Menteri ESDM Arifin Tasrif buka suara mengenai BBM baru. BBM ini rencananya lebih ramah lingkungan.

"Kita kan sekarang ini kan udara kita kan banyak emisi ini gimana caranya supaya ngurangin kita hidup sehat ini alternatifnya pakai BBM rendah sulfur," ujar Arifin di Kementerian ESDM Jakarta, Jumat (12/7/2024).

Dia mengatakan, saat ini sedang dicari bahan pencampur yang bisa mengurangi kandungan sulfur.

"Jadi gini kita cari bahan pencampur yang bisa mengurangi sulfur konten. Sekarang kan kita masih 500 ppm-an. Kalau standarnya Euro 5 kan harus di bawah 50. Menuju itu kan ongkosnya ada. Tapi kilang kita belum kelar sih di Balikpapan," terang Arifin.

Kepala Biro Komunikasi, Layanan Informasi Publik dan Kerja Sama Kementerian ESDM Agus Cahyono Adi mengatakan, produk BBM ramah lingkungan ini akan mulai diperkenalkan pada 17 Agustus 2024.

"Kalau rendah sulfur ini akan mulai tapi sebagai pilot, 17 itu adalah semacam kick-off-nya mau mulai di sana. Terus yang disampaikan 17 Agustus pembatasan, tadi Pak Menteri sudah nyampein ini lagi dibahas di Perpres 191 mengenai mana aja yang targetnya siapa aja," jelas Agus.

Dia mengatakan, BBM tersebut akan diperkenalkan di beberapa SPBU. Produk BBM ini beberapa solar non subsidi.

"Ada beberapa SPBU kalau saya dengarnya gitu masih dimulai beberapa SPBU," katanya.

Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Arifin Tasrif buka suara merespons rencana pembatasan pembelian BBM subsidi pada 17 Agustus 2024. Rencana ini sebelumnya disampaikan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan.

Arifin mulanya mengatakan, tidak ada perubahan terkait harga BBM.

"Nggak ada yang berubah, nggak naik," katanya di Kementerian ESDM Jakarta, Jumat (12/7/2024).

Saat ditanya mengenai pembatasan pembelian BBM pada 17 Agustus, Arifin mengatakan masih mempertajam data.

"Kita diminta mempertajam dulu, data," katanya.

Arifin menambahkan agar BBM subsidi tepat sasaran Kementerian ESDM diminta untuk melakukan pendalaman terkait BBM subsidi tersebut.

Arifin juga memastikan tidak ada pembatasan pembelian BBM subsidi pada 17 Agustus mendatang.

"Nggak, nggak ada batas-batas 17 Agustus, masih belum ini kok," katanya.

Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi menyatakan dirinya sudah dua hari berkantor di Ibu Kota Nusantara (IKN), Kalimantan Timur. Dia mengaku telah tinggal dan bekerja di kediaman rumah menteri.

Budi Karya mengatakan hari-harinya di IKN diisi dengan mengkoordinasikan pembangunan dan pengembangan transportasi pintar autonomous rapid transit (ART) atau trem otonom.

"Dua hari ini saya di kediaman rumah menteri di IKN. Saya melakukan berbagai koordinasi di antaranya adalah mengkoordinasikan berkaitan persiapan dari ART," beber Budi Karya lewat akun Instagram @budikaryas, Jumat (12/7/2024).

"Tadi pagi kami secara detail melihat sumbu barat, kemudian sumbu timur, sumbu kebangsaan, memastikan bahwa line atau jalan yang digunakan ART sudah mulai dilaksanakan," lanjutnya bercerita.

Trem Otonom Siap Dipakai Agustus

Moda transportasi ART, kata Budi Karya adalah sebuah perwujudan teknologi terbaru dalam sektor transportasi. Treknya saja harus dibangun di jalan tertentu, meskipun tidak sampai membuat rel.

"Apa yang kita lakukan adalah satu teknologi baru dan yang paling penting PU mendukung dengan membangun trek tertentu yang kita gunakan secara khusus," tutur Budi Karya.

Terakhir, Budi Karya menyimpulkan dari hasil peninjauan dan koordinasinya selama di IKN, trem otonom itu akan siap digunakan pada bulan Agustus 2024 seiring dengan gelaran Upacara Peringatan Hari Kemerdekaan 17 Agustus.

"Jadi insyaallah kita sama-sama menyaksikan atau dapat menggunakan ART pada bulan Agustus," tegas Budi Karya.

[Gambas:Instagram]

Perusahaan asal Vietnam, Tan Long Group buka suara terkait dengan keterlibatan dalam dugaan mark up impor beras Perum Bulog dan Badan Pangan Nasional.

Ketua Tan Long Group, Truong Sy Ba menegaskan pihaknya tidak terlibat sedikitpun terkait impor beras yang dilakukan Perum Bulog. Ia menjelaskan sejak 2023 sampai saat ini, perusahaannya tidak memenangkan tender apapun dengan Perum Bulog.

"Sepanjang sejarah pembukaan penawaran beras Bulog, dan sejak tahun 2023 hingga sekarang kami hanya menang satu batch beras sebanyak 30.000 ton dikirimkan melalui Posco (Korea), dan tidak secara langsung memenangkan kiriman Bulog," kata dia dikutip dari laporan berita online Vietnam, CAFEF, Jumat (12/7/2024).

Ia menegaskan, pihaknya tidak memenangkan pengiriman satu pun dari Bulog sebagai lembaga yang ditugaskan untuk membeli kontrak beras internasional dari Pemerintah Indonesia.

Truong Sy Ba mengungkap jika mengacu pada penawaran Mei, ada anggota usahanya Loc Troi yang memenangkan tender 100.000 ton beras. Namun, Tan Long menawarkan harga yang lebih tinggi yaitu US$ 15/ton, jadi dia tidak memenangkan tawaran itu.

Penawaran oleh Tan Long ini disampaikan langsung kepada Menteri Pertanian RI Andi Amran Sulaiman yang saat itu tengah berkunjung ke Vietnam. Namun, melihat penawaran harga Tan Long lebih tinggi, maka tidak diambil oleh pemerintah Indonesia.

"Pada tanggal 19 Mei, Bapak Andi Amran Sulaiman, Menteri Pertanian Indonesia berkunjung ke Vietnam, kemudian mengunjungi pabrik beras TLG di Can Tho, dan pabrik beras Hanh Phuc di An Giang, saat itu kami Ada meja yang menawarkan 100 ton beras , dengan harga US$ 538/ton, harga FOB. Namun jika dibandingkan dengan harga Loc Troi, mereka menemukan bahwa tawaran TLG lebih tinggi, sehingga kami tidak menang," jelas dia.

Jadi, Truong Sy Ba mengatakan bahwa penawaran beras US$ 538/ton tidak secara resmi menawarkan harga tersebut kepada Indonesia. Namun hanya pada hari Menteri Pertanian Indonesia berkunjung ke Vietnam datang ke kelompok tersebut untuk berbicara.

"Dalam pembicaraan ini, Menteri bertanya kepada kami saat itu berapa harga beras yang diekspor ke Indonesia dengan metode FOB (harga di gerbang perbatasan negara penjual), dan kemudian Kami menghitung harganya menjadi US$ 538/ton," lanjutnya.

Secara khusus, Truong Sy Ba menegaskan kembali bahwa perusaahannya ini tidak ada hubungannya dengan Bulog.

Sebelumnya diberitakan bahwa Kepala Badan Pangan Nasional (Bapanas) Arief Prasetyo Adi hingga Kepala Bulog Bayu Krisnamurthi dilaporkan ke KPK. Keduanya dilaporkan oleh Direktur Eksekutif Studi Demokrasi Rakyat (SDR) Hari Purwanto.

Hari menjelaskan ada dua pelaporan yang dibuat. Pertama berkaitan dengan adanya dugaan tindak pidana korupsi berupa mark up impor beras dan kedua terkait masalah tertahannya beras di Tanjung Priok atau demurrage.

Perum Bulog telah angkat bicara. Terkait Tan Long Group, Bulog menjelaskan perusahaan tersebut memang pernah mendaftarkan diri menjadi salah satu mitra dari BUMN pangan tersebut. Namun, Direktur Supply Chain dan Pelayanan Publik Perum Bulog menegaskan perusahaan itu tidak pernah memberikan penawaran harga kepada Bulog.

"Perusahaan Tan Long Vietnam yang diberitakan memberikan penawaran beras, sebenarnya tidak pernah mengajukan penawaran harga sejak bidding tahun 2024 dibuka. Jadi tidak memiliki keterikatan kontrak impor dengan kami pada tahun ini," ucapnya dalam keterangan tertulis, ditulis Sabtu (6/7/2024).

Mark up merupakan kegiatan peningkatan atau penggelembungan suatu nilai atau anggaran. Tindakan itu merupakan kecurangan karena bisa dikatakan mempermainkan harga agar mendapatkan keuntungan dari selisih dari penggelembungan anggaran tersebut.

Jalan-jalan daerah di Provinsi Lampung masih jadi sorotan Presiden Joko Widodo (Jokowi). Menurutnya, jalan di provinsi paling selatan di Sumatera itu masih rusak dan cenderung banyak berlubang.

Jokowi mengakui dirinya sampai harus berhenti di tengah perjalanan untuk mengecek jalan yang dia bilang sangat berlubang itu.

Hal ini diungkapkan Jokowi ketika ditanya awak media mengapa sempat berhenti di pinggir jalan saat melakukan perjalanan. Jokowi ditanyakan hal ini usai meninjau pompanisasi di Desa Bandan Hurip, Lampung Selatan.

"(Mengapa tiba-tiba berhenti?) Oh tadi ngecek jalan tadi, jalannya kan tadi berlubang-lubang banyak yang rusak," ujar Jokowi dalam pernyataannya Kamis (11/7/2024).

Kasih Titah ke Basuki

Jokowi mengatakan dirinya langsung mencolek Menteri PUPR Basuki Hadimuljono yang kebetulan ikut juga dalam rombongan kunjungan kerja kali ini.

Dia meminta Basuki untuk memperbaiki jalan yang berlubang tersebut. "Saya langsung perintah pak Menteri PU" tegas Jokowi.

Di sisi lain, sejak setahun lalu pemerintah pusat sendiri sudah menggelontorkan ratusan miliar untuk memperbaiki jalan di Lampung. Setidaknya ada 16 ruas jalan yang diperbaiki, panjangnya mencapai 102 kilometer (km) yang tersebar di 11 kabupaten di Lampung.

Ini merupakan perbaikan jalan yang masuk dalam Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 3 Tahun 2023 tentang Percepatan Peningkatan Konektivitas Jalan Daerah.

"Hari ini kita resmikan 16 ruas jalan sepanjang 102 kilometer di seluruh Provinsi Lampung yang dibiayai anggaran Rp 806 miliar," beber Jokowi saat meresmikan hasil Inpres Jalan Daerah di Lampung Utara.

Dalam sambutannya, orang nomor satu di Indonesia itu lagi-lagi mengatakan masih lumayan banyak jalan daerah di Lampung yang rusak parah. Pemerintah pusat akan tetap turun tangan memperbaiki jalan-jalan tersebut.

"Tapi masih ada 1, 2, 3, 4, 5, yang saya lihat di Provinsi Lampung yang butuh penanganan akan dikerjakan tahun ini," pungkas Jokowi.

PT Astra Agro Lestari Tbk (AALI) mengajukan permohonan secara resmi menjadi anggota Roundtable on Sustainable Palm Oil (RSPO). RSPO merupakan inisiatif dari berbagai pemangku kepentingan global untuk minyak sawit berkelanjutan.

Anggota RSPO berasal dari berbagai latar belakang termasuk perusahaan perkebunan sawit, pengalah dan pedagang, produsen barang konsumen dan pengecer produk minyak sawit, lembaga keuangan, LSM lingkungan dan sosial.

CEO Astra Agro Lestari, Santosa mengatakan keputusan ini diambil sebagai bagian dari strategi keberlanjutan jangka panjang. Pihaknya berharap dapat bergabung dengan produsen minyak sawit yang terverifikasi secara independen, dengan kriteria keberlanjutan yang diakui secara internasional.

"Kami yakin langkah-langkah yang telah kami ambil selama bertahun-tahun dalam penggunaan lahan, konservasi, dukungan masyarakat, mitigasi dampak iklim, dan sirkularitas akan membantu kami dalam perjalanan menuju sertifikasi," katanya dalam keterangan tertulis, Kamis (11/7/2024).

Sementara, CEO RSPO JD Cruz mengatakan, pihaknya memberikan apresiasi atas keputusan perusahaan untuk menjadi anggota RSPO. Dia mengatakan, perusahaan akan bergabung dengan 6.000 kemitraan global untuk menjadikan minyak sawit berkelanjutan.

Ia juga menyatakan, pihaknya mendukung penuh langkah perusahaan tersebut.

"Kami gembira bahwa AAL (Astra Agro Lestari) telah mengambil langkah penting ini untuk menjadi Anggota RSPO sejalan dengan tujuan keberlanjutannya. AAL akan segera bergabung dengan 6.000 kemitraan global yang kuat untuk menjadikan minyak sawit berkelanjutan. Sekretariat memberikan dukungan penuhnya dalam upaya mereka mewujudkan hal ini tonggak penting," jelasnya.

Kelanjutan pembangunan moda raya terpadu (MRT) Jakarta Fase 4 Fatmawati-Taman Mini Indonesia (TMII) diungkap oleh Direktur Utama PT MRT Jakarta (Perseroda) Tuhiyat. Ia mengatakan bahwa proyek MRT Fatmawati-TMII tengah menunggu kesiapan investor.

Tuhiyat mengungkap bahwa calon investor tersebut berasal dari Korea Selatan. Meskipun demikian, ia mengatakan bahwa MRT Jakarta dan Pemprov DKI Jakarta sedang menunggu kesanggupan investor untuk menggarap proyek tersebut.

"Sekarang sudah ada investor yang sudah kita waktu itu informasikan, namun dalam proses ini sudah di-review oleh Pemprov DKI, kemudian hasil review juga sudah disampaikan ke pihak investor, kalau tidak salah dari Korea. Kami sedang menunggu atau Pemprov DKI sedang menunggu reply dari kesanggupan investor," kata Tuhiyat di Kantor MRT Jakarta, Wisma Nusantara, Jakarta Pusat, Kamis (11/7/2024).

Tuhiyat menjelaskan bahwa pihaknya sudah merencanakan agar proyek MRT Fatmawati-TMII dibangun di bawah tanah alias fully underground. Panjangnya sekitar 11 kilometer (km) dari Stasiun MRT Fatmawati dengan total 10 stasiun.

Berdasarkan catatan detikcom, MRT Fatmawati-TMII akan melintasi 10 stasiun yakni Fatmawati, Antasari, Ampera, Warung Jati, Tanjung Barat, Ranco, Jalan Raya Bogor, Tanah Merdeka, Kampung Rambutan, dan TMII.

Meskipun demikian, Tuhiyat menegaskan bahwa pihaknya masih menunggu kepastian investor untuk proyek tersebut. Tenggat waktunya bisa dari beberapa pekan sampai beberapa bulan mendatang.

"Jadi nunggu beberapa minggu atau bulan ke depan posisinya. Itu nanti akan mempersingkat sebetulnya karena akan terkoneksi dari underground ke Fatmawati. Itu update sementara ini," pungkasnya.

Pemerintah Amerika Serikat (AS), Indonesia dan lembaga swadaya masyarakat (NGO) menandatangani kesepakatan pengalihan utang untuk perlindungan alam (debt-for-nature swap) pada 3 Juli 2024. Utang senilai US$ 35 juta atau setara Rp 566,65 miliar (kurs Rp 16.190) dialihkan menjadi investasi yang penting bagi konservasi terumbu karang Indonesia.

Kuasa Usaha ad Interim (KUAI) Kedutaan Besar AS untuk Indonesia, Michael Kleine mengatakan perjanjian ini sebagai bukti kuatnya hubungan bilateral AS dan Indonesia. Sekaligus menjadi langkah penting dalam upaya menjaga keanekaragaman hayati di salah satu negara yang memiliki lingkungan laut paling dinamis di dunia.

"Dengan menghapus utang dan mengalokasikan dananya kembali ke Indonesia, melalui program pengalihan utang untuk perlindungan alam, kami melakukan langkah konkret untuk melindungi terumbu karang Indonesia yang sangat berharga dan mendukung pembangunan yang berkelanjutan," kata Kleine dalam keterangan resmi, Kamis (11/7/2024).

Direktur Jenderal Pengelolaan Kelautan dan Ruang Laut Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), Victor Gustaaf Manoppo mengatakan apa yang telah disepakati oleh pemerintah Indonesia dan AS ini tidak hanya menguntungkan perairan Indonesia dan masyarakat setempat, melainkan juga masyarakat global.

"Indonesia berkomitmen kuat untuk menjaga terumbu karang dan ekosistem laut yang sehat sebagai bagian dari kebijakan pembangunan nasional. Kesepakatan ini membantu memperkuat gagasan bahwa laut yang sehat merupakan kepentingan global dan tanggung jawab bersama," ujar Victor.

Indonesia adalah rumah bagi 16% kawasan terumbu karang dunia dan sekitar 60% spesies karang dunia. Terumbu karang menyediakan makanan, sumber mata pencaharian dan perlindungan terhadap badai bagi separuh populasi dunia, namun sekitar 75% terumbu karang di seluruh dunia terancam.

Pengalihan utang untuk perlindungan alam ini akan mengalihkan dana yang awalnya diperuntukkan bagi pembayaran utang, menjadi inisiatif untuk mendukung konservasi ekosistem terumbu karang. Inisiatif ini menekankan komitmen Indonesia dan AS terhadap pentingnya terumbu karang dan bekerja sama untuk mengatasi permasalahan mendesak dalam melindungi terumbu karang.

Sebuah Komite Pengawas yang terdiri dari perwakilan pemerintah Indonesia dan AS, mitra pertukaran LSM, dan organisasi masyarakat sipil lainnya akan mengelola dana yang dihasilkan dari program pengalihan utang untuk perlindungan alam ini. Area fokus dari kegiatan ini adalah di Sunda Kecil, Banda dan Bentang Laut Kepala Burung di Papua Barat.

Prioritasnya termasuk melestarikan spesies yang terancam atau endemik secara global yang bergantung pada ekosistem terumbu karang sebagai habitat kritis; melindungi ekosistem terumbu karang yang terancam atau rentan dengan nilai konservasi tinggi; mendorong pemanfaatan keanekaragaman hayati terumbu karang secara berkelanjutan; mengurangi ancaman atau meningkatkan konektivitas antar kawasan terumbu karang; menciptakan kawasan lindung baru jika diperlukan; dan memberikan kontribusi langsung terhadap peningkatan pengelolaan kawasan lindung publik, swasta, kota atau komunal yang ada, serta target konservasinya.

"Kami mengucapkan selamat kepada pemerintah Indonesia dan Departemen Keuangan AS yang menyetujui pengalihan utang untuk perlindungan alam, di mana instrumen khusus ini digunakan untuk melindungi habitat laut dan terumbu karang untuk pertama kalinya," kata Jennifer Morris selaku CEO The Nature Conservancy.

Penandatanganan kesepakatan dilakukan oleh KUAI Kedutaan Besar AS untuk Indonesia, Direktur Jenderal Pengelolaan Kelautan dan Ruang Laut KKP, Direktur Jenderal Pengelolaan Anggaran Keuangan dan Risiko Kementerian Keuangan, Yayasan Konservasi Alam Nusantara (YKAN), Yayasan Konservasi Cakrawala Indonesia (YKCI), Yayasan Conservation International dan The Nature Conservancy.

Kabar presiden terpilih Prabowo Subianto mau meningkatkan rasio utang hingga 50% terhadap produk domestik bruto (PDB) muncul lagi. Kali ini diungkapkan adik kandungnya sendiri, Hashim Djojohadikusumo.

Hashim mengatakan peningkatan rasio utang hingga 50% PDB akan dibarengi dengan peningkatan penerimaan negara. Kebijakan ini dilakukan untuk mendanai program ambisius Prabowo, salah satunya makan bergizi gratis.

"Idenya adalah untuk meningkatkan pendapatan dan meningkatkan tingkat utang. Saya sudah berbicara dengan Bank Dunia dan menurut mereka 50% adalah tindakan yang bijaksana," kata Hashim dalam wawancara di London kepada Financial Times, dikutip Kamis (11/7/2024).

Jika benar, jumlah itu naik dari posisi rasio utang 38,64% saat ini dan mendekati batas aman yang telah ditetapkan yakni 60% PDB sesuai Undang-Undang (UU) Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.

Menurut Hashim, Prabowo bersama wakil presiden terpilih Gibran Rakabuming Raka tidak akan mengeksekusi kebijakan ini tanpa didahului oleh kenaikan penerimaan negara baik melalui pajak, cukai, penerimaan negara bukan pajak (PNBP), dividen, royalti dan lainnya.

"Kami tidak ingin menaikkan tingkat utang tanpa meningkatkan pendapatan," tegasnya.

Hashim adalah salah satu penasihat terdekat Prabowo dan akan memainkan peran berpengaruh ketika pemerintahan baru mulai menjabat pada Oktober 2024. Di sisi lain, ia juga merupakan pengusaha ternama di Indonesia yang mengepalai Grup Arsari yang fokus di bidang pertambangan, pertanian dan komoditas.

Para ekonom telah memperingatkan bahwa kenaikan rasio utang hingga 50% akan mendorong defisit anggaran melampaui batas maksimum yang ditetapkan sebesar 3% dari PDB. Hal ini juga dapat membebani rupiah yang telah melemah lebih dari 5% terhadap dolar AS pada tahun ini.

Prabowo sendiri berencana membentuk Badan Penerimaan Negara (BPN) untuk meningkatkan pengumpulan pajak, meskipun para ekonom telah memperingatkan bahwa hal itu tidak mudah. Pihaknya juga mempertimbangkan untuk memotong subsidi dan menjual aset negara untuk meningkatkan pendapatan.

Direktur Utama PT Wijaya Karya (Persero) atau WIKA Agung Budi Waskito, mengungkap perusahaan mengalami kerugian besar pada 2023. Salah satu penyebabnya ada proyek Kereta Cepat.

Dalam agenda Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama Komisi VI DPR, Agung membeberkan penyebab besar kerugian perseroan adalah PT Pilar Sinergi BUMN Indonesia (PSBI). PSBI adalah konsorsium berisi beberapa BUMN yang terlibat dalam proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung, sekarang Whoosh.

Mengutip dari situs KCIC, konsorsium tersebut terdiri dari PT Kereta Api Indonesia (Persero) 51,37%, PT Wijaya Karya (Persero) Tbk 39,12%, PT Perkebunan Nusantara I 1,21%, dan PT Jasa Marga (Persero) Tbk 8,30%. Pada 16 Oktober 2015 PSBI dan konsorsium perusahaan perkeretaapian Tiongkok, melalui Beijing Yawan HSR Co. Ltd membentuk perusahaan patungan yang dinamakan PT Kereta Cepat Indonesia China (KCIC).

Selain PSBI, faktor tingginya beban bunga juga menjadi pemicu kerugian.

"Kita itu memang yang paling besar karena dalam penyelesaian Kereta Cepat Jakarta-Bandung, Pak, yang memang dari penyertaan saja kita sudah Rp 6,1 triliun, kemudian yang masih dispute atau kita belum dibayar sekitar Rp 5,5 triliun, pak. Sehingga hampir Rp 12 triliun," ujar Agung Budi di DPR, Senin (8/7/2024).

Agung kemudian menjelaskan guna menyiasati hal itu, perseroan mau tidak mau harus melakukan pinjaman melalui obligasi yang menimbulkan beban keuangan Rp 11 triliun. Selain itu, performa keuangan WIKA juga harus turun karena memberikan Surat Hibah Lahan (SHL) dalam periode 2019 sampai 2022.

"Sehingga memang dengan pinjaman yang cukup besar ini di dalam laporan tadi ada dua komponen. Yang pertama adalah beban bunga yang memang cukup tinggi. Yang kedua adalah beban lain-lain di antaranya mulai tahun 2022 itu kita juga sudah mulai mencatat adanya kerugian dari PSBI atau Kereta Cepat yang tiap tahun juga cukup besar, pak. Jadi kira-kira gitu, pak," jelasnya.

Di sisi lain, Agung menjelaskan WIKA mempunyai saham mayoritas di PSBI yang merupakan anak usaha PT Kereta Api Indonesia (KAI). PBSI sendiri memegang 60% saham dari Kereta Cepat Jakarta-Bandung alias Whoosh.

"Kita, jadi kereta cepat itu 60% dimiliki PSBI atau Indonesia, 40 persen China, yang 60 persen itu kita 38 persen, pak. Jadi kalau dulu di Perpres kita sebagai leader, tapi sekarang leadernya di KAI, Pak. Tapi kemungkinan kami masih 38 persen. Mungkin secara garis besar, demikian Pak Haris, sisanya tertulis," pungkasnya.

Menteri BUMN Erick Thohir mendorong adanya investigasi terhadap pegawai Telkom yang terindikasi lalai. Kelalaian tersebut disebut-sebut membuat sistem pusat data nasional (PDN) diserang ransomware.

Erick menegaskan, pihaknya mendorong adanya pembersihan individu yang korupsi dan tidak baik.

"Kan baru indikasi. Saya mendorong yang namanya investigasi audit. Tapi saya tidak mau berpolemik politik, saya bukan orang politik, saya orang profesional. Mendorong pembersihan individu yang korup atau individu yang tidak baik, ya kita dorong," kata Erick di Kota Tua, Jakarta, Rabu (10/7/2024) kemarin.

Imbas bobolnya sistem PDN, Direktur Jenderal Aplikasi Informatika Samuel Abrijani Pangerapan mundur dari jabatannya. Erick Thohir pun menyatakan, dirinya mendukung kebijakan koreksi yang telah diambil terhadap pihak yang dianggap tidak kompeten.

"Kan kemarin sudah mundur dirjennya dari Kominfo. Saya mendukung kebijakan yang dipakai Pak Hadi untuk mengoreksi semua pihak yang tidak kompeten. Dan itu sesuai arahan Presiden. Pak Budi Ari sudah melakukan. Yang pasti, kita mendukung. Kalau ada yang tidak kompeten, ya kita copot juga," katanya.

Sebagai informasi, Semuel mengatakan dirinya mengajukan pengunduran dirinya sebagai bentuk tanggung jawab moral atas kasus peretasan Pusat Data Nasional Sementara (PDNS) 2 oleh Brain Chiper.

Sebagai Dirjen Aptika, Semuel merasa memiliki tanggung jawab dalam penyelesaian kasus peretasan PDNS 2. Karena itu, dia mengambil tanggung jawab moral dengan mengundurkan diri.

"Kejadian ini, bagaimanapun juga, secara teknis adalah tanggung jawab saya sebagai dirjen pengampu secara teknis, jadi saya mengambil tanggung jawab ini dan saya menyatakan harusnya selesai di saya. Ini masalah yang harusnya saya tangani dengan baik, itu adalah alasan," kata Semuel di kantor Kementerian Kominfo, Jakarta, Kamis (4/7).

Saksikan Live DetikSore:

Analisis Pakar Siber soal Nasib Data Seusai PDNS Kena Ransomware

Analisis Pakar Siber soal Nasib Data Seusai PDNS Kena Ransomware

Asosiasi Pertekstilan Indonesia (API) mengungkap bagaimana pakaian impor mudah masuk ke Indonesia. Ketua Umum API Jemmy Kartiwa Sastraatmadja mengatakan contohnya pusat grosir pakaian impor bernama Moiz Trade Center (MTC) di Tanah Abang, Jakarta Pusat.

Ia menduga pakaian yang dijual di pusat perbelanjaan itu berasal dari China. Pasalnya Jemmy menyebut pada spanduk yang terpampang di depan pusat grosir itu terdapat nomor telepon bukan berawal kode Indonesia.

"Kemudian ada Moiz di Tanah Abang, di situ ada pusat grosir pakaian jadi. Kalau kita lihat hurufnya bukan bahasa Indonesia, ada bahasa kanjinya. Kalau dilihat ada nomor WhatsApp itu +86, itu bukan nomor Indonesia, itu China dan di sebelahnya ada WeChat," kata dia dalam rapat dengan Komisi VII DPR RI, ditulis Kamis (11/7/2024).

Menurut Jemmy, itu menjadi bukti bagaimana barang impor telah menyerang pasar Indonesia. Salah satu bukti lain barang di sana impor ilegal yakni label pada pakaian tersebut masih berbahasa asing.

Karena sebagaimana diketahui dalam Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 25 Tahun 2021 tentang Penetapan Barang Yang Wajib Menggunakan Atau Melengkapi Label Berbahasa Indonesia, telah diwajibkan barang impor harus dilengkapi dengan label berbahasa Indonesia.

Aturan itu berlaku untuk barang tekstil, barang bangunan, suku cadang hingga kosmetik. Label itu memuat asal barang, nama barang, identitas pelaku usaha, dan lain sebagainya.

"Jadi cukup komplit mereka menyerang langsung market Indonesia. Teman-teman yang barusan beli di toko di sekitarnya itu (menunjukkan pakaian) masih berlabel bahasa Tiongkok dan harganya cukup murah," ungkapnya.

Jika hal itu tidak segera ditindak, maka dampaknya cukup besar kepada industri kecil menengah (IKM) khususnya konveksi yang memproduksi pakaian lokal. Kondisi krisis itu juga akan menyerang industri bahan baku tekstil seperti benang hingga serat.

"Jadi betapa ngerinya kondisi sekarang ini, kenapa ini industri TPT jadi rontok, khususnya pakaian jadi berimbas kepada hulunya,"pungkas dia.