhir tahun bersama e-commerce dengan pengalaman belanja holistik terbaik.

Lantas, platform e-commerce seperti apakah yang menjadi pilihan masyarakat? Aspek aspek apa sajakah yang juga mempengaruhi dan dinilai penting oleh responden dalam menentukan tingkat kepuasan berbelanja online mereka?

Berdasarkan hasil riset terakhir dari Ipsos Indonesia, Shopee dianggap oleh pengguna sebagai platform e-commerce yang paling memuaskan dalam memberikan pengalaman belanja online yang holistik. Riset Ipsos yang bertajuk "Pengalaman dan Kepuasan Belanja Online di E-commerce" dan diadakan pada bulan Juni 2024 lalu, menunjukkan bahwa Shopee unggul dalam menyediakan dan memberikan tingkat kepuasan tertinggi dalam pengalaman berbelanja online.

Keunggulan Shopee ini juga didukung oleh data, dimana Shopee (62%) menjadi pilihan pertama untuk direkomendasikan oleh konsumen kepada kerabat dekatnya, diikuti oleh Tokopedia (46%), TikTok Shop (42%), dan Lazada (36%). Adapun indikatornya lainnya adalah:

Platform e-commerce yang memberikan keamanan dan kenyamanan dalam belanja online Ketika membeli barang tanpa bisa melihat nya secara langsung, keamanan dan kenyamanan menjadi salah satu aspek yang dinilai penting oleh responden dalam belanja online.

Memiliki ragam layanan pengiriman yang bisa dipilih konsumen menjadi tolak ukur dalam memberikan rasa aman dan nyaman ketika berbelanja. Pada indikator Ragam pilihan layanan pengiriman, Shopee (66%) unggul dan dinilai menjadi e-commerce dengan pilihan layanan pengiriman paling lengkap, disusul oleh Tokopedia (16%), Lazada (10%), dan TikTok Shop (7%).

Keamanan dan kenyamanan yang mampu ditawarkan platform e-commerce juga dinilai dari Ragam metode pembayaran. Lebih dari setengah responden menilai Shopee (64%) unggul sebagai platform e-commerce dengan pilihan metode pembayaran yang paling beragam, diikuti Tokopedia (15%), Lazada (11%), dan TikTok Shop (8%).

Executive Director Ipsos Indonesia Andi Sukma mengatakan metode pembayaran Cash on Delivery (COD) semakin marak digunakan dan paling menarik perhatian para responden. Sejalan dengan fakta ini, Shopee (66%) juga menjadi platform e-commerce dengan metode pembayaran COD yang dinilai paling memuaskan, diikuti oleh Tokopedia & Lazada sebesar 12%, dan yang terakhir adalah TikTok Shop 10%. Riset IPSOS yang dilakukan pada awal Juni 2024 lalu juga menemukan beberapa aspek lain yang menjadikan Shopee terdepan dalam keamanan dan kenyamanan belanja online.

Pengalaman belanja yang memuaskan dirasa belum lengkap tanpa pengiriman yang cepat dan aman, serta proses pengembalian yang mudah. Para responden menilai Shopee (60%) menjadi aplikasi belanja online atau e-commerce yang paling unggul dalam hal kecepatan pengiriman disusul oleh Tokopedia (16%), Lazada (13%) dan TikTok Shop (9%).

Temuan ini turut didukung oleh Program "Garansi Tepat Waktu" yang menjadi salah satu bentuk wujud komitmen Shopee dalam memberikan kepastian waktu pengiriman bagi penggunanya. Efektivitas program ini pun juga dibuktikan oleh PRESS RELEASE hasil riset IPSOS yang menunjukkan program Garansi Tepat Waktu dari Shopee paling dikenal secara luas oleh 71% responden, jauh melampaui program serupa dari platform e-commerce lain seperti Tokopedia (43%), Lazada (37%), dan TikTok Shop (27%).

Platform e-commerce yang memiliki fitur belanja online interaktif terbaik seiring dengan berkembangnya teknologi yang mengubah preferensi cara belanja masyarakat, belanja melalui live shopping dan video pendek semakin diminati dan menjadi nilai tambah bagi para pemain e-commerce. IPSOS menemukan 63% responden menganggap bahwa Shopee menjadi salah satu e-commerce yang menyediakan layanan live streaming terbaik, disusul oleh TikTok Shop (17%), Tokopedia (10%) dan Lazada (9%).

Selain itu, dalam indikator e-commerce dengan fitur video pendek paling menarik, Shopee juga jauh unggul dengan 61%, diikuti TikTok Shop (18%), Tokopedia (10%), dan Lazada (9%).

"Platform e-commerce yang menyediakan ragam toko resmi masyarakat akan semakin puas ketika belanja melalui e-commerce yang memiliki kelengkapan produk dan kategori yang mampu menjawab berbagai kebutuhan yang diinginkan," kata dia Andi dalam laporan Ipsos ditulis Kamis (31/10/2024).

Dalam indikator ini, Shopee juga paling unggul dengan persentase sebesar 68% dalam menyediakan toko resmi yang beragam, dibandingkan pesaingnya yaitu Tokopedia (15%), Lazada (9%), dan TikTok Shop (7%).

Dia mengatakan terlihat bahwa para pemain e-commerce bersaing melalui teknologi dan inovasi program untuk menarik hati masyarakat. Namun, yang akan dicari oleh masyarakat hanya yang bisa menciptakan perasaan puas pada pengalaman berbelanja online.

"Kepuasaan melalui berbagai aspek penting yang mampu dipenuhi oleh Shopee, membuat Shopee unggul sebagai pilihan utama konsumen Indonesia untuk menciptakan pengalaman belanja online yang holistik dan terpercaya. Strategi ekosistem yang dihadirkan Shopee untuk memuaskan masyarakat menunjukkan kesiapan mereka dalam menghadapi volume tinggi selama periode festival belanja di akhir tahun ini," ujar dia.

Meningkatnya minat belanja online membuka peluang besar bagi platform e-commerce untuk terus berkembang dalam meningkatkan kepuasan konsumen. E-commerce juga dinilai masih menjadi tempat berinvestasi yang tepat bagi Penjual untuk memperluas pasarnya dan terus bertumbuh.