Putri Tanjung, Komisaris CT Corp, mendapat kehormatan menjadi pembicara dalam NIKKEI FORUM 26th Global Management Dialogue di Tokyo, Jepang, pada 28-29 Oktober 2024.

Putri dalam forum ini tidak hanya mewakili Indonesia, tetapi juga ASEAN sebagai satu-satunya perwakilan Gen-Z dan pembicara termuda sepanjang sejarah forum bergengsi ini.

Acara yang berlangsung di Imperial Hotel, Tokyo, Jepang, mengusung tema "Seize the Tide, Lead the Change," dan dihadiri ratusan eksekutif global, termasuk CEO Microsoft Japan, President & CEO Hyundai Motor, dan CEO Inditex Group. Putri menjadi salah satu dari tiga pembicara perempuan di antara para pemimpin bisnis dunia, menyuarakan pandangan Gen-Z sebagai pasar yang berpengaruh.

Dalam sesi "Decoding Gen-Z," Putri berada satu panel dengan Mai Shin, Presiden GENDA Japan yang berbagi wawasan tentang cara memahami perilaku Gen-Z, terutama sebagai target pasar yang dinamis.

Putri membahas kesuksesan AlloBank Festival yang berhasil menarik jutaan Gen-Z menjadi nasabah. Menyoroti pentingnya tentang orisinalitas, ia berkata,

"Banyak perusahaan keliru memperlakukan Gen Z seperti konsumen lain. Authenticity itu penting, Gen Z dapat melihat saat suatu brand hanya mengejar tren tanpa ketulusan," ujar Putri Tanjung dalam keterangan tertulis, Sabtu (1/11/2024).

Putri juga menekankan pentingnya perusahaan menyeimbangkan antara karakter Gen-Z yang mampu bergerak cepat dan efisien (agile) dengan sikap konsisten mencapai hasil yang ditetapkan.

"Gen-Z adalah generasi yang Agile, tetapi penting bagi perusahaan untuk menyeimbangkannya dengan menanamkan konsistensi agar mereka tetap fokus dan dapat mencapai hasil yang diharapkan, dan tidak hanya sebagai agen perubahan tetapi juga sebagai pemimpin masa depan," papar Putri Founder and Chairman CT Corp Chairul Tanjung ini.

NIKKEI FORUM Global Management Dialogue merupakan forum CEO terbesar di Asia dan acara paling bergengsi yang diselenggarakan setiap tahun pada musim gugur oleh Nikkei Inc., media bisnis terkemuka Jepang.

Forum ini memberikan wawasan terbaru tentang strategi bisnis di era transformasi digital dan rantai pasokan global dengan mempertemukan para pemimpin bisnis dunia untuk berbagi perspektif dari berbagai sektor industri.

Tembok penyangga sisi Tol Serpong-Cinere KM 35+200 Jalur A ambruk imbas hujan deras. Operator jalan tol, PT Cinere Serpong Jaya (CSJ) menyampaikan permohonan maaf.

Peristiwa longsor ini terjadi pada pukul 14.15 WIB dengan panjang tembok yang ambruk 25 meter. Akibatnya, puing longsoran sempat memasuki lajur tol, namun saat ini telah dilakukan pembersihan dan pengamanan oleh petugas di lapangan.

Longsor terjadi diduga akibat tingginya curah hujan dalam waktu cukup lama yang menyebabkan rembesan air dari saluran belakang dinding penahan tanah (DPT) yang membuat tanah jenuh air. Kondisi ini menyebabkan tanah bergeser dan mendorong DPT ke sisi tol.

Setelah kejadian tersebut, PT Cinere Serpong Jaya, PT Waskita Karya (Persero) Tbk selaku kontraktor pemeliharaan, dan Jasamarga Tollroad Operator (JMTO), bersama Kepolisian Jalan Raya (PJR) Turangga 007 segera melakukan pengamanan area longsor.

"PT CSJ memohon maaf atas ketidaknyamanan yang dialami akibat kejadian tersebut dan selama proses penanganan berlangsung," bunyi keterangan tertulis, Sabtu (2/11/2024).

Bentuk pengamanan yang dilakukan antara lain penutupan sementara bahu luar dan lajur 1 dan lajur 2 Kemudian dilanjutkan dengan melakukan pembersihan puing longsoran di lokasi, serta melakukan proteksi tanah dan area longsor dengan mengalihkan aliran air agar air tidak memasuki bidang longsor.

Setelah penanganan awal, telah dilakukan proteksi area longsor dan pembersihan area puing sehingga kendaraan dapat melalui lajur 1 dan lajur 2 kembali, penanganan dilanjutkan dengan upaya pemasangan shoring sebagai perlindungan Struktur DPT yang masih berdiri.

Selain itu, juga dilakukan pembongkaran DPT yang longsor serta menggunakan cerucuk bambu untuk meningkatkan daya dukung lereng sebelum dilakukan penanganan permanen setelah dilakukan evaluasi pada struktur DPT.

"Pengguna jalan yang melintas diimbau agar lebih berhati-hati dan mengikuti arahan petugas di lapangan. Antisipasi arah perjalanan untuk menghindari kepadatan," bunyi keterangan tersebut.

Sebagai informasi, Tol Serpong-Cinere merupakan bagian dari Jaringan Jakarta Outer Ring Road (JORR). Tol ini dikelola oleh PT Cinere Serpong Jaya (CSJ), anak usaha PT Jasa Marga (Persero) Tbk.

PT Kereta Api Indonesia (Persero) atau KAI memperpanjang rute perjalanan kereta api (KA) Bandara Internasional Adi Soemarmo (BIAS) sampai Madiun, dengan relasi Stasiun Bandara Adi Soemarmo-Madiun dan juga Madiun-BIAS setiap harinya.

"Kami berharap KA BIAS ini dapat mempermudah akses masyarakat untuk bepergian ke bandara, juga ke daerah sekitar stasiun pemberhentian. KAI juga sangat mendukung pertumbuhan ekonomi dan pariwisata di sekitar wilayah aglomerasi yang dilalui kereta ini, sehingga pengunjung yang melalui BIAS menjadikan bandara pilihan untuk melanjutkan perjalanan ke Madiun dan stasiun pemberhentian lainnya," jelas Vice President Public Relations KAI Anne Purba dalam keterangan tertulis, Sabtu (2/11/2024).

KA BIAS akan melayani naik dan turunnya penumpang di sembilan stasiun yakni Stasiun Madiun, Stasiun Magetan, Stasiun Ngawi, Stasiun Walikukun, Stasiun Sragen, Stasiun Solojebres, Stasiun Solobalapan, Stasiun Kadipiro, dan Stasiun Adisoemarmo. Selain terkoneksi dan terintegrasi dengan bandara, penumpang dari KA BIAS juga dapat melanjutkan perjalanan dengan kereta jarak jauh atau layanan commuterline, seperti di Stasiun Solojebres dan Stasiun Solobalapan.

Waktu tempuh KA BIAS-Madiun atau sebaliknya sekitar 1 jam 59 menit. Pada perjalanan perdana hari ini dan sepanjang November 2024, KA BIAS Madiun menggunakan rangkaian Kereta Rel Diesel Indonesia (KRDI) dengan kapasitas 190 tempat duduk dan kapasitas daya angkut penumpang 150%.

Anne menambahkan, tiket KA BIAS Madiun dapat dibeli melalui aplikasi Access by KAI H-7 keberangkatan. Pembelian tiket juga dapat dilakukan di loket stasiun dengan ketentuan 3 jam sebelum waktu keberangkatan. Satu bulan ke depan, KAI menyiapkan tarif promo dengan tarif terendah Rp 7.000 hingga Rp 40.000, sesuai dengan relasi yang dipilihnya. KAI akan terus melakukan evaluasi selama November 2024 untuk mengetahui kebutuhan masyarakat terkait perjalanan KA BIAS ini.

PT Kereta Api Indonesia (Persero) atau KAI memperpanjang rute perjalanan kereta api (KA) Bandara Internasional Adi Soemarmo (BIAS) sampai Madiun, dengan relasi Stasiun Bandara Adi Soemarmo-Madiun dan juga Madiun-BIAS setiap harinya. Foto: Dok. KAI

Jadwal Perjalanan KA BIAS:

1. KA KP/10865 (KA BIAS relasi Madiun - Bandara Adi Soemarmo), berangkat dari Stasiun Madiun jam 06:05 WIB dan tiba di Stasiun Bandara Adi Soemarmo jam 08:02 WIB.
2. KA KP/10866 (KA BIAS relasi Bandara Adi Soemarmo - Madiun), berangkat dari Stasiun Bandara Adi Soemarmo jam 09:25 WIB dan tiba di Stasiun Madiun jam 11:22 WIB.
3. KA KP/10867 (KA BIAS relasi Madiun - Bandara Adi Soemarmo), berangkat dari Stasiun Madiun jam 12:30 WIB dan tiba di Stasiun Bandara Adi Soemarmo jam 14:27 WIB.
4. KA KP/10868 (KA BIAS relasi Bandara Adi Soemarmo - Madiun), berangkat dari Stasiun Bandara Adi Soemarmo jam 15:32 WIB dan tiba di Stasiun Madiun jam 17:31 WIB.

Lalu lintas (lalin) di Tol Serpong-Cinere KM 35+200 Jalur A kini telah kembali lancar, setelah empat macet imbas longsor. Longsor tersebut menyebabkan tembok penyangga sisi tol ambruk.

Direktur Jenderal Bina Marga Kementerian Pekerjaan Umum (PU) Rachman Arief mengatakan, sejumlah langkah penanganan telah dilakukan. Saat ini, kondisi lalu lintas telah kembali normal.

"Kondisi lalin saat ini sudah terkendali," kata Rachman, saat dihubungi detikcom, Sabtu (2/11/2024).

Peristiwa longsor ini terjadi sekitar pukul 14.15 WIB akibat hujan deras di sekitar kawasan Tangerang Selatan. Longsor terjadi pada dinding penahan tanah (DPT) Soldier Pile Jalan Tol Serpong-Cinere sepanjang 25 meter. Puing longsoran menutup lajur bahu dalam, Lajur 1 dan Lajur 2.

Berdasarkan keterangan yang diterima detikcom, sekitar pukul 14.30 mulai dilakukan penanganan. Pertama, dilakukan pengamanan lajur oleh PT Jasamarga Tollroad Operator (JMTO) dengan menutup Bahu Luar dan Lajur 1 dan Lajur 2. Dilanjutkan dengan pembersihan puing longsoran di lokasi.

Selanjutnya, dilakukan penutupan bahu luar dan L1 sementara untuk pengalihan aliran air agar tidak memasuki bidang longsor. Kemudian pada pukul 15.00 WIB dilakukan penutupan secara visual dengan terpal. Pembersihan puing juga masih dilakukan di pukul 16.30 WIB.

Dalam keterangan tersebut juga dijelaskan, dugaan penyebab kejadian ini ialah intensitas hujan yang tinggi menyebabkan rembesan air pada saluran samping di belakang Dinding Penahan Tanah (DPT). Kondisi ini akhirnya menyebabkan tanah jenuh air sehingga mendorong ke arah DPT yang menyebabkan longsor.

Untuk upaya penanganan sementara, telah dilakukan rekayasa lalu lintas pada Tol Serpong-Cinere dari KM 35+000 sepanjang 200 meter dengan rubbercone dan pagar seng proyek. Lalu, dilakukan penutupan area longsoran dengan terpal untuk mencegah air meresap ke tanah.

Selanjutnya, dilakukan pembersihan area lajur 2 yang terdampak dengan menggunakan truk tangki air agar dapat dilalui. Operator juga melakukan persiapan penanganan sementara dengan cerucuk bambu paralel persiapan penanganan permanen.

Pengusaha menyoroti rencana Rancangan Peraturan Menteri Kesehatan (RPMK) sebagai aturan pelaksana dari Peraturan Pemerintah (PP) No 28/2024 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang No 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan (PP Kesehatan) yang semakin menekan industri.

Regulasi yang sedang disusun adalah syarat kemasan rokok menjadi polos tanpa logo merk. Menurut Ketua Gabungan Perserikatan Pabrik Rokok Indonesia (GAPPRI), Henry Najoan, industri rokok sudah dibebani dengan 480 aturan, baik dari sisi fiskal maupun non fiskal.

Aturan tersebut mayoritas berisi soal pembatasan. Apalagi Industri Hasil Tembakau (IHT) mengalami kontraksi akibat pandemi COVID-19.

"Perlu kami sampaikan, IHT telah diatur melalui banyak regulasi. Kami mencatat ada lebih dari 480 peraturan di berbagai tingkatan yang mayoritas berisi pembatasan. Selain itu, dalam beberapa tahun terakhir, IHT juga mengalami kontraksi akibat pandemi dan kebijakan fiskal yang eksesif," katanya kepada detikcom, seperti ditulis Sabtu (2/11/2024).

"Dengan munculnya pengaturan baru seperti Peraturan Pemerintah nomor 28 tahun 2024 yang antara lain membatasi nikotin dan tar, melarang bahan tambahan di produk tembakau dan diberlakukannya standarisasi kemasan, akan membuat produk kami berupa kretek menjadi terpuruk," sambung dia.

Terkait standarisasi kemasan, dampaknya tidak hanya menurunkan penjualan, tetapi juga akan menjadi karpet merah bagi rokok ilegal, karena semakin sulit membedakan satu merek dengan merek lain.

"Saat ini, yang beda-beda merek dan warnanya saja rokok ilegal cukup marak, apalagi nanti jika distandarkan. Standarisasi kemasan tentu akan menyuburkan rokok ilegal," sebutnya.

Padahal, menurunnya penjualan rokok legal berakibat berkurangnya munculnya lay off karena berkurangnya permintaan. Dampak ikutannya, permintaan tembakau dan cengkeh dari petani pun berkurang yang membuat harga jual tembakau dan cengkeh turun.

Dampak lainnya akan berpengaruh bagi penerimaan negara yang menjadi berkurang karena turunnya permintaan. Karena itu, Henry berharap pemerintah berpikir ulang untuk menerapkan Peraturan Pemerintah Nomor 28 tahun 2024 yang sangat eksesif.

"Hal lainnya, larangan penjualan rokok pada radius 200 meter dari satuan pendidikan memiliki dampak yang sangat luas. Apalagi satuan pendidikan ini banyak bentuknya. Selain formal juga ada nonformal dan informal. Dengan berlakunya larangan tersebut, dampaknya bisa kemana-mana," beber Henry.

Dampak paling berat akan dialami oleh pengecer yang berada dekat dengan satuan pendidikan karena tidak lagi dapat menjual produk tembakau di lokasi tersebut. Larangan penjualan ini, kata dia, akan sangat berpengaruh pada pedagang kecil yang selama ini menggantungkan usahanya pada penjualan produk tembakau.

"Menurut kami, larangan penjualan juga akan menyebabkan kesulitan operasional. Padahal, rokok adalah produk legal yang dibuktikan dengan dikenakannya cukai," imbuhnya.

Henry menyebut banyak pihak telah menyuarakan penolakan terhadap berbagai pengaturan yang penuh dengan larangan, termasuk standarisasi kemasan. Hal tersebut menunjukkan bahwa pengaturan tersebut belum sesuai dengan harapan masyarakat.

"Karena itu, kami berhadap, terutama kepada Presiden dan jajaran kabinet baru, agar pengaturan yang memberatkan IHT di-hold terlebih dahulu, didiskusikan kembali, sampai pada titik keseimbangan pengaturan yang mengakomodasi semua pihak," tutupnya.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyatakan peran pemerintah dalam penyelamatan PT Sri Rejeki Isman Tbk atau Sritex hanya sebagai fasilitator. Artinya, bantuan yang diberikan bukan finansial atau beken disebut bailout alias dana talangan.

Airlangga mengatakan, pemerintah akan tetap mengacu kepada putusan pengadilan dalam membantu Sritex. Terkait utang Sritex kepada puluhan bank, akan tetap ditanggung perusahaan tekstil tersebut.

"(Utang kepada bank ditanggung) pemilik Sritex. Sejauh ini kan kita fasilitator saja," kata Airlangga kepada wartawan di kantornya, Jakarta Pusat, Jumat (1/11/2024).

Langkah ke depan yang didorong pemerintah adalah bagaimana Sritex bisa tetap berproduksi dan berkegiatan biasa seperti ekspor impor. Sejauh ini pihak Bea Cukai, kurator, dan pemilik disebut sudah bertemu.

Dari pertemuan tersebut, kata Airlangga, ada hal-hal teknis yang disepakati terkait jaminan operasional dan proses izin ekspor impor. Termasuk profit atau penghasilan dari ekspor harus dapat membiayai operasional usaha.

"Kalau operasionalisasi itu kan harus pemilik lama yang lebih mengetahui. Harus ada jaminan bahwa dari operasi tersebut, keseluruhannya impor ekspornya sesuai dengan bidang usaha tersebut," jelas Airlangga.

"Jadi ada koridor-koridor yang harus disepakati dan juga penghasilan dari ekspor juga kembali untuk membiayai operasi usaha," tambahnya.

Utang Sritex

Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan OJK, Dian Ediana Rae mengungkapkan, jumlah utang Sritex per September 2024 tercatat sebesar Rp 14,64 triliun. Utang tersebut kepada 27 bank dan 3 multifinance.

"Total outstanding mencapai Rp 14,64 triliun. Jadi masing-masing Rp 14,42 triliun pada bank dan Rp 0,22 triliun pada perusahaan pembiayaan," kata Dian dalam konferensi pers RDKB secara virtual, Jumat (1/11/2024).

"Nah sementara itu cadangan agregat yang telah dibentuk pada bank dan perusahaan pembiayaan masing-masing sebesar 83,34% dan 63,95%. Nah, ini saya kira sudah cukup dari memadai untuk mem-backup potensi kerugian kepada bank," tambahnya.

Terkait pailitnya Sritex, Dian menyebut pihak perbankan telah mempertimbangkan berbagai aspek terkait keamanan perkreditan, termasuk kemampuan Sritex membayar utang. Perbankan juga sudah memperhatikan perkembangan di dunia bisnis dan segala persoalan yang mungkin terjadi.

"Nah tetapi tentu bank punya mekanisme yang sudah mapan, bisa dikatakan begitu, dalam menghadapi situasi-situasi yang seperti itu karena kemacetan dalam dunia bisnis itu dari waktu ke waktu memang sering terjadi sehingga ketentuan kehatian-hatian di dalam konteks perbankan ini memang sudah mencantumkan hal tersebut," bebernya.

Dian menyebut saat ini Sritex sedang melakukan upaya kasasi ke Mahkamah Agung. Sebagai informasi, Sritex diputuskan pailit oleh Pengadilan Negeri Niaga Semarang atas gugatan yang diajukan PT Indo Bharat (IBR).

"Nah saat ini kita juga sama-sama mengetahui bahwa debitur masih sedang melakukan upaya hukum kasasi ke Mahkamah Agung," tutupnya.

Produsen wadah penyimpanan makanan asal Amerika Serikat (AS), Tupperware, sempat terancam bangkrut dan gulung tikar. Beberapa anak perusahaannya bahkan telah mengajukan kebangkrutan di pengadilan AS karena mengalami kerugian yang membengkak.

Presiden dan CEO Tupperware Brands Corporation, Laurie Ann Goldman, sempat mengatakan akan meminta izin pengadilan untuk memulai proses penjualan bisnisnya. Dia ingin perusahaan terus beroperasi selama proses kebangkrutan berlangsung. Doa Laurie Ann Goldman sepertinya terjawab.

Dalam sidang, Hakim Kepailitan AS menyetujui usulan untuk menjual aset Tupperware kepada kreditur. Keputusan ini membuat Tupperware bisa keluar dari kebangkrutan dan operasionalnya tetap berjalan.

Melansir Reuters, Sabtu (2/11/2024), Hakim Kepailitan AS, Brendan Shannon, menyetujui penjualan tersebut di sidang pengadilan di Wilmington, North Carolina, Selasa kemarin. Menurutnya langkah ini adalah pilihan terbaik yang tersedia untuk Tupperware.

Tupperware memang sudah berbulan-bulan mencari 'pembeli' sebelum memutuskan mengajukan kebangkrutan. Bahkan perusahaan sempat melelang asetnya di pasar terbuka. Namun sayang, belum ada yang bersedia membeli atau mau melunasi utang perusahaan senilai US$ 818 juta atau setara Rp 12,8 triliun (kurs 15.700).

Kreditur juga sejatinya menentang rencana penjualan perusahaan itu dan lebih memilih klaim aset untuk mereka sendiri. Asal tahu saja, ketiga kreditur utama Tupperware ialah Alden Global Capital, Stonehill Institutional Partners, dan Bank of America.

Menurut berkas pengadilan, para kreditur menyediakan Rp 368,9 miliar dalam bentuk tunai dan lebih dari Rp 898 miliar dalam bentuk keringanan utang. Mereka akan mendapatkan nama merek Tupperware dan asetnya di pasar inti termasuk Amerika Serikat, Kanada, Meksiko, Brasil, Tiongkok, Korea, India, dan Malaysia.

"Perusahaan berencana untuk menghentikan operasinya di pasar tertentu dan beralih ke model bisnis yang mengedepankan teknologi serta tidak terlalu bergantung pada aset," kata CEO Tupperware Laurie Ann Goldman.

Selama bertahun-tahun, Tupperware sudah mendominasi pasarnya. Nama Tupperware sudah menjadi sangat identik dengan wadah penyimpanan makanan, sehingga banyak orang menggunakan namanya ketika merujuk pada wadah plastik apa pun, meski bukan merek Tupperware.

Tupperware sendiri didirikan pada tahun 1946 oleh Earl Tupper, yang mematenkan segel kedap udara yang fleksibel. Perusahaan ini menjadi terkenal pada tahun 1950-an dan 1960-an ketika orang-orang mengadakan "Pesta Tupperware" di rumah mereka untuk menjual wadah plastik kepada teman dan tetangga.

Menteri Koordinator Perekonomian Airlangga Hartarto meminta tak khawatir soal putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang mengabulkan sebagian permohonan Partai Buruh terkait judicial review Undang-Undang (UU) Nomor 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja. Putusan itu membuat 21 pasal di dalamnya diubah.

Airlangga menyampaikan hal tersebut di depan 75 para duta besar (dubes) dan perwakilan luar negeri dalam acara Diplomatic Economic Reception Dinner yang diselenggarakan Kadin Indonesia di Hotel Indonesia Kempinski, Jumat (1/11/2024).

Menurut Airlngga putusan MK tidak perlu dikhawatirkan karena sebagian besar yang telah diputus oleh MK sesuai dengan peraturan yang telah diturunkan pemerintah.

"Pemerintah telah meninjau hasil pembatalan MK dan tidak perlu khawatir karena sebagian besar hal yang telah diputuskan oleh MK sebenarnya sesuai dengan peraturan yang telah diturunkan dari undang-undang tersebut," kata Airlangga.

Selain itu, Menteri Ketenagakerjaan Yassierli disebut dalam proses untuk menyelesaikan masalah ketenagakerjaan. Dalam prosesnya, pemerintah akan melibatkan organisasi buruh dan asosiasi pengusaha.

"Jadi dengan ini saya pastikan bahwa sebenarnya MK hanya memperkuat kebijakan ketenagakerjaan kita. Saya kira itu sejalan dengan apa yang diharapkan oleh pemerintah Pak Prabowo untuk melibatkan semua pemangku kepentingan investasi dalam perencanaan yang disebutkan sebelumnya," terang Airlangga.

Sebagaimana diketahui, uji materi yang telah mendapat putusan MK dengan nomor 168/PUU-XXI/2023 diajukan oleh partai buruh dan sejumlah serikat pekerja lainnya. Dalam permohonannya, mereka menggugat puluhan pasal dalam UU Cipta Kerja dan dikabulkan sebagian.

Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni bertemu dengan Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Muhammad Yusuf Ateh. Keduanya membahas tentang tindak lanjut atas keterlanjuran kebun sawit yang ditanam di kawasan hutan.

Raja Juli mengatakan, Kementerian Kehutanan akan berkolaborasi dengan BPKP untuk memperketat pengawasan dan penegakan hukum, serta menindak kebun-kebun sawit ilegal. Hal ini diharapkan bisa diwujudkan dengan kembali menghidupkan Satuan Tugas (Satgas) Sawit.

"Secara informal saya sudah berkomunikasi dengan Pak Mensesneg untuk dibentuk kembali Satgas Sawit seperti yang dulu pernah ada dan sudah selesai masa baktinya," kata Raja Juli, ditemui usai pertemuan di Kantor BPKP, Jakarta Timur, Jumat (1/11/2024).

Melalui Satgas ini, ia berharap akan mempermudah jalannya kesepakatan, rekonsiliasi data, termasuk dalam menelaah data yang paling valid dan denda atas tindakan ilegal di industri sawit.

"Mudah-mudahan saya berharap Satgas ini memang segera terbentuk sehingga sekali lagi, aksi-aksi yang akan saya ambil merupakan sebuah kesepakatan dan juga secara legalitas juga, secara government, secara tata kelolaan pemerintahan yang baik juga sesuai," ujarnya.

Namun demikian, Raja Juli belum dapat merincikan daerah-daerah mana saja yang akan menjadi fokus awal dari Satgas ini. Saat ini, pihak BPKP tengah melakukan langkah pembaruan data. Ditargetkan minggu depan pemutakhiran data rampung dilakukan.

Raja Juli mengatakan, pihaknya berkomitmen untuk menjaga kedaulatan negara dan memberantas kegiatan-kegiatan ilegal. Hal ini termasuk juga dengan kebun-kebun sawit ilegal yang di tanah di kawasan hutan melalui Satgas Sawit ini.

"Kami membicarakan hal yang sangat penting yaitu tentang keterlanjuran kebun sawit yang ditanam di kawasan hutan. Sekali lagi negara harus berdaulat, segala usaha yang ilegal akan kita tegakkan hukum, baik itu dalam bentuk denda administratif yang sesuai dengan undang-undang," kata dia.

Selain BPKP, ia juga telah menjalin koordinasi dengan Kejaksaan Agung dan membahas pembentukan satgas ini. Raja Juli memastikan pihaknya akan berupaya mewujudkan kesejahteraan rakyat seperti amanat dari Presiden Prabowo Subianto.

"Hari ini saya mendapatkan banyak briefing dari Pak Jaksa Agung, BPKP. Insyaallah kerjasama Jaksa Agung, BPKP dan Kemenhut akan hadirkan keadilan, bumi, air dan segala yang ada di dalamnya benar-benar akan kita peruntukkan untuk kesejahteraan, kemanusiaan rakyat Indonesia, seperti yang selalu disampaikan oleh Presiden Prabowo," ujarnya.

Sebagai tambahan informasi, penyelesaian lahan sawit di kawasan hutan dalam Undang-Undang Cipta Kerja diuraikan dalam dua mekanisme yaitu Pasal 110A dan 110B. Pasal 110A berlaku untuk perkebunan di kawasan hutan yang memiliki izin lokasi atau izin usaha di bidang perkebunan yang diterbitkan sebelum Undang-Undang Cipta Kerja.

Dengan mekanisme tersebut, perusahaan dapat memperoleh surat keputusan pelepasan kawasan hutan jika memenuhi komitmen berupa pembayaran dana reboisasi dan penyediaan sumber daya hutan. Sedangkan perusahaan yang tidak mengurus hal tersebut akan dikenakan sanksi administratif berupa denda dan/atau pencabutan izin usaha.

Sementara pasal 110B berlaku untuk penyelesaian terhadap pertambangan, perkebunan, atau kegiatan lain di dalam kawasan hutan yang belum memiliki perizinan di bidang kehutanan. Perusahaan yang masuk kriteria ini akan dikenakan sanksi administratif berupa izin sementara kegiatan usaha, pembayaran denda administratif, dan/atau paksaan pemerintah.

KCIC menawarkan tarif parsial Whoosh rute Stasiun Padalarang-Tegalluar Summarecon maupun sebaliknya mulai 1 November 2024. Selain memudahkan mobilitas masyarakat, hal ini bertujuan memperkenalkan Whoosh di kawasan Bandung Raya.

Tiket rute tersebut dijual untuk kelas Premium Economy dengan tarif promo seharga Rp 50.000 untuk sekali perjalanan selama November 2024. Penumpang dapat membeli tiket hingga 30 menit sebelum keberangkatan kereta pada aplikasi Whoosh, web kcic.co.id, Access by KAI, Livin by Mandiri, BRImo, BNI Mobile, dan Mesin Tiket di stasiun.

Sedangkan pembelian melalui loket di stasiun dilayani hingga 15 menit sebelum keberangkatan. Tiket Whoosh rute Padalarang-Tegalluar Summarecon PP ini tetap dapat diubah jadwal maupun dibatalkan sesuai ketentuan yang berlaku.

General Manager Corporate Secretary KCIC Eva Chairunisa mengatakan, rute baru ini diharapkan dapat menghemat waktu perjalanan dari sebelumnya sekitar 1 jam jika menggunakan mobil menjadi hanya 14 menit dengan Whoosh. Ia menyebut masyarakat Bandung Raya kini punya alternatif transportasi yang modern, cepat dan bebas macet.

"Penjualan rute Padalarang - Tegalluar Summarecon PP ini merupakan langkah kami untuk lebih dekat dengan masyarakat, memberikan kemudahan mobilitas harian, serta mendukung aksesibilitas yang lebih baik di Bandung Raya. Tarif promo ini kami hadirkan untuk mengajak masyarakat mencoba dan merasakan sendiri pengalaman perjalanan kereta cepat yang hemat waktu dan nyaman." ujar Eva dalam keterangannya, Jumat (1/11/2024).

KCIC menyediakan sebanyak 24 perjalanan Whoosh dari Padalarang setiap harinya mulai pukul 07:13 hingga 21:03, serta 24 perjalanan Whoosh dari Tegalluar Summarecon setiap harinya mulai pukul 05:50 sampai 20:30.

Penumpang dengan tiket rute Padalarang - Tegalluar Summarecon PP tidak mendapatkan fasilitas KA Feeder dari dan menuju Stasiun Bandung.

Meski demikian penumpang tetap dapat memanfaatkan layanan intermoda lainnya dari Stasiun Padalarang. Misalnya Commuter Line Bandung Raya, Bus Trans Metro Pasundan rute 2D, Shuttle gratis menuju kawasan Kota Baru Parahyangan, dan Shuttle gratis menuju kawasan Dusun Bambu.

Khusus penumpang dengan tiket Tegalluar Summarecon - Padalarang yang melebihi relasi perjalanannya, yaitu hingga Stasiun Halim, harus membayar denda sebesar 150% dari tarif terjauh dan kelas tertinggi. Pembayaran denda dilakukan di loket stasiun halim dengan didampingi oleh petugas stasiun.

"Dengan rute baru ini, KCIC berharap mampu meningkatkan konektivitas antara Bandung Barat dan Bandung Timur, serta mendukung pengembangan ekonomi lokal melalui akses yang lebih mudah dan waktu perjalanan yang lebih efisien." tutup Eva.

Pemerintah melalui Kementerian ESDM memutuskan untuk menahan besaran tarif 13 pelanggan non-subsidi PT PLN (Persero) pada kuartal IV (Oktober-Desember) 2024. Dengan demikian, tarif listrik yang berlaku 1 November 2024 ini sama seperti Oktober kemarin.

Perlu diketahui, Kementerian ESDM baru melakukan penyesuaian tarif listrik setiap tiga bulan. Hal ini sesuai dalam Peraturan Menteri ESDM Nomor 28 Tahun 2016 jo Peraturan Menteri ESDM Nomor 8 Tahun 2023 tentang Tarif Tenaga Listrik yang Disediakan oleh PT PLN (Persero).

Artinya pemerintah baru akan melakukan penyesuaian tarif listrik bulan depan untuk periode Oktober-Desember 2024. Namun berdasarkan aturan tersebut, perubahan tarif listrik ini baru dilakukan jika ada perubahan terhadap realisasi parameter ekonomi makro (kurs, Indonesian Crude Price/ICP, dan inflasi) serta Harga Batubara Acuan (HBA).

Sementara itu, sebelumnya Direktur Jenderal Ketenagalistrikan Jisman P. Hutajulu menjelaskan menjelaskan untuk parameter ekonomi makro triwulan IV tahun ini menggunakan realisasi pada bulan Mei-Juli di mana secara akumulasi pengaruh perubahan ekonomi makro tersebut seharusnya menyebabkan kenaikan tarif listrik.

"Berdasarkan empat parameter tersebut, seharusnya penyesuaian tarif tenaga listrik bagi pelanggan nonsubsidi mengalami kenaikan dibandingkan dengan tarif pada kuartal III 2024. Akan tetapi, demi menjaga daya beli masyarakat dan daya saing industri saat ini, Pemerintah memutuskan tarif tenaga listrik tidak mengalami perubahan atau tetap," kata Jisman dalam keterangan resminya, Senin (30/9/2024) lalu.

Lebih lanjut Jisman menambahkan bahwa tarif tenaga listrik untuk 24 golongan pelanggan bersubsidi juga tidak mengalami perubahan, yang mencakup pelanggan sosial, rumah tangga miskin, bisnis kecil, industri kecil, dan pelanggan yang peruntukan listriknya bagi usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).

"Kementerian ESDM berharap PT PLN (Persero) dapat terus mengoptimalkan efisiensi operasional dan terus meningkatkan volume penjualan tenaga listrik. Dengan demikian Biaya Pokok Penyediaan (BPP) tenaga listrik per kWh dapat terjaga" pungkasnya.

Tarif Listrik Non-subsidi yang berlaku 1 November 2024:

1. Golongan R-1/TR daya 900 VA, seharga Rp 1.352,00 per kWh

2. Golongan R-1/TR daya 1.300 VA, seharga Rp 1.444,70 per kWh

3. Golongan R-1/TR daya 2.200 VA, seharga Rp 1.444,70 per kWh

4. Golongan R-2/TR daya 3.500-5.500 VA, seharga Rp 1.699,53 per kWh

5. Golongan R-3/TR daya 6.600 VA ke atas, seharga Rp 1.699,53 per kWh

6. Golongan B-2/TR daya 6.600 VA-200 kVA, seharga Rp Rp 1.444,70 per kWh

7. Golongan B-3/TM daya di atas 200 kVA, seharga Rp 1.114,74 per kWh

8. Golongan I-3/TM daya di atas 200 kVA, seharga Rp 1.114,74 per kWh

9. Golongan I-4/TT daya 30.000 kVA ke atas, seharga Rp 996,74 per kWh

10. Golongan P-1/TR daya 6.600 VA - 200 kVA, seharga Rp 1.699,53 per kWh

11. Golongan P-2/TM daya di atas 200 kVA, seharga Rp 1.522,88 per kWh

12. Golongan P-3/TR untuk penerangan jalan umum, seharga Rp 1.699,53 per kWh

13. Golongan L/TR, TM, TT, seharga Rp 1.644,52 per kWh

Demikian daftar tarif listrik yang berlaku 1 November 2024. Semoga bermanfaat detikers!

Tugas penting didapatkan Menteri ESDM Bahlil Lahadalia dari Presiden Prabowo Subianto. Bahlil ditunjuk Prabowo untuk menjadi ketua tim khusus pembahas subsidi.

Kemarin, Prabowo baru saja mengumpulkan jajaran menterinya untuk pertama kali membahas soal kebijakan subsidi. Di rapat itu Bahlil mendapatkan tugas khusus dari Prabowo.

Dalam waktu dekat, dia diminta Prabowo untuk menyusun data-data subsidi sebagai referensi kebijakan Prabowo.

"Selain itu juga kami membahas beberapa langkah-langkah terkait dengan subsidi tepat sasaran, dan ini kita lagi godok. Kebetulan kami sendiri yang ditunjuk sebagai ketua tim dan dalam waktu dekat kita akan melaporkan ke Pak Presiden untuk kemudian jadi materi atau bahan referensi keputusan Presiden," kata Bahlil di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Kamis (31/10/2024).

Ditanya soal apakah ada opsi melakukan subsidi langsung tanpa lewat korporasi, Bahlil bilang itu menjadi salah satu alternatif kebijakan. Keputusannya masih butuh pembahasan berikutnya.

"Ada beberapa formulasi. Salah satu alternatifnya seperti itu. Nanti itu keputusannya akan disampaikan setelah tim ini bekerja, selesai, kami akan lapor kepada bapak presiden," ungkap Bahlil.

Sebelumnya, Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan Hasan Nasbi bilang Prabowo memberikan arahan soal subsidi tepat sasaran dalam rapat terbatas pertama soal subsidi. Prabowo meminta agar subsidi bisa dipertajam untuk bisa tepat sasaran, tepat penerima, dan tepat alokasi.

"Tadi di dalam ada rapat terbatas rapat internal kabinet tadi kita bahas sesuatu yang spesifik tadi tentang arahan presiden supaya dikaji dan dipertajam mengenai subsidi supaya tepat sasaran, tepat penerima, dan tepat alokasinya. Hanya itu yang bisa saya sampaikan. Ini soal kebijakan energi," ungkap Hasan di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Rabu (30/10/2024) kemarin.

Semua bentuk subsidi, kata Hasan, dibahas Prabowo dalam rapat terbatas yang berlangsung sekitar 2 jam. Hasan menegaskan subsidi akan diberikan supaya lebih tepat sasaran bagi masyarakat yang membutuhkan.

"Sekarang lagi mempertajam data-data supaya masyarakat yang menerima tepat. Tak ada lagi subsidi yang tak tepat sasaran seperti itu. Tepat sasaran subsidinya ke orang," sebut Hasan.

Prabowo juga meminta agar besaran dan juga data penerima subsidi harus dipertajam dalam waktu dua pekan ke depan. Badan Pusat Statistik (BPS) akan menjadi sektor utama dalam sinkronisasi data.

Saksikan Live DetikPagi: