Presiden Joko Widodo (Jokowi) melantik tiga menteri dan satu wakil menteri dalam perombakan (reshuffle) Kabinet Indonesia Maju terbaru, di Istana Negara, awal pekan ini. Mereka akan bekerja sebagai Menteri 63 hari (dua bulan lebih) hingga masa jabatan Jokowi berakhir pada 20 Oktober 2024 nanti.

Dalam reshuffle tersebut terdapat dua orang yang baru menjabat sebagai menteri. Ada Supratman Andi Agtas yang menjabat sebagai Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia menggantikan Yasonna Laoli dan Rosan Perkasa Roeslani sebagai Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal menggantikan Bahlil Lahadalia.

Meski hanya bekerja sekitar dua bulan sebagai menteri, Rosan dan Supratman bisa mendapat tunjangan seumur hidup dari pemerintah. Hal ini sesuai dengan Peraturan Pemerintah (PP) 50 Tahun 1980 tentang Hak Keuangan/Administratif Menteri Negara dan Bekas Menteri Negara Serta Janda/Dudanya.

Dalam aturan itu dijelaskan setiap menteri yang berhenti dengan hormat dari jabatannya berhak memperoleh pensiun. Besaran uang pensiun ini sendiri ditetapkan berdasarkan lamanya masa jabatan.

"Besarnya pensiun pokok sebulan adalah 1% dari dasar pensiun untuk tiap-tiap satu bulan masa jabatan dengan ketentuan bahwa besarnya pensiun pokok sekurang-kurangnya 6% dari dasar pensiun," tulis Pasal 11 Ayat 2 PP 50 Tahun 1980.

"Menteri Negara yang berhenti dengan hormat dari jabatannya karena oleh Team Penguji Kesehatan dinyatakan tidak dapat bekerja lagi dalam semua jabatan Negara karena keadaan jasmani atau rohani yang disebabkan karena dinas, berhak menerima pensiun tertinggi sebesar 75% dari dasar pensiun," sambung Ayat 3 Pasal yang sama.

Sehingga berdasarkan aturan ini, Rosan dan Supratman tetap berhak untuk menerima uang pensiun sebagai menteri negara meski besarannya tidak setinggi menteri-menteri lain yang sudah lebih dulu menjabat. Sebab besaran uang pensiun ini diberikan berdasarkan lama menjabat sebagai menteri.

Sementara itu, dalam catatan detikcom yang mengutip dari situs resmi Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) dijelaskan seorang mantan menteri negara bisa mendapatkan uang pensiun dan Tunjangan Hari Tua (THT) setelah menyelesaikan masa jabatannya. Uang pensiun dan THT ini biasanya akan disalurkan pemerintah melalui PT Taspen (Persero).

Namun dijelaskan, pada akhirnya seorang mantan menteri berhak atau tidaknya mendapatkan uang pensiun dan THT ini ditentukan oleh presiden. Dalam hal ini uang pensiun dan THT menteri baru bisa diberikan jika sudah mendapatkan persetujuan dari presiden dalam bentuk SK Pensiun.

Untuk besaran uang pensiun menteri sendiri didasarkan pada PP Nomor 60/2000 seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya. Sedangkan untuk THT, seorang mantan menteri baru bisa mendapat tunjangan itu jika yang bersangkutan pernah memberikan iuran melalui gaji pokoknya.

Artinya bila yang bersangkutan belum pernah membayarkan iuran melalui gaji pokoknya, maka Taspen tidak bisa memberikan THT. Sebab pada dasarnya THT adalah pengembalian iuran yang pernah dibayarkan. Kalau sudah pernah masuk gaji pertama, maka kami bisa memberikan THT.

Akan tetapi mengingat Rosan dan Supratman sudah bekerja mulai Agustus ini hingga Oktober mendatang, seharusnya ia secara otomatis akan membayar iuran THT melalui gaji pokoknya sebagai menteri selama kurang lebih 2 bulan menjabat.

Dengan begitu Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Rosan Perkasa Roeslani serta Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Supratman Andi Agtas juga akan memenuhi syarat untuk menerima THT ini dari Taspen.

Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) pada perdagangan Kamis, (22/8) ditutup turun -0,87% atau -65,91 poin di level 7.488. IHSG hari ini (23/8) diprediksi bergerak melemah dalam kisaran 7.430-7.520.

Sentimen yang mempengaruhi pergerakan IHSG hari ini antara lain, dari dalam negeri, IHSG terkoreksi akibat aksi profit taking seiring meningkatnya tensi politik nasional menjelang Pilkada 2024. Selain itu juga ada aksi unjuk rasa terjadi menolak Revisi Undang Undang (RUU) Pilkada.

"Kekhawatiran tersebut berdampak pada nilai tukar rupiah yang melemah. Rupiah spot menyentuh Rp 15.700 per dolar AS, setelah pada minggu yang sama berada di level Rp 15.400 per dolar AS (23/8/2024). Meskipun volatilitas kondisi politik berpotensi terhadap aksi profit taking, namun investor asing masih catatkan beli bersih di pasar ekuitas sebesar Rp1,26 triliun," tulis Financial Expert Ajaib Sekuritas, Ratih Mustikoningsih dalam risetnya.

Di sisi lain, penyaluran kredit nasional pada Juli 2024 tumbuh 12,4% yoy. Sementara, pembiayaan syariah dan UMKM tumbuh masing-masing 11,75% yoy dan 5,16% yoy. Bank Indonesia (BI) memperkirakan pertumbuhan kredit secara keseluruhan di tahun 2024 mencapai 10-12%.

Dari mancanegara, Indeks utama Wall Street kompak mengalami koreksi. Pelemahan tersebut sejalan dengan kembali naiknya imbal hasil obligasi AS tenor 10 tahun ke level 3,85% (22/8/2024). Namun, pelaku pasar menantikan pidato Jerome Powell pada pertemuan Jackson Hole Symposium di akhir pekan yang berpotensi memberikan sinyal pemangkasan suku bunga.

"Di sisi lain, data awal indeks PMI manufaktur Inggris pada Agustus 2024 naik ke level 52,5 dibandingkan bulan sebelumnya sebesar 52,1 sekaligus di level ekspansif dalam 4 bulan beruntun. Ekonomi Inggris diharapkan dapat menguat setelah BoE mulai memangkas suku bunga 25 bps pada Juli 2024," lanjutnya.

Rekomendasi Saham Hari Ini:

BBRI
Buy: 5.050
TP: 5.250
Stop loss: 4.850

BBRI bullish continuation setelah breakout pola inverse head and shoulder di atas MA 5,20,100. Indikator MACD bar histogram menguat dalam momentum akumulasi.

Anggaran RAPBN 2025 untuk Makan Bergizi Gratis sebesar Rp 71 triliun dan sentimen pemangkasan suku bunga menjadi katalis positif bagi segmen kredit BBRI. BBRI per Juni 2024 catatkan pertumbuhan kredit 11,2% yoy. Pendapatan bunga bersih (Net Interest Income/NII) tumbuh terbatas 6,7% yoy jadi Rp69,9 triliun. Naiknya NPL yang tercermin dari melesatnya beban provisi, membuat laba bersih tumbuh minimalis 1,1% yoy menjadi Rp29,9 triliun.

JPFA
Buy: 1.590
TP: 1.640
Stop loss: 1.500

JPFA sideways di area support, menarik untuk akumulasi selama masih di atas support 1.500. Indikator MACD bar histogram melemah terbatas dalam momentum akumulasi.

Emiten sektor primer menarik di saat kondisi market cenderung wait and see. JPFA per Juni 2024 catatkan kenaikan pendapatan 14,5% yoy menjadi Rp27,65 triliun, EBITDA tumbuh 161% yoy menjadi Rp3,22 triliun dan laba bersih naik 1.705% yoy sebesar Rp1,47 triliun.

ULTJ
Buy: 1.815
TP: 1.870
Stop loss: 1.760

ULTJ berpotensi bullish reversal di area support membentuk bullish piercing. Indikator MACD bar histogram melemah terbatas dalam momentum akumulasi.

Emiten sektor konsumsi primer jadi sektor defensif di saat market volatile. Per Juni 2024, ULTJ memperoleh kenaikan laba bersih 23% yoy menjadi Rp760 miliar. Dari sisi topline pendapatan tumbuh terbatas 7,5% yoy di level Rp4,13 triliun.

PT Asuransi Jiwasraya (Persero) bakal dibubarkan dalam waktu dekat, seiring dengan selesainya proses restrukturisasi. Hal ini diungkap oleh Staf Khusus Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Arya Sinulingga.

Adapun hal ini sesuai dengan Rencana Penyehatan Keuangan (RPK) dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 28/POJK.05/2015 tentang Pembubaran, Likuidasi, dan Kepailitan Perusahaan Asuransi, Perusahaan Asuransi Syariah, Perusahaan Reasuransi, dan Perusahaan Reasuransi Syariah.

"Nah, karena sudah mau selesai, sudah habis, sudah final lah ya, sesuai dengan POJK dan RPK maka dengan ini Jiwasraya akan dibubarkan. Jadi setelah berhasil hampir semua direstrukturisasi ini akan dibubarkan, dalam waktu dekat lah ya. Di POJK 28 tahun 2015," katanya saat ditemui di Kantor Kementerian BUMN, dikutip Kamis (22/8/2024).

Dalam prosesnya, polis nasabah Jiwasraya dialihkan ke PT Asuransi Jiwa IFG (IFG Life) dengan pemangkasan manfaat. Hingga saat ini masih ada sejumlah nasabah ada yang menolak proses restrukturisasi Jiwasraya.

Sementara itu, Plt Direktur Utama Jiwasraya, Mahelan Prabantarikso meminta nasabah yang melakukan penolakan mengikuti proses restrukturisasi. Proses ini masih terbuka dan nasabah bisa memilih opsi tersebut.

"Tambahannya bagi yang menolak restrukturisasi, kami sampai nanti proses likuidasi nantinya saat dilakukan masih ikut program restrukturisasi. Jadi silakan, tahapan sudah kami sampaikan memungkinkan untuk proses restrukturisasi," ujarnya.

Sejauh ini program restrukturisasi Jiwasraya sudah diikuti oleh 99,7% nasabah, dengan sisa 1.000-an polis senilai Rp 178 miliar. Mahelan menyebut angka tersebut terus mengalami penurunan.

"Jadi dari total yang ada kurang lebih 0,3% ada sekitar 1.000 polis yang masih ada, dan dengan nilai Rp 178 miliar. Jadi posisinya terus turun sampai dengan akhir bulan ini, kemungkinan ada lagi yang ikut restrukturisasi," jelas Mahelan.

Sementara itu, Mahelan menyatakan pihaknya akan tetap mengupayakan pihak yang menolak agar ikut restrukturisasi. Namun, jika tetap menolak maka akan dilanjutkan lewat proses likuidasi.

"Tadi disampaikan pada saatnya Jiwasraya kan akan bubar. Karena bubar likuidasi, proses likuidasi sebagaimana disampaikan di awal itu akan di-setup dengan aset-aset yang tersisa di Jiwasraya," imbuh Mahelan.

"Ya nanti ikut menggunakan proses likuidasi. Nanti tinggal kita bentuk tim likuidator kemudian dari tim likuidasi akan menyampaikan likuidasi dan seterusnya. Nanti itu tim likuidasi yang menyampaikan," tambah dia.

Pada kesempatan itu ia juga buka-bukaan soal nasib sejumlah karyawan saat Jiwasraya dibubarkan. Menurutnya, perusahaan memberi kesempatan kepada mereka untuk direkrut BUMN lain, khususnya IFG Life.

"Kami memang akan melakukan rasionalisasi. Kami juga memberikan kesempatan bagi pegawai untuk direkrut oleh BUMN lain, khususnya ke IFG Life," pungkasnya.

Simak Video '2 Terpidana Kasus Jiwasraya Akan Jalani Hukuman Bui Seumur Hidup':

[Gambas:Video 20detik]

Saksikan Live DetikPagi:

Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) menyoroti persoalan komisaris pada BUMD. Plt Sekretaris Jenderal Kemendagri Tomsi Tohir memberikan sindiran komisaris di BUMD ibarat keajaiban dunia.

Dia mengatakan, jumlah komisaris di BUMD lebih banyak dari direksi. Oleh karena itu, ia mempertanyakan bagaimana BUMD bisa untung dengan kondisi tersebut.

"Candi Borobudur 7 keajaiban dunia, di sini ada 8 di mana komisarisnya lebih banyak dari direksinya. Terus gimana mau untung, dijadikan sebagai tempat penampungan. Kenapa, sebagai ya nggak enak, temen ini itu dan sebagainya," ujarnya dalam acara dalam Penandatangan Kerjasama BUMN dan BUMD pada Sektor Pertambangan dan Pengelolaan Sampah di KPK Jakarta, Kamis (22/8/2024).

Berdasarkan data yang ia sajikan, jumlah BUMD tercatat 1.057 perusahaan dengan aset Rp 899,3 triliun. Adapun total direksinya sebanyak 1.907 orang dan jumlah dewa pengawas/komisaris 1.990 orang. Jumlah pegawai BUMD tercatat 153.760 orang.

Pada kesempatan itu, ia juga mengatakan, 30% dari jumlah BUMD kolaps. "Dari 1.057 BUMD ini yang asetnya Rp 889 triliun, itu mungkin dengan 2024 sudah meningkat. Dari 1.057 ini, itu 30% kolaps," katanya.

Tomsi mengatakan, perusahaan itu kolaps karena modalnya habis. Kemudian, perusahaan ini menjadi beban daerah karena harus membayar tenaga kerja atau pegawai.

"Kolapsnya modal habis, terus membebani daerah, apa, bayar itu loh bayar tenaga kerja, bayar pegawai," ujarnya.

Simak Video: Mendagri Tito: Kita Berharap Pilkada 2024 Berlangsung Cepat

[Gambas:Video 20detik]

Mantan Menteri Perdagangan era Pemerintahan Jokowi periode pertama, Thomas Trikasih Lembong alias Tom Lembong ikut serta dalam demo buruh dan mahasiswa di gedung DPR, Kamis (22/2024).

Tom Lembong mengatakan, ia hadir dalam aksi unjuk rasa tersebut mewakili dirinya sendiri, tanpa mewakili kepentingan pihak manapun. Eks tim sukses Anies-Cak Imin itu mengaku juga turut mewakili istri dan anaknya.

"Saya di sini, saat ini, berdiri di sini, mewakili diri saya sendiri. Saya tidak berdiri di sini mewakili 01, tidak berdiri di sini mewakili 02, tidak berdiri di sini mewakili 03. Tapi, sudah dapat titipan dari istri dan anak saya. Saya ikut mewakili keluarga istri anak saya," kata Tom Lembong, dalam orasinya.

Mantan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) ini juga bilang, aksi hari ini merupakan momen yang historis dan kritis. Tom Lembong mengatakan, Indonesia tengah berada di sebuah persimpangan.

"Ini momen yang historis, ini momen yang kritis. Kita di sebuah persimpangan, negara kita di sebuah persimpangan. Dan kita saat ini lagi menentukan masa depan, bukan hanya untuk diri kita, tapi untuk anak, cucu, dan generasi-generasi berikut," ujarnya.

Menurutnya, rakyat Indonesia harus mengambil sikap. Dalam catatan sejarah Indonesia, lanjut Tom Lembong, apabila demokrasi diruntuhkan dan lembaga-lembaga negara kehilangan wibawanya, kesengsaraan menanti masa depan NKRI.

"Sejarah menunjukkan, begitu demokrasi diruntuhkan, begitu lembaga-lembaga negara, wibawanya mulai dihilangkan. Itulah langkah-langkah pertama menuju kemiskinan, menuju kesengsaraan," kata Tom Lembong.

"Pelan-pelan kebebasan akan hilang, peluang untuk berkarya akan hilang. Peluang untuk melayani alas sebenar wadah pelan-pelan akan berjaya. Itu adalah bukti dari sejarah. Jadi, mari kita berjuang," sambungnya.

Oleh karena itu, ia mengajak masyarakat untuk berjuang. Meski begitu, ia mengajak agar prosesnya berjalan tetap tertib dan damai dalam mengawal isu ini. Menurutnya, jangan sampai kemarahan yang menguasai rakyat justru malah membuat situasi semakin memburuk.

"Bahwa kita marah, bukan berarti kita tidak bisa damai. Bahwa kita marah, bukan berarti kita tidak bisa tertib. Mari kita tunjukkan, teman-teman, ibu bapak, bahwa kita adalah kalangan yang beradab. Kita adalah kalangan yang tertib, kalangan yang menegarkan konstitusi," pungkasnya.

Simak Video: Aktivis 98 Kirim Bunga untuk MK: Tetap Teguh Pada Konstitusi

[Gambas:Video 20detik]

Kebijakan pembatasan BBM subsidi seperti Pertalite dan Solar bakal segera rampung. Sekretaris Jenderal Kementerian ESDM Dadan Kusdiana mengatakan, regulasi soal pengaturan tersebut akan rampung sekitar 2 minggu ke depan.

Ia menyebut Menteri ESDM Bahlil Lahadalia telah memberikan arahan untuk menyelesaikan kebijakan tersebut. kriteria pengguna BBM subsidi itu akan tertuang dalam revisi Peraturan Presiden (Perpres) No. 191 Tahun 2014 tentang Penyediaan, Pendistribusian dan Harga Jual Eceran Bahan Bakar Minyak.

"Kita lagi finalisasi dari sisi regulasinya. Jadi mungkin dalam dua mingguan lagi selesai," ujar Dadan saat ditemui di Kantor Kementerian ESDM, Jakarta, Kamis (22/8/2024).

Sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan menyampaikan progres terkini revisi Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 191 Tahun 2014 tentang Penyediaan, Pendistribusian dan Harga Jual Eceran BBM.

Luhut menargetkan regulasi yang bakal mengatur kriteria pengguna BBM itu selesai sebelum pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) selesai. Menurutnya hal ini juga ada kaitannya dengan kualitas udara Indonesia.

"Kita akan coba selesai semua sebelum pemerintahan selanjutnya, karena menurut saya penting karena tadi menyangkut pada air quality," katanya saat ditemui di JCC Senayan, Jakarta Pusat, Rabu (14/8/2024).

Buruh beserta mahasiswa menggeruduk kantor Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) di Senayan, Jakarta, siang hari ini, Kamis (22/8/2024). Hal ini sebagai respons untuk mengawal putusan Mahkamah Konstitusi (MK) dan Undang-Undang Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada).

Terpantau di lokasi, ribuan orang telah berkumpul di Jalan Gatot Subroto, persis di depan pintu utama Gedung DPR/MPR RI. Berdasarkan informasi di lapangan, masa mulai meramaikan lokasi sekitar pukul 10.00 WIB.

Massa aksi dari kalangan buruh serta mahasiswa dari berbagai kampus hadir dilokasi. Tidak hanya itu, sejumlah Non Governmental Organization (NGO) seperti Walhi dan Greenpeace, masyarakat umum, serta sejumlah artis dan influencer juga turut hadir.

Para masa aksi membawa berbagai atribut, seperti poster-poster berisi kritik terhadap Pemerintahan Jokowi, hingga penolakan terhadap tindakan inkonstitusional DPR menggelar rapat Badan Legislasi (Baleg).

Setidaknya ada dua tuntutan yang dilayangkan Partai Buruh dalam aksi kali ini, antara lain menolak sikap Badan Legislatif (Baleg) DPR RI terkait dengan UU Pilkad, dan menukung putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 60/PUU-XXII/2024.

Simak juga Video: PDIP Bakal Daftarkan Calon Kepala Daerah Berdasar Putusan MK

[Gambas:Video 20detik]

Demonstrasi besar-besaran kemungkinan terjadi di berbagai tempat hari ini. PT KAI Commuter Line mengantisipasi hal tersebut dengan melakukan penambahan personil pengamanan di beberapa stasiun.

VP Corporate Secretary KAI Commuter Joni Martinus menyatakan hingga pukul 09.00 WIB, kondisi di stasiun commuter line terpantau lancar dan kondusif. Pihaknya sudah melakukan penambahan personil pengamanan di stasiun dan menyiapkan pengaturan pola operasi perjalanan KRL.

"KAI Commuter melakukan penambahan personil pengamanan di area stasiun, dan jika diperlukan KAI Commuter juga akan melakukan pengaturan pola operasi perjalanan KRL mengikuti situasi di lintas," papar Joni dalam keterangannya, Kamis (22/8/2024).

Penambahan personil pengamanan terdiri dari internal KAI Commuter dan unsur TNI/POLRI di stasiun-stasiun yang dekat dengan kegiatan penyampaian aspirasi tersebut seperti Stasiun Palmerah, Sudirman dan Stasiun Tanah Abang.

Jumlah petugas yang disiagakan adalah 32 personil pengamanan di Stasiun Palmerah, 17 personil di Stasiun Sudirman dan 28 personil di Stasiun Tanah Abang serta menyiagakan mobil Rescue dan mobil ambulans serta tenaga medis untuk dukungan layanan.

Pada pelayanan operasional perjalanan Commuter Line hari ini masih normal dengan mengoperasikan sebanyak 1.048 perjalanan Commuter Line.

"KAI Commuter akan melakukan antisipasi dengan melakukan rekayasa pola operasi secara situasional sesuai dengan kondisi di lintas," tambah Joni.

Untuk Informasi terupdate seputar perjalanan Commuter Line dapat diakses melalui aplikasi C-Access atau media sosial @commuterline serta call center 021-121. Pengguna juga diimbau untuk selalu ikuti arahan dan instruksi dari petugas di stasiun. Bagi pengguna yang menunggu di area peron, selalu dahulukan pengguna yang akan keluar, serta berdiri tidak melewati garis aman dan menghalangi pengguna yang akan keluar dari dalam commuter line.

"KAI Commuter juga menghimbau masyarakat dan para pengguna untuk selalu menjaga ketertiban dan keselamatan bersama," tutup Joni.

Simak juga Video: Momen Arie Kriting hingga Bintang Emon Ikut Demo Tolak Revisi UU Pilkada

[Gambas:Video 20detik]

Keponakan Prabowo Subianto Thomas Djiwandono yang menjadi Wakil Menteri Keuangan II telah terlihat mendampingi Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati di berbagai agenda. Salah satunya di dua rapat bersama Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI.

Dalam dua kali rapat, Sri Mulyani juga memperkenalkan Tommy sapaan akrab Thomas ke anggota DPR RI. Pertama, diperkenalkan saat ikut mendampingi Sri Mulyani dalam rapat Badan Anggaran DPR RI terkait RUU Pertanggungjawaban atas Pelaksanaan APBN Tahun Anggaran 2023.

"Kami sebelum mulai ingin perkenalkan Bapak Wamen II Pak Thomas Djiwandono, karena beliau dari tadi pagi saya tanya ini baru pertama kali beliau ke DPR, tadi ke ruang rapat paripurna sekarang ke badan anggaran," ucap Sri Mulyani, dalam rapat bersama Banggar, Selasa (20/8) kemarin.

Kedua, Sri Mulyani juga memperkenalkan Tommy dalam rapat dengan Kemenkeu dan Komisi XI DPR RI untuk membahas Laporan Keuangan Kemenkeu dalam APBN Tahun Anggaran 2023.

"Izinkan kami menyampaikan mengenai Laporan Keuangan dari Kemenkeu di dalam Rapat Kerja Komisi XI DPR untuk Tahun Anggaran 2023. Hari ini saya didampingi dua Wakil Menteri yang satu sudah sangat familiar yaitu Wamenkeu Sua (Suahasil Nazar) dan Wamenkeu yang baru pak Thomas Djiwandono," kata Sri Mulyani dalam raker dengan Komisi XI DPR RI, di Gedung DPR, Jakarta, Rabu (21/8/2024).

Perkenalan itu disambut tepuk tangan anggota rapat yang hadir. Sri Mulyani mengatakan ke depan anggota Komisi XI DPR akan familiar dengan Tommy sebagai Wamenkeu.

"Kami ingin memperkenalkan beliau kepada baik pimpinan dan seluruh anggota Komisi XI yang terhormat, nanti getting familiar dengan Pak Tommy, kita panggilnya Tommy walaupun namanya Thomas," jelasnya.

Di akhir rapat, Sri Mulyani menyampaikan titip untuk Tommy kepada Komisi XI DPR RI. Sri Mulyani pun menggerakkan siku tangan kanan ke arah Tommy yang duduk di sisi kanannya.

"Kami atas jajaran Kementerian Keuangan menyampaikan penghargaan dan titip Wakil Menteri saya yang ini (menggerakkan siku kanan ke arah Tommy) ini yang akan meneruskan," kata Sri Mulyani.

Sri Mulyani juga menyampaikan bahwa pihaknya akan terus membangun sistem yang diharapkan bisa dijaga juga dalam pemerintahan baru ke depan.

"Kami akan menjaga 2024 yang masih sedang berjalan tentunya dan terus membangun sebuah sistem yang bisa terus dijaga bagi pemerintahan baru yang akan segera memulai pada dua bulan ke depan," terangnya.

Simak juga Video: Penjelasan Sri Mulyani soal Makan Bergizi Gratis Masuk RAPBN 2025 Sebesar 71 T

[Gambas:Video 20detik]

Di zaman sekarang, pemilik usaha sebaiknya melayani pembayaran nontunai. Salah satu yang praktis adalah menggunakan QRIS. Dengan menggunakan satu QRIS, pembeli bisa membayar menggunakan platform apapun.

Ada banyak perusahaan yang bisa menerbitkan QRIS yang bisa kamu gunakan, baik bank maupun nonbank, Perusahaan nonbank ini antara lain e-wallet seperti Link Aja, Gopay, OVO, ShopeePay, hingga DANA.

Untuk mengetahui cara daftar QRIS, simak artikel berikut ini. Di sini kita juga akan ulas mengenai biaya admin, fungsi QRIS, lengkap dengan jenis-jenis, dan perusahaan-perusahaan yang menerbitkan QRIS.

Cara Daftar QRIS Via Online

Untuk bisa mendapatkan barcode QRIS untuk pembayaran, pemilik usaha bisa mendaftarkannya lewat online. Salah satu penerbit QRIS adalah InterActive. Dilansir dari situs QRIS by Telkom Indonesia, berikut cara daftar QRIS.

1. Registrasi di Situs QRIS

Langkah pertama adalah melakukan registrasi di situs QRIS, yakni qris.id/register. Klik daftar.

2. Isi Formulir dan Unggah File

Isilah form pendaftaran. Mulai dari nama, nama usaha, email, dan sebagainya. Pastikan semua data tidak terlewat dan asli.

3. Membayar Biaya

Setelah form dinyatakan lengkap, klik Lanjut. Kamu akan diarahkan untuk melakukan pembayaran QRIS, bisa menggunakan dompet digital atau ATM bank. Pembayaran harus dilakukan paling lama 14 hari setelah pengisian form. Jika lebih dari 14 hari, maka kamu harus mengulangi pendaftaran.

4. Mendapatkan Username dan Password

Setelah melakukan pembayaran, kamu akan mendapatkan notifikasi registrasi berisi username dan password yang digunakan untuk masuk ke halaman Dashboard.

5. Lengkapi Dokumen

Masuk ke halaman Dashboard dan kamu diminta melengkapi dokumen fisik administrasi dengan mengunggah data secara mandiri. Pengajuan akan diproses dalam waktu 1x24 jam untuk mendapatkan National Merchant ID (NMID).

6. Verifikasi Kelengkapan Data

Sebelum data dinyatakan lengkap, akan dilakukan verifikasi maksimal 7 hari kerja. Kamu akan menerima notifikasi melalui email dan WhatsApp, apakah data yang diunggah sudah lengkap atau masih kurang. Jika masih kurang, kamu akan diminta melengkapi. Jika lengkap, maka kamu bisa langsung mencetak QRIS secara mandiri.

7. Monitoring Transaksi

Setelah QRIS diterbitkan, kamu bisa memantau pembayaran atau transaksi melalui Dashboard di website tersebut atau lewat aplikasi QRIS yang bisa diunduh.

Biaya-biaya

Saat registrasi awal, kamu akan diminta membayar Rp 30 ribu. Dengan dana tersebut, kamu akan mendapatkan antara lain soft file QRIS yang bisa dicetak sendiri, aplikasi kasir.

Sementara untuk setiap transaksi pembayaran akan dikenakan potongan atau yang disebut merchant discount rate (MDR). Besar potongannya berbeda-beda tergantung jenis usahanya. Selain itu ada juga biaya administrasi setiap pencairan.

Potongan Pembayaran

• Merchant reguler akan dikenakan potongan 0,7 persen.
• Merchant pendidikan dikenakan potongan 0,6 persen.
• Merchant SPBU dikenakan potongan 0,4 persen.
• Merchant yayasan sosial dikenakan 0 persen.

Biaya Admin Pencairan

Dana dapat dicairkan jika saldo sudah mencapai Rp 25 ribu. Proses pencairan dilakukan paling cepat 2 hari kerja dan paling lama 5 hari kerja.

• Biaya admin untuk pencairan Rp 25.000 - Rp 49.999 adalah Rp 2.000 (khusus BCA, BRI, dan Mandiri).
• Biaya admin untuk pencairan Rp 50.000 ke atas adalah Rp 3.000.
• Pencairan ke bank selain BCA, BRI, dan Mandiri dikenakan tambahan Rp 2.900.

Simulasi Potongan

Toko sembako Maju Jaya hari ini menerima total pembayaran dari pembeli senilai Rp 500,000. Pemilik toko menggunakan bank BCA untuk pencairan. Untuk mengetahui uang yang diperoleh Toko Maju Jaya, maka penghitungannya seperti ini:

• Potongan pembayaran 0,7% x Rp 500.000 = Rp 3.500
• Potongan pencairan Rp 100.000 dikenakan Rp 3.000
• Pencairan ke BCA dikenakan Rp 0

Total potongan saat pencairan adalah Rp 6.500. Maka uang yang diterima Toko Maju Jaya adalah 500.000 - 6.500 = Rp 493.500.

Fungsi QRIS Bagi Pengusaha

Dikutip dari situs Bank Indonesia, berikut ini beberapa fungsi QRIS bagi pemilik usaha:

• Lebih praktis: dengan satu kode QRIS yang telah dimiliki, pemilik usaha bisa menerima pembayaran dari semua aplikasi pembayaran.
• Lebih efisien: menggunakan QRIS dapat mengurangi biaya pengelolaan kas dan memudahkan pencatatan keuangan. Penjual tak perlu menyiapkan uang receh.
• Meningkatkan penjualan: kemudahan tersebut bisa membuat pembeli merasa dimudahkan sehingga berpotensi meningkatkan peluang penjualan.
• Transaksi aman: QRIS memiliki tingkat keamanan yang lebih tinggi dalam transaksi non-tunai. Penjual tidak perlu khawatir menerima uang palsu atau kehilangan uang tunai.
• Meningkatkan branding: dengan memiliki QRIS, usaha kamu menjadi lebih kekinian sehingga bisa meningkatkan branding toko.

Jenis-jenis QRIS

Ada tiga jenis QRIS yang digunakan untuk pembayaran. Berikut penjelasannya.

1. Merchant Presented Mode (MPM) Statis

QRIS jenis MPM Statis hanya memiliki satu bentuk kode. QRIS ini biasa dipajang di toko dalam bentuk stiker atau print-out. Pembeli melakukan scan QRIS, kemudian memasukkan nominal sendiri sesuai harga.

Penjual bisa memantau dana masuk lewat website atau aplikasi di HP. Terkadang pembeli diminta menunjukkan bukti pembayaran telah sukses.

2. Merchant Presented Mode (MPM) Dinamis

Pada jenis dinamis, QR code dikeluarkan lewat mesin EDC atau melalui aplikasi yang dimiliki penjual. Penjual memasukkan harga terlebih dahulu baru kemudian muncul QR Code yang harus discan pembeli.

Di HP pembeli akan langsung muncul nominal harga yang harus dibayarkan. Pembeli tinggal klik bayar tanpa memasukkan nominalnya.

3. Customer Presented Mode (CPM)

Pada jenis CPM ini, QR code yang dipakai adalah milik pelanggan dalam akun aplikasi pembayaran masing-masing. Pelanggan tinggal membuka menu QR dalam aplikasi, kemudian akan muncul QR code yang akan dipindai atau di-scan oleh merchant.

QRIS ini biasanya dipakai pelaku usaha yang membutuhkan kecepatan transaksi yang tinggi seperti KRL, bus, atau parkir.

Daftar Perusahaan Penerbit QRIS

QRIS telah memberikan persetujuan ke sejumlah Perusahaan Penyelenggara Jasa Sistem Pembayaran (PJSP) agar dapat melakukan pembayaran lewat QRIS QR Code. Berikut daftar perusahaan PJSB bank dan nonbank:

Daftar PJSP Bank

• Bank Mega (M-SMILE)
• Bank Mandiri
• BCA (SakuKu, BCA Mobile)
• Bank Negara Indonesia
• Bank Permata (Permata Mobile X)
• Bank Rakyat Indonesia (QRIS BRI)
• Bank CIMB Niaga (Octo Mobile, sebelumnya GoMobile)
• Bank DKI (JakOne)
• Bank Maybank Indonesia (Maybank QR Pay)
• Bank Nationalnobu (Nobu ePay)
• Bank Sinarmas (SimobiPlus)
• Bank Danamon Indonesia (QR Danamon)
• Bank Pembangunan Daerah Bali (Qris bpd Bali)
• Bank Syariah Mandiri (Mandiri Syariah Mobile)
• Bank BRISyariah (BRISPay)
• Bank KEB Hana Indonesia (MyHana Mobile Banking)
• Bank OCBC NISP (ONe Mobile)
• Bank Pembangunan Daerah Sumatera Barat/Bank 18. Nagari (Nagari Mobile Banking)
• Bank UOB Indonesia (TMRW)
• Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat & Banten (Digi Cash)
• Bank Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Timur (Jatim Code)
• Bank Pembangunan Daerah Nusa Tenggara Timur (NTT Pay)
• Bank BTPN (Jenius QR)
• Bank Pembangunan Daerah Sumatera Selatan dan Bangka Belitung (Bank Sumsel Babel Mobile Banking).

Daftar PJSP Non-Bank

• PT Fintek Karya Nusantara (LinkAja)
• PT Airpay International Indonesia (ShopeePay)
• PT Dompet Anak Bangsa (Gopay)
• PT Espay Debit Indonesia Koe (DANA)
• PT Telekomunikasi Indonesia (t-money, QREN)
• PT Visionet Internasional (OVO)
• PT Transaksi Artha Gemilang (OttoCash)
• PT Bluepay Digital International (Bluepay Cash)
• PT Nusa Satu Inti Artha (DokuPay)
• PT Bimasakti Multi Sinergi (SpeedCash)
• PT MNC Teknologi Nusantara (SPIN/Smart Payment Indonesia)
• PT Finnet Indonesia (Finpay Money)
• PT Buana Media Teknologi (GudangVoucher/GV e-money)
• PT Netzme Kreasi Indonesia (E-Money)
• PT Datacell Infomedia (Paydia)
• WeChat (WeChat Pay)

Nah, itulah tadi telah kita ketahui cara daftar QRIS untuk pemilik usaha, lengkap dengan biaya admin, fungsi, jenis-jenis, dan perusahaan yang bisa melakukan pembayaran QRIS.

Simak juga Video: Fitur Baru Qris : Bisa Transfer, Tarik Tunai dan Setor

[Gambas:Video 20detik]

Gubernur Bank Indonesia (BI) Perry Warjiyo memberi sinyal pemangkasan suku bunga acuan atau BI Rate baru akan dilakukan pada kuartal IV-2024 atau Oktober-Desember. Meskipun saat-saat ini rupiah sudah menguat ke level Rp 15.400-an per dolar AS.

"Kami tetap akan melihat ruang terbuka bagi penurunan BI Rate pada triwulan IV. Masih konsisten dengan pernyataan sebelumnya, ruang terbuka untuk penurunan BI Rate pada triwulan IV-2024," kata Perry dalam konferensi pers di kantornya, Jakarta, Rabu (21/8/2024).

Perry mengatakan pihaknya masih akan fokus untuk menjaga stabilitas rupiah di kuartal III-2024. Sambil melihat risiko yang harus diwaspadai terutama dari situasi AS.

"Untuk triwulan III, fokus kami untuk penguatan lebih lanjut stabilisasi nilai tukar rupiah," tuturnya.

Menurutnya, penguatan rupiah sangat baik untuk ekonomi Indonesia. Rupiah yang menguat, kata Perry, bisa membuat harga-harga lebih murah khususnya harga pangan dan barang impor.

"Jadi penguatan rupiah akan mendukung peningkatan pertumbuhan sektor-sektor ekonomi dan pertumbuhan ekonomi secara keseluruhan, termasuk sektor-sektor yang menciptakan lapangan kerja," imbuhnya.

Sebagai informasi, BI memutuskan menahan suku bunga acuan di level 6,25% pada Agustus 2024. Selain itu, BI juga menahan suku bunga deposit facility di level 5,5% dan lending facility 7%.

"Rapat Dewan Gubernur Bank Indonesia pada 20-21 Agustus 2024 memutuskan untuk mempertahankan BI-Rate sebesar 6,25%. Demikian juga suku bunga Deposit Facility tetap sebesar 5,50% dan suku bunga Lending Facility tetap sebesar 7%," kata Perry.

Keputusan BI untuk mempertahankan BI rate sejalan dengan fokus kebijakan moneter yang pro-stabilitas yaitu untuk penguatan lebih lanjut stabilitasi nilai tukar rupiah, serta langkah pre-emptive dan forward looking untuk memastikan inflasi tetap terkendali dalam target 2,5±1% pada 2024 dan 2025.

Simak Video: Akhir Bulan BI Pertahankan Suku Bunga Acuan di 6%

[Gambas:Video 20detik]

Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) terbang ke Hungaria untuk menegosiasikan sejumlah hal terkait kelanjutan penerapan sistem transaksi jalan tol tanpa stop alias Multi Lane Free Flow (MLFF) di Indonesia.

Hal ini disampaikan oleh Direktur Jenderal Bina Marga Rachman Arief. Katanya, yang berangkat ke Hungaria ialah Direktur Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan Triono Junoasmono.

"MLFF itu DJPI sedang ke Hungaria untuk memastikan kita berupaya melakukan negosiasi untuk hal-hal yang tidak mungkin kita lakukan. Kita minta relaksasi, mudah-mudahan bisa ada segera jalannya," kata Rachman, ditemui usai Rapat Kerja (Raker) bersama Komisi V DPR RI di Senayan, Jakarta, Rabu (21/8/2024).

Rachman menjelaskan, negosiasi yang dijalankan terkait dengan proses pembayaran pertama untuk sistem MLFF dari para Badan Usaha Jalan Tol (BUJT) RI. Menurutnya, proses pembayaran pertama harus dilakukan dengan hati-hati.

"Dana dari badan usaha, dari BUJT-nya. Kita harus berkolaborasi dengan BUJT-nya untuk memastikan kesiapan mereka, kita kolaborasikan terus," ujar Arief.

"Sistemya tetap seperti itu, cuman pembayaran pertamanya kita harus hati-hati dalam proses," pungkasnya.

Sebagai tambahan informasi, pemerintah akan menerapkan uji coba sistem MLFF pada Desember tahun ini. Untuk permulaannya, sistem ini akan diterapkan dalam satu lajur di 7 lokasi.

Rachman sebelumnya pernah mengatakan, uji coba sistem ini pada satu lajur atau single lane free flow (SLFF) akan dilakukan di Jalan Tol Bali Mandara sesuai dengan rencana awal.

"Kita usul di Desember COD (commercial operation daet). Kita diskusi terus, mudah-mudahan bisa ditemukan cara terbaik," kata Rachman, ditemui di Jembatan Cileungsi, Jalan Tol Cimanggis-Cibitung, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, ditulis Rabu (10/7/2024).

Rachman mengatakan, pihaknya hingga saat ini masih terus melangsungkan negosiasi lanjutan dengan PT Roatex Indonesia Tol System (RITS) selaku badan usaha pelaksana (BUP) program dalam implementasinya.

Apabila proses uji coba SLFF di Tol Bali Mandara tahun ini berhasil, ditargetkan program yang masuk ke dalam jajaran proyek strategis nasional (PSN) ini akan diperluas ke 7 ruas tol.

Adapun ketujuh ruas tol itu antara lain Tol Bali-Mandara, Tol Balikpapan-Samarinda (Balsam), Tol Jakarta-Bogor-Ciawi (Jagorawi), Tol Jakarta-Cikampek (Japek), Tol Sedyatmo (Bandara Soetta), Tol Dalam Kota Jakarta, dan Tol Ruas Jakarta Outer Ring Road (JORR) I.

Namun demikian, Rachman belum dapat memastikan waktu tepatnya uji coba sistem bayar tol tanpa setop ini akan dilangsungkan. Namun yang pasti, perluasan ke 7 ruas itu akan dilangsungkan pada 2025.